Mandat dan delegasi

  • 4,341 views
Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,341
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
33
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. MandatMandat; adalah wewenang yang diberikan kepada mandataris (penerima mandat) dari mandans(pemberi mandat) melaksanakan wewenang untuk dan atas nama mandans. Pada wewenang yangdiberikan dengan mandat, mandataris hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan KTUN untukdan atas nama mandans, dengan demikian tidak sampai ada pengalihan wewenang dari mandans kepadamandataris. Oleh karena itu, tanggungjawab atas dikeluarkannya KTUN tersebut masih tetap ada padamandans, sehingga yang menjadi Tergugat apabila terjadi Sengketa Tata Usaha Negara adalah mandans(Pemberi mandat).man·dat n1 perintah atau arahan yg diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kpd seseorang(beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dng kehendak orang banyak itu: kongres memberikan -- kpdpengurus lama untuk meneruskan tugasnya;2 kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dr suatu badan atau organ kekuasaan atas namabadan atau organ kekuasaan tsb: MPR memberikan -- kpd Presiden untuk menjalankan kekuasaantertinggi negara;3 instruksi atau wewenang yg diberikan oleh organisasi (perkumpulan dsb) kpd wakilnya untukmelakukan sesuatu dl perundingan, dewan, dsb: organisasi itu telah memberikan -- kpd ketua untuk ikutberunding;4 surat perintah bayar: pegawai belum dapat menerima gaji krn -- nya belum ditandatangani oleh pejabatyg berwenang;5 perwakilan atas suatu wilayah yg diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; pemberian kekuasaan:Jepang diberi -- untuk mengurus kepulauan bekas jajahan Jerman di Pasifika. Prosedur PelimpahanDalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang tegasb. Tanggung Jawab dan Tanggung GugatTetap pada pemberi mandatc. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagiSetiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itud. Tata Naskah Dinasa.n., u.b., a.p.
  • 2. DelegasiDelegasi; adalah wewenang yang diberikan dengan penyerahan wewenang dari delegans (pemberidelegasi) kepada delegataris (penerima delegasi). Dalam hal ini, delegataris telah diberikan tanggungjawab untuk mengeluarkan KTUN untuk dan atas nama delegataris sendiri, sehingga yang menjadiTergugat apabila terjadi Sengketa Tata Usaha Negara adalah delegataris (Penerima Delegasi).de·le·ga·si /délegasi/ n1 orang (orang) yg ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara dsb) dl suatu perundingan(musyawarah dsb); perutusan;2 Dag penyerahan atau pelimpahan wewenang;3 Adm pelimpahan wewenang;-- wewenang penyerahan wewenang dr atasan kpd bawahan dl lingkungan tugas tertentu dng kewajibanmempertanggung-jawabkannya kpd yg menugasi;men·de·le·ga·si·kan v1 melimpahkan wewenang;2 menyerahkan uang (tt utang)pen·de·le·ga·si·an n pemberian wewenang dan tanggung jawab kpd orang lain;~ wewenang pelimpahan wewenang kpd bawahan untuk bertindak dl batas-batas tertentua. Prosedur PelimpahanDari suatu organ pemerintahan kepada orang lain: dengan peraturan perundang-undanganb. Tanggung Jawab dan Tanggung GugatTanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegatarisc. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagiTidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas„contrarius actus“d. Tata Naskah DinasTanpa a.n. dll (langsung)Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syaratdelegasi antara lain:[17] a.Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.