Sejarah konstitusi indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sejarah konstitusi indonesia

on

  • 28,675 views

 

Statistics

Views

Total Views
28,675
Views on SlideShare
28,675
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
379
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sejarah konstitusi indonesia Sejarah konstitusi indonesia Document Transcript

    • Sejarah Konstitusi Indonesia BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Perkataan “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution,kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berartisusunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaandari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untukmempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negarabersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara darisuatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. IstilahConstitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara.Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tataNegara unsur konstitusi lebih menonjol. Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok yangbersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”.Karena sifatnya yang fundamental ini maka aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudahberubah-ubah. Dengan kata lain aturan fundamental itu harus tahan uji terhadapkemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan jangka pendek yang bersifatsesaat. BAB II SEJARAH KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945A. Sejarah Konstitusi Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) konstitusi tertulis dan 2)konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memilikikonstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur
    • mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembagakenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulisadalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan jugatersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudahsangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminanhak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itutersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakatitulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaanberdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itudibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perluditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas ataukewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieubahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkansecara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah : 1) kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif); 2) kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif) dan kekuasaankehakiman (judikatif).Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi ataudipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam bukukarangannya Staatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu : 1) pemerintahan (bestuur); 2) perundang-undangan; 3) kepolisian dan 4)pengadilan.
    • Van Vollenhoven kemungkinan menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dankarenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahandan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang jenis kekuasaan untukmengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakanhukum. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Tata Negara diIndonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untukmenambah dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaanuntuk memeriksa keuangan negara untuk menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-enam. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapatdisimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi ituumumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badanatau lemabaga tersendiri yaitu:kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)kekuasaan kehakiman (judikatif)kekuasaan kepolisiankekuasaan kejaksaankekuasaan memeriksa keuangan negaraB. Amandemen UUD 1945 Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yangmemuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harusmemiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwadan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehinggaperubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistempenyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadiotoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.
    • Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakansuatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraannegara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagidengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuanmengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuatsedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat danbukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginandari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktekketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalahbahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yangberlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampirsemua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah,maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebutmerupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain,amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem inidianut oleh Amerika Serikat.Menurut C.F Strong ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi: Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akantetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadimelalui tiga macam kemungkinan. Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatifharus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yangditentukan secara pasti Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harusdibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembagaperwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnyauntuk mengubah konstitusi.
    • Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar.Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakansidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam carapertama, yang berwenang mengubah kosntitusi. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabilaada kehendak untuk mengubah kosntitusi maka lembaga negara yang diberi wewenanguntuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atauplebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yangdiberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikanpendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telahdisampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahandiatur dalam konstitusi. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan olehsejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukandengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karenakonstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negarabagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal iniadalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian.Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan olehsuatu lemabag negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara inidapat dijalankan baik pada Negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila adakehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku,dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanyamengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaanperundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaganegara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampaiselesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.
    • Hans Kelsen mengatakan bahwa kosntitusi asli dari suatu negara adalah karyapendiri negara tersebut. Dan ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsenyaitu : 1. Perubahan yang dilakukan diluar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi 2. Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.Miriam Budiarjo mengemukakan adanya empat macam prosedur perubahan konstitusi,yaitu : 1. Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerima perubahan. 2. Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan AustraliaN 3. egara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, Contoh : Amerika Serikat 4. Musyawarah khusus (special convention), contoh : beberapa negara Amerika LatinDengan demikian apa yang dikemukakan Miriam Budiarjo pada dasarnya sama denganyang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarahketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. SejakProklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalamdelapan periode yaitu : I. Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949 II. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 III. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 IV. Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober V. Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000
    • VI. Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001 VII. Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002 VIII. Periode 10 Agustus 2002 – sampai sekarang Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan PanitiaPersiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945terdiri dari : 1. Pembukaan (4 alinea) yang pada alinea ke-4 tercantum dasar negara yaitu Pancasila; 2. Batang Tubuh (isi) yang meliputi : 16 Bab,37 Pasal,4 aturan peralihan,2 Aturan Tambahan.Penjelasan: UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KonstitusiRIS) pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan olehUndang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dengan Dekrit Presiden 5 Juli1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini. Hinggatanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR).Perubahan UUD 1945 dilakukan pada : I. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999; Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu:Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat(2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).Beberapa perubahan yang penting adalah : a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan DPR; Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
    • b. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali; Diubah menjadi : Preseiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. c. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasiDiubah menjadi :(1) Presiden memberi grasi dan rehabili dengan memperhatikan pertimbanganMahkamah Agung;(2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. d. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR;Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. II. Perubahan II diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000;Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat(5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat(1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat(1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.Beberapa perubahan yang penting adalah : a. Pasal 20 berbunyi : Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR; Diubah menjadi : Pasal 20A; DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. b. Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang
    • Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yangbertempat tinggal di Indonesia c. Pasal 28 memuat 3 hak asasi manusia diperluas menjadi 13 hak asasi manusia. III. Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001;Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7Bayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d(4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2),24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).Beberapa perubahan yang penting adalah : a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan adalah ditanag rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR Diubah menjadi : Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan dilaksanakan menurut UUDDitambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat b. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesai asli;Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejakkelahirannya c. Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:1. Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkanpengangkatan hakim agung2. Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
    • (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan denganketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945 pada tahun2003 IV. Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat(1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5),Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.Beberapa perubahan yang penting adalah : a. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan- golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang;Diubah menjadi : MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melaluiPemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. b. Bab IV pasal 16 tetang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus.Diubah menjadi : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugasmemberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalamUndang-undang c. Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Pasal ini tetap tidak berubah (walaupun pernah diusulkan penambahan 7 kata : dengankewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) d. Aturan Peralihan Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah.
    • Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amandemen I,II,III dan IV terhadap UUD1945, maka sejak 10 Agustus 2002 Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalamiperubahan sebagai berikut : a. Pasal 1 ayat (2): MPR bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia,melainkan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggiNegara lagi.MPR, DPR, dan Presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui PemilihanUmum. Presiden dan Wakil Presiden yang melangar hukum tidak akan terpilih dalampemilihan umum yang akan datang. b. Pasal 2 ayat (1):MPR terdiri dari :1. Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives : di Amerika Serikat)2. Dewan Perwakilan Daerah (Senate : di Amerika Serikat)MPR merupakan lembaga yang memiliki dua badan (Bicameral) seperti di AmerikaSerikat;Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum oleh seluruh rakyat, sedangkan DPDdipilih oleh rakyat di daerah (Provinsi) masing-masing. Dengan ditetapkannya DPR danDPD sebagai anggota MPR, maka utusan golongan termasuk TNI/POLRI dihapuskandari MPR.bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakatIndonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga c. Pasal 5 ayat (1):Presiden bukan lagi pembentuk undang-undang, tetapi berkedudukan sebagai KepalaNegara dan Kepala Pemerintahan (Lembaga Eksekutif, Pemerintahan/PelaksanaUndang-undang)
    • d. Pasal 6 ayat (1) dan 6A:Presiden Indonesia tidak harus orang Indonesia asli, tetapi calon Presiden dan WakilPresiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Presdien dan Wakil Presidendipilih secara langsung oleh rakyat (bukan secara tidak langsung oleh MPR, sedangkanDPR dipilih rakyat) e. Pasal 7:Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memegang jabatan selama paling lama 2 x 5tahun : 10 tahun (dahulu Presiden memegang jabatan selama lebih dari 30 tahun, bahkanseumur hidup). f. Pasal 14:Presiden memberi : g. Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Daftar bacaan from jakarta45.wordpress.com