Your SlideShare is downloading. ×
Kesimpulan dan-tindak-lanjut-semiloka-kpk2012
Kesimpulan dan-tindak-lanjut-semiloka-kpk2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kesimpulan dan-tindak-lanjut-semiloka-kpk2012

287

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
287
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT Semiloka “Menuju Kawasasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan” Balai Kartini, 13 Desember 2012A) Kesimpulan Sesi Pertama: Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dalam Pengelolaan SDA 1. Persoalan disharmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA sudah menjadi masalah kronis sehingga berdampak pada kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas SDA, ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan SDA, dan menyebabkan berbagai konflik dan sengketa. 2. Konsepsi pengelolaan SDA perlu dikembalikan pada filosofi Pasal 33 UUD 1945. 3. Perlunya penguatan aspek pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan SDA terkait implementasi otonomi daerah. 4. Semua pihak sepakat untuk mendukung KPK dalam menginisiasi upaya untuk harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA antar sektor. Perlu dipertimbangkan sebagai solusi adanya regulasi payung dan lembaga yang dalam hal ini miliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kebijakan di bidang SDA dan implementasinya. Sudah ada landasan hukum bagi gagasan tersebut, yaitu Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.B) Kesimpulan Sesi Kedua: Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang Berkepastian dan Berkeadilan 1. Dari segi kebijakan dan perencanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 telah memprioritaskan pengukuhan kawasan hutan dan operasionalisasi KPH dalam bidang SDA dan lingkungan hidup. 2. Semua pihak sepakat bahwa pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu komponen utama pemantapan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan harus diselesaikan karena merupakan dasar dalam pemberian izin tidak hanya sektor kehutanan saja, tetapi juga pertanian, sumber daya energi, mineral dan batu bara. Lebih dari pada itu, hutan tidak lagi semata-mata merepresentasikan fakta ekologis tetapi juga memenuhi beberapa fungsi sebagai wilayah kehidupan. 3. Pengukuhan kawasan hutan masih berjalan lambat, oleh karena itu perlu terobosan percepatan pengukuhan dan sinergi dari stakeholders terkait. 4. Integrasi Informasi geospasial untuk mendukung upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan perlu diwujudkan dalam semangat Gerakan Satu Peta (One Map Movement). 5. Pentingnya tertib administrasi pemetaan melalui ONE MAP (satu peta satu titik referensi, satu standar, satu data base dan satu geoportal). 6. Diakui ada tantangan/keterbatasan masing-masing sektor dalam pembuatan peta seperti kendala SDM, teknologi dll. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kepercayaan (trust) dari para stakeholder. 7. Diakui adanya kebutuhan akan peta partisipatif masyarakat. Tantanggannya adalah bagaimana upaya ini dapat diakomodir oleh pemerintah.
  • 2. C) Kesimpulan Sesi Ketiga: Resolusi Konflik dan HAM Atas Hutan 1. Persoalan agraria yang ada di negara berkembang menjadi akar dari hampir seluruh konflik politik yang berskala masif. Persoalan telah menyebabkan kerugian sosial bagi bangsa Indonesia selama ratusan tahun, bahkan sejak masa kolonial. Penundaan terhadap penyelesaian sengketa dan konflik agraria itu sendiri merupakan pelanggaran HAM. 2. Negara perlu memberikan respon yang positif terhadap persoalan konflik agraria, diantaranya dengan memahami hak masyarakat atas agraria dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan dan melaksanakan reformasi agraria. 3. Kelembagaan yang ada sekarang belum memadai untuk menjadi penyelesai sengketa agraria karena itu perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga terpusat dan tersendiri untuk berperan sebagai penyelesai konflik agraria. 4. Kementerian Kehutanan sebenarnya telah menyediakan berbagai opsi dalam pemberian hak ternurial bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan. Namun, opsi tersebut belum efektif karena persoalan perizinan yang rumit, lemahnya dukungan pemerintah daerah, pendampingan masyarakat yang terbatas dan program yang salah sasaran. Akibatnya, terjadi ketimpangan wilayah kelola rakyat. Oleh karena itu perluasan wilayah kelola rakyat harus menjadi salah satu solusi bagi penyelesaian konflik dan sengketa agraria.D) Tindak Lanjut 1. Dari hasil semiloka hari ini akan dilakukan finalisasi terhadap rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi bersama dengan mengundang berbagai Kementerian/Lembaga terkait pada Januari 2013, yaitu: (1) Kementerian Kehutanan; (2) Kementerian Pekerjaan Umum; (3) Kementerian Pertanian; (4) Kementerian ESDM; (5) Kementerian Dalam Negeri; (6) Kementerian Keuangan; (7) Kementerian Lingkungan Hidup; (8) Kementerian Hukum dan HAM; (9) Bappenas; (10) Badan Informasi Geospasial (BIG); (11) Badan Pertanahan Nasionl (BPN); dan (12) Komnas HAM). KPK bersama-sama UKP4 akan memonitor implementasi Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi bersama. 2. Selanjutnya, akan diagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi bersama tersebut pada bulan Januari 2013 dengan di saksikan Presiden RI di istana negara. 3. Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan, Kementerian/Lembaga terkait membentuk Tim Kerja bersama untuk merumuskan program kerja dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Balai Kartini – Jakarta, 13 Desember 2012 Tim Semiloka KPK

×