Tata naskah dinas kemendagri
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tata naskah dinas kemendagri

on

  • 8,223 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,223
Views on SlideShare
8,223
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
89
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tata naskah dinas kemendagri Tata naskah dinas kemendagri Presentation Transcript

  • TATA NASKAH DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI6/8/2012 1
  • NASKAH DINAS • Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. • Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. • Tata persuratan dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat menyurat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.6/8/2012 2
  • TATA PERSURATAN DINAS c. Tingkat keamanan surat sangat rahasia disingkat SR,a. Pengelolaan surat masuk surat rahasia disingkat R, surat alur surat menyurat penting disingkat P, surat biasa diselenggarakan melalui mekanisme disingkat B. dari tingkat pimpinan tertinggi d. Kecepatan proses hingga ke pejabat struktural amat segera/kilat, segera, penting, terendah yang berwenang. biasa. e. Pengetikan naskah dinasb. Pengelolaan surat keluar Franklin Gothic Medium 12 untuk konsep surat keluar diparaf secara naskah dinas dalam bentuk dan berjenjang dan terkoordinir sesuai susunan produk hukum; dan Arial tugas dan kewenangannya dan 12 untuk naskah dinas dalam diagendakan oleh masing-masing bentuk dan susunan surat. unit tata usaha dalam rangka f. Warna dan kualitas kertas pengendalian; berwarna putih dengan kualitas baik.6/8/2012 3 View slide
  • BENTUK DAN SUSUNAN PARAF, PENULISAN NAMA,a. Bentuk dan susunan Produk PENANDATANGANAN DAN Hukum (Undang- PENDELEGASIAN Undang/Peraturan Pemerintah PENANDATANGANAN, DAN Pengganti Undang-Undang), dan PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAHb. Bentuk dan susunan Surat DINAS (Instruksi Menteri, Surat • Setiap naskah dinas sebelum Keterangan Melaksanakan Tugas) ditandatangani terlebih dahulu diparaf PENGGUNAAN ATAS NAMA, • Paraf hirarki merupakan paraf UNTUK BELIAU, UNTUK pejabat sesuai jenjang jabatan PERHATIAN, AD INTERIM, yang dibubuhkan searah jarum PELAKSANA TUGAS DAN jam atau berbentuk matriks. PELAKSANA HARIAN • Paraf koordinasi merupakan Atas nama dan untuk beliau paraf pejabat sesuai substansi dilakukan setelah mendapat tugasnya pada masing-masing persetujuan dari pejabat yang unit kerja yang berbentuk digunakan namanya melalui matriks. naskah dinas. 6/8/2012 4 View slide
  • PENULISAN NAMA (2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh(1) Penulisan nama menteri dan pejabat Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala eselon I di lingkungan Kementerian Badan, Rektor IPDN atas nama Menteri Dalam Dalam Negeri pada naskah dinas dalam Negeri harus menyampaikan tembusan naskah bentuk dan susunan produk hukum tidak dinas tersebut kepada Menteri Dalam Negeri menggunakan gelar. dan Sekretaris Jenderal.(2) Penulisan nama menteri dan pejabat (3) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Eselon eselon I di lingkungan Kementerian I atas nama Menteri dalam bentuk dan Dalam Negeri pada naskah dinas dalam susunan surat berupa piagam, sertifikat dan bentuk dan susunan surat disesuaikan STTPP tidak memerlukan tembusan. dengan kebutuhan.(3) Penulisan nama pejabat eselon II, III dan Autentifikasi IV, menggunakan pangkat dan Nomor Autentifikasi terhadap Peraturan Menteri Induk Pegawai. dan Keputusan Menteri yang Penandatanganan dan Pendelegasian ditandatangani oleh Menteri dilakukan Penandatanganan Naskah Dinas di oleh Kepala Biro Hukum. lingkungan Kementerian Dalam Negeri(1) Naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan atasannya harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat yang diatasnamakan. 5
  • PENGGUNAAN TINTA UNTUK KOP NASKAH DINAS NASKAH DINAS a. kop naskah dinas jabatan menteri;(1) Tinta yang digunakan untuk b. kop naskah dinas jabatan eselon I; dan naskah dinas berwarna hitam. c. kop naskah dinas unit kerja eselon I.(2) Tinta yang digunakan untuk JENIS, BENTUK, HURUF, UKURAN, ISI DAN penandatanganan dan paraf PENEMPATAN PAPAN NAMA naskah dinas berwarna biru tua. a. papan nama kementerian;(3) Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu. b. papan nama unit kerja eselon I; dan(4) Tinta yang digunakan untuk c. papan nama unit kerja pusat diklat keperluan keamanan naskah regional atau balai besar. dinas berwarna merah. PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN STEMPEL PENCABUTANa. Stempel jabatan; • Perubahan naskah dinas dilakukan oleh pejabat yangb. Stempel kementerian; mengeluarkan/menetapkan, pejabatc. Stempel UPT; dan yang menandatangani atau dilakukand. Stempel pengaman. oleh Menteri. 6/8/2012 6
  • • Pembatalan naskah dinas KETENTUAN LAIN-LAIN dilakukan oleh pejabat diatasnya. • Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran• Pencabutan naskah dinas merupakan naskah dinas dalam dilakukan oleh pejabat bentuk produk hukum, yang diterbitkan dalam rangka setingkat. pelaksanaan anggaran. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENTUAN PENUTUP• (1) Menteri Dalam Negeri • Format naskah dinas, penempatan melakukan pembinaan dan a.n., penempatan u.b., penempatan pengawasan atas u.p., penempatan a.i., penempatan penyelenggaraan naskah dinas. Plt., dan penempatan Plh., penempatan paraf, bentuk stempel,• (2) Biro Organisasi melakukan ukuran stempel dan isi stempel, pembinaan dan pengawasan bentuk kop naskah dinas, bentuk kop penyelenggaraan naskah dinas sampul dan map naskah dinas dan di lingkungan unit kerja eselon I bentuk papan nama tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri. Kementerian Dalam Negeri. 6/8/2012 7