Your SlideShare is downloading. ×
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

1,629
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,629
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACAKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2011
  • 2. KATA PENGANTAR Prof. Armida Salsiah Alisjahbana MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS Pengendalian Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusiapada saat ini dan akan datang. Berbagai kejadian alam telah menunjukkan bahwa perubahan suhu,kenaikan permukaan air laut, curah hujan, dan iklim ekstrim telah mengakibatkan berbagai dampakburuk terhadap kehidupan termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkanperhatian yang serius dalam menghadapi dampak perubaan iklim tersebut dengan memberikankomitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiridan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjutkonkrit dari komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi NasionalPenurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 61Tahun 2011. RAN-GRK telah menjabarkan komitmen penurunan emisi GRK ke dalam: (i) Alokasi target penurunan emisi ke dalam 5 (lima) bidang utama yaitu Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri, dan Pengelolaan Limbah (ii) Program Pemerintah untuk memfasilitasi terjadinya penurunan emisi GRK secara nasional, baik di pusat maupun di daerah Dengan demikian, RAN-GRK merupakan pedoman nasional untuk penurunan emisi yang akandilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kotaberperan sangat penting dalam penurunan emisi GRK di daerah. Hal ini ditegaskan melalui PeraturanPresiden No. 61 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Gubernur harus menyusun Rencana AksiDaerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam rangka menurunkan emisi GRK dimasing-masing wilayah provinsi. Untuk membantu penyusunan RAD-GRK tersebut, maka disusunlah Buku Pedoman ini, yangmenjelaskan secara ringkas tentang substansi dan sistemastika RAD-GRK, proses dan prosedurpenyusunannya, dan cara mengorganisasikan kegiatan dan kelembagaan yang diperlukan,serta contoh-contoh penerapan dalam bentuk tabel-tabel sederhana agar mudah dipahami dandilaksanakan. Buku Pedoman Penyusunan RAD-GRK ini disusun melalui serangkaian diskusi dengan berbagaipihak seperti para ahli dari berbagai perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan terutama dengan perwakilan daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasihkepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Buku Pedoman ini. Mari kita gunakan BukuPedoman ini untuk menyusun RAD-GRK agar komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRKdapat dilakukan dalam langkah nyata, sehingga menuju pembangunan nasional yang rendah karbondan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi GRK secara global. Jakarta, Desember 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Armida S. Alisjahbana
  • 3. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 3 DAFTAR ISI Kata Pengantar 10 Daftar Isi 3 Daftar Tabel 4 Daftar Gambar 4 Daftar Istilah 5 BAB I. PENDAHULUANI 1.1. Latar Belakang 7 1.2. Tujuan 7 1.3. Ruang Lingkup 7 1.4. Landasan Hukum 7II BAB II. SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD-GRK 2.1. Substansi RAD-GRK 8 2.2. Struktur RAD-GRK 9 BAB III. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK 11III 3.2. Tahap Persiapan 12 3.3. Tahap Pengumpulan Data 13 3.4. Tahap Penghitungan 15 3.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi 18 3.6. Tahap Penetapan 20 BAB IV. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRKIV 4.1. Pengorganisasian 22 4.2. Uraian Tugas 23 4.3. Mekanisme Kerja 24 4.4. Jadwal Penyusunan RAD-GRK 24V BAB V. PENUTUP
  • 4. 4 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA LAMPIRANLampiran 1. Contoh Format Identifikasi Awal Sumber Emisi GRK 27Lampiran 2. Contoh Format Pengumpulan Data Kebijakan dan Rencana Pembangunan 28Lampiran 3. Contoh Format Matrik RAD-GRK 31Lampiran 4. Contoh Format Matrik Skala Prioritas Aksi Mitigasi 33Lampiran 5. Contoh Format Pendataan Kelembagaan Publik 34Lampiran 6. Contoh Format Pendataan Kelembagaan dan Kegiatan Masyarakat/Pelaku Usaha 35Lampiran 7. Contoh Format Pemetaan Peran Kelembagaan Daerah 36Lampiran 8. Contoh Data-Data yang Relevan dengan Perubahan Iklim 37Lampiran 9. Alur Hubungan RAN-GRK, RAD-GRK, dan Pedoman 38 DAFTAR TABELTabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD-GRK 9Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD-GRK 22Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD-GRK 24 DAFTAR GAMBARGambar 2.1. Substansi Inti RAD-GRK 8Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD-GRK 11Gambar 3.2. Tahap Persiapan 12Gambar 3.3. Tahap Pengumpulan Data 13Gambar 3.4. Tahap Penghitungan 15Gambar 3.5. Contoh Baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan 16Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan Mitigasi 17Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi 18Gambar 3.8. Proses PenentuanSkala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi 19Gambar 3.9. Tahap Penetapan 21Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD-GRK 23
  • 5. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 5 DAFTAR ISTILAHAPBD : Anggaran Pendapatan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan Belanja NegaraBAU : Business As UsualBaseline : Garis DasarBase year : Tahun dasar yang digunakan untuk menyusun Baseline (2010)Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup DaerahBPS : Biro Pusat StatistikEmisi (netto) : Tingkat emisi GRK dikurangi tingkat serapan GRKGRK : Gas Rumah KacaICCSR : Indonesia Climate Change Sektoral RoadmapKAK : Kerangka Acuan KerjaKLH : Kementrian Lingkungan HidupK/L : Kementrian/LembagaKemendagri : Kementrian Dalam NegeriMRV : Measurement Reporting VerificationNAMAs : Nationally Appropriate Mitigation ActionsOPD : Organisasi Perangkat DaerahPerPres : Peraturan PresidenPenurunan Emisi GRK : Tingkat emisi (netto) Baseline dikurangi tingkat emisi aksi mitigasiRAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah KacaRAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah KacaREDD+ : Reducing Emissions from Deforestations and Forest DegradationRenstra K/L : Rencana StrategisKementerian/LembagaRenja K/L : Rencana Kerja Kementerian/LembagaRKP : Rencana Kerja PembangunanRKPD : Rencana Kerja Pembangunan DaerahRPJP Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRPJP Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRTRWP/K : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-KotaRenja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat DaerahRenstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat DaerahTPA : Tempat Pembuangan AkhirUNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change
  • 6. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 7 BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang RAD-GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK dalam kurun waktu tertentu. Dasar hukum utama bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen ini adalah Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN-GRK yang menjabarkan target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2020 dapat dicapai dengan kontribusi dari pemerintah daerah. Dalam menyusun RAD-GRK, harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota (RTRWP/K) yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan dokumen-dokumen rencana strategis daerah seperti: Renstra SKPD, RPJMD, RKPD dan APBD. RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintregasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah menggunakan judul program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan RKP/RKPD. Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. RAD-GRK dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.1.2. Tujuan Pedoman Penyusunan RAD-GRK bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun RAD-GRK, agar terjamin konsistensi secara nasional dalam upaya mengurangi emisi GRK.1.3. Ruang Lingkup Pedoman penyusunan RAD-GRK meliputi : a) Substansi dan Struktur RAD-GRK b) Proses dan Prosedur Penyusunan RAD-GRK c) Pengorganisasian berbagai kegiatan dan lembaga yang terkait dengan penyusunan RAD-GRK, termasuk jadwal penyusunan1.4. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RAD-GRK antara lain adalah: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change. b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. f) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. g) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunanan Emisi Gas Rumah Kaca.
  • 7. 8 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BAB II SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD-GRKBab ini secara ringkas menjelaskan tentang substansi inti yang terkandung di dalam RAD-GRK, dan struktur(sistematika) penulisan dokumen RAD-GRK.2.1. Substansi RAD-GRK Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen1 , yaitu: 1. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah. 2. Baseline BAU emisi GRK Baseline BAU atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020). 3. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung. a) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/sub- bidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru). b) Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/ kelompok aksi mitigasi yang diusulkan. c) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan. d) Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi. 4. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih. 5. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi, pengukuran dan pemantauan program/ kegiatan RAD-GRK di daerah. 3. Usulan Rencana Aksi Mitigasi 4. Skala 2. Baseline Prioritas Emisi GRK Usulan Aksi Mitigasi 1. Sumber , Potensi dan RAD-GRK 5. Kelembagaan Karakteristik dan Pendanaan Emisi GRK Gambar 2.1. Substansi Inti RAD-GRK1Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub-Bab 3.1.
  • 8. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 92.2. Struktur RAD-GRK RAD-GRK terdiri dari 7 (tujuh) bab yang berisi elemen-elemen substansi inti RAD-GRK seperti yang telah dijelaskan di Bab 2.1 . Penjelasan secara rinci dari setiap Bab disampaikan pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD-GRK BAB RAD- REFERENSI SUBSTANSI DESKRIPSI GRK DAN ALAT BANTU I. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, • PerPres 61/2011 1.1. Latar Belakang tujuan dari penyusunan RAD-GRK, • PerPres 71/2011 1.2. Tujuan keluaran yang diharapkan, dasar 1.3. Keluaran hukum yang terkait dengan perubahan 1.4. Dasar Hukum iklim sebagai mandat bagi Pemerintah 1.5. Kerangka waktu Penyusunan Provinsi untuk menyusun RAD-GRK, serta kerangka waktu penyusunannya. II. PROFIL DAERAH DAN Bab ini menjelaskan profil dan • RPJPD PERMASALAHAN EMISI GRK karakteristik umum daerah, kebijakan • RTRWP/K 2.1. Profil dan Karakteristik Daerah dan rencana strategis, program • RPJMD 2.2. Program prioritas daerah prioritas daerah, sumber emisi/potensi • Renstra SKPD 2.3. Permasalahan Emisi GRK serapan GRK yang terdapat di wilayah • Lampiran 1 provinsi, berikut dengan permasalahan • Lampiran 2 yang dihadapi. III. PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG Bab ini menjelaskan secara ringkas • Pedoman Pelaksanaan LINGKUP pembagian urusan baik sektoral Rencana Aksi Penurunan 3.1. Pembagian Urusan maupun wilayah administratif sebagai Emisi GRK (sub-bab 7.6) 3.2. Ruang Lingkup Daerah bahan masukan untuk menentukan • Lampiran 1 ruang lingkup daerah. Penentuan • Lampiran 2 ruang lingkup ini juga didasarkan pada hasil analisis Bab 2. Dalam Bab ini Pemerintah Provinsi menetapkan bidang/sub-bidang dan kegiatan , serta wilayah administratif yang memiliki sumber emisi GRK dan berpotensi menurunkan emisi GRK. IV. ANALISIS EMISI GRK Bab ini menjelaskan tentang baseline • Petunjuk Teknis K/L 4.1 Penyusunan baseline emisi emisi GRK, usulan penurunan emisi • Lampiran 3 GRK GRK dan perkiraan penurunan emisi • Lampiran 4 4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan sebagai hasil dari mitigasi. Berdasarkan Perkiraan Penurunan pertimbangan tingkat penurunan Emisi emisi GRK dan biaya yang diperlukan, 4.3 Skala Prioritas serta kriteria lain yang disepakati bersama, dilakukan penyusunan skala prioritas . Analisis ini didasarkan pada metodologi sektoral yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait (Pokja) di tingkat nasional (dan juga mengacu pada metodologi internasional), serta Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK yang akan ditetapkan oleh KLH (yang mengacu kepada IPCC Guideline). Dengan menggunakan hasil analisis ini, Pemerintah Provinsi menetapkan target jumlah penurunan emisi GRK daerah (per bidang atau gabungan) yang berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.
  • 9. 10 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACABAB RAD- REFERENSI SUBSTANSI DESKRIPSI GRK DAN ALAT BANTU V. STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK Bab ini menjelaskan strategi • Lampiran 5 5.1 Pemetaan Kelembagaan dan pelaksanaan aksi mitigasi terpilih, • Lampiran 6 Pembagian Peran meliputi: lembaga pelaksana, sumber • Lampiran 7 5.2 Identifikasi sumber pendanaan, dan jadwal pelaksanaan. pendanaan 5.3 Penyusunan jadwal implementasi VI. MONITORING DAN EVALUASI Pada Bab ini Pemerintah Provinsi membuat rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi-aksi mitigasi yang terdapat di dalam RAD-GRK dan melaporkan melalui Bappeda hasil pemantauan tersebut kepada lembaga- lembaga terkait baik ditingkat provinsi maupun pusat . VII. PENUTUP Bab ini merupakan kesimpulan, saran dan kaidah-kaidah pelaksanaan RAD- GRKLampiran Matrik RAD-GRK Matrik ini berisi tentang daftar aksi-aksi • Petunjuk Teknis K/L mitigasi daerah per bidang, perkiraan • Lampiran 3 jumlah penurunan emisi GRK, perkiraan biaya dan sumber biaya, jad- wal waktu implementasi, dan penang- gung jawab/pelaksana kegiatan.
  • 10. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 11 BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRKBab III ini menjelaskan secara runtun tentang proses penyusunan RAD-GRK dan beberapa prinsip pentingserta tahapan yang diperlukan agar dokumen RAD-GRK dapat disusun oleh Tim Penyusun Provinsi.3.1. Prinsip-prinsip penyusunan RAD-GRK Dalam upaya penyusunan RAD-GRK, Pemerintah Provinsi harus mengacu kepada beberapa prinsip yang sejalan dengan prinsip penyusunan RAN-GRK yaitu: a) RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Daerah dan berdasarkan pada kebijakan serta rencana strategis daerah. b) RAD-GRK tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat. c) RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan. d) RAD-GRK merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK. e) RAD-GRK merupakan rencana pembangunan daerah dengan pendekatan baru yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK. f) Penyusunan RAD-GRK harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD-GRK, meningkatkan kepemilikan (ownership), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (participation). g) Pelaksanaan kegiatan dalam RAD-GRK harus mengikuti sistem pemantauan, penilaian dan pelaporan yang berlandaskan pada peraturan pemerintah yang berlaku2 dan bersifat dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi. Selanjutnya, tahapan proses penyusunan RAD terdiri dari: (1) Tahap Persiapan; (2) Tahap Pengumpulan Data; (3) Tahap Penghitungan ; (4) Tahap Perumusan Rencana Aksi; dan (5) Tahap Penetapan. Setiap tahap memiliki berbagai kegiatan penting yang saling terkait satu sama lain. Keseluruhan tahapan ini diperlukan untuk melengkapi dan menghasilkan dokumen kerja (buku) RAD-GRK seperti yang telah dibahas di dalam Bab II. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan ke-5 tahapan ini adalah 9 sampai dengan 12 bulan yang sejalan dengan amanat PerPres 61/2011 pasal 6 ayat 2. Gambar 3.1 di bawah ini merinci setiap tahapan tersebut disertai dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan. TAHAP PERSIAPAN TAHAP TAHAP PERUMUSAN TAHAP PENGUMPULAN DATA TAHAP PENGHITUNGAN RENCANA AKSI PENETAPAN 12. Konsolidasi 1. PersiapanAwal 5. Data dan 9. Penghitungan 16. Draft Naskah Hasil Pokja a. Pembentukan Tim Informasi Umum Emisi Baseline Peraturan a. Sidang Pleno Tim b. Sidang Pleno Tim Gubernur b. Konsultasi Publik 6. Data dan 13. Penetapan 17. Penetapan 2. Identifikasi Awal Informasi Teknis 10. Usulan Aksi Skala Prioritas Peraturan Mitigasi Gubernur 14. Penentuan 7. Pendataan Tentang Target Reduksi 3. Persiapan Teknis Kelembagaan Publik RAD-GRK Emisi GRK 8. Pendataan 11. Pemetaan 15. Formulasi Kelembagaan Kelembagaan Strategi 4. Konsultasi Publik 18. Sosialisasi Masyarakat dan Daerah Implementasi Pelaku Usaha RAD-GRK RAD-GRK 1-2 Bulan 2-3 Bulan 2-3 Bulan 2-3 Bulan 1 Bulan Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD-GRK2 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  • 11. 12 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA3.2. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan tahap awal dan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan RAD- GRK, karena pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis antara lain seperti yang tertera pada Gambar 3.2. berikut ini. 3. Persiapan Teknis 2. Identifikasi Awal • Penyimpulan Data • Identifikasi pemahaman Awal 1. Persiapan Awal tim • Identifikasi Metodologi a. Pembentukan Tim • Identifikasi kebutuhan • Penyiapan Perangkat 4. Konsultasi Publik b. Sidang pleno Tim tim Survey • Identifikasi kegiatan • Penyusunan jadwal penghasil emisi GRK kerja 1-2 Bulan Gambar 3.2. Tahap Persiapan 1) Persiapan Awal a. Pembentukan Tim Penyusun RAD-GRK Provinsi Tim Penyusun terdiri dari Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja). Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kedua Tim pada tahap awal dapat dilihat di Bab 4.1.4. tentang pengorganisasian penyusunan RAD-GRK. b. Penyelenggaraan Sidang Pleno Awal Sidang pleno atau rapat kerja pertama oleh tim penyusun untuk membahas persiapan- persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pokja untuk penyusunan dokumen RAD-GRK. Sidang/rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi dan Pokja. 2) Identifikasi Awal Pada tahap kajian awal ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Tim Penyusun RAD-GRK), yaitu: a. Identifikasi pemahaman terhadap perubahan iklim secara umum dan kaitannya dengan upaya- upaya penurunan emisi GRK. b. Persiapan pembentukan tim dalam penyusunan RAD-GRK. c. Identifikasi kegiatan penghasil/penyerap emisi GRK. Contoh format identifikasi awal sumber emisi GRK untuk beberapa bidang/sub-bidang terkait dapat dilihat di Lampiran 1. 3) Persiapan Teknis Persiapan teknis oleh Pokja yang didasarkan pada hasil Identifikasi Awal (butir 2 di atas) diperlukan untuk merumuskan rencana kerja yang lebih rinci dalam proses penyusunan RAD-GRK. Hal-hal yang tercakup ke dalam persiapan teknis adalah sebagai berikut: 1. Penyimpulan data awal dari hasil proses indentifikasi awal mengenai sumber-sumber emisi GRK, dari hasil Inventarisasi GRK (jika tersedia), dan dari data/informasi umum tentang profil dan potensi fisik daerah. Kesimpulan awal ini menggambarkan tentang pengenalan potensi fisik bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK, cakupan wilayah emisi GRK, dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian emisi GRK3. Informasi ini digunakan untuk menulis Bab II dokumen RAD-GRK.3 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 7.7
  • 12. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 13 2. Identifikasi metodologi, yakni metodologi penhitungan emisi untuk setiap bidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang akan digunakan untuk pembuatan baseline, Skenario Aksi Mitigasi, penghitungan penurunan emisi dan biayanya4 . Sebagai referensi dapat mengacu ke Pedoman Teknis per bidang yang akan ditetapkan oleh Pokja Nasional atau yang sudah tersedia dii K/L terkait, dan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK yang akan ditetapkan oleh KLH5 . 3. Persiapan perangkat survey, yakni pembuatan dan penggandaan alat-alat (instrumen) pengumpulan data primer untuk beberapa bidang dan kegiatan tertentu (bila diperlukan) yang akan digunakan untuk penyusunan RAD-GRK. Beberapa contoh jenis perangkat antara lain terdiri dari lembar observasi, kuesioner, pedoman wawancara. Apabila survey untuk jangka pendek tidak dapat dilakukan dapat menggunakan data yang saat ini tersedia sebagai “proxy”. Sementara survey dapat diposisikan untuk penyempurnaan selanjutnya. 4. Penyusunan rencana kerja, yakni penyusunan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pokja RAD-GRK sampai dengan terumuskannya usulan kegiatan mitigasi daerah (tersusunnya dokumen RAD-GRK). Rincian kegiatan dapat berbeda dari satu provinsi dengan provinsi lainnya, selama memenuhi tahapan-tahapan yang ada. Sebagai acuan lihat Tabel 4.2 di Bab IV. 4) Konsultasi Publik Konsultasi publik mengenai adanya kegiatan penyusunan RAD-GRK, melalui cara pemberitaan yang lazim dilakukan oleh suatu provinsi. Konsultasi yang dilakukan secara langsung setidaknya melibatkan unsur-unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/sejenis, Asosiasi Profesi dan pelaku usaha/swasta. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan RAD-GRK, serta untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sekaligus untuk membuka komunikasi awal bagi pengumpulan data.3.3. Tahap Pengumpulan Data Tahap pengumpulan data setidaknya dilakukan dalam jangka waktu 2-3 bulan, tergantung dari kondisi, ketersediaan data, maupun jenis metode yang digunakan. 5. Data dan Informasi Umum 7. Pendataan Kelembagaan Publik • Profil dan gambaran umum provinsi (SDM, Sosial, • Lembaga dan kegiatan publik yang menghasilkan Ekonomi, Fisik, Lingkungan) emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi • Kebijakan dan program pembangunan tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK • Kebijakan dan program pembangunan bukan tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK 6. Data dan Informasi Teknis 8. Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku • Identifikasi bidang dan kegiatan sumber emisi Usaha GRK • Lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta • Hasil Inventarisasi Emisi GRK (jika ada) yang menghasilkan emisi GRK dan terkait • Data dan asumsi per bidang untuk menyusun dengan upaya mitigasi BAU Baseline, skenario mitigasi, biaya mitigasi, dst 1 Bulan Gambar 3.3 Tahap Pengumpulan Data4 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 4.25 Peraturan Presiden No. 71/2011
  • 13. 14 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Kebutuhan data dan informasi yang harus dikumpulkan setidaknya harus meliputi: 1) Data dan Informasi Umum Data dan informasi umum adalah gambaran umum daerah beserta dengan kebijakan dan rencana strategis daerah dan tata ruang provinsi yang akan digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Bab II dan Bab III RAD-GRK. Data yang dibutuhkan antara lain: a. Profil atau gambaran umum wilayah perencanaan, dalam hal ini wilayah provinsi, contohnya sumber daya manusia, ekonomi, fisik, dan lingkungan. b. Kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan kegiatan/sumber penghasil emisi GRK di daerah. Pada tahap ini, Pemerintah Provinsi (melalui Pokja) harus dapat mengindikasikan kegiatan perencanaan tata ruang yang terkait dengan kegiatan penyumbang emisi GRK yang kemungkinan dapat diintervensi. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi juga mengindikasikan substansi kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan penghasil emisi, serta peluangnya dengan usaha penurunan emisi GRK. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebijakan dan rencana pembangunan strategis Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penghasil emisi/serapan GRK dan berpeluang untuk dapat menurunkan emisi GRK dapat dilihat pada Lampiran 2. Data dan informasi umum ini juga diperlukan oleh Pokja untuk membuat identifikasi awal tentang bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK dan yang berpeluang untuk dapat menurunkan emisi GRK. Disamping itu, data dan informasi ini diperlukan juga sebagai masukan untuk membuat usulan-usulan kegiatan dalam rencana aksi daerah. 2) Data dan Informasi Teknis Data dan informasi teknis adalah data, informasi , dan asumsi per bidang yang dibutuhkan untuk menyusun baseline, usulan-usulan aksi/kegiatan penurunan emisi GRK dan perhitungan biaya mitigasi. Jenis data dan informasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda sesuai dengan bidang dan kegiatan yang mengasilkan emisi GRK. Data dan informasi ini diperlukan sebagai masukan untuk menyusun Bab IV. dari dokumen RAD-GRK. Sebagai acuan dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK , serta di Pedoman Teknis yang akan dikeluarkan oleh Pokja K/L terkait. 3) Pendataan Kelembagaan Publik Pokja RAD-GRK perlu mendata kelembagaan publik (yaitu lembaga dan peraturan Pemda) yang terkait dengan upaya-upaya penurunan emisi GRK di wilayah administratif provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi ini didapat dengan cara mendata: 1) Lembaga pemerintah yang terkait dengan penurunan emisi, fungsi dan tugas pokoknya (Dinas/Badan/ Kantor), 2) Program kerja lembaga, 3) Peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, dan penghematan energi. Selanjutnya data dan informasi ini dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah memiliki keterkaitan dan peluang untuk digolongkan sebagai lembaga/ peraturan/program yang dapat menurunkan emisi GRK, sebelum dimasukan ke dalam bab V dokumen RAD-GRK (Lampiran 5 sebagai contoh). 4) Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Untuk memperluas kerjasama dengan para pihak, Pemerintah Provinsi melalui Pokja perlu mengenali lembaga dan kegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi) ataupun negatif (tidak memiliki peluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK). Untuk itu, perlu dilakukan pendataan kegiatan-kegiatan yang ada (telah/sedang) dilakukan oleh para pihak
  • 14. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 15 tersebut. Data dan informasi untuk melakukan kajian ini diperoleh dari Lembaga Masyarakat dan pelaku usaha secara langsung (melalui pertemuan-pertemuan) atau secara tidak langsung dari laporan yang telah dipublikasikan (melalui media cetak atau elektronik, serta website). Contoh format yang dapat digunakan untuk mendata lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta dapat dilihat di Lampiran 6. Informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk melengkapi Bab V dokumen RAD-GRK.3.4. Tahap Penghitungan Pokja masing-masing bidang melakukan penghitungan emisi GRK dengan menggunakan data dan informasi umum dan teknis (per bidang) yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dapat menyusun baseline dan skenario mitigasi, usulan penurunan emisi GRK, dan biaya serta jangka waktu pelaksanaanya. Tahap penghitungan ini dilakukan untuk setiap bidang dan kegiatan yang telah dipilih melalui proses identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK, yang hasilnya akan menjadi masukan utama untuk penulisan Bab IV dan Bab V dari dokumen RAD-GRK. Pada tahap ini, penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) – 3 (tiga) bulan. 9. Penghitungan emisi BAU Baseline 11. Pemetaan Kelembagaan Daerah • Penyusunan BAU Baseline • Peran sebagai penghasil emisi • Penyusunan Skenario Mitigasi • Peran sebagai pelaku mitigasi emisi 10. Usulan Aksi Mitigasi • Aksi yang terdapat di dalam RAN-GRK • Aksi yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Daerah • Aksi Daerah yang baru Penghitungan : • Jumlah emisi GRK yang dihasilkan / diturunkan dari setiap aksi mitigasi • Perkiraan biaya setiap aksi mitigasi • Perkiraan jangka waktu implementasi 2-3 Bulan Gambar 3.4. Tahap Penghitungan Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu: 1) Penghitungan emisi baseline Penghitungan emisi baseline bertujuan untuk menghitung tingkat emisi GRK sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa depan (lihat gambar 3.5). Penghitungan ini dilakukan untuk beberapa bidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang telah dipilih oleh pemerintah daerah melalui identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK daerah. Secara teknis, penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung tingkat (jumlah) emisi yang dihasilkan dari suatu bidang /kegiatan berdasarkan pada: 1) Data historis (hasil inventarisasi emisi GRK) dan 2) Data/informasi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan/teknologi mitigasi perubahan iklim. Meskipun tahun dasar adalah tahun 2010 dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2020, akan tetapi data historis sebelumnya misalnya data sejak tahun 2005 dapat digunakan sebagai referensi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa: “ baseline = proyeksi emisi GRK (data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi)”
  • 15. 16 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Emisi GRK setiap Skenario di Pedesaan 45,000 40,000 35,000 30,000 Buang dimana saja (BAU) Reduksi sumber 25,000 3R+ Pengomposan 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2010 2015 2020 2025 2030 Gambar 3.5. Contoh baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan Sejalan dengan penyusunan baseline adalah penyusunan tingkat emisi GRK dengan skenario mitigasi, yaitu menghitung jumlah emisi/serapan GRK yang akan dihasilkan dari suatu bidang/kegiatan pada suatu kurun waktu yang panjang (misal 2010-2020) berdasarkan: 1) Data historis (hasil inventarisasi GRK); dan 2) Data proyeksi emisi/serapan GRK dengan asumsi data/informasi masa depan yang sudah mengikutsertakan/setelah penerapan kebijakan/teknologi penurunan emisi GRK. Informasi mengenai metodologi penghitungan emisi GRK dengan baseline dan skenario mitigasi, serta data/ informasi yang diperlukan untuk beberapa bidang terkait dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK . 2) Usulan Aksi Mitigasi Pada bagian ini, Pokja masing-masing bidang mulai dapat memilah dan memilih beberapa kegiatan mitigasi yang akan diusulkan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Pada dasarnya penetapan usulan aksi mitigasi ini menggabungkan usulan-usulan kegiatan yang sudah ada dan yang baru baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun dari masyarakat. Berikut adalah ilustrasi dari proses pengusulan tersebut:
  • 16. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 17 b) Kegiatan yang sudah ada di dalam Rencana Strategis Daerah a) Kegiatan yang tercantum di c) Usulan Kegiatan dalam RAN-GRK baru Dokumen RAD-GRK Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan MitigasiSecara terinci, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pokja per bidang dalam melakukanpenetapan usulan kegiatan penurunan emisi GRK sebagai mana yang diilustrasikan pada Gambar3.6. di atas.1. Mengidentifikasi aksi mitigasi yang terdapat pada Dokumen RAN-GRK. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, apabila terdapat kegiatan penurunan emisi GRK yang sudah tercantum yang dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada provinsi tersebut maka Pemda mendukung kegiatan yang tercantum dalam RAN-GRK dan dapat melaksanakan kegiatan yang sama dengan program/kegiatan dari pusat (menambah jumlah dan/atau volume untuk di wilayah provinsinya) dari kegiatan yang ada. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga terkait. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, Pemerintah Pusat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.2. Langkah berikutnya, mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada (existing actions) yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis daerah untuk beberapa sektor yang telah dipilih oleh Pemerintah Provinsi pada proses identifikasi awal. Apabila program/kegiatan tersebut diperkirakan memiliki peran menurunkan emisi GRK, maka program/kegiatan tersebut dapat dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK.3. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan dan diseleksi lebih lanjut.Contoh-contoh usulan aksi mitigasi untuk setiap bidang dapat dilihat di Pedoman PelaksanaanRencana Aksi Penurunan Emisi GRK.Selanjutnya , penghitungan perkiraan jumlah emisi yang dihasilkan (dalam satuan CO2 eq) dari setiapusulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dilakukan dengan menggunakan metodologipenghitungan reduksi emisi GRK yang akan ditetapkan dalam panduan teknis oleh K/L terkait.Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan perkiraaan biaya mitigasi yang diperlukan (dalamsatuan Rupiah) dari setiap usulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dengan menggunakanmetodologi penghitungan biaya mitigasi sektoral yang tersedia.
  • 17. 18 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Pokja juga harus memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap usulan kegiatan mitigasi dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap operasionalisasi. Semua informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV dan Lampiran dokumen RAD- GRK. Contoh-contoh format penghitungan tersebut di atas dapat dilihat di Lampiran 3 dan 4. 3) Pemetaan Kelembagaan Daerah Pemetaan kelembagaan (stakeholder mapping) dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dan sekaligus berperan sebagai pelaku penurunan emisi GRK di wilayah Provinsi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pokja dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu identifikasi kelembagaan publik, swasta dan masyarakat. Contoh format pemetaan kelembagaan daerah dapat dilihat di Lampiran 7. Informasi dari tabel ini digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Bab V dokumen RAD-GRK.3.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi melalui Tim Penyusun RAD-GRK dapat menetapkan dan memilih usulan-usulan mana yang akan diprioritaskan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Penetapan tersebut menggunakan beberapa kriteria yang merupakan gabungan antara aspek teknis dan non teknis, misalnya ekonomi, sosial, politis, dll. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kriteria umum yang dapat digunakan adalah: technically feasible (pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis), economically/ financially feasible (dimungkinkan secara ekonomis/pembiayaan), politically/socially viable (diterima secara politis dan sosial), serta administratively operable (dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang ada). Tahap perumusan rencana aksi setidaknya terdiri dari beberapa kegiatan dan berlangsung dalam jangka waktu 2-3 bulan. Prosesnya dapat dilihat dalam Gambar 3.7. 12. Konsolidasi Hasil Pokja 13. Skala Prioritas 14. Penentuan Target 15. Formulasi a. Sidang Pleno Tim Usulan Aksi Penurunan Emisi Strategi b. Konsultasi Publik Mitigasi GRK Implementasi RAD-GRK 2-3 bulan Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi 1) Konsolidasi hasil Pokja Tahap perumusan rencana aksi diawali dengan mengadakan Sidang pleno Tim yang ke-2 untuk mengkonsolidasikan hasil kerja dari setiap Pokja, dan menyusun daftar usulan kegiatan penurunan emisi setiap bidang berikut dengan hasil penghitungan penurunan emisi GRK, biaya mitigasi dan jangka waktu implementasi.
  • 18. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 192) Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi Tim Penyusun RAD-GRK dalam sidang pleno dapat melakukan penentuan skala prioritas dari berbagai usulan aksi mitigasi yang telah dihitung perkiraan jumlah penurunan emisi, biaya mitigasi, serta perkiraan waktu implementasinya (Sub Bab 3.4.2). Secara bersama-sama, Tim penyusun dapat memilih dan menyusun daftar prioritas kegiatan inti mitigasi sektoral yang beremisi rendah atau efektif menghasilkan penurunan emisi dan berbiaya lebih rendah (efisiensi biaya) untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Gambar 3.8. mengilustrasikan mengenai proses tersebut berdasarkan 2 (dua) kriteria utama yaitu: 1) Tingkat Kelayakan Biaya, dan 2) Tingkat Kelayakan Pelaksanaan. Untuk kriteria yang lebih rinci dapat dilihat di Lampiran 4 mengenai contoh format matrik penentuan skala prioritas aksi mitigasi. Usulan-usulan Aksi Mitigasi Tingkat Kelayakan Biaya Usulan-usulan Potensi Aksi Usulan-usulan Potensi Aksi • Karakteristik dan potensi daerah • Kebijakan/Perda • Kelembagaan /SDM • Pendanaan • Pengembangan Usulan-usulan Potensi Aksi Kapasitas Gambar 3.8. Proses Penetuan Skala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi3) Penentuan target penurunan emisi GRK Penentuan perkiraan target penurunan emisi GRK per bidang atau gabungan beberapa bidang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan hasil penghitungan emisi dari aksi-aksi mitigasi sektoral (Sub Bab 3.4.2). Secara spesifik, Pokja menghitung jumlah penurunan emisi GRK dari baseline untuk setiap kegiatan/aksi penurunan emisi GRK, kemudian menjumlahkan semua perkiraan penurunan emisinya (lihat Lampiran 3). Proses penentuan target ini harus dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam suatu pertemuan khusus (konsultasi publik), serta dikoordinasikan dengan K/L dan Sekretariat RAN-GRK di Bappenas/Kementerian PPN. Informasi yang dihasilkan (penentuan target) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV dokumen RAD-GRK.4) Formulasi strategi implementasi RAD-GRK Pokja dengan arahan dari Tim Pengarah merumuskan (menetapkan) kebijakan dan strategi umum yang diperlukan untuk melaksanakan RAD-GRK di daerah. Untuk itu diperlukan beberapa langkah berikut ini: 1. Pemetaan kelembagaan publik dan swasta yang akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penurunan emisi GRK daerah, menggunakan hasil pemetaan kelembagaan pada Sub Bab 3.4.3. (Lihat Lampiran 7)
  • 19. 20 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2. Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan baik yang berasal dari daerah (APBD), nasional(APBN), swasta serta bantuan hibah untuk membiayai kegiatan penurunan emisi yang tercantum dalam RAD-GRK . 3. Menyusun waktu/jadwal pelaksanaan dari rencana aksi yang telah dibuat untuk keperluan pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4. Sosialisasi rencana implementasi RAD-GRK agar mendapat tanggapan yang sesuai dari masyarakat dan pelaku usaha atau lembaga/organisasi yang mewakilinya. Informasi ini (poin 1-4) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab V dokumen RAD-GRK. Secara khusus, untuk mendukung kebijakan dan strategi implementasi RAD-GRK yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi dapat memfungsikan lembaga pemerintah daerah yang telah ada untuk terlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan RAD-GRK di masa yang akan datang, misalnya antara lain : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berperan sebagai koordinator umum pelaksanaan, pemantaun dan pelaporan seluruh bidang/ kegiatan RAD-GRK 2. Instansi daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup Berperan sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan penyelengaraan Inventarisasi GRK 3. Instansi daerah yang menangani bidang Industri Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang industri 4. Instansi Daerah yang menangani pengelolaan Limbah Padat dan Cair Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang limbah padat dan cair domestik 5. Instansi Daerah yang menangani bidang Perhubungan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang transportasi 6. Instansi Daerah yanng menangani bidang Energi dan Pertambangan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang energi/ pembangkit listrik 7. Instansi Daerah yang menangani bidang Kehutanan Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang kehutanan dan lahan gambut 8. Instansi Daerah yang menangani bidang Pertanian Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang pertanian3.6. Tahap Penetapan Pada tahap ini Pokja RAD-GRK bertugas menyusun Rancangan Naskah Peraturan Gubernur mengenai RAD-GRK Provinsi. Rancangan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak diterbitkannya Perpres 61/2011. Setelah itu, RAD-GRK ini diserahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat diintegrasikan ke dalam upaya-upaya pencapaian target penurunan emisi GRK nasional. Penetapan RAD-GRK Provinsi tersebut perlu diikuti oleh kegiatan sosialisasi kepada publik, untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama.
  • 20. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2116. Draft Naskah 17. Penetapan Peraturan 18. Sosialisasi Peraturan Gubernur Gubernur Tentang RAD-GRK RAD-GRK 1 bulan Gambar 3.9. Tahap Penetapan
  • 21. 22 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BAB IV PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRK4.1. Pengorganisasian Organisasi penyusunan RAD-GRK terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan RAD-GRK, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut: 1. Tim Koordinasi Tim Koordinasi terdiri atas: • Penanggung Jawab : Kepala Daerah • Ketua : Sekretaris Daerah • Sekretaris : Kepala Bappeda • Anggota : Kepala SKPD Terkait 2. Kelompok Kerja Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas: Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD-GRK NAMA POKJA TANGGUNG JAWAB KOMPOSISI Ketua: Dinas Pertanian/ SKPD terkait bidang Pertanian Anggota:Pokja I Penyusunan substansi inti RAD-GRK Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait PenataanBidang Pertanian bidang Pertanian Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Kehutanan, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM Ketua : Dinas Kehutanan/ SKPD terkait bidang Kehu- tananPokja II Anggota:Bidang Kehutanan dan Lahan Penyusunan substansi inti RAD-GRK Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait PenataanGambut bidang Kehutanan dan Lahan Gambut Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Per- tanian, SKPD terkait Perkebunan, Pelaku Usaha / Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSMPokja III Penyusunan substansi inti RAD-GRK Ketua:Bidang Energi bidang Energi Dinas ESDM/ SKPD terkait bidang ESDM Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Kehutanan, PLN, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Pergu- ruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSMPokja IV Penyusunan substansi inti RAD-GRK Ketua:Bidang Transportasi bidang Transportasi Dinas Perhubungan/ SKPD terkait bidang Perhubungan Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, PU Bina Marga, SKPD terkait Energi, Pelaku Usaha / Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
  • 22. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 23 NAMA POKJA TANGGUNG JAWAB KOMPOSISI Pokja V Penyusunan substansi inti RAD-GRK Ketua: Bidang Industri bidang industri Dinas Perindustrian/ SKPD terkait bidang Perindustrian Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM Pokja VI Penyusunan substansi inti RAD-GRK Ketua: Pengelolaan Limbah bidang pengelolaan limbah padat dan Dinas PU Cipta Karya atau BLHD/BAPEDALDA cair atau SKPD terkait bidang Pengelolaan Limbah Anggota: Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan Ruang, Bappeda, BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/ LSMKETERANGAN: 1) Pemerintah provinsi dapat menggunakan kelompok kerja yang telah ada/terbentuk di daerah yang terkait program/kegiatan penanganan perubahan iklim. 2) Susunan ketua dan anggota pokja masing-masing bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing- masing. TIM KORDINASI Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota dst Pokja I Pokja II .............................. Pokja IV KELOMPOK KERJA Ketua Anggota Anggota Anggota dst Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD-GRK4.2. Uraian Tugas 1. Tim Koordinasi bertugas: a. Memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD-GRK. b. Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RAD-GRK.
  • 23. 24 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA c. Memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD-GRK. d. Menyampaikan draft akhir dokumen RAD-GRK yang telah disusun kepada Sekretariat RAN-GRK di tingkat pusat untuk ditinjau kelengkapannya. e. Memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen RAD-GRK yang sudah ditinjau , untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur. f. Menyampaikan Pergub RAD-GRK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. 2. Kelompok Kerja bertugas: a. Merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya. b. Melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya. c. Melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya. d. Menyusun substansi inti dokumen RAD-GRK menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman ini (lihat Bab 2), sesuai dengan bidang tugasnya. e. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya. f. Menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD-GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RADGRK Provinsi.4.3. Mekanisme Kerja 1. Tim Koordinasi mengadakan sidang pleno dan rapat kerja sesuai keperluan selama penyusunan RAD-GRK. 2. Kelompok kerja mengadakan rapat teknis sesuai dengan jadwal dan keperluan selama penyusunan RAD-GRK. 3. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi mengkonsolidasikan penyusunan dokumen RAD- GRK yang disusun oleh setiap Pokja. 4. Draft akhir RAD-GRK yang telah disusun oleh Tim Koordinasi RAD-GRK di tingkat Provinsi akan dikonsultasikan dengan Sekretariat RAN-GRK di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.4.4. Jadwal Penyusunan RAD-GRK Jadwal kerja penyusunan dokumen RAD-GRK yang akan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Pokja penyusunan RAD-GRK, dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD-GRK BULAN KE -NO KEGIATAN TUGAS 1-2 3-4 5-6 7-8 9I. TAHAP PERSIAPAN 1 Persiapan Awal a. Pembentukan Tim TK b. Sidang Pleno I : Sidang Pleno Tim TK, Pokja 2 Identifikasi Awal Pokja 3 Persiapan Teknis Pokja 4 Konsultasi Publik : Persiapan Penyusunan RAD-GRK TK,Pokja,PM
  • 24. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 25 BULAN KE - NO KEGIATAN TUGAS 1-2 3-4 5-6 7-8 9II. TAHAP PENGUMPULAN DATA 5 Data dan Informasi Umum Pokja 6 Data dan Informasi Teknis Pokja 7 Pendataan Kelembagaan Publik Pokja 8 Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Pokja UsahaIII. TAHAP PENGHITUNGAN 9 Penghitungan Emisi BAU Baseline Pokja 10 Usulan Aksi Mitigasi Pokja 11 Pemetaan Kelembagaan Daerah PokjaIV. TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI 12 Konsolidasi hasil Pokja TK, Pokja a.Sidang Pleno II : Sidang Pleno Tim TK, Pokja b.Konsultasi Publik : Masukan untuk Perumusan TK, Pokja, PM Rencana Aksi 13 Penetapan Skala Prioritas TK, Pokja 14 Penentuan Target Reduksi Emisi GRK TK, Pokja 15 Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK TK, PokjaV. TAHAP PENETAPAN Draft Naskah Peraturan Gubernur TK Penetapan Peraturan Gubernur TK Sosialisasi RAD-GRK TP,TT,PMKeterangan: TK: Tim Koordinasi; Pokja: Kelompok Kerja; PM: Perwakilan Masyarakat
  • 25. 26 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BAB V PENUTUPPedoman penyusunan RAD-GRK merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkanrancangan RAD-GRK yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK yang mengaturPedoman Penyusunan RAD-GRK.Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan RAD-GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeribersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri LingkunganHidup.Dengan menggunakan Pedoman ini, Pemerintah Provinsi dapat menyusun RAD-GRK yang bersifat multisektoral yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasidan kerja sama dengan para pihak terkait.Penyusunan RAD-GRK yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku akan memudahkanpemerintah daerah dan nasional dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.Dokumen RAD-GRK yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasionalserta perkembangan yang ada.
  • 26. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 27 LAMPIRAN LAMPIRAN 1 CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI AWAL SUMBER EMISI GRKKarakteristik Provinsi : (aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial)Misalnya luas wilayah , jumlah kabupaten/kota, jumlah penduduk, luas hutan, luas lahan pertanian dan perkebunan, jenis danjumlah industri/badan usaha, jumlah pegawai dan SKPD Pemda , APBD ,dst Pemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Usaha Bidang Potensi sumber emisi Potensi sumber emisiKehutanan dan lahan gambut Misalnya: Misalnya:Sumber data: • Kebakaran hutan • Pembukaan lahan hutan untukDinas Kehutanan, Pusat penelitian • Alih fungsi lahan gambut pengembangan perkebunanPeladan-Kehutanan,Asosiasi Pengusaha Hutan, • Penebangan hutan gan berpindahProvinsi dalam angka, BPSPertanian Misalnya: Misalnya:Sumber data: • Perluasan lahan pertanian • Pembakaran lahan untuk persiapanDinas kehutanan, Fakultas/Pusat pe- • Penggunaan lahan untuk persawahan lahan pertaniannelitian Pertanian, asosiasi pengusahapertanian, BPS, Provinsi dalam angkaEnergi Misalnya: jumlah dan kapasitas Misalnya jumlah dan kapasitas pem-Sumber Data: pembangkit listrik yang dioperasikan bangkit listrik swasta yang terkoneksiDinas ESDM, PLN, Asosiasi pengusaha oleh Pemda yang tidak terkoneksi dan tidak terkoneksi ke jaringan PLN;pembangkit listrik, BPS, Provinsi dalam ke jaringan PLN (off-grid); jumlah jumlah pemakaian energi listrik danangka pemakaian energi listrik dan bahan bahan bakar fosil oleh pelaku usaha dan bakar fosil (fosil fuel) untuk pembangkit masyarakat listrik yang dikelola oleh PemdaTransportasi Misalnya jumlah, jenis dan konsumsi Misalnya jumlah, jenis dan konsumsiSumber data: bahan bakar dari alat-alat transportasi bahan bakar dari alat-alat transpor-Dinas perhubungan, Kantor Samsat, darat yang dioperasikan oleh Pemda. tasi darat yang dioperasikan olehAsosiasi dealer kendaraan, Pertamina, masyarakat dan pelaku usahaBPS, Provinsi dalam angkaIndustri Misalnya energi (jumlah, jenis dan (IKM) yang dikelola oleh masyarakat/Sumber data: konsumsi), limbah (jumlah dan swasta (misalnya industri pakian jadi,Dinas perindustrian, Asosiasi industri, jenisnya) yang berasal dari industri kecil tahu tempe, dll)PLN, Pertamina, BPS, Provinsi dalam menengah (IKM); Badan Usaha Pemdaangka. yang mempunyai kontribusi dalam emisi GRK (industri pulp dan kertas, industri gula)Pengelolaan Limbah Misalnya volume dan jenis sampah yang Misalnya volume, jenis sampah yangSumber data: diproduksi oleh kegiatan Pemda diproduksi oleh masyarakat dan swastaDinas Pekerjaan Umum, BPLHD, LSM,BPS, Provinsi dalam angkaPermasalahan:• Terbatasnya program sosialisasi mitigasi emisi GRK ke masyarakat dan pelaku usaha• Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaporan kegiatan mitigasi antara Pemda dan masyarakat• Dll
  • 27. 28 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA LAMPIRAN 2 CONTOH FORMAT PENGUMPULAN DATA KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN Isi Dokumen*Nama Dokumen Bidang/Bagian Kebijakan Program KegiatanRPJPD Provinsi Kehutanan a. PemberantasanKalimantan Timur Strategi 1: Penjaminan pembalakan illegal2005 - 2025 keberadaan sumberdaya (illegal logging). hutan dalam luasan b. Penegakan hukum yang mencukupi dan dan meningkatkan menjamin pengelolaan partisipasi para pihak hutan secara lestari dan kehutanan. intensif guna men- c. Pemantapan kawasan dukung peningkatan hutan. kualitas ekosistem. d. Perlindungan hutan adat. e. Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. f. Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.RPJMD KALTIM Pembangunan Daerah Meningkatkan • Pembangunan • Penyusunan2009 – 2013 Perbatasan pertumbuhan simpul infrastruktur jalan, perencanaan Strategi 1: Peningkatan ekonomi untuk jembatan. pengembangan Pembangunan Wilayah mengembangkan • Pembangunan perbatasan. Perbatasan dalam upaya sektor perkebunan, perkebunan / • Percepatan Percepatan Pemban- tanaman pangan pertanian di sepanjang pembangunan gunan. dan peternakan yang perbatasan (GREEN perekonomian rakyat disesuaikan dengan BELT) kawasan perbatasan keunggulan komparatif • Percepatan wilayah melalui Green pembangunan Belt dengan tetap infrastruktur. memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Memanfaatkan fungsi hutan lindung sebagai isu global dengan mencanangkan fungsi hutan lindung di kawasan kayan mentarang sebagai bagian paru-paru dunia, sehingga Negar-negara maju mempunyai kewajiban memberikan kompensasi bagi pemerintah daerah.
  • 28. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 29 Isi Dokumen*Nama Dokumen Bidang/Bagian Kebijakan Program Kegiatan Perkebunan Pemanfaatan lahan- 1. Peningkatan produksi 1. Peningkatan Strategi 1: lahan tidur untuk hasil perkebunan. kemampuan lembaga Pengembangan diubah sebagai 2. Peningkatan petani. Perkebunan yang pengembangan penerapan teknologi 2. Penyuluhan dan Berpotensi dan Bernilai yang produktif guna perkebunan dan bimbingan penerapan Ekonomis Tinggi. terwujudnya lahan industri pengolahan. teknologi tepat guna. perkebunan sejuta 3. Peningkatan 3. Pelatihan petani dan hektar. kesejahteraan petani pelaku agribisnis. kebun. 4. Pengembangan bibit 4. Pemberdayaan unggul perkebunan. penyuluh perkebunan 5.Penyuluhan lapangan. dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur Pertambangan 1. Percepatan Rencana 1. Pembinaan dan 1. Pembinaan dan Strategi 1: Penetapan Tata Ruang Wilayah pengawasan bidang pengawasan Kebijakan dan Peraturan Pertambangan pertambangan. pertambangan umum. serta Sistem Pertam- Batubara. 2. Pengawasan 2. Evaluasi good mining bangan yang 2. Peningkatan sistem dan penertiban pratice Beroreintasi pada pengawasan kegiatan rakyat yang Pembangunan yang terpadu berpotensi merusak Berkelanjutan pengelolaan lingkungan. pertambangan batubara. 3. Penerapan sistem Good Minning PracticeRenstra SKPD 1. Inventarisasi HutanDinas Kehutanan 2. Pembuatan Peta Produksi dan Penataan dan Sebaran Ijin Pemanfaatan Hasil Meningkatkan Pemanfaatan Kawasan Perkebunan Hutan peran serta Hutan 3. Pembuatan peta seluruh pemangku sebaran KP/IUP kepentingan (stakeholder 1. Perlindungan dan kehutanan) untuk pengamanan hutan mempercepat 2. Pembinaan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengendalian Pembinaan rehabilitasi hutan dan Konservasi Sumber daya kebakaran hutan dan Perlindungan Hutan lahan Hutan lahan 3. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan. 1. Perencanaan rehabilitasi hutan lahan Rehabilitasi Hutan dan 2. Pembinaan dan Lahan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan 1. Pengembangan Perencanaan dan Tata perencanaan Guna Hutan pembangunan kehutanan tingkat Perencanaan dan provinsi Pengembangan Hutan 2. Pemberdayaan masyarakat desa hutan 3. Pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan mangrove
  • 29. 30 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Isi Dokumen*Nama Dokumen Bidang/Bagian Kebijakan Program Kegiatan Fokus 1 : penekanan laju Prog. Langit Biru Penanaman Pohon deforestasi Prog. Perlindungan Dan 1)Penertiban Prioritas 2 : peningkatan Konservasi SDA Penambangan LiarRancangan RKPD upaya mitigasi & 2)Pengawasan LahanProvinsi Kaltim adaptasi perubahan dan Ilegal Logging2012 iklim Fokus 3 : pengendalian Prog. Carbon Trade Pengendalian kerusakan lingkungan Ilegal Logging dan Kebakaran hutan
  • 30. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 31 LAMPIRAN 3 CONTOH FORMAT MATRIK RAD-GRK 1. Bidang : Energi dan Transportasi 2. Sub-bidang : Transportasi Darat 3. Penanggung Jawab: Dinas Perhubungan Provinsi 4. Perkiraan tingkat emisi GRK BAU Baseline pada tahun 2020: 0.88 Juta Ton CO2eq No Kegiatan Inti Perkiraan Biaya Mitigasi** Jumlah Perkiraan Waktu Perkiraan Biaya Mulai Pelaksan- Penurunan Emisi Penyelesaian Penurunan aan dari Baseline Kegiatan*** Pelaksana Rp (juta) Sumber Emisi (tgl/bln/th) tahun 2020 (tahun) (Rp/ton CO2eq) (tonCO2eq)* (1) (2) (3) (4a) (4b) (5) (6) (7) (8) 1 Smart/Eco 0,0192 Juta 343.050 APBN/ Dinas Per- Driving APBD 17.867.188 2020 2012 hubungan Provinsi 2 3 Total= targetSumber : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan ( BSTP), Dinas Perhubungan Provinsi, 2011.Keterangan :* Rumus pengurangan emisi CO2 pertahun = (Jumlah pengemudi smart driving pertahun X Jumlah konsumsi bahan bakar X % pengurangan emisi CO2 X faktor emisi CO2 x Jumlah Hari operasi dalam setahun)** Komponen biaya mitigasi antara lain terdiri dari: penyiapan kerangka hukum, persiapan pelaksanaan, pelatihan TOT untuk instruktur, pelatihan smart driving untuk pengemudi, pengadaan alat dan unit center, dan monitoring dan evaluasi.*** Kegiatan ini diselenggarakan selama 8 tahun (2012-2020) dan diasumsikan akan diikuti oleh 50.000 pengemudi per tahun (kendaraan pribadi dan angkutan umum) di 12 kota di IndonesiaPenjelasan Cara Pengisian Matrik RAD-GRKA. Kelompok Baris : 1) Bidang diisi dengan nama bidang yang telah diidentifikasi. 2) Sub-bidang diisi dengan sub-bidang yang telah diidentifikasi. 3) Penanggung Jawab diisi dengan identitas Lembaga Publik yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dari aksi-aksi mitigasi. 4) Perkiraan tingkat emisi GRK dari BAU Baseline di tahun 2020 adalah angka proyeksi emisi GRK yang dihitung dengan menggunakan metodologi, data dan asumsi tertentu untuk setiap bidang dan kegiatan terpilih.B. Kelompok Kolom: 1) Diisi dengan nomor kegiatan inti. 2) Diisi dengan kegiatan inti (kegiatan yang dapat diukur angka penurunan emisinya dan yang sudah diseleksi). 3) Diisi dengan angka penurunan emisi yang dihasilkan dari setiap kegiatan inti terhadap emisi BAU Baseline ( yaitu selisih antara tingkat emisi BAU Baseline dengan tingkat emisi kegiatan inti pada tahun 2020 dalam satuan CO2eq). Catatan: Jumlah total penurunan emisi dari semua kegiatan dapat dijadikan dasar untuk penetapan target per bidang.
  • 31. 32 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 4) a. Diisi dengan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan inti (komponen biayanya antara lain terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan dalam satuan Rupiah). b. Diisi dengan informasi tentang sumber dana ( APBN, APBD, Swasta, Patungan, dll). 5) Diisi dengan biaya penurunan emisi per ton CO2 (kolom 4a dibagi dengan kolom 3). 6) Diisi dengan perkiraan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengimplentasikan setiap kegiatan inti (mulai dari tahap persiapan, konstruksi dan operasi, dalam satuan tahun/bulan). 7) Diisi dengan waktu dimulainya pelaksanaan setiap kegiatan (tanggal, bulan, tahun). 8) Diisi dengan identitas lembaga pelaksana untuk setiap kegiatan inti.
  • 32. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 33 LAMPIRAN 4 CONTOH FORMAT MATRIK SKALA PRIORITAS AKSI MITIGASI Aksi Mitigasi 1 Aksi Mitigasi 2 Aksi Mitigasi 3 Contoh Kriteria Satuan (Smart Driving) (............) (.............) Potensi Mitigasi(jumlah penurunan Ton CO2eq 0.0192 Juta emisi)* Biaya Mitigasi** Rp (Juta) 343,050 Biaya Mitigasi (biaya penurunan Rp/Ton 17,867,188emisi per ton CO2eq) 1. Mengendalikan penggunaan bahanbakar, mengurangi subsidi, dan emisi GRK 2. Mengurangi tingkat kecelakaan 3. Menghemat biaya 4. Lebih hemat bahan bakar karena bekerja pada gigi tinggi, jarang mengerem, tidak sering mempercepat dan menggunakan tekanan ban yang sesuai Konsisten Dengan 4. Lebih nyaman bagi pengemudiTujuan Lingkungan karena pengendaraan lebih Hidup, misalnya: Kualitatif lembut dan penuh antisipasi -Berpotensi Menurunkan kebisingan karenamengurangi polusi bekerja pada RPM rendah udara, dll. 5. Lebih selamat karena pengemudi lebih sabar dan memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi serta menurunkan stress sehingga menurunkan resiko kecelakaan 6. Mengurangi emisi yang berarti mengurangi dampak terhadap lingkungan dan kesehatan 7. Membuat suku cadang kendaraan lebih awet Keberlanjutanpilihan secara jangka Kualitatif Layak panjang Kelayakan : Teknik, Kualitatif Layak ekonomi, sosial Tinggi/sedang/ Hasil Penilaian rendah
  • 33. 34 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA LAMPIRAN 5 CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN PUBLIK Bagian Terkait Inisiatif RAD- Keterkaitan dengan UsahaKomponen Kelembagaan Nama Institusi/ Peraturan GRK Penurunan Emisi GRK Dapat ditingkatkan untuk implementasi kegiatan mitigasi: (Misal: Program kerja • Pengendalian jumlah dan Institusi Pemerintah (misal: Dinas Perhubungan) pemeriksanaan tingkat emisi usia kendaraan kendaraan) • Pemeriksaan standard emisi kendaraan Perlu penyesuaian program (Misal: Program kerja dalam bentuk pembangunan (misal: Dinas Kebersihan) pembangunan TPA dengan TPA dengan sistem sanitary sistem open dumping) landfill Berpotensi untuk ditingkatkan Peraturan Lokasi Parkir Khusus menjadi peraturan di tingkat Peraturan (Misal: Peraturan Walikota B) untuk Kendaraan Lulus Uji provinsi dalam rangka Emisi mendorong uji emisi
  • 34. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 35 LAMPIRAN 6 CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT/PELAKU USAHA Peluang keterkaitan No Nama Lembaga Uraian kegiatan Lokasi kegiatan dengan RAD-GRK (+ / -) (+)Dapat dimasukkan Keikutsertaan hutan adat sebagai salah satu usulan 1 Pengelola Hutan adat (misal: Kabupaten A) pada kegiatan REDD kegiatan dari bidang Kehutanan. (+)Dapat dimasukkan sebagai salah satu usulan 2 LSM Pembuatan Kompos (misal: Kota B) kegiatan dari sektor Persampahan. (+)Dapat dimasukan Penghijauan bantaran sebagai salah satu usulan 3 Bank Nasional (misal: Kabupaten A) sungai kegiatan dari bidang berbasis lahan (+)Dapat dimasukan sebagai Penyediaan tempat sampah 4 Perusahaan Swasta (misal: Kota A) salah satu usulan kegiatan basah dan kering bidang persampahan (-) Tidak dapat dimasukan Kelompok Pembakaran lahan untuk 5 (misal: Kabupaten A) sebagai salah satu usulan masyarakat desa perluasan lahan pertanian kegiatan bidang pertanianKeterangan : Keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi), keterkaitan negatif (tidak memilikipeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK)
  • 35. 36 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA LAMPIRAN 7 CONTOH FORMAT PEMETAAN PERAN KELEMBAGAAN DAERAH Bidang : Transportasi Sub-Bidang: Transportasi Darat Kegiatan-kegiatan yang Upaya-upaya untuk No Nama Lembaga Keterangan tambahan* menghasilkan emisi GRK menurunkan emisi GRK Tambahan biaya perusahaan untuk pembelian converter Penggunaan BBM untuk Pemakaian BBG dan bio- kit BBG dan untuk 1 Perusahaan swasta A kendaraan dinas dan alat solar pembelian bio-solar; transportasi perusahaan Jaminan ketersediaan BBG dan Bio-solar. Tambahan tenaga Kaji ulang pemakaian ken- pengawas; tambahan biaya daraan; sistem dan supervisi untuk pembuatan sistem pemakaian kendaraan pengawasan Penggunaan BBM untuk alat Tambahan anggaran dinas 2 Dinas Kebersihan transportasi pengangkut Penggunaan BBG, Bio-solar untuk pembelian converter sampah kit, bio -solar Tambahan anggaran dinas untuk pembelian converter Tambahan tenaga pengawas kit, bio -solar Alih moda transport : Tambahan tenaga gerobak,becak sampah ke pengangkut sampah TPS Tambahan anggaran untuk Reduksi di sumber sampah progam insentifKeterangan: * Perkiraan kebutuhan SDM, biaya, sumber dana (APBN, APBD, Swasta, patungan/kerjasama)
  • 36. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 37 LAMPIRAN 8 CONTOH DATA-DATA YANG RELEVAN DENGAN PERUBAHAN IKLIM Populasi Pen- Penjualan Listrik Jumlah Kend- Luas Area Hutan Luas Area Sawah duduk tahun (Gwh) Tahun 2009 araan Bermotor Provinsi (ha) Tahun 2010 (ha) Tahun 2008 2010 (Sumber: DJLPE Tahun 2009 (Sumber: BPS) (Sumber: BPS) (Sumber: BPS) ESDM) (Sumber: BPS) Aceh 4.494.410 3.335.713 1.082,25 323.010 1.813.895 Sumatera Utara 12.982.204 3.742.120 5.512,65 478.521 4.005.078 Sumatera Barat 4.846.909 2.600.286 1.850 224.442 1.285.132 Riau 5.538.367 9.456.160 1.933,14 122.255 1.846.794 Jambi 3.092.265 Termasuk di Riau 547,37 116.212 2.459.898 Sumsel 7.450.394 2.179.440 2.445,99 569,659 2.610.909 Bengkulu 1.715.518 920.964 351,32 89.315 552.915 Lampung 7.608.405 3.742.327 1.884,92 348.732 1.280.679Kepulauan Bangka 1.223.296 657.510 367,72 3.506 578.591 Belitung Kepulauan Riau 1.679.163 1.004.735 1.933,14 113 699.938 DKI Jakarta 9.607.787 475,45 28.260,59 1.200 1.327.5981 Jawa Barat 43.053.732 816.602,7 27.523,57 945.544 3.527.683 Jawa Tengah 32.382.657 201.787 12.460,76 990.652 8.484.785 DIY 3.457.491 647.133 1.486,46 55.332 2.569.268 Jawa Timur 37.476.757 16.819.52 19.801,83 1.108.578 9.892.190 Banten 10.632.166 1.357.206,3 5.934 195.583 765.060 Bali 3.890.757 127.271 2.615,3 80.873 2.886.402 NTB 4.500.212 1.035.838 618,43 230.986 1.170.632 NTT 4.683.827 1.555.068 327,89 124.161 744.037 Kalimantan Barat 4.395.983 9.101.760 1.058,12 292.687 1.435.294Kalimantan Tengah 2.212.089 15.300.000 469,4 157.406 783.264Kalimantan Selatan 3.626.616 14.651.053 1.140,29 477.336 1.391.957Kalimantan Timur 3.553.143 1.566.697 1.552,21 84.235 1.656.639 Sulawesi Utara 2.270.596 725.514 735,18 61.133 755.159 Sulawesi Tengah 2.635.009 647.668 374,04 129.016 1.472.056 1.791.677 (ter- Sulawesi Selatan 8.034.776 4.394.932 2.442,54 567.408 masuk Sulbar)*Sulawesi Tenggara 2.232.586 2.518.337 313,25 88.635 734.655 Gorontalo 1.040.164 2.118.992 159,43 31.327 242.561 Sulawesi Barat 1.158.651 1.185.666 94,68 53.220 *Lihat Sulsel Maluku 1.533.506 7.146.109 230,95 11.461 260.448 Termasuk dalam Maluku Utara 1.038.087 133,16 13.630 30.728 Maluku 472.566 (ter- Papua 760.422 40.546.360 578,31 29.549 masuk Papua Barat)* Termasuk dalam Termasuk dalam Papua Barat 2.833.381 9.116 *Lihat Papua Papua Papua
  • 37. 38 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA LAMPIRAN 9 ALUR HUBUNGAN RAN-GRK, RAD-GRK, DAN PEDOMAN Pedoman Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Penurunan GRK RAD-GRK RAN-GRK RAD-GRK Pedoman Teknis K/L 2. Bidang Kehutanan 3. Bidang Energi dan 1. Bidang Pertanian 4. Bidang Industri 5. Bidang Pengelolaan dan Lahan Gambut Transportasi Limbah
  • 38. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 39Masukan dan Saran disampaikan kepada:1. Sekretariat RAN/RAD-GRK c/o Bappenas, Wisma Bakrie II Lantai 6 Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta 12920 Email: secretariat_ranradgrk@bappenas.go.id2.  Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS.2A Lantai 4 T/F. (021) 3900412. Email: ningsih@bappenas.go.id3. Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS.2A Lantai 5 T. (021) 31934671, F. (021) 3144131, email: sdalh@bappenas.go.id.Pengerjaan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca didukung oleh Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbaeit (GIZ) melalui Proyek Study and Expert Fund (SFF) for RAN-GRK and ICCTF Support.
  • 39. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2011