Permenhut P.56 ttg HHBK
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Permenhut P.56 ttg HHBK

on

  • 2,539 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,539
Slideshare-icon Views on SlideShare
2,539
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
20
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Permenhut P.56 ttg HHBK Permenhut P.56 ttg HHBK Document Transcript

    • MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 56/Menhut-II/2007 TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN TELUR ULAT SUTERA MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan persuteraan alam nasional terutama dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas telur ulat sutera, serta menjamin mutu dan ketersediaan kokon maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 664/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 1
    • 12. Peraturan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor P.47/Menhut- II/2006, Nomor 29/M-Ind/Per/6/2006, Nomor 7/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Persuteraan Alam Nasional dengan Pendekatan Klaster; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN TELUR ULAT SUTERA BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Persuteraan Alam adalah kegiatan agro-industri dengan hasil kokon atau benang sutera, terdiri dari kegiatan budidaya tanaman murbei, pengadaan telur ulat sutera, budidaya ulat sutera dan pengolahan kokon. 2. Ulat sutera adalah serangga species Bombyx mori L. yang menghasilkan kokon sebagai bahan baku benang sutera. 3. Telur ulat sutera adalah telur yang meliputi telur induk (Parent Stock) dan telur hibrid F1 hasil persilangan antar galur murni. 4. Telur induk adalah telur ulat sutera galur murni dari hasil pemuliaan yang digunakan untuk mendapatkan turunan (hibrid) telur ulat sutera yang unggul. 5. Telur ulat sutera hibrid (F1) adalah hasil persilangan antar galur murni untuk tujuan produksi kokon. 6. Budidaya ulat sutera adalah kegiatan memelihara ulat sutera sampai dengan menghasilkan kokon. 7. Pemuliaan ulat sutera adalah kegiatan untuk mempertahankan kemurnian induk ulat sutera yang sudah ada atau menghasilkan hibrid baru yang lebih baik. 8. Pelepasan hibrid telur ulat sutera (F1) adalah pengakuan pemerintah terhadap hibrid ulat sutera baru unggul hasil pemuliaan atau introduksi untuk disebarluaskan yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri. 2
    • 9. Pengadaan telur ulat sutera dalam negeri adalah kegiatan produksi telur mulai dari pemeliharaan induk, persilangan sampai dengan penanganan telur. 10. Pemasukan telur ulat sutera dari luar negeri adalah kegiatan mendatangkan telur ulat sutera dari luar negeri yang sudah disertifikasi dari negara asal dan harus melalui proses karantina. 11. Penanganan telur ulat sutera adalah perlakuan khusus terhadap telur ulat sutera yang bertujuan untuk mengatur waktu penetasan. 12. Pengada telur ulat sutera adalah pelaku pengadaan telur ulat sutera. 13. Peredaran telur ulat sutera adalah kegiatan penyimpanan, pengemasan, pengangkutan dan penyaluran telur ulat sutera. 14. Pengedar telur ulat sutera adalah pelaku pengedaran telur ulat sutera. 15. Sertifikasi telur ulat sutera adalah proses pengawasan produksi dan pemeriksaan telur ulat sutera yang memberikan jaminan bahwa telur ulat sutera yang disalurkan kepada konsumen atau petani, bebas dari penyakit Pebrine dan bermutu baik. 16. Pebrine adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa Nozema bombycis yang dapat menyerang ulat sutera dari stadia telur, ulat, pupa maupun ngengat. 17. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kebenaran telur ulat sutera bebas pebrin dan bermutu baik. 18. Label telur ulat sutera adalah keterangan tertulis yang dicantumkan pada kemasan telur setelah dilakukan sertifikasi yang memuat antara lain: nama hibrid F1, tempat asal telur ulat sutera, perkiraan tanggal penetasan, bebas Pebrine. 19. Uji adaptasi adalah kegiatan untuk mengkaji kesesuaian hibrid F1 terhadap lokasi budidaya ulat sutera. 20. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang persuteraan alam. 22. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Departemen Kehutanan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan. 23. Lembaga Penelitian adalah institusi baik Pemerintah, Swasta, maupun Perguruan Tinggi yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan persuteraan alam dan telah mendapat ijin dari Direktur Jenderal serta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 24. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 3
    • 25. Balai Persuteraan Alam (BPA) atau Balai lain yang ditunjuk, selanjutnya disebut Balai adalah Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang persuteraan alam. Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Pengaturan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera bertujuan: a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan telur ulat sutera yang bermutu dalam jumlah yang memadai dan berkesinambungan; b. Menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan pemanfaatannya; c. Mengendalikan perkembangan hama dan penyakit ulat sutera. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Pengaturan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera meliputi : a. Pengadaan telur ulat sutera; b. Pemuliaan; c. Pelepasan telur ulat sutera; d. Sertifikasi; e. Peredaran telur ulat sutera; f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. BAB II PENGADAAN TELUR ULAT SUTERA Pasal 4 (1) Pengadaan telur ulat sutera dilakukan melalui pengadaan dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri. (2) Pengadaan telur ulat sutera yang berasal dari dalam negeri harus melalui proses sertifikasi, sedangkan pemasukan dari luar negeri harus melalui proses karantina. (3) Pengadaan telur ulat sutera hibrid (F1) yang berasal dari dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri harus merupakan telur ulat sutera unggul yang sudah dilepas oleh Menteri. 4
    • Bagian Kesatu Pengadaan Dalam Negeri Pasal 5 (1) Pengadaan telur ulat sutera dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan yang bergerak di bidang persuteraan alam. (2) Permohonan menjadi pengada telur ulat sutera diajukan oleh Badan Usaha atau perorangan yang bergerak di bidang persuteraan alam kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai yang dilampiri dokumen teknis dan administrasi. (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari dokumen: a. memiliki tenaga ahli yang kompeten; b. kepemilikan kebun murbei; c. kepemilikan gedung pemeliharaan ulat; d. kepemilikan fasilitas pembibitan; e. kepemilikan peralatan laboratorium minimum unit uji pebrin. (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Copy KTP untuk perorangan atau akte pendirian Badan usaha beserta perubahannya; b. Bergerak dibidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan; c. Surat Izin Usaha dari yang berwenang (SIUP); d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku; e. Domisili perusahaan. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan izin sebagai pengada telur ulat sutera berdasarkan rekomendasi dari Kepala Balai dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi. (6) Pengada telur ulat sutera wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepala Balai. (7) Izin sebagai pengada telur ulat sutera diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. (8) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diproses berdasarkan permohonan pengada dengan dilampiri dokumen teknis dan dokumen administrasi. Bagian Kedua Pemasukan dari Luar Negeri Pasal 6 (1) Pemasukan telur ulat sutera dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat berupa telur induk, serta telur hibrid (F1) komersial melalui proses karantina. 5
    • (2) Pemasukan telur ulat sutera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Usaha, dan Perorangan. (3) Permohonan izin pemasukan telur ulat sutera sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) untuk tujuan penelitian diajukan kepada Kepala Badan, sedangkan untuk tujuan komersial diajukan kepada Direktur Jenderal. (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan: a. sertifikat yang menerangkan asal-usul (certificate of origin); b. sertifikat kualitas (certificate of quality); c. sertifikat kesehatan (certificate of health) dari pemerintah negara asal, dan d. sertifikat uji adaptasi yang diterbitkan oleh Badan Litbang atau Lembaga Penelitian. (5) Permohonan izin untuk mendatangkan telur ulat sutera harus mencantumkan tujuan penggunaan, jenis, kuantitas, kualitas, dan negara asal. (6) Pemohon izin pemasukan telur ulat sutera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan kelengkapan administrasi yang terdiri dari : a. Copy KTP untuk perorangan atau akte pendirian Badan usaha beserta perubahannya; b. Bergerak dibidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan; c. Surat izin usaha dari yang berwenang (SIUP); d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku; e. Domisili perusahaan. (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan menerbitkan izin pemasukan telur ulat sutera untuk tujuan penelitian sedangkan untuk tujuan komersial diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (8) Pemegang izin pemasukan telur ulat sutera untuk tujuan penelitian wajib memberikan laporan setiap kali melakukan pemasukan telur ulat sutera kepada Kepala Badan sedangkan untuk tujuan komersial kepada Direktur Jenderal. BAB III PEMULIAAN Pasal 7 (1) Pemuliaan ulat sutera dimaksudkan mempertahankan galur murni dan menghasilkan hibrid baru yang lebih baik untuk meningkatkan produksi dan kualitas kokon. (2) Penyelenggaraan pemuliaan induk ulat sutera harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pemuliaan. (3) Penyelenggara pemuliaan ulat sutera diselenggarakan oleh Pemerintah, dan lembaga penelitian yang memenuhi persyaratan dan sudah mendapat ijin dari Kepala Badan. 6
    • (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: a. memiliki tenaga ahli breeder bersertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian; b. mempunyai laboratorium dan peralatan pemuliaan ulat sutera; dan c. mempunyai kebun murbei. (5) Hasil pemuliaan ulat sutera hibrid (F1) baru harus melalui uji adaptasi. BAB IV PELEPASAN TELUR ULAT SUTERA Pasal 8 (1) Telur F1 hasil pemuliaan dan F1 hasil pemasukan dari luar negeri harus dilakukan pelepasan oleh Menteri. (2) Telur F1 yang akan dilepas harus memenuhi persyaratan bermutu baik, dan adaptif terhadap lingkungan setempat. (3) Telur F1 hasil pemuliaan yang telah dilepas oleh Menteri sebelum diedarkan untuk menjadi telur F1 komersial wajib disertifikasi. (4) Pelepasan telur F1 komersial dilakukan atas permohonan Pemerintah dan Lembaga Penelitian yang melakukan pemuliaan. (5) Tata cara pelepasan telur F1 dilaksanakan sebagai berikut : a. Pelaku pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan; b. Menteri membentuk tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur Badan dan Direktorat Jenderal. c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri; d. Berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pelepasan telur F1; e. Dalam hal Menteri menyetujui maka Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pelepasan telur F1; f. Dalam hal Menteri menolak maka Menteri memberitahukan kepada pemohon. BAB V SERTIFIKASI Pasal 9 (1) Sertifikasi telur ulat sutera sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) bertujuan : 7
    • a. menjamin kualitas telur ulat sutera bebas pebrine; b. meningkatkan penggunaan telur ulat sutera yang berkualitas; c. memberikan pengakuan kebenaran terhadap sumber telur ulat sutera, mutu telur ulat sutera, dan kesehatan telur ulat sutera. (2) Sertifikasi dilakukan oleh Balai atau Lembaga sertifikasi yang sudah mendapat izin atau terakreditasi untuk melakukan Test Pebrine. (3) Sertifikasi wajib dilakukan terhadap setiap telur F1 yang akan diedarkan dan diketahui asal-usulnya. (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan pemberian label telur F1 oleh pengada apabila akan diedarkan. (5) Telur ulat sutera yang tidak memiliki dokumen asal-usul, tidak dapat dilakukan sertifikasi dan harus dimusnahkan. BAB VI PEREDARAN TELUR ULAT SUTERA Bagian Kesatu Pengedaran Telur Ulat Sutera Pasal 10 (1) Permohonan menjadi pengedar telur ulat sutera F1 terdaftar diajukan oleh Badan Usaha atau perorangan yang bergerak di bidang persuteraan alam kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai yang dilampiri dokumen administrasi dan dokumen teknis. (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kepemilikan tempat penyimpanan dan pengamanan telur ulat sutera. b. Kepemilikan tempat – tempat penyimpanan dan peralatan kemasan telur ulat sutera dijamin bebas Pebrin. c. Memiliki tenaga yang kompeten menangani ulat sutera. d. Copy KTP untuk perorangan atau akte pendirian Badan Usaha beserta perubahannya; e. Bergerak dibidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan; f. Surat Izin Usaha dari yang berwenang (SIUP); g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku; h. Domisili perusahaan atau perorangan. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan izin sebagai pengedar telur ulat sutera F1 terdaftar dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Provinsi dan Balai. (4) Pengedar telur ulat sutera F1 wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepala Balai. 8
    • Bagian Kedua Pengeluaran Telur Ulat Sutera Pasal 11 (1) Telur ulat sutera yang dapat dikeluarkan dari Wilayah RI adalah : a. Telur ulat sutera bermutu yang berasal dari jenis ulat yang telah berkembang di Indonesia; b. Tidak termasuk jenis langka atau hampir punah serta dilindungi oleh perundang-undangan. (2) Pengeluaran telur ulat sutera ke luar wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Usaha dan Perorangan. (3) Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan izin dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas, dan negara tujuan kepada : a. Direktur Jenderal dalam hal izin pengeluaran untuk pengembangan usaha persuteraan alam; b. Kepala Badan dalam hal izin pengeluaran untuk penelitian, dan pemberian/souvenir; (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan : a. Sertifikat asal-usul (certificate of origin) : 1) Sertifikat asal-usul F1 dikeluarkan oleh Kepala Balai; 2) Sertifikat asal-usul telur induk dikeluarkan oleh Kepala Badan. b. Sertifikat kualitas (certificate of quality) dari Direktur Jenderal, dilengkapi dengan rekomendasi hasil sertifikasi dari Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi, dan; c. Sertifikat kesehatan (certificate of Health) dari Badan Karantina Pertanian. (5) Izin pengeluaran telur ulat sutera diberikan untuk setiap kali pengeluaran telur ulat sutera. (6) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Badan. BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. 9
    • Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 13 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi pemberian : a. Bimbingan; b. Pelatihan; c. Arahan; d. Supervisi. Pasal 14 (1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a diberikan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, kepada penyelenggara pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. Bimbingan diberikan dalam bentuk bimbingan teknis dan administrasi. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia penyelenggara pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. (3) Arahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c diberikan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, kepada penyelenggara pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. Arahan meliputi kegiatan penyusunan rencana, program, pengadaan ,dan peredaran telur ulat sutera. (4) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, terhadap kegiatan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 15 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara berjenjang untuk kegiatan sebagai berikut : a. Menteri dapat melarang pengadaan dan peredaran telur ulat sutera yang merugikan masyarakat dan merugikan budidaya persuteraan alam; b. Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas pengadaan, peredaran, sertifikasi dan tata usaha telur ulat sutera; c. Kepala Badan melakukan pengawasan atas penelitian konservasi sumber daya genetik dan pemuliaan jenis ulat sutera; 10
    • d. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera di wilayahnya. Bagian Ketiga Pengendalian Pasal 16 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi kegiatan : a. Monitoring; b. Evaluasi; dan /atau c. Tindak lanjut. Pasal 17 (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannnya untuk memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannnya untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. (3) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannnya sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera. BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI Pasal 18 (1) Pengada dan pengedar telur ulat sutera yang berasal dari pengadaan dalam negeri berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai. (2) Pengada dan pengedar telur ulat sutera yang berasal dari pemasukan luar negeri berkewajiban menyampaikan laporan setiap kali mendatangkan telur ulat sutera kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tujuan dan Kepala Balai. 11
    • (3) Pengada dan pengedar telur ulat sutera wajib menjaga mutu telur yang diproduksi dan diedarkan. (4) Pengada dan pengedar telur ulat sutera wajib memusnahkan telur ulat sutera yang rusak. Pasal 19 (1) Penetapan sebagai pengada dan pengedar telur ulat sutera terdaftar dapat dicabut sewaktu-waktu apabila : a. Pengada dan pengedar telur ulat sutera terdaftar, tidak dapat memenuhi kewajibannya dan melanggar peraturan perundangan. b. Pengada telur ulat sutera yang berasal dari pemasukan luar negeri tidak dapat memenuhi kewajibannya dan melanggar peraturan perundangan. c. Pengedar telur ulat sutera untuk tujuan pengeluaran ke luar negeri tidak dapat memenuhi kewajibannya dan melanggar peraturan perundangan. (2) Pencabutan izin sebagai pengada telur ulat sutera sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas rekomendasi Kepala Balai. (3) Pencabutan izin sebagai pengedar telur ulat sutera sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (4) Pencabutan izin sebagai pengada dan pengedar telur ulat sutera sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi dari Kepala dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) Bagi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pengada atau pengedar telur ulat sutera sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, keberadaannya masih tetap diakui sampai untuk jangka waktu satu tahun sejak ditetapkan Peraturan ini. (2) Setelah jangka waktu satu tahun perusahaan harus mengajukan izin sebagai pengada atau pengedar telur Ulat sutera sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan. 12
    • BAB X PENUTUP Pasal 21 (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2007 Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd Suparno,SH. H. M.S. KABAN NIP. 080068472 Salinan Peraturan ini, disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia; 2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia; 3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia; 4. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; 6. Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia; 7. Kepala Badan Karantina Pertanian; 8. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia; 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kehutanan Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia. 13