Presentasi Illegal Logging (Bagian Hukum)

DIREKTORAT JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN
IMPLIKASI HUKUMNYA
PENATARAN PEJABAT KEHUTANAN DALAM RANGKA PENYIAPAN PERSONIL SAKSI AHLI PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES YUSTISI ILLEGAL LOGGING

PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA
LATAR BELAKANG :
1. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN HUKUM DIBIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN TIMBUL AKIBAT DARI KESALAHAN PENERAPAN ATAU TIDAK DITERAPKANNYA ATAU ADANYA PERBEDAAN PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN;
2. PERMASALAHAN HUKUM DIBIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN TERSEBUT MELIPUTI PADA GUGATAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA, GUGATAN MELALUI PERADILAN UMUM (PERDATA), MAUPUN TUDUHAN TURUT SERTA ATAU IKUT MEMBANTU ATAS KEJAHATAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN, SERTA TUDUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
MAKSUD :
AGAR MENYADARI ARTI PENTINGNYA PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENGUASAI DAN MENERAPKANNYA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, BAIK SECARA SUBSTANSI (MATERI) MAUPUN SECARA PROSEDURAL (FORMAL).
TUJUAN :
UNTUK MENYAMAKAN PEMAHAMAN AGAR TIDAK TERJADI PERBEDAAN PEMAHAMAN DALAM PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN.

1. PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
ISTILAH PERUNDANG-UNDANGAN ( Wettelijkeregels ) MENURUT “A. HAMID S. ATTAMIMI” DAPAT DIARTIKAN :
” SEBAGAI PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG, BAIK PERATURAN ITU BERUPA UNDANG-UNDANG SENDIRI, MAUPUN PERATURAN YANG LEBIH RENDAH YANG MERUPAKAN ATRIBUSIAN ATAUPUN DELEGASIAN DARI UNDANG-UNDANG.
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN, PENJELASAN PASAL 1 ANGKA 2 :
” PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH SEMUA PERATURAN YANG BERSIFAT MENGIKAT SECARA UMUM YANG DIKELUARKAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT BERSAMA PEMERINTAH, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI TINGKAT DAERAH, SERTA SEMUA KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI TINGKAT DAERAH, YANG JUGA MENGIKAT UMUM”.
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PASAL 1 ANGKA 2 :
” PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH PERATURAN TERTULIS YANG DIBENTUK OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM”.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN, MELIPUTI ANTARA LAIN :
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK;
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 JO. NO. 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN ;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAA N NEGARA BUKAN PAJAK;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1998 TENTANG PROVISI SUMBER DAYA HUTAN;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 JO. NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN;
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/2003 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMEGANG IUPHHK DAN ATAU BUKAN KAYU (IUPHHK DAN ATAU IUPHHBK) DI HUTAN PRODUKSI DENGAN KOPERASI;
2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN : - TUGAS, POKOK DAN FUNGSI YANG DIBERIKAN KEPADA PEJABAT TUN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN, MENIMBULKAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BAGI PEJABAT TUN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS. - DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERSEBUT, PEJABAT TUN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN PERLU DIPAYUNGI HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. - DENGAN ADANYA PAYUNG HUKUM BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEJABAT TUN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN AKAN MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BILAMANA TELAH BERTINDAK DENGAN BENAR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DAN SEBALIKNYA, MASYARAKAT AKAN MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM, APABILA PEJABAT TUN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN BERTINDAK TIDAK BENAR ATAU TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. - DENGAN DEMIKIAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN MERUPAKAN LANDASAN ATAU DASAR HUKUM DALAM BERPIJAK, UNTUK DIJADIKAN ACUAN BAGI PEJABAT TUN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DALAM MENETAPKAN ATAU MENERBITKAN KEPUTUSAN HUKUM.

LANJUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN
11. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 149/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KELANGSUNGAN IUPHHK PADA HUTAN ALAM;
12. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 150/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENERIMAAN IUPHHK PADA HUTAN ALAM SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR;
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.382/MENHUT-II/2004 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU;
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.47/MENHUT-II/2004 JO. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 19/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN IUPHHK PADA HUTAN ALAM DAN/ATAU HUTAN TANAMAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS;
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 256/MENHUT-II/2004 JO. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 20/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELEPASAN/PENJUALAN SAHAM BUMN PADA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN;
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.352/MENHUT-II/2004 TENTANG IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR UNTUK KEGIATAN IUPHHK PADA HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IUPHHK PADA HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 21/MENHUT-II/2005 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG UPHHK PADA HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 22/MENHUT-II/2005 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN IUPHHK PADA HUTAN TANAMAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 48/MENHUT-II/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/MENHUT-II/2006 JIS. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2006 DAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2007 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK;

22. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 JO. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.63/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.6/MENHUT-II/2007 JO. MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 40/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DALAM HUTAN PRODUKSI;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.9/MENHUT-II/2007 JO. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.41/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA TAHUNAN DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN PRODUKSI;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.18/MENHUT-II/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) DAN DANA REBOISASI (DR);
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 20/MENHUT-II/2007 JO. NOMOR 12/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.34/MENHUT-II/2007 TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA PADA UPHHK PADA HUTAN PRODUKSI;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2007 JIS NOMOR P.02/MENHUT-II/2008 DAN NOMOR P.7/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HTI DALAM HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.54/MENHUT-II/2007 JO. NOMOR P.17/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU ATAU LELANG;

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.2/MENHUT-II/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.3/MENHUT-II/2008 TENTANG DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.4/MENHUT-II/2008 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.5/MENHUT-II/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.23/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-II/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA IZIN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.9/MENHUT-II/2008 TENTANG PERSYARATAN KELOMPOK TANI HUTAN UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN DANA BERGULIR PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.11/MENHUT-II/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI;
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.39/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN.

KLASIFIKASI SUBYEK HUKUM ATAS PELANGGARAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN :
1. DARI KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN, PELANGGARAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAPAT DIBEDAKAN MENJADI 2 (DUA) JENIS YAITU PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PIDANA.
2. PEMBEDAAN ATAS KEDUA JENIS PELANGGARAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DIKLASIFIKASIKAN KEPADA 2 (DUA) SUBYEK HUKUM, YAITU :
a. SUBYEK HUKUM ”PEMEGANG IZIN PADA HUTAN PRODUKSI” , YANG TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI BESERTA SANKSINYA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007 JO. NO. 3 TAHUN 2008, BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA;
b. SUBYEK HUKUM ”NON PEMEGANG IZIN PADA HUTAN PRODUKSI” , YANG TUNDUK PADA KETENTUAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 JO. NO. 19 TAHUN 2004.
3. FILOSOFI PEMBEDAAN ATAS JENIS PELANGGARAN DAN KLASIFIKASI PENERAPAN JENIS PELANGGARAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN KEPADA 2 (DUA) SUBYEK HUKUM PEMEGANG IZIN DAN NON PEMEGANG IZIN :
a. PEMBERIAN IZIN PADA HUTAN PRODUKSI TELAH MENCIPTAKAN SUATU KEADAAN KONKRIT, INDIVIDUAL DAN HUBUNGAN HUKUM TERTENTU , YAITU :
1) KEADAAN KONKRIT : OBYEK KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN DITENTUKAN DALAM HAL APA IZIN YANG DIBERIKAN (MISALNYA, IUPHHK PADA HUTAN ALAM);
2) INDIVIDUAL : PEMBERIAN IZIN DIBERIKAN KEPADA ORANG ATAU BADAN HUKUM;
3) HUBUNGAN HUKUM TERTENTU : DENGAN DITETAPKANNYA KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PADA HUTAN PRODUKSI MENIMBULKAN TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG ATAU BADAN HUKUM PEMEGANG IZIN DENGAN AREAL KAWASAN HUTAN YANG MERUPAKAN OBYEK KEPUTUSAN IZIN. HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT BERUPA HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SERTA LARANGAN-LARANGAN SEBAGAI PEMEGANG IZIN ATAS AREAL KAWASAN HUTAN YANG MERUPAKAN OBYEK KEPUTUSAN IZIN. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG IZIN TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI BESERTA SEGALA BENTUK SANKSINYA.
b. PEMBERIAN IZIN PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA ORANG DAN ATAU BADAN HUKUM ANTARA LAIN DALAM RANGKA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN USAHA, BERUPA ANTARA LAIN KEPASTIAN JAMINAN HUKUM BERUSAHA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PASAL 31 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 JO. NO. 19 TAHUN 2004.

JENIS-JENIS PELANGGARAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN
1. PELANGGARAN ADMINISTRASI :
a. KETENTUAN ADMINISTRASI DAN SANKSI PELANGGARANNYA TERHADAP SUBYEK HUKUM PEMEGANG IZIN PADA HUTAN PRODUKSI DIATUR SEBAGAIMANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 JO. NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN.
b. JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRASI, TERDIRI DARI :
1) SANKSI ADMINISTRASI BERUPA PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN ADMINISTRASI;
2) PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DILAPANGAN;
3) DENDA ;
4) PENGURANGAN JATAH PRODUKSI , DAN
5) PENCABUTAN IZIN .
c. JENIS-JENIS PELANGGARAN OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI (IUPHHK PADA HUTAN ALAM) DAN PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HTI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI (IUPHHK PADA HUTAN TANAMAN) YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI :

1) IUPHHK PADA HUTAN ALAM :
A) SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN ADMINISTRASI :
TIDAK MELAKSANAKAN PENATAAN BATAS AREAL KERJA PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK DIBERIKAN IUPHHK DALAM HUTAN ALAM;
TIDAK MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI AREAL KERJANYA;
TIDAK MENATA-USAHAKAN KEUANGAN KEGIATAN USAHANYA SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEHUTANAN YANG BERLAKU BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN;
TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM SILVIKULTUR SESUAI DENGAN KONDISI SETEMPAT;
TIDAK MENYEDIAKAN DAN MEMASOK BAHAN BAKU KAYU KEPADA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN;
TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN KINERJA PEMEGANG IZIN SECARA PERIODIK KEPADA MENTERI.
B) SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DI LAPANGAN, APABILA MENGGUNAKAN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
C) SANKSI DENDA :
10 KALI PSDH, APABILA :
TIDAK MELAKUKAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN;
TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN ATAU PENGUJIAN HASIL HUTAN.
MENEBANG KAYU YANG MELEBIHI TOLERANSI TARGET SEBESAR 5% (LIMA PERSERATUS) DARI TOTAL TARGET VOLUME YANG DITENTUKAN DALAM RKT.
MENEBANG KAYU YANG MELEBIHI TOLERANSI TARGET SEBESAR 5% (LIMA PERSERATUS) DARI VOLUME PER KELOMPOK JENIS KAYU YANG DITETAPKAN DALAM RKT;
15 KALI PSDH, APABILA :
MENEBANG KAYU YANG DILINDUNGI;
MENEBANG KAYU SEBELUM RKT DISAHKAN;
MENEBANG KAYU UNTUK PEMBUATAN KORIDOR SEBELUM ADA IZIN ATAU TIDAK SESUAI DENGAN IZIN PEMBUATAN KORIDOR;
MENEBANG KAYU DIBAWAH BATAS DIAMETER YANG DIIZINKAN;
MENEBANG KAYU DILUAR BLOK TEBANGAN YANG DIZINKAN;
MENEBANG KAYU UNTUK PEMBUATAN JALAN BAGI LINTASAN ANGKUTAN KAYU DI LUAR BLOK RKT, KECUALI DENGAN IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG.

D) SANKSI PENGURANGAN JATAH PRODUKSI, APABILA :
- TIDAK MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN KOPERASI MASYARAKAT SETEMPAT, PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SETELAH DITERIMANYA IZIN;
- TIDAK MENGAJUKAN RKT PALING LAMBAT 2 (DUA) BULAN SEBELUM RKT BERJALAN.
E) SANKSI PENCABUTAN IZIN, APABILA :
- MEMINDAHTANGANKAN IZIN TANPA PERSETUJUAN PEMBERI IZIN;
- MENJAMINKAN ATAU MENGAGUNKAN AREAL;
- TIDAK MENYUSUN RENCANA KERJA UNTUK SELURUH AREAL KERJA;
- TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN NYATA DI LAPANGAN UNTUK PALING LAMBAT 1 TAHUN;
- TIDAK MEMPEKERJAKAN TENAGA PROFESIONAL BIDANG KEHUTANAN DAN TENAGA LAIN YANG MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI KEBUTUHAN;
- TIDAK MEMBAYAR IURAN ATAU DANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- TIDAK MENYUSUN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKUPHHK) JANGKA PANJANG UNTUK SELURUH AREAL KERJA;
- MENINGGALKAN AREAL KERJA;
- DIKENAKAN SANKSI PIDANA SESUAI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999;
- DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NEGERI.
2) IUPHHK PADA HUTAN TANAMAN :
a) SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN ADMINISTRASI, APABILA :
- TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM SILVIKULTUR SESUAI LOKASI DAN JENIS TANAMAN YANG DIKEMBANGKAN;
- TIDAK MENYEDIAKAN DAN MEMASOK BAHAN BAKU KAYU KEPADA INDUSTRI HASIL HUTAN;
- TIDAK MENYEDIAKAN AREAL SESUAI DENGAN RENCANA DALAM RKT SEBAGAI RUANG TANAMAN KEHIDUPAN BAGI AREAL KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT.
- TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN KINERJA SECARA PERIODIK KEPADA MENTERI.
b) SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DI LAPANGAN, APABILA MENGGUNAKAN PERALATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

C) SANKSI DENDA
 10 KALI PSDH, APABILA :
a. TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN ATAU PENGUJIAN HASIL HUTAN;
b. TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN ATAU PENGUJIAN HASIL HUTAN.
 15 KALI PSDH, APABILA MENEBANG KAYU UNTUK PEMBUATAN KORIDOR SEBELUM ADA IZIN ATAU TIDAK SESUAI DENGAN IZIN PEMBUATAN KORIDOR.
D) SANKSI PENGURANGAN JATAH PRODUKSI, APABILA :
a. TIDAK MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN KOPERASI MASYARAKAT SETEMPAT, PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SETELAH DITERIMANYA IZIN;
b. TIDAK MENGAJUKAN RKT PALING LAMBAT 2 (DUA) BULAN SEBELUM RKT BERJALAN.
E) SANKSI PENCABUTAN IZIN, APABILA :
a. MEMINDAHTANGANKAN IZIN TANPA PERSETUJUAN PEMBERI IZIN;
b. MENJAMINKAN ATAU MENGAGUNKAN AREAL;
c. TIDAK MENYUSUN RENCANA KERJA UNTUK SELURUH AREAL KERJA;
d. TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN NYATA DI LAPANGAN UNTUK PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN;
e. TIDAK MEMPEKERJAKAN TENAGA PROFESIONAL BIDANG KEHUTANAN DAN TENAGA LAIN YANG MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI KEBUTUHAN;
f. TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM SILVIKULTUR SESUAI DENGAN KONDISI SETEMPAT;
g. TIDAK MEMBAYAR IURAN ATAU DANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
h. TIDAK MENYUSUN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKUPHHK) JANGKA PANJANG UNTUK SELURUH AREAL KERJA;
i. TIDAK MELAKUKAN PENANAMAN PADA AREAL HTI DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SESUAI DENGAN RENCANA PENANAMAN DALAM RKT SEJAK RKT DISAHKAN;
j. MENINGGALKAN AREAL KERJA;
k. DIKENAKAN SANKSI PIDANA SESUAI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999;
l. DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NEGERI.
2. PELANGGARAN PIDANA
a. KETENTUAN PIDANA KEHUTANAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 JO. NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN, DENGAN ANCAMAN SANKSI PIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 78.
b. PASAL 78, UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 MEMBEDAKAN PIDANA MENJADI 3 (TIGA) JENIS YAITU :
1) PIDANA PENJARA;
2) PIDANA DENDA;
3) PIDANA PERAMPASAN BENDA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA.
C. KETIGA JENIS PIDANA TERSEBUT DAPAT DIJATUHKAN KEPADA PELAKU SECARA KUMULATIF.

D. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DIANCAM DENGAN SANKSI PIDANA KEHUTANAN, ”APABILA SETIAP ORANG :
1) MERUSAK PRASARANA DAN SARANA PERLINDUNGAN HUTAN;
2) SETIAP ORANG YANG DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN, IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU, SERTA IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU, MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN HUTAN;
3) MENGERJAKAN DAN ATAU MENGGUNAKAN DAN ATAU MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH;
4) MERAMBAH KAWASAN HUTAN;
5) MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN RADIUS ATAU JARAK SAMPAI DENGAN:
a) 500 METER DARI TEPI WADUK ATAU DANAU;
b) 200 METER DARI TEPI MATA AIR DAN KIRI KANAN SUNGAI DI DAERAH RAWA;
c) 100 METER DARI KIRI KANAN TEPI SUNGAI;
d) 50 METER DARI KIRI KANAN TEPI ANAK SUNGAI;
e) 2 (DUA) KALI KEDALAMAN JURANG DARI TEPI JURANG;
f) 130 KALI SELISIH PASANG TERTINGGI DAN PASANG TERENDAH DARI TEPI PANTAI;
6) MEMBAKAR HUTAN;
7) MENEBANG POHON ATAU MEMANEN ATAU MEMUNGUT HASIL HUTAN DIDALAM HUTAN TANPA MEMILIKI HAK ATAU IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG;
8) MENERIMA, MEMBELI ATAU MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH;
9) MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN UMUM ATAU EKSPLORASI ATAU EKSPLOITASI BAHAN TAMBANG DI DALAM KAWASAN HUTAN, TANPA IZIN MENTERI;
10) MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
11) MENGGEMBALAKAN TERNAK DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK DITUNJUK SECARA KHUSUS UNTUK MAKSUD TERSEBUT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
12) MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT DAN ATAU ALAT-ALAT LAINNYA YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT HASIL HUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN, TANPA IZIN PEJABAT YANG BERWENANG;
13) MEMBAWA ALAT-ALAT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MENEBANG, MEMOTONG ATAU MEMBELAH POHON DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN PEJABAT YANG BERWENANG;
14) MEMBUANG BENDA-BENDA YANG DAPAT MENYEBABKAN KEBAKARAN DAN KERUSAKAN SERTA MEMBAHAYAKAN KEBERADAAN ATAU KELANGSUNGAN FUNGSI HUTAN KE DALAM KAWASAN HUTAN; DAN
15) MENGELUARKAN, MEMBAWA, DAN MENGANGKUT TUMBUH-TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG.

PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
1. DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAIMANA UU NO. 5 TAHUN 186 JO. NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN, PARAMETER YANG MEMBATASI GERAK BEBAS KEWENANGAN APARATUR NEGARA ADALAH “PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN “AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK”.
2. PENERAPAN ATAS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN PENERAPAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK AKAN DIJADIKAN TOLOK UKUR BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEPUTUSAN TUN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN.
2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA, PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ADALAH SUATU PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL, YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA.
3. DARI RUMUSAN SEBAGAIMANA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004, SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENGANDUNG UNSUR-UNSUR :
a. PENETAPAN TERTULIS : MENUNJUK KEPADA ISI DAN BUKAN KEPADA BENTUK KEPUTUSANYANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TUN (MEMO ATAU NOTA DAPAT MEMENUHI SYARAT TERTULIS).
b. DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA;
c. BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN;
d. BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL;
e. MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA.
4. ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA YANG MERASA KEPENTINGAN-NYA DIRUGIKAN OLEH SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, YANG BERISI TUNTUTAN AGAR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, DENGAN ATAU TANPA DISERTAI TUNTUTAN GANTI RUGI DAN/ATAU REHABILITASI, DENGAN ALASAN :
a. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU :
SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DINILAI “BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” APABILA KEPUTUSAN YANG BERSANGKUTAN :
1) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT PROSEDURAL/FORMAL ;
2) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT MATERIEL/SUBSTANSIAL ;
3) DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK BERWENANG.

b. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE/ ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKE BESTUUR).
AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG MERUPAKAN AZAS UMUM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DIMUAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN). AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERSEBUT MELIPUTI :
1) AZAS KEPASTIAN HUKUM : AZAS DALAM NEGARA HUKUM YANG MENGUTAMAKAN LANDASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEPATUTAN DAN KEADILAN DALAM SETIAP KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA;
2) AZAS TERTIB PENYELENGGARA NEGARA : AZAS YANG MENJADI LANDASAN KETERATURAN, KESERASIAN, DAN KESEIMBANGAN DALAM PENGENDALIAN PENYELENGGARA NEGARA;
3) AZAS KEPENTINGAN UMUM : AZAS YANG MENDAHULUKAN KESEJAHTERAAN UMUM DENGAN CARA YANG ASPIRATIF, AKOMODATIF, DAN SELEKTIF;
4) AZAS KETERBUKAAN : AZAS YANG MEMBUKA DIRI TERHADAP HAK MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI YANG BENAR, JUJUR, DAN TIDAK DISKRIMINATIF TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN ATAS HAK ASASI PRIBADI, GOLONGAN, DAN RAHASIA NEGARA;
5) AZAS PROPORSIONALITAS : AZAS YANG MENGUTAMAKAN KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA;
6) AZAS PROFESIONALITAS : AZAS YANG MENGUTAMAKAN KEAHLIAN YANG BERLANDASKAN KODE ETIK DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
7) AZAS AKUNTABILITAS : AZAS YANG MENENTUKAN BAHWA SETIAP KEGIATAN DAN HASIL AKHIR DARI KEGIATAN PENYELENGGARA NEGARA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG- JAWABKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN TERTINGGI NEGARA.

5. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK SAH:
a. SECARA PERDATA : DIJADIKAN DASAR GUGATAN MELALUI PERADILAN UMUM DENGAN TUNTUTAN BERUPA “GANTI RUGI” BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BAHWA “TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA SEORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT”.
CONTOH KASUS :
GUGATAN PERDATA OLEH PEMEGANG HPH PT. MULYA KARYA JAYA CO. KEPADA MENTERI KEHUTANAN, DIMANA PADA :
1) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MENGABULKAN GUGATAN PERDATA PT. MULYA KARYA JAYA CO SEBESAR RP. 283.849.163.265,63;
2) PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;
3) PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI, MENGABULKAN GUGATAN SEBAGIAN DAN MENGHUKUM MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PT. MULYA KARYA JAYA CO. SEBESAR RP. 2.189.052.620,60
b. SECARA PIDANA : DIJADIKAN BUKTI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (WEDERECHTELIJKE) DAN APABILA DARI PERBUATAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, AKAN MEMENUHI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 199 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
CONTOH KASUS :
PENERBITAN IPK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, YANG MELIBATKAN MANTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN MANTAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

KESIMPULAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN MELIPUTI UNDANG-UNDANG, DAN PERATURAN PELAKSANANANNYA SEPERTI PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN/PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN/ PERATURAN MENTERI KEHUTANAN, KEPUTUSAN/PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN MERUPAKAN :
a. PAYUNG HUKUM BAGI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI-HARI;
b. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI
BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA APABILA TIDAK BERTINDAK DENGAN BENAR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
c. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT APABILA PEJABAT TATA USAHA NEGARA BERTINDAK TIDAK BENAR ATAU TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PEMBEDAAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PIDANA KEHUTANAN DENGAN KLASIFIKASI PENERAPANNYA TERHADAP SUBYEK HUKUM ANTARA PEMEGANG IZIN PADA HUTAN PRODUKSI DENGAN NON PEMEGANG IZIN, DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERUSAHA KEPADA PEMEGANG IZIN PADA HUTAN PRODUKSI SESUAI YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 31 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 41 TAHUN 1999 JO. NOMOR 19 TAHUN 2004.

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT TIDAK DITERAPKANNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. KEDUA KOMPONEN TERSEBUT MERUPAKAN ”CONDITIO SINE QUA NON” (SYARAT MUTLAK) YANG HARUS DIPENUHI DALAM MENERBITKAN/MENETAPKAN KEPUTUSAN PENETAPAN /BESCHICKING, KARENA WALAUPUN SUATU KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TETAP DAPAT BERSIFAT “MELAWAN HUKUM” YAITU MANAKALA MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.
IMPLIKASI HUKUM ATAS TIDAK DITERAPKANNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, TIDAK SEBATAS PADA GUGATAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA, NAMUN DAPAT BERAKIBAT PADA GUGATAN PERDATA MELALUI PERADILAN UMUM DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI, MAUPUN TUDUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Presentasi Illegal Logging (Bagian Hukum)

by ignoramus financio on Dec 18, 2011

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

2 Embeds 24

Statistics

Presentasi Illegal Logging (Bagian Hukum) — Presentation Transcript

http://yms-ignoramus.blogspot.com	22
http://www.yms-ignoramus.blogspot.com	2