ANALISA KONTRIBUSI IUPHHK
   TERHADAP HAK ULAYAT BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT




     BPPHP XVII JAYAPURA
         ...
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa
kekayaa...
adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
melakukan pemungutan hasil hutan untuk mem...
ada.       Selama ini rendahnya SDM masyarakat lokal selalu menjadi masalah utama
sehingga selalu mereka tersingkir oleh p...
1.5 Dasar Hukum Hak Ulayat Terkait dengan Pelaksanaan IUPHHK
Beberapa aturan hukum yang memayungi hak ulayat terkait denga...
BAB II. SEKILAS TENTANG BPPHP XVII
        JAYAPURA
2.1.    Organisasi dan Tata Laksana

2.1.1      Tugas Pokok dan Fungsi...
kualifikasi tenaga yang cukup diharapkan mampu meningkatkan kinerja BP2HP XVII
jayapuran dalam menjalankan tugas-tugas pok...
Gambar 2.2. Perkembangan Pegawai
                                Berdasarkan Pendidikan S/D Juli 2009

                   ...
(6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BP2HP Wilayah XVII yang profesional dan
    akuntabel.

2.3.     Rencana Strategi

...
Wilayah XVII yang kredibel, profesional dan akuntabel dalam mendukung
    pengelolaan hutan produksi secara lestari.


2.3...
Program
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 -2009 telah ditetapkan
Program Pembangunan dan terkait langs...
e. Penertiban peredaran hasil hutan;
        Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan
        Optimalisasi pen...
BAB III. METODOLOGI
3.1.      Kerangka Pendekatan

Kerangka metode pendekatan yang digunakan sangat tergantung dari maksud...
INFORMASI UMUM YANG
                                                    PROSES                       OUTPUT
           DIG...
3.1.2.a   Metode Ziel Orientierte Project Plannung (ZOPP)

1) Apa dan Bagimana ZOPP

ZOPP adalah seperangkat alat-alat per...
main para pihak sesuai dengan perannya. Dalam analisis alternatif diadakan
      identifikasi dan pengkajian kemungkinan p...
2) Cara dan Mekanisme Penggunaan Policy Delphi

Metode delphi ini biasanya diawali dengan perumusan isu-isu strategis dan ...
3.1.3      Metode Pendekatan Survey

3.1.3.a.   Pengertian Metode Survey

Pendekatan survey lapangan yang dimaksudkan dala...
3.2.1.Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian buku laporan, referensi
maupun data-data p...
jenis data tersebut akan dilakukan dengan menggunakan ketiga kerangka metode
pendekatan sebagaimana yang telah diuraikan d...
atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan papan atau kebutuhan konsumtif (rumah tinggal
yang layak, perabotan rumah tangga, a...
BAB 4. SEKILAS TENTANG HAK ULAYAT DI
       PROVINSI PAPUA
4.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Beberapa pakar hukum adat...
Berdasarkan pendapat para pakar hukum adat tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
kriteria masyarakat hukum adat sebagai ...
Masyarakat hukum adat diartikan sebagai masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu
wilayah yang mempunyai kelembagaan p...
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan statusnya
terdiri dari : hutan negara dan hutan ha...
tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh
masyarakat yang ada di daerah yang be...
memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara
musyawarah dan mufakat. Namun apabil...
nonfisik dapat berupa usaha pengganti, penyediaan lapangan kerja, bantuan kredit, dan
bentuk lain yang disepakati bersama....
Dengan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga
masyarakat hukum adat atas tanah, masyar...
faktor fisik dan ganti kerugian faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan
     peraturan perundangundangan;
c.   Me...
mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahadi 1991 dalam
Abdurahman & Wentzel 1997).

Wewenang Masyara...
setempat, yang berada di dalam dan sekitar hutan, baik yang merupakan masyarakat
hukum adat ataupun masyarakat lokal lainn...
kawasan hutan, kewajiban pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang
berada di kawasan hutan adat, kewajiban ...
setiap pemanfaatan hutan harus dengan musyawarah; keenam semua orang yang tidak
termasuk dalam warga masyarakat adat tidak...
Kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan berupa
pertama pemungutan hasil hutan atau pol...
a.   Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya berhak dengan bebas menggunakan
     dan mengenyam kenikmatan menggarap tana...
b.   Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang
     merupakan obyek hak ulayat;
c.   Adanya...
BAB 5. ANALISIS KONTRIBUSI IUPPHK
       TERHADAP HAK ULAYAT
Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Hukum Adat mulai bangk...
tentang bentuk pengaturan yang ada dikawatirkan menggangu tatanan yang telah
   terbentuk sekian lama.

c. Konflik atas po...
Tahun 2005, pelaku ekonomi (HPH/HTI) tidak lagi dibebani dengan PMDH sesuai
dengan Keputusan Menteri No. 4795/Kpts-II/2002...
Pada umumnya penduduk melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tiap
bulannya. Kondisi ini ditunjukkan adanya p...
b. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan bagian dari perilaku masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan
bermasyarakat sebagian pen...
Ritual kematian masih dilakukan pada suku Kuri, Suku Bugu, suku Dani. Ritual tersebut
masih dilakukan oleh penduduk yang m...
informasi mengenai kebijakan lemahnya kondisi ginansial dan rendahnya kemampuan
dalam bidang teknis dan dukungan politis m...
5.3. Kontribusi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat

Pemanfaatan hutan di Papua selain dibebani dengan pelaksanaan ...
Tabel 5.4 Perkembangan Pembayaran Hak Ulayat Beberapa IUPHHK di Propinsi Papua
                                           ...
1   PT. DAMAI SETIATAMA TIMBER                                                                                            ...
SEJAHTERA                                         900                0                  40                 0
 5    PT. WAP...
Tabel 5.5 Rekapitulasi pembayaran Hak Ulayat oleh IUPHHK
              Kabupaten           Jumlah          IUPHHK         ...
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat

9,615

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
  • gmana caranya download..??
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
9,615
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
231
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kotribusi Iuphhk Terhadap Hak Ulayat

  1. 1. ANALISA KONTRIBUSI IUPHHK TERHADAP HAK ULAYAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT BPPHP XVII JAYAPURA TAHUN 2009 1
  2. 2. BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk didalamnya Hutan Adat, yaitu kawasan hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adatnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Namun demikian dalam Undang-undang No. 41 ini masih memberi pengaturan yang cukup luas tentang keberadaan masyarakat hukum adat dalam bidang kehutanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 yang menyebutkan bahwa masyarakat hukum 2
  3. 3. adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak perusahaan dalam bentuk IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan berupa Kayu) yang tidak menyadari bahwa masyarakat lokal yang berada di sekitarnya merupakan bagian dari lingkungan yang sangat mempengaruhi kelangsungannya. Hubungan yang kurang baik antara perusahaan dan lngkungannya akan sangat berpotensi menimbulkan konflik. Sebelum zaman reformasi potansi konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan dianggap tidak terlalu mengancam karena dengan mudah dapat diatasi, karena masih adanya rasa ketakutan masyarakat dengan aparat. Namun sejak dihembuskannya angin reformasi, kini konflik dengan masyarakat lokal dapat mengancam keberadaan perusahaan. Keberadaan masayarakat lokal kini menjadi kuat dan mereka cenderung lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya . Banyak juga perusahaan yang telah berusaha membina hubungan baik dengan masyarakat. Beberapa perusahaan telah memberikan bantuan kepada masyarakat lokal, sperti Program Bina Desa Hutan, pembuatan jalan, beasiswa, bantuan bibit tanaman pertanian, lapangan kerja. Namun dalam kenyataannya di lapangan, sebagian besar anggota masyarakat tidak puas akan bantuan-bantuan yang selama ini diberikan oleh perusahaan. Sesungguhnya keberadaan perusahaan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat lokal. Beberapa dampak langsung manfaat perusahaan bagi masyarakat antara lain : adanya kesempatan pekerjaan bagi tenaga lokal, program bantuan, dan pembinaan. Adapun dampak tidak langsung yang diperoleh antara lain : pembukaan jalan dan transportasi perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kebutuhan para pekerja perusahaan (seperti buah-buahan, sayuran, ikan, daging), memajukan perekonomian masyarakat setempat. Besar kecilnya dampak tersebut sangat bergantung pada tingkat kepedulian perusahaan dan pekerjanya dan kesiapan SDM masyarakat lokal dalam memanfaatkan peluang yang 3
  4. 4. ada. Selama ini rendahnya SDM masyarakat lokal selalu menjadi masalah utama sehingga selalu mereka tersingkir oleh pendatang dalam memanfaatkan peluang. Masalah tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan meningkatkan pendidikan dan memberikan pelatihan. Analisis dampak keberadaan IUPHHK pada lingkungan masyarakat lokal termasuk kontribusinya terhadap hak ulayat merupakan salah satu cara untuk melihat sejauhmana tingkat peran dan korelasi IUPHHK dalamdalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu ini merupakan salah satu langkah penting untuk mengetahui sejauhmana pengaruhnya terhadap tingkat konflik yang dapat mengancam perusahaan dan merugikan masyarakat setempat itu sendiri melalui kontribusi IUPHHK dengan terhadap hak ulayat. 1.2 Maksud dan Tujuan Kajian Maksud analisis kegiatan ini adalah untuk mengetahui kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan analisis ini adalah: 1. Untuk mengetahui perubahan tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat 2. Untuk mengetahui pegaruh kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat terhadap tingkat konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. 1.3 Sasaran Kajian Sasaran analisis ini adalah unit manajemen (IUPHHK) dan masyarakat hukum adat di wilayah Papua 1.4 Ruang Lingkup - Analisis tingkat pendapatan masyarakat - Analisis dampak langsung dan tidak langsung kehadiran IUPHHK - Analisis konflik antara perusahaan dan masyarakat 4
  5. 5. 1.5 Dasar Hukum Hak Ulayat Terkait dengan Pelaksanaan IUPHHK Beberapa aturan hukum yang memayungi hak ulayat terkait dengan keberadaan hutan negara dan IUPHHK antara lain disajikan sebagai berikut : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 3886). 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 3888). 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 5
  6. 6. BAB II. SEKILAS TENTANG BPPHP XVII JAYAPURA 2.1. Organisasi dan Tata Laksana 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi XVII Papua adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantauan pemanfaatan hutan produksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok; b. penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; c. Penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional; d. Pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional; e. Penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer kapasitas di atas 6000 M3/tahun dan dokumen peredaran hasil hutan; g. Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari; h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. 2.1.2 Jumlah Pegawai BP2HP XVII Jayapura Potensi sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Dengan jumlah dan 6
  7. 7. kualifikasi tenaga yang cukup diharapkan mampu meningkatkan kinerja BP2HP XVII jayapuran dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya. Sampai dengan bulan Juli tahun 2009, jumlah pegawai sebanyak 38 orang dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan tingkat aksesibilitas yang relatif rendah dan sulit. Berdasarkan jabatan, jumlah tenaga non struktural dan fungsional yang terbanyak yaitu 31 orang (82%), terdiri atas non struktural sebanyak 16 orang (42%) dan tenaga fungsional 15 orang (40%), sedang sisanya berada pada level jabatan eselon III dan IV berjumlah 4 orang dan upah/harian sebanyak 3 orang (Gambar 2.1). Dominasi kedua jenis jabatan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BP2HP yang mengutamakan fungsionalisasi dalam pemantauan dan pengendalian hasil hutan di wilayah kerja. Gambar 2.1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jabatan S/D Juli 2009 20 16 15 ESELON III 15 ESELON IV (Orang) 10 NON STRUKTURAL FUNGSIONAL 5 3 3 UPAH/HARIAN 1 0 Selain ketersediaan jumlah tenaga kerja, maka faktor lain yang sangat penting dalam mempermudah kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP2HP adalah adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan jumlah pegawai sampai dengan data bulan Juli 2009, pegawai dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA yaitu sebanyak 20 orang (53%) dan S1 berjumlah 15 orang (40%), sedangkan untuk level pendidikan S2 sebanyak 1 orang dan Sarjana Muda (SM) sebanyak 2 orang (Gambar 2.2) . 7
  8. 8. Gambar 2.2. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Pendidikan S/D Juli 2009 20 20 15 S2 15 S1 (orang) 10 SM SLTA 5 2 1 0 Distribusi pendidikan pegawai yang dominan pada level SLTA perlu semakin ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi (SM dan S1) agar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang layak agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal guna mendukung tugas pokok dan fungsi BP2HP dalam mendukung dan menunjang pencapaian pelaksanaan PHPAL dimasa mendatang. 2.2. Visi dan Misi A. Visi ”Terwujudnya profesionalisme tenaga teknis kehutanan dalam rangka terselenggaranya pemantauan pemanfaatan hutan produksi untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat di Provinsi Papua” B. Misi (1) Meningkatkan profesionalisme tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; (2) Mendorong peningkatan sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi; (3) Membina pengembangan industri primer hasil hutan; (4) Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka peningkatan penerimaan negara; (5) Mengembangkan sistem informasi pemanfaatan hutan produksi lestari; 8
  9. 9. (6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BP2HP Wilayah XVII yang profesional dan akuntabel. 2.3. Rencana Strategi Sesuai dengan visi dan misi, maka disusun rencana strategi yang akan memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi dan program kebijakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Jayapura sebagai berikut: 2.3.1. Tujuan (1) Tujuan dari misi 1 : “Meningkatkan profesionalisme tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan”, adalah untuk : a. Menyiapkan rencana pemenuhan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan. b. Menyiapkan rencana penilaian kinerja tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan. (2) Tujuan dari misi 2 : “Mendorong peningkatan sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi”, adalah untuk : Mendorong terwujudnya peningkatan sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi oleh pemegang ijin/ unit manajemen. (3) Tujuan dari misi 3 : “Membina pengembangan industri primer hasil hutan”, adalah untuk: Mewujudkan industri primer hasil hutan yang tertib, efesien dan berbahan baku legal. (4) Tujuan dari misi 4 : “Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka peningkatan penerimaan negara”, adalah untuk: Mewujudkan sistem pemantauan peredaran hasil hutan yang tertib dan optimalisasi PNBP. (5) Tujuan dari misi 5 : “Mengembangkan sistem informasi pemanfaatan hutan produksi lestari”, adalah untuk: Mewujudkan sistem informasi pemanfaatan hutan produksi yang uptodate, online dan valid. (6) Tujuan dari misi 6 : “Meningkatkan kapasitas kelembagaan BP2HP Wilayah XVII yang profesional dan akuntabel”, adalah untuk: Mewujudkan kelembagaan BP2HP 9
  10. 10. Wilayah XVII yang kredibel, profesional dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan hutan produksi secara lestari. 2.3.2. Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: (1) Tersosialisasinya peraturan-peraturan bidang bina produksi kehutanan; (2) Tercapainya standar kebutuhan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; (3) Terwujudnya pengelolaan hutan produksi secara lestari oleh pemegang IUPHHK; (4) Terwujudnya industri primer hasil hutan yang tertib dan legal bahan baku; (5) Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak; (6) Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan BP2HP Wilayah XVII; (7) Terwujudnya tata hukum struktur kelembagaan dan tata hubungan kerja dalam mendorong penyelenggaraan PHPL. 2.3.3. Strategi a. Kebijakan Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh BP2HP Wilayah XVII maka ditetapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Produks Kehutanan sebagai berikut : (1) Pelayanan prima satu pintu; (2) Peningkatan kemampuan SDM BP2HP dan mitra; (3) Meningkatkan pembinaan pengelolaan hutan produks lestari oleh unit manajemen; (4) Mendorong pengembangan produk industri hasil hutan; (5) Menerapkan pengembangan PUHH berbasis teknologi informasi; (6) Mendorong berkembangnya kemampuan kelembagaan dan kualitas pengelolaan hutan produksi lestari. 10
  11. 11. Program Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 -2009 telah ditetapkan Program Pembangunan dan terkait langsung dengan pembangunan pembinaan produksi kehutanan dalam 5 tahun kedepan yaitu : (1) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (2) Program Penyelenggaraan Pimpinaan Kenegaraan dan Kepemerintahan Fokus Kegiatan dan Kegiatan (1) Fokus Kegiatan Dari sasaran-sasaran strategis tersebut yang akan dicapai, selanjutnya dituangkan kedalam beberapa fokus kegiatan yaitu : • Pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak; • Pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam; • Pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman; • Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan • Penertiban peredaran hasil hutan; • Penunjang fokus kegiatan Kegiatan Dari beberapa fokus kegiatan tersebut dirinci menjadi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan BP2HP Wilayah XVII sebagai berikut : a. Pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak;  Pengawasan dan pengamanan areal eks HPH/HTI; b. Pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam;  Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam c. Pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman;  Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam d. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan  Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan 11
  12. 12. e. Penertiban peredaran hasil hutan;  Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan  Optimalisasi penerimaan bukan pajak  Pengendalian peredaran hasil hutan dan penertiban hasil hutan ilegal  Pengembangan sistem informasi manajemen pengujian dan penatausahaan hasil hutan 12
  13. 13. BAB III. METODOLOGI 3.1. Kerangka Pendekatan Kerangka metode pendekatan yang digunakan sangat tergantung dari maksud dan tujuan, keluaran (output), manfaat dan lingkup pekerjaan yang diinginkan. Selain itu penetapan kerangka metode pendekatan juga sangat tergantung dari serangkaian konsep yang digunakan dalam menjawab maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Atas dasar tersebut maka dalam melakukan analisis kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat bagi kesejahteraan masyarakat adat menggunakan metode desk study, metode pendekatan partisipatif, dan metode pendekatan survey (kunjungan dan atau pengamatan lapangan). Ketiga metode pendekatan tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Oleh sebab itu ketiganya akan digunakan secara bersamaan dan terstruktur yang diuraiakan berikut ini. 3.1.1. Metode Pendekatan Desk Study 3.1.1a. Pengertian Metode Desk Study Metode desk study yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui kajian dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa laporan, referensi, maupun peta-peta. 3.1.1.b. Cara dan Mekanisme Melakukan Desk Study Dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan mekanisme desk study untuk mencapai output/tujuan analisis dilakukan dengan proses seperti disajikan pada Tabel 3.1 Tabel 3.1. Proses dan Output Analisis Desk Study INFORMASI UMUM YANG PROSES OUTPUT DIGALI  Kebijakan Pembangunan Kehutanan  Mencari dan menyeleksi Semua informasi yang Khususnya yang berkaitan dengan dokumen yang dibutuhkan dibutuhkan untuk aspek kawasan, kelembagaan dan melalui studi literatur melakukan analisis aspek usaha/bisnis untuk /pustaka ke Dephut, Dinas kesejahteraan masyarakat adat terkait, Bappeda, , BPS dan kontribusi IUPHHK  Kebijakan Daerah yang berkaitan lembaga lain yang memiliki terhadap hak ulayat bagi dengan aspek kawasan, kelembagaan data dimaksud, baik secara kesejahteraan masyarakat 13
  14. 14. INFORMASI UMUM YANG PROSES OUTPUT DIGALI dan aspek usaha/bisnis untuk langsung ataupun melaui adat yang telah terkumpul kesejahteraan masyarakat adat internet disusun menjadi draft  Menggandakan dokumen laporan  Informasi pasar/distribusi konsumsi dan produk olahan dalam rangka  Menganalisis Data yang peningkatan kesejahteraan diperlukan masayarakat adat  Informasi kelembagaan termasuk organisasi, aturan main kelembagaan masyarakat adat 3.1. 2. Metode Pendekatan Partisipatif Metode pendekatan partisipatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam upaya menggali informasi dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa stakeholders dan masyarakat setempatlah yang lebih memahami kondisi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, merekalah yang akan merumuskan berbagai rencana sekaligus kegiatan- kegiatan tindak lanjutnya. Pendekatan partisipatif ini didasarkan pada prinsip dari, oleh dan untuk mereka. Pihak luar dalam hal ini tim konsultan pelaksana kegiatan, hanya berperan sebagai fasilitator. Penetapan penggunaan metode pendekatan partisipatif ini juga didasarkan pada keluwesannya dalam menggali data dan informasi, karena prinsip metode pendekatan partisipatif ini adalah : (a) Belajar dari stakeholders; (b) Orang luar (peneliti, penyuluh, petugas, konsultan ) bertindak sebagai fasilitator. Sementara pihak (stakeholders) adalah sebagai pelaku; (c) Saling belajar, dan saling berbagi pengalaman; (d) Sifatnya informal; (e) Melibatkan seluruh stakeholders; (f) Menghargai perbedaan; (g) Triangulasi (koreksi silang/verifikasi); (h) Mengoptimalkan hasil; (i) Sering menyadari kesalahannya (belajar dari kesalahan); dan (j) Berorientasi praktis; (k) Berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan data dan informasi primer dari para pihak melalui diskusi grup terfokus (FGD), maka dalam metode pendekatan partisipatif tersebut konsultan akan menggunakan : (1) metode perencanaan yang berorientasi pada tujuan (PBPT) atau sering dikenal dengan istilah Ziel Orientierte Project Plannung (ZOPP), dan (2) metode Delphi. 14
  15. 15. 3.1.2.a Metode Ziel Orientierte Project Plannung (ZOPP) 1) Apa dan Bagimana ZOPP ZOPP adalah seperangkat alat-alat perencanaan partisipatif yang sederhana, bersifat terbuka dan realistis. Mutu dari hasil perencanaan metode ZOPP sangat tergantung pada kemampuan dan kualitas kelompok dan informasi yang diberikan. Selain itu ZOPP dapat menyelaraskan harapan dan pendapat yang berbeda-beda melalui proses konsensus bersama. Adapun alat-alat perencanaan ZOPP yang sering digunakan yaitu : 1) Analisis masalah, (2) Analisis tujuan, (3) Analisis alternatif dari berbagai pilihan solusi dari masalah yang ada, (4) Analisis peran dan (5) Analisis matriks perencanaan/rencana tindak lanjut. (a) Analisis Permasalahan, yaitu merupakan suatu teknis untuk meneliti semua masalah-masalah yang selanjutnya menentukan akar masalah yang dihadapi oleh stakeholders. Masalah yang diidentifikasi ditujukan pada masalah-masalah yang terkait dengan suatu kondisi masalah inti dan memperhatikan serangkaian hubungan sebab akibat baik yang berkaitan dengan masalah kawasan, masalah kelembagaan (organisasi termasuk hierarki dan job diskripsi, aturan main dalam kelembagaan termasuk peran dari stakeholders dalam kelembagaan yang dimaksud baik pada level kebijakan maupun implementasi, masalah kesiapan SDM, infrastruktur, pembiayaan sebagai faktor pendukung), maupun masalah usaha. (b) Analisis tujuan, yaitu merupakan suatu teknis untuk meneliti tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah yang telah diarahkan pada analisa masalah baik yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dari aspek kawasan, kelembagaan maupun aspek bisnis/usaha dari hasil kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat. (c) Analisa alternatif, yaitu merupakan suatu teknik untuk mengkaji beberapa pilihan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi terhadap hak ulayat oleh IUPHHK, termasuk mengkaji peran masing-masing stakeholders atau peran dari berbagai instansi terkait dalam rangka merumuskan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat yang disepakati bersama, yang secara sistemik dan kontinu mampu mengakomodasikan seluruh informasi tentang struktur kelembagaan yang meliputi komponen kelembagaan staffing, hubungan tata kerja dan dasar hukum serta aturan 15
  16. 16. main para pihak sesuai dengan perannya. Dalam analisis alternatif diadakan identifikasi dan pengkajian kemungkinan pilihan strategi yang paling memberi harapan untuk berhasil (d) Analisis peran, yaitu merupakan alat ZOPP yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai semua pihak/kelompok yang berhubungan dengan kegiatan yang akan direncanakan baik dari aspek kawasan, kelembagaan maupun dari aspek bisnis/usaha atau perpaduan ketiganya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Melalui arahan peran ini dapat dilihat hubungan dan koordinasi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan, baik peran dari lembaga/instansi pemerintah (eksekutif). Legislatif, konsultan, LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat umum. (e) Matrik perencanaan kegiatan (rencana tindak lanjut) yaitu merupakan rangkian dari berbagai alternatif peningkatan kesejahteraan masayarakat adat yang telah dan sedang berjalan saat ini. Selain itu pada matriks perencanaan kegiatan tersebut juga berisi asumsi-asumsi penting dan rencana tindak lanjut sebagai suatu solusi yang akan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dalam implementasinya, pendekatan ini khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat analisis masalah dan tujuan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan seluruh stakeholders yang terlibat dalam forum diskusi. 3.1.1.b Metode Delphi 1) Apa dan Bagaimana Delphi Delphi adalah sebuah teknik pendekatan yang dipola untuk menstruktur pendapat informan group melalui FGD dalam tatanan analisis dan menjelaskan suatu masalah, perencanaan dan isu-isu featur yang berkaitan dengan kebijakan (Davis, 1980). Dengan demikian metode delphi adalah proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dalam mencapai suatu kesepakatan. Terdapat dua pendekatan dalam metode delphi, yaitu policy delphi dan conventional delphi. Policy delphi biasanya digunakan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi serta analisis isu kebijakan yang bersifat makro, pada tingkat regional atau nasional. Sedangkan conventional delphi digunakan untuk pengumpulan data dan informasi serta analisis kebijakan bersifat jangka pendek. Kedua metode delphi tersebut akan digunakan secara bersamaan karena keduanya saling berkaitan dalam analisis kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat bagi kesejahteraan masyarakat adat. 16
  17. 17. 2) Cara dan Mekanisme Penggunaan Policy Delphi Metode delphi ini biasanya diawali dengan perumusan isu-isu strategis dan atau global yang bersifat makro dan mikro serta berbagai isu kebijakan dan termasuk isu-isu yang diperoleh dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kegiatan, yang dalam konteks ini adalah analisis kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat bagi kesejahteraan masyarakat adat. Selanjutnya dilanjutkan dengan isu-isu lokal yang merupakan potensi dan permasalahan internal yang dihadapi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Adapun proses perumusan rancangan penggunaan metode pendekatan delphi tersebut dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut : (a) Merumuskan isu yang menjadi fokus tujuan serta apa yang akan dicapai dan pengaruh kebijakan yang akan dirumuskan tersebut ketika akan mengimplementasikan. Isu-isu kebijakan tersebut merupakan output dari hasil penerapan metode ZOPP yang disampikan para pihak dalam forum semi loka/workshop ZOPP baik yang berkaitan dengan aspek kawasan, kelembagaan maupun aspek usaha/bisnis (b) Merencanakan pilihan-pilihan kebijakan yang diambil bersama berdasarkan isu-isu pokok kawasan, kelembagaan dan isu-isu usaha/bisnis yang disampikan melalui semi loka/workshop ZOPP (c) Menentukan simpul masalah sebagai isu yang terpenting, dan identifikasi pertentangan-pertentangan yang berkaitan dengan aspek kawasan, kelembagaan maupun aspek usaha/bisnis (d) Melakukan eksplorasi alasan-alasan pertentangan dan klarifikasi pandangan- pandangan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya yang disampaikan pada saat peserta merumuskan alternatif kebijakan (e) Melakukan evaluasi berbagai alternatif kebijakan tentang alasan-alasan yang mendasari isu (f) Melakukan evaluasi kembali pilihan-pilihan kebijakan berdasarkan perkiraan bukti- bukti yang mendasari isu-isu yang diangkat. 17
  18. 18. 3.1.3 Metode Pendekatan Survey 3.1.3.a. Pengertian Metode Survey Pendekatan survey lapangan yang dimaksudkan dalam pekerjaan ini adalah pengumpulan data/informasi yang tidak bisa diakomodir melalui pendekatan delphy, ZOPP, dan pendekatan desk study (data/informasi sekunder). Data yang dikumpulkan melalui survei lapangan misalnya survei profil kelola kawasan, kelembagaan dan kelola usaha dari lokasi uji petik yang telah ditetapkan. Data dan informasi dari hasil survey melalui uji petik tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu masukan dalam analisis kontribusi IUPHHK analisis kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat bagi kesejahteraan masyarakat adat. Proses Prosedur Kerja Metode Survey Kegiatan survey pada aspek kawasan akan difokuskan pada status kawasan (identifikasi status dan klarifikasi kawasan) apakah para pelaku usaha (Unit Manajemen) bersangkutan melakukan pengembangan dan pemanfaatan IUPHHK pada kawasan yang telah dibebani hak atau belum dibebani hak, kemantapan kawasan (ijin dan konflik kawasan), penataan kawasan, keamanan kawasan, dan karakteristik kawasan. Selanjutnya pada aspek kelembagaan, kegiatan survey akan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai bentuk kelembagaan, organisasi, aturan main, SDM, pembiayaan, dan infrastruktur pendukung. Sementara pada aspek usaha, kegiatan analisis akan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai jenis komoditas yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat, teknik pemanfaatan, teknologi yang digunakan, pemasaran, pembiayaan (permodalan) usaha, jaringan, dan karakteristik sosial buadaya setempat sehubungan dengan adanya kontribusi terhadap hak ulayat oleh IUPHHK. 3.2 Jenis Data dan Informasi yang Dibutuhkan Mengacu pada kerangka pendekatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka jenis data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah berupa data sekunder dan data primer. Kedua Jenis data tersebut didiuraikan berikut ini. 18
  19. 19. 3.2.1.Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian buku laporan, referensi maupun data-data penunjang lainnya yang relevan dengan pekerjaan. Data-data tersebut dapat diperoleh dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, yaitu: a. Kantor Departemen Kehutanan, untuk data dan informasi mengenai kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang secara langsung berkaitan maupun tidak langsung berkaitan hak ulayat (masyarakat adat) dan kontribusi IUPHHK b. Kantor instansi pemerintah di tingkat provinsi, khususnya kantor Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten, BAPPEDA provinsi dan kabupaten, kantor statistik provinsi dan kabupaten, kantor BPN, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Bapedalda, Dinas Perdagangan, dsb. Antara lain : laporan realisasi kegiatan peningkatan usaha masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dan atau data dan informasi lain yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan ini. c. Kantor UM (IUPHHK) untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kontribusi IUPHHK terhadap hak ulayat baik yang berkaitan dengan kawasan, kelembagaan, dan usaha/bisnis serta pola-pola kemitraan yang telah atau sedang dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat d. LSM, dan Perguruan Tinggi, serta lembaga penelitian lain (pusat dan daerah) yaitu untuk memperoleh data dan informasi sekunder tentang hasil-hasil penelitian, pendampingan, dan atau data dan informasi sekunder reverensi lain yang berkaitan dengan analisis ini. 3.2.2. Data Primer Data primer diperoleh dengan melakukan pengumpulan data dan informasi langsung di lapangan, baik dengan cara pengamatan di lapangan maupun dengan cara wawancara dengan sampel-sampel UM dan penduduk setempat (untuk data dan informasi sosial- ekonomi-budaya). Selain itu juga diperoleh langsung melalui konsultasi publik baik melalui delphi maupun forum ZOPP. Kedua jenis data tersebut (primer dan sekunder) tersebut akan dilakukan secara simultan karena saling melengkapi dan terkait, dan dalam mencari data dan informasi pada kedua 19
  20. 20. jenis data tersebut akan dilakukan dengan menggunakan ketiga kerangka metode pendekatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Data primer yang dikumpulkan antara lain, (1) data penerimaan masyarakat, (2) Data penyerapan tenaga kerja, (3) Data distribusi penerimaan, (4) presepsi dan bentuk peran aktif masyarakat dalam mengelola hutan Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengutip/menyerap data pada beberapa instansi pemerintah maupun swasta serta hasil- hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 3.3 Pengukuran Kontribusi Perusahaan Melalui Kegiatan Pemberdayaan a. Penerimaan Besarnya penerimaan diukur berdasarkan penerimaan yang diterima oleh rumah tangga dan dianalisis berdasarkan sumbernya. Sumber penerimaan responden dimasukkan ke dalam 4 kategori, yaitu : (1) hasil hutan, (2) pertanian, (3) jasa perdagangan, dan (4) jasa lain (Astana, dkk., 2002). Penerimaan yang diukur adalah penerimaan rumah tangga yang diperoleh dari berbagai sumber dalam satu tahun terakhir. Perhitungan besarnya penerimaan penduduk per kapita per tahun dilakukan dengan cara membagi total penerimaan rumah tangga contoh dalam satu tahun dengan jumlah anggota keluarga rumah tangga contoh. Penerimaan per kapita merupakan penerimaan yang dimiliki oleh setiap anggota rumah tangga. Penyajian dan pengolahan data penerimaan dilakukan secara tabulasi berdasarkan pada sumber penerimaan dan pengeluaran rumah tangga, serta besar penerimaan (pengeluaran) rumah tangga. b. Distribusi pengeluaran Distribusi pengeluaran diukur dengan melihat persentase pengeluaran berdasarkan jenis pengeluarannya atau kemana saja penerimaan tersebut didistribusikan. Jenis Pengeluaran dikelompokkan kedalam 3 katagori kebutuhan yaitu : (1) Primer atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan pangan (beras, gula, kopi, dan kebutuhan makan lainnya), (2) Sekunder atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan sandang (pakaian, sekolah, hiburan), (3) tersier 20
  21. 21. atau jenis pengeluaran untuk kebutuhan papan atau kebutuhan konsumtif (rumah tinggal yang layak, perabotan rumah tangga, alat electronik). c. Penyerapan tenaga kerja Penyerapan tenaga kerja dianalisis berdasarkan jumlah/persentase penduduk yang diserap oleh masing-masing pola pemberdayaan masyarakat yang dikelompokkan menjadi (1) lokal Papua, (2) lokal setempat. Dalam menganalisis berapa besar penyerapan tenaga kerja digunakan satuan persentase (%). Penyerapan tenaga kerja dianalisis dengan membandingkan persentase penduduk yang bekerja pada setiap bagian dari kegiatan HPH. Efektifitas pola pemberdayaan dianalisa menurut peta hubungan (Alhamid dan Rizal, 1997) sebagai berikut : (1) Penyerapan tenaga kerja Tinggi X PendapatanRendah (2) Penyerapan tenaga kerjaRendah X PendapatanRendah (3) Penyerapan tenaga kerjaRendah X Pendapatan Tinggi (4) Penyerapan tenaga kerja Tinggi X Pendapatan Tinggi 21
  22. 22. BAB 4. SEKILAS TENTANG HAK ULAYAT DI PROVINSI PAPUA 4.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat Beberapa pakar hukum adat, diantaranya Ter Haar dan Sepomo telah mencoba mendeskripsikan pengertian “masyarakat hukum adat”. Ter Haar (dalam Muhammad 1984) mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah : “Kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak terwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing- masing mengalai kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meningalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya”. Sementara itu, Soepomo (1981) menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan yakni persekutuan berdasar pertalian keturunan (geneologi) dan persekutuan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Sedangkan Hazairin (dalam soekanto), 1981) menjelaskan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa atau marga di Sumatera Selatan adalah kesatuan- kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu pertama mempunyai kesatua lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota, kedua bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahan, ketiga penghidupannya, yang terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan, berciri komunal dimana gotong royong, tolong menolong masih kuat dan semua anggota masyarakat mempunyai kesaan hak dan kewajiban serta semua mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan bersama. 22
  23. 23. Berdasarkan pendapat para pakar hukum adat tersebut di atas, maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berkut : a. Terdapat masyarakat yang teratur; b. Menempati suatu tempat teratur; c. Ada kelembagaan; d. Memiliki kekayaan bersama; e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan dan berdsarkan lingkungan daerah; f. Hidup secara komunal dan gotong royong. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat hukum adat diakui keberadaaanya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain : a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); b. Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 23
  24. 24. Masyarakat hukum adat diartikan sebagai masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang mempunyai kelembagaan penguasa adat dan pranata hak-hak tradisional yang ditaati dan dipertahankan secara turun temurun. Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adapt merupakan amanat Konstitusi. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hutan adat tidak selalu berada dalam kawasan hutan negara, melainkan juga juga dimungkinkan berada di dalam hutan hak yang dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Apabila hutan adat berada di dalam hutan negara maka pengelolaan hutan negara yang telah ditetapkan sebagai hutan adat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat hukum adat yang dikukuhkan melalui peraturan daerah. Jika pranata adat tidak memungkinkan lagi mengelola hutan adat secara lestari, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan pembinaan teknis kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah, mengembalikan hak pengelolaan hutan adat kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah, atau hak pengelolaan hutan adat ditarik kembali oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah. Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masingmasing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama- lamanya. 24
  25. 25. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hokum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apabila di suatu wilayah terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka terhadap permohonan atau 25
  26. 26. tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999. Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap) setempat, Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (de facto) dan diakui keberadaannya (de yure). Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan disekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat 26
  27. 27. memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui Peradilan Umum. Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah. Dalam pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangun. Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah tersebut yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan. Kerugian atas faktor fisik, meliputi : a. Kehilangan tanah (tanah pertanian, akses ke hutan serta sumber daya alam lainnya, hilangnya hak memanfaatkan sumber daya alam); dan atau b. Kehilangan bangunan (rumah dan bangunan fisik lainnya); dan atau c. kehilangan pusat kehidupan dan pusat budaya masyarakat (tempat-tempat religius, tempat ibadah, pemakaman). Ganti kerugian atas faktor fisik diberikan dalam bentuk : uang, tanah pengganti, permukiman kembali, dana abadi, penyertaan saham, atau bentuk lain yang disepakati bersama. Kerugian atas faktor nonfisik meliputi kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan karena ketergantungan pada tanah beserta segala isinya. Ganti kerugian atas faktor 27
  28. 28. nonfisik dapat berupa usaha pengganti, penyediaan lapangan kerja, bantuan kredit, dan bentuk lain yang disepakati bersama. Penentuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di suatu daerah harus didahului oleh suatu kegiatan penelitian yang cermat dengan metodologi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh suatu panitia peneliti yang dibentuk oleh Bupati / Walikota dengan Keputusan Bupati / Walikota, kecuali bila lintas kabupaten /kota. Kriteria adanya suatu wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tertentu maksudnya bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tersebut mempunyai batas-batas yang jelas dan tidak bertentangan dengan batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah lainnya yang berbatasan. Kewenangan mengelola hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tidak berlaku bagi tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh instansi pemerintah atau badan hukum atau perseorangan dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan Undang-undang. Pengelolaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat dimaksudkan agar warga masyarakat hukum adat tersebut dapat memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan yang makin tinggi. Oleh karena itu penguasa adat yang berwenang melaksanakan pengelolaan hak ulayat berkewajiban untuk memanfaatkan hak ulayat untuk kesejahteraan warganya melalui usaha bersama para warganya atau bekerjasama dengan pihak lain. Apabila untuk keperluan kepentingan umum diperlukan pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah maka masyarakat pemegang hak ulayat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat wajib untuk melepaskan tanah ulayat yang diperlukan dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dang anti kerugian factor nonfisik yang wajar sesuai kesepakatan antara Pemerintah dengan masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah. 28
  29. 29. Dengan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya kalau sebagian dari wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah itu termasuk kawasan hutan lindung atau suaka margasatwa atau kawasan lindung lainnya, maka masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masuarakat hukum adat yang bersangkutan harus mencegah kerusakannya dan tidak diperkenankan untuk diberikan kepada warganya atau kepada pihak luar untuk kepentingan usaha budidaya. Mengingat air merupakan kebutuhan mutlak manusia dan makhluk hidup lainnya, maka tidak dibenarkan suatu masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat tertentu untuk menghalang-halangi penggunaan air yang bersumber atau mengalir dalam hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanahnya oleh masyarakat umum atau untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan air bagi berbagai keperluan masyarakat secara menyeluruh. Wewenang pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah : a. Melaksanakan pengelolaan tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan; b. Melakukan musyawarah dengan pihak ketiga diluar warga masyarakat hukum adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan; c. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan, Kewajiban pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah : a. Meningkatkan kesejahteraan dengan pemanfaatan tanah secara optimal; b. Melepaskan tanah yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas 29
  30. 30. faktor fisik dan ganti kerugian faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundangundangan; c. Menjaga kelestarian tanah, Menurut Maria Sumardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah: a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat, b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat; c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan- perbuatan hukum. Bila persyaratan tersebut di atas dipenuhi secara kumulatif, maka hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Dapat dipertegas kembali mengenai kriteria Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum, Objek Hukum dan Wewenang Masyarakat Adat sebagai-berikut: Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per Undang-undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hokum adat. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorialgenealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-Sunario,1999; Titahelu 1998). Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh- tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam Undang-undang Braja Nanti Kerajaan Kutai Kartanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menetukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai 30
  31. 31. mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahadi 1991 dalam Abdurahman & Wentzel 1997). Wewenang Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Hutan yang dimaksud umumnya mencakup; 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dll), dan pemeliharaan tanah. 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu) 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dll). Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna ekonomis); di dalam tanah bahan-bahan galian), dan juga sepanjang pesisir pantai, juga diatas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya. 4.2 Implementasi Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Di dalam Undang-undang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara. Di dalam ayat (2) hak menguasai dari negara yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada negara untuk: a. menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; dan b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah dapat mengatur pemberian hak- hak atas hutan kepada subyek hukum, apakah perorangan atau badan hukum. Sesuai dengan semangat baru di era reformasi sekarang ini, sedang disusun konsep baru dalam pembangunan kehutanan, yang lebih berpihak dan memberi peluang kepada masyarakat 31
  32. 32. setempat, yang berada di dalam dan sekitar hutan, baik yang merupakan masyarakat hukum adat ataupun masyarakat lokal lainnya. Konsep baru ini, dimaksudkan untuk memadukan kepentingan masyarakat setempat yang berada di dalam dan disekitar hutan, dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sebagai konsekuensi adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemakmuran yang dicitacitakan ialah kemakmuran seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan dan memanfaatkan salah satu modal dasar pembangunan yaitu “hutan”. Terkait dengan masalah hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, maka perlu di perjelas mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Kawasan hutan yang merupakan wilayah hak ulayat (hutan adat) mempunyai fungsi komunal. 2. Pengelolaan hutan adat harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Kawasan hutan adat tidak dapat dipecahkan dan dimiliki perorangan. 4. Pengelolaan hutan di serahkan kepada masyarakat hukum adat masing-masing. 5. Pengelolaan hutan adat tidak diperkenankan melakukan perikatan masalah kawasan hutan kepada pihak manapun tanpa persetujuan pemerintah. 6. Hak-hak yang dimiliki masyarakat hutan adat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari- hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka kesejahteraannya. d. Pola-pola pemberdayaan partisipatif merupakan pilihan yang ideal untuk masyarakat hukum adat. Adapun kewajiban dari masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat selain didasarkan pada ketentuan adatnya, perlu diatur juga dalam peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan hutan adat mengenai : Kewajiban untuk pelestarian, pengelolaan 32
  33. 33. kawasan hutan, kewajiban pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan hutan adat, kewajiban untuk perlindungan kawasan dari gangguan manusia dan ancaman lain. Atas dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dan dengan dituangkannya dalam peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan baik, dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara lestari. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (rehtsgemeenschap), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya, yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dahulu disebut hutan ulayat atau hutan marga atau hutan pertuanan atau yang sejenis itu. Kriteria Hutan Adat Hutan adat dari masyarakat hukum adat atas tanah dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang masih berlangsung, diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya. Hutan adat tidak meliputi kawasan hutan yang telah dibebani hak/izin dan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Hutan dapat ditetapkan sebagai Hutan adat apabila dipenuhi kriteria : pertama terdapat masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak komunal tradisional atas hutan scara turun temurun; kedua ada pemimpin adat yang melaksanakan ketentuan-ketentuan hak tersebut; ketiga apa yang dilaksanakan menyangkut hutan, ditetapkan dan diperintahkan pemimpin adat, masih ditaati oleh warga masyarakat yang bersangkutan; keempat terdapat kesadaran bahwa hutan komunal tradisional adalah hutan bersama, bukan milik perorangan, sehingga harus dipelihara dan dipertahankan secara bersama-sama; kelima 33
  34. 34. setiap pemanfaatan hutan harus dengan musyawarah; keenam semua orang yang tidak termasuk dalam warga masyarakat adat tidak berhak atas hutan adat, jika mereka akan ikut serta maka mereka perlu mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya melalui perkawinan atau mengabdi. Pelaksanaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat harus memperhatikan : pertama prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua pembangunan nasional; ketiga pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan; keempat fungsi sosial, ekosistem lingkungan setempat; kelima unifikasi hukum; keenam perencanaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan ketujuh penghormatan dan perlindungan pada hak asasi manusia. Pengukuhan dan Hapusnya Masyarakat Hukum Adat Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan atas hasil penelitian tentang keberadaan masyarakat hukum adat setempat. Penelitian dapat diajukan oleh pakar hukum adat, masyarakat adat yang ada di daerah setempat, aspirasi masyarakat setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), instansi atau pihak lain yang terkait disampaikan kepada Bupati/Walikota apabila berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota atau Gubernur apabila berada dalam lintas wilayah Kabupaten/Kota. Wilayah hukum adat meliputin pertama suatu wilayah tertentu yang berdasarkan sejarah keturunan dan hubungan kerabat yang menguasai kawasan dan sumber daya alam sekitarnya; kedua kawasan yang merupakan sumber mata pencaharian; ketiga batas wilayah yang yuridiksinya dihormati dan diakui oleh sesama masyarakat hukum adat. Sedangkan pranata, perangkat hukum dan peradilan adat yang masih ditaati meliputi : pertama adanya sistem nilai, pranata, norma yang mengatur berbagai aspek atau sendi kehidupan warga masyarakat adat; kedua adanya penegakan hukum dan sanksi hukuman adat; ketiga adanya proses yang terorganisir dalam pengambilan keputusan adat; keempat adanya tokoh-tokoh adat yang diakui otoritasnya sebagai perangkat adat; kelima adanya ketaatan dan kepatuhan pada hukum adat. 34
  35. 35. Kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan berupa pertama pemungutan hasil hutan atau pola pemanfaatan hutan secara lestari untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; kedua adanya ketergantungan kehidupan masyarakat terhadap sumber daya hutan; ketiga adanya keterikatan sistem sosial dan budaya terhadap sumber daya hutan; keempat potensi sumber daya hutan masih memungkinkan untuk memenuhi sumber kehidupan komunitas masyarakat hukum adat. 4.3 Pengertian dan Kriteria Keberadaan Hak Ulayat Hak ulayat merupakan hak kepemilikan bersama/komunal dari masyarkat hukum adat yang dikelola secara gotong royong dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh para warga masing-masing. Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) mengatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat itu tidak boleh bertentangan dengan undang- undang. Karena itu, tidak dapat dibenarkan apabila hak ulayat suatu masyarakat hukum adat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum Pemerintah, misalnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar, atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya. Demikian pula, tidak dapat dibenarkan apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih bagi masyarakat hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-wenang. Apabila hal ini dibiarkan akan ada negara dalam negara, (penjelasan umum II angka 3 UUPA). Apa yang dipaparkan dalam Undang-Undang Kehutanan mengenai hak ulayat dan hak- hak perorangan sama dan sesua dengan apa yang terdapat dalam UUPA yang pada dasarnya memberikan pengakuan hak ulayat dengan syarat keberadaan (eksistensi) hak tersebut menurut kenyataannya masih ada. Dalam hal ini, pelaksanaan hak layat itupun harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (penjelasan umum II angka 3 UUPA). Bagaimanakah cara untuk menemukenali keberadaan hak ulayat? Van Vollenhoven menyebutkan sejumlah ciri atau tanda-tanda hak ulayat sebagai berikut (Riyanto, 2004a:4): 35
  36. 36. a. Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya berhak dengan bebas menggunakan dan mengenyam kenikmatan menggarap tanah dalam wilayah persekutuan hukum tersebut. b. Orang yang bukan anggota persekutuan hukm harus mendapat izin terlebih dahuklu dari kepala persekutuan dengan membayar ganti kerugian. c. Dalam menggunakan tanah, anggota persekutuan hukum tidak membayar, tetapi bagi orang luar (asing) harus membayar uang pemasukan (recognitie/contributie). d. Persetukan hukum bertanggung jawab atas kejahatan (pembunuhan) dalam wilayah persekutuan hukumnya apabila sipelaku tidak bisa digugat atau tidak dikenal. e. Persekutuan tidak boleh memindahtangankan (mejual, memberi) untuk selama- lamanya kepada siapapun juga kecuali dalam hal-hal tertentu dan sangat khusus. f. Persekutuan hukum tetap mempunyai hak campur tangan atas hak individu. Soedijat (dalam Riyanto, 2004a: 5) berpendapat bahwa hak ulayat tersebut sangat jelas terlihat di luar Jawa, Ciri-cirinya adalah : a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaanya. b. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut ; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran Keberadaan tanah ulayat di wilayah ini diketahui dengan adanya ciri-ciri : a. Setiap warga masyarakat hukum gampong atau mukim dapat membuka tanah baru dan menunggu hasilnya di wilayah mukimnya. b. Batas-batas hak mukim ini jelas, yaitu bila berbatasan langsung dengan mukim yang lain. c. Adanya tanah, hutan, maupun perairan yang tetap dipertahankan sebagai milik umum masyarakat hukum adat. Dalam hubungan dengan keberadaan hak ulayat, perlu diperhatikan adanya kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, seperti yang dikemukakan oleh Maria Sumardjono,3) sebagai berikut: a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat; 36
  37. 37. b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat; c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu: 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/ persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah; 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu); 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain- lain). Sehubungan dengan hal tersebut, maka diaturnya hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut ke dalam pengertian Hutan Negara tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya, untuk mendapatkan manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataanya memang masih ada. Pelaksanaannya pun harus sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang kehutanan dan pengaturan pelaksanaannya, 37
  38. 38. BAB 5. ANALISIS KONTRIBUSI IUPPHK TERHADAP HAK ULAYAT Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Hukum Adat mulai bangkit lagi untuk membangun kepercayaan diri dan bahkan telah beberapa kali dapat menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi, termasuk juga menyelesaikan konflik penguasaan sumber daya alam dengan pihak lain seperti negara atau swasta, dengan menggunakan mekanisme yang mereka selama ini punyai. Namun demikian Masyarakat Hukum Adat menghendaki adanya kepastian kelola kawasan/areal sebagai tempat hidup masyarakat hukumnya, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan adanya kepastian hukum. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat hukum adat dapat dibagi menjadi 3 materi konflik yang perlu lebih dalam dikaji yaitu : a. Konflik kewenangan atas ruang Selama beberapa dekade ini telah terjadi pemanfaatan kawasan oleh pelaku ekonomi sebagai pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berakibat terkuranginya teritori masyarakat hukum adat. Misalnya adanya perizinan dibidang pemanfaatan kayu, perkebunan, hutan tanaman industri dan lain sebagainya. b. Konflik atas keberadaan masyarakat hukum adat Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pengaturan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dengan kesepakatan masyarakat sekitarnya. Masyarakat hukum adat tersebut memiliki tata hukum serta nilai sendiri yang berlaku di dalam batas wilayah adatnya sehingga dikatakan otonom. Intervensi yang berlebihan dari pihak luar (pemerintah) dapat merusak bentuk pengaturan tentang kewenangan dari masyarakat hukum adat yang telah berjalan dan berakibat runtuhnya sistem dan pola pengelolaan yang dimiliki. Ini sering terjadi dengan penetapan-penetapan pemerintah yang melakukan intervensi terlalu jauh terhadap suatu sistem yang sudah cukup mandiri. Sehingga penilaian keberadaan masyarakat hukum adat oleh pihak luar yang tidak mengerti 38
  39. 39. tentang bentuk pengaturan yang ada dikawatirkan menggangu tatanan yang telah terbentuk sekian lama. c. Konflik atas pola pengelolaan sumber daya alam Konflik atas pola pengelolaan yang ada pada masyarakat hukum adat sering terjadi dengan memisahkan suatu pola pengelolaan dari sistemnya. Contoh pola pengelolaan yang jelas adalah perladangan gilir balik yang hanya melihat ladang yang sedang dikerjakan saja tanpa melihat lahan beranya, dan pola-pola lain di dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Perladangan gilir balik harus dapat dilihat sebagai suatu sistem yang menyatu dengan pola sawah yang ada di beberapa bagian kampung, hutan tutupan, kebun wanatani, sungai hutan tempat berburu bahkan tempat-tempat keramat. Sekitar 25 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu ditingkatkan harkat kehidupan sosial ekonominya ke tingkat yang layak. Di Propinsi Irian Jaya Barat yang merupakan Propinsi termuda di Indonesia memiliki rumah tangga miskin sebanyak 128.156 atau 75% dari 170.049 rumah tangga (BPS. 2006). Umumnya mereka berada di desa-desa tertinggal di dalam dan sekitar hutan. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan kehutanan berkelanjutan yang merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa seharusnya mendapat prioritas yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong dan mendukung program nasional pengentasan kemiskinan, pembangunan kehutanan menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu sasaran utama. Pemerintah melalui Menteri Kehutanan telah mengeluarkan kewajiban pemberdayaan masyarakat sekitar hutan kepada pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) yang pada awalnya melalui Hak Pengusahaan Hutan Bina Desa melalui SK Menhut No. 671/Kpts-II/1991 selanjutnya program tersebut diganti dengan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) melalui SK Menhut 523/Kpts-II/1997. Namun demikian sejak tahun 2000 upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, termasuk di Papua, tidak saja dilakukan dengan pola PMDH tetapi juga menggunakan pola kompensasi hak berdasarkan SK Gubernur Papua No 51 Tahun 2001 dan sejak Tahun 2004 biaya kompensasi mengacu pada SK Gubernur No.184 Tahun 2004. 39
  40. 40. Tahun 2005, pelaku ekonomi (HPH/HTI) tidak lagi dibebani dengan PMDH sesuai dengan Keputusan Menteri No. 4795/Kpts-II/2002 tentang pencabutan SK No. 523/Kpts- II/1997. Selanjutnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada HPH dan HTI mengacu pada Kepmen 177/Kpts-II/2003 tentang kriteria dan indikator usaha pengelolaan hutan secara lestari pada unit manajemen usaha pemanfaatan hutan tanaman. Keluarnya Kepmen tersebut membawa dampak pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di termasuk di Papua yang semakin tidak jelas. Sebagian IUPHHK masih menjalankan pola PMDH bersamaan dengan pelaksanaan dana kompensasi dan ada pula yang hanya menjalankan dana kompensasi. Kondisi ini meyebabkan semakin tidak jelasnya makna kehadiran IUPHHK bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 5.1. Karakteristik Masyarakat Sekitar Hutan di Papua a. Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk di wilayah Papua sebagian besar didominasi oleh petani peramu, nelayan dan buruh pada perusahaan (Tabel 5.1). Sehingga sumber pendapatan penduduk dapat dikelompokkan menjadi unsur meramu hasil hutan (menangkap ikan, menokok sagu, berburu, mengumpulkan masoi, rotan dll), pertanian (menanam umbi- umbian, pisang, jagung, sayuran, pinang, kakao, kelapa), jasa perdagangan (membuka kios) dan terlibat dalam kegiatan kehutanan (tenaga kerja pada perusahaan/hutan rakyat). Distribusi jenis mata pencaharian disajikan pada Tabel berikut: Table 5.1. Distribusi Jenis Mata Pencaharian 40
  41. 41. Pada umumnya penduduk melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tiap bulannya. Kondisi ini ditunjukkan adanya penduduk yang mempunyai tabungan untuk keberlanjutan kehidupannya. Namun demikian untuk mengatasi kebutuhan uang yang mendesak penduduk pada umumnya melakukan kegiatan berternak (antara lain babi, kambing, ayam) yang dapat dijual jika sewaktu-waktu membutuhkan uang. Oleh karena itu semakin banyak hewan ternak maka, keluarga tersebut dianggap mampu dari segi materi. Coklatdan kopra juga menjadi salah satu komoditi yang dihasilkan di Papua. Dengan komoditi coklat dan kopra penduduk memiliki penghasilan yang cukup tinggi, bahkan sudah mampu menyekolahkan anak di kota Propinsi Papua. Sumber pengeluaran terbesar pada setiap kabupaten umumnya terdapat pada barang konsumsi (primer) seperti barang- barang kebutuhan keluarga sehari-hari (pakaian, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) dan kebutuhan dirinya seperti minyak rambut, sabun mandi, sabun cuci, rokok, bedak, sampo. Hanya penduduk di Kabupaten Fakfak, Raja Ampat dan Sarmi yang sudah mampu membeli barang besar yaitu barang-barang sekunder dan tersier seperti TV, Parabola, Radio. Distribusi jenis pengeluaran masyarakat disajikan pada Tabel 5.2. Table 5.2. Distribusi Jenis Pengeluaran 41
  42. 42. b. Kebudayaan Kebudayaan merupakan bagian dari perilaku masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat sebagian penduduk masih melakukan ritual adat sebagai bukti masih kuatnya pengaruh adat pada wilayah tersebut khususnya dalam mengatur penggunaan lahan hutan. Ritual adat yang masih dilakukan secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah IUPHHK khususnya dalam merubah pola pikir yang tradisional menjadi mandiri. Tabel 5.3 menunjukkan ritual adat yang masih di lakukan di masing-masing lokasi contoh di Papua. Tabel 5.3. Jenis Upacara Adat yang masih dilakukan Tabel 5.3 memperlihatkan bahwa ritual adat pada saat kelahiran sudah sangat jarang di lakukan, hal ini dipengaruhi peradaban agama yang sudah cukup berkembang di wilayah tersebut. Namun pada suku Kuri yang berada pada kampung Wagura distrik Sarbe kabupaten Teluk Bintuni masih melakukan ritual adat yang lama dengan menempatkan sang ibu yang akan melahirkan di sebuah gubuk tersendiri jauh dari rumah induk. Sampai sang anak berumur kurang lebih 3 bulan sang ibu dan bayi melalui pesta adat dapat dibawa kembali ke rumah. Ritual ini masih dilakukan hingga sekarang, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Yesus sang juru selamat lahir di kandang domba, bukan di dalam sebuah rumah yang megah. Sehingga penduduk yakin bahwa bayi yang baru lahir dan suci selayaknya berada pada tempat yang serupa dengan tempat kelahiran Yesus. 42
  43. 43. Ritual kematian masih dilakukan pada suku Kuri, Suku Bugu, suku Dani. Ritual tersebut masih dilakukan oleh penduduk yang menganut “agama tua” atau agama nenek moyang. Sedangkan penduduk yang beragama nasrani dan mengenal gereja sudah tidak lagi melakukannya. Ritual kematian tersebut berbeda-beda, jika penduduk Suku Kuri meninggal maka jenazah dapat dikuburkan langsung, namun setelah 3- 5 tahun kuburan tersebut dibongkar untuk diambil tengkorak kepala. Melalui prosesi adat tengkorak tersebut diletakkan di goa yang terletak di bukit-bukit batu untuk kemudian dijadikan tempat bersemayamnya arwah-arwah. Tempat tersebut selanjutnya dikenal dengan tempat keramat. Suku Bugu di pedalaman Sarmi masih melakukan prosesi bayar kepala, dimana jika kepala keluarga penduduk suku Bugu meningggal dunia maka sang istri tidak boleh memotong rambutnya sampai dia mampu membayar sejumlah uang yang diminta oleh keluarga suami sebagai uang kepala. Jika dalam memenuhi jumlah uang yang diminta sang istri tidak mampu maka, saudara kandung sang istri harus mampu membayar lunas sejumlah uang tersebut. Berbeda dengan suku yang lain, suku Dani melakukan ritual kematian dengan melakukan pemotongan jari. Jika dalam satu keluarga ada yang meninggal, maka sebagai tanda berduka sang istri harus memotong jarinya dan melumuri dirinya dengan arang selama 40 sampai 100 hari kematian. Dalam pembukaan areal hutan untuk pemanfaatan komersil dan berskala besar maka, masih dilakukan riual adat dalam bentuk sesajen dan pengucapan syukur. Ritual ini dilakukan dengan menyembelih ternak babi/kambing dan mengubur kepala ternak tersebut pada areal yang akan dimanfaatkan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap arwah nenek moyang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa kemurkaan arwah-arwah nenek moyang selama kegiatan berlangsung. 5.2. Kemitraan Masyarakat Lokal dan IUPHHK Pengusahaan hutan adalah suatu kegiatan yang kompleks yang membutuhkan investasi besar dan pengetahuan akan teknologi yang tepat serta akses terhadap jaringan dan pasar. Kebijakan dan peraturan kehutanan sudah sangat banyak dan beragam, sehingga memrlukan pendidikan yang relative tinggi untuk dapat memahami nya. Kurangnya 43
  44. 44. informasi mengenai kebijakan lemahnya kondisi ginansial dan rendahnya kemampuan dalam bidang teknis dan dukungan politis memicu masyarakat membentuk kemitraan dengan IUPHHK. Hanya IUPHHK yang mempunyai modal kemampuan dan sumberdaya yang cukup untuk mengelola konsesi di ulayat mereka. Model konsesi yang diperoleh melalui IUPHHK pada prakteknya juga mendorong terjalinnya kemitraan antara masyarakat lokal dan IUPHHK baik untuk pengusaha IUPHHK besar atau perusahaan non IUPHHK. IUPHHK mempunyai sarana dan modal besar yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengelola areal konsesi. Tujuan dari pola kemitraan adalah awalnya untuk mendorong pengembang keterampilan masyarakat lokal melalui partisifasi aktif dalam pengelolaan hutan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk manfaat dari ijin konsesi tersebut. Peran IUPHHK seharusnya tidak hanya dibatasi kepada penanaman modal untuk menebang kayu. Masyarakat dan IUPHHK harus menjadi mitra yang sejajar dalam mengelola hutan ulayat bersama-sama. Pembagian manfaat juga harus adil dan merata berdasarkan kontribusi masing-masing pihak yaitu penyediaan modal, teknologi dan keterampilan oleh IUPHHK. IUPHHK juga harus berperan aktif dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan misalnya dengan memberikan kesempatan kerja dan pengalaman untuk mengelola konsesi, yang tentunya sangat berharga bagi anggota masyarakat lokal dalam mengelola hutan ulayat mereka dikemudian hari. Namun demikian pada kenyataannya IUPHHK cenderung mengambil keuntungan dari keterbatasan kapasitas masyarakat dan kemampuan negoisasi mereka yang lemah. IUPHHK melihat kemitraan lebih sebagai kebutuhan administratif untuk menebang kayu hutan. Oleh karena itu model kemitraan IUPHHK perlu diperbaharui kembali jika ingin mencapai tujuan semula, yaitu memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan bagian keuntungan yang lebih adil dari pengelolaan sumberdaya hutan di Papua. 44
  45. 45. 5.3. Kontribusi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Pemanfaatan hutan di Papua selain dibebani dengan pelaksanaan TPTI yang optimal, juga memiliki kontribusi kepada masyarakat yang dikenal dengan dana kompensasi hak ulayat serta dana Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan (PMDH). Pelaksanaan Dana kompensasi hak ulayat berdasarkan SK Gubernur telah dilakukan sejak tahun 2001. Mengacu pada SK Gubernur Papua No 50 tahun 2001, besar kompensasi hak ulayat atas kayu yang dipungut pada arel hak ulayat di propinsi Papua untuk jenis merbau Rp. 25.000/m dan jenis kayu campuran Rp.10.000/m . Sejak tahun 2004, pelaksanaan dana kompensasi mengacu pada SK Gubernur Papua No. 184 tahun 2004, dimana jenis kayu merbau Rp. 50.000/m dan kayu campuran Rp. 10.000/m . Dana kompensasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hutan sebagai pengganti menurunnya kualitas hutan dan hilangnya akses dengan hutan sebagai lapangan kerja, sebagai dampak eksploitasi kegiatan pengusahaan hutan. Pembayaran biaya kompensasi dilakukan di blok tebangan/base camp dalam bentuk uang tunai dan disaksikan oleh MUSPIKA serta instansi terkait. Adapun pelaksanaan PMDH mengacu pada SK 523/Kpts-II/1997 dengan satuan biaya Rp. 1000/m yang di hitung berdasarkan hasil tebangan 2 (dua) tahun sebelumnya. Tabel berikut merupakan nilai rupiah yang telah di serahkan HPH sebagai dana kompensasi dan PMDH selama 5 tahun terakhir (2000-2005). Adapun Perkembangan pembayaran hak ulayat dari tahun 2004-2008 di masing-masing Kabupaten wilayah Propinsi Papua untuk setiap IUPHHK secara detil disajikan pada Tabel 5.4. Sedangkan rekapitulasi pembayaran dan nilai hak ulayat masing-masing disajikan pada Tabel 5.5. dan 5.6. 45
  46. 46. Tabel 5.4 Perkembangan Pembayaran Hak Ulayat Beberapa IUPHHK di Propinsi Papua PERKEMBANGAN PEMBAYARAN HAK ULAYAT Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Kabupaten / Perusahaan Ket 2004 2005 2006 2007 2008 Total Rp Rp Rp Rp Rp Rp A. ASMAT 1 PT. RIMBA MEGAH LESTARI Aktif 2 PT. KAYU PUSAKA BUMI Stagnasi 2002 MAKMUR JUMLAH A - - - - - - B. BOVENDIGUL 1 PT. BADE MAKMUR ORISSA Aktif 2 PT. TUNAS SAWAERMA Aktif 3 PT. DIGUL DAYA SAKTI 1 Belum operasi 4 PT. DIGUL DAYA SAKTI 2 Stagnasi 2002 5 PT. DARMALI MAHKOTA Stagnasi 2002 TIMBER 6 PT. TUNGGAL YUDHI Unit II Stagnasi 2002 JUMLAH B - - - - - - C. KEEROM 1 PT. HANURATA UNIT 1354091400 866,534,40 2,220,625,800 Aktif JAYAPURA 0 2 PT. RISANA INDAH FOREST Stagnasi 2005 INDUSTRIES 3 PT. TUNGGAK YHUDI UNIT I Stagnasi 2003 4 PT. BATASAN Stagnasi 2002 JUMLAH C - 1,354,091,400. 866,534,40 2,220,625, - - 00 0 800 D. MAPPI 46
  47. 47. 1 PT. DAMAI SETIATAMA TIMBER Stagnasi 2002 2 PT. ARTIKA OPTIMA INTI UNIT Stagnasi 2000 IV 3 PT. WANA TIRTA EDHIE Belum Operasi WIBOWO JUMLAH D - - - - - - E MERAUKE 1 PT. PRABU ALASKA UNIT II Stagnasi 2001 JUMLAH E - - - - - - F MIMIKA 1 PT. DIADYANI TIMBER 2,246,867,350 Aktif 2 PT. ALAS TIRTA KENCANA Stagnsi 1998 3 PT. KAMUNDAN RAYA Stagmnasi 1998 4 PT. ARTIKA OPTIMA INTI UNIT II Stagnasi 2005 JUMLAH F - - 2,246,867, - - - 350 G NABIRE 1 PT. JATI DHARMA INDAH 862,248,20 1,551,853,6 900,954,00 3,315,055,800 Aktif 0 00 0 2 PT. SAURI MOWARI RIMBA I Belum operasi 3 PT. SAURI MOWARI RIMBA II Belum operasi JUMLAH G 862,248,20 1,551,853,6 900,954,00 3,315,055, - - 0 00 0 800 H. SARMI 1 PT. BINA BALANTAK UTAMA 2,393,785,58 1,952,205,8 4,345,991,386 Aktif 6 00 2 PT. MAMBERAMO ALAS 1,009,229,80 2,978,983,4 4,024,099,50 8,012,312,700 Aktif MANDIRI 0 00 0 3 PT. MONDIALINDO SETYA Aktif PRATAMA 4 PT. SALAKI MANDIRI 366,138, 240,692,30 222,952,2 457,852,80 1,287,636,240 Aktif 47
  48. 48. SEJAHTERA 900 0 40 0 5 PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER 2,155,679, 1,441,241,40 1,026,771,9 490,448,70 5,114,141,900 Aktif II 900 0 00 0 6 PT. SUMBER MITRA JAYA Belum beroperasi 7 PT. PAPUA RIMBA LESTARI Belum beroperasi JUMLAH H 2,521,818, 5,084,949,08 6,180,913,3 4,972,401,00 18,760,082, - 800 6 40 0 226 I. WAROPEN 1 PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER 68,239,9 Aktif III 00 2 PT. IRMASULINDO UNIT I Aktif 3 PT. PERSADA PAPUA HIJAU Belum Operasi JUMLAH I - 68,239,900. 0 0 - - 00 TOTAL 2,521,818, 5,947,197,28 9,155,098,2 6,739,889,40 26,542,631, - 800 6 40 0 176 Sumber : Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi 48
  49. 49. Tabel 5.5 Rekapitulasi pembayaran Hak Ulayat oleh IUPHHK Kabupaten Jumlah IUPHHK IUPHHK yang IUPHHK Aktif membayar Hak Ulayat Asmat 2 1 Bovendigul 6 2 Keerom 4 1 1 Mappi 3 Merauke 1 Mimika 4 1 1 Nabire 3 1 1 Sarmi 7 5 4 Waropen 3 2 1 Jumlah 33 13 8 Tabel 5.5 memperlihatkan bahwa dari total IUPHHK yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, hanya terdapat 13 IUPHHK yang aktif (± 39%), dan dari IUPHHK yang aktif terdapat 8 IUPHHK yang melakukan pembayaran hak ulayat (±62%). IUPHHK di Kabupaten Asmat dan Bovendigul tidak melakukan pembayaran hak ulayat, berbeda dengan di Kabupaten Mimika dan Nabire, semua IUPHHK yang aktif melakukan pembayaran pembayaran hak ulayat. Jumlah IUPHHK yang paling banyak melakukan pembayaran hak ulayat terdapat di Kabupaten Sami yaitu sebanyak empat IUPHHK. Banyaknya HPH/IUPHHK yang membayar hak ulayat untuk setiap tahunnya disajikan pada gambar 5.1. Adapun besarnya nilai IUPHHK pada masing-masing kabupaten setiap tahunnya disajikan pada Tabel 5.6 8 10000 7 8000 6 5 Jumlah HPH Bayar 6000 HU 4 4000 Hak Ulayat (Juta 3 Rp) 2 2000 1 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 Gambar 5.1 Banyaknya IUPHHK yang membayar hak ulayat setiap tahun 49

×