• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Bpjs
 

Bpjs

on

  • 2,056 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,056
Views on SlideShare
2,056
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
143
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Bpjs Bpjs Presentation Transcript

    • YUS BAIMBANG BILABORAYUS BAIMBANG BILABORA 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 1
    • SILA KELIMA PANCASILA KEADILAN SOSIAL BAGI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA SELURUH RAKYAT INDONESIA 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 2
    • Pasal 28H ayat (3):Setiap orang berhak atas JAMINAN Ketetapan MPR No. TAP-X/MPR/SOSIAL yang memungkinkan 2001:pengembangan dirinya secara utuh Menugaskan Presiden untuksebagai manusia yang bermartabat. membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikanPasal 34 ayat (2): perlindungan kepastian sosial yangNegara mengembangkan sistem menyeluruh dan terpadu bagi seluruhjaminan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia.dan memberdayakan masyarakatyang lemah dan tidak mampu sesuaidengan martabat kemanusiaan.Pasal 28I ayat (4):Perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhan HAM adalahtangungjawab negara, terutamaPemerintah. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 3
    • PUTUSAN MK NO. 007/PUU-III/2005 Tgl. 31 Agustus 2005:Membatalkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 40 TH.dan ayat (4) UU No. 40 Th. 2004 2004:Pasal 5 ayat (2): BPJS harus dibentuk dengan UU.Sejak berlakunya UU ini, BPJS yang (Sejak terbitnya Putusan MK, tgl. 31ada dinyatakan sebagai BPJS Agustus 2005)menurut UU ini. Pasal 1 Angka 6:Pasal 5 ayat (3): BPJS adalah badan hukum yangBPJS tsb adalah: dibentuk untuk menyelenggarakana.PT (Persero) JAMSOSTEK program jaminan sosial.b.PT (Persero) TASPENc.PT (Persero) ASABRId.PT (Persero) ASKESPasal 5 ayat (4):Dalam hal diperlukan BPJS selaindimaksud pada ayat (3), dapatdibentuk yang baru dengan UU. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 4
    • Pemerintah dan DPR RI terhitung sejak terbitnya Putusan MK No. 007/PUU-III/2005 Tgl. 31 Agustus 2005 hingga lewat dari 18 Oktober 2009 TIDAKMEMBENTUK UU BPJS sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) UUSJSN.Pemerintah terhitung sejak UU SJSN diundangkan pada 18 Oktober 2004hingga lewat dari 18 Oktober 2009 TIDAK MEMBUAT 11 PERATURANPEMERINTAH DAN 10 PERATURAN PRESIDEN. Akibatnya, PT JAMSOSTEK, PTTASPEN, PT ASABRI dan PT ASKES tidak dapat melakukan penyesuaianberdasarkan ketentuan UU SJSN yang diperintahkan dalam Pasal 52 ayat (2)UU SJSN sampai lewat 5 (lima) tahun.DPR RI tidak menjalankan FUNGSI PENGAWASAN terhadap Pemerintah yangtidak membuat 11 PERATURAN PEMERINTAH DAN 10 PERATURAN PRESIDENyang diperintahkan UU SJSN. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 5
    • NO. PASAL ISI 1 14 ayat (3) PBI untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. 2 17 ayat (6) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. 3 33 Manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. 4 34 ayat (4) Besaran iuran JKK bagi peserta yang terikat hubungan kerja dan yang tidak ada ikatan hubungan kerja. 5 37 ayat (5) Pembayaran manfaat JHT kepada peserta, dan kepada ahli waris peserta. 6 38 ayat (8) Besaran iuran JHT untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak menerima upah. 7 42 ayat (2) Besaran iuran Jaminan Pensiun untuk peserta yang menerima upah. 8 45 ayat (3) Manfaat Jaminan Kematian. 9 46 ayat (4) Besaran iuran Jaminan Kematian untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak menerima upah.10 47 ayat (2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial.11 50 ayat (2) Kewajiban BPJS membentuk cadangan teknis. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 6
    • NO. PASAL ISI 1 10 Susunan organisasi dan tata kerja DJSN. 2 12 ayat (2) Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DJSN. 3 13 ayat (2) Pentahapan pendaftaran pemberi kerja dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial. 4 21 ayat (4) Masa berlaku kepesertaan Jam-Kes, dan kewajiban pemerintah membayar iuran bagi peserta yang mengalami PHK, atau mengalami cacat total tetap dan tidak mampu. 5 22 ayat (3) Manfaat Yan-Kes dan urun biaya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. 6 23 ayat (5) Kewajiban BPJS memberikan kompensasi kepada peserta yang di daerahnya belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik, dan fasilitas warat inap. 7 26 Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS. 8 27 ayat (5) Besarnya Jam-Kes untuk peserta penerima upah, peserta yang tidak menerima upah dan peserta yang menerima bantuan. 9 28 ayat (2) Tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang.10 41 ayat (4) Manfaat Jaminan Pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 7
    • RUU BPJS INISIATIF DPR RI RUU BPJS dibahas oleh Pansusdisahkan sebagai RUU BPJS dan Pemerintah mulai 24 Nov.dalam RAPAT PARIPURNA DPR 2010RI pada 29 Juli 2010.Kemudian DPR menetapkan PANSUSRUU BPJS (Lintas Komisi). PansusBPJS diketuai oleh ACHMAD NIZAR MENTOKSHIHAB (Fraksi Partai Demokrat) (DEAD LOCK)Untuk membahas RUU BPJS,Presiden menugaskan 8(delapan) Menteri: Pembahasan ke-2, 9 Februari1.Menteri Keuangan 20112.Menteri Hukum & HAM3.Menteri PPN/Kepala BAPPENAS4.Menteri BUMN5.Menteri Kesehatan6.Menteri Sosial DEAD LOCK7.Menteri Nakertrans TOTAL8.Menteri PAN 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 8
    • PEMERINTAH BERSIKUKUH BAHWA UU BPJS HANYABERSIFAT PENETAPAN SAJA – TIDAK BERSIFATPENGATURANPEMERINTAH MENGHENDAKI BPJS TETAP MERUPAKANBUMN – DAN KARENANYA MENOLAK BPJS SEBAGAIBADAN HUKUM PUBLIK WALI AMANAT. Setelah Anggota DPR akan penggunakan HAK ANGKET karena ulah Pemerintah yang selalu membuat dead lock pembahasan RUU BPJS, maka dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR, Pansus RUU BPJS dan Pemerintah pada 7 April 2011 (malam hari), Pemerintah kembali bersedia melanjutkan pembahasan RUU BPJS pada 9 Mei 2011 dengan membawa DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang baru. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 9
    • Pembahasan RUU PBJS Masa perpanjangan pembahasanterhitung sejak Pembentukan RUU BPJS tinggal punya waktu 47 HARI KERJAPansus hingga 7 April 2011 telah (9 Mei 2011 s.d 15 Juli 2011)memasuki 2 x masa persidanganDPR RI.Menurut UU MD3 (MPR, DPR, Pasal 20 ayat (3) UUD ‘45:DPD dan DPRD), setiap RUU Jika RUU itu tidak mendapatdibahas dalam 2 kali masa persetujuan bersama (baca:persidangan, dan dapat sampai berakhir waktudiperpanjang hanya 1 (satu) kali pembahasan), RUU itu tidakmasa persidangan. boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu (baca: DPR periode 2009 – 2014). 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 10
    • 11/22/12 INDRA MUNASWAR 11
    •  DISKRIMINATIF LIMITATIF PROFIT ORIENTED 11/22/12 INDRA MUNASWAR 12
    • DISKRIMINATIF LIMITATIF 11/22/12 INDRA MUNASWAR 13
    • MASIH PROFIT ORIENTED 11/22/12 INDRA MUNASWAR 14
    • Dana Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS adalah DANA AMANAT milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya untuk pembayaran manfaat kepada perta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. [Pasal 1 Angka 7 UU SJSN] Dana Amanat yang berupa iuran beserta hasil pengembangannya adalah DANA TITIPAN dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. [Penjelasan Pasal 4 huruf h UU SJSN] Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PESERTA, PEMBERI KERJA, dan/atau PEMERINTAH. [Pasal 1 angka 10 UU SJSN] Prinsip NIRLABA, yaitu dalam pengelolaan usaha mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh perserta. [Penjelasan Pasal 4 huruf b UU SJSN]Dari ketentuan tersebut dan terkait dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5ayat (1) UU SJSN, maka badan hukum yang paling tepat adalah BADANHUKUM PUBLIK WALI AMANAT yang memenuhi Unsur Tripartit yaitu:Peserta (Pekerja/Pegawai Negeri), Pemberi Kerja/Pengusaha danPemerintah. -> BUKAN BUMN atau PT 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 15
    • Penyelenggaraan program jaminan sosial dilaksanakan oleh BEBERAPA BPJS.[Pasal 1 Angka 2 UU SJSN]Jika hanya satu BPJS, akan berpotensi terjadinya subsidi silang antar program yangsulit dikontrol, padahal subsidi silang itu dilarang oleh Pasal 49 ayat (2) UU SJSN.Dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, iuran berasal dari:  iuran wajib peserta (pengusaha, pemberi kerja, Pemerintah selaku pemberi kerja dan pekerja/buruh/pegawai); dan  iuran wajib pemerintah (APBN) untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Kedua sumber iuran tersebut tidak bisa begitu saja digabungkan karena berasaldari sumber berbeda. Harus dipertimbangkan faktor risiko apabila ASKES, TAPSEN,JAMSOSTEK, ASABRI digabung menjadi BPJS tunggal.Proses penggabungan 4 BPJS yang berbeda-beda ke dalam satu BPJS akanmemakan waktu yang sangat panjang, seperti kasus Bank Mandiri yang sudah 20tahun lebih hingga saat ini belum juga tuntas. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 16
    • Keempat BPJS yang sudah ada telah memiliki infrastruktur (kantor dan tenaga) yangtersebar di seluruh tanah air, secara nasional. Karena itu, yang terpenting adalahmengoptimalkan keempat BPJS tersebut dengan menjadikannya BPJS yang difinitifsesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004, dengan memperluas kepesertaan danmemperbaiki program oleh masing-masing BPJS sesuai dengan kebutuhan rakyatkeseluruhan tanpa kecuali. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 17
    • 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 18
    • 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 19