05 framework for entrepreneurship education bahasa indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

05 framework for entrepreneurship education bahasa indonesia

on

  • 2,839 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,839
Views on SlideShare
2,839
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
115
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

05 framework for entrepreneurship education bahasa indonesia Document Transcript

  • 1. ILO Education and Skills Training project Usulan Kerangka Pendidikan Kewirausahaan Draft Nota Konsep untuk Diskusi I. Latar Belakang: Mengapa pendidikan kewirausahaan? Terlepas dari catatan laju pertumbuhan 6.2 persen pada tahun 2008, di tengah-tengah krisis keuangan global, peningkatan PDB tidak diterjemahkan menjadi jumlah lapangan kerja yang memadai untuk menyerap angkatan kaum muda baru Indonesia di pasar kerja. Indonesia menghadapai angka penangguran terbuka sebesar 8,39 persen dan angka setengah menganggur 27,8 persen,1 dan 61 persen orang Indonesia yan menganggur berusia antara 15 sampai 24 tahun. Setiap tahunnya hampir 2 juta kaum muda perempuan dan laki-laki masuk ke pasar kerja Indonesia. Kombinasi dari kurangnya kesempatan di pasar tenaga kerja dan kurangnya keterampilan berakibat pada banyak kaum muda tidak dapat mendapatkan pekerjaan di sektor ekonomi formal. Banyak di antara mereka yang akhirnya bekerja di ekonomi informal, tetapi produktifitas mereka terbatas karena kurangnya persiapan di sekolah. Kenyataan bahwa sebagian besar pelajar Indonesia nantinya akan mendapatkan penghidupan dari ekonomi informal tidak tercermin sepenuhnya dalam pembelajaran di sekolah dan luar sekolah dan modul-modul pelatihan. Sebagian besar sekolah di Indonesia tidak memberikan pendidikan kewirausahaan sama sekali yang dibutuhkan kaum muda untuk memulai usaha, bergabung ke dan meningkatkan produktifitas usaha keluarga, atau secara lebih umum mengembangkan sikap kewirausahaan yang proaktif dalam karir profesional mereka. 1 Trend dari beberapa indikator sosio-ekonomi Indonesia, BPS, Maret 2009
  • 2. Teori-teori pengembangan ekonomi memasukkan pendidikan kewirausahaan sebagai perangkat penting untuk pengembangan sektor usaha mikro dan kecil yang vibran. Di Indonesia Usaha Kecil dan Menengah berkontribusi terhadap 53,6 persen PDB nasional,2 dan mempekerjakan lebih dari 91,8 juta orang. Terlepas dari peran yang dimainkan oleh usaha kecil dalam perekonomian, banyak usaha yang tidak dapat berkembang karena antara lain kurangnya sumber daya manusia yang handal. Menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pelajar dan kaum muda tidak hanya akan berkontribusi untuk mengurangi pengangguran, tetapi juga dapat membantu mendorong produktifitas dan daya saing dalam UKM. Terdapat berbagai upaya untuk mengkonseptualisasikan pendidikan kewirausahaan, tetapi sampai saat ini belum muncul definisi yang disepakati bersama. Untuk dokumen ini, pendidikan kewirausahaan berarti “dalam kerangka pembelajaran seumur hidup, proses memberikan seseorang konsep dan keterampilan praktis untuk mengenali kesempatan, sumber daya-sumber daya utama dan mungkin juga memulai dan mengelola suatu usaha.” Definisi ini meliputi pendidikan kewirausahaan yang bertujuan untuk penciptaan usaha dan yang bertujuan untuk memperbaiki sikap siswa terhadap kehidupan profesionalnya. Pendidikan kewirausahaan dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran seumumr hidup untuk memastikan bahwa individu dapat berkembang secara koheren dalam mendapatkan kompetensi kewirausahaan dan meningkatkan sikap kewirausahaan mereka baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan. Keterbatasan dari pendidikan kewirausahaan juga harus disadari: • Tidak semua orang dapat menjadi wirausaha. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk menjadikan individu wirausaha dan memiliki jiwa kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan juga tidak hanya bertujuan untuk penciptaan usaha. Tujuannya adalah juga untuk mendorong sifat-sifat seperti kreatifitas, otonomi, dan inisiatif di dalam diri seseorang (sebagai bagian dari keterampilan hidup). 2 BPS
  • 3. • Untuk menjadi efektif dalam penciptaan usaha, pendidikan kewirausahaan harus diikuti dengan komponen-komponen layanan/ coaching/ mentoring paska pelatihan yang bagus dan/ atau menghubungkan dengan layanan pengembangan usaha (business development services). • Untuk memaksimalkan kesempatan bekerja, pendidikan kewirausahaan harus menjadi bagian dari fokus yang lebih luas untuk memperkuat usaha mikro dan kecil di Indonesia, bersama- sama dengan upaya untuk memperbaiki iklim usaha. Dokumen ini dibagi menjadi enam bagian. Bagian ke dua menggambarkan inisiatif-inisiatif utama yang sejauh ini dilaksanakan dalam pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Bagian ke tiga mencoba untuk menarik pelajaran awal dari pengalaman ini, dan bagian keempat menjabarkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk pendidikan kewirausahaan yang komprehensif di Indonesia. Bagian ke lima dan ke enam memberikan rekomendasi lebih lanjut lagi untuk pendidikan guru, dan pemantauan dan evaluasi. II. Kerangkan sistem pendidikan kewirausahaan saat ini di Indonesia A. Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah melaksanakan pendidikan kewirausahaan sejak tahun 1994 di Sekolah Menengah Kejuruan. Pengenalan kurikulum kewirausahaan di SMK dilihat sebagai suatu kesempatan untuk mengkombinasikan pembelajaran kewiausahaan dengan keterampilan teknis untuk mendorong siswa untuk menjadi wirausaha. Sebagai tambahan, banyak SMK membuat “Unit Produksi” tetapi masih berfokus pada mempraktekkan keterampilan kejuruan mereka. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK – Depdiknas) juga telah memulai kegiatan ekstra kurikuler untuk kewirausahan, di mana beberapa siswa mendapatkan manfaat dari (a) satu minggu pelatihan bisnis intensif (dengan paket pelatihan Start Your Business ILO), dan (b) modal awal untuk usaha berbasis kelompok di sekolah.
  • 4. B. Pendidikan Kewirausahaan di Sistem Politeknik Dalam sistem politeknik, ASPI (Asosiasi Politeknik Indonesia) melaksanakan Proyek Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan (ESDP) yang didanai oleh NUFFIC, Belanda. Proyek ini bertujuan antara lain untuk mengarusutamakan kewirausahaan melalui Selayang Pandang mengenai Proyek pengembangan kurikulum kewirausahaan dan Percontohan Pendidikan Kewirausahaan pembentukan Unit Pelatihan Kewirausahaan. Departemen Pendidikan Nasional – ILO Kurikulum kewirausahaan dikembangkan oleh ILO bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, terutama Direktorat TRIODOS FACET, berdasarkan paket pelatihan Pendidikan Menengah Kejuruan sejak tahun Know About Business ILO, Permainan Bisnis 2002 melalui uji coba program Start Your Business Programme (SYB). SYB sekarang ILO, dan CEFE GTZ. International Training telah digunakan di seluruh Indonesia dan telah ada jaringan pelatih-pelatih SYB di delapan Centre ILO di Turin memberikan bantuan teknis propinsi. untuk pendirian Unit Pelatihan Kewirausahaan. Pada tahun 2005/2006, Depdiknas dan ILO memperkenalkan program pelatihan kewirausahaan Know About Business (KAB) di dalam sistem pendidikan menengah kejuruan dan teknis dalam tahap uji coba. Indonesia C. Pendidikan Kewirausahaan di bergabung dengan 30 negara untuk menggunakan paket pelatihan KAB. Untuk Pendidikan Tinggi memastikan keberlanjutan proyek dan juga rasa kepemilikan nasional, ILO telah menguatkan kapasitas dari Pusat Pemberdayaan Pendidik Beberapa universitas negeri dan swasta telah dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dalam menggunakan kurikulum kewirausahaan sebagai memberikan pelaihan kewirausahaan. 33 Master Trainer dari enam P4TKs saat ini mata kuliah wajib untuk satu semester. Sebagai menggunakan KAB sebagai bagian dari program pelatihan kelembagaan reguler tambahan, semenjak tahun 2007 Direktorat mereka. Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan dana bagi beberapa universitas untuk memberikan dana bagi mahasiswa mereka untuk memulai usaha. D. Pendidikan Kewirausahaan di Balai Latihan Kerja.
  • 5. Beberapa Balai Latihan Kerja (BLKI) seperti BLKI Lembang, Bekasi, BLK Lombok, dan Sulawesi Selatan telah mulai menggunakan kurikulum Start Program Start and Improve Your Business ILO Your Business untuk peserta yang tertarik untuk memulai usaha mereka. Sebagai contoh, BLKI Program Start and Improve Your Business ILO dibagi menjadi tiga: i) Generate Your Lembang memperkenalkan program Start Your Business Idea, ii) Start Your Business, iii) Improve Your Business. Program SIYB Business untuk sector Pertanian sedangkan BLKI telah dilaksanakan di lebih dari 90 negara Bekasi menggunakan program SYB untuk peserta dengan lebih dari 80 Master Trainer dan 4.500 pelatih. SIYB memiliki system mereka yang merupakan calon tenaga kerja ke penjaminan mutu yang kuat, dengan badan sertifikasi yang tersentralisasi di Jepang. International Training Center ILO di Turin. Di Indonesia program ini diperkenalkan pada tahun 2002 bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Enam master trainer, lebih dari E. Pendidikan Kewirausahaan untuk Kaum 230 pelatih dan 35 organisasi mitra secara aktif mempromosikan dan melaksanakan Muda yang Tidak Bersekolah program SIYB, termasuk KADIN dan APINDO. Pendidikan kewirausahaan untuk kaum muda yang tidak bersekolah sebagian besar ditujukan untuk membantu kaum muda dalam memulai usaha mereka sendiri. Pemerintah secara aktif mempromosikan program-program untuk menstimulasi penciptaan usaha baru untuk kaum muda. Sebagai contoh, Kementerian Pemuda dan Olah Raga di bawah Deputi Menteri untuk Kewirausahaan secara aktif mempromosikan kewirausahaan dengan mentargetkan kaum muda di daerah pedesaan. Pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada lembaga-lembaga yang melatih kaum muda mengenai keterampilan kejuruan dan kewirausahaan. Sebagai tambahan, modal awal juga diberikan untuk membantu kaum muda memulai usaha mereka. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki skema yang serupa seperti Program Kewirausahaan Kaum Muda melalui Gerakan Koperasi dan Agro Bisnis. Direktur Jenderal PNFI, Departemen Pendidikan Nasional juga sedang dalam proses untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan untuk kaum muda yang tidak bersekolah. Hal ini ditujukan untuk memberikan sikap, keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan bagi siswa.
  • 6. F. Pendidikan kewirausahaan yang diadaptasi untuk kelompok-kelompok spesifik Organisasi pekerja migrant dan BLK Malang telah melaksanakan Program SYB yang menyasar pekerja rumah tangga yang kembali dari luar negeri. Pelatihan ini juga meliputi anggota-anggota keluarga dari pekerja. Secara keseluruhan terdapat 39 pelatih SIYB yang bekerja dengan organisasi-organisasi ini untuk mendukung para pekerja migrant dan keluarga mereka untuk menggunakan tabungan mereka secara produktif. KSBSI Aceh menggunakan program SIYB untuk memberikan dukungan bagi anggota mereka yang pensiun atau yang diperkirakan akan di- PHK. Di Surabaya, UKM Center Dinas Koperasi dan UKM melatih pekerja-pekerja yang sudah pensiun dari salah satu perusahaan rokok tentang SYB untuk memungkinkan mereka memulai usaha sendiri dengan menggunakan tabungan dan pesangon. Beberapa BDS juga menggunakan program SYB untuk melatih warga binaan pemasyarakatan yang akan dikeluarkan dari tahanan. Terdapat pula contoh-contoh penyedia BDS memasarkan pendidikan kewirausahaan di pusat rehabilitasi narkoba termasuk untuk ODHA. Di Papua, ILO bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk melatih masyarakat Papua, juga berdasarkan adapt (tradisi local). III. Pembelajaran Di bawah ini adalah pembelajaran-pembelajaran utama dari inisiatif pendidikan kewirausahaan di Indonesia: • Kebutuhan untuk kerangka menyeluruh dengan tanggungjawab-tanggungjawab spesifik – Terdapat banyak penekanan dalam pengembangan dan perbaikan kurikulum kewirausahaan. Sebagai contoh, PSMK (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan) telah merevisi kurikulum kewirausahaan setiap empat tahun sekali (1994, 1999, 2002 dan 2007). ILO juga telah membantu mengadaptasi dan mengujicoba modul-modul pelatihan internasional. Namun lebih sedikit sumber daya yang digunakan untuk meluncurkan pelatihan untuk guru dan instruktur, sebagai bagian dari rencana komprehensif. Sebagian besar kegiatan pendidikan kewirausahaan sejauh ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Pusat, sementara hanya beberapa pemerintah Propinsi dan Kabupaten yang memberikan kontribusi keuangan untuk pelatihan guru.
  • 7. • Pendidikan kewirausahaan memerlukan pergesertan paradigm dalam metodologi pengajaran – Untuk kasus-kasus tersebut di mana pelatihan individu-individu berpusat pada siswa dan diikuti oleh dukungan coaching dan penghubungan ke sector swasta, dampak yang lebih besar terlihat, terkait dengan: (a) pendekatan-pendekatan praktis, b) jumlah siswa yang mempertimbangkan untuk membuka usaha di masa yang akan dating, c) jumlah siswa yang dapat menghubungkan pembelajaran mereka sekarang dan pekerjaan mereka di masa yang akan datang. • Kaum muda memerlukan lebih banyak lagi bantuan dalam memformulasikan ide-ide bisnis, dorongan dan motivasi, sementara orang dewasa memerlukan lebih banyak bantuan yang terkait dengan pengelolaan bisnis (sumber evaluasi SIYB di Aceh). • Pendidikan kewirausahaan di sekolah berjalan lebih baik lagi dengan pendekatan keseluruhan sekolah – Pengalaman juga menunjukkan bahwa penting untuk melatih guru- guru bersama-sama dengan kepala sekolah, pengawas pendidikan, komite sekolah, dan/atau perwakilan dari sector swasta untuk melaksanakan modul kewirausahaan yang berhasil dan dinamis. • Pendekatan yang terintegrasi yaitu akses ke pelatihan keterampilan praktis, pengetahuan mengenai pengelolaan bisnis dan akses ke lembaga keuangan merupakan pendekatan yang efektif untuk penciptaan usaha – Penilaian Dampak Start Your Business di Aceh pada tahun 2007 menunjukkan bahwa sekitar 41,5% dari total responden memulai usaha (27%) atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan (14,5%). Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar responden dalam memulai usaha mereka meliputi menarik pelanggan, mendapatkan bahan baku, mengelola keuangan, dan mengakses keuangan eksternal. Keterlibatan BDS dikaitkan secara langsung ke keberlanjutan usaha mikro. IV Tujuh Usulan Prioritas untuk Pendidikan Kewirausahaan o Memastikan dukungan politik di semua departemen dan propinsi dan kabupaten untuk pendidikan kewirausahaan sebagai kompetensi kunci untuk semua warga Indonesia, sebagai bagian dari kebijakan untuk mengurangi angka setengah menganggur dan
  • 8. memberikan dukungan bagi usaha-usaha kecil dan menengah. Dukungan politik yang luas ini juga harus diterjemahkan ke dalam Pendanaan yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk program, suatu model pendidikan bisnis untuk disesuaikan dengan perbedaan budaya di tingkat propinsi. o Menetapkan tujuan yang jelas mengenai apa yang harus dicapai, melalui proses pembelajaran seumur hidup termasuk untuk kaum muda yang bersekolah maupun tidak bersekolah, untuk pekerja yang di-PHK, dengan anggaran yang terkait dan indicator- indikator dampak. Insentif-insentif praktis diperlukan, terutama karena sekolah dan guru- guru memiliki kewenangan yang lebih luas di bawah system yang ada pada saat ini (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Penting bahwa manajemen sekolah dan guru-guru diyakinkan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ini dan bahwa lingkungan sekolah mendukung pendidikan kewirausahaan. o Setelah kajian pengalaman di masa lampau dan berdasarkan kompetensi-kompetensi yang disepakati (lihat draft di Lampiran 1), Merekomendasikan kurikulum sebagai bagian dari kurikulum SMP, SMA, SMK dan kaum muda, dan untuk pekerja yang di-PHK, mengkaji bagaimana kewirausahaan dapat diarusutamakan ke dalam mata pelajaran yang ada pada saat ini; o Membangun kemitraan public-swasta yang inovatif dengan (a) penyedia pelatihan, (b) perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk meng-sub-kontrak-kan sebagian produksi/ produksi mereka, dan (c) serikat pekerja (untuk pendidikan pekerja). Sebagai bagian dari rekomendasi yang sama, penting untuk: Merekrut badan-badan yang berpartisipasi untuk kewirausahaan untuk kaum muda yang tidak bersekolah berdasarkan kinerja dan kapasitas mereka dan bukan karena status mereka (PKBM, LSM, swasta..); Menyadari dan memaksimalkan peran pendidik selain guru (orang tua, praktisi, pengusaha, siswa sendiri); Menetapkan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang mengkontribusikan waktu dan sumber daya untuk pendidikan bisnis,
  • 9. Menghubungkan siswa ke perusahaan dan pelaku bisnis, untuk memastikan hubungan mentoring/coaching yang erat dengan para pelaku usaha. o Membangun kapasitas guru-guru kewirausahaan dan memutuskan suatu system sertifikasi yang seragam. Pembangunan kapasitas guru harus berfokus pada mempelajarai dengan melakukan. Hal ini tidak boleh dibatasi hanya pada pelatihan satu kali saja, tetapi meliputi coaching dan dukungan setelah pelatihan, pemagangan ke perusahaan kecil dan kunjungan studi ke sekolah-sekolah yang berhasil agar guru-guru terlibat sepenuhnya dan untuk membangun kompetensi mereka. Peran educator dilihat sebagai Menyediakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk merasa terberdayakan untuk mengambil resiko, Memfasilitasi perubahan perilaku di kalangan siswa menjadi pendekatan yang lebih dinamis terhadap dunia kerja dan kehidupan profesionalnya. o Membangun satu atau lebih Unit untuk Pendidikan Kewirausahaan yang terdesentralisasi, dengan focal point di propinsi yang bertanggungjawab untuk: Menstimulasi cara-cara yang inovatif untuk membawakan pendiidikan kewirausahaan melalui block grant dengan sasaran yang jelas, Melaksanakan studi pelacakan dan mendokumentasikan dampak, Mendokumentasikan, memvalidasi dan menyebarkan pembelajaran-pembelajaran spesifik melalui praktek online, Memberikan label “sekolah kewirausahaan” ke sekolah-sekolah yang telah menunjukkan capaian yang luar biasa. o Mendukung proyek-proyek bisnus sekolah dan incubator bisnis, bermitra dengan sector swasta, di mana siswa dilibatkan dalam kegiatan usaha konkrit baik pada tingkat produksi dan manajemen (dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dengan mengakui kinerja mereka melalui nilai dan kompetisi. V Usulan Pelatihan dan Sertifikasi Guru Master trainer yang memiliki kualifikasi adalah factor utama untuk keefektifan pendidikan kewirausahaan di suatu Negara. Dengan menggunakan pengalaman ILO, diusulkan untuk memiliki tiga tingkat system pelatihan untuk menciptakan sekelompok pakar pendidikan kewirausahaan. Ketiga lapisan ini adalah 1) master trainer, 2) fasilitator utama dan 3)fasilitator
  • 10. (guru). Masing-masing akan dilatih dan didukung dengan coaching dan pelatihan peningkatan keterampilan regular, untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Tugas-tugas yang diusulkan untuk masing-masing adalah sebagai berikut: a. Peran master trainer di P4TK adalah: - Untuk memastikan bahwa para fasilitator utama menggunakan metode pengajaran yang berpusat pada peserta didik pada saat melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi guru-guru. - Untuk membangun metodologi pengajaran yang inovatif mengenai pendidikan kewirausahaan baik di kelas dan ekstra-kurikuler. - Untuk mengumpulkan praktek-praktek yang baik mengenai keefektifan pendidikan kewirausahaan, dan untuk mendiseminasikannya melalui berbagai media. b. Peran dari fasilitator utama di tingkat propinsi: - Untuk mempromosikan program pelatihan pendidikan kewirausahaan untuk sekolah dan guru dan memasarkan program ke pemerintah propinsi/ nasional. - Untuk melatih guru-guru mengenai pendidikan kewirausahaan dengan menggunakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk memberikan dukungan paska pelatihan untuk guru-guru seperti keterampilan mengajar baru mengenai kewirausahaan, coaching, dll. c. Peran fasilitator/ guru - Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa di ruangan kelas mereka. - Untuk melaksanakan pemantauan berkala mengenai kepuasan peserta yang berpartisipasi dalam program pendidikan kewirausahaan. - Untuk memotivasi siswa untuk mendirikan klub bisnis, dll.
  • 11. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74/2008, terdapat dua cara untuk mendapatkan sertifikasi guru, yaitu: 1) uji kompetensi melalui penilaian portofolio, dan 2) sertifikasi langsung untuk mereka yang memiliki gelar master dan doktor. Penilaian portofolio meliputi 1) kualifikasi akademis, 2) pelatihan dan pendidikan, 3) pengalaman guru, 4) rencana pembelajaran dan pelaksanaan, 5) penilaian dari pengawas dan inspektur, 6) pencapaian akademis, 7) pengembangan pencapaian professional, sebagai contoh, melaksanakan penelitian, 8) partisipasi dalam lokakarya, 9) pengalaman organisasional yang terkait dengan pendidikan dan isu-isu social, dan 10) penghargaan yang terkait dengan pendidikan. Komponen-komponen dari potofolio meliputi empat kompetensi inti guru yaitu 1) Kompetensi pedagogis, 2) kompetensi personal, 3) kompetensi social, 4) kompetensi profesional. Setiap tahunnya, Departemen Pendidikan Nasional menetapkan target untuk sertifikasi guru yang meliputi semua subyek pengajaran. Guru yang mengajar kewirausahaan harus didorong untuk mendaftarkan diri untk sertifikasi. Partisipasi mereka dalam pelatihan kewirausahaan internasional seperti KAB dan SYB akan berkontribusi untuk memberikan mereka skor yang lebih tinggi. No Komponen portofolio Usulan criteria untuk sertifikasi guru kewirausahaan 1 Kualifikasi akademis Guru-guu harus memiliki kualifikasi akademis yang disyaratkan. Depdiknas mungkin perlu untuk membantu - Diploma IV atau S1 guru-guru yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan minimum pada saat ini untuk mendapatkan sedikitnya kualifikasi Diploma IV. 2 Pelatihan dan Pendidikan Guru-guru harus berpartisipasi dalam program pelatihan kewirausahaan yang berfokus pada metode pengajaran modern. Program pelatihan KAB dapat digunakan sebagai referensi untuk lembaga-lembaga pelatihan guru. 3 Pengalaman mengajar Tidak ada 4 Rencana pengajaran dan Kepala sekolah/ manajemen memastikan bahwa guru pelaksanaan mempersiapkan rencana ajar dengan menggnakan metodologi pengajaran modern.
  • 12. 5 Penilaian dari pengawas Terdapat dua bidang yang dapat dinilai terkait dengan gaya dan kepala sekolah pengajaran. Pengawas dan kepala sekolah dapat memainkan peran penting untuk mengkaji guru kewirausahaan dalam: - Inovasi dan kreatifitas terkait kewirausahaan. - Keterampilan komunikasi. - Keterampilan berjejaring dengan bisnis dan asosiasi. 6 Pencapaian Akademis - Skor dapat diberikan apabila guru-guru dapat membantu siswa memenangkan kompetisi keterampilan kewirausahaan 7 Pencapaian Profesional - Guru-guru harus didorong untuk menulis artikel di Koran mengenai kisah keberhasilan mengenai kewirausahaan - Guru-guru harus didorong untuk melaksanakan penelitian mengenai kewirausahaan 8 Keikutsertaan dalam - Mendorong dinas pendidikan propinsi/ kabupaten untuk lokakarya melakukan lokakarya pertukaran pengetahuan mengenai kewirausahaan. 9 Pengalaman organisasi - Mendorong guru-guru untuk membentuk atau yang terkait dengan isu berpartisipasi dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran) pendidikan dan social - Mendorong guru-guru untuk membentuk klub bisnis yang terkait dengan kewirausahaan. 10 Penghargaan yang terkait Tidak ada dengan subyek pendidikan
  • 13. 6. Pemantauan dan Evaluasi Untuk menjamin pengembangan Pendidikan Kewirausahaan yang cepat dan mantap, diusulkan untuk membentuk system standard untuk Pemantauan dan Evaluasi, untuk memungkinkan pembuat kebijakan nasional dan propinsi, guru dan lainnya untuk menilai dampak dan mengadaptasi strategi secara sesuai. Indikator-indikator yang diusulkan diringkas dalam table di bawah ini. Indikator Kinerja Program Fokus Siswa Fasilitator Kunci (P4TK, Sekolah LPMP3) Jumlah siswa yang Jumlah guru yang Jumlah propinsi di mana mendapatkan program dilatih mengenai fasilitator utama tersedia pendidikan pendidikan Jumlah fasilitator utama kewirausahaan kewirausahaan yang bekerja dalam Jumlah siswa yang Jumlah guru yang kegiatan program berpartisipasi dalam mendapatkan pendidikan Skala usaha yang dikelola sertifikasi keguruan kewirausahaan siswa Jumlah propinsi di mana pendidikan kewirausahaan tersedia Kepuasan siswa akan Kepuasan sekolah Kepuasan guru dengan layanan yang diberukan dengan ketersediaan pelatihan dan layanan oleh guru dan sekolah layanan dan kepusaan paska pelatihan yang terhadap bahan. diberikan oleh fasilitator Kepuasan siswa utama terhadap materi-materi Mutu 3 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (Education Quality Assurance Body)
  • 14. yang diproduksi (permainan bisnis, buku teks, buku kerja) Sikap siswa berubah Persentase sekolah yang berubah menjadi Dampak Peningkatan kompetensi lingkungan belajar personal meningkat yang kondusif Transisi dari pendidikan ke lingkungan kerja difasilitasi dan diterapkan Biaya per guru Biaya per organisasi/ (pelatihan, paska fasilitator yang dikaitkan Keefektifan dari segi pelatihan dan dengan penilaian biaya sertifikasi) dikaitkan dampak dengan penilaian untuk memantau dampak Persentase guru dan Sistem nasional untuk sekolah yang secara pengendalian mutu, Keberlanjutan aktif melaksanakan dukungan terus-menerus pembelajaran yang dan pelatihan fasilitator berpusat pada siswa Dukungan terus- menerus dari pemerintah propinsi/ nasional Perangkat yang digunakan untuk keperluan pemantauan dapat meliputi Focus Group Discussion dengan siswa untuk mengkaji sikap kewirausahaan pra dan paska pelatihan, evaluasi proses pengajaran (persiapan, metodologi, partisipasi siswa).
  • 15. Lampiran 1 Usulan Kompetensi Kewirausahaan berdasarkan Sasaran Peserta Sasaran Peserta Kompetensi kunci Modul yang Untuk diujicobakan di ditindaklanjuti Indonesia segera SMP Mengetahui peran bisnis dan wirausaha di masyarakat SMA - Mendemonstrasikan Know About - Untuk karakteristik- Business yang mengembangkan karakteristik dimodifikasi. kurikulum sebagai kewirausahaan bagian dari life - Memahami skill, bimbingan keterampilan yang karir atau muatan diperlukan untuk lokal. memulai usaha - Untuk memberikan pengembangan kapasitas secara terus-menerus untuk guru-guru terutama dalam mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif. - Untuk menghubungkan sekolah dengan sector swasta. - Untuk
  • 16. menghubungkan sekolah dengan penyedia Business Development Services – Layanan Pengembangan Usaha SMK • Menunjukkan Know About Business - Untuk semangat memberikan kewirausahaan pembangunan yang dinamis kapasitas secara • Menunjukkan terus-menerus pemahaman akan kepada guru-guru struktur terutama dalam perencanaan usaha. mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif. - Untuk menghubungkan sekolah dengan swasta - Untuk menghubungkan sekolah dengan penyedia Business Development Services –
  • 17. Layanan Pengembangan Usaha untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Pendidikan Tinggi - Mendemonstrasikan - Untuk keterampilan untuk mengembangkan mengubah masalah modul menjadi percontohan kesempatan. dengan - Mampu menggunakan menerapkan praktek prinsip-prinsip pembelajaran pengelolaan langsung bagi hubungan manusia siswa. - Mendemonstrasikan - Untuk penerapan memberikan keterampilan teknis pelatihan bagi dalam konteks para dosen dalam kewirausahaan mengembangkan - Mampu merancang lingkungan rencana usaha pembelajaran dengan praktek langsung. - Untuk membangun kerjasama yang lebih kuat antara universitas dan masyarakat bisnis,
  • 18. terutama usaha kecil dan menengah. - Untuk mengembangkan incubator bisnis. Di luar sekolah - Memahami - GET Ahead4 - Untuk karakteristik - Generate Your memperkuat kewirausahaan Business Ideas kapasitas business - Memahami - Start Your development keterampilan yang business services dalam diperlukan untuk - Improve Your program pelatihan memulai usaha. Business kewirausahaan - Memahami dan dan pengelolaan mendemonstrasikan usaha. keterampilan yang - Untuk dibutuhkan untuk menetapkan meningkatkan suatu proses sertifikasi usaha untuk - Mampu untuk pelatih/instruktur membuat rencana dengan usaha bekerjasama dengan Badan Nasional 4 GET Ahead adalah paket pelatihan untuk perempuan-perempuan miskin yang melakukan atau berniat untuk memulai usaha kecil. GET Ahead berbeda dengan bahan-bahan bisnis konvensional karena menekankan pada keterampilan kewirausahaan dari sudut pandang gender. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan bisnis dan manajemen dasar dari pesertanya. Pelatihan ini menunjukkan kepada perempuan bagaimana mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan bagaimana mendapatkan dukungan melalui kelompok, jejaring, dan lembaga-lembaga yang menangani pengembangan usaha. Silahkan menghubungi ILO Jakarta untuk informasi lebih lanjut.
  • 19. Sertifikasi Profesi dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. - Untuk membangun kerjasama yang lebih kuat dengan LSM dan sector swasta untuk penjangkauan yang lebih baik. - Untuk membuat hubungan dengan lembaga keuangan dan kemungkinan untuk megumpulkan dana untuk jaminan kredit untuk memulai usaha yang dimiliki oleh kaum muda.