tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

on

  • 375 views

 

Statistics

Views

Total Views
375
Views on SlideShare
375
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan Document Transcript

  • Dosen pembimbing :Sri zuliarni Tugas administrasi perpajakan Tentang penagihan pajak Disusun oleh Ilham rasyadi 1201120155 Administrasi Bisnis FSIPOL UNIVERSITAS RIAU 2013
  • Daftar isi Bab I .................................................................. Pendahuluan .................................................................. a) Latar belakang .................................................................. b) Tujuan .................................................................. Bab II ................................................................. Pembahasan ................................................................. a) Pengertian Pajak ................................................................ b) Fungsi Pajak ................................................................ c) Syarat Pemungutan pajak ................................................................ d) Penagihan pajak ................................................................ e) Fungsi penagihan pajak ................................................................ f) Dasar hukum penagihan pajak ................................................................ g) Bentuk penagihan pajak ................................................................ h) Penyitaan ................................................................. i) Lelang ................................................................. j) Pencegahan dan penyandraan ................................................................. BAB III ................................................................. a) Kesimpulan .................................................................. b) Daftar pustaka ..................................................................
  • BAB 1 PENDAHULUAN Latar belakang Pajak adalah Menurut Mardiasmo (2009,h1) menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Mardiasmo et al. (2009,h1) Empat unsur pokok dalam definisi pajak adalah: 1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas. TUJUAN
  • 1.agar masyarakat mengetahui tentang arti pentingnya pajak 2.agar masyarakat lebih peduli lagi tentang pajak. BAB II PEMBAHASAN II.1 Pajak II.1.1 Pengertian Pajak Menurut Mardiasmo (2009,h1) menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Mardiasmo et al. (2009,h1) Empat unsur pokok dalam definisi pajak adalah: 5. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut uang (bukan barang). 6. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 7. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  • 8. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas. II.1.2 Fungsi Pajak Menurut Yusdianto et al. (2004,h2) ada dua fungsi pajak,yaitu : 1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. 2. Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. II.1.3 Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo et al. (2009,h2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (syarat yuridis) yang di atur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya. 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).
  • Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan. 5. Sistem pemungutan harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, hal ini telah dipenuhi oleh Undang – Undang perpajakan yang baru. II.1.4 Pengelompokan Dan Sifat Pajak Menurut Yusdianto et al. (2004,h6-7) pengelompokan pajak dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Pajak langsung Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan(PPh). 2. Pajak tidak langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain . Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Yusdianto et al. (2004,h7) menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2,yaitu: 1. Pajak subjektif
  • Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan kepada diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Bea Masuk (PPnBM). II.2 Penagihan Pajak II.2.1 Pengertian Penagihan Pajak Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa “Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.” Dasar penagihan pajak memiliki 4 (empat) unsur yaitu: • Serangkain Tindakan Maksudnya bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pada kantor lelang.
  • • Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Maksudnya Adalah juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat telah mendapatkan pendidikan khusus, diangkat serta disumpah terlebih dahulu. • Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP). • Menurut Undang-undang Perpajakan ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. II.2.2 Fungsi Penagihan Pajak Menurut Ida Zuraida (2011,h38) Fungsi Penagihan Pajak dibagi menjadi dua bagian,yaitu: 1. Sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk peraturan perundang-undangan. 2. Sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. II.2.3 Subyek Penagihan Pajak http://satriobnugroho.blogspot.com/2011/05/hapusnya-hutang-pajak-dan penagihan.html. diakses tanggal 03 mei 2011. Subjek Penagihan Pajak: a) Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yg bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • b) Penanggung pajak orang pribadi adalah wajib pajak, kuasanya, ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan. c) Penanggung pajak bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan adalah wali anak atau pengampunya. d) Penanggung pajak badan adalah para direksi, dewan komisaris, kuasa, mereka yang nyatanyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (misalnya: mereka yang berkuasa, menanda tangani cek, menanda tangani kontrak, dan para pemegang saham pengendali. II.2.4 Dasar Hukum Penagihan Pajak Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa: “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan.” (Undang-Undang Pajak Tahun 2000,2001:15) Adapun penjelasan hal diatas yaitu: 1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Pasal 1 ayat 20) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamva sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 ayat16)
  • 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 ayat 17) 4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.(Pasal 1 ayat 33) 5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 ayat 34) 6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. (Pasal 1 ayat 35) Dasar Hukum : • Pasal 18,19, 20, 21, 22, dan 24 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. • Pasal 26 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan peraturan pelaksanaannya Pengertian Penagihan Pajak Pengertian penagihan pajak: 1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
  • melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Pasal 1 ayat 9 UU No. 19/2000). 2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 25 UU No.19/2000). II.2.5 Bentuk Penagihan Pajak Berdasarkan uraian penagihan yang dikemukakan oleh para ahli, maka dalam bidang administrasi dikenal bentuk penagihan pajak, yaitu: • Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. • Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan dimana undang-undang telah menetukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah atau dan saat surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan. II.3.1 Surat Teguran Menurut undang-undang pasal 1 ayat 10 UU No.19/2000 Surat teguran adalah surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang di terbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. • Dasar Hukum
  • 1. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagai mana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 2. Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 February 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. 3. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak. II.3.2 Surat Paksa Menurut mardiasmo et al. (2009,h121) “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan gross akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, 2. Dasar penagihan, 3. Besarnya utang pajak, dan 4. Perintah untuk membayar Surat Paksa diterbitkan apabila: 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah di terbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan (SP), atau surat lain yang sejenis. 2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, atau 3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. II.4 Bunga Penagihan Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
  • dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut: Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. Keterangan diatas: Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut: 1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan. Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan) Rp.100.000,-. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling lambat tanggal 9 November 2002,tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 2 November 2002. Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran tenakhir (9 November 2002)sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak.Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Dirjen Pajak dengan penghitungan sebagai berikut: Pajak Terutang Rp. 100.000,-
  • Dibayar pada waktunya Rp. 60.000,- (-) Kurang dibayar Rp. 40.000,- Bunga dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp. 40.000,- = Rp. 800,2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 November 2002. Tanggal 20 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp. 100.000,- = Rp. 2.000,3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar. Dasarnya sama dengan contoh nomor 1. Dibayar sejumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 20 November 2002. Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Bunga terutang dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp. 100.000,- =Rp. 2000,II.5 Jurusita Pajak Menurut Zuraida et al. (2011,h58) Jurusita pajak adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan. syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak: • Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat. • Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol. II/a).
  • • Berbadan sehat. • Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak. • Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=1022”n.d” Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah,Menteri Keuangan menunjuk : 1. Kepala KPP sebagai Pejabat untuk penagihan PPh, PPN dan PPnBM. 2. Kepala KPPBB sebagai Pejabat untuk penagihan PBB dan BPHTB. Hal-hal apa yang menyebabkan Jurusita Pajak diberhentikan: • Meninggal dunia. • Pensiun. • Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya. • Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas. • Melakukan perbuatan tercela. • Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak. • Sakit jasmani atau rohani terus menerus. Tugas Jurusita Pajak
  • • Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. • Memberitahukan Surat Paksa. • Melaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan • Melaksanakan penyanderaan (gijzeling) berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan (gijzeling). Wewenang Jurusita Pajak: • Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita. kewajiban Jurusita Pajak sebelum melakukan tugasnya: • Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak. • Memperlihatkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gijzeling). • Memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gijzeling) II.6.1 Penyitaan II.6.1.1Definisi Penyitaan
  • Menurut Mardiasmo et al. (2009,h122) “Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penangung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Zuraida et al. (2011,h89) “Penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau gugatan”. II.6.1.2 Objek Sita Menurut Zuraida et al. (2011,h91-92) Barang-barang yang dapat dijadikan objek sita dapat berupa: a) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau. b) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. II.6.1.3 Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Penyitaan
  • Menurut Zuraida et al. (2011,h94) Isi surat perintah melakukan penyitaan adalah sebagai berikut: a) Dasar dilakukanya penyitaan. b) Memberikan perintah kepada juru sita pajak dengan identitas yang tercantum pada SPMP untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. c) Perintah agar penyitaan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi WNI yang telah dewasa dan dapat dipercaya. d) Perintah untuk membuat berita acara pelaksanaan sita. II.6.1.4 Tata Cara Melakukan Penyitaan Menurut Zuraida et al. (2011,h95) dalam melakukan penyitaan,juru sita harus: 1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak; 2. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan ;dan 3. Memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan II.7.1 Lelang II.7.1.1 Definisi Lelang Menurut Mardiasmo et al. (2009,h124) “lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara dan adau tulisan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.
  • Sedangkan menurut zuraida et al. (2011,h125) “Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli, sementara pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh kantor lelang KP2LN”. II.7.1.2 Tata Cara Lelang Barang Sitaan Penjualan barang sitaan dilakukan melalui lelang terbuka bagi masyarakat mum. Lelang harus dilakukan dengan sebelumnya melakukan pengumuman lelang dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sebelum pengumuman lelang, pejabat harus telah mengetahui jadwal yang pasti. Pelelangan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan penyelesaian lelang. II.7.1.3 Persiapan Pelelangan Sebelum lelang dilaksanakan prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pejabat penjual dalam hal ini kepala kantor pajak atau dinas pajak daerah bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang sebelum pelaksanaan lelang. 2. Dalam permohonan lelang, eksekusi dilengkap dengan dokumen-dokumen. 3. Pengumuman lelang baru bias dilakukan jika telah mendapatkan kepastian waktu dan tempat pelelangan. II.7.1.4 Pelaksanaan Pelelangan
  • Prosedur yang dilakukan saat pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut : 1. Kepala kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada pejabat lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. 2. Kepala kantor atau yang mewakili menghadiri pelaksanaan lelang. 3. Kepala kantor, kepala seksi penagihan, dan juru sita pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat; tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. 4. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dapat dibantu oleh pemandu lelang. 5. Lelang tetap dapat dilaksanakan, meskipun: a) Wajib pajak sedang mengajukan keberatan dan belum mendapatkan keputusan keberatan. b) Wajib pajak tidak hadir. 6. Pejabat lelang harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang akan dilelang masih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. 7. Biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan lelang secara pokok lelang dari penjualan secara lelang. II.8.1 Pencegahan Dan Penyandraan II.8.1.1 Definisi Pencegahan
  • Menurut Mardiasmo et al. (2009,h125) “pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penangung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Keputusan pencegahan, memuat sekurang-kurangnya hal berikut ini : 1. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan: a) Nama b) Umur c) Pekerjaan d) Alamat e) Jenis kelamin; dan f) Kewarganegaraan. 2. Alas an untuk melakukan pencegahan. 3. Jangka waktu pencegahan. II.8.1.2 Definisi Penyandraan Menurut Mardiasmo et al. (2009,h125) Penyandraan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkanya di tmpat tertentu. Sedangkan menurut zuraida et al. (2011,h138) “Penyandraan adalah salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terdapat kebebasan penangung pajak dengan menempatkanya pada tempat tertentu”.
  • BAB III KESIMPULAN 1. Pajak adalah Iuran dari rakyat kepada Negara.Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 2. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas. Ada pun fungsi pajak: 1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. 2. Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Pengertian penagihan pajak:
  • 1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Pasal 1 ayat 9 UU No. 19/2000). 2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 25 UU No.19/2000). Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan dimana undang-undang telah menetukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah atau dan saat surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan Daftar pustaka s