SVLK papua

1,148 views
1,130 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SVLK papua

  1. 1. Apaitu SVLK?<br />persyaratanuntukmemenuhilegalitaskayu/ produk;<br />yang dibuatberdasarkankesepakatanparapihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metodeverifikasi, dannormapenilaian.<br />
  2. 2. Mengapaperlu SVLK ?<br /><ul><li>Mempromosikankayu legal melaluiimplementasistandarlegalitaspadakonsumen, pemasokdannegaraprodusen
  3. 3. Penegakanhukumdantatakelolakehutananterhadapprodukkayu
  4. 4. Mendorongsektorswastauntukmenerapkankebijakan yang terkaitdenganpasokankayu legal.
  5. 5. Trend dalamperdaganganinternasionalkayu yang memerlukanbuktilegalitas.
  6. 6. Komitmenuntukmemberantasilegallogingdanperdagangannyamelalui SFM dankesejahteraanrakyat.</li></li></ul><li>FRAMEWORK NEGARA KONSUMEN TERHADAP LEGALITAS KAYU TROPIS <br /><ul><li>Negara-negaraUniEropamembentuk Forest Law Enforcement, Governance & Trade (FLEGT), 2003
  7. 7. USA, President Initiative Against illegal Logging (2003)
  8. 8. Jepang, Procurement / Goho Wood (2006)
  9. 9. New Zealand, Cabinet Paper (2006)
  10. 10. Australia, Policy Document (2007)
  11. 11. Amandemen Lacey Act 1981 (2008)</li></li></ul><li>DasarHukum SVLK:<br /><ul><li>Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009</li></ul>tentang Standard danPedomanPenilaianKinerjaPengelolaanHutanProduksi Lestari danVerifikasiLegalitasKayupadaPemegangIzinataupadaHutanHak, Standard danPedomanPenilaianPengelolaanHutanProduksi Lestari danVerifikasiLegalitasKayu, <br /><ul><li>Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009 </li></ul>tentang Standard danPedomanPenilaianKinerjaPengelolaanHutanProduksi Lestari danVerifikasiLegalitasKayu, dan<br /><ul><li>Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 </li></ul>tentangPedomanPelaksanaanPenilaianKinerjaPengelolaanHutanProduksi Lestari danVerifikasiLegalitasKayu.<br />
  12. 12. KERANGKA PERMENHUT P. 38/MENHUT-II/2009<br />
  13. 13. Peranmasing-masingpihak:<br /><ul><li>LSM/CSO sebagaiLembaga Monitoring Independen.
  14. 14. KAN sebagailembagaakreditasi, bekerjasecaraindependendandiakuiinternasional.
  15. 15. LP&VI sebagailembaga yang melakukanpenilaianatauverifikasi.
  16. 16. Pemerintahsebagai regulator.</li></li></ul><li>LOGO hasil VLK Hutan ,sbb :<br />HIJAU kayu bersumber dari hutan bersertifikat PHPL.<br />KUNING kayu bersumber dari hutan bersertifikat LegalitasKayu.<br />
  17. 17.
  18. 18. Logo hasil VLK diIndustri:<br />HIJAU 100% dari hutan PHPL<br />BIRU Campuran hutan PHPL dan SLK<br />KUNING 100% dari hutan sertifikat LK<br />COKLAT Campuran SFM, SLKdan Non SLK (tapi memenuhi P.55/2006 &/atau P.51/2006), atau dari SLK dan Non Sertifikat LK (tapi memenuhi P.55/2006 &/atau P.51/2006)<br />MERAH 100% dari yang memenuhi P.55/2006 &/atau P.51/2006<br />
  19. 19. IndependenMonitoring (IM): <br />LSM ataumasyarakatmadanidibidangkehutanandapatmenjadipemantauindependendalamprosespenilaian PHPL dan/atauverifikasilegalitaskayu yang dilaksanakanoleh LP&VI.<br />IM dapatmengajukankeberatanmaksimal 20 harikerjakepada LP&VI untukmendapatpenyelesaian. <br />Dalamhal LP&VI tidakdapatmenyelesaikankeberatan, IM dapatmengajukankeberatankepada KAN untukmenyelesaikankeberatan.<br />

×