Modul lengkap UKJ AJI 2012 2013

2,323 views

Published on

Hotel Numbay, Jayapura, Provinsi Papua
9 - 11 Februari 2013

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul lengkap UKJ AJI 2012 2013

  1. 1. UJI KOMPETENSI JURNALIS ALIANSI JURNALIS INDPENDENMateri Kompetensi Kunci UKJ AJI Disiapkan Oleh Divisi Etik & Biro Pendidikan AJI Indonesia Editor: Willy Pramudya Jakarta, 2012
  2. 2. Penjelasan AJI &Peraturan Dewan Pers -1-
  3. 3. Uji Kompetensi Jurnalis AJI Oleh Willy PramudyaUji Kompetensi Jurnalis (selanjutnya disingkat UKJ) yang diselenggarakan oleh AliansiJurnalis Independen (AJI) merupakan salah satu agenda yang sejak lama didesakkan anggotaAJI untuk menjawab problem profesionalisme dan independensi jurnalis serta penegakanetika jurnalistik di Indonesia. Oleh karena itu dalam perjalanan waktu, Kongres AJI Tahun2011 di Makassar memasukkan UKJ sebagai salah satu program nasional yang harusdijalankan oleh pengurus AJI. Selain itu UKJ juga dipandang sebagai salah satu cara AJI untukmeningkatkan profesionalisme, terutama ketaatan jurnalis kepada kode etik jurnalistik (KEJ),dan independensi jurnalis anggota AJI. Kemudian pada Rapat Kerja Nasional AJI 2012(Februari, 2012) lahir kesepakatan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun kepengurusan AJIIndonesia (periode 2011-2014) setidaknya separuh dari jumlah anggota AJI telah memilikisertifikat kompeten.AJI memahami bahwa UKJ bukanlah program eksklusif milik AJI. Dewan Pers sudahmenjadikan UKJ dengan nama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai program yang telahmulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Demikian juga organisasi jurnalis di luar AJI. SejakDewan Pers menaja UKW, memang ada beberapa anggota AJI yang mengikuti ujikompetensi tersebut sehingga mereka telag memliki serttifikat kompetensi. Namun masihbanyak anggota AJI yang belum memiliki sertifikat sehingga AJI merasa perlu membuatprogram UKJ versi AJI yang diharapkan lebih mencerminkan atau sesuai dengan visi dannilai-nilai perjuangan AJI.Pada April 2012 untuk kali pertama AJI menyelanggarakan UKJ versi AJI yangpelaksanaannya tetap sesuai dengan standar Dewan Pers. Namun UKJ perdana AJI yangberlangsung di Wisma Hijau Cimanggis, Depok, Jawa Barat itu juga menjadi rintisan UKJversi AJI yang menggunakan standarnya sendiri setelah AJI berhasil merumuskan standarkompetensi jurnalis (SKJ) yang lebih sesuai dengan ideologi, filosofi dan nilai -nilaiperjuangan AJI. Secara ringkas dapat dikatakan ada dua tujuan utama penyelenggaraan UKJdi linmgkungan AJI. Pertama, untuk menyiapkan dan mengantarkan anggota agar memilikiSKJ. Kedua, UKJ dan SKJ AJI menjadi acuan standar jurnalistik yang tinggi sekaligus gayutdengan perkembangan pers.Dari segi materi, UKJ AJI tentu berbeda dengan sistem pendidikan dan jurnalisme diperguruan tinggi maupun sistem pengujiannya. Pada umumnya pendidikan dan oengujianjurnalisme di perguruan tinggi diorganisasikan pada seputar tiga poros atau jalurperkembangan. Pertama, poros yang mengajarkan norma-norma, nilai -nilai, perangkat, -2-
  4. 4. standar, dan praktek jurnalisme; kedua, poros yang menekan pada aspek-aspek sosial,budaya, politik, ekonomi, hukum dan etika dari praktek jurnalisme, baik di dalam negerimaupun di luar negeri; dan ketiga, poros yang terdiri dari pengetahuan umum mengenaidunia dan tantangan -tantangan intelektual dalam dunia jurnalisme. [Lihat Buku PanduanPenyusunan Kurikulum Pendidikan Jurnalisme (Versi Asli: Model Curricula for JournalismeEducation oleh Uniesco, 2007)]. Sementara UKJ AJI, sesuai dengan tujuannya lebihdiorganisasikan pada empat poros utama, yakni pertama, Pengetahuan Umum; kedua,Jurnalisme; ketiga, Praktik Jurnalistik; dan keemoat, Pendalaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ).Pertama, Pengetahuan Umum, adalah materi yang berkaitan dengan materi tentangProfesionalisme, Komunikasi Massa, Pers Nasional dan Media Global, Hukum Pers. Kedua,Jurnalisme atau Teori Jurnalistik adalah materi uji yang berkaitan dengan Prinsip -prinsipJurnalistik,; Unsur Berita, Nilai Berita, dan Jenis Berita; Bahasa Jurnalistik; Fakta dan Opini;Narasumber; dan Kode Etik Jurnalistik. Ketiga, Praktik Jurnalistik ialah materi uji yangberkiatan dengan Tekbnik Melakukan Wawancara, Menjalankan Peliputan, MenyusunBerita, Menyunting Berita, Merancang Materi dan Desain, Mengelola Manajemen Redaksi,Menetapkan Kebijakan Redaksi, dan Menggunakan Peralatan Teknologi Informasi.Keempat, Pendalaman KEJ, adalah materi uji yang menyangkut Pe metaan dan PenyikapanProblem Etik serta Perincian Kode Etik ke Kode Perilaku.Sementara itu dari segi metodologi, UKJ AJI menggunakan metode eklektik atau metodepenggabungan. Metode ini dipilih atas dasar asumsi bahwa tidak ada metode yang idealkarena tiap -tiap metode memiliki segi -segi kekuatan dan kelemahan. Secara ringkas metodeeklektik yang dimaksudkan di sini ialah metode yang menggabungkan metode penugasanantara lain menulis artikel atau esai di rumah sebelum mengikuti ujian tertutup, (me njawabpertanyaan secara) tertulis, (tanya jawab secara) lisan, praktik dan simulasi, dan diskusi.Adapun penyangkut pelaksanaanannya, UKJ AJI akan berlangsung selama dua hari hinggadua setengah hari. Setiap pelaksanaan UKJ akan selalu diawali dengan sosialisasi konsep,metodologi dan pelaksanaan ujian. Selain itu peserta juga akan diajak masuk ke pendalamanmateri yang berkaitan dengan KEJ, baik yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dilapangan dan reflaksi atas penegakan KEJ. Oleh sebab itu sebelum memasuki sesi ujianpokok, peserta UKJ AJI diwajibkan mengikuti sesi pendalaman masalah etika jurnalistik danrefleksinya bersama narasumber/pakar/ profesional.Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa UKJ AJI diselenggarakan untukmenyiapkan dan mengantarkan anggota AJI agar memiliki SKJ serta menjadikan UKJ sebagaiacuan standar jurnalistik yang tinggi dan gayut dengan perkembangan pers. Namun karenapara anggota AJI tidak berada dalam jenjang/tingkatan yang sama, , maka UKJ AJI diberikanberdasarkan jenjang, yakni mulai dari jenjang senior hingga jenjang yunior. Namunpelaksanaanya dilakukan secara serentak dalam satu satuan penyelenggaraan. -3-
  5. 5. Dari sisi penguji, setiap penyelenggaraan UKJ akan melibatkan satu tim penguji yangdinamain Tim Penguji AJI Indonesia. Pada umumnya , selama UKJ berlangsung seorangpenguji hanya memiliki kemampuan menguji lima peserta UKJ. Oleh sebab itu, jumlahanggota tim penguji UKJ akan terganting pada jumlah peserta.Untuk saat ini, penyelenggaraan UKJ AJI diprioritaskan bagi jurnalis anggota AJI. Namununtuk selanjutnya AJI tidak menutup peluang bagi jurnalis non-AJI yang ingin mengikuti UKJAJI dengan syarat bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku maupun kulturyang hidup di lingkungan AJI.Willy PramudyaKoordinator Divisi Etik dan Pengambangan Profesi AJI Indonesia -4-
  6. 6. PERATURAN DEWAN PERS Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN DEWAN PERS,Menimbang : a. Bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan; b. Bahwa belum terdapat standar kompetensi wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers; c. Bahwa hasil rumusan Hari Pers Nasional tahun 2007 antara lain mendesak agar Dewan Pers segera memfasilitas perumusan standar kompetensi wartawan; d. Bahwa demi kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pers dan untuk memenuhi permintaan perusahaan pers, organisasi wartawan dan masyarakat pers maka Dewan Pers mengeluarkan Peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009; 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan -DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers; 4. Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/III/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan; 5. Pertemuan pengesahan Standar Kompetensi Wartawan yang dihadiri oleh organisasi pers, perusahaan pers organisasi wartawan, dan masyarakat pers serta Dewan Pers pada hari Selasa, 26 Januari 2010, di Jakarta; 6. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 di Jakarta.MEMUTUSKANMenetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.Pertama : Mengesahkan Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2010 Ketua Dewan Pers, ttd Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA -5-
  7. 7. BAGIAN I PENDAHULUANA. UMUM Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompentensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan (SKW) diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini -6-
  8. 8. B. PENGERTIAN Standar adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggulan. Kompetensi adalah kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.C. TUJUAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. 2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. 3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. 4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual. 5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. 6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.D. MODEL DAN KATEGORI KOMPETENSIDalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu:Kesadaran (awareness): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaanjurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. -7-
  9. 9. Pengetahuan (knowledge) : mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum,dan pengetahuan khusus.Keterampilan (skills): mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi,analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harusdipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.Kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adal ah sebagai berikut: 1. Kesadaran (awareness)Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika danketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagipeningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah: 1.1. Kesadaran Etika dan Hukum Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam me ngambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber. Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai -nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk. -8-
  10. 10. Untuk menghindari hal - hal di atas wartawan wajib: a. Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab. b. Melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung jawab, dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya. c. Berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan menghargai perbedaan.Wartawan harus terus meningkatkan kompetensi etikanya, karena wartawan yang terusmelakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Untukmeningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu mendalami Kode Etik Jurnalistik dankode etik organisasi wartawan masing-masing.Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadarketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal inipun perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya.Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi,dan berbagai ke tentuan dengan narasumber (seperti off the record, sumber-sumberyang tak mau disebut namanya/ confidential sources).Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, danmemiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untukmemenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.1.2. Kepekaan JurnalistikKepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami,menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadisuatu karya jurnalistik.1.3. Jejaring dan LobiWartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya untukkepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya,akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal -hal di atas dapat dilakukan dengan: a. Membangun jejaring dengan narasumber; b. Membina relasi; c. Memanfaatkan akses; -9-
  11. 11. d. Menambah dan memperbarui basis data relasi; e. Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.2. Pengetahuan (knowledge)Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, sertapengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasimutakhir bidangnya. 2.1. Pengetahuan umumPengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalahseperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terusmenambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikaninformasi yang bermanfaat bagi khalayak. 2.2. Pengetahuan khususPengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan.Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawanlebih bermutu. 2.3. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistikPengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori dan prinsipjurnalistik dan komunikasi. Memahami teori jurnalistik dan komunikasi penting bagiwartawan dalam menjalankan profesinya.3. Keterampilan (skills)Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknikmewawancara, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukanriset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakanalat kerjanya termasuk teknologi informasi. 3.1. Keterampilan peliputan (enam M)Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan terkaitdengan medium dan khalayaknya. 3.2. Keterampilan menggunakan alat dan tekn ologi informasiKeterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatantermasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya. - 10 -
  12. 12. 3.3. Keterampilan riset dan investigasiKeterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumberreferensi dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasidari berbagai sumber. 3.4. Keterampilan analisis dan arah pemberitaanKeterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuanmengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubunganberbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaianatau arah perkembangan dari suatu berita.E. KOMPETENSI KUNCIKompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapaikinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu.Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu: 1. Memahami dan menaati etika jurnalistik; 2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita; 3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi; 4. Menguasai bahasa; 5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita; 6. Menyajikan berita; 7. Menyunting berita; 8. Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan; 9. Manajemen redaksi; 10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; 11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan;F. LEMBAGA PENGUJI KOMPETENSILembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan adalah: 1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik, 2. Lembaga pendidikan kewartawanan, 3. Perusahaan pers, dan 4. Organisasi wartawan.Lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers.G. UJIAN KOMPETENSI1. Peserta yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan. - 11 -
  13. 13. 2. Wartawan yang belum berhasil dalam uji kompetensi dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya di lembaga-lembaga penguji kompetensi. 3. Sengketa antarlembaga penguji atas hasil uji kompetensi wartawan, diselesaikan dan diputuskan oleh Dewan Pers. 4. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya. 5. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan madya sekurang-kurangnya dua tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama. 6. Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik. 7. Wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama dua tahun berturut-turut, jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, diakui berada di jenjang kompetensi terakhir. 8. Hasil uji kompetensi ialah kompeten atau belum kompeten. 9. Perangkat uji kompetensi terdapat di Bagian III Standar Kompetensi Wartawan ini dan wajib digunakan oleh lembaga penguji saat melakukan uji kompetensi terhadap wartawan. 10. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga penguji dengan mengacu ke perangkat uji kompetensi. 11. Wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian 10 – 100.H. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESILembaga penguji menentukan kelulusan wartawan dalam uji kompetensi dan Dewan Persmengesahkan kelulusan uji kompetensi tersebut.I. PEMIMPIN REDAKSIPemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan dapatmemberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu,pemimpin redaksi haruslah yang telah berada dalam jenjang kompetensi wartawan utamadan memiliki pengalaman yang memadai. Kendati demikian, tidak boleh ada ketentuan yangbersifat diskriminatif dan melawan pertumbuhan alamiah yang menghalangi seseorangmenjadi pemimpin redaksi.Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi ialah mereka yang telah memilikikompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 (lima)tahun. - 12 -
  14. 14. J. PENANGGUNG JAWABSesuai dengan UU Pers, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam posisi itupenanggung jawab dianggap bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasilproduksi serta konsekuensi hukum perusahaannya. Oleh karena itu, penanggung jawabharus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara pemimpin redaksi.K. TOKOH PERSTokoh-tokoh pers nasional yang reputasi dan karyanya sudah diakui oleh masyarakat persdan telah berusia 50 tahun saat standar kompetensi wartawan ini diberlakukan dapatditetapkan telah memiliki kompetensi wartawan. Penetapan ini dilakukan oleh Dewan Pers.L. LAIN-LAINSelambat-lambatnya dua tahun sejak diberlakukannya Standar Kompetensi Wartawan ini,perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh DewanPers sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan harus menentukan jenjangkompetensi para wartawan di perusahaan atau organisasinya.Perubahan Standar Kompetensi Wartawan dilakukan oleh masyarakat pers dan difasilitasioleh Dewan Pers. - 13 -
  15. 15. Bagian II KOMPETENSI WARTAWANA. ELEMEN KOMPETENSIElemen Kompetensi adalah bagian kecil unit kompetensi yang mengidentifikasikan aktivitasyang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kandungan elemenkompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur pencarian, perolehan,pemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian.Elemen kompetensi wartawan terdiri dari: 1. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan. 2. Kompetensi inti, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik. 3. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik.B. KUALIFIKASI KOMPETENSI WARTAWANKualifikasi kompetensi kerja wartawan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesiadikategorikan dalam kualifikasi I, II, III. Dengan demikian, jenjang kualifikasi kompetensikerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut: 1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda. 2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya. 3. Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama.C. JENJANG KOMPETENSI WARTAWAN 1. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda 2. Jenjang Kompetensi Wartawan Madya 3. Jenjang Kompetensi Wartawan UtamaMasing-masing jenjang dituntut memiliki kompetensi kunci terdiri atas: 1. Kompetensi Wartawan Muda: melakukan kegiatan. 2. Kompetensi Wartawan Madya: mengelola kegiatan. 3. Kompetensi Wartawan Utama: mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan. - 14 -
  16. 16. D. ELEMEN UNJUK KERJAElemen unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan proses kerja padasetiap elemen kompetensi. Elemen kompetensi disertai dengan kriteria unjuk kerja harusmencerminkan aktivitas aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.1.1. Elemen Kompetensi Wartawan Muda a. Mengusulkan dan merencanakan liputan. b. Menerima dan melaksanakan penugasan. c. Mencari bahan liputan, termasuk informasi dan referensi d. Melaksanakan wawancara. e. Mengolah hasil liputan dan menghasilkan karya jurnalistik. f. Mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi. g. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.1.2. Elemen Kompetensi Wartawan Madya a. Menyunting karya jurnalistik wartawan. b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik. c. Memublikasikan berita layak siar. d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi. e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (indepth reporting). f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (investigative reporting). g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi di bidangnya. h. Melakukan evaluasi pemberitaan di bidangnya. i. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi. j. Memiliki jiwa kepemimpinan.1.3. Elemen Kompetensi Wartawan Utama a. Menyunting karya jurnalistik wartawan. b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik. c. Memublikasikan berita layak siar. d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi. e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (indepth reporting). f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (investigative reporting). g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi. h. Melakukan evaluasi pemberitaan. i. Memiliki kemahiran manajerial redaksi. j. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan. - 15 -
  17. 17. k. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi. l. Berpandangan jauh ke depan/visioner. m. Memiliki jiwa kepemimpinan.E. TINGKATAN KOMPETENSI KUNCIRincian tingkatan kemampuan pada setiap kategori kemampuan digunakan sebagai basisperhitungan nilai untuk se tiap kategori kompetensi kunci. Hal itu digunakan dalammenetapkan tingkat/derajat kesulitan untuk mencapai unit kompetensi tertentu. - 16 -
  18. 18. Materi I PENGETAHUAN UMUM • Jurnalis sebagai Profesi• Pers dan Perjanalan Nasionalisme Indonesia • Hukum Jurnalistik - 17 -
  19. 19. Jurnalis sebagai Profesi Oleh P. Hasudungan SiraitJurnalis/wartawan/pewarta adalah sebuah profesi seperti halnya dokter, pilot, akuntan,apoteker, dosen, hakim, jaksa, pengacara, atau notaris. Tapi apa sebenarnya yang dimaksuddengan profesi? Apa bedanya dengan pekerja lain, katakanlah pengamen, tukang tambalban, atau kondektur bus kota? Bukankah semua itu sama-sama pekerjaan?Orang awam sering menyamakan begitu saja pengertian pekerjaan dengan profesi. Jurnalispun masih banyak yang seperti itu. Mereka keliru, tentu. Bahwa profesi adalah pekerjaan,itu jelas. Tapi ada bedanya? Ada kualifikasi yang harus dipenuhi agar suatu bidang pekerjaanbisa dikategorikan sebagai profesi dan pelakunya disebut profesional.Lihatlah tabel di bawah. Apa yang membedakan antara lajur kiri dan kanan?Pekerjaan ProfesiSopir ArsitekTukang pijat PilotTukang ojek AkuntanBakul jamu Guru-dosenPemulung PengacaraPengamen GeologTukang tambal ban DokterPekerja seks komersil (PSK) Disainer grafisPembantu rumah tangga ArkeologCalo PlanologPengemis TentaraMontir AstronomAda yang mengatakan yang di lajur kanan berketrampilan. Memang benar. Tapi apakah yangdi lajur kiri tidak demikian? Tukang pijat atau pembantu rumah tangga, contohnya; tak usahmenyebut PSK. Bukankah banyak dari mereka yang terampil betul menjalankanpekerjaannya? Sebaliknya, bukankah dokter atau pengacara ada juga yang tak becusmelakoni bidangnya? Terang, ketrampilan tak bisa kita jadikan pembeda. Kalau begitu, apa?‘Profesi’ dan ‘profesional’ merupakan dua kata yang sangat bertaut. Yang satu kata benda,yang satu lagi kata sifat. Mereka yang berada di jalur sebuah profesi dan memenuhikualifikasi bidangnya itulah yang disebut profesional. Memang sering juga kata ‘profesional’dimaknai lebih luas. Yaitu mereka yang menghidupi atau menafkahi diri dengan menggelutidunia tersebut sepenuhnya. Penyanyi, pemusik, aktor, pemain sepakbola, petinju, ataupegolf profesional, misalnya. Atribut ini dipakai untuk membedakan me reka dari - 18 -
  20. 20. sejawatnya yang amatir; maksudnya: melakoni pekerjaan itu bukan sebagai jalan hidup.Kata lainnya, sambilan belaka. Supaya bisa disebut profesional seseorang harus memenuhistandar kompetensi bidangnya selain berfokus di sana. Mari kita telaah apa sesungguhnyayang dimaksud dengan profesi dan profesional itu.KualifikasiAda sejumlah syarat agar sebuah pekerjaan merupakan profesi dan pelakonnya dikatakanprofesional. Ini berlaku universal. Berikut paparannya.Pendidikan khususMereka yang bergelut di bidang tersebut telah menjalani pendidikan khusus. Sekolahakuntansi, perawat, kebidanan, geologi, pertambangan, kepolisian, penerbangan,pelayaran, kepengacaraan, kehakiman, atau grafis, misalnya. Jenjang pendidikan ini macam-macam. Tapi kalau menggunakan ukuran yang berlaku di negeri kita sekarang minimal D-3.Strata Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)—sekolah ini naik daun setelah sebuah SMK diSolo berhasil membuat mobil—belum cukup. Bisa juga merupakan kursus singkat tapipesertan ya paling tidak telah berijazah D-3. Peserta kursus calon pengacara, umpanya,harus lulusan program S-1.Tukang pijat atau montir, misalnya, sebagian pernah mengikuti pendidikan juga. Kursus,tepatnya. Bagaimana predikat mereka ini—tidakkah sama? Tetap saja tidak, sebab syaratberikut tidak semuanya mereka penuhi.Ketrampilan khususSetelah mengikuti pendidikan khusus dengan sendirinya peserta memperoleh ketrampilankhusus. Yang dimaksud dengan ketrampilan adalah kecakapan yang merupakan perpaduanantara wawasan dengan kemampuan praktik. Seorang lulusan kursus pengacara misalnyaakan memiliki ketrampilan seorang pengacara. Antara lain kepiawaian beracara dipengadilan, mendampingi klien, menyusun pembelaan (pledoi), atau menyiapkan jawaban(replik). Atau, seorang yang telah lulus dari fakultas kedokteran dan telah bergelar dokterakan mempunyai ketrampilan menangani pasien yang penyakitnya yang tidak spesifik.Selesma, sakit perut, muntaber, demam berdarah, radang tenggorokan, luka bakar, ataukadas-panu, umpamanyaStandar kompetensiKetrampilan tadi terukur. Artinya tingkat penguasaan ketrampilan itu definitif, tidaktergantung situasai [baca: tempat dan waktu]. Ketrampilan biasanya dibagi menjadikecakapan standar (baku) dan tambahan. Yang harus dikuasai paling tidak yang baku. Dimana pun seorang pilot akan bisa menerbangkan pesawat yang telah dikenalnya denganbaik. Akuntan pun demikian: ia akan bisa memeriksa keuangan sebuah perusahaan ataulembaga apa pun dan di mana pun asal pembukuan tersebut standar. Seyogyanya seorang - 19 -
  21. 21. jurnalis pun demikian. Ia akan bisa menjalankan news gathering, news writing, dan newsreporting kapan saja dan di mana saja.OrganisasiMemiliki pendidikan khusus, ketrampilan khusus, serta standar kompetensi saja belumcukup. Seseorang harus menjadi bagian dari sebuah organisasi profesi supaya disebutprofesional. Pasalnya, organisasilah yang akan menguji secara berkala kemampuanprofesional tersebut menentukan jenjang, serta yang menjadi regulator mereka. Bila adapersoalan terkait dengan profesi—misalnya dugaan malpraktik—organisasilah yang menjadiotoritas yang memeriksa serta memutus perkaranya—dalam hal ini majelis kode etik. DiIndonesia, organisasi profesi ada yang tunggal dan ada yang jamak. Dokter, misalnya, hanyaberwadah satu yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI); akuntan pun demikian, hanya IkatanAkuntan Indonesia (IAI). Sedangkan pengacara organisasinya beberapa termasuk IkatanAdvokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Serikat PengcaraIndonesia (SPI). Organisasi wartawan juga majemuk. Ada AJI, PWI, Ikatan Jurnalis TelevisiIndonesia (IJTI), Pewarta Foto, dan banyak lagi.Kode etikSetiap anggota organisasi profesi harus menjujung tinggi kode etiknya. Isi kode etik sebuahprofesi pada dasarnya sama, kendati lembaganya macam-macam. Kode etik berfungsisebagai rambu pengaman bagi anggota profesi baik ketika berhubungan dengan sejawatmaupun dengan pihak luar. Ibarat rel, di sepanjang lintasan itulah kereta api wartawan lalu-lalang. Selama taat kode etik, mereka tak perlu khawatir bertabrakan dengan kendaraanbaik yang sejenis maupun yang berbeda. Artinya, tak usah mencemaskan munculnyagugatan dari pihak mana pun terkait dengan pemberitaan. Kalaupun diperkarakan, merekabisa membela diri dengan menggunakan bukti-bukti karya profesionalnya.Kualifikasi tinggiSupaya gambaran tentang syarat profesi ini jelas mari kita lihat potret tiga profesi di negerikita ini yaitu dokter, pilot, dan pengacara. Kita mulai dari dokter.Bagaimana prosesnya untuk menjadi seorang dokter di Indonesia? Panjang tahapannya;barangkali malah yang terpanjang. Awalnya seseorang masuk fakultas kedokteran (FK)lewat seleksi yang ketat. Standar lulusnya (passing grade) merupakan yang tertinggi, samadengan jurusan favorit di bidang teknik. Sejak zaman baheula, hanya orang-orang pintarlahyang diterima di FK UI, UGM, Airlangga, Trisakti, Udayana, USU, dan perguruan tinggi toplainnya. Sampai sekarang pun—termasuk setelah perguruan tinggi menjadi badan usahayang serba komersil—masih demikian adanya.Sesudah mengikuti kuliah strata-1 sekitar 3,5 tahun sang mahasiswa pun pun menjadisarjana kedokteran (S. Ked). Untuk menjadi dokter, ia wajib mengikuti pendidikan profesi - 20 -
  22. 22. sekitar 1,5 tahun. Dengan sebutan dokter muda, ia harus magang sebagai co -assistant(koass) di rumah sakit. Setelah dilantik menjadi dokter, dia disyaratkan mengikuti ujiankompetensi kedokteran (ketentuan ini berlaku sejak 2007). Satu lagi, ia dianjurkan ikutprogram pengabdian di daerah dengan menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Dulu sebutannya‘dokter Inpres’. Dalam beberapa tahun belakangan ini saja PTT tidak wajib lagi.Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi baru izin praktik sebagai dokter bisa keluar untukdia. Izinnya adalah dokter umum. Artinya penyakit umum saja yang boleh ia tangani. Ia takboleh mengoperasi pasien. Bahkan bila merekomendasi pasien untuk dioperasi pun takboleh sembarang. Ingat kasus dr. Boyke (Boyke Dian Nugraha, kolumnis ihwal seksologi). Izinpraktik dia dicabut 6 bulan oleh Majelis Kehormatan IDI pada November 1991 karenadianggap malpraktik. Ceritanya, ia telah merujuk seorang pasien ke sebuah rumah sakituntuk dioperasi (kista). Operasi ternyata bermasalah dan pasien menyoal.Setelah bersekolah lagi mengambil program spesialis barulah seorang dokter bisamenangani penyakit khusus seperti kanker, lever, stroke, atau gagal ginjal.Teranglah bahwa tak mudah untuk menjadi dokter. Kuliahnya berat dan praktikumnyamelelahkan. Untuk merampungkan studi, lebih lama dibanding jurusan lain umumnya. Saatini rata-rata perlu sekitar 6,5 tahun. Kalau di fakultas lain itu sudah setara master.Untuk menjadi pilot tahapannya juga jelas. Sama dengan orang yang ingin menjadi dokter,harus lulus seleksi sekolah dulu. Dalam hal ini sekolah penerbangan macam yang ada diCurug dan di Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta. Kesehatan menjadi salah satu y angpaling menentukan dalam seleksi. Mata, telinga, jantung, paru-paru dan organ lain harusprima. Setelah lolos seleksi yang ketat—kecerdasan antara lain materi ujinya—baru pesertamenjalani pendidikan. Simulasi dan latihan terbang di bawah bimbingan instruktor itulahantara lain materi pendidikan (saat ini programnya sudah ada yang enam bulan saja). Kalaupeserta sudah lulus, bekerja sebagai co -pilot dulu dan itu pun untuk pesawat kecil. Jikasudah terampil dan jam terbang cukup baru bisa menjadi pilot. Untuk menjadi pilot pesawatberbadan besar perlu kualifikasi tambahan.Agar bisa berpraktik sebagai pengacara pun jelas prosedurnya. Saat ini ketentuannyaadalah ikut kursus calon pengacara dulu setelah menjadi sarjana hukum. Syarat selanjutnyaadalah magang di kantor pengacara. Tanpa ikut prosedur ini izin praktik tak akan keluar.Dari contoh dokter, pilot, dan pengacara ini kita bisa mengatakan bahwa ciri utama darisetiap profesi adalah adanya, antara lain, kompetensi terukur hasil pendidikan. Bagaimanadengan wartawan—apakah sama?Profesi terbukaWartawan sejak lama dikenal sebagai profesi terbuka. Tidak seperti profesi lain umumnya,pendidikan khusus tak disyaratkan di dunia ini. Artinya tidak harus lulusan sekolah jurnalistikbaru bisa menjadi pewarta; dari sekolah mana pun bisa. Ini tak hanya terjadi di Indonesiatapi juga di seluruh dunia. Itulah kekhasan profesi ini. Memang di negara tertentu sepertiSwedia ada juga ketentuan bahwa sarjana dari jurusan jurnalistik saja yang boleh menjadijurnalis. Tapi hal seperti itu kasuistik saja. - 21 -
  23. 23. Di Indonesia sendiri baru dalam beberapa tahun terakhir saja kebersekolahan dikaitkandengan kewartawanan. Sekarang umumnya harus berijazah strata-1, dulu yang takbersekolah tinggi pun tak apa. Sejumlah tokoh pers negeri ini, termasuk Mas Marco, danpendiri kantor berita Antara , Adam Malik, bukanlah orang bersekolah tinggi. Kendati hanyabersekolah di tingkat dasar, Adam Malik kemudian menjadi menteri luar negeri sebelummenjadi wakil presiden. Sebagai jurnalis ia sangat lincah dan tangkas.Dulu, di negeri kita banyak orang yang menjadi wartawan karena pertemanan. Artinyamereka bergabung dengan redaksi sebuah media karena diajak temannya yang bekerja disana. Kalau tidak karena keluarganya ada di media massa itu. Sampai sekarang pun praktikseperti ini masih ada saja. Belakangan rekrutmen terbuka menjadi kelaziman. Media yangbersangkutan mengiklankan lowongan kerja yang mereka buka. Pengiklanan bisa dilakukandi media sendiri, media lain, atau keduanya. Syarat disebutkan. Sekarang, antara lainminimal S-1. Sebagai catatan, koran Bisnis Indonesia-lah yang pertama kali memberlakukansyarat ini di lingkungan media massa kita. Kala itu, pada awal 1990-an, syarat ini inidianggap aneh dan mengada-ada oleh banyak wartawan kita.Selanjutnya pelamar yang dianggap memenuhi syarat diseleksi. Ujiannya bertahap.Materinya, lazimnya: psikotest, menulis, wawancara, dan kesehatan. Kalau lulus yaselekasnya diterjunkan ke lapangan. Tanpa pembekalan? Ya; begitu ad anya dan ini bukansesuatu yang aneh di dunia pers Indonesia.Memang, ada media yang melatih dulu calon wartawannya sebelum melepaskan mereka kelapangan. Kompas misalnya, sekian lama mewajibkan calon reporternya mengikuti in-housetraining sekitar setahun sebelum mereka terjun ke lapangan. Majalah Tempo punmelakukan hal yang sama tapi dengan waktu yang lebih singkat. Pun, modelnya tidakseintens Kompas; kelas-kelas berkala saja. Bisnis Indonesia dan media massa yang sudahmapan secara finansial lebib banyak mengikuti langkah Tempo.Masalahnya adalah media established seperti itu tak banyak. Praktik yang jamak terjadiadalah calon reporter diterjunkan begitu saja ke lapangan tanpa pembekalan pengetahuanjurnalistik lebih dulu. Terjun bebas, sebutannya. Manajemen media berharap para newcomer itu akan belajar dari pengalaman (learning by doing). Kalau manajemen berbaik hatipaling orang-orang baru itu ditandemkan beberapa waktu ke wartawan yang sudahberpengalaman. Kalau saja kelak ada pelatihan internal susulan atau penyekolahan kelembaga pendidikan jurnalistik macam LP3Y (Yogyakarta), Lembaga Pers Dokter Soetomo(LPDS), ISAI-SBM, atau UI (Jakarta) masih lumayan.Sebagaimana profesi lain, idealnya seorang calon wartawan sudah memiliki kualifikasitertentu sebelum diterjunkan ke lapangan. Setidaknya, ia mengetahui hakekat profesinya,aturan main yang baku (standar jurnalistik), rambu-rambu (kode etik dan regulasi pers), danmemiliki kecakapan dalam wawancara dan menulis. Hal ini perlu agar nantinya tak - 22 -
  24. 24. merugikan baik medianya sendiri, narasumber, maupun publik. Sebab bagaimanapun karyajurnalistik yang mereka hasilkan akan dibaca atau didengar atau ditonton publik. Begitudiwartakan, berita mereka kontan masuk ranah publik. Jadi tidak boleh spekulatif ataumain-main. Faktanya tidak demikian: masih jauh panggang dari api. Jangankan reporterbaru, wartawan yang jam terbangnya tinggi pun terlalu banyak yang belum menguasaipengetahuan elementer tadi. Maka profesionalisme pun masih jauh. Akibatnya? Pers kitasering bermasalah. Tak hanya pers yang modalnya kembang kempis, melainkan pers yangsejahtera juga. Malapraktik tuduhannya. Sebagai gambaran, majalah Tempo yang termasukpaling mapan di Republik ini jika dilihat dari segi apa pun, pernah tersandung perkara sejenisdan akibatnya sempat kelimpungan.Profesionalisme jurnalis, karena itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi . Jika tidak, taruhannyaterlalu besar. Media bisa digugat pailit oleh mereka yang me rasa dirugikan. Tak hanyaTempo, banyak sudah media massa yang mengalaminya. Sebab itu UKJ yang kinidiprogramkan oleh AJI diperlukan betul adanya. Paling tidak dia akan mebebrikanperlindungan ke dalam dan keluar. Kalau mesin saja harus ditun-up, scanner dikalibrasi,atau alat musik ditala secara berkala, jurnalis pun mesti demikian. Secara periodikkemampuan profesionalnya perlu diuji; tidak sekali saja seumur hidup. Kalau tidak, akanseperti prosesor Pentium 3 di zamancore duo: serba lelet, kagok dan gagap. - 23 -
  25. 25. Pers dan Perjanalan Nasionalisme Indonesia Oleh Didik SupriyantoDalam perjalanan Republik ini selalu muncul kelompok-kelompok yang menjadi aktorpenting dalam berbagai momentum sejarah. Mahasiswa kerap menjadi pendobrakkebekuan zaman, mulai masa kebangkitan nasional sampai masa reformasi. Tentara menjadipelaku penting pada masa perang kemerdekaan dan penguasa panggung Orde Baru. Politisimendominasi kehidupan politik pada pascakemerdekaan hingga saat Soekarno menjadikekuatan yang monolitik. Kini, sesudah Soeharto tumbang, dominasi politisi nyaris taktertandingi oleh kelompok apa pun , sehingga kehidupan sosial politik di Republik ini nayrisidentik dengan tarik-menarik antarpolitisi dengan berbagai kepentingannya.Lantas, di mana posisi pers pada berbagai momentum sejarah penting yang terjadi diRepublik ini? Apakah mereka punya peran yang signifikan dalam berbagai perubahan sosialpolitik sehingga patut dicatat dalam sejarah? Apakah pernyataan “lebih baik tidak adapemerintah an daripada tidak ada pers bebas” relevan diperbincangkan dalam konteksIndonesia? Atau, pers hanyalah penikmat kebebasan yang telah diperjuangkan olehkelompok-kelompok lain, sementara kontribusinya bagi proses pemajuan kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara patut dipertanyakan?Sebelum menjawab pertanyaan -pertanyaan tersebut, kiranya perlu dijelaskan terlebihdahulu, bahwa pers memang bukan aktor murni sebagaimana mahasiswa, tentara ataupolitisi. Pers adalah institusi sosial yang produknya hadir secara periodik ke hadapan publikdalam betuk koran, tabloid, majalah dan buletin yang berisi tulisan (berita, ulasan, artikel)dan ilustrasi (gambar dan foto). Oleh sebab itu, dalam berbagai momen penting sejarah,pers tidak hadir sebagai pelaku, melainkan lebih sebagai katalistor. Artinya, pers bisa aktifmendukung gagasan yang tengah berkembang atau aktor yang tengah bergerak; sebaliknyapers juga mengkritisi setuasi buruk yang tengah terjadi atau mencerca aktor yang burukperangainya.Prinsip-prinsip JurnalismeSebagai institusi sosial pers berkembang berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme yangdiemban oleh para pengelolanya. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) menyebutkansembilan prinsip dasar jurnalisme, yaitu (1) kewajiban jurnalisme adalah pada kebenaran;(2) loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat; (3) intisari jurnalismeadalah disiplin dan verifikasi; (4) para praktisinya harus menjaga independensi dari sumberberita; (5) jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan; (6) jurnalisme harusmenyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan terhadap warga; (7) jurnalismeharus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan; (8) jurnalisme harus - 24 -
  26. 26. menjaga agar berita komprehensif dan proporsional; (9) para praktisinya harusdiperbolehkan mengikuti nurani mereka.Kesembilan prinsip dasar jurnalisme rumusan Kovach dan Rosenstiel tersebut memangdibuat berdasarkan sejarah pers Eropa dan AS serta wawancara sejumlah editor di sana.Tetapi tak perlu disangsikan lagi bahwa prinsip-prinsip itu juga dipegang teguh oleh parapengelola pers di daratan lain bumi ini, termasuk Indonesia. Bahkan, seperti ditulis olehAbdurrachman Surjomihardjo dkk (1980), ketika Medan Prijaji, yakni koran pertama yangditerbitkan pribumi pada 1907 di Betawi, prinsip-prinsip jurnalisme itu langsungdioperasionalisakan oleh RM Tirto Adhi Soerjo, sehingga ‘sang pemula’ ini sempat dibuangpenguasa Belanda ke Lampung. Demikian juga koran sezamannya di Semarang yangdipimpin oleh JPH Pangemanan, Warna Warta, redakturnya berkali-kali diadili karenatulisan -tulisannya menyerang pemerintah kolonial. Ini agak berbeda dengan koran -koranyang diterbitkan orang Tionghoa dan keturunan Belanda. Dua kelompok terkahir ini lebihmengedepankan berita perdagangan dan kriminalitas.Pelatak Dasar Bahasa IndonesiaKoran Medan Prijaji kali pertama di Betawi pada 1907 dalam bentuk mingguan. Koran yangkemudian menjadi harian pada 1910 ini sebetulnya bukan koran pertama yangmenggunakan bahasa Melayu. Media yang tercatat sebagai media berbahasa Melayu yangpertama ialah majalah Bintang Oetara yang diterbitkan di Roterdam pada 1856 oleh pecintabahasa Melayu Dr. PP Roorda van Eysinga. Lalu di Surabaya pada 1861, terbit majalahBintang Soerabaja yang dimotori oleh peranakan Belanda dan Tionghoa. Di Batavia pada1883 seorang pengusaha Indo menerbitkan Tjahaja India, sedang pengusaha keturunanBelanda lainnya menerbitkan Bintang Barat.Majalah-majalah berbahasa Melayu generasi pertama tersebut merupakan kelanjutan binismedia berbahasa Belanda dan Cina yang mulai berkembang di Hindia Belanda pada abad ke-18. Karena pangsa pasar media cetak berbahasa Belanda dan Tionghoa sangat terbatas,orang-orang Belanda dan Tionghoa menambah pangsa pasar media lewat penerbitan koranatau majalah berbahasa Melayu. Pada titik inilah dimulai peletakkan dasar bahasa Melayusebagai bahasa nasional. Pertama, bahasa Melayu yang merupakan lingua franca, mulaidiformulasikan sebagai bahasa tulis; kedua, dengan tersebarluasnya koran dan majal ah,maka bahasa Melayu (yang telah diformulasikan dalam bentuk tulis itu) juga menjadi bahasapergaulan antarkomunitas yang lebih luas di tanah Hindia Belanda.Sebagai ilustrasi, Taufik Abdullah (1999) mengutip kritik yang ‘sehat, tapi aneh’ dari seorangpenulis di Tjahaja India terhadap bahasa yang digunakan Bintang Barat. Penulis tersebutmengecam kecenderungan Bintang Barat yang suka memakai bahasa Melayu -Tinggi yangdisebutnya sebagai bahasa ‘Minangkerbau’. Menurut penulis itu, jika Bintang Barat terusmemakai bahasa elit itu, koran tersebut tidak akan laku karena tidak banyak orang yangmemahami bahasa tersebut. Oleh karena itu, ia menyarakan agar Bintang Barat tetapmemakai bahasa ‘Melajoe Betawi’, sebab bahasa ini mengandung unsur-unsur yang dipakaidi seluruh tanah Hindia. - 25 -
  27. 27. Bahasa ‘Melajoe Betawi’ atau Melayu-Pasar adalah bahasa yang paling komunikatif ditengah -tengah tumbuhnya masyarakat perkotaan akibat pertumbuhan ekonomi kolonial.Para pendatang yang berasal dari berbagai polosok memiliki tradisi dan bahasa yangberbeda-beda, seakan membentuk komunitas orang-orang asing di perkotaan. Mungkinhanya pasarlah sebagai tempat di mana mereka bisa bertemu dan mengadakan transaksiuntuk keperluan masing-masing. Transaksi ini dimungkinkan karena telah tumbuh simbol-simbol komunikatif yang dibawakan oleh bahasa Melayu. Sekali lagi, pada titik inilah perspada awal pertumbuhannya telah memperkuat kedudukan bahasa Melayu sebagai sistemsimbol dan mentransformasi komunitas orang-orang asing menjadi sebuah masyarakat.Pembuka Tabir Perasaan SenasibSeperti disebutkan sebelumnya, koran -koran berbahasa Melayu yang diterbitkan olehkalangan nonpribumi, dalam hal ini keturunan Belanda dan Tionghoa, lebih banyakmewartakan perkara perdagangan dan kriminalitas serta menuliskan cerita-ceritabersambung, baik dari hikayat lama, rekaman dari cerita lisan ataupun hasil rekaan baru.Namun di sela-sela berita dagang dan kriminal serta hikayat, sering muncul berita-berita luarnegeri dan kadang-kadang laporan tentang kesewenang-wenangan pejabat Belanda ataupribumi terhadap orang-orang kecil.Menurut Taufik Abdullah (1999), betapapun masih sangat sederhana, saat itu koran danmajalah berbahasa Melayu telah memperkenalkan corak teks yang baru, yakni teks yangmemberitakan peristiwa yang terus berlalu dan berubah. Lebih dari itu, berita-berita yangdisajikan koran dan majalah berbahasa Melayu bisa dilihat dan dirasakan secara langsungoleh pembacanya. Teks yang diberikan oleh pers adalah teks yang kehadirannya seakan-akan mengajarkan bahwa peristiwa-peristiwa terjadi dalam konteks waktu yang terusberjalan. Tentu saja ini berebeda dengan teks lama yang sering dilisankan kepada pendudukberupa pesa-pesan yang sifatnya abadi seperti ajaran agama, adat sopan santun, kearifanhidup dan sebagainya.Dengan demikian, koran-koran dan majalah-majalah yang menyebar luas melampaui kota-kota tempat terbitnya, memungkinkan pembaca di berbagai daerah mengetahui peristiwayang terjadi dan berlalu di tempat lain. Tak kurang pentingnya, kejadian-kejadian itu bisadibandingkan dengan pengalaman yang telah pernah dilalui, atau yang pernah didengaratau dibaca tentang daerahnya sendiri. Dengan demikian pers telah memberikan suasanakesezamanan dengan daerah lain atau bangsa lain. Teks yang disampaikan pers tidakberkisah tentang negeri antah berantah di suatu zaman, melainkan tentang negeri tertentuyang riil, di zaman sekerang.Dampak dari perasaan kesezamanan ini tak hanya pada perluasan cakrawala intelektual,melainkan juga memungkinkan bangkitnya ingatan kolektif tentang jaringan kultural ataupolitik lama antara berbagai daerah dan suku bangsa. Ini bisa terjadi, karena pers telahmemungkinkan masyarakat membanding-bandingkan keadaan daerahnya dan sukubangsanya di hadapan sistem kolonial yang bercorak subordinasi –tuan kolonial di atas - 26 -
  28. 28. sebagai yang memerintah, dan pribumi di bawah sebagai yang diperintah. Akhirnya,perasaan kesezamanan membangkitkan ingatan kolektif akan adanya perasaan senasib dansepenangungan dalam sistem kolonial. Kemudian hari, erasaan seperti ini menjadi pengikatutama bagi lahirnya kesadaran kesatubangsaan. Sebab syarat munculnya nasionalismeadalah adanya perasaan senasib dan sepenanggunagan sesama warga bangsa. Dan persberbahasa Melayu telah membuka tabir tersebut.Melawan dengan Mengorganisasi DiriPers berbahasa Melayu yang dikembangkan oleh pengusaha keturunan Belanda danTionghoa pada abad ke-18 boleh disebut sebagai periode ‘prasejarah’ pers nasional.Dibutuhkan waktu 50 tahun sejak muncu lnya koran berbahasa Melayu Bintang Oetara yangterbit di Roterdam pada 1856, hingga akhirnya lahir Medan Prijaji, koran pertama yangditerbitkan tokoh pribumi bernama RM Tirto Adhi Soerjo. Seperti ditulis oleh PramoedyaAnanta Toer (2003), Tirto Adhi Soerjo (TAS) tergerak untuk menerbitkan mingguan yangkemudian menjadi harian Medan Prijaji, setelah melakukan perjalanan ke Maluku. Di sanaTAS merekam kebiadaban kolonial Belanda sehingga penduduk Maluku mengalamipenderitaan dan pemiskinan yang sangat nyata. Ini merupakan pengalaman batin yangmembekas sekaligus meningkatkan kesadaran intelektual TAS bahwa bangsa-bangsa dibawah kekuasaan kolonial mengalami penderitaan yang sama.TAS sendiri pada edisi pertama Medan Prijaji menyebutkan bahwa misi yang diemb ankorannya ialah: (1) memberikan informasi; (2) menjadi penyuluh keadilan; (3) memberikanbantuan hukum; (4) memberikan tempat orang tersia-sia mengadukan nasibnya; (5) mencaripekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan di Betawi; (6) menggerakkanbangsanya untuk berorganisasi atau mengorginasisikan diri; (7) membangun danmemajukan bangsanya; dan (8) memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan. Sepertidicatat Surjomihardjo (1980), Tirto tak hanya pribumi pertama yang bergerak di bidangpenerbitan dan percetakan dan mendirikan badan usaha (NV), melainkan juga orangpertama yang menggunakan koran sebagai alat pembentuk pendapat umum. Dialah ‘sangpemula’ yang konsisten dalam mengemban misi yang telah dicanangkan dan memfungsikanpers sebagai institu si pemajuan nasib bangsanya.Bagi TAS, kemajuan bangsanya tidak hanya didapatkan dari pendidikan (yang dikembangkanoleh politik etik penguasa kolonial), melainkan juga terbebasnya bangsa dari segala macamkesewenang-wenangan kekuasaan. Oleh karena itu, lewat Medan Prijaji, TAS tanpa ragumenyatakan secara terbuka segala corak manifestasi kekuasaan yang dianggapnya tidakpantas. Ia menulis berita berdasarkan investigasi dan informasi-informasi yang berasal darilapangan yang dikemas tanpa sindiran dan prete nsi. Berbagai kasus kesewenang-wenanganpenguasan kolonial maupun pribumi diungkap secara gamblang oleh Medan Prijaji. Tidakheran, bila persdelick beberapa kali diterima oleh TAS, dan akhirnya dipenjara lalu dibuangke Lampung olehrejim kolonial.Selain melawan kesewenang-wenangan penguasa, dalam usaha memajukan bangsanya,Medan Prijaji selalu menyerukan perlunya bangsa pribumi mengorganisasi diri dalam - 27 -
  29. 29. menghadapi pihak-pihak asing. Tak heran bahwa kemudian TAS terlibat dalam pendirianSerikat Dagang Islam (SDI) di Bogor yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) yangberkembang di Solo dan beberapa kota di Jawa. Situasi vis a vis antara pribumi dengankaum Belanda dan Tionghoa di dunia perdagangan, menyebabkan TAS dkk mencampurkanidentitas agama Islam dengan kepribumian, sehingga organisasi yang dimaksudkan untukmemajukan bangsa pribumi adalah SDI dan SI. Oleh karena itu, SI yang berkembang pesatsaat itu akhirnya menjadi naungan bagi berbagai macam aliran dan ideologi yang dianutkaum pribumi, termasuk komunisme.Tentu Medan Prijaji bukan satu-satunya penerbitan yang membongkar kesewenanganpenguasa dan menyerukan bangsa pribumi untuk mengorganisasikan diri dalam rangkamemajukan bangsa. Selain Median Prijaji, tercatat Bintang Hindia, Insoelinde, Warna Wartadan beberapa koran milik SI seperti Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Sinar Djawa danPantjaran Warta. Organisasi-organisasi pergerakan yang dibentuk kaum pribumi, sepertiBoedi Utomo dan Indische Patij memiliki Dharmo Kondo dan De Express. Namun dalamcatatan sejarah, kepeloporan dan konsistensi Medan Prijaji dalam mengungkapkesewenangan penguasa kolonial dan menyerukan pembentukan organisasi pribumi tampaklebih menonjol dari penerbitan -penerbitan yang lain. Di sinilah peran penting Medan Prijajidalam menabur benih-benih nasionalisme yang dalam beberapa tahun kemudian berubahdalam bentuk gerakan menuntut kemerdekaan.Hindia Poetra Menjadi Indonesia MerdekaSeruan Medan Prijaji dan koran -koran lain sezaman untuk mengorganisasikan pribumisebetulnya merupakan upaya mencari identitas yang tepat buat kalangan pribumi di tanahHindia. SDI dan SI telah mencampuradukkan identitas agama dengan kepribumian sebagaiantitesa terhadap orang-orang keturununan Belanda dan Tionghoa. Dengan latar belakangyang sama Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker yang tergabungdalam Indische Partij, pada 1912 lewat De Express memperkenalkan konsep ‘nasionalismeHindia’.Bagi Tiga Serangkai tersebut, ‘nasionalisme Hindia’ membedakan kaum penetap (blijvers)dan mereka yang mondar-mandir (trekkers), dan hanya yang menetap yang dianggapsebagai bangsa Hindia, sedang yang lain adalah orang asing. Dalam konsep ini, TigaSerangkai tersebut telah meleburkan anak negeri yang pribumi dengan Cina peranakan danorang-orang Indo, serta orang Belanda yang tidak akan kembali ke negerinya dalam sebuahkesatuan yang bernama bangsa Hindia. Dengan sendiri dalam konsep ini, para penguasaBelanda dianggap sebagai orang luar aliastrek kers.Dalam upaya mencari identitas diri sebagai bangsa, Medan Prijaji, De Express dan koran-koran lain terlibat dalam perdebatan yang hangat di kalangan pengelola pers dan kaumcerdik pandai pribumi saat itu. Konsep ‘nasionalisme Hindia’ yang muncul tidak sajapeleburan identitas agama-pribumi dan kaum penetap di tanah Hindia, tetapi juganasionalisme Jawa, nasionalisme Sumatera, dan nasionalisme lokal lainnya. Bahkan menurutAbdullah (1999), pada awal pertumbuhannya pers bukan saja pembawa berita, tetapi juga - 28 -
  30. 30. menjadi pelopor diskursus kecendikiaan. Dalam pemberitaan dan perdebatan tersebut,simbol-simbol yang komunkatif dan integratif semakin memperkuat kesadaran akan harkatdiri sebagai bangsa dalam menghadapi kekuatan kolonialisme Belanda.Namun perdebatan soal ‘nasionalisme Hindia’ di kalangan kaum pergerakan itu seakandiselesaikan oleh generasi baru kaum cendikia pribumi yang bersekolah di negeri Belanda.Pada 1923 mahasiswa pribumi mengubah nama organisasinya, dari Indische Vereenigingmenjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian diganti lagi menjadi PerhimpoenanIndonesia. Mereka pun menukar nama majalah organisasi dari Hindia Poetra menjadiIndonesia Merdeka . Berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana usaha mencari identitasnasional yang lebih banyak karena refleksi atas kenyataan sosial politik di tanah Hindia,maka generasi baru pergerakan nasional, melihat langsung tentang tumbuh danberkembangnya nasionalisme bangsa-bangsa di Eropa, sehingga mereka seakan lebih tahudengan apa yang dibutuhkan oleh bangsanya. Sebagai kelompok kecil pribumi yangteralienasi di tengah -tengah kehidupan orang-orang Eropa, mereka menjadi lebih lugasdalam membicarakan nasionalisme Hindia dan menetapkan ‘Indonesia Merdeka’ sebagaisemboyan perjuangan.Gagasan-gagasan nasionalisme Indonesia yang diadopsi dari sejarah pergerakan bangsa-bangsa Eropa, oleh para palajar pribumi di negeri Belanda disebarluaskan ke tanah Hindialewat majalah Indonesia Merdeka dengan cara diam-diam. Kelugasan rumusan -rumusantentang nasionalisme Indonesia dan ketegasan sikap dalam menuntut kemerdekaanIndonesia, menjadikan tulisan-tulisan di dalam Indonesia Merdeka seakan menjadi penuntaspedebatan tentang nasionalisme Hindia yang selama sepuluh tahun terakhir menghiasikoran-koran dan majalah -majalah berbahasa Melayu di tanah Hindia. Itulah sebabnya,meskipun peredaran Indonesia Merdeka di tanah Hindia dilarang oleh penguasa Belanda,setidaknya lima nomor majalah tersebut berhasil diselendupkan ke tanah Hindia danmencapai 236 orang yang memesannya.Sebagaimana dicatat John Ingleson (1988), para pelajar yang tergabung dalamPerhimpoenan Indonesia, seperti Moh Hatta, Subardjo, Sunarjo, Sartono, Iskaq dll, tidakhanya menyebarkan propaganda nasionalisme Indonesia dan tuntutan Indonesia merdekalewat majalah yang dipimpinnya, tetapi sekembalinya ke tanah air, mereka pun terjunlangsung ke kancah pergerakan politik menentang penguasa kolonial. Mereka sempatmempersiapkan suatu kongres nasional untuk membentuk partai kerkayatan yangberasaskan nasionalisme murni, namun meletusnya pemberontakan PKI 1926-1927,membuat rencana pembentukan partai kerakyatan itu batal. Tetapi rapat-rapat persiapanterus dilakukan di kalangan aktivis radikal sehingga akhirnya pada 4 Juli 1927 lahirlah PartaiNasionalis Indonesia (PNI).Mengobarkan Api KemerdekaanKetika Jepang menguasai beberapa negara Asia, termasuk tanah jajahan Hindia Belanda,semua media pers langsung berada di bawah pengawasan pemerintahan militer Jepang dandipergunakan sebagai alat propaganda perang Jepang melawan Sekutu. Seiring dengan - 29 -
  31. 31. pelarangan penggunaan bahasa Belanda, saat itu pemerintah Jepang setidaknya menyokonglima surat kabar berbahasa Jepang, yaitu Jawa Shimbun, Borneo Shimbun, Celebes Shimbun,Sumatera Shimbun dan Ceram Shimbun. Sementara terdapat sekitar delapan surat kebaryang berbahasa Indonesaia, yaitu di Jakarta Asia Raya dan Pembangoenan, di BandungTjahaja, di Yogyakarta Sinar Matahari, di Semarang Sinar Baroe, dan di Surabaya PewartaPerniagaan .Pengaturan kehidupan pers oleh pemerintah Jepang tentu saja mempersempit kedudukanpers sebagai sarana informasi kepada umum. Namun keadaan ini, menurut Surjomihardjo(1980) memberi sumbangan berharga bagi perjuangan kemerdekaan dan pertumbuhan persIndonesia setelah kemerdekaan. Perlu dicatat, larangan penggunaan bahasa Belanda telahberhasil meratakan penggunaan bahasa Indonesia ke seluruh pelosok tanah air. Orang-orang Indonesia juga mendapatkan latihan mengenai berbagai aspek mengelola media persdan menduduki posisi penting, suatu pengalaman yang berharga bagi penanganan perspada masa pasca kemerdekaan nanti.Meskipun pada zaman Jepang tokoh-tokoh pergerakan nasional senior, seperti Soekarno dllbersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang, tidak sedikit tokoh-tokoh yang lebihmuda memilih berjuang di bawah tanah guna mengapai kemerdekaan. Pada barisan anti -Jepang inilah berkumpul pemuda mahasiswa yang terus mengobarkan api kemerdekaan,tanpa harus menunggu janji-janji Jepang. Dari merekalah beredar brosur stensilan -stensilanpropaganda menuntut kemerdekaan Indonesia. Menurut Benedick Anderson (1989), brosur-brosur stensilan anti-Jepang tersebut dikeluarkan oleh mahasiswa yang pada masa itubanyak berkumpul di asrama-asrama di Jakarta, seperti asrama Menteng dan Cikini.Asrama-asrama tersebut merupakan pusat kehidupan sosial dan intelektual mahasiswa danmerupakan tempat bagi diskusi-diskusi yang intens dan tertutup, serta menjadi sebuahpusat solidaritas pergerakan meraih kemerdekaan.Seperti disebutkan di depan, penunjukan beberapa orang pers untuk menduduki posisipenting di media yang dikendalikan oleh pemerintah Jepang, ternyata berdampak positifbagi tumbuh dan berkembangnya pers pada masa perang kemerdekaan. Begitu RepublikIndonesia diproklamarikan oleh Sokearno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, sejumlah tokohpers, seperti Adam Malik, BM Diah, Suardi Tasrif, Arnold Monotutu, Mochtar Lubis, RosihanAnwas dll, langsung bergerak menghidupkan medianya masing-masing. Sesuai dengansemangant zaman, tanpa dikomando, lewat media yang dipimpinya mereka terusmengorbankan api kemerdekaan. Bahkan ketika Inggris dan Belanda mencoba kembalimenguasai Indonesia, semangat perlawanan dihembuskan secara kencang oleh media-media tersebut, sehinga berita-berita perlawanan rakyat Indonesia dalam menantangpenjajahan akhirnya mendapat simpati masyarakat internasional.Geliat pada Masa PascakemerdekaanSetelah revolusi selesai dan Republik Indonesia diakui secara internasional pada 1948, apayang dilakukan oleh pers bagi bangsa dan negara baru yang penuh dengan persoalan sosial,politik, ekonomi dan budaya? Masalah yang dihadapai oleh bangsa yang baru merdeka - 30 -
  32. 32. sangat kompleks, sementara rakyat menaruh harapan bahwa kemerdekaan segeramengangkat kesejahteraannya. Di sinilah pers dituntut mampu menguraikan satu per satumasalah yang dihadapi oleh bangsa dan mencari solusinya agar negara yang baru lahir tetaptegak beridiri. Pers juga harus mempu menjelaskan kesulitan -kesulitan yang tengah dihadapinegara, sehingga rakyat bisa bersikap realisitik terhadap apa-apa yang bisa dikerjakannegara. Pada tahap ini pers terlibat dalam apa yang disebut dengan proses nationalcharacter building, yakni suatu proses lanjutan dari nasionalisme Indonesia yang sifatnyalebih implementatif setelah kemerdekaan tercapai.Secara sosial budaya, para pengelola pers menghadapi kenyataan bahwa akibat revolusitelah teradi ketegangan sosial yang tinggi, khususnya antara para elit pribumi yang dulu propenjajah dengan sebagian rakyat yang ingin melampiaskan dendam. Sebagai lanjutan dariperang kemerdekaan, maka kerusuhan menentang lapisan elit pribumi ini terjadi di berbagaidaerah, dan pemerintah yang baru saja berdiri tidak banyak memiliki tenaga untukmenyelesaikannya. Selain itu, beberapa penguasa daerah juga berkeras untuk melepaskandiri dari republik, seiring dengan po litik divide et impera yang dijalankan oleh Belanda. Padatataran inilah pers dituntut untuk memberi penjelasan yang gamblang sehingga rakyat tidakperlu ragu-ragu dalam membangun Indonesia yang dicita-citakan.Secara politik, masalah jauh lebih rumit karena pada saat institusionalisasi politik belumberjalan, persaingan antarkekuatan politik sudah menonjol. Tokoh-tokoh partai sama-samamenjanjikan sistem politik yang pas buat Indonesia, pada saat yang sama mereka sama-sama ingin mengisi jabatan-jabatan politik yang tersedia. Persaingan politik dalammenciptakan model politik yang pas dengan kondisi Indonesia tetap tidak segera selesai,meskipun Pemilu 1955 menghasilkan wakil-wakil rakyat dan dewan konstituante. Dalamperiode ini kelihatan pers mulai tidak sabar dengan perilaku elit politik sipil; sebagian kecilbersikap skeptis terhadap sepak terjang politisi sipil dan menjadi pengritik yang loyal, tapisebagaian besar tidak sabar dan terbawa dalam arus persaingan politik. Pada titik inilah persmelupakan tu gasnya dalam proses national character building, dan terjebak pada sikap-sikap partisan sehingga ini pers kemudian terpolarisasi pada garis-garis politik partai. Tugasnational character building hanya diteruskan oleh pers mahasiswa yang wilayah edarnyasangat terbatas.Polarisasi pers ke dalam garis-garis partai tetap berlanjut pada zaman Demokrasi Terpimpin.Pada massa ini, di level bawah Soekarno memang membebaskan partai politik untukbersaing menawarkan ideologi dan memperebutkan massa, namun di level atas Soekarnomemegang kendali politik sepenuhnya. Sesuai dengan politik ini, pers pada zaman Soekarnomemang penuh warna, sehingga persaingan antarmedia juga berjalan layaknya di negara-negara terbuka. Namun pembebasan pers itu hanya dibatasi pada upaya menjaga danmengedepankan ideologi atau partai masing-masing. Pers sebagai kekuatan independen,yang mengedepankan kepentingan umum dan bersikap oyektif terhadap semuakepentingan, nyaris tidak bisa hidup. Sebab sesuai dengan karakter politik yangdikembangkan Soekarno, maka pers yang berada di luar jalur garis politik partai, akandipersulit bahkan dibredel. Jadi, hingar bingar kebebasan pers pada zaman Soekarno, praktis - 31 -
  33. 33. tidak bermanfaat bagi kepentingan publik dan kepentingan nasional, karena pers hanyadisibukkan oleh urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan partai.Tumbangnya Soekarno oleh gerakan mahasiswa yang bekerja sama dengan Angkatan Daratpimpinan Soeharto, ternyata tidak segera bisa memisahkan pers dari garis partai. Namundengan penyederhan aan partai politik, maka tidak semua pers yang telah berkembangbersedia meneruskan hubungannya dengan partai-partai politik baru. Bahkan masing-masing partai, yakni Golkar, PPP dan PDI berusaha membangun penerbitan baru yangbenar-benar bisa mereka kendal ikan. Pilihan politik sejumlah media untuk memisahkan diridari garis-garis aliran politik maupun partai politik ini juga dilandasi oleh kesadaran parapengelolanya, bahwa pers tidak mungkin bisa menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme bilamereka tidak berada dalam posisi yang independen. Pada zaman Orde Baru, pers memangtidak sepenuhnya bebas. Tapi dibandingkan dengan institusi-insitusi sosial yang lain, persjauh lebih efektif dalam mengkritik kekuasaan dan memajukan bangsanya.Bagaimana pers pada zaman pasca-Soeharto? Banyak pihak yang menyerang pers telahkebablasan dalam menerapkan kebebasan pers yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi.Kritik itu ada benarnya, mengingat banyak media (baru) yang mengejar motif ekonomisemata sehingga melupakan prinsip-prinsip jurnalisme. Namun pers yang demikian tidakakan bertahan lama, karena masyarakat pembaca tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan,kecuali sekadar kesenangan sesaat. Oleh karena itu pikiran untuk mengendalikan perskembali, perlu dibuang jauh-jauh, karena baik pers maupun masyarakat sama-sama sedangmemasuki proses pendewasaan politik, khususnya bagaimana memanfaatakan ruangkebebasan yang ada. Biarlah pers menikmati ruang kebebasan pers yang dijamin olehkonstitusi, karena hanya dengan membebaskan pers, maka mayarakat, bangsa dan negaraini akan mendapatkan manfaat yang maksimal. ***Sumber Kepustakaan:1. Abdurrachman Surjomihardjo dkk, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Kompas, Cetakan ke-2, Jakarta, 2002.2. Benedict Anderson, Revoloesi Pemoeda, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.3. Bill Kovach & Tom Rosntatiel, Sembilan Elemen Jurnalsime, Pantau, Jakarta, 2003.4. Didik Supriyanto, Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Mahasiswa Sepanjang NKK/BKK 1978-1991, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.5. John Ingleson, Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia 1927-1934, LP3ES, Jakarta, 1983.6. Parmoedya Ananta Toer, Sang Pemula , Cetakan ke-2, Edisi Revisi, Lentera Dipantara, Jakarta, 2003.7. Taufik Abdullah, Pers dan Tumbuhnya Nasionalisme Indonesia, dalam Majalah Sejarah Edisi 7, Jakarta, 1999 - 32 -
  34. 34. Hukum Jurnalistik Oleh Arfi BambaniPengantarPers bebas merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Deklarasi Universal HAM (TheUniversal Declaration of Human Rights 1948) pada Pasal 19 mengatur, “Setiap orang berhakatas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasukkebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima danmenyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidakmemandang batas-batas (wilayah). “Kebebasan pers jelas merupakan standar sebuah negara demokratis. Ada pemeo, persmerupakan pilar keempat demokrasi setelah trias politika: eksekutif, legislatif dan yudikatif.Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam tulisannya berjudul “Prospek Demokrasi pada EraReformasi dan Kemerdekaan Pers” menyatakan “Tidak ada perdebatan mengenai keharusanbagi kemerdekaan atau kebebasan pers. Kemerdekaan atau kebebasan pers bukan hanyapenyalur hak-hak demokrasi, tetapi sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Karena itu,kemerdekaan pers tidak dapat diganti atau disubstitusikan dengan instrumen ataumekanisme lain.” Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No 1608 K/PID/2005 dalam kasusBambang Harymurti menyatakan kebebasan pers conditio sine qua non bagi demokrasi dannegara berdasar atas hukum. Tindakan hukum atas pers tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum.Kebebasan pers sendiri telah diakomodasi dalam konstitusi, Undang-undang Dasar (UUD)1945 yang telah diamandemen yaitu dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal28F. Keberadaan pasal-pasal ini merupakan jaminan bagi kebebasan mengemukakanpendapat dan kebebasan berpikir.Pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Pasal 28E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dansikap, sesuai dengan hati n uraninya.(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkanpendapat. - 33 -
  35. 35. Pasal 28FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Lebih jauh, aturan konstitusi ini dijabarkan oleh Undang-undang Hak Asasi Manusia (UUHAM). Pasal 23 (2) ini menyatakan, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkandan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melaluimedia cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” MA melalui putusan No 1608K/PID/2005 dalam kasus Bambang Harymurti menyatakan kebebasan pers conditio sine quanon bagi demokrasi dan negara berdasar atas hukum. Tindakan hukum atas pers tidak bolehmembahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum.Namun kebebasan pers ini dibatasi oleh asas persamaan kedudukan di mata hukum, yangberlaku bagi seluruh warga negara termasuk jurnalis. Aturan pidana tetap berlaku bagiseorang jurnalis, bukan terhadap persnya. Jurnalis jelas tidak kebal hukum.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)Di Indonesia, sudah banyak jurnalis dituntut ke pengadilan dengan menggunakan instrumenhukum pidana. Meski AJI menolak penggunaan KUHP, jurnalis harus mewaspadai sejumlahaturan pidana yang biasa dipakai untuk menjerat jurnalis atau penanggung jawabperusahaan pers.I. Pembocoran Rahasia NegaraPasal 112Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, ataudengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancamdengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.II. Pembocoran Rahasia Pertahanan Keamanan NegaraPasal 113Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, ataumemberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui,surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifatrahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan - 34 -
  36. 36. dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itudiketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama empat tahun.Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah atau pengetahuannya tentangitu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.III. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil PresidenPasal 134Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidanapaling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Pasal 136 bisPengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 134 mencakup jugaperumusan perbuatan dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina,baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atautulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang ketiga,bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.Pasal 137(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisanyang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud supaya isipenghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjarapaling lama satu tahun empat bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, danpada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenakejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencariantersebut.IV. Penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara SahabatPasal 142Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintahkan atau kepala negarasahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah.V. Penghinaan terhadap Wakil Negara AsingPasal 143Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam denganpidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratusrupiah.Pasal 144(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisanatau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negarasahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya - 35 -
  37. 37. penghinaan itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilanbulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, danpada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatansemacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.VI. Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan terhadap PemerintahPasal 154Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lamatujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Pasal 155(1) Barang siapa di muka umum mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisandi muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui ataulebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enambulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankanpencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjaditetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarangmenjalankan pencarian tersebut.VII. Pernyataan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan terhadapGolonganPasal 156Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam denganpidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.Pasal 157(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian ataupenghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksudsupaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahunenam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankanpencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjaditetap karena kejahatan yang semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarangmenjalankan pencarian tersebut. - 36 -
  38. 38. VIII. Perasaan Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan AgamaPasal 156aDipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengajadi muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :(a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadapsuatu agama yang dianut di Indonesia.(b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikanKetuhanan Yang Maha Esa.IX. Penghasutana. Barang siapa di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatanpidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuanundang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah. (pasal 160)b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umumtulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umumdengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas,dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum,diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyakempat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika yang bersal ah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannyadan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaanya menjadi tetap karenamelakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dilarang menjalankan pencariantersebut. (Pasal 161)X. Penawaran Tindak Pidanaa. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberiketerangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam denganpidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah. (pasal 162)b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umumtulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana gunamelakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebihdiketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua mingguatau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika merasa bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankanpencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetapkarena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankanpencarian tersebut. (pasal 163) - 37 -
  39. 39. XI. Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan UmumBarang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatupenguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara palinglama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah.(pasal 207)(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatutulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yangada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahuiumum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya ketika itu belumlewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacamitu juga maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. (Pasal208)XII. Pelanggaran Kesusilaan(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan,gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, barang siapadengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri,meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkanatau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lamasatu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan,gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksuduntuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkanke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataubarang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginyauntuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, denganpidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah.(3) Kalau yang bersal ah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagaipencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapanbulan atas pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.. (Pasal 282)XIII. Penyerangan/Pencemaran Kehormatan atau Nama Baika. (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang denganmenuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam - 38 -
  40. 40. karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atauditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjarapaling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratusrupiah.(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukandemi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. (Pasal 310)b. (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkanuntuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhandilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnahdengan pidana penjara paling lama empat tahun.(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 311)c. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemarantertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan,maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yangdikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidanapenjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah. (Pasal 315)d. Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, ditambah dengansepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankantugasnya yang sah. (Pasal 316)XIV. Pemberitaan Palsu(1). Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepadapenguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehinggakehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah,dengan pidana penjara paling lama empat tahun.(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 317)XV. Penghinaan atau Pencemaran Orang Mati(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalauorang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancamdengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Kejahatan ini tidak ditu ntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluargasedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua orangyang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari padabapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 320) - 39 -
  41. 41. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisanatau gambaran yang isinya menghina bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya,dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum,diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana dendapaling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya,sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetapkarena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankanpencarian tersebut.(3) Kejah atan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalampasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. (Pasal 321)XVI. Pelanggaran Hak Ingkar(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatanatau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidanapenjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanyadituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 322)XVII. Penadahan Penerbitan dan Percetakana. Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnyadapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahunempat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyakempat ribu lima ratus rupiah, jika :1. Si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbitpada peringatan pertama sesudah penuntutanberjalan terhadapnya.2. Penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambaritu diterbitkan, Si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia. (Pasal483)b. Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancamdengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satutahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika :1. Orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukanpenuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya ;2. Pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetakpada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia. (Pasal 484)XVIII. Penanggulangan KejahatanPidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat limatahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan - 40 -
  42. 42. kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidanatersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatankewenangan menjalankan pidana tersebut daluwarsa. (Pasal 488)XIX. Pelanggaran Ketertiban Umuma. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, dan atau pidana paling banyaklima belas ribu rupiah.1. Barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat pesawat radio yang dipakaiolehnya atau yang ada dibawah pengurusnya, yang sepatutnya harus diduganya bahwa itutidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun diberitahukannya kepada orang lain jikasepatutnya harus diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul denganpengumuman.2. Barang siapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika iasendiri, maupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu. (Pasal519 bis)b. Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda palingbanyak tiga ribu rupiah.1. Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkanatau menempelkan tulisan dengan judul kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambaratau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja.2. Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-teranganmemperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.3. Barang siapa secara terang-terangan atau diminta menawarkan suatu tulisan, gambaratau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangatau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan ataugambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.4. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu,menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yangbelum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun. Barang siapa memperdengarkan isitulisan yang demikian dimuka seseorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belastahun. (Pasal 533)c. Barang siapa terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkankandungan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupunsecara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagaibisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurunganpaling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. - 41 -

×