Your SlideShare is downloading. ×
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Konsep Penentuan AAC
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Konsep Penentuan AAC

1,705

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,705
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Kerjasama Tehnik Indonesia - Jerman Departemen Kehutanan Bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) KONSEP PENENTUAN ANNUAL ALLOWABLE CUT (AAC) DI HUTAN BEKAS TEBANGAN BERDASARKAN POTENSI DAN RIAP TEGAKAN Di dalam kerangka kerja Sistem Perencanaan Pengelolaan Hutan Indonesia untuk areal HPH Alexander HinrichsDokumen SFMP No. 7b (1998) Proyek Pengembangan Sistem Manajemen Hutan Lestari Promotion of Sustainable Forest Management System (SFMP) in East Kalimantan Mei, 1998
  • 2. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Daftar Isi 1. Pendahuluan......................................................................................3 2. Dasar Penentuan AAC di Indonesia...........................................................3 3. Alasan perlunya metode penentuan AAC yang berbeda untuk hutan bekas tebangan di Indonesia ...........................................................................5 4. Langkah 1: Penataan Hutan....................................................................6 5. Langkah 2: Penilaian Sumberdaya Hutan....................................................8 6. Langkah 3: Analisa data plot pertumbuhan regional.......................................9 7. Langkah 4: Penentuan AAC melalui model growth and yield dengan DIPSIM ...... 11 8. Perbedaan dengan sistem perencanaan pengelolaan hutan di Indonesia ................ 14 Lampiran Lampiran 1. Usulan inventarisasi untuk inventarisasi manajemen hutan di PT Limbang Ganeca (diulang tiap 10 tahun) Lampiran 2. Pola pertumbuhan 5 kelompok jenis nama daerah untuk tegakan dengan bidang dasar (BA) 25m 2 dan 40m 2 2
  • 3. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) 1. Pendahuluan Pengenalan Sistem Manajemen Hutan Lestari (MHL) di hutan alam produksi di Indonesia secara otomatis menuju peningkatan input manajemen. “Pengeluaran ekstra” yang kurang sesuai dengan sudut pandang para pemegang HPH ini harus dipertimbangkan secara hati– hati. Manajemen Hutan Lestari dapat menjadi perspektif bisnis jangka panjang yang menjanjikan, namun kriteria dan indikator harus mudah diterapkan, dapat diperkirakan implikasinya serta terjamin secara kelembagaan. Manajemen Hutan Lestari membutuhkan informasi yang dapat dipercaya mengenai kawasan, jumlah sumberdaya, kualitas sumberdaya dan pertumbuhannya untuk manajemen produksi. Penentuan Annual Allowable Cut (AAC) menjadi kriteria kunci untuk perencanaan pengelolaan dan kegiatan sertifikasi hutan. Penentuan ini sebaiknya dihubungkan langsung dengan kondisi sumberdaya aktual dari seluruh Forest Management Unit (FMU/KPHP) dan harus dimonitor secara regional dengan Petak Ukur Permanen (PUP) untuk pendugaan riap. Hal ini telah diuraikan dalam katalog Kriteria Manajemen Hutan Lestari Indonesia –Katalog SNI– agar AAC tiap-tiap areal HPH didasari atas rata-rata riap volume jenis komersial secara periodik. Hingga saat ini masih belum jelas bagaimana mengatasi masalah tersebut. Makalah ini mencoba memperlihatkan cara penentuan AAC secara transparan dengan menggunakan DIPSIM growth and yield modelling. SFMP telah mulai melaksanakan pendekatan ini di dalam kerangka kerja pembentukan FMU kerjasama antara Departemen Kehutanan, SFMP dan PT Limbang Ganeca. Hasil akhirnya diharapkan selesai pada awal tahun 1999.1 2. Dasar Penentuan AAC di Indonesia Penentuan AAC hutan alam produksi di Indonesia adalah berdasarkan pada pendekatan areal. Dalam TPTI, untuk periode konsesi pertama (20 tahun pertama) areal konsesi yang tersedia untuk diusahakan (A) dibagi oleh rotasi tebang (untuk hutan dipterokarp dataran rendah dan bukit : 35 tahun) dan dikalikan oleh volume rata-rata jenis komersil yang dapat dipanen di atas 50/60 cm dbh per ha (V), umumnya diestimasi dengan survey orientasi (inventarisasi 0,3 %) dari seluruh areal konsesi atau dengan interpretasi citra landsat (lihat Rumus 1). Rumus 1: AAC-area = A x V / 35 Volume akan diambil setiap tahun, Jatah Pengusahaan Tahunan ( JPT) sebenarnya lebih rendah dari pada AAC2 yang diajukan. Dalam Rumus 2 dapat dilihat bahwa AAC 1 Terima kasih kepada Bpk. Sopari Wangsadidjaja dan Bpk. Agus Justianto (DepHut), Bpk. Djwa Hui Liang (PT KLI Grup/ PT Limbang Ganeca), Dr. Soeyitno Soedirman (UNMUL) dan rekan-rekan dari berbagai proyek yang telah membaca draft saya. 2 Di makalah ini, AAC volume adalah volume netto jenis komersial yang dapat dipanen tiap tahunnya dari kawasan yang sudah pasti dan terjamin selama periode perencanaan yang lebih lama. Istilah AAC-volume dapat digunakan sebagai pengganti istilah JPT 3
  • 4. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) berkurang karena faktor eksploitasi (mengingat adanya dampak lingkungan di dalam hutan produksi -kawasan lindung- seperti pembusukan, limbah pembalakan dan kerusakan)3 dan faktor keamanan (mengingat adanya gangguan, penebangan liar dan kerugian lainnya). Biasanya faktor eksploitasi (fe) sebesar 0,7 dan faktor keamanan sebesar 0,8. Sesuai dengan Surat Edaran Dir. Jend. PH No. 2604/IV-BPHH/89 bahwa fe dapat bervariasi antara 0,7 – 0,9, dimana fs tetap 0,8. Penentuan nilai fe dilakukan oleh Dinas Kehutanan, dengan mengevaluasi kondisi hutan serta kemampuan HPH. Rumus 2: JPT = AAC-volume bruto x fe x fs Faktor eksploitasi menandakan bahwa survey orientasi di kebanyakan HPH tidak menetapkan kawasan hutan produksi netto untuk produksi kayu. Dengan menggunakan peta kontur yang didapat dari foto udara “sebaiknya dilaksanakan agar kawasan dapat ditetapkan dengan baik dan kemungkinan mengurangi faktor (eksploitasi) secara signifikan”.4 Selanjutnya pengaruh faktor eksploitasi dalam AAC-volume dapat dikurangi dengan penerapan tehnik Reduced Impact Logging. SK 154/Kpts/VII-3/1994 telah mempertimbangkan hal ini. Di dalam rumus usulan untuk penghitungan AAC-area, kawasan lindung telah dikeluarkan dari areal konsesi HPH (A), sehingga fe tidak diperlukan lagi, selain itu pengurangan volume bruto, memperhitungkan pembusukan, limbah dan kerusakan juga dilaksanakan. Secara umum faktor keamanan (fs) dapat dirubah melalui kerjasama yang baik antara HPH dengan masyarakat sekitar, hanya jika masyarakat lokal yang berbatasan langsung terlibat dalam kegiatan perambahan di areal produksi HPH. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui program PMDH/P3MD yang serius serta pemetaan batas partisipatif. Sistem manajemen kebakaran hutan yang tepat di HPH juga dapat mengurangi resiko keamanan. Mengingat resiko pengelolaan hutan alam yang ada di Kalimantan Timur, pengurangan AAC-volume sebesar 20 % dengan penerapan faktor keamanan (fs) sepertinya masih agak rendah. Sistem yang dijelaskan di atas sepertinya cukup valid untuk manajemen pengusahaan hutan primer.5 Jika sebuah HPH melaksanakan periode konsesi yang kedua, penghitungan AAC harus mempertimbangkan bahwa sebagian hutan bekas tebangan akan ditebang lagi.6 SK 154/Kpts/VII-3/1994 menyatakan bahwa AAC-volume dihitung dengan memusatkan pada blok hutan primer, sesuai dengan pendekatan yang telah dijelaskan di atas (lihat Rumus 3). 3 Lihat, Concession management inspection services project, Forest management overview, DepHut. Desember 1992, p. 15. Fe kadang-kadang disebut sebagai faktor kelestarian 4 Dalam: Concession management inspection services project, Forest management overview . DepHut. Desember 1992, p. 15 5 Sistem manajemen Eropa yang dulu menggunakan pendekatan yang sama, juga untuk perkebunan tanpa adanya perbedaan tapak yang besar, konsep ini dapat diterima. 6 Mengingat periode konsesi selama 20 tahun, rencana 20 tahun kedua (RKPH) meliputi 15 tahun pemanenan hutan primer dan 5 tahun hutan bekas tebangan. 4
  • 5. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Rumus 3: AAC-area = Ar – Al / 35 – 20 tahun AAC-volume = AAC-area x Vr x fs Ar= areal yang masih ada blok hutan alam, Al = kawasan lindung di blok ini Vr = volume netto per ha saat ini Namun penebangan ulang hutan bekas tebangan akan terjadi pada 5 tahun terakhir pada periode rotasi kedua. Jika data pertumbuhan tidak tersedia, penghitungan AAC biasanya dengan menggunakan perhitungan bahwa potensi hutan sebelumnya sama dengan potensi hutan bekas tebangan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa penerapan TPTI dapat menjadikan hutan bekas tebangan sama dengan kualitas hutan primer hanya dalam 35 tahun saja. 3. Alasan perlunya metode penentuan AAC yang berbeda untuk hutan bekas tebangan di Indonesia Jika kita melihat situasi di konsesi dengan hutan bekas tebangan di Indonesia, kita harus merekonsolidasi kembali bahwa situasi tersebut banyak berbeda dengan kondisi HPH dengan hutan primer. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah : • Penurunan besar dalam AAC volume telah terlihat pada HPH yang menerima perpanjangan hak konsesinya, hampir semua HPH menunjukkan penurunan dalam areal produksi total karena areal yang hilang/berubah. Khususnya pada areal kerja 5 tahun pertama (RKL I – RKL III) yang sering diklasifikasikan sebagai hutan konversi. Kawasan tersebut juga sering kali memiliki potensi yang rendah. • Perbedaan yang besar antara kualitas hutan bekas tebangan HPH yang satu dengan yang lainnya dapat terjadi karena perbedaan tapak dan tegakan, perbedaan intensitas pembalakan sebelumnya, perbedaan kualitas manajemen, perpindahan tangan kepemilikan HPH dan karena kebakaran, penebangan liar, gangguan serta kerugian lainnya. • Pertambahan riap jenis komersial sangat bervariasi tergantung pada penyebaran jenis, persediaan, kondisi tapak dan perlakuan. • Hingga saat ini hanya sebagian kecil hutan bekas tebangan dirawat secara serius menggunakan pembebasan dan penjarangan. Pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan pohon komersial di HPH masih agak kecil. • Asumsi bahwa setelah 35 tahun tegakan sisa pada setiap blok HPH akan kembali pada keadaan hutan alam sebelumnya adalah tidak benar. Jika kita ambil contoh untuk pengkalkulasian, riap tahunan rata-rata (MAI) dari jenis Shorea sp. yang cepat tumbuh yaitu sebesar 0,6 cm/tahun dengan diameter antara 40 - 80 cm di hutan bekas tebangan Kalimantan Timur (lihat bab 6), sehingga besar pohon maksimum pada areal hutan penebangan dengan batas diameter 50 cm adalah rata-rata 70 cm pada periode penebangan kedua (49 cm + 35 x 0,6). Pohon-pohon besar mungkin tidak ada lagi. Potensi pohon di hutan bekas tebangan akan sangat sedikit dibanding hutan primer ! sehingga harus banyak pohon yang mencapai batas diameter penebangan untuk mengejar kekurangan volume per batang sehingga akan menyebabkan kerusakan yang besar akibat pembalakan. 5
  • 6. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) • Pemanenan yang tidak baik telah menimbulkan kerusakan besar pada tegakan sisa. Banyak pohon yang mencapai batas diameter pada siklus penebangan kedua menjadi cacat. Jika siklus rotasi tertentu dengan blok-blok tebangan berukuran sama digunakan (AAC area tertentu), volume yang dapat dipanen dari masing-masing blok tebangan (RKT) akan berbeda banyak tergantung dari jumlah dan kualitas persediaan tegakan serta kondisi tapak masing-masing area. Di dalam beberapa RKT penebangan ulang menjadi tidak ekonomis lagi. Areal lainnya mungkin tidak bisa ditebang secara optimal. Hal ini akan menimbulkan kerugian besar secara ekonomi sehingga Departemen Kehutanan dan HPH menjadi kurang berminat. Berikut ini SFMP ingin menguraikan sebuah cara yang transparan untuk penentuan AAC- volume dengan menggunakan tehnik model growth and yield pada sebuah HPH yang sebagian besar arealnya hutan bekas tebangan. Sistem ini telah diterapkan di dalam sistem pengelolaan hutan di banyak negara dan dapat dipadukan dengan sistem pengelolaan hutan Indonesia untuk kawasan HPH. Data pertumbuhan, informasi sumberdaya yang aktual dan terpercaya dari areal HPH serta foto udara sangat diperlukan untuk menetukan kestabilan dan kelestarian hasil. Konsep ini terdiri dari empat langkah : 1. Penentuan areal produksi netto dari seluruh HPH melalui Penataan Hutan (Bab 4) 2. Penentuan kualitas dan kuantitas dari tegakan hutan dari seluruh HPH dengan Penilaian Sumberdaya Hutan (Bab 5) 3. Penentuan growth and yield dengan Analisis Plot Pertumbuhan Regional (Bab 6) 4. Penentuan AAC-volume melalui Model Growth and Yield, menggunakan model DIPSIM (Bab 7) Pada bab terakhir (Bab 8) perbedaan antara konsep usulan dengan sistem perencanaan manajemen hutan dalam areal konsesi Indonesia akan dibahas. 4. Langkah 1: Penataan Hutan Setelah batas luar kawasan hutan permanen ditentukan dan didemarkasi, seluruh areal perlu ditata sesuai dengan fungsi hutan. Fungsi hutan untuk hutan alam adalah : 1. Hutan Produksi (dalam TGHK : HP, HPT, dalam RTRWP: KH=Kawasan Hutan) 2. Hutan Lindung (dalam TGHK/RTRWP: HL) 3. Hutan Konversi (dalam TGHK: HPK, dalam RTRWP:KBNK=Kawasan Budidaya non Kehutanan) 4. Hutan Masyarakat dan Hutan Wisata (ekoturisme) keduanya masih dikembangkan. 6
  • 7. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Penatagunaan kawasan hutan melalui TGHK dan revisinya (RTRWP), akan memisahkan antar fungsi kawasan yang luas. Di dalam hutan produksi, masih terdapat kawasan lindung dan areal non hutan atau areal dengan manajemen khusus yang perlu ditetapkan (kawasan lindung7, kawasan pengelolaan khusus dan infrastruktur utama). Di bagian penataan hutan, sudah banyak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, yang menguraikan definisi dan indikator untuk fungsi hutan utama, khususnya memperhatikan pembatasan lingkungan (environment) yaitu: • SK Menteri Pertanian No. 681/Kpts/Um/8/1981; No. 68/Kpts/Um/8/1981 dan No. 683/Kpts/Um/8/1981 • SK Presiden No. 32/1990 • Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 855/IV-Prog/1994 Jika foto udara pada satu HPH tersedia, aplikasi GIS berikut dapat digunakan untuk menghitung areal hutan produksi netto HPH tersebut, sesuai dengan pernyataan peraturan di atas: 1. Mendigitasi tata batas dari HPH, TGHK/RTRWP, sungai, jalan utama, dan areal manajemen khusus 2. Mendigitasi atau memindai (scan) garis kontur interval min. 12,5 m, buat peta kontur dari interpretasi foto udara terbaru (min 1:20.000) 3. Buat model elevasi digital untuk seluruh area (pendekatan TIN-Grid) 4. Mengembangkan peta kelerengan dengan daerah yang dikeluarkan >40% (diusulkan minimal 3 ha) dan mengurangi daerah-daerah tersebut dari areal produksi bruto 5. Hitung kawasan lindung seperti sempadan sungai (diusulkan hanya sungai besar dan sungai utamanya) sempadan pantai, tanah yang peka erosi, sempadan mata air, areal lindung khusus lainnya dan areal non produktif yang kemudian kurangi/keluarkan dari areal produksi bruto 6. Hitung luas areal jalan utama (diusulkan lebar 25 m), infrastruktur permanen, dan daerah manajemen khusus lainnya lalu kurangi dari areal produksi bruto 7. Tentukan areal produksi netto 8. Cetak draft peta fungsi hutan yang memperlihatkan areal produksi dan kawasan lindung Hasil dari analisa sederhana ini merupakan perkiraan dari areal hutan produksi netto yang dapat diandalkan, dengan memperhitungkan masalah lingkungan. Penghitungan AAC harus didasarkan pada areal ini, sebab ini merupakan areal HPH yang benar-benar produktif dan dapat dipanen berangsur-angsur. Sistem ini dicoba di PT Limbang Ganeca, hasil dan manual teknisnya akan selesai pada bulan Juni 1998. 7 Istilah ini digunakan untuk kawasan lindung di dalam hutan produksi. Sesuai dengan Keppres no.32/90, kelerengan > 40 %, 50 m sempadan sungai kecil atau 100m sempadan sungai besar, tanah rawan erosi dan mata air merupakan kawasan lindung. 7
  • 8. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Tiga hal yang masih perlu dipertimbangkan : • Areal hutan produksi yang terbakar masih termasuk dalam areal produksi netto, yang harus dikelola dengan manajemen khusus. Kebakaran hutan secara langsung menyebabkan pengurangan AAC-volume pada masa yang akan datang • Rehabilitasi areal non produktif menyebabkan areal produksi netto bertambah sehingga sebaiknya direncanakan dalam satu periode perencanaan • Batas HPH biasanya ditetapkan tanpa ada kerjasama dengan masyarakat yang berbatasan atau bahkan dengan masyarakat desa di dalam areal. Pemetaan batas partisipatif mencoba mengatasi konflik antara pihak-pihak tersebut dengan mengupayakan tanggung jawab terhadap areal yang jelas dan diterima oleh semua pihak. Hal ini akan menyebabkan pengurangan dari areal HPH dan juga pengurangan areal produksi netto. Bila proses ini dipenuhi, peta fungsi hutan dapat dikembangkan.8 Hal-hal yang dapat kita sepakati: Penataan hutan sebuah HPH menyebabkan perbedaan antar areal dengan fungsi utama yang jelas. Penghitungan AAC harus didasarkan pada areal dimana produksi kayu sebagai tujuan utama. Areal ini kita sebut sebagai areal produksi netto. 5. Langkah 2: Penilaian Sumberdaya Hutan Penilaian sumberdaya hutan di tingkat konsesi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sumberdaya saat ini. SK No. 11/Kpts/IV-RPH/90 untuk perencanaan 20 tahun (RKPH), diperlukan sebuah inventarisasi orientasi 0,3 % untuk setiap areal HPH baru. Inventarisasi ini dilaksanakan dengan metode sampling jalur sistematis, yang kurang memperhatikan keakuratan penghitungan estimasi volume serta mengeluarkan biaya lebih. Disain inventarisasi ini telah banyak dikritik. “Secara singkat, metode inventarisasi yang sekarang ini masih kurang detil untuk mengukur sumberdaya secara efektif. Sehingga kurangnya informasi mengenai komposisi jenis serta data growth and yield dari hutan bekas tebangan tidak dapat digunakan untuk penentuan AAC-volume yang lestari pada sebuah konsesi”.9 Rancangan disain inventarisasi yang lebih modern telah diujicobakan di hutan alam Indonesia, Malaysia dan Filipina. Rancangan plot yang digunakan adalah sistem plot dengan kemungkinan pohon dapat diukur di dalam plot yang proporsional dengan ukurannya (PPS) dan menggabungkan plot ukur dari ukuran tertentu sehingga keduanya dapat memberikan keakuratan yang lebih baik untuk kelas diameter yang besar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sampling jalur murni. 8 Untuk SK dan izin yang relevan untuk melaksanakan ujicoba pemetaan batas partisipatif lihat: S. Wentzel, D. Raharjo dan E. Sudiono. Rancangan Rencana Ujicoba Penataan Batas Partisipatif HPH/HPHHTI di KalTim, SFMP working paper Maret 1998 9 Dalam : Concession management and inspection Services Project, “Forest Manajemen Overview”, MoF, Desember 1992, p. 7 8
  • 9. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Pada umumnya, disain inventarisasi yang tepat untuk seluruh areal konsesi dapat dicirikan sebagai berikut : • diketahuinya nilai sampling error • memastikan estimasi yang dapat dipercaya dari volume per kelompok jenis dan kelas diameter dari kondisi sumberdaya saat ini (penargetan pada total volume bebas cabang jenis komersial dengan tingkat kesalahan = + 5% pada tingkat ketelitian 95 %) • memastikan estimasi yang dapat dipercaya dari kualitas pembalakan (kerusakan) pada kondisi hutan saat ini • menjamin estimasi yang dapat dipercaya dari regenerasi pohon • pada prinsipnya, menggabungkan pengumpulan data lereng, tapak, HHNK dan lingkungan. Hanya disain yang sederhana dan dengan biaya efisien yang akan diusulkan, dengan memperhatikan pernyataan diatas. Untuk memastikan hasil yang terbaik di hutan bekas tebangan, penyebaran plot sebaiknya secara sistematis. Penggunaan plot sampel dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan DBH pohon yang diukur (gabungan plot sampel: plot kecil untuk pohon kecil, plot lebih besar untuk pohon yang lebih besar) dapat mewakili estimasi yang baik untuk sistem PPS, sehingga diperlukan personil yang berkualitas. Umumnya lebih sulit untuk pengontrolan dan memerlukan relascope pada topografi yang sulit. Untuk itu SFMP mengusulkan rancangan inventarisasi dengan plot sampel gabungan dan penyebaran plot secara sistematis sebagai metode untuk penilaian sumberdaya pada tingkat HPH, yang mana berhubungan erat dengan tradisi di Indonesia yaitu sampling jalur dan mudah dilaksanakan. Disain inventarisasi tersebut dijelaskan pada Lampiran 1. Hasil yang diharapkan adalah: • estimasi yang representatif tentang kondisi sumberdaya saat ini yang didasarkan pada penyebaran jenis pohon, volume per kelas diameter jenis komersil dan non komersil serta kualitas pohon • estimasi yang representatif tentang regenerasi pohon yang ada • estimasi yang representatif tentang kondisi tapak • informasi umum mengenai keanekaragaman hayati, melalui inventarisasi yang terpisah Yang dapat kita sepakati: Penilaian sumberdaya hutan menghasilkan estimasi yang baik terhadap kondisi tegakan persediaan dan kondisi tapak untuk seluruh areal HPH. Penghitungan AAC harus didasarkan pada informasi ini untuk memastikan bahwa pembalakan benar-benar bermanfaat tetapi tidak melebihi potensi sumberdaya yang ada. 6. Langkah 3: Analisa data plot pertumbuhan regional Pentingnya informasi pertumbuhan yang terpercaya untuk perkiraan AAC-volume telah diuraikan sebelumnya. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Departemen Kehutanan dan sejak 1993, berdasarkan SK Dir. Jend PH No. 183/Kpts/IV-BPHH/1992 dan SK Kepala 9
  • 10. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) BPPK No. 38/Kpts/VIII-HM.3/93, setiap HPH di Indonesia harus membuat paling sedikit 1 seri Petak Ukur Permanen (PUP) dalam tiap 1 RKL. Sehingga sejak saat itu setiap HPH, untuk mendapatkan izin penebangan, harus melampirkan dokumen tentang pembuatan PUP di dalam buku Usulan Rencana Karya Tahunan (URKT). Program PUP di HPH dibuat karena keyakinan terhadap manfaatnya yang besar, namun observasi lapangan terhadap PUP yang ada memperlihatkan problem yang besar dengan pembentukan plot, pengukuran dan persiapan data. Bisa dikatakan bahwa hingga saat ini hampir semua PUP yang dibuat oleh HPH di Kalimantan Timur masih belum bisa memberikan data yang dapat diandalkan untuk analisa pertumbuhan.10 Di lain pihak, beberapa data pertumbuhan yang berguna dari plot-plot penelitian telah tersedia di Kalimantan Timur. Data ini berasal dari proyek STREK sebelumnya (sekarang DepHut-UE-BFMP) dan ITCI-Tropenbos telah diperiksa oleh “Data Clearing House” di BPK Samarinda (BPKS) dan digunakan oleh BPKS-SFMP untuk pengembangan fungsi pertumbuhan diameter regional untuk semua jenis pohon utama di hutan dipterokarp dataran rendah Kalimantan.11 Data base terdiri dari 117.445 pengamatan diameter dalam 32 plot (seluruhnya 83,5 ha) antara tahun 1976 hingga 1996, mewakili kondisi hutan alam dan hutan bekas tebangan. Fungsi pertumbuhan mempertimbangkan jenis, diameter dan bidang dasar (sebagai variabel kompetisi yang representatif). Pengaruh tapak tidak dapat ditentukan sebagai faktor tunggal. Prinsip dari persamaan tersebut adalah: Rumus 4: log (Di +0,02) = b0 + b1*log (BA) + b2*D + b3*log (D) Di = diameter riap, D = diameter, BA = basal area (bidang dasar) Lampiran 2 memperlihatkan kurva yang khas yang dikembangkan darri persamaan- persamaan untuk kelompok jenis nama lokal. Yang menarik adalah: • pohon pada hutan bekas tebangan dipterokarp dataran rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan pada kondisi hutan alam. • terdapat perbedaan pertumbuhan diameter yang besar antar kelompok jenis • rata-rata riap maksimum di hutan bekas tebangan mencapai 0,8 cm/tahun untuk kelompok meranti, dengan jenis komersil yang cepat mencapai 1,1 cm/tahun (Shorea hopeifolia bukan termasuk kelompok meranti kuning) • rata-rata riap maksimum di dalam plot-plot hutan alam atau hutan bekas tebangan yang rapat mencapai 0,4 cm/tahun untuk kelompok jenis meranti dan balau atau keruing • kompetisi sepertinya merupakan faktor utama pertumbuhan bagi hampir semua jenis Shorea. Sehingga melalui perlakuan silvikultur dapat diharapkan pengaruh yang besar. 10 Lihat, Jan Rombouts: Clearing House Progress Report, July-Oktober 1997; Alexander Hinrichs:The Permanent Measurement Program of Indonesia. SFMP working Paper 1997. 11 Lihat Jan Roumbouts: Species Grouping Based on Diameter Increment in East Kalimantan. SFMP Document No. 6, 1998. 10
  • 11. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Fungsi pertumbuhan mewakili kondisi rata-rata dari hutan alam dan bekas tebangan di dataran rendah Kalmantan (Timur). Semua dapat digunakan pada tingkat konsesi HPH untuk pendugaan hasil dan penentuan AAC-volume, karena pengaruh tapak masih belum dapat ditentukan, tetapi jangan digunakan untuk pendugaan hasil pada tegakan individu atau pohon. Rata-rata tingkat rekrutmen (regenerasi dbh>10 cm) dan kematian (hutan belum ditebang, juga setelah ditebang) saat ini juga dikembangkan oleh BPKS dan Berau Forest Management Project (BFMP). Sehingga semua informasi penting untuk aplikasi model growth and yield di Kalimantan Timur sudah tersedia dan model pertumbuhan dapat diterapkan untuk penentuan AAC-volume berdasarkan riap. Kemurnian informasi mengenai growth and yield pasti akan diperlukan di masa yang akan datang. Yang dapat kita sepakati: Analisa plot pertumbuhan regional berdasarkan PUP memberikan perkiraan potensi pertumbuhan dari tipe hutan yang khas, sehingga kita dapat memperkirakan kondisi tegakan persediaan di masa yang akan datang Jika data tersebut dapat dikombinasikan dengan hasil dari penilaian sumberdaya saat ini, kita dapat menghitung AAC-volume berdasarkan potensi dan riap. 7. Langkah 4: Penentuan AAC melalui model growth and yield dengan DIPSIM Telah diusulkan bahwa penentuan AAC-volume, dengan memperhatikan riap, yang didasarkan pada: • informasi mengenai areal produksi netto dari seluruh areal HPH (Bab 4) • data inventarisasi yang terpercaya dan aktual dari tegakan seluruh areal HPH (Bab 5) • tersedianya fungsi pertumbuhan yang relevan dari kelompok jenis utama (Bab 6) • tersedianya perkiraan kematian dan rekrutmen (Bab 6) Sekarang jika informasi telah tersedia, bagaimana cara menghitung AAC? Untuk langkah ini, kami mengusulkan untuk menerapkan “Dipterocarp Forest Simulation Model” atau disingkat DIPSIM, sebuah program yang saat ini dikembangkan oleh Departemen Kehutanan Sabah Malaysia dan GTZ.12 Model pohon individual ini khusus dirancang untuk: • Menduga pertumbuhan tahunan yang berhubungan dengan jumlah batang, volume dan bidang dasar pada sebuah konsesi HPH • Menduga dinamika tegakan hutan tropis untuk periode hingga 60 tahun • Membantu mengambil keputusan di dalam pengaturan hasil melalui simulasi sistem pemanenan yang berbeda. DIPSIM telah digunakan di Sabah untuk penghitungan AAC dari dua hutan permanen dan akan digunakan oleh Forest Departement sebagai alat untuk penentuan AAC-volume dari 12 Lihat: R. Ong, M. Kliene, DIPSIM, Forest Research Center Sabah, FRC paper No. 2, 1995 11
  • 12. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) 1,7 .juta ha pada dua tahun berikutnya. Program ini menerapkan sistem yang sama dengan yang dikembangkan oleh J. K. Vanclay untuk Queensland Utara di Australia.13 Pertumbuhan diameter, dengan memperhatikan jenis, ukuran pohon, kondisi tapak dan kompetisi serta rekrutmen dan kematian. Model ini sensitif terhadap kerapatan tegakan sehingga dapat mencakup kondisi hutan yang sangat luas. Penyesuaian DIPSIM dengan persamaan/fungsi pertumbuhan yang baru dikembangkan di Kalimantan Timur, memastikan bahwa model ini dapat diterapkan secara aman untuk pengaturan hasil di hutan dipterokarp dataran rendah propinsi ini. Model DIPSIM berbasis langsung pada plot penilaian sumberdaya dengan menggunakan disain inventarisasi SFMP. Untuk setiap pohon yang diambil dari data inventarisasi, pertumbuhan individual dan penghitungan tingkat kematian serta pendugaan rekrutmen juga dihitung, sehingga kita dapat mengetahui kondisi persediaan di masa yang akan datang dari tiap plot begitu pula dengan seluruh areal HPH.(lihat gambar 2) Dengan cara ini, DIPSIM mengetahui untuk berapa lama tingkat pemanenan yang diberikan atau AAC-volume yang diusulkan dapat lestari. Tujuan utama dari konsep penentuan AAC ini adalah untuk memilih tingkat pemanenan yang tidak menghabiskan tegakan persediaan tetapi memberikan kesempatan untuk mencapai tingkat target persediaan yang diinginkan dengan tidak memanen seluruh riap. Tingkat tegakan persediaan yang diinginkan adalah volume persediaan dimana rata-rata riap tahunan (MAI) mencapai tingkat tertinggi. Hal ini dapat ditentukan melalui simulasi tanpa pemanenan. Dengan melihat jumlah pohon komersil per hektar di atas batas yang ditentukan (contoh DBH 50 cm atau mungkin ditetapkan tersendiri tergantung pada masing-masing jenis) dan waktu yang diperlukan hingga mencapai tegakan yang diinginkan (sebagai contoh 50 tahun), kita dapat menentukan AAC-volume optimal, memperhitungkan pendugaan perkembangan kondisi tegakan yang ada. Penggunaan Rumus 5, dapat memperjelas hasil simulasi. Rumus 5 (Rumus Austria atau Rumus Heyer): AAC-volume = Dip +( Vr – Vd) / Td Dip = riap periodik, Vr = volume persediaan sekarang, Vd = volume persediaan yang diinginkan, Td = periode hingga tingkat persediaan yang diinginkan tercapai Pengurangan volume yang dihitung menggunakan faktor keamanan (fs) akan masih diperlukan. 13 Informasi lebih lanjut tentang publikasi Vanclay lihat: Modelling Forest Growth and Yield, 1994 12
  • 13. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) DATA BASE PREPARATION Low Intensity Forest Management Inventory Regional Growth plot analysis SIMULATION GROWTH SIMULATION • Diameter growth • Mortality • Recruitment HARVESTING • Stocking Assessment • Tree removal • Harvesting damage OUTPUT Stand and Volume increment Harvesting stock tables tables tables Gambar 1. Struktur program DIPSIM Gambar 2. Model pemanenan DIPSIM dapat digunakan untuk proses yang berulang-ulang untuk penentuan AAC 13
  • 14. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Pendekatan berorientasi petak, penggabungan DIPSIM dan analisa GIS (menggunakan peta fungsi hutan dan peta vegetasi), yang pada Bab 3 dijelaskan, dapat menetukan luasan blok tebang yang sesuai serta mempertimbangkan kemudahan pengorganisasian dalam pemanenan. Diperlukan infrastruktur permanen dengan intensitas yang minimum khususnya saat areal tebang lebih sering berpindah. Analisis ekonomi yang sederhana harus mengikuti penghitungan ini untuk memastikan bahwa AAC-volume yang dihitung tidak hanya berdasarkan pada kemungkinan kondisi sumberdaya tetapi juga pada kemampuan secara ekonomi. DIPSIM juga dapat menentukan pengaruh dari perbedaan intensitas pemanenan, sistem pemanenan dan silvikultur pada tegakan persediaan di HPH. Yang dapat kita simpulkan : Model growth and yield, berdasarkan langkah sebelumnya, memungkinkan kita menghitung AAC-volume berdasarkan pada potensi dan riap, selain itu juga dapat membantu menentukan tingkat persediaan optimal. Karena penghitungan AAC benar-benar didasari pada kondisi sumberdaya maka hasilnya dapat kita sebut lestari. 8. Perbedaan dengan sistem perencanaan pengelolaan hutan di Indonesia Penentuan AAC-volume Penentuan AAC didasarkan pada potensi tegakan Sebuah petak hanya akan ditebang ulang jika tegakan persediaan memungkinkan untuk ditebang lagi secara ekonomi. Artinya, sebagai ganti dari siklus tebang yang pasti, perlu dipertimbangkan suatu sistem yang berorientasi pada kondisi sumberdaya. Pemanenan ulang dilaksanakan sesuai dengan kondisi tegakan aktual dan perkiraan riapnya. Penebangan ulang masing-masing blok mungkin terjadi lebih cepat atau lebih lambat daripada siklus rotasi yang pasti. Luasan AAC-area akan bervariasi tiap tahunnya walaupun AAC volume tidak berubah untuk seluruh periode perencanaan, sehingga sebaiknya pihak perusahaan diperbolehkan untuk mengajukan kepada lembaga-lembaga kehutanan tentang lokasi areal penebangan untuk memenuhi AAC-volume yang telah disetujui. Di dalam tiap periode perencanaan jangka menengah (10 tahun), harus memperhitungkan sekuruh areal HPH dan tiap petak harus dicek apakah memungkinkan untuk penebangan ulang. Diperlukan inventarisasi yang aktual dan terpercaya Inventarisasi sumberdaya yang terkini dan terpercaya merupakan faktor penentu dalam sistem ini. Hanya jika HPH melaksanakan inventarisasi ini secara hati-hati maka akan dicapai hasil yang baik. Selain itu juga diperlukan pengawasan yang intensif dan menyeluruh melalui lembaga-lembaga kehutanan setempat. Jangka waktu perencanaan AAC-volume sebaiknya ditetapkan maksimal untuk 10 tahun. Perubahan di areal HPH, kebakaran (ingat kerusakan pada tahun 1982/1983 dan 1997/1998), penebangan liar serta 14
  • 15. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) dampak yang tak terduga dapat menyebabkan informasi sumberdaya saat ini menjadi tidak berguna atau percuma. Sehingga setelah 10 tahun, inventarisasi seluruh areal produksi dan penentuan AAC yang baru akan perlu dilaksanakan lagi. Pengintegrasian peraturan perencanaan hutan ke dalam suatu kerangka kerja Disarankan untuk mengintegrasikan sistem ini ke dalam persyaratan RKPH. Rancangan penilaian sumberdaya yang diusulkan SFMP berhubungan dengan inventarisasi RKPH, selain itu pengembangan rencana RKPH juga terfokus pada seluruh areal HPH. Jika tiap 10 tahun dapat dicapai gambaran umum mengenai areal HPH dan perencanaan yang berdasarkan sistem ini dilaksanakan, maka inventarisasi untuk RKL dan rencana pengembangannya sepertinya tidak diperlukan lagi. Hal ini merupakan kasus khususnya di HPH dengan hutan bekas tebangan yang akan dipanen kembali dan rencana areal RKL/RKT yang lama mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi nkarena kondisi tegakan persediaan aktual. SFMP berharap pada tahun 1999, perbedaan antara siklus perencanaan TPTI dan prosedur yang disebutkan di atas dapat diterapkan secara menyeluruh di areal konsesi PT Limbang Ganeca. Keuntungan dan kerugian akan didiskusikan secara terbuka. 15
  • 16. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Lampiran 1. Usulan inventarisasi untuk inventarisasi manajemen hutan di PT Limbang Ganeca (diulang tiap 10 tahun) Rancangan Inventarisasi Pada umumnya, rancangan yang diusulkan adalah yang sederhana dan efisien biaya, sebagian mengikuti tradisi Indonesia yaitu sistem jalur. Sistematik sampling memastikan hasil yang terbaik untuk hutan bekas tebangan. Pemakaian plot sample dengan berbagai ukuran sesuai dengan DBH pohon yang akan diukur (plot kecil untuk pohon kecil dan plot yang besar untuk pohon yang lebih besar) mewakili pendugaan sistem plot dengan kemungkinan pohon yang akan diukur proporsional dengan ukurannya (PPS). Sistem inventarisasi PPS memerlukan staf yang berkualitas, dan lebih sulit untuk dikontrol serta memerlukan peralatan tambahan pada lereng yang sulit. Untuk itu diusulkan untuk menggabungkan plot contoh dengan penyebaran sistematis. Rancangan plot meminimalisasi upaya penandaan dan jarak perjalanan (pengurangan biaya). Pengukuran tinggi tidak seharusnya dilaksanakan tetapi tabel volume lokal (V=∫ (D) ) akan dikembangkan (penelitian untuk skripsi mahasiswa UNMUL). • Penyebaran: grid sistematis dengan awal acak • Kemungkinan post stratifikasi sesuai dengan peta vegetasi dan tahun penebangan • Tipe pengefisienan biaya unit contoh: - penggunaan prinsip survey jalur - penggunaan plot contoh gabungan (4 subplot) • Tiap plot dibagi menjadi 4 subplot (lihat gambar 3) - regenerasi (DBH<10 cm, tinggi ≥ 1,3 m) subplot lingkaran berukuran 25 m2 (r=2,82 m) - pancang (10 cm ≤ DBH<20 cm) subplot bujur sangkar 10m x 10m =100m 2 - tiang (20 cm ≤ DBH<35 cm) subplot bujur sangkar 20 m x 20 m = 400 m 2 - pohon (DBH ≥ 35 cm) subplot persegi panjang 20 m x 125 m = 2500 m 2 • Jumlah plot (N) diestimasi dengan rumus N = t x Sx%2 / k2, dengan tingkat 2 ketelitian + 5% dan koefisien variasi (Sx%) antar plot adalah 60 % - 70 %, hasilnya N = 676 plot (Sx = 65 %) • Diperkirakan plot yang dapat dibuat mencapai kurang dari 100 % (areal yang sulit dijangkau, areal tidak berhutan). Sehingga jumlah plot yang ditargetkan sebaiknya 700 buah. Satu plot mewakili 115,7 ha (81.000ha/700) • Intensitas sampling untuk inventarisasi pohon >35 cm sebesar 0,2 % • Total luas areal yang diinventarisasi 175 ha (700 x 0,25 ha) • Jalur plot sebaiknya searah garis S à N dan untuk mengurangi biaya, penyebaran plot sebagai berikut: • Jarak antar jalur: 1,2 Km (antar jalur survey) • Jarak antar plot dalam satu jalur : 0,9 Km (antar tiap titik awal plot)) • Tiap 4 plot terbentuk bujur sangkar seluas 1,08 Km2 16
  • 17. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Gambar 3. Rancangan plot, terdiri dari 4 plot ukur gabungan (I-IV) dan satu jalur tengah survey dengan arah U à S N IV 125 m 20 m III 10 m 10 1. I 2,8 m 20 17
  • 18. Penentuan AAC berdasarkan potensi tegakan dan riap Dokumen SFMP No. 7b (1998) Lampiran 2. Pola pertumbuhan 5 kelompok jenis nama daerah untuk tegakan dengan bidang dasar 25m 2 dan 40 m 2 1 BA=25m2/ha meranti 0,9 merah 0,8 kayu 0,7 arang DI(cm/year) 0,6 keruing 0,5 resak 0,4 0,3 meranti 0,2 kuning mahang 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 D(cm) 1 BA=40m2/ha meranti 0,9 merah 0,8 kayu 0,7 arang keruing DI(cm/year) 0,6 0,5 resak 0,4 0,3 meranti 0,2 kuning mahang 0,1 0 D(cm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18

×