Materi Kelembagaan Htr
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Materi Kelembagaan Htr

on

  • 2,948 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,948
Views on SlideShare
2,941
Embed Views
7

Actions

Likes
1
Downloads
59
Comments
0

1 Embed 7

http://www.slideshare.net 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Materi Kelembagaan Htr Materi Kelembagaan Htr Presentation Transcript

  • BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVII JAYAPURA KELEMBAGAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI PROVINSI PAPUA
    • Latar Belakang
    • Sebagian besar (70 % dari 1.875.388 jiwa) masyarakat adat berdomisili di kampung (2.593 kampung) yang berada di dalam dan sekitar hutan dengan mata pencaharian utama sangat bergantung pada hutan sebagai peramu
    • Pengelolaan hutan pada saat ini masih belum memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengelola hutan di sekitarnya
    • Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku atau mitra utama
  • Kelembagaan HTR - Kelompok Tani HTR - Koperasi
  • Kelompok Tani HTR adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman Rakyat dalam rangka kesejahteraan anggotanya Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi dibentuk dalam skala usaha mikro, kecil , menengah dan diangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan
    • Penyiapan Kondisi Masyarakat
    • (Pra Kondisi Masyarakat)
    • Sosialisasi
    • Pelatihan keterampilan masyarakat adat melalui :
    • * Pelatihan teknis kehutanan
    • * Pelatihan manajemen
  • Pembentukan Kelembagaan Masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya, dalam satu wadah kelembagaan yang disebut Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (KTHTR) serta bertanggung jawab terhadap lahan/ hutan yang dikelola baik dari segi kelestarian hasil maupun secara administrasi dan keuangan. Kelompok yang telah terbentuk disahkan oleh lembaga masyarakat adat setempat dan kepala kampung serta diketahui oleh Kepala Distrik dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
    • Persyaratan Kelompok :
    • Harus memiliki nama kelompok
    • Memiliki Susu n an Pengurus (struktur organisasi) dan uraian tugas
    • Memiliki Peraturan Kelompok antara lain Meliputi :
    • - Kewajiban terhadap Penyelenggaraan HTR
    • - Kewajiban keamanan areal
    • - Kewajiban terhadap keuangan
    • - Kewajiban hubungan antar kelompok di dalam atau di
    • kampung terkait
    • Fasilitasi /Pendampingan
    • Fasilitasi bertujuan untuk :
    • Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok.
    • Membimbing kelompok mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
    • Meningkatkan kemampuan kelompok dalam menyusun rencana kerja pengelolaan HTR.
    • Meningkatkan kemampuan kelompok dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan meningkatkan nilai tambah hasil hutan.
    • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok melalui pengembangan pengetahuan, kemapuan dan keterampilan.
    • Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses kelompok terhadap pasar modal.
    • Meningkatkan kemampuan kelompok dan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pengelolaan HTR.
    • Jenis fasilitasi meliputi :
    • Pengembangan kelembagaan kelompok
    • Pengajuan permohonan ijin
    • Penyusunan rencana kerja pengelolaan HT R
    • Teknologi budidaya hutan dan pengelolaan hasil hutan
    • Pendidikan dan latihan
    • Akses terhadap pasar dan modal
    • Pengembangan usaha
    • Pelaksana Fasilitasi
    • Fasilitasi wajib dilakukan oleh Kepala Kampung, Kepala Distrik, Dinas Kabupaten/ Kota dan dapat dibantu oleh Dinas Provinsi
    • Pelaksanaan fasilitasi dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain
    • - Perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan pengabdian
    • masyarakat
    • - Lembaga swadaya masyarakat
    • - Lembaga keuangan
    • - Koperasi
    • - BUMN/ BUMD/ BUMS/ BUMS