Kehutanan Multipihak

952 views
912 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kehutanan Multipihak

  1. 1. EditorELIZABETH LINDA YULIANI · DJUHENDI TADJUDIN · YAYAN INDRIATMOKODANI W. MUNGGORO · FARID GABAN · FIRKAN MAULANAPenulisAGUNG WIYONO · EDDY HARFIA SURMA · EFFI PERMATASARI · FREDY WAHONHELMI · JULMANSYAH · MARZONI · MELKY KOLI BARAN · MUSTAFAL HADI · TOMMY ERWINSYAHKEHUTANANMULTIPIHAKLangkah Menuju PerubahanKEHUTANANMULTIPIHAKLangkah Menuju Perubahan
  2. 2. KEHUTANANMULTIPIHAKLangkah Menuju PerubahanEditorELIZABETH LINDA YULIANI · DJUHENDI TADJUDIN · YAYAN INDRIATMOKODANI W. MUNGGORO · FARID GABAN · FIRKAN MAULANAPenulisAGUNG WIYONO · EDDY HARFIA SURMA · EFFI PERMATASARI · FREDY WAHONHELMI · JULMANSYAH · MARZONI · MELKY KOLI BARAN · MUSTAFAL HADI · TOMMY ERWINSYAH
  3. 3. KEHUTANAN MULTIPIHAKLangkah Menuju PerubahanFoto-foto sampul depan olehZul MS, Yayan Indriatmoko, Carol J.P.Colfer dan Budi PrasetyoFoto-foto sampul belakang olehYayan Indriatmoko,Douglas Sheil dan anonimDesain grafis dan tata letakEko PriantoPerpustakaan Nasional Indonesia,Penerbitan dalam Katalog (KDT)Kehutanan Multipihak:Langkah Menuju Perubahan/diedit oleh Yuliani,E.L.et al.Bogor,Indonesia:Center for International Forestry Research (CIFOR),2006.132 hal + xvi hal; 176 cm x 250 cmISBN:979-24-4655-91. pengelolaan hutan 2. multipihak 3. perubahan 4. sumberdaya alam5. partisipatif 6. negosiasi 7. komunikasi 8. fasilitasi 9. konflik10. pembuatan keputusan 11. Indonesia I. Yuliani,E.L.(ed.)© 2006Hak cipta dilindungi oleh Undang-undangDicetak oleh SUBUR Printing,JakartaCetakan pertama, Oktober 2006Diterbitkan olehCenter for International Forestry Research (CIFOR)Alamat Pos:P.O.Box 6596 JKPWB,Jakarta 10065,IndonesiaAlamat Kantor:Jalan CIFOR,Situ Gede,Sindang Barang,Bogor Barat 16880,IndonesiaTelp.:+62 (0251) 622622.Fax.:+62 (0251) 622100E-mail:cifor@cgiar.orgSitus web:http://www.cifor.cgiar.orgBUKU INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN
  4. 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BungoDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SumbawaLembaga Advokasi dan Penelitian (LAP) TimorisLembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL)Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi DaerahYayasan Gita BuanaYayasan KelopakYayasan Pengkajian Pengembangan SosialBuku ini diterbitkan atas kerjasama CIFOR, Inspirit Inc. dan MFP dengan lembaga-lembaga berikutini, dan karenanya semua penulis, editor dan lembaga yang terlibat memiliki Hak Atas KekayaanIntelektual secara bersama atas tulisan yang dimuat dalam buku ini.Center for International Forestry ResearchInspirit Innovation CirclesMultistakeholder Forestry Programme
  5. 5. DAFTAR ISIProfil penulis viiucapan terimakasih xkata pengantar xiidaftar singkatan xivPEMBUKA 1Memfasilitasi SEBUAH Perubahan Elizabeth Linda Yuliani dan Djuhendi Tadjudin BAGIAN 1 9HUTAN NIPA-NIPA DAN NANGA-NANGA - SULAWESI TENGGARA DUDUK BERSAMA MENEPIS KONFLIK AGUNG WIYONO BAGIAN 2 23DESA BARU PELEPAT - JAMBI Kelapa Sawit: Diminati, Dienggani EDDY HARFIA SURMA Bagian 3 35DESA BARU PELEPAT - JAMBI Lubuk Larangan dan Perempuan Effi Permatasari
  6. 6. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju PerubahanviBagian 4 45KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR Dari Konfrontasi ke Multipihak Fredy Wahon Bagian 5 57DESA BARU PELEPAT - JAMBI Dari Adat ke Peraturan Daerah Helmi Bagian 6 69SUMBAWA - NUSA TENGGARA BARAT Pelembagaan Kehutanan Multipihak Julmansyah Bagian 7 81DESA BARU PELEPAT - JAMBI NEGOSIASI Batas Wilayah Desa Marzoni Bagian 8 91FLORES TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR JALAN Panjang Berliku Melky Koli Baran BAGIAN 9 104KABUPATEN BUNGO - JAMBI MEMBUKA PINTU PEMERINTAH MUSTAFAL HADI Bagian 10 111SUKU SEMBILAN - BENGKULU Perjuangan Menuntut Hak Tommy Erwinsyah PENUTUP 123Melembagakan Perubahan Djuhendi Tadjudin dan ELIZABETH LINDA YULIANI
  7. 7. Agung WiyonoLahir di Sragen, Jawa Tengah, 6 Juli 1972. Saat ini menjabat sebagai DirekturLembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL) dansedang melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar Master of Arts dalam bidangSustainable Development di School for International Training, Brattleboro, Vermont,Amerika Serikat.Eddy Harfia SurmaLahir di Jambi pada 11 Oktober 1969. Lulusan Fakultas Pertanian UniversitasJambi ini sejak 1991 bergabung dengan Gita Buana Club, sebuah kelompokpencinta alam; dan sempat bekerja di program pendampingan masyarakat danpengembangan kawasan konservasi burung migran di sekitar Taman NasionalBerbak dari 1998-2002. Pada 2000-2002 menjabat sebagai Direktur Yayasan GitaBuana. Pada 2003-2006, ia bekerja sebagai koordinator lapangan program ACMJambi yang merupakan kemitraan tiga lembaga (Yayasan Gita Buana, Pusat StudiHukum Perundang-Undangan dan Otonomi Daerah, dan CIFOR) yang berlokasidi Kabupaten Bungo.PROFIL PENULIS
  8. 8. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju PerubahanviiiEffi PermatasariLahir di Padang pada 19 Januari 1976. Lulusan Fakultas Pertanian UniversitasJambi ini sejak Juni 2001 bergabung dengan Yayasan Gita Buana Jambi sebagaifasilitator gender dalam program ACM.Fredy WahonLahir di Flores Timur, 18 Januari 1970. Setelah menyelesaikan studi di UniversitasNusaCendana(Undana)Kupang,1994,FredyWahonmenempuhkarierjurnalistikdi Harian Nusa Tenggara, Harian Novas di Dili (Timor Timur), Surya Timur(Kupang), Siwalima (Ambon), Radar Timor,Tabloid Gerakan SAKSI (Kupang), danKupang News. Sekarang, ayah dua anak ini menjadi Manajer Program KehutananMultipihak Lembaga Advokasi dan Penelitian (LAP) Timoris yang didirikannyapada 1999 dan koordinator penerbitan Tabloid Lembata Pos.HelmiLahir 6 Juni 1971 di Desa Campang Tiga, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Setelah tamat pendidikan dasar di desakelahirannya, dia hijrah ke Jambi sampai kini. Dia aktif di Pusat Studi Hukumdan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA) Jambi sebagai sekretaris. SarjanaHukum ini adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi sejak 1998.Banyak pengalaman berharga tentang Kebijakan Kehutanan yang dia perolehsejak aktif di PSHK-ODA. Pada 2005 dia pernah dipercaya sebagai salah seorangwakil Organisasi Masyarakat Sipil ke beberapa negara Eropa, untuk menyuarakansikap mengenai penanggulangan illegal logging di Indonesia.JulmansyahLahir 1 Juli 1974 di Empang (Sumbawa), dan meraih gelar Sarjana Kehutanandari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta pada 1998.Penulis aktif di Tim Kehutanan Multipihak Sumbawa, dan sejak 2003 menjadi stafPerencanaan Program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.Sebelumnya ia pernah bekerja di Lembaga Penelitian Penerangan PendidikanEkonomi dan Sosial (LP3ES) Mataram dan Konsepsi Mataram.MarzoniLahir di Jambi pada 21 Maret 1973. Lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jambiini pada 1998-1999 bekerja di Instalasi Pengkajian dan Penelitian TeknologiPertanian Jambi. Setelah itu bergabung di Yayasan Gita Buana hingga saatini dan menjadi staf yayasan pada proyek Membangun Kolaborasi dan Belajar
  9. 9. ixKEHUTANAN MULTIPIHAKLangkah Menuju PerubahanBersama Untuk Pengelolaan Hutan yang Adil dan Lestari. Sejak 2000 bermukimdi Muara Bungo, Jambi.Melky Koli BaranLahir 9 Desember 1961 di Posiwatu, Lembata. Setelah menyelesaikan pendidikanpadaSekolahTinggiKeguruandanIlmuPendidikan(STKIP)KateketikSt.PaulusRuteng, Flores pada 1989, bekerja sebagai staf Sekretariat Pastoral KeuskupanLarantuka, Flores Timur, NTT. Sejak 1995 aktif di beberapa ornop. Pada 1999menjadi Direktur YPPS dan dua tahun kemudian dipercaya menjadi DirekturEksekutif WALHI NTT. Pernah menjadi koresponden Mingguan HIDUP, Ozondan Mingguan Dian. Sering menulis di Harian Umum Pos Kupang. Kini masihtercatat sebagai koresponden Union of Catholic Asian News (UCAN). Dua bukutulisannya telah diterbitkan oleh YPPS, adalah Membentur Tembok Kekuasaandan Bongkar! Mitos-Mitos Pengelolaan Hutan.Mustafal HadiLahir di Jambi pada 1 Januari 1958. Lulus sebagai Sarjana Pendidikan dariUniversitas Andalas pada 1983, dan meraih gelar Magister Pertanian (MP)dari Universitas Andalas pada 2000. Sejak 2003 hingga saat tulisan diterbitkan,menjabat Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Lahan, DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Sebelumnya menjadi guru diSekolah Pertanian Pembangunan Negeri Padang (1985-2000), Kepala Seksi(Kasi) Pengembangan Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Sumatera Barat(2001-2002), Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan PengendalianPembangunan BAPPEDA Kabupaten Bungo (2002-2003).Tommy ErwinsyahLahir di Bengkulu pada 12 September 1980. Lulus sebagai Sarjana Ilmu Politikdari Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasBengkulu.Sejak2000hinggasekarang,bekerjapadaLaboratoriumPengembanganAdministrasi Pembangunan (LPAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Bengkulu, dan mulai 2001 sampai saat ini aktif di Yayasan KelopakBengkulu.SejakMaret2006menjadiDirekturEksekutifSpora,yaituperkumpulanyang bergerak di bidang media informasi dan kampanye pengelolaan lingkungandan sumber daya alam.
  10. 10. Ucapan terimakasih secara spesifik disampaikan oleh setiap penulis di akhirtiap tulisannya. Meski demikian kami merasa perlu menyampaikan terimakasihsedalam-dalamnya kepada Multistakeholders Forestry Programme (MFP) – programkerjasama kehutanan antara Departemen Kehutanan Republik Indonesia danDepartment for International Development Kerajaan Inggris. MFP mendanaiseluruh kegiatan lokatulis hingga diterbitkannya buku ini melalui ProyekAdaptive Collaborative Management di Jambi, khususnya komponen peningkatankapasitas mitra. Seluruh kontributor dan editor juga berterima kasih kepadalembaga-lembaga tempat kami masing-masing bekerja, atas dukungannya berupasaran dan panduan dalam analisa dan penulisan, serta dukungan operasional.Seluruh tulisan dalam buku ini merupakan pandangan individual penulis, dantidak mewakili pandangan ataupun kebijakan donor serta lembaga-lembaga yangterlibat.Secara khusus kami berterimakasih kepada Rahayu Koesnadi, MohammadAgus Salim, Novasyurahati, Atie Puntodewo, Meiling Situmorang dan GideonSuharyanto dari CIFOR, serta Tri Nugroho dan Hasbi Berliani dari MFP yangtelah membantu proses penerbitan, dari persiapan lokatulis hingga pencetakanbuku ini.UCAPAN TERIMAKASIH
  11. 11. xiKEHUTANAN MULTIPIHAKLangkah Menuju PerubahanDukungan dan bantuan yang sangat berarti juga kami terima dari Agus Mulyana,Ahmad Dermawan, Carol J. Pierce Colfer, Herlina Hartanto, Herry Purnomo,Moira Moeliono dan Yurdi Yasmi dari CIFOR, Sonya Dewi dari ICRAF, BudhitaKismadi dari Inspirit, Ilya Moeliono dari Studio Driya Media dan Prof. M. AgungSarjono dari Center for Social Forestry Universitas Mulawarman. Mereka telahmeluangkan waktu untuk mengkaji isi tulisan, serta memberikan umpan balikkepada para penulis, baik untuk perbaikan tulisan maupun untuk pemahamanlebih mendalam mengenai proses multipihak.Kami menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam analisa maupun teknikpenulisan. Karenanya, komentar dan saran akan kami terima dengan senanghati sebagai masukan untuk penulisan berikutnya.Tim Editor
  12. 12. KATA PENGANTARBuku ini benar-benar ingin memperlihatkan adanya keragaman dan perbedaan.Keragaman terbaca dari kata “multipihak”. Mulai judul “KEHUTANANMULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan”. Disusun oleh banyak pihakpenyusun. Diedit oleh tujuh “pihak” editor. Dan yang terakhir diterbitkan olehgabungan berbagai pihak atau multipihak penerbit. “Pihak” menjadi kata yangmewarnai buku ini. Kelihatannya baik penulis, editor dan penerbit menginginkanpenonjolan “kebersamaan”. Dan dari perbedaan para-pihak itu ternyata berhasiltersintesiskan oleh sebuah buku yang menarik ini.Kata multipihak di kalangan kehutanan menjadi populer dalam tiga tahunterakhir ini. Selain memang dipopulerkan di lingkungan kehutanan oleh TimKecil Redesain Program MFP – gabungan dari Dephut dan DFID Jakarta – di awaltahun 2004, juga kelihatannya sudah diterima banyak pihak. Dalam beberapapercakapan dan perjumpaan dalam seminar atau lokakarya kehutanan sering parabirokrat,penelitisampaikeorangLSM,denganpenuhpercayadirimenyampaikangagasan atau pendiriannya menggunakan kata multipihak. Kalau boleh sayakatakan sekarang “eranya multipihak”. Bentuk kata lain dari demokrasi yangmengandung makna perbedaan, perlunya komunikasi dan makna kesetaraan.Meskipun ada yang mengisyaratkan, “hati-hati” memaknai demokrasi padakondisi masyarakatnya yang termasuk miskin.
  13. 13. xiiiKEHUTANAN MULTIPIHAKLangkah Menuju PerubahanSaya sangat menghargai upaya para penulis. Buku ini sebagai bentuk“pendokumentasian” berlangsungnya suatu proses perubahan dalam “kawasan”kehutanan melalui model dialog berbagai pihak. Kasus yang diangkat sangatmenarik karena selain diangkat dari level “grass root” di berbagai wilayahkhususnya dari Sumatera dan Nusa Tenggara, juga “berhasil” menggambarkanposisi seperti “client and patron” antara masyarakat lokal dengan pemerintahmenjadi lebih menarik untuk dibaca. Cerita-cerita singkat diselingi olehgambar-gambar yang variatif kelihatannya akan membawa pembaca untuk terusmembacanya sampai selesai.Terus terang saja ada yang menggelitik di dalam benak saya, “Apakah semuaurusan kehutanan di Indonesia sekarang ini harus diselesaikan dengan formatmultipihak?”. Tentunya tidak, ini tergantung dari situasi dan kondisi dimana“urusan kehutanan” itu terjadi. Terkadang ada yang berkomentar “terlalumultipihak” makanya urusan jadi lama dan terkadang tidak efisien. Pertanyaanlainnya, mana yang lebih baik, apakah “resep” multipihak atau lawan darimultipihak: monopihak? Jadi aneh kedengarannya. Tapi itulah konsekuensipenerjemahan multistakeholder menjadi multipihak. Jawabannya silakan sayaserahkan ke pembaca sendiri.Terakhir saya berpendapat, buku ini layak dibaca baik oleh praktisi kehutanan,akademisi, LSM maupun oleh kalangan mahasiswa yang sedang atau tertarikdengan sosial-budaya kehutanan. Sekian dan terima kasih.Bogor, 13 Oktober 2006Dr. Adjat SudradjatSenior Forester
  14. 14. Akronim/singkatan KeteranganACM Adaptive Collaborative ManagementAMAN Aliansi Masyarakat Adat NusantaraAMDAL Analisis Mengenai Dampak LingkunganAPBD Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPHI Asosiasi Pengusaha Hutan IndonesiaAS Amerika SerikatBapedalda Badan Pengendalian Dampak Lingkungan DaerahBappeda Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBIPHUT Badan Inventarisasi dan Pemetaan HutanBPD Badan Perwakilan DesaBPN Badan Pertanahan NasionalCIFOR Center for International Forestry ResearchCPO Crude Palm OilDAS Daerah Aliran SungaiDFID Department for International DevelopmentDishut Dinas KehutananDishutbun Dinas Kehutanan dan PerkebunanDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahEIA Environmental Investigation AgencyELSHAM Lembaga Studi dan Advokasi MasyarakatFAO Food and Agriculture Organization of the United NationsFGD Focus Group DiscussionDAFTAR SINGKATAN
  15. 15. xvKEHUTANAN MULTIPIHAKLangkah Menuju PerubahanForapsi Forum Rakyat Pejuang DemokrasiFPHAM Forum Peduli Hak Asasi ManusiaFSSM Forum Solidaritas Swadaya MasyarakatFWI Forest Watch IndonesiaGPS Global Positioning SystemHKM Hutan KemasyarakatanHMN Hak Menguasai NegaraHPH Hak Pengusahaan HutanICDP Integrated Conservation Development ProjectICRAF World Agroforestry CentreInpres Instruksi PresidenJAGAT Jaringan Gerakan Masyarakat AdatJuklak-juknis Petunjuk pelaksanaan – petunjuk teknisKasubdin RHL Ketua Sub Dinas Rehabilitasi Hutan dan LahanKasubdin RLPH Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan HutanKesbanglinmas Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatKIPPK Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan KehutananKK Kepala keluargaKKD Kesepakatan Konservasi DesaKKI-WARSI Komunitas Konservasi Indonesia – Warung Informasi KonservasiKomnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaKONTRAS Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak KekerasanKorem Komando Resort MiliterKSDA Konservasi Sumberdaya AlamKKN Korupsi Kolusi NepotismeKTI Kawasan Timur IndonesiaKTT Konferensi Tingkat TinggiLAKMAS Lembaga Advokasi Kekerasan MasyarakatLAP Lembaga Advokasi dan PenelitianLePMIL Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan PedalamanLIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaLKBH Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumLOH Lembaga Olah HidupLP2LSEM Lembaga Penelitian Pengembangan Lingkungan SosialEkonomi MasyarakatLP3ES Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi danSosialLPAP Laboratorium Pengembangan Administrasi PembangunanLSM Lembaga Swadaya MasyarakatLU Lahan UsahaMFP Multistakeholder Forestry ProgrammeMubesrata Musyawarah Besar Rakyat Lembata
  16. 16. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju PerubahanxviNGO Non-Governmental OrganizationNTB Nusa Tenggara BaratNTT Nusa Tenggara TimurOrnop Organisasi Non-PemerintahP3AE-UI Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi EkologiUniversitas IndonesiaPAD Pendapatan Asli DaerahPAH Penampung Air HujanPBB Perserikatan Bangsa-BangsaPBI Peace Brigade InternationalPemda Pemerintah DaerahPerda Peraturan DaerahPerdes Peraturan DesaPHK Pemutusan Hubungan KerjaPKI Partai Komunis IndonesiaPolri Kepolisian Negara Republik IndonesiaPP Peraturan PemerintahPPL Petugas Penyuluh LapanganPRA Participatory Rural AppraisalPSDHBM Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis MasyarakatPSHK-ODA Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi DaerahPT Perseroan TerbatasRKI Rimba Karya Indah (PT)RRA Rapid Rural AppraisalSANKALAM Yayasan Kasih AlamSK Surat KeputusanSTKIP Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu PendidikanTNI Tentara Nasional IndonesiaTNI-AD Tentara Nasional Indonesia-Angkatan DaratTNI-AU Tentara Nasional Indonesia-Angkatan UdaraTNKS Taman Nasional Kerinci SeblatUCAN Union of Catholic Asian NewsUSAID United States Agency for International DevelopmentUU Undang-UndangUUPA Undang-Undang Pokok AgrariaWALHI Wahana Lingkungan Hidup IndonesiaWSSD World Summit on Sustainable DevelopmentYaspensel Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi LarantukaYBS Yayasan Bina SejahteraYPPS Yayasan Pengkajian Pengembangan SosialYS3L Yayasan Solidaritas Sedon Senaren Lenowata
  17. 17. PEMBUKAMemfasilitasi SEBUAH PerubahanElizabeth Linda Yuliani dan Djuhendi Tadjudin
  18. 18. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju PerubahanPerubahan. Adalah impian rakyat Indonesia yang kehidupannya amat bergantungpada hutan. Jumlah rakyat Indonesia yang tinggal di kawasan hutan mencapai48,8 juta orang, dan 10,2 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan.1Ketikahutan habis dibabat, rakyat bukan sekedar tidak berdaya. Mereka juga tiba-tibalangsung diberi atribut perambah hutan atau perusak lingkungan. Rakyat dinilaisebagai pengganggu, mirip dengan hama dalam sistem budidaya pertanian.Keberadaan mereka di sana, jauh sebelum negara Indonesia itu ada, rupanyadianggap tidak penting. Padahal rakyat tidak kebetulan ada di dalam hutan.Mereka sudah di sana dalam waktu yang lama. Interaksinya dengan hutan telahmembentuk identitas, budaya, kebiasaan, dan tata nilai yang dipegang teguh dandihormati masyarakatnya dalam kurun waktu yang amat panjang.2Rakyat tinggal di dalam hutan, juga karena ‘pernah’ diijinkan oleh negara. AdalahHaji Konbar, yang merintis membuka lahan di kawasan Sumberjaya, Lampung,dibantu suku Semendau dan Ogan. Tujuannya untuk memberi dukungan logistikbagi perjuangan kemerdekaan. Tahun 1950, kawasan itu telah menjadi kampungyang dipimpin oleh seorang kepala kampung, Abu Bakar Shidiq yang jugamenantu Haji Konbar. Tahun 1969 diakui sebagai desa definitif melalui SuratKeputusan Gubernur dengan nama Desa Dwikora. Namun kemudian statusnyadiambangkan, seiring dengan digalakkannya program penataan hutan lindung.3Pada 1994, perumahan di Desa Dwikora dibongkar paksa, karena desa tersebutdinyatakan berlokasi di dalam areal hutan lindung.Ada kalanya, rakyat yang terusik itu tidak sudi diam. Sesekali mereka melawan.Maka terjadilah konflik. Penyebabnya bisa karena adanya perbedaan persepsi,pengetahuan, tata nilai, kepentingan, atau akuan hak pemilikan.4Lantas negara dituding sebagai ‘pemicu konflik’ sejati. Sebab pada negaramelekat kekuasaan, yang sebenarnya bisa digunakan untuk meresolusi konfliksecara elegan, tapi itu justru tidak dilakukannya. Lainnya menyebutkan, negaraitu memiliki pandangan yang menyesatkan, misal: (i) menganggap hutan seolahtidak berpenghuni; (ii) melakukan tindakan sepihak atas nama ‘kepentinganumum’; (iii) menempatkan masyarakat yang tinggal di dalam hutan sebagaiperambah; (iv) tidak menghargai kearifan lokal; dan (v) menyederhanakanpersoalan dengan cara memberikan ‘solusi’ serba material atas kerugian yangdiderita masyarakat.5Pandangan menyesatkan itu secara tidak langsung telahmenempatkan masyarakat dalam posisi diametral sebagai ‘lawan pemerintah’.
  19. 19. PEMBUKA - Elizabeth Linda Yuliani dan Djuhendi Tadjudin Memang, tanpa bermaksud untuk mempertajam potensi konflik, tak mudahmemahami logika negara. Bila melihat isi Pasal 33 UUD 45, maka negara atausiapa pun yang diberi wewenang untuk memanen sumberdaya hutan, layaknyamengalirkan manfaat hutan ‘sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’.6Karena itu, sulit dipahami ketika tujuan memakmurkan rakyat itu ditempuhdengan jalan menyingkirkan rakyat dari sumber penghidupannya.Di tengah carut-marut pertikaian pengelolaan hutan, terjadi gerakan reformasiyang diikuti dengan lahirnya kebijakan-kebijakan baru termasuk desentralisasi.Peralihan kewenangan dan perubahan peta politik tanpa disertai mekanismekontrol yang memadai, ternyata telah melahirkan praktek-praktek KKN barudi berbagai tingkatan pemerintahan dan bidang, termasuk hutan. Namun padasaat yang bersamaan, gerakan reformasi telah membuka peluang bagi pers danmasyarakat luas untuk lebih bebas menyuarakan pendapatnya.Banyak pihak yang melihat keterbukaan ini sebagai kesempatan pentingmelakukan perubahan, termasuk di sektor kehutanan. Cara yang ditawarkanpun beragam. Salah satunya adalah kerjasama bilateral Indonesia dengan Inggrismelalui Program Kehutanan Multipihak atau MFP. Program bilateral ini berupaya
  20. 20. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahanmendorong perubahan antara lain melaluidialog-dialog multipihak, misalnya antaramasyarakatdanpemerintah.7Gagasanlainnyadatang dari CIFOR, berupa pendekatanAdaptive Collaborative Management (ACM).Tujuannya meningkatkan kemampuan para-pihak untuk beradaptasi dan berkolaborasi,melalui penelitian aksi partisipatif(Participatory Action Research atau PAR),pembelajaran sosial yang terus menerus,komunikasi, negosiasi dan manajemenkonflik.8Hasilnya ternyata sungguh mencengangkan.9Pertama, muncul pemahaman yang lebihbaik tentang keberadaan para-pihak.Pengelolaan kawasan hutan Nipa-Nipadan Nanga-Nanga di Sulawesi Tenggara,misalnya, telah menumbuhkan pemahamanmengenai keberadaan para-pihak besertakepentingannya: (1) masyarakat di sekitardan dalam kawasan hutan; (2) masyarakat nelayan; (3) pemerintah; (4)perusahaan swasta; dan (5) pengelola pelabuhan. Pada masa lalu, sangat mungkinorang bertanya: “Apa urusannya masyarakat nelayan dan pengelola pelabuhandengan kawasan hutan?” Tapi sekarang, dengan mudah orang bisa memahami:hutan rusak akan mendorong erosi dan sedimentasi, yang pada gilirannya akanmerusak ekosistem pantai dan menyebabkan pendangkalan pelabuhan. Jadibenar, nelayan dan pengelolaan pelabuhan itu ada urusan dengan hutan.Kedua, tumbuh suatu nilai baru: tidak ada satu pihak pun dalam setiappertikaian, yang bersikukuh untuk mempertahankan kepentingan dan posisinyasecara a priori. Artinya, para-pihak selalu terbuka untuk berubah. Pemerintahyang lazimnya menempatkan diri sebagai ‘pemberi perintah’ dan ‘pembuatkebijakan’, tiba-tiba bersedia duduk bersama untuk mengakomodasi harapanpihak lain, terutama kelompok masyarakat yang selama ini ditempatkan sebagai‘penerima’ atau ‘pelaksana’ kebijakan apa pun. Laki-laki yang biasa mendominasipengambilan keputusan di desa, tiba-tiba mesti menerima pendapat perempuandan mengakui bahwa perempuan punya pengetahuan cukup luas. LSM yangtadinya menempatkan diri sebagai lembaga advokasi yang berpihak ke masyarakatdan melawan pemerintah, tiba-tiba mesti belajar berubah menjadi fasilitator yang
  21. 21. PEMBUKA - Elizabeth Linda Yuliani dan Djuhendi Tadjudin netral dan tidak berpihak, bahkan bekerjasama dengan pemerintah. Tatananformal yang sering bersilang pendapat dengan sistem adat, ternyata bisa sejalandan saling melengkapi.Kini, bahkan seorang perempuan (yang dahulu terpinggirkan) bisa mengkritikpranata adat (yang dulu nyaris dianggap ‘sakral’). Tata nilai limbago, yang berartimenjunjung tinggi kekerabatan, ditafsirkan secara keliru. Sejumlah pelanggaraturan adat tidak ditindak secara patut, karena mereka kebetulan kerabat kepalaadat. Maka seorang tokoh perempuan di desa itu protes: “Tokoh adat ambil kayu daririmbo adat, dan dijual ke sawmill, tapi tidak diberikan sanksi.”10“Kalau masyarakattidak kritis terhadap pelanggaran itu, maka kearifan adat akan berhenti padatataran petatah-petitih para orang tua,” katanya. Sikap kritis seperti itu nyarismustahil terjadi pada masa lalu, apalagi dilakukan oleh seorang perempuanterhadap hal yang dianggap sakral.Perubahan bisa bermula dari pihak manapun, atas inisiatif sendiri maupundidorong oleh pihak lain. Tetapi, pemicu perubahan bisa bersumber padaperubahan kelimpahan sumberdaya, motif individu, tata nilai, aturan main,struktur organisasi, maupun mekanisme kerja.• Perubahankelimpahansumberdaya.MasyarakatDesaBaruPelepatkehilangansebagian besar sumberdaya kebun karet, karena digunakan untuk permukimantransmigrasi. Masyarakat kehilangan sebagian sumber pendapatannya. Karenaitu, masyarakat mencari ‘penggantinya’ dengan cara menebang pohon kayu dihutan, yang selama ini tidak pernah mereka usik.• Perubahan motif individu. Masyarakat Desa Baru Pelepat membalak kayusemata-mata didorong motif ekonomi. Namun tatkala sumberdaya kayu danmutu hutan merosot, masyarakat mulai terusik; lantas ingat kembali padatata nilai lokalnya, seperti “kalau rapat boleh dijarangkan, kalau jarang harusditanam”. Maksudnya, orang boleh menebang kayu jika potensinya masihbagus (rapat jaraknya) dan setelah menebang harus menanam sebagai gantiagar rapat kembali. Karena itu, tumbuh motif masyarakat untuk melestarikanhutan tersebut dan menjadikannya sebagai hutan adat.• Perubahan tata nilai. Perempuan di pedesaan, termasuk di Desa Baru Pelepat,lazimnya amat terpinggirkan. Mereka hanya dipandang sebagai pelakukegiatan rumah tangga. Suaranya tidak pernah didengar dalam rapat-rapatdesa. Aktivitas ACM mulai membangkitkan kepercayaan diri dan kemampuanperempuan. Pada saat yang sama menanamkan pengertian kepada laki-laki,bahwa perempuan punya ‘hak suara’ yang sama. Ketika perubahan tata nilai‘perempuan’ berubah; maka tumbuh kepercayaan warga terhadap perempuan.Mereka dipercaya untuk mengelola lubuk larangan. Ternyata perempuan bisa
  22. 22. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahanmengelola lubuk itu secara lebih efektif dibanding dengan pola pengelolaanselama ini.11• Perubahan aturan main. Penetapan tata batas wilayah desa secara partisipatif,yang semula amat sentralistik, telah merubah sikap masyarakat. Penetapanbatas wilayah desa seperti yang terjadi di Desa Baru Pelepat12atau batas wilayahyang lebih luas seperti yang terjadi pada Suku Sembilan di Bengkulu,13telah‘memaksa’ masyarakat untuk lebih menghargai masyarakat yang bermukimdi sekitarnya. Pengetahuan masyarakat tentang tata batas adat tergali secarabaik, dan ternyata dapat menurunkan potensi konflik dengan masyarakat disekitarnyajikadisertaitekniknegosiasidankesadaranuntuksalingmenghargaikeberadaan pihak lain.• Perubahanstrukturorganisasi.Praktek-praktekmultipihakyangdiperkenalkandi berbagai daerah seperti di Kendari oleh LePMIL, di Lembata oleh LAPTimoris, di Sumbawa oleh tim gabungan yang terdiri dari Pemda, ornopdan akademisi, dan di Flores Timur oleh YPPS, secara tidak langsungmenggambarkan perubahan ‘struktur pemerintahan’ di daerah. Pemerintahdaerah menempatkan ‘pihak nonpemerintah’ dalam forum multipihak, dandengan demikian telah memberikan ‘hak suara’ kepada pihak-pihak lain yangsebelumnya terabaikan dalam proses pengambilan keputusan di daerah, misalilmuwan dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat adat, dan aktivis LSM.• Perubahan mekanisme kerja. Proses multipihak pada dasarnya menawarkanmekanisme kerja ’baru’ yang mengenalkan pemahaman tentang para-pihakdan mendorong para-pihak untuk lebih menghargai pihak-lain. Perbedaan,yang bisa muncul dari kepentingan yang berbeda, bisa menjadi alasan untuknegosiasi, dan bukan untuk berseteru – seperti yang lazim terjadi selama ini.Ringkas kata, pendekatan multipihak termasuk ACM, ditawarkan denganmaksud agar perubahan-perubahan itu menuju ke arah yang diharapkan, dengancara yang dapat diterima oleh para-pihak. Para-pihak belajar memahami aspirasisendiri maupun pihak lain. Kemudian menguji aspirasi itu dalam proses negosiasiyang saling-menghormati.Proses itu bermuara pada ‘penemuan’ model pendayagunaan sumberdayayang sangat spesifik-lokasi. Sebuah model yang mampu mengakomodasikankepentingan ekonomi para-pihak, seraya tetap memelihara kelestariannya. Aliranmanfaat sumberdaya pun terdistribusi secara lebih berkeadilan. Pihak-pihak, yangselama ini terpinggirkan – seperti kelompok termiskin dan perempuan, didorongagar dapat bersuara dan memperoleh akses sumberdaya secara patut.
  23. 23. PEMBUKA - Elizabeth Linda Yuliani dan Djuhendi Tadjudin Tulisan-tulisan dalam buku ini menggambarkan pengalaman ‘para pendamping’dari berbagai lembaga di Indonesia yang melakukan pendekatan multipihak,khususnya dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam. Penulisannya lebihmirip sebuah rekaman proses yang bertutur tentang ‘bagaimana’ atau ‘yang mana’ketimbang analisis yang menjawab ‘mengapa’. Namun demikian, tulisan itutetap mampu menawarkan berbagai pembelajaran, meski kadang hanya secaratersirat.Para penulis mencoba menuturkan proses menuju perubahan. Para-pihak bisabelajar dan menarik hikmah dari pengalaman, bersedia berubah, dan mampuberadaptasi terhadap perubahan yang terjadi begitu cepat. Dan proses kolaborasimultipihakituselayaknyatidakdipandangsebagaisebuahtujuanakhir,melainkanmenjadi ‘jalan’ untuk saling belajar menuju perubahan. Saling memahami, bukansaling menghakimi. Menghargai perbedaan, bukan menuntut kesamaan. Makapara penulis itu telah membuat langkah awal: memfasilitasi sebuah perubahan.
  24. 24. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahancatatan akhir1 Brown, T. 2004. Analysis of Population and Poverty in Indonesia’s Forests. Draft report. NaturalResources Management Program.Jakarta.Indonesia.2 Jessup, T.C. dan Peluso, N.L. 1990. Minor Forest Product as Common Property Resourcesin East Kalimantan, Indonesia. Proceedings of the Conference on Common Property Resources.National Academy Press,Washington,D.C.USA.3 Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung. 1993. Rancangan Tanaman KegiatanRehabilitasi Hutan Lindung Bantuan OECF (Register 34TangkitTebak).Final Report.Bandar Lampung,Indonesia.4 Tadjudin, D. 1999. Pengelolaan Hutan Masa Depan dan Implikasinya Terhadap Strategi Pelatihan.Makalah disajikan dalam Lokakarya Nasional “Reposisi Pendidikan dan Pelatihan MendukungImplementasi Desentralisasi Menuju Pengelolaan Hutan yang Lestari”. DFID – Pusdiklat Dephutbun,Jakarta 22-23 September 1999.5 Tadjudin,D.2000.Manajemen Kolaborasi.Pustaka Latin.Bogor.Indonesia.6 Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumberdaya alam dikuasai negara dan dipergunakansebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.7 MFP. 2005. National Strategy: Multistakeholder Forestry Program (Indonesia). Department forInternational Development (DFID) dan Departemen Kehutanan. http://www.mfp.or.id/v3/images/uploads/e01-natstrat-be.pdf8 Dengan hanya mencantumkan dua contoh program atau pendekatan, penulis tidak bermaksudmengesampingkan program atau kegiatan lainnya yang serupa. Kedua contoh ini ditulis karenamelatarbelakangi sepuluh artikel dalam buku ini.9 “Hasil”yang diuraikan di sini maksudnya adalah hasil penerapan proses-proses multipihak.10 Lihat Bagian 5 dalam buku ini.11 Lihat Bagian 3 dalam buku ini.12 Lihat Bagian 7 dalam buku ini.13 Lihat Bagian 10 dalam buku ini.Foto-fotoCarol J.P. Colfer, Charlie Pye-Smith, Christian Cossalter, Douglas Sheil, Linda Yuliani, YayanIndriatmoko dan Zul MS.Penulisan referensi untuk artikel iniYuliani, E.L. dan Tadjudin Dj. 2006. Memfasilitasi sebuah perubahan. Dalam: Yuliani, E.L., Tadjudin,Dj., Indriatmoko, Y., Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor). Kehutanan Multipihak: LangkahMenuju Perubahan.CIFOR,Bogor,Indonesia.
  25. 25. BAGIAN 1HUTAN NIPA-NIPA DAN NANGA-NANGA - SULAWESI TENGGARADUDUK BERSAMA MENEPIS KONFLIKAGUNG WIYONO
  26. 26. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan10Konflik antara masyarakat di sekitar kawasan hutan Nipa-Nipa1denganpemerintah, bermula pada 1974. Saat itu Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggaramelaksanakan kebijakan penghijauan hutan, antara lain di kawasan hutantersebut. Penghijauan dimaksudkan untuk menghutankan kembali kawasanhutan yang relatif gundul. Namun pelaksanaannya dilakukan pemerintah tanpamengindahkan keberatan masyarakat.Lokasi permukiman dan lahan pertanian milik masyarakat dianggap olehpemerintah sebagai bagian dari kawasan hutan. Akibatnya, permukiman danlahan pertanian masyarakat tergusur. Sebagai contoh, ratusan keluarga diDesa Bengga E’la dan Desa Lahundape’ dipindahkan ke wilayah Sambuli danAndounohu, Kecamatan Poasia. Masyarakat tidak memberikan perlawanankarena mereka takut ditangkap dengan tuduhan sebagai anggota Partai KomunisIndonesia (PKI).Beberapa tahun pasca pemindahan paksa tersebut, konflik antara pemerintahdengan masyarakat meningkat. Masyarakat yang terusir dari tempat tinggalnya,secara diam-diam kembali mengolah lahannya yang sudah dihijaukan menjadihutan oleh pemerintah. Alasan mereka kembali, sebagaimana pengakuannya,adalah: (1) hadirnya masyarakat baru yang membuka lahan pertanian di dalamkawasan hutan yang dulu pernah mereka tempati, (2) tak cocok dengan lokasiyang disiapkan oleh pemerintah, dan (3) keinginan yang kuat untuk kembalimemiliki dan mengolah lahan-lahan miliknya. Rupanya, terdapat keterikatanemosional masyarakat terhadap tempat yang telah menjadi “rumah” mereka.2Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, dengan prakarsamasyarakat maupun pemerintah. Beberapa dialog yang diprakarsai pemerintahtak berbuah kesepakatan. Pemerintah ingin agar masyarakat meninggalkanlokasi kawasan hutan. Di sisi lain masyarakat merasa berhak untuk tinggal danmengolah lahan tersebut.Kondisi hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga semakin rusak, kawasan hutanberubah menjadi lahan pertanian. Konflik antara masyarakat dengan pemerintahsemakin berkepanjangan dan tak jelas arah penyelesaiannya. Karena itu, sejakakhir 2001, LePMIL3melakukan fasilitasi agar para-pihak dapat mencaripenyelesaian konflik. Tulisan ini akan menjelaskan proses penyelesaian konfliksumberdaya hutan antara masyarakat dan pemerintah yang melibatkan kerjasama multipihak4.
  27. 27. BAGIAN 1 - Agung Wiyono 11Gambar 1. Peta lokasi kawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga, Kendari, SulawesiTenggara.Awal PerjalananAwalnya LePMIL ragu saat memulai fasilitasi5proses penyelesaian konflik yangmelibatkan para-pihak, karena selama ini lebih banyak bekerja dengan komunitasmasyarakat miskin di desa. Situasi ini coba diatasi dengan mengadakan diskusiuntuk memikirkan cara dan proses fasilitasi. Setelah beberapa kali berdiskusi,disepakati sembilan langkah sebagai berikut:1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan fasilitator dalam mengelolakonflik.2. Mencari calon mitra strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat.3. Mendalami akar permasalahan konflik dan hubungannya dengan kerusakanhutan.4. Membangun pengertian bersama di antara para-pihak terhadap berbagaitemuan, serta memetakan organisasi dan persepsi para-pihak.5. Meningkatkan pengertian dan kapasitas masyarakat serta pemerintahdaerah.)KOTA KENDARIKAB.KENDARIPoasiaBarugaMandonga KendariKawasanNanga-NangaKawasan Nipa-NipaKendariSULAWESITENGGARASULAWESISELATANSULAWESITENGAHLegend) KotaSungaiBatas KabupatenBatas KecamatanBatas Hutan Nipa-Nipa dan Nanga-NangaTutupan VegetasiAwanHutan SekunderPemukimanPertanian Lahan KeringPertanian Lahan Kering CampuranPrimary Mangrove ForestSecondary Mangrove ForestSemak Lahan BasahRawaSemakTanah Terbuka¨Sumber:- Tutupan Lahan, Dephut RI, 2002- Sebaran Sungai, Dephut RI, 2002- Batas Administrasi, BPS- Data Elevasi SRTM 90M, NASA0 4 8 12 162Kilometer Peta dikompilasi oleh Mohammad Agus Salim, GIS Unit, CIFOR 2006
  28. 28. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan126. Membawa para-pihak untuk berdialog dan menciptakan kesepakatan.7. Mendorong para-pihak untuk membuat rencana bersama sebagai tindaklanjut.8. Memelihara proses multipihak dan memastikan agar rencana bersamadilaksanakan.9. Memastikan agar berbagai kesepakatan dapat dituangkan ke dalam kebijakandaerah (dalam bentuk surat keputusan kepala daerah maupun peraturandaerah).Memfasilitasi Para-PihakSebagailangkahawal,LePMILmelakukanserangkaiandiskusidenganpemerintahdan masyarakat secara terpisah. Tujuannya untuk menjajaki kemungkinanmembuka jalan baru bagi penyelesaian konflik serta menawarkan gagasan LePMILdalam mencari penyelesaian konflik tersebut.Tantangan segera muncul saat proses komunikasi dengan para pejabat dipemerintahan dilakukan. Pejabat daerah yang berwenang atas kawasan hutanNanga-Nanga dan Nipa-Nipa kurang memberi tanggapan positif. Katanya saatitu:“Begini, ya Mas. Saya tahu betul siapa saja yang merambah di atas gunung sana,jadi saya tidak yakin mereka akan dapat melakukan seperti yang Mas katakan tadi– mengelola kawasan dengan baik jika dilatih dan diberi pengertian. Dan saya pikirmereka harus dikeluarkan dari kawasan. Fungsi hidrologis kedua kawasan itu pentingbagi Kota Kendari”.Meski demikian, proses komunikasi gagasan berjalan terus. LePMIL memperluasdiskusi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kehutanan KabupatenKendari (sekarang Kabupaten Konawe), Bappeda Kota Kendari, DPRD KotaKendari, Bappeda Sulawesi Tenggara, dan Bapedalda Sulawesi Tenggara. Pejabatyang ditemui tak lagi sebatas pimpinan instansi, tetapi juga pejabat lain sepertiKepala Sub Dinas (pejabat eselon III), juga petugas penyuluh lapangan kehutanandan polisi kehutanan.Ternyata tanggapan mereka lebih positif. Menurut mereka, perlu dirintis lagiusaha menyelesaikan konflik dan menyelamatkan kedua kawasan hutan tersebut.Mereka memberi saran agar dilakukan penelitian atas konflik yang terjadi,karena kasusnya sudah terlalu lama tak ditangani. Rangkaian diskusi seperti itudilakukan secara intensif di mana saja.
  29. 29. BAGIAN 1 - Agung Wiyono 13Diskusi juga dilakukan dengan masyarakat. Orang-orang yang punya pengaruhdiajak diskusi untuk membicarakan konflik yang terjadi antara masyarakatdengan pemerintah. Tanggapan masyarakat cukup positif dan antusias dalamsetiap diskusi. Masyarakat menginginkan ada arah baru dalam penyelesaiankonflik dengan pemerintah, yaitu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.Selanjutnya, proses diskusi seperti itu terus dilakukan secara intensif. Tujuannyauntuk menjaga hubungan baik, bertukar informasi dan membangun kepercayaandi antara para-pihak. Setiap informasi selalu disampaikan secara utuh kepadapihak lain, sehingga diharapkan seluruh pihak mempunyai informasi yang sama.Mendalami KonflikPendalaman konflik selama ini dilakukan secara multipihak, baik kalanganmasyarakat maupun pemerintah. Dilakukan pengkajian asal muasal konflik,kebijakan yang pernah ditempuh untuk menyelesaikannya, pengaruh konflikterhadap kerusakan kawasan hutan, sejarah kawasan hutan dan sejarahmasyarakat. Untuk memilih wilayah fasilitasi, LePMIL melakukan pengkajiansituasi wilayah dengan metode RRA (Rapid Rural Appraisal).
  30. 30. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan14Dari 20 lokasi yang dikaji, dipilih 16 lokasi untuk penelitian lebih lanjut. Pilihanlokasi didasarkan pada situasi konflik, kerusakan hutan dan dukungan masyarakatyang ada di masing-masing lokasi. Selanjutnya, dilakukan penelitian di 16 lokasitersebut dengan menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal)untuk memetakan keadaan desa dan kehidupan masyarakatnya.Informasi ini, kemudian dibawa ke forum konsultasi multipihak. Konsultasidilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa,kecamatan dan lintas kawasan. Di setiap forum, seluruh permasalahan diuraikan,baik persoalan spesifik yang hanya terjadi di lokasi tertentu, maupun persoalanumum yang terjadi di beberapa atau hampir di semua lokasi. Konsultasiini bertujuan agar para-pihak mengerti permasalahan dan kemudian dapatmerumuskan pilihan penyelesaiannya.Informasi yang berhasil dijaring melalui RRA dan PRA adalah sebagai berikut:1.Faktor pemicu konflikFaktor pertama adalah adanya pemindahan masyarakat secara paksa demipelaksanaan penghijauan di kawasan hutan Nipa-Nipa pada 1974. Masyarakatdi dalam kawasan hutan tersebut (Desa Bengga E’la dan Desa Lahundape’)dipindahkan ke daerah Sambuli yang merupakan kawasan pantai dan ke daerahAndounohu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari (di sekitar kawasan hutanNanga-Nangaz6). Lokasi baru ini berjarak sekitar 5 km dari lokasi asal mereka.Kejadian tersebut tak hanya menimpa masyarakat di dua desa itu, tapi jugamasyarakat desa lainnya di sekitar dan dalam kawasan hutan Nipa-Nipa.Faktor kedua adalah penetapan areal kawasan hutan secara sepihak olehpemerintah. Pada 1979-1980, beberapa tahun setelah pemindahan masyarakat,dilakukan penataan batas kawasan hutan oleh Balai Planologi KehutananWilayah V Ujung Pandang. Lahan-lahan pertanian masyarakat, diakui olehpemerintah sebagai kawasan hutan milik negara. Meski kemudian dilakukandua kali rekonstruksi tata batas di tahun 1983-1985 dan 1997-1998 oleh SubBIPHUT Kendari; namun hasilnya tetap sama, yaitu lahan pertanian masyarakatmerupakan bagian dari kawasan hutan negara.Faktorketigaadalahkegiatan‘bagi-bagi’lahandisekitardandalamkawasanhutanNanga-Nanga oleh oknum aparat pemerintah sebagai imbalan bagi masyarakatyang memilih partai politik tertentu pada Pemilu 1999. Selain itu, sejak 1990-an hingga 2003 masuk pendatang baru yang membuka lahan pertanian di dalamkawasan hutan, namun mereka diabaikan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja
  31. 31. BAGIAN 1 - Agung Wiyono 15memicu kecemburuan masyarakat yang pernah dipindahkan pada 1974 pada saatprogram penghijauan dilakukan.2.Pemicu kerusakan hutanKondisi hutan di kawasan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga terus menurun.Masyarakat membuka kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian danpermukiman. Masyarakat umumnya menanam tanaman semusim (seperti jagung,kacang dan ubi) bahkan di lereng dengan tingkat kemiringan di atas 45%. PRAyang dilakukan pada 2002 menunjukkan, tak kurang dari 600 ha areal dalamkawasan hutan telah dibuka oleh masyarakat. Lebih dari 1.700 KK membukalahan pertanian dan/atau bertempat tinggal di dalam kawasan hutan.Kerusakan hutan tersebut telah meningkatkan erosi. Meski selama ini dipercaya(oleh sebagian besar para-pihak), bahwa sumber sedimen terbesar (yangmenyebabkan pendangkalan teluk) berasal dari Sungai Wangu – sungai terbesaryang sebagian besar kawasan-tangkapannya di hutan di Kabupaten Konawe danKonawe Selatan; namun kontribusi erosi dari sungai-sungai yang berhulu dikawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga tetap ada. Kasus banjir di KampungSalo dan Benu-Benua, kemungkinan besar akibat dari gundulnya kawasan hutantersebut.3.Para-pihakHasil identifikasi menunjukkan, sedikitnya ada lima pihak dalam kawasan hutanNipa-Nipa dan Nanga-Nanga. Mereka adalah (1) masyarakat di sekitar dandalam kawasan hutan, (2) masyarakat nelayan, (3) pemerintah, (4) perusahaanswasta, dan (5) pengelola pelabuhan. Masyarakat di sekitar dan dalam kawasan
  32. 32. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan16hutan memiliki kepentingan: lahan untuk bercocok tanam, permukiman danketersediaan air minum dari sumber air yang terdapat di dalam hutan.Masyarakat nelayan berkepentingan agar laju pendangkalan teluk dan pantaidapat dikendalikan supaya tak berlanjut. Pendangkalan telah merusak ekosistempantai dan teluk yang menjadi tempat menangkap ikan dan menyandarkanperahu. Sementara itu pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwaareal kawasan hutan dapat berfungsi sebagaimana diatur dalam UU 41/99 danPP 34/2002 serta memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari perusahaanswasta. Perusahaan berkepentingan pada tambang pasir dan batu yang ada disekitar dan dalam kawasan hutan. Pihak otorita pelabuhan berkepentinganmenjaga pelabuhan dari ancaman pendangkalan.Menyiapkan Para-PihakAgar para-pihak siap berdialog, makadilakukan penguatan kemampuanmasyarakat dan pemerintah, yangmencakup kemampuan memahamipersoalan serta mengkomunikasikanpersoalan dan gagasan penyelesaiannya.Di pihak masyarakat, LePMILmemfasilitasi diskusi-diskusi kelompok,membagikan buletin dan brosur tentangkehutanan, memberi informasi mengenaiperaturan perundangan, serta mengajakwakil masyarakat untuk mengikutidiskusi soal kehutanan baik di tingkatpropinsi, regional dan nasional. Diskusiitu bertujuan untuk membangun kembalipengertian bersama dan menyepakatialternatif penyelesaian konflik yang akandibawa dalam dialog resolusi konflik.Untuk mendukung kegiatan ini, makakelompok diskusi itu dikembangkanmenjadi kelompok tani hutan. Inidimaksudkan: (1) agar pengorganisasianpetani tersebut berkembang menjadi
  33. 33. BAGIAN 1 - Agung Wiyono 17upaya penyadaran dan pengawasan bersama dalam memanfaatkan lahan di dalamkawasan hutan; dan (2) agar pemerintah melihat adanya usaha yang serius darimasyarakat untuk menata dan mengelola hutan secara lebih baik lagi.Di pihak pemerintah, dikembangkan pula berbagai diskusi, baik di internal DinasKehutanan maupun antar dinas terkait. Pertemuan koordinasi antar PemerintahKota Kendari dengan Kabupaten Kendari (sekarang menjadi KabupatenKonawe Selatan) dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara juga dilakukan.Tujuannya untuk membangun pengertian bersama di lingkup pemerintah daerahdan berharap pemerintah secara bersama dapat merumuskan solusi yang akanditawarkan dalam dialog resolusi konflik.Mempertemukan Para-pihakPada tahap ini diselenggarakan ”Dialog Resolusi Konflik”, yang dihadiri lebih dari30 orang wakil masyarakat dari 16 lokasi. Wakil masyarakat dipilih saat kegiatandiskusi konsultasi hasil PRA di masing-masing lokasi. Hadir pula beberapapimpinan instansi pemerintahan terkait yaitu Dinas Kehutanan, Perkebunan,Pertanian dan Perikanan serta anggota DPRD Kota Kendari, unsur dari perguruantinggi, dan organisasi nonpemerintah (ornop).
  34. 34. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan18Awal dialog berjalan tegang, kaku dan ingin saling menyalahkan. Namun setelahsemua pihak diberi kesempatan bicara, suasana menjadi lebih cair meski sesekalimasih ada pendapat yang bernada keras dan sengit. Setelah melalui dua haridialog, akhirnya disepakati tujuh butir kesepakatan yang ditandatangani olehKepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Kepala Sub Dinas Kehutanan KotaKendari, wakil masyarakat dan LePMIL sebagai fasilitator. Kesepakatan ini pulayang kemudian menjadi jembatan bagi proses dialog dan kegiatan selanjutnya.Tujuh butir kesepakatan adalah:1. Kawasan hutan Nanga-Nanga dan Nipa-Nipa adalah kawasan strategis yangharus dijaga kelestariannya, keberadaannya harus dapat dinikmati anak-cucu,dan pemanfaatannya harus memenuhi prinsip kelestarian dan keberlanjutan;2. Untuk menangani konflik tata batas dan pengolahan masyarakat dalamkawasan, akan dibentuk Tim Terpadu dari unsur masyarakat, pemerintahdaerah dan LePMIL;3. Tim Terpadu akan melakukan identifikasi, klarifikasi dan verifikasi terhadappatok-batas dan lahan yang disengketakan, dan ke depan harus ditentukanblok-blok pemanfaatannya;4. Dalam jangka pendek, hasil kerja Tim Terpadu akan digunakan untukmelakukan pembinaan bagi masyarakat (baik yang bermukim maupun bertani)dalam kawasan;5. Dalam jangka panjang Tim Terpadu harus menampung aspirasi masyarakatterhadap usulan evaluasi tata batas dan penetapan blok-blok kawasanyang kemudian akan diajukan pada pejabat berwenang untuk mendapatpengesahan;6. Dalam masa jeda tersebut masyarakat diharuskan menjaga wilayahnya dari usahaperusakan lingkungan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;7. Dalam melaksanakan kerjanya, Tim Terpadu harus menerapkan prinsippartisipasi dan kesimpulan hasil kerjanya harus disepakati oleh pihak-pihakyang berkonflik.Menjalankan KesepakatanLePMIL melakukan fasilitasi agar kesepakatan dan rencana tindak-lanjutnyadapat dilaksanakan oleh para-pihak. Fasilitasi di tingkat masyarakat, dilakukandengan mendorong kelompok tani untuk menyusun aturan main kelompok, yangmengatur tentang pengambilan keputusan dan tata kelola lahan pertanian. Selainitu, mendorong petani untuk mengubah cara bercocok tanam, mengembangkantanaman tahunan dan memastikan adanya kontrol oleh anggota terhadapkeamanan lokasi masing-masing.
  35. 35. BAGIAN 1 - Agung Wiyono 19Fasilitasi di tingkat pemerintah, dilakukan dengan menjalankan diskusi berkalauntuk memastikan hasil resolusi konflik (seperti pembentukan Tim Terpadu)dijalankan. Tim Terpadu terbentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara. TimTerpadu dibagi dalam dua kelompok, yaitu: (1) kelompok kajian kelembagaan,dan (2) kelompok kajian lapangan dan pembinaan petani. Tim ini kemudianbekerja sesuai hasil kesepakatan dialog resolusi konflik.Fasilitasi multipihak dilakukan dengan menggelar diskusi-diskusi yang membahasberbagai perkembangan di tingkat masyarakat dan hasil kegiatan Tim Terpadudi tingkat pemerintah. Kegiatan ini juga untuk mengajak para-pihak untukmemberikan sumbangan pikiran pada proses resolusi konflik ini.Kini, perubahan mulai tampak. Masyarakat dulu bekerja sendiri-sendiri,kini mulai bekerjasama dalam pengamanan kawasan hutan dan penanaman.Melalui kelompok tani hutan, mereka sering menjalankan diskusi mingguan,mengembangkan pembibitan tanamantahunan dan mulai membangunjaringan antar organisasi tani sertamendiskusikan pengaturan hakkelola yang akan ditawarkan kepadapemerintah.Di sisi lain, pemerintah mulai memberidukungan berupa: memberi pelatihanpembibitan, melakukan patrolipengamanan bersama kelompok tanidan polisi kehutanan serta memberibibit tanaman. Bahkan, untukbelajar pengelolaan hutan bersamamasyarakat, pemerintah berinisiatifmengajak anggota DPRD, perguruantinggi, masyarakat dan beberapa ornopuntuk studi banding ke Lampung danWonosobo. Kini unsur pemerintah danDPRDlebihantusiasdalammendorongpenyelesaian konflik di Nipa-Nipadan Nanga-Nanga, bahkan ada yangmau turun ke lapangan dan berdiskusidengan masyarakat dari satu lokasi kelokasi lainnya. Dan saat ini para-pihak
  36. 36. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan20telah memiliki rencana bersama untuk melanjutkan proses penyelesaian masalahdan memperbaiki pengelolaan kawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga.Tim Terpadu masih bekerja untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lahanmasyarakat yang diakui oleh negara. Secara bersamaan, upaya memperkuatkapasitas para-pihak terus dilakukan melalui diskusi berkala. Berbagai kegiatankelompok tani terus berjalan. Pada saat yang sama, dirumuskan modelpendampingan masyarakat bersama PPL kehutanan, polisi kehutanan dan timfasilitator lapangan. Dinas Kehutanan juga memilih kelompok tani sebagai mitradalam program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk kawasanhutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga serta Popalia.Melembagakan KesepakatanPadaawal2004dilakukanberbagaiupayamelembagakankesepakatan. Pengaturankawasan hutan dan hak kelola masyarakat dirumuskan untuk dituangkan dalamdraft kebijakan daerah. Untuk menyusun draft kebijakan daerah ini dibentuk timkerja sementara, yang bertugas menghimpun berbagai hasil diskusi kelompoktani, hasil diskusi di instansi pemerintah serta pengkajian landasan hukum untukperancangan peraturan daerah.Dinas Kehutanan dan Bapedalda Sulawesi Tenggara berinisiatif mendorongproses pelembagaan kesepakatan ini. Di akhir 2004, dihasilkan draft kelembagaanmultipihak yang diharapkan akan dapat menjadi payung dari upaya pengelolaankawasan hutan secara lebih partisipatif. Proses mematangkan konsep ini terusdilakukan melalui serangkaian diskusi publik.Memetik PelajaranSelama memfasilitasi proses resolusi konflik yang melibatkan para-pihak, LePMILmenemukan beragam masalah di kalangan masyarakat, pemerintah, dan timfasilitator selaku pengawal proses. Misalnya meliputi perbedaan pemahamantentang cara mengelola konflik serta peran pemerintah dan masyarakatdalam pengelolaan hutan. Selain itu, dijumpai pula masalah kemampuanmengkomunikasikan pemikiran, perbedaan kewenangan setiap instansipemerintahan, kebiasaan pemerintah yang amat berorientasi “juklak-juknis”;minimnya inisiatif dan kurangnya koordinasi antar dinas pemerintah. Adanyaketerikatan emosional masyarakat terhadap lingkungannya perlu dipahami dan
  37. 37. BAGIAN 1 - Agung Wiyono 21menjadi pertimbangan serius pemerintahdalam setiap rencana pembangunan danperencanaan tata ruang (Mitchell, 1993).Pergantian pimpinan di lingkup dinaspemerintahan yang terkait dengan pengelo­laansumberdayahutanseringterjadi,hinggaberimplikasi pada proses penyelesaiankonflik yang tidak mulus. Pemerintah masihmencurigai ornop sebagai pihak yang seringmemprovokasi masyarakat untuk melawanpemerintah. Kapasitas masyarakat untukmenyampaikan pendapatnya kepada pihaklain sangat lemah. Fasilitator masih kurangpengalaman dalam mengerjakan isu konflik.Berbagai permasalahan tersebut dijadikanLePMIL sebagai ajang pembelajaran untukmeningkatkan kualitas diri.PenutupAdalah tidak mudah untuk memulai dan mengelola proses resolusi konflikmultipihak. Diperlukan persiapan, seperti menjajaki upaya promosi gagasan atauarah baru penyelesaian konflik, serta membangun kepercayaan antar pihak yangterlibat. Selain itu, diperlukan keuletan dan kesabaran menjalankan berbagaihasil kesepakatan; karena kesepakatan yang sudah ada kadang dibiarkan begitusaja.TerimaKasihPenulis bersama rekan-rekan di Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir danPedalaman (LePMIL) mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yangterlibat dan bekerja sama dalam program “Fasilitasi Konflik dan PengelolaanKawasan Hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga”: masyarakat sekitar hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga, Pemda Kota Kendari, Pemda Konawe, Pemda KonaweSelatan, Pemda Sulawesi Tenggara. Juga kepada MFP yang telah mendukungkegiatan ini, dan Bang Anas Nikoyan (Fasilitator Daerah MFP-DFID wilayah
  38. 38. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan22Sulawesi) atas berbagai kritik dan masukannya selama proses shared learningfasilitasi konflik berbasis multipihak di kawasan hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga.catatan akhir1 Nipa-Nipa merupakan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dengan luas 7.877,5 ha. Meskipunwewenangnya berada di pemerintah provinsi, namun secara administratif berada di Kota Kendaridan Kabupaten Konawe. Letak yang seperti ini tak jarang menimbulkan “konflik” antarinstansipemerintahtersebut.SamasepertiNanga-Nanga,kawasanhutaninimerupakandaerahtangkapan/resapan air bagi kota Kendari dan sekitarnya.2 Mitchell, M.Y.; J.E. Force; M.S. Carroll; dan W.J. McLaughlin. 1993. Forest places of the heart:Incorporating special places into public management.Journal of Forestry,Vol.91(4):32-37.3 LePMIL (Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman), adalah sebuah organisasinonpemerintah di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2001, LePMIL telah mencobamemfasilitasi proses-proses dalam rangka resolusi konflik dan pengelolaan hutan berbasismasyarakat di kawasan Hutan Nipa-Nipa dan Nanga-Nanga.4 Multipihak di sini diartikan sebagai orang atau organisasi yang memiliki kepentingan secaralangsung, dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan politik atas sumberdaya hutan di Nipa-Nipa danNanga-Nanga.5 Dalam manual“The Art of Building Facilitation Capacity”yang ditulis oleh Lidya Braakman dan KarenEdwards pada tahun 2002, salah satu arti fasilitasi adalah “to enable” or “to make easy”; to helppeople help themselves by simply “being there”, listening and responding to the people’s need; tosupport individual,groups,and organisation during participatory process.6 Nanga-Nanga merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dengan luas 8.701 ha.Sementara itu Nanga-Nanga Papalia adalah merupakan kawasan hutan lindung seluas 4.075 hadan hutan produksi seluas 2.695 ha.Secara administratif kawasan ini berada di Kabupaten KonaweSelatan dan kota Kendari. Kawasan hutan ini merupakan daerah tangkapan/resapan air bagi kotaKendari dan sekitarnya.Foto-fotoAgung Wiyono/dokumentasi LePMIL dan Christian Cossalter.Penulisan referensi untuk artikel iniWiyono,A. 2006. Duduk bersama menepis konflik. Dalam:Yuliani,E.L.,Tadjudin,Dj.,Indriatmoko,Y.,Munggoro,D.W.,Gaban,F.,Maulana,F.(editor). Kehutanan Multipihak:Langkah Menuju Perubahan.CIFOR,Bogor,Indonesia.
  39. 39. BAGIAN 2DESA BARU PELEPAT - JAMBIKelapa Sawit: Diminati, DiengganiEDDY HARFIA SURMA
  40. 40. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan24Hampir seluruh kebun karet tua di Desa Baru Pelepat dijadikan lokasipermukiman transmigrasi,1maka hampir 95% masyarakat Desa Baru Pelepatmulai menggantungkan sumber ekonomi mereka pada pengambilan kayu dikawasan hutan sekitar desa. Masyarakat seakan-akan “dininabobokan” karenapembalakan kayu lebih cepat menghasilkan uang bagi mereka. Namun, perlahantapi pasti, kayu mulai habis. Kalau pun ada, terletak jauh di dalam hutan, sehinggabiaya operasi dan angkutannya semakin tinggi. Di akhir 2003, pendapatan rata-rata masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja kayu, paling tinggi Rp. 300.000per minggu, dengan waktu kerja tiga minggu per bulan.Karena kayu sudah tak lagi memadai sebagai andalan perekonomian, masyarakatmulai mencari sumber pendapatan lain, termasuk kebun sawit. Baik pemerintahmaupun masyarakat memandang sawit cukup menjanjikan sebagai sumberpendapatan alternatif, dan mulai menjajaki kemungkinan menerapkan usahaperkebunan kelapa sawit. Sebagian masyarakat kemudian mengembangkansendiri kebun kelapa sawit dengan membibitkan dan menanamnya di ladangdan pekarangan mereka. Mereka juga berharap ada investor untuk membukaperkebunan kelapa sawit di wilayah desa ini.Namuntidaksemuamasyarakatsetujudenganusahapengembangankebun kelapasawit ini. Mereka khawatir pilihan ini akan merusak kelestarian sumberdayahutan. Padahal sejak dulu masyarakat Desa Baru Pelepat sangat bergantungpada sumberdaya hutan, baik kayu maupun non-kayu, serta kebun karet sebagaipenopang hidupnya.Desa Baru PelepatDesa Baru Pelepat terletak di sebelah barat ibukota Propinsi Jambi, 64 km dariibukota Kabupaten Bungo dan 26 km dari ibukota kecamatan. Desa ini memilikipenduduk sekitar 650 jiwa (230 KK).2Kelompok etniknya sangat beragam,seiring dengan masuknya penduduk dari luar desa lewat program transmigrasilokal pada 1998: Jawa, Minangkabau, Kerinci dan Melayu Jambi yang berasaldari keturunan Minangkabau.Pada 1980-2000, hampir 95% penduduknya hidup dari mengambil dan menjualkayubalokyangberasaldarihutandisekitardesa.Selebihnyahidupdarimenyadapgetah karet, membuka ladang, menjadi buruh tani, pedagang dan pegawai negerisipil.
  41. 41. BAGIAN 2 - Eddy Harfia Surma 25Hutan Bungo Saat IniKondisi sumberdaya hutan Kabupaten Bungo, berupa kayu dan non kayu, terusmerosot.3Hasil analisa citra satelit yang dilakukan oleh Tim Gabungan KKI-WARSI, ACM Jambi dan ICRAF pada 2005 menunjukkan, pada 2002 luastutupan hutan hanya sebesar 30,63% dari luas Kabupaten Bungo, sedangkanpada 1990 masih sebesar 42,78%.4Penurunanluastutupanhutaniniterutamadisebabkankegiatanpembalakanyangdilakukan oleh masyarakat dan pengusaha kayu, yang juga melibatkan banyakpihak, baik dalam tata niaga maupun perijinannya. Kondisi ini diperparah olehkeluarnya ijin pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar yang tidak sesuaidengan perencanaan. Ijin ini digunakan sebagai kedok untuk mengeksploitasikayu. Pengusaha telah memperoleh keuntungan dari kayu, meski perkebunansawit tak jadi beroperasi.!(!(!(!(#*Batang PelepatBatangAtangSungaiBeringinSungai BiruBatangGatalBatangPelepatMeliauKapasKABUPATENMERANGINKABUPATENBUNGOBukit SiketanDusunPedukuhDusunLubuk BeringinDusunLubuk PekanDusunBaru Tuo0 2 4 6 81KilometerTEBOTANJUNGJABUNG TIMURTANJUNGJABUNGBARATSAROLANGUNMUAROJAMBIMERANGINKOTAJAMBIKERINCIBUNGO BATANGHARIBENGKULUSUMATERASELATANRIAUSUMATERABARAT¨Legenda#* Bukit!( DusunSungaiBatas Desa (Kesepakatan Adat)Batas KabupatenTutupan LahanAwanHutan Lahan Kering SekunderPertanian Lahan Kering CampuranSemakSumber:- Batas Wilayah Desa Baru Pelepat, ACM-Jambi, 2006- Tutupan Vegetasi, Departemen Kehutanan RI, 2002- SRTM 90M Elevation Data, NASAJUJUHANBILANGANVIITANAHTUMBUHTANAHSEPENGGALMUKO-MUKOBATIN VIIRANTAUPANDANMUARABUNGOPELEPATILIRPELEPATTEBOMERANGINKERINCISUMATERABARATPeta dikompilasi oleh Mohammad Agus Salim, GIS Unit, CIFOR 2006
  42. 42. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan26Pengawasan oleh pemerintah tidak berjalan baik, karena banyak pihak yangdiuntungkan dari usaha kayu, mulai dari masyarakat di sekitar hutan, pengusaha,pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Keterlibatan semua pihak ini sudahseperti lingkaran setan yang sulit diatasi, sehingga sering membuat frustrasi pihak-pihak yang berupaya melestarikan sumberdaya hutan yang tersisa.Demam Kelapa SawitPerkebunan kelapa sawit di Indonesia marak sejak tahun 1980-an, setelahpemerintah berkeinginan menjadikan kelapa sawit sebagai primadona ekonomidan berambisi mengalahkan Malaysia sebagai produsen minyak sawit (CPO)terbesar di dunia. Ambisi ini ditindaklanjuti dengan membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor yang ingin menanam investasi perkebunan kelapasawit di Indonesia. Di Propinsi Jambi, diwujudkan dengan keluarnya programpengembangan kebun kelapa sawit satu juta hektar yang dicanangkan olehGubernur dan Dinas Perkebunan Propinsi Jambi. Begitu juga ambisi PemerintahKabupatenBungoyanginginmeningkatkanekonomimasyarakatdanpendapatanasli daerah sejak 1990-an yang lalu.Di wilayah Desa Baru Pelepat, isu perkebunan kelapa sawit baru masuk pada1998, saat program transmigrasi masuk ke wilayah ini dan menawarkanpengembangan perkebunan kelapa sawit untuk Lahan Usaha II5(lahan usahatanaman perkebunan). Pada awalnya sebagian besar masyarakat lokal menolaktawaran tersebut dan cenderung mengembangkan tanaman karet dengan alasansudah terbiasa dengan kebun karet. Tapi ada yang berminat, terutama masyarakatpendatang yang ikut dalam program transmigrasi.Sebagian orang, dengan memanfaatkan sedikit modal serta bibit berkualitasrendah, mulai mencoba menanam kelapa sawit. Bagi mereka, yang pentingtanaman kelapa sawit dapat hidup dengan baik, tanpa memikirkan kemungkinanproduksi akan rendah. Untuk mengatasi kendala kekurangan modal, merekameminjam secara berkelompok dari dana pembangunan desa.Akal-akalan Perusahaan BesarAda beberapa perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan kelapa sawitdalam skala besar di wilayah Desa Baru Pelepat, tetapi baru pada tahap sosialisasi
  43. 43. BAGIAN 2 - Eddy Harfia Surma 27kepada masyarakat dan survei lahan.PT. Aman Pratama misalnya, sudahmemperoleh ijin membuka lahanperkebunan kelapa sawit di Desa BaruPelepat dan sekitarnya pada 2001 seluas10.600 ha. Bahkan perusahaan ini telahmelakukan Analisa Mengenai DampakLingkungan (AMDAL), yang disetujuioleh Badan Pengendalian DampakLingkungan Daerah (Bapedalda)Propinsi Jambi.Setelah mengantongi ijin, perusahaaninimelakukanpembukaanlahandenganmenebang semua pohon yang ada.Tapi kelapa sawit tak pernah ditanam,dan perkebunan pun tak pernah ada.Alasannya, modal usaha tidak cukup.Padahal alasan sebenarnya, perusahaanini sudah banyak memperolehkeuntungan dari pengambilan kayudi lahan yang mereka miliki, sehinggatidak perlu lagi mendirikan perkebunankelapa sawit.Kemudian perusahaan ini masuk kembali ke Desa Baru Pelepat dan melakukansosialisasi kepada masyarakat bahwa mereka akan membuka perkebunan kelapasawit di kebun rakyat dengan pola kemitraan. Luasnya 1.100 ha, yang meliputiwilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel. Bentuk kerjasama yang ditawarkan berupa pembagian hasil bersih (setelah dipotong biayaproduksi) dari setiap panen kelapa sawit dengan komposisi 20% untuk masyarakatdan 80% untuk perusahaan. Status lahan juga bukan hak milik perusahaan,tetapi berupa hak guna usaha selama 30 tahun, yang akan dikembalikan kepadapemiliknya. Kegiatan sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan survei lahan, yangdilakukan pihak perusahaan bersama anggota masyarakat, sambil memasangpatok batas atas ijin pemerintah kabupaten.Perusahaan melakukan berbagai cara untuk mendekati masyarakat. Pada19 Juni 2004, Camat Pelepat di masa itu,6yang menyatakan posisinya hanyasebagai wakil dari Bupati Bungo, menyampaikan rencana pembukaan lahan
  44. 44. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan28perkebunan kelapa sawit oleh suatu perusahaan. Nama perusahaan tidakdisebutkan, namun dinyatakan bahwa perusahaan ini dapat dipercaya, karenasudah melakukan negosiasi sampai tingkat Bupati. Cakupan wilayah yang akandijadikan perkebunan kelapa sawit meliputi kebun rakyat dan hutan di sekitardesa, termasuk Desa Baru Pelepat. Pembagian hasilnya juga sama dengan yangditawarkan perusahaan sebelumnya, yaitu 20:80 dari hasil bersih,7dengan statuslahan hak guna usaha selama 30 tahun.Bedanya, perusahaan ini juga akan membuka hutan desa yang belum dimilikisecara individu atau belum dibuka oleh masyarakat. Selanjutnya hasil dariperkebunan kelapa sawit di lahan hutan desa tersebut akan dibagi rata kepadaseluruh kepala keluarga. Dalam pertemuan disampaikan juga pesan agar pihaklain yang menolak perkebunan kelapa sawit, tidak usah menghalangi rencanapengembangan perkebunan kelapa sawit, karena akan menghambat orang yanghendak mengubah nasibnya.Pro dan KontraRencana masuknya perkebunan sawit ke desa saat itu menyebabkan masyarakatterbagi menjadi dua kelompok besar. Sebagian mendukung masuknya sawit, danlainnya menolak. Pendukung kebun sawit pada umumnya adalah masyarakatpendatang yang sudah pernah menanam atau mengenal sawit, sehinggaberkeyakinan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber pendapatan masadepan. Budidaya sawit dianggapnya lebih mudah dibanding dengan karet. Untukpanen kelapa sawit, misalnya, dilakukan satu kali dalam seminggu, sementarakaret harus dilakukan setiap hari atau minimal dua hari sekali.Meski lebih terbiasa dengan karet, sebagian masyarakat asli pun ikut tertarik,karena terdorong kebutuhan ekonomi dan tergiur informasi dari luar yangmenyatakanbahwakebunsawitdidaerahlaincukupberhasil,tanpamembutuhkanwaktu, modal dan tenaga kerja yang banyak. Sawit mulai berproduksi setelahberumur tiga tahun, pemeliharaannya tidak begitu rumit, dan masa panen hanyaseminggu sekali. Mereka membandingkan dengan karet yang baru dapat disadapsetelah berumur 8-10 tahun, membutuhkan perawatan yang rumit, serta masapanen yang lebih sering yaitu setiap 1-2 hari sekali sehingga dibutuhkan lebihbanyak tenaga.Kelompok masyarakat yang menolak, merasa sudah terbiasa dengan usaha kebunkaret. Mereka tak yakin perkebunan sawit akan berhasil, karena kendala modal,
  45. 45. BAGIAN 2 - Eddy Harfia Surma 29pengetahuan dan pengalaman, transportasike tempat pengolahan, rendahnya hargabuah sawit, serta meningkatnya harga karet.Mereka takut akan mengalami kerugianbilamana usahanya tidak berhasil.Kekhawatiran lainnya adalah sifat kebunkelapa sawit yang monokultur dan tidaktoleran terhadap pertumbuhan tanamanlain. Akibatnya kebun sawit tidak bisadikombinasikan dengan tanaman lain,seperti tanaman palawija dan buah-buahan. Padahal masyarakat mendapatkankebutuhan utama sayuran dan buah-buahandari kebunnya. Semua perbandinganini membuat mereka memutuskan tetapbertahan untuk mengembangkan tanamankaret.Rencana pengembangan perkebunansawit di Desa Baru Pelepat ini juga telahmenimbulkan kekhawatiran masyarakatakan terkikisnya kearifan lokal. Pembukaanlahan untuk perkebunan kelapa sawit secarabesar-besaran dapat menyebabkan aturan-aturan adat dan tradisi yang dipertahankanselama ini hilang.8Beralihnya fungsi lahanmenjadi perkebunan sawit berskala besarmenyebabkan hilangnya lahan bagi kegiatanpertanian yang disebut “turun betaun”. Nilai“kompak, setumpak, serempak” (yang berartipembukaan ladang dan kebun setahun sekalidi satu lahan yang sama, dan dilaksanakansecara serempak oleh seluruh anggotamasyarakat) akan hilang. Padahal, kegiatanini merupakan ritual yang penting untukmenumbuhkan semangat kebersamaan dankekompakan.
  46. 46. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan30Mengelola PerbedaanBerangkat dari beragamnya reaksi para-pihakterhadap rencana pengembangan perkebunankelapa sawit di Desa Baru Pelepat, maka sangatdiperlukan kesadaran semua pihak guna mencarijalan tengah pemecahan masalah. Paling tidak,akan diperoleh titik temu agar “masyarakatsejahtera dan sumberdaya alam lestari” dapatterwujud.Melihat situasi ini, Tim ACM Jambi yangterdiri dari tiga lembaga yaitu Yayasan GitaBuana, PSHK-ODA dan CIFOR menempatkandiri sebagai fasilitator yang netral. Hal ini jugaberkaitan dengan metode fasilitasi ACM, yangmendorong agar seluruh pihak mampu membuatkeputusan sendiri. Di tengah pro-kontramasyarakat terhadap rencana pembangunankebun kelapa sawit, Tim ACM berusahamemberikan informasi selengkap mungkin,yaitu berupa:• Kelebihan dan kekurangan sawit dari pengalaman di berbagai tempat,dipresentasikan dalam pertemuan desa;• Laporan studi banding masyarakat Kabupaten Malinau ke Kabupaten Pasir;9• Diskusi terbuka dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan BPD);• Tim ACM juga membantu mencari informasi ke Dinas Lingkungan HidupKabupaten Bungo mengenai data dan laporan AMDAL PT. Aman Pratamayang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Data dan laporan inikemudian diserahkan ke masyarakat.Seluruh informasi di atas menjadi bahan diskusi masyarakat dengan PemerintahDesa. Hasilnya, masyarakat melalui Pemerintah Desa sepakat mengajukanbeberapa syarat ke perusahaan, agar masyarakat tidak dirugikan. Persyaratantersebut adalah:1. Pembagian keuntungan dari hasil bersih 30% untuk masyarakat dan 70% untukperusahaan. Atau dari hasil kotor, yaitu hasil panen sebelum dikurangi biayaproduksi, dengan perbandingan 20% untuk masyarakat dan 80% perusahaan,sehingga jumlah uang yang diterima masyarakat cukup besar.
  47. 47. BAGIAN 2 - Eddy Harfia Surma 312. Lokasi kebun sawit tidakterletakdiHutanAdat10tapidiseberangnya, agar kelestarianHutan Adat dapat terjaga.3. Pembibitan untuk kebun sawitdi Desa Baru Pelepat, BatuKerbau,SungaiBeringin,BalaiJaya, dan Rantel diharapkanberlokasi di wilayah BaruPelepat, dan mempekerjakanmasyarakat Baru Pelepat.Perusahaan hanya bersediamempertimbangkan syaratpertama yaitu tentang pembagiankeuntungan, namun tak bisamemenuhi dua syarat terakhirdengan alasan sudah ada rencanalain. Maka masyarakat punsepakat menolak masuknya sawit.Penolakan ini juga disebabkanadanya informasi bahwa PT.Aman Pratama hanya bertindaksebagai perantara, yang akanmenjual ijin usahanya kepadaperusahaan lain.Penolakan dilakukan secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh KepalaDesa dan Ketua Badan Perwakilan Desa. Surat ini ditujukan langsung ke PT.Aman Pratama, dengan tembusan kepada Bupati, Bappeda dan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi.Sikap kritis masyarakat ternyata tak hanya ketika berhadapan dengan perusahaan,tapi juga terhadap pemerintah. Mereka meminta pemerintah lebih memihakkepada masyarakat dengan cara membela kepentingan masyarakat, bukankepentingan perusahaan. Hal ini muncul karena masyarakat merasa pemerintahlebih berpihak ke perusahaan, misalnya dengan menyembunyikan identitasperusahaan.
  48. 48. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan32Hikmah dan TantanganDari pengalaman memfasilitasi masyarakat Desa Baru Pelepat menghadapitawaran pembangunan kebun kelapa sawit, ada beberapa hal penting yangmembantu mengatasi pro dan kontra, dan malah mendorong kekompakanmasyarakat yaitu:• Masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan berimbang, termasukkelebihan dan kekurangan perkebunan sawit, berdasarkan pengalaman nyatadari tempat lain.• Informasi digunakan oleh masyarakat untuk bernegosiasi dengan perusahaan.• Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkansemua anggota masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di antaramereka.Pengalaman ini menunjukkan bahwa informasi, komunikasi, negosiasi danmanajemen konflik adalah faktor-faktor penting untuk membangun kolaborasi.11Komunikasi dan penyampaian informasi secara terbuka di antara masyarakat jugamendorong terjadinya proses pembelajaran yang merupakan kunci bagi para-pihak untuk dapat lincah menghadapi situasi yang kompleks.Tantangan terbesarnya adalah adanya oknum, yang berpihak kepada perusahaandengan mengatasnamakan pejabat tinggi, yang ‘bertugas’ membujuk masyarakat.Soal seperti itu di Baru Pelepat dapat teratasi dengan sikap kritis masyarakat,dan keberanian menyampaikan harapan agar pemerintah lebih berpihak kepadakepentingan masyarakat. Tantangan lainnya adalah membantu masyarakatmendapatkan dukungan agar sumber daya alam di Baru Pelepat dapat menjadipendapatan andalan dan dikelola secara lestari.PenutupPengembangan perkebunan sawit bukanlah solusi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan; karenamasyarakat tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang menunjangusaha sawit. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga akan mengubahhubungan masyarakat dengan hutan di sekitarnya. Padahal masyarakat sedangberusaha ‘menghidupkan’ kembali kearifan lokal untuk menjaga hutan mereka.
  49. 49. BAGIAN 2 - Eddy Harfia Surma 33TerimaKasihPenulis menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Desa Baru Pelepat,Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi yang telah menjadi inspirasi utamatulisan ini. Juga kepada teman-teman Tim ACM Jambi: Marzoni, Effi, Best, Par,Anto, Muri, Enno yang telah banyak terlibat dalam penggalian data di lapangan,dan Pak Mustafal Hadi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungoyang bersedia memberikan data kondisi hutan Bungo. Penulis juga mengucapkanterima kasih kepada MFP atas dukungan pendanaan kegiatan ini, yang merupakanbagian dari kegiatan ACM Jambi.catatan akhir1 Setiap transmigran memperoleh Lahan Pekarangan (untuk bangunan rumah dan tanamancampuran),LahanUsahaI(untukbudidayatanamansemusim),danLahanUsahaII(untukbudidayatanaman tahunan).2 Hidianto, A. 2004. Laporan Sensus Pertanian Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, KabupatenBungo,Propinsi Jambi tahun 2004.Kantor Desa Baru Pelepat. Jambi. Indonesia.3 Hadi, M. 2005. Illegal Logging dan Penanganannya di Kabupaten Bungo. Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Bungo.Bungo.Indonesia.4 KKI WARSI, ACM-Jambi, ICRAF. 2005. Usulan untuk Revisi RTRW-K Bungo: Penentuan WP I dan WP IIKabupaten Bungo berdasarkan Gabungan Pendekatan DAS dan Growth Pole. Bungo,Indonesia.5 Alokasi lahan transmigrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi6 Camat Pelepat telah diganti pada Februari 2006.7 20% untuk masyarakat,80% untuk perusahaan.8 Surma,E.H.2002.Dari Buah Pahit Sawit,PAD sampai ke Masyarakat Adat.Yayasan Gita Buana.Jambi.Indonesia.9 Tim Pendamping Pemetaan Desa Partisipatif Hulu Sungai Malinau. 2000. Dampak PerkebunanKelapa Sawit: Wakil Masyarakat Hulu Sungai Malinau Belajar di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.CIFOR.Bogor.Indonesia.10 Hutan Adat adalah kawasan hutan di dalam desa yang dilindungi oleh hukum adat setempat. DiDesa Baru Pelepat,hutan adat terletak di Bukit Siketan.Baca tulisan Helmi (Bab 5) dan Marzoni (Bab7) dalam buku ini.11 Colfer, C.J.P. 2005. The Complex Forest - Communities, Uncertainty and Adaptive CollaborativeManagement.Resources for the Future (RFF) and Center for International Forestry Research (CIFOR),Washington DC.USA.
  50. 50. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan34Foto-fotoBudi Prasetyo,Carol J.P.Colfer,Hasantoha Adnan dan Manuel Ruiz Perez.Penulisan referensi untuk artikel iniSurma, E.H. 2006. Kelapa sawit: diminati, dienggani. Dalam: Yuliani, E.L., Tadjudin, Dj., Indriatmoko,Y., Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F.(editor). Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan.CIFOR,Bogor,Indonesia.
  51. 51. Bagian 3DESA BARU PELEPAT - JAMBILubuk Larangan dan PerempuanEffi Permatasari
  52. 52. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan36Desa Baru Pelepat terletak di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, PropinsiJambi. Ia relatif terisolasi karena jalan tidak beraspal dan sering terbenam lumpurdi musim hujan. Desa itu terletak di pinggir Sungai Pelepat, sungai terbesar dikawasan itu, yang sebelum 1997 menjadi sarana transportasi utama, dan hinggakini menjadi sumber ikan bagi masyarakat.Di desa ini, seperti di kebanyakan desa lainnya di Indonesia, perempuan jarangdiikutsertakan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun rumahtangga. Rapat desa hanya dihadiri laki-laki, dan proses pengambilan keputusan didesa lebih banyak didominasi pendapat laki-laki. Perempuan hanya menjalankanpekerjaan yang dipandang sesuai kodratnya. Padahal ketika keputusan telahditetapkan, perempuan harus ikut menanggung akibat keputusan tersebut.Terabaikannya suara perempuan Baru Pelepat dapat dilihat dari kasus yangdiuraikan oleh Silasmi1ketika akan diadakan kegiatan turun betaun.2“Kamimenerima bahan-bahan makanan yang telah dibelikan laki-laki untuk turunbetaun. Ternyata bahan-bahan itu kurang, sehingga kami (perempuan) menjadi!(!(!(!(#*Batang PelepatBatangAtangSungaiBeringinSungai BiruBatangGatalBatangPelepatMeliauKapasKABUPATENMERANGINKABUPATENBUNGOBukit SiketanDusunPedukuhDusunLubuk BeringinDusunLubuk PekanDusunBaru Tuo0 2 4 6 81KilometerTEBOTANJUNGJABUNG TIMURTANJUNGJABUNGBARATSAROLANGUNMUAROJAMBIMERANGINKOTAJAMBIKERINCIBUNGO BATANGHARIBENGKULUSUMATERASELATANRIAUSUMATERABARAT¨Legenda#* Bukit!( DusunSungaiBatas Desa (Kesepakatan Adat)Batas KabupatenTutupan LahanAwanHutan Lahan Kering SekunderPertanian Lahan Kering CampuranSemakSumber:- Batas Wilayah Desa Baru Pelepat, ACM-Jambi, 2006- Tutupan Vegetasi, Departemen Kehutanan RI, 2002- SRTM 90M Elevation Data, NASAJUJUHANBILANGANVIITANAHTUMBUHTANAHSEPENGGALMUKO-MUKOBATIN VIIRANTAUPANDANMUARABUNGOPELEPATILIRPELEPATTEBOMERANGINKERINCISUMATERABARATPeta dikompilasi oleh Mohammad Agus Salim, GIS Unit, CIFOR 2006
  53. 53. BAGIAN 3 - Effi Permatasari 37kalang-kabut untuk memenuhi kekurangan tersebut. Ini terjadi karena mereka(laki-laki) tidak mengikutsertakan kami (perempuan) dalam rapat.”Budaya setempat juga cenderung menempatkan perempuan Baru Pelepat hanyadalam urusan rumah-tangga, misalkan memasak di dapur, mengurus anak,mencuci dan sebagainya. Ini pernah dikeluhkan oleh Ibu Zainab.3Ia pernahmengikuti sebuah rapat di dusun. Ketika ia menyampaikan pendapatnya, seorangbapak langsung mengatakan: “Perempuan tidak tahu apa-apa. Ini bukan urusanperempuan. Urusan perempuan itu di dapur”. Contoh lainnya terjadi dalam suatudiskusi. Seorang bapak menyatakan bahwa suara perempuan dalam pengambilankeputusan cukup diwakilkan kepada suami mereka. Menurutnya, perempuansukar untuk berbicara dan sering ribut sehingga konsentrasi rapat hilang. “Dankami (laki-laki) hanya akan meminta pendapat perempuan, jika masalah itubenar-benar berhubungan dengan perempuan,” katanya.Terabaikannya hak perempuan juga terlihat dari contoh yang terjadi padakelompok perempuan yang sering dimintai pinjam uang oleh pihak laki-laki. Setiap anggota dalam kelompok perempuan itu menyerahkan uang yangjumlahnya sama kepada bendahara dan menjelang puasa uang itu akan dibagikankembali kepada anggotanya (bersifat tabungan). Namun kelompok perempuanini tidak berdaya ketika ada laki-laki yang meminjam uang tersebut, denganjanji akan dikembalikan tetapi pada kenyataannya jarang dikembalikan. Inisering menjadi masalah. Anggota yang lain menuduh bendahara kelompokmenggelapkan uang tersebut. Sedangkan si bendahara sendiri sulit menolakbilamana laki-laki yang meminjam uang tersebut ada hubungan keluarga yangcukup dekat.
  54. 54. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan38Marginalisasi perempuan dan penempatan perempuan hanya dalam urusandomestik tidak hanya terjadi di Desa Baru Pelepat saja, namun juga secara umumdi Jambi4dan di masyarakat luas5. Dalam proses pembangunan, perempuan hanyacenderung sebagai obyek. Keputusan yang dibangun tanpa adanya keikutsertaanperempuan menyebabkan keputusan itu menjadi berat sebelah dan tidakmemenuhi apa yang diinginkan mereka.Tulisan ini membahas pengalaman perempuan Baru Pelepat, yang berusaha untukdilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan desa, khususnyadalam pengelolaan Lubuk Larangan.6Proses ini merupakan bagian dari kegiatanpendampingan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Bersama dan Adaptif ataudikenal sebagai ACM (Adaptive and Collaborative Management).7Perempuan Mulai BerkiprahPendampingan kelompok perempuan yang dilaksanakan di Desa Baru Pelepatbertujuan meningkatkan peran dan posisi mereka dalam pengambilan keputusandi tingkat desa, termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya alam seperti lubuklarangan. Kegiatan ini berlangsung sejak 2001.Untuk tidak mengganggu jadwal kegiatan sehari-hari, kegiatan pendampingandilaksanakan melalui kelompok yang sudah ada, yaitu Kelompok Yasinan.8Fungsikelompokiniberkembangmenjadiajangsilaturahmi.KelompokYasinandibentukdi tiap dusun dan menjadi wadah bagi perempuan untuk dapat membicarakansegala perkembangan di desa. Sistem keanggotaannya tetap dan mempunyaijadwal pertemuan setiap Jumat. Selain itu, dilakukan juga pendampinganinformal dengan mendatangi anggota kelompok secara pribadi dan kadang ikutdalam kegiatan keseharian anggota.Selain Kelompok Yasinan, ada kelompok perempuan lainnya seperti kelompoktani yang berkebun di hamparan yang sama, kelompok pendulang emas dankelompok gotong-royong.9Kelompok-kelompok ini agak sukar difasilitasi, karenadibentuk berdasarkan orientasi kerja sesaat dan tidak ada jadwal pertemuan yangtetap untuk membicarakan masalah perkembangan desa dan kegiatan merekasendiri.Dalam pendampingan kelompok perempuan, diperlukan proses untukmenumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam diskusi. Namun ciriumum perempuan di Desa Baru Pelepat justru tidak percaya diri, akibat tatanan
  55. 55. BAGIAN 3 - Effi Permatasari 39sosial yang menempatkan mereka hanya dalam urusan rumah tangga. Merekatakut mengeluarkan pendapat diri dalam kegiatan resmi di desa, dan sulit ataumalu mengeluarkan pendapat dalam rapat desa.Untuk itu, perempuan dilatih bagaimana cara berdiskusi, memimpin diskusi, danmengeluarkan pendapat di dalam kelompok; dan menekankan bahwa perbedaanpendapat adalah hal yang wajar dalam diskusi.Perempuan dilatih mengikuti diskusi. Mereka juga didorong untuk memperbaikidan membuat peraturan pengelolaan keuangan kelompok. Setiap penyetoran,penggunaandanpeminjamanuangkepadabendaharaharusdicatatolehsekretarisdengan jelas dalam buku keuangan. Uang tidak bisa dipinjamkan bila tidak adajaminan.Selain untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan, kegiatanpertemuan kelompok perempuan digunakan sebagai arena diskusi dan bertukarinformasi, misalnya tentang proses pemilihan kepala desa, tugas dan fungsi BadanPerwakilan Desa (BPD), tugas dan fungsi pemerintah desa serta pengelolaanhutan adat. Hal ini penting karena informasi mengenai apa yang terjadi di desadan luar desa jarang diterima secara utuh oleh perempuan.
  56. 56. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan40Agar bisa menjalankan hal-hal di atas, fasilitator perlu mendapatkan kepercayaandari kelompok perempuan ini. Karena itu, fasilitator melibatkan diri dalam segalakegiatan mereka seperti ikut ke ladang dan kegiatan sosial.Faktor yang dapat memotivasi berjalannya kegiatan pendampingan adalahadanya permasalahan dan jawaban bersama seperti lubuk larangan. Pentingnyapengelolaan lubuk larangan tumbuh karena kesadaran tentang semakinberkurangnya jumlah ikan, dan terbatasnya sumber pembiayaan bagi kegiatankelompok perempuan.Menghidupkan Kembali Lubuk LaranganLubuk larangan bukan hal yang baru bagi masyarakat di Desa Baru Pelepat,karena ini adalah salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya alam secaratradisional namun sempat terlupakan. Tradisi pembentukan lubuk larangan diDesa Baru Pelepat dimulai kembali dalam program ICDP (Integrated ConservationDevelopment Project), 2001.
  57. 57. BAGIAN 3 - Effi Permatasari 41Melalui musyawarah, masyarakat menentukan lokasi lubuk yang ikannya tidakboleh diambil selama jangka waktu tertentu. Batas antar lubuk ditandai denganbatas alam dan disepakati secara bersama. Selama ditutup, tidak seorang punwarga yang boleh mengambil ikan, baik dipancing maupun dijala. Pada saatditutup, dibacakan Surat Yasin (dari Kitab Suci Al Qur’an) sebanyak 40 kali,yang dipercayai oleh masyarakat desa dapat melindungi lubuk, dan orang yangmengambil ikan di lubuk larangan tersebut akan celaka.Lubuk Larangan dalam Genggaman PerempuanAwalnya, peran perempuan hanya sebatas menentukan lokasi lubuk danmenutupnya, sedangkan pengambilan hasil dan penggunaan uang sepenuhnyaditentukan oleh laki-laki. Perempuan tidak diminta pendapatnya.Sejak 2003 hingga kini, hak dan tanggung jawab pengelolaan lubuk larangansepenuhnya ada di tangan kelompok perempuan. Kewenangan perempuan inijuga telah diakui oleh Pemerintah Desa.
  58. 58. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan42Pembentukan lubuk larangan ini dimusyawarahkan di dalam pertemuankelompok perempuan. Hal yang dibicarakan adalah penentuan lokasi besertabatas-batasnya, waktu dimulainya penutupan lubuk, dan siapa yang bertugasmengawasinya. Untuk terjaganya kelestarian sumberdaya ikan, pengambilanikan hanya boleh menggunakan pukat dengan ukuran tertentu, dan tidak bolehdengan tuba dan listrik.Bila ada pembeli dari luar desa yang ingin membeli ikan lubuk larangan,pemerintah desa menyarankan pembeli untuk langsung menemui kelompokperempuan. Keputusan dijual/tidaknya ikan dan kepada siapa, sepenuhnya adadi kelompok perempuan. Biasanya setengah hasil penangkapan ikan digunakanuntuk kebutuhan masyarakat dusun, sedangkan sisanya dijual. Hasil penjualanmenjadi sumber pemasukan bagi kas kelompok perempuan. Meski telah menjadiwewenang perempuan, tetap ada pembagian peran dan tanggung jawab, misalnyapengawasan (penjagaan) lubuk dan panen dilakukan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan.Kepercayaan diri dan keberanian perempuan pun tumbuh seiring perubahan yangterjadi. Mereka kini berani mengeluarkan pendapat, dan juga bernegosiasi denganpihak lain misalnya saat tawar menawar penjualan ikan dan pembagian hasillubuk. Perubahan tak hanya terjadi dalam pengelolaan lubuk. Dalam mengelolakeuangan kelompok, kini perempuan menjadi lebih tegas menolak meminjamkanuang kelompok bila tidak memenuhi peraturan. Tak ada jaminan, maka tak adapinjaman; walaupun yang hendak meminjam adalah tokoh desa. Seorang ibumengatakan, selama ini ia merasa perempuan yang susah mendapatkan uang,namun yang lebih banyak menikmati adalah laki-laki.Tantangan ke DepanWalaupun sudah tampak ada perubahan peran perempuan Baru Pelepat dalampengambilan keputusan tingkat desa, seperti pengelolaan lubuk larangan; namunsistem yang ada di masyarakat masih menghambat perempuan untuk bisa sejajardengan kaum laki-laki. Dalam suatu pertemuan kelompok perempuan, merekamengeluhkan tentang rapat atau musyawarah desa yang sering diadakan padamalam hari. Sedangkan jarak antar dusun cukup jauh, tidak ada transportasi, sertatidak ada penerangan karena belum ada listrik. Kondisi demikian menyulitkanperempuan untuk hadir dan berpartisipasi dalam rapat dan proses pengambilankeputusan.
  59. 59. BAGIAN 3 - Effi Permatasari 43Satu hal lagi yang dikeluhkan perempuan adalah sedikitnya jumlah perempuanyang diundang dalam rapat. Dari 50 undangan, hanya enam atau delapanorang perempuan yang diundang. Bahkan terkadang hanya empat orang saja.Keterwakilan mereka dalam membuat keputusan sangat kecil, sehingga merekasulit untuk ikut dalam mengambil keputusan.PenutupMengubah suatu tatanan masyarakat, termasuk meningkatkan peran perempuandalam pengambilan keputusan, membutuhkan waktu dan energi yang tak sedikit.Namun kerja keras kelompok perempuan dalam mengelola lubuk larangan telahdiakui oleh pihak laki-laki, yang selama ini cenderung menganggap remehperanan perempuan. Hikmahnya, laki-laki yang tadinya merasa memilikiwewenang tunggal karena perannya sebagai pencari nafkah tanpa mengingatperan perempuan di ladang, kini mengakui bahwa keterlibatan perempuandalam mengelola lubuk larangan telah membantu peningkatan ekonomi rumahtangga.Karakter perempuan dan adat-istiadat setempat sangat mempengaruhi prosespelibatan perempuan dalam kegiatan publik. Hal utama yang harus dirombakadalah sikap rasa rendah diri dan kurang percaya diri perempuan. Lamanyamereka terkungkung dalam pandangan stereotype yang menakdirkan perempuanhanya mempunyai peran di dapur, sumur dan kasur, membuat perempuan jadigagap untuk ikut terlibat dalam urusan lain. Namun keterlibatan perempuandalam mengelola lubuk larangan menjadi pembuktian bahwa peran perempuantidaklah bisa diabaikan dalam kehidupan masyarakat desa.TerimaKasihPenulis mengucapkan terimakasih kepada Ita, Rodiah, Silasmi, Zainab, Partinah,Koimah, Evi, Mirul dan seluruh masyarakat Desa Baru Pelepat yang karenaketerbatasan tempat tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis juga mengucapkanterima kasih kepada MFP yang telah membantu pendanaan kegiatan pada 2003-2006, serta kepada ADB yang membantu pendanaan studi-studi pendahuluanpada 1999-2002.
  60. 60. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan44catatan akhir1 Anggota masyarakat Desa Baru Pelepat.2 Turun betaun adalah upacara adat untuk menentukan waktu tanam dan tempat penanaman; danjuga merupakan cara memperkenalkan hukum-hukum adat kepada generasi muda.3 Anggota masyarakat Desa Baru Pelepat.4 DeVries,D.W.danSutarti,N. 2006. Adilgender-mengungkaprealitasperempuanJambi.GovernanceBrief 29b:1-7.CIFOR.Bogor.Indonesia.5Murniati,A.dan Nunuk,P.2004.Getar Gender:Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama,Budaya,dan Keluarga.Vol.2.Yayasan Indonesia Tera.Magelang.Indonesia.6 Lubuk adalah bagian sungai yang agak dalam, terlindung, dan disukai ikan sehingga menjaditempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan.Untuk memberi kesempatan ikan-ikan itu tumbuhdan berkembang biak secara alami, warga Desa Baru Pelepat memiliki tradisi yang melarangpengambilan ikan dari lubuk-lubuk tertentu,yang disebut sebagai Lubuk Larangan.7 Kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan ACM dilakukan oleh kerjasama tigalembaga yaitu Yayasan Gita Buana, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA) dan CIFOR. Pendekatan ACM berusaha mendorong kolaborasi antar pihak kepentingan danadaptasi terhadap dinamika yang berkembang cepat.Melalui kolaborasi dan adaptasi,diharapkanterjadi proses belajar di tingkat individual,antar individu,dalam kelompok,dan antar kelompok.8 Yasinan adalah kegiatan keagamaan umat Islam dengan membaca Surat Yasin bersama-sama.9 Kelompok gotong-royong dibentuk untuk memudahkan anggota kelompok untuk mencari tenagakerja. Anggota kelompok gotong-royong bila bekerja dalam kelompok akan mendapatkan upahyang lebih murah untuk meringankan biaya. Apabila mereka bekerja untuk orang luar upahnyasama seperti yang ditetapkan ninik-mamak. Uang hasil kerja gotong-royong disimpan olehbendahara kelompok.Pembagian uang tersebut biasanya menjelang puasa.Foto-fotoCarol J.P.Colfer,Eddy Harfia Surma,Effi Permatasari dan Hasantoha Adnan.Penulisan referensi untuk artikel iniPermatasari,E. 2006. Lubuk larangan dan perempuan. Dalam:Yuliani,E.L.,Tadjudin,Dj.,Indriatmoko,Y., Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F.(editor). Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan.CIFOR,Bogor,Indonesia.
  61. 61. Bagian 4KUPANG - NUSA TENGGARA TIMURDari Konfrontasi ke MultipihakFredy Wahon
  62. 62. KEHUTANAN MULTIPIHAK Langkah Menuju Perubahan46Mengubah strategi konfrontasi ke prosesmultipihak tidaklah mudah, tapi bukanberarti tak mungkin. Lembaga Advokasidan Penelitian (LAP) Timoris sudahmembuktikannya. Ternyata, merekadapat menjalin kerja sama dengan semuapihak, termasuk dengan pemerintah.Padahal, sebelumnya mereka justrumeyakini, hanya ada satu kata untukmenghadapi kebijakan pemerintah yangmerugikan rakyat: Lawan!Tatkala terjadi pembunuhan terhadaptiga orang staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Atambua, KabupatenBelu, NTT, pada September 2000;hampir semua aktivis LSM nasionaldan internasional yang bekerja diTimor Barat ‘angkat kaki’. Staf LAPTimoris tetap menjalankan tugas. Takada yang hengkang. Tapi, kewaspadaanditingkatkan. Apalagi, ketika itu,tersiar kabar bahwa TNI-AD berencanamembentuk lagi Komando ResortMiliter (Korem) di Flores.Gagasan pembentukan Korem Flores itujustru mendorong aktivis LAP Timorisuntuk memperluas jaringan kerja kewilayah Flores. Targetnya, menolakpembentukan Korem Flores. Gayungbersambut, aktivis ornop dan sejumlahtokoh masyarakat di Flores sependapat. Maka, semua ramai-ramai menyatakansikap menolak pembentukan Korem Flores. TNI-AD pun membatalkan niatmereka.Kemudian timbul tantangan baru. Tersiar kabar bahwa TNI-AU berniatmenguasai puluhan hektar lahan pertanian milik warga desa Buraen, KecamatanAmarasi, Kabupaten Kupang, untuk dijadikan lokasi pembangunan radar. StafLAP Timoris diterjunkan ke lapangan untuk menggali informasi. Ada juga yanglangsung diturunkan untuk bertemu tokoh-tokoh Desa Buraen.
  63. 63. BAGIAN 4 - Fredy Wahon 47Setelah diperoleh informasi yang cukuptentang rencana pembangunan radarTNI-AU, tokoh-tokoh masyarakat diajakberdiskusi tentang dampak pembangunanradar. Masyarakat sepakat, tak akan menjualtanahnya kepada TNI-AU. Militer tak habisakal. Aksi teror mulai bermunculan. AktivisLAP Timoris dituduh sebagai provokator.Perang pernyataan di media massa pun takterelakkan.Pemerintah daerah dan DPRD setempat yangdiharapkan berpihak terhadap perjuanganrakyat ternyata justru mendukung upayamiliter. Jumlah anggota DPRD yang berpihakkepada perjuangan rakyat jika dihitung takgenap jari sebelah tangan. Apalagi, pejabatpemerintah. Mereka bahkan menjadi juru lobimiliter untuk ‘menjinakkan’ warga. Sejumlahtokoh masyarakat akhirnya berpaling. Mereka‘terpaksa’ menjual sebagian tanahnya untukdijadikan lokasi pembangunan radar dan asrama bagi aparat militer. Bahkan,sejumlah tokoh masyarakat yang sebelumnya bersikeras menolak pembangunanradar justru berbalik haluan lantaran tanahnya laku dibeli aparat TNI-AU.Tak cuma warga masyarakat yang ‘dijinakkan’. Aktivis LAP Timoris jugadidekati pejabat TNI-AU di Kupang. Namun upaya negosiasi selalu menemuijalan buntu. LAP Timoris tetap menolak pembangunan radar di Desa Buraen.Apalagi dibangun di areal pertanian milik warga setempat. LAP Timoris justrumenyarankan agar TNI-AU membangun radar di lokasi yang masih kosong,bukan di lahan pertanian.Proses MultipihakTulisan di atas untuk menggambarkan situasi hubungan antar kelompok yangcukup ’keras’ saat itu. Dan di tengah kegiatan ’perlawanan’ terhadap militer danpemerintah daerah, muncul informasi tentang program kehutanan multipihakyang diusung Multistakeholders Forestry Programme (MFP), sebuah program kerja

×