Indonesia memantau-hutan-kpk2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Indonesia memantau-hutan-kpk2012

  • 1,311 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,311
On Slideshare
1,275
From Embeds
36
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
24
Comments
1
Likes
0

Embeds 36

http://raflis.wordpress.com 36

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PROGRAMINDONESIA MEMANTAU HUTAN Desember 2012
  • 2. Tujuan Sistem IndonesiaMemantau Hutan Memberikan informasi pelaksanaan kebijakan kehutanan kepada masyarakat umum. Menjadi katalis bagi perubahan kebijakan Kementerian Kehutanan dalam mengurus kawasan hutan, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Menjadi katalis bagi rekonsiliasi informasi dan data kebijakan antara pusat dan daerah maupun antara kementerian dan lembaga.
  • 3. Latar Belakang  Dengan hutan primer yang tersisa seluas 86 juta hektar [Sumber: Peta PIPIB 1].  Ancaman terhadap hutan tersebut deforestasi tidak terkendali setidaknya seluas 1,02 juta hektar per tahun [Sumber: Statistik Kehutanan].Kerugian Negara Kerugian Kasus Azmun  Tantangan bagi komitmen PresidenPNBP Kehutanan PNBP IPPKH Tidak Terpungut untuk pengurangan emisi hingga 35 41% yang sebagian besar terjadi akibat konversi hutan.  Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian negara 15.9 mencapai puluhan trilyun tiap tahun, belum lagi menghitung dampak kerusakan ekologis. 1.2 2.5
  • 4. Latar Belakang Tidak konsistennya informasi terkait kebijakan pengelolaan SDA membuat pengambilan keputusan juga tidak jelas Terjadi asimetri informasi Persoalan transparansi informasi BURUKNKORUPSI menjadi celah bagi terjadinya terkait kebijakan kehutanan YA TATA korupsi sektor kehutanan menghambat pengendalian dan KELOLA pengawasan
  • 5. Latar Belakang Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA termasuk kehutanan merupakan persoalan mendasar jika ingin menyelesaikan korupsi di sektor kehutanan Inspirasi lahir dari apa yang sudah dibangun oleh KPK, dalam Indonesia Memantau (Jalan) Dalam hal ini, KPK menilai pentingnya partisipasi masyarakat memiliki menyuarakan dampak dari kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan dan melakukan pengawasan terhadap indikasi korupsi dalam pengelolaan SDA.
  • 6. Latar Belakang Tanpa transparansi pengelolaan SDA tanpa terkendali Tanpa transparansi perusakan hutan berjalan tanpa terawasiTanpa transparansi penegakanhukum tidak mungkin efektif
  • 7. Indonesia Memantau Hutan Secara sistem, hasil keluaran Indonesia Memantau Hutan Data memiliki tujuan komprehensif: Informasi Kebijakan Citra Satelit Menyediakan informasi Lapangan  Kehutanan terintegratif dan komprehensif mengenai data dan informasi spasial kehutanan.  Melakukan analisis INDONESIA MEMANTAU HUTAN terkomputerisasi (cloud computing) tentang indikasi kejahatan korupsi konversi hutan ilegal. Sistem Informasi Analisis Indikasi dan Data Spasial Korupsi Komprehensif
  • 8. Indonesia Memantau Hutan Sistem Indonesia Memantau Hutan akan terbagi atas 4 sistem: Sistem Informasi dan Analisis Indikasi Data Spasial  Sistem Pemantauan Spasial Korupsi Kehutanan Komprehensif  Sistem Respon Publik  Sistem Analisis Deforestasi Sistem  Sistem Redflag Pemantauan Spasial Dari ke-4 sistem tersebut dua Kehutanan Sistem Sistem fokus sistem yang akan dikerjakan pada tahun pertama adalah: 1) Analisis Respon Sistem Pemantauan Spasial Deforestasi Publik Kehutanan dan 2) Sistem Respon Publik. Sistem Redflag
  • 9. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama KATALOG DATA FORUM TENTANG KAMI LOGIN [1] SISTEM INFORMASI SPASIAL Sebuah situs di-host dalam: www.imh.kpk.go.id:8081/im yang menampilkan seluruh peta terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan kehutanan.
  • 10. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama KATALOG DATA FORUM TENTANG KAMI LOGIN[Mouse over] terhadap provinsi akan Dalam halaman beranda ini penggunamemberikan informasi ringkas terkait situs dapat memilih menu Kontak, Topik luasan dan hutan. dan Login. Pada tampilan awal [HOME/BERANDA] informasi spasial berada pada tingkatan nasional.
  • 11. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama Salah satu cara memberikan info kepada KPK terkait indikasi korupsi di sektor Hutan adalah melalui menu [Contact].
  • 12. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama Sistem dibangun dengan kerangka basis data yang saling bertautan dan memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian informasi pada suatu topik atau tema tertentu.
  • 13. Penjelasan program IMH. [Topic] juga dapat dipilih pada bagian bawah tampilan antarmuka.
  • 14. Indonesia Memantau Hutan Sistem PertamaSelain melalui tampilan [Menu], topik juga dapatdipilih melalui pilihan terhadap salah satu topicsakan membawa [user] pada tampilan informasispasial dengan topik tertentu. Topik yang adaberagam namun berkaitan dengan kebijakankehutanan.
  • 15. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama Informasi geospasial tematik Penunjukan Kawasan HutanNarasi penjelasan dari InformasiGeospasial. Setelah memilih satu [Topic] tertentu maka pengguna akan dibawa pada tampilan data dan informasi spasial yang berisi juga konten yang menjelaskan data tersebut.
  • 16.  Pada tahun ini sistem dibangun untuk dua subsistem [Topic] lainnya misalnya data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tombol [readmore] akan membawa pengguna ke halaman yang lebih detail menjelaskan informasi geospasial yang ditampilkan.Bagian meta data yang menampilkankapan data diunggah ke dalam sistemdan jumlah respon terhadap informasigeospasial yang ditampilkan
  • 17. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama [Topic] lainnya misalnya data Izin Usaha Perkebunan
  • 18. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama [Topic] lainnya misalnya data Izin Usaha Pertambangan
  • 19. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Pertama Mouse over terhadap informasi geospasial akan menampilkan tooltip informasi terkait feature peta izin yang dimaksud. Selain itu data atribut dalam Informasi Geospasial juga ditampilkan secara berurutan dalam tabel setelah konten informasi. Atribut ini bisa berisi nama perusahaan, sk perizinan, penerbit izin, maupun luasan dari izin yang diterbitkan. Data perizinan maupun kebijakan sumber daya alam yang ditampilkan kemudian juga dapat memberikan informasi detil
  • 20. Data yang Dikumpulkan Dalam IMH Citra Satelit Peta Kawasan Hutan Peta Administratif Peta Penunjukan Kawasan Hutan Peta Administrasi Provinsi Peta TGHK Kalteng 1982 Peta Administrasi Kabupaten Peta Perubahan Peruntukan Peta Administrasi Subdistrik Peta Tata Batas Peta Desa Dalam Hutan Relasi Peta Rencana Tata Ruang Peta Penundaan Izin BaruData & Peta Tata Ruang ProvinsiSistem Peta Pinjam Pakai Peta Tata Ruang Kabupaten Peta Tata Ruang Nasional Peta Perizinan Peta Izin Usaha Hutan Alam Peta Hutan Kemasyarakatan Peta Izin Usaha Hutan Tanaman Peta Hutan Tanaman Rakyat Peta Izin Usaha Perkebunan Peta Izin Usaha Hutan Restorasi Ekosistem Peta Izin Usaha Pertambangan Hak Guna Usaha & Hak Pakai
  • 21. Relasi data dan sistem Nama perusahaan Peta Informasi Basis Data Pengurus Perizinan nama High Risk Usaha perusahaan Business [HRB] Afiliasi Relasi PerizinanData &Sistem Nama orang Peta Informasi Basis Data Jabatan Kawasan pejabat High Risk Hutan/ Tata penerbit Afiliasi Person [HRP] Ruang keputusan Kekayaan
  • 22. Relasi data dan sistem Basis Data Pejabat High Risk Person [HRP] Swasta Terkait dengan geodatanya RelasiData &Sistem Afiliasi dengan HRP/HRB yang masuk dalam geodata Basis Data High Risk Pemegang izin Business [HRB]
  • 23. Indonesia Memantau Hutan: Sistem KeduaBERANDA PETA INTERAKTIF KATALOG DATA FORUM TENTANG KAMI LOGIN username passwordI N D O N E S I A pencarian dataMEMANTAU HUTAN Perbesar Perkecil Penuh Se-Indonesia Legenda Pengukur Indentitas Masukan Informasi INPUT INFORMASI[2] SISTEM RESPON PUBLIK Jenis Informasi KEBAKARAN HUTAN Sistem ini memungkinkan Nama publik untuk memberi respon, baik itu dalam Koordinat bentuk keterangan dan Waktu data pada peta, atau pun berdiskusi dalam forum Forum yang dimoderasi oleh CSO. Keterangan
  • 24. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Ketiga 2004 2006 [3] SISTEM ANALISIS DEFORESTASI Sistem analisis deforestasi tidak terbuka untuk publik, namun secara khusus merupakan bagian dari sistem redflag. Sistem ini memungkinkan analisis klasifikasi tutupan hutan dilakukan secara terkomputerisasi oleh 2009 KPK.
  • 25. Indonesia Memantau Hutan BERANDA PETA INTERAKTIF KATALOG DATA FORUM TENTANG KAMI LOGIN username password I N D O N E S I A pencarian data MEMANTAU HUTANLayer Data dan Informasi Perbesar Perkecil Penuh Se-Indonesia Legenda Pengukur Indentitas Masukan Informasi Citra Satelit Tambah Data Satelit ANALISIS TUTUPAN HUTAN LANDSAT ETM+ Analisis Tutupan Hutan Citra Satelit 2004.117/058 2004.117/058 Analisis Deforestasi Intersect Izin Usaha Perkebunan / Nama Perusahaan, PT 2009.117/058 Lihat Metadata Proses 100% Perkebunan Luas 33.201 hektar Izin Usaha Perkebunan Simpan Shapefile Buang Shapefile
  • 26. Indonesia Memantau Hutan: Sistem Keempat BERANDA PETA INTERAKTIF KATALOG DATA FORUM TENTANG KAMI LOGIN username password I N D O N E S I A pencarian data MEMANTAU HUTAN Sistem REDFLAG Perbesar Perkecil Penuh Se-Indonesia Legenda Pengukur Indentitas Masukan Informasi Analisis Konversi Hutan HASIL ANALISIS Lihat Hasil Analisis Topologi Perkebunan di Kawasan Hutan Lihat Status Proses Citra Satelit 2004.117/058 2009.117/058 Intersect Izin Usaha Perkebunan / Kalimantan Tengah Proses 10 Februari 2011[4] SISTEM REDFLAG Luas Analisis 15.xxx.xxx hektar Sistem analisis deforestasi tidak terbuka untuk publik, namun secara khusus Simpan Shapefile Lihat Hasil merupakan bagian dari sistem redflag. Pelaku Luas Deforestasi Kabupaten Tahun Sistem ini memungkinkan analisis klasifikasi tutupan hutan dilakukan secara Agri Timur, PT 40.029 ha Kotawaringin 2005-2009 terkomputerisasi oleh KPK.
  • 27. Terima Kasih