• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Konsep hukum agama islam
 

Konsep hukum agama islam

on

  • 580 views

 

Statistics

Views

Total Views
580
Views on SlideShare
580
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Konsep hukum agama islam Konsep hukum agama islam Document Transcript

    • BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita akan dipertemukan dengan hukum. Namun tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya telah melakukan aktivitas hukum. Untuk itu, kita perlu memahami bagaimana sebenarnya hukum itu. Aktivitas seorang uslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun hubungan sosial kepada sesama manusia. Permasalahannya masih banyak diantara kita yang tidak tahu mengenai hukum islam, Mempelajari dan mengamalkannya adalah hal yang masih langka. Sehingga, banyak yang tingkah lakunya belum sesuai atau bertentangan dengan hukum islam. Memahami hukum Islam secara mendalam bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tekad yang kuat serta waktu yang tidak sebentar untuk mempelajarinya. Makalah ini tidak mengungkap segala persoalan terkait dengan hukum Islam, karena dibutuhkan usaha keras dan waktu yang cukup lama. Makalah ini hanya akan mengungkap hal-hal penting terkait dengan persoalan hukum Islam. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan hukum islam? 2. Apa saja sumber hukum islam?
    • 3. Bagaimana ruang lingkup hukum islam? 4. Bagaimana karakter hukum islam? 5. Apa tujuan hukum islam?
    • BAB II PENDAHULUAN A. Pengertian Hukum Islam Menurut ulama fiqih hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi baik hukum yang berhubunga dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah. Hukum islam menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh padanya di dalam berhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesame manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muh.Ali Attahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat al- Funun memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah (kemasyarakatan). Syariah disebut juga syara, millah dan diin. B. Sumber Hukum Islam Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur’an dan sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma’, dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai
    • kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur’an dan sunah Rasulullah SAW Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku mengikat, untuk seluruh anggotanya”. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syara’ maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan bedasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat peraturan” disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Al-Qur’an Al-Qur’an menurut bahasa berarti “bacaan”, sedangkan menurut istilah :Adalah “firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan yang membacanya adalah ibadah: Defenisi di atas mengisaratkan kepada kita, bahwa : Pertama Apa-apa yang diwahyukan oleh Allah dalam maknanya, kemudian dipahami dalam bahasa Rasulullah, tidaklah dinamakan Al-Qur’an. Kedua Alih bahasa Al-Qur’an ke dalam bahasa lain bukanlah disebut Al-Qur’an. Ketiga Wahyu yang diturunkan kepada selaian nabi Muhammad bukanlah seperti taurat kepada nabi Musa. Keempat Syarat mutawatir. Adapun isi kandungan pokok Al-
    • Qur’an diantaranya Tauhid,Ibadah, Janji dan ancaman dan Kisah umat terdahulu.Perlu diketahui Al-Qur’an menempati kedudukan pertama atau tertinggi dari sumber-sumber hukum lain. Oleh karena itu, sumber hukum dan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malakikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia agar diamalkan segala perintah-Nya dan segala yang dilarang-Nya. Pedoman dalam menetapkan hukum, Pertama Tidak memberatkan atau menyulitkan, Allah tidak akan membebani umat manusia atas sesuatu yang diluar batas kemampuan manusia. Jika manusia sulit mengerjakan , kemungkinan karena kondisi manusia itu sendiri. KeduaMeyedikitkan Beban, Al-Qur’an memberikan keringanan kepada umat manusia dalam dalam masalah ibadah, yang disebut juga rukhsah, diantara keringanan (rukhsah) seperti : Menjama’ dan mengqasar shalat, Tidak berpuasa dalam perjalanan, Bertayamum sebagai ganti wudhu, Memakan makanan haram bila dalam keadaan darurat. 2. Sunnah Arti Sunnah secara bahasa adalah ;Jalan yang ditempuh atau cara, cara atau jalan yang sudah biasa, sesuatu yang dilakukan para sahabat, Sebagai lawan dari bid’ah. Sunnah menurut istilah syar’I adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuataan, maupun penetapan pengakuan.
    • C. Ruang Lingkup Hukum Islam Ruang lingkup hukum islam dalam makna syariah islam sangat luas. Oleh karena ruang lingkup hukum islamdalam makna syariah islam meliputi seluruh ajaran islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah ataupun akhlak. Berbeda apabila ruang lingkup hukum islam yang dimaksud adalah ilmu fiqih. Ilmu fiqih itu sendiri merupakan bagian dari syariah, sehingga ruang lingkup hukum islam dalam makna ilmu fiqih lebih sempit daripadaruang lingkup hukum islam dalam makna syariah islam. Berikut ini adalah ruang lingkup hukum islam atau syariah islam, antara lain: 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal diantaranya meliputi, shalat, puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya; 2. Hubungan manusia muslim dengan sesama muslim antara lain meliputi, tolong menolong, bekerja sama, sillaturrahmi dan lain sebagainya; 3. Hubungan manusia dengan sesama manusia, antara lain meliputi tolong menolong, mewujudkan perdamaian, bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya; 4. Hubungan manusia dengan alam di lingkungan sekitarnya dan alam semesta; 5. Hubungan manusia dengan kehidupan, yakni hidup dengan berusaha mencari karunia Allah yang halal, mensyukuri nikmat-Nya, dan lain sebagainya. Ruang lingkup hukum islam sebagaimana disebutkan diatas, ranahnya sangat luas. Syariah islam mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan
    • Sunnah Rasul. Adapun fiqih, juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli hukum islam. Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud diatas, terdapat pula pendapat lain mengenai ruang lingkup hukum islam sebagaimana ditulis oleh Mustafa Ali, dalam buku yang berjudul Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa ruang lingkup syariah islam meliputi beberapa hal sebagai berikut: Munakahat, yakni mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan; Wirasah, yakni mengatur segala hal yang berhubungan dengan waris (pewarisan); Muamalat, yakni mengatur segala hal yang berhubungan dengan jual-beli dan sewa menyewa serta pinjam meminjam dan lain sebagainya; Jinayat, yakni mengatur segala hal mengenai perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana; Al-ahkam as-sulthaniyah, yakni mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum tata negara; Siyar, yakni mengatur segala hal yang berkaitan dengan peperangan; Mukhasamat, yakni mengatur segala hal mengenai peradilan dan kehakiman serta hukum acara. Selain itu, terdapat pula pendapat Fathi Osman, yang menyatakan bahwa ruang lingkup hukum islam, antara lain meliputi:
    • Al ahkam as-syakhsiyah atau hukum perorangan Al ahkam al-madaniyah atau hukum kebendaan Al ahkam al-jinaiyah atau hukum pidana Al ahkam al-murafaat atau hukum perdata Al ahkam al-dusturiyah atau hukum tata negara Al ahkam al-iqtishadiyah atau hukum ekonomi dan keuangan D. Karakter Hukum Islam Setidaknya, ada empat karakteristik yang menjadi produk pemikiran hukum Islam. Keempatnya juga memiliki otoritas penerapan yang dalam hal ini disebut fikih, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan. 1. Fikih Fikih dari etimologis-terminologis sedikit telah disinggung dalam uraian sebelumnya. Dirumuskan bahwa fikih adalah pemahaman terhadap syariat menangkut amal perbuatan manusia. Pemahaman tersebut diambil dari dalil- dalil terinci melalui kaidah-kaidah ushulu. Dari sini lahirlah konsep-konsep fikih ang terhimpun dalam kitab-kitab yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri berdasarkan metode ijtihad penyusunnya. Dalam konteks Indonesia, fikih dapat berarti hasil ijtihad para ulama yang kemudian disetujui secara bersama (ijtihad jamai), misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam impelementasinya, fikih merupakan responsi bagi problematika hukum secara umum yang berkembang ketika diktum-diktum fikih itu ditulis. Biasanya kitab-kitab fikih meliputi seluruh aspek hukum Islam. Ia tidak memiliki ketentuan tentang masa dan wilayah berlakunya.
    • Keaadaannyna yang demikian menjadikan kitab-kitab fikih cenderung dianggap harus diberlakukan sepanjang masa. Karenanya, fikih menjadi resisten terhadap perubahan. Masalahnya adalah, problematika hukum yang dihadapi umat ketika kitab-kitab tersebut ditulis belum sekompleks permasalahan hukum umat pada masa sesudahnya. Demikian pula latar belakang sosio kultural umat jauh berbeda dengan kodisi umat pada masa itu. Karenanya, sangat dilematis bila diktum-diktum yang terdapat dalam kitab- kitab fikih tersebut harus diberlakukan pada masa dan tempat yang berbeda. Dengan uraian di atas, dipahami bahwa fikih dalam konteks tertentu memiliki hak otoritas untuk diberlakukan, bila masalah hukum yang dihadapi memiliki kesesuaian dengan produk hukum dalam fikih tersebut, yang dalam konteks negara Republik Indonesia, kitab fikih yang selalu memiliki kesesuaian adalah yang bersumber dari fikih Syafii. Bilamana suatu masalah tidak sesuai dengannya, dan setelah dicari ketentuan hukumnya yang qat'iy dari kitab-kitab fikih lain belum ditemukan juga, maka diperlukan fatwa. 2. Fatwa Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.12 Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya, diperlukan fatwa.
    • Fatwa dapat diberikan oleh ulama secara individual maupun secara kolektif. Hingga permulaan abad ke-20 beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh ulama secara kolektif, yakni setelah perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) secara organisatoris mengeluarkan fatwa-fatwa yang dirumuskan bersamaan dengan waktu kongres pertamanya pada tahun 1926.13 Fatwa sebagai salah satu karakteristik dari produk hukum Islam, ia bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Ia tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta fatwa tidak harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa biasanya cenderung dinamis, karena ia merupakan respon terhadap perkembangan bar yang sedang dihadapi masyarakat permintaan fatwa, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini sangat tergantung pada visi hukum dan visi sosial ulama pemberi fatwa tersebut. Seorang ulama yang memiliki wawasan Islam dan sosial yang holistik sudah pasti akan memberikan fatwa ang setidaknya dapat diterima oleh banyak kalangan. Sebaliknya seorang ulama yang sektarian dan ekslusif, cenderung mempertahakan sebuah pandangan yang menurutnya sangat mapan, fatwanya akan menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu dan terbatas untuk masyarakat tertentu pula. 3. Yurisprudensi Yurisprudensi adalah putusan hakim atau Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu dari karakteristik produk hukum Islam. Putusan hadkim, diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang
    • pengadilan, atau ketetapan hukum syari yang disampaikan melalui seorang qadhi atau seorang hakim yang diangkat untuk itu. Berbeda dengan fatwa, putusan-putusan pengadilan agama bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Sampai tingkat tertentu, ia bersifat dinamis karena merupakan usaha pemberian jawaban atau penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan pada suatu masa tertentu.14 Bila dilihat dari sudut masa dan tempat berlakunya suatu putusan pengadilan, maka dikatakan bahwa putusan pengadilan berpeluang untuk dapat dipergunakan dalam sejumlah masa dan tempat tertentu. Hal ini dikarenakan, putusan pengadilan, apabila telah melalui proses dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ia dapat dipergunakan oleh hakim-hakim lain untuk memutuskan suatu perkara sama meski berada pada tempat dan masa berbeda. Hanya saja, dengan catatan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat belum banyak berubah. 4. Perundang-undangan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang dbuat warga negara di mana undang-undang itu diberlaku-kan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi.15 Dengan demikian daya ikat undang-undang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang ang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendikiawan lainnya.
    • Sebagai produk kolektif (ijtihad kolektif), undang-undang relatif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena ia dirumuskan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Namun di sisi kedinamisan, perundang-undangan cenderung lamba dinamikana, karena untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya dan persiapan yang matang. E. Tujuan Hukum Islam Tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Secara umum ada 3 tujuan hukum islam, antara lain: mendidik setiap individu agar mampu menjadi sumber atau membawa kebaikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber atau yang membawa malapetaka bagi orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut; 45, yang artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mngingat Allah lebih besar”. Selain itu tujuan hukum islam adalah menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh umat manusia yang tidak terbatas pada kaum tertentu saja. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan dan suku atau warna kulit dan berbagai macam perbedaan lainnya, kecuali ketaqwaannya. Telah disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujurat;13, yang artinya: “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
    • suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.” Mengenai tujuan hukum islam yang ingin menegakkan keadilan, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah; 8, yang artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”. Selanjutnya, tujuan hukum islam adalah mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan yang hakiki bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan sejati, bukan kemaslahatan yang semu atau kemaslahatan bagi sekelompok orang saja.
    • BAB III PENUTUP A. Simpulan 1. Syariat menurut istilah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi baik hukum yang berhubunga dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah. 2. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur’an dan sunah. 3. Ruang lingkup hukum islamdalam makna syariah islam meliputi seluruh ajaran islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah ataupun akhlak. 4. Tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. B. Saran