Amdal Dijadikan SOP

7,031 views

Published on

amdal adalah dokumen kelayakan lingkungan. namun pembuatannya sekarang perlu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam undang-undang yang terkait dalam pembuatannya. Alangkah bagusnya kalau amdal dijadikan SOP.

Published in: Education, Business, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • apa sich kbijakan pmerintah tntag amdal...........????
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amdal Dijadikan SOP

  1. 1. AMDAL DIJADIKAN SOP Kegiatan pembangunan selalu diidentikkan dengan peningkatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraaan masyarakat. Pembangunan tersebut akan sangat bermanfaat dengan menjaga keberlangsungan alam sebagaimana mestinya atau lebih tepat menjaga kelestariannya. Untuk memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan maka pemerintah memulai mengkaji dampak lingkungan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di negara Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah dengan memasukkan salah satu dokumen kelayakan lingkungan dalam pengurusan perijinan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak. Dokumen disebut dokumen AMDAL. Analisa Mengenai Dampak lingkungan yang sering disingkat dengan AMDAL, lahir dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. Nepa merupakan reaksi keras terhadap kerusakan lingkungan antara lain rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka dan tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transpor. Pada tahun 1962 terbitlah buku Rachel Carson yang berjudul Silent Spring (Musim semi yang sunyi). Dalam buku ini membahs mengenai penyakit misterius yang menyerang ayam, sapi serta domba. Kematian tersebut datang secara tiba-tiba. Ada kesunyian yang aneh, burung-burung tidak diketahui kemana mereka pergi. Sebelum buku ini terbit telah terjadi beberapa kasusu yang belum ada pemecahannya seperti kasus minamata di jepang terjadi wabah neurologis bagi penduduk yang memakan ikan di teluk Minamata. Penduduk mengalami lemah otot, hialngnya penglihatan dan terjadinya kelumpuhan. Malapetaka raksa juga terjadi di Irak pada tahun 1973 yang menerima benih gandum dari Meksko yang telah diperlakukan dengan fungisida air raksa. Di Ghana terjadi kasus yang sama yaitu adanya perlakuan fungisida terhadap jagung yang dikonsusmsi oleh penduduk setelah jagung itu dicuci. 140 dari 250 penduduk Yalovi telah menjadi sakit setelah mengkonsumsi jagung yang didiperlakukan dengan DDT. Dari beberapa kasus diatas muncullah beberapa tanggapan dari kalangan Non Govermental organizatio atau NGO yang menentang perlakuan yang tidak ramahlingkungan. Indonesia mulai mengundangkan permasalahan lingkungan hidup pada tahun 1982 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 tahun 1986 yang mengatur tentang pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang mulai berlaku 5 Juni 1987. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, saat pemerintah mengkaitkan pengawasannya dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.
  2. 2. Karena mekanisme yang sudah ditetapkan bahwa AMDAL dikaitkan dengan perijinan maka muncul beberapa permasalah dilapangan ketika investor atau pengusaha yang ingin berinvestasi ingin mengurus AMDAL dengan singkat tanpa memperhatikan aspek dan muatan yang terkandung didalam dokumen tersebut. Menurut para investor yang penting perijinan selesai dan tidak perlu memeperhatikan kaedah lingkungan, atau bisa saja dokumen tersebut sekedar hanya untuk memuluskan rencana kegiatan. Ketika dalam pengurusan perijinan bagi kegiatan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006, maka perlu dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu baru bisa diberikan ijin dalam melakukan kegiatan. Tetapi pada kenyataan yang kita lihat dilapangan kegiatan yang dilaksanakan sudah tahap konstruksi baru studi amdal dilaksanakan. Malahan yang paling tragis studi amdalnya seperti siluman, tiba-tiba sudah muncul tanpa ada dilakukan sidang terlebih dahulu. Kalau dilihat yang menjadi permasalahan adalah AMDAL di Indonesia masih dianggap salah satu persyaratan dalam perijinan sebuah projek atau kegiatan. Seandainya AMDAL hanya dianggap sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan perijinan, maka syah-syah saja investor asing maupun dalam negeri yang ingin membuka usaha di Indonesia menyewa konsultan yang bisa dengan harga murah alias yang mau banting harga. Kita tidak bisa menyalahkan pihak pemrakarsa kegiatan yang memang sudah jelas-jelas ingin mencari untung. Dibalik itu yang sangat disayangkan adalah seolah-olah studi kelayakan lingkungan (salah satunya AMDAL) dapat diperjual belikan dengan harga murah dan asal jadi. Padahal Amdal adalah dokumen yang memperhatikan dampak lingkungan yang berubah dengan adanya kegiatan. Dokumen amdal yang memperhatikan dampak lingkungan boleh saja berisikan dampak yang mayor, akan tetapi didalamnya juga terdapat alternatif- alternatif yang dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungannya akhirnya minor. Pada kenyataan saat ini dokumen amdal seakan-akan harus berdampak minor selalu, jika tidak minor dicarikan pembenaran untuk menyatakan dampak tersebut memang minor. Menurut Oto dalam bukunya “Atur Diri Sendiri” bahwa dalam penyusunan dokumen Amdal masih terlalu kaku dan mengekang perkembangan teknologi yang masih perlu kajian ulang. Menurutnya juga perlu suatu kedinamisan isi dari dokumen Amdal dalam mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Sehingga dampak yang diperkirakan muncuk dapat dihilangkan atau diminimalisir dengan perkembangan zaman. Pada akhir kegiatan usaha sering terjadi lahan yang dipakai ditinggal tanpa ada reklamasi lahan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang kita lihat PT Freeport yang meninggalkan kawah yang besar, tambang Batubara Ombilin yang menjadikan bekas tambangnya menjadi danau buatan dan masih banyak lagi kejadian yang serupa. Permasalahn ini dapat terjawab seandainya dokumen amdal juga dicantumkan bagaimana perencanaan setelah Hak Guna Usaha (HGU) habis atau pasca operasi. Apakah lahan yang digunakan akan diperpanjang masa HGU nya atau tidak, dan bagaimana perencanaan pasca operasi dari kegiatan itu. Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan kondisi lahan yang akan ditinggal karena masa HGU habis harus direklamasi kembali untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana mestinya. Karena dapat berdampak terhadap masyarakat yang bedomisili disekitar usaha. Nasib Mayarakat yang terkena dampak pembangunan dinegara kita perlu dipertimbangkan. Mereka terkadang hanya menerima dampak negatif dari pembangunan tanpa adanya dana kompensasi dari perusahaan yang jelas-jelas telah
  3. 3. merubah status lingkungan yang sebelumnya baik menjadi tercemar. Dana kompensasi ini juga sudah diatur dalam undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang dana Comunity Develpment yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada disekitar kegiatan usaha. Akan tetapi pertanyaannya apakah dana ini sudah tepat sasaran dan bagaimana kontrol pemerintah dan lembaga independent terhadap hal ini. Walaupun sudah jelas-jelas ada dana kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak kita juga harus memikirkan kompensasi bagi lingkungan itu sendiri. Sebut saja misalnya penggantian fungsi lahan yang sudah dialihfungsikan ke tempat lain dengan tidak mengurangi fungsi yang ada sebelumnya. Perlu adanya kajian terhadap kondisi lahan yang diharapkan setelah pasca operasi nantinya. Karena kita tidak berharap nantinya Indonesia akan menjadi lahan yang tandus karena eksploitasi terhadap tanah yang berlebihan sehingga membuat tanah menjadi jenuh dan tidak produktif lagi. Disamping permasalahan diatas kita juga mengamati permasalahan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini seperti banjir, kebakaran hutan, masalah limbah dan masih banyak permasalahan lingkungan yang terjadi. Terhadap permasalahan ini siapa yang mau disalahkan. Apakah perusahaan, pemerintahan atau oknum? Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kaum intelektual dan pemerhati lingkungan bahwa salah satunya adalah dengan menjadikan AMDAL atau dokumen kelayakan lingkungan sebagai bagian dari perencanaan kegiatan proyek. Dengan begitu pemrakarsa akan menjadikan amdal bagian dari rencana usahanya. Dalam perencanaan kegiatan kita mempunyai Standar Operasional Proyek (SOP), alangkah baiknya amdal diletakkan pada posisi ini dengan harapan amdal adalah rujukan bagi pemrakarsa dalam menjalankan kegiatannya yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Dengan dijadikannya amdal sebagai bagian dari perencanaan perusahaan akan dengan mudah menjalankan kegiatannya tanpa harus takut didatangi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau instansi yang khusus menangani pencemaran dari buangan industrinya (Bapedalda). Untuk itu perlu ada kajian yang terpadu dari Akademisis, LSM dan pemerhati lingkungan termasuk masyarakat sendiri yang akan terkena dampak dalam menyikapi permasalahan ini. Karena akan terjadi kerusakan lingkungan yang seharusnya tidak terjadi karena kurang diperhatikannya dokumen-dokumen kelayakan lingkungan. Setelah memperhatikan permasalahan dan solusi yang ditawarkan dengan menjadikan AMDAL sebagai bagian dari perencanaan atau tepatnya sebagai SOP, maka diharapkan apapun kegiatan pembangunan di Indonesia harus ramah lingkungan. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pembuat kebijakan ditingkat pusat untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah.
  4. 4. BIODATA Nama : Syaifuddin Islami, M.Si Panggilan : ilam/il Tempat Tanggal Lahir : Ujung Gading, 14 Juli 1980 Pendidikan terakhir : Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Univ.Andalas Pekerjaan : Ketua Yayasan Andalas Bumi Lestari (LSM ABL) Status : Belum kawin Alamat : Jl. M Hatta No 58 RT IV RW I Kel. Anduring Kec. Kuranji Padang. Hp : 085669067965 e-mail : il_lam@yahoo.co.id

×