STRATEGIREDD - INDONESIA               FASE READINESS                  2009 – 2012  dan progress implementasinya          ...
PENGANTARSecara konseptual, peran hutan dalam mitigasi perubahaniklim sangatlah sederhana yaitu melalui pengurangan emisid...
DAFTAR ISIPENGANTAR..................................................... iiiDAFTAR ISI ......................................
PENDAHULUANSebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga didunia, sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi da...
dengan luas mencapai hampir 60% luas daratan Indonesia,menjadi kewenangan Departemen Kehutanan.Meningkatnya kebutuhan laha...
menyisakan tutupan hutan yang dapat diukur di atas ambangbatas minimum dari yang dipersyaratkan dalam definisihutan.Indone...
perkebunan yang melebihi luas areal Padu Serasi yang telahdisetujui.KERANGKA REGULASI UNTUKMENGHADAPI TANTANGANDEFORESTASI...
4.   Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya5.   Revitalisasi hutan dan produk kehutanan6.   Pemberdayaan masya...
yang terjadi di berbagai sektor ke pengadilan, termasuk yangada di sektor kehutanan.Sebagai bagian dari upaya penanganan a...
(IFCA) pada bulan Juli 2007. IFCA merupakan payung atauforum untuk komunikasi/ koordinasi para stakeholder dalammembahas i...
Pada rangkaian acara COP-13 tersebut, Indonesia telahmengkomunikasikan konsep implementasi REDD Indonesiasecara bertahap (...
Dalam rangka menindaklanjuti hasil studi IFCA tahun 2007,keputusan COP 13, dan implementasi Road Map REDDI,maka disusunlah...
Gambar 2. Strategi REDD IndonesiaREDD Indonesia dilakukan secara bertahap (phased-approach), dengan implementasi di tingka...
pembangunan sistem MRV (measuring, reporting dan   verification).4. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan   kelemba...
Kelompok Kerja Perubahan Iklim lingkup DepartemenKehutanan (Kepmenhut Nomor SK.13/menhut-II/2009 2)serta peraturan tentang...
Pengembangan INCAS pada tahap awal difokuskan pada:• Pengolahan data remote sensing untuk menganalisis  perubahan tutupan ...
Tingkat Sub-Nasional: Demonstration ActivitiesPembangunan Demonstration Activities (DA)– REDDmerupakan salah satu bentuk p...
uji coba metodologi pengukuran gas rumah kaca di lahangambut dikaitkan dengan pengembangan sistem MRV ditingkat nasional, ...
Kegiatan dalam rangka mendukung Readiness meliputi:• Fasilitasi proses penyusuan dan implementasi Strategi  REDD di tingka...
hutan di beberapa fungsi hutan (hutan produksi, hutan  lindung, hutan konservasi),• Mengkaitkan skema DA dengan pasar karb...
• Peningkatan Kapasitas inventarisasi sumberdaya dan  penghitungan karbon agar dapat diukur, dilaporkan dan  diverifikasi ...
Sejalan dengan Strategi REDD Indonesia, kerjasama inimemfasilitasi implementasi tiga komponen strategi untukFase Readiness...
Catatan :20
Catatan :            21
Catatan :22
STRATEGIREDD - INDONESIAFASE READINESS2009 – 2012dan progress implementasinya             Website : www.dephut.go.id; www....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buku strategi redd indonesia 2009 2012.pdf

1,657 views
1,603 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku strategi redd indonesia 2009 2012.pdf

  1. 1. STRATEGIREDD - INDONESIA FASE READINESS 2009 – 2012 dan progress implementasinya Disampaikan Pada Peluncuran Demonstration Activities – REDD Indonesia Jakarta, 6 Januari 2010 KERJASAMA TheNature REPUBLIK INDONESIA AusAID REPUBLIK FEDERAL JERMAN Conservancy IT TO Protecting nature. Preserving life. TM
  2. 2. PENGANTARSecara konseptual, peran hutan dalam mitigasi perubahaniklim sangatlah sederhana yaitu melalui pengurangan emisidan peningkatan kapasitas serapan Gas Rumah Kaca. Namununtuk operasionalisasinya, memerlukan penguasaan dariaspek metodologi sampai aspek-aspek sosial, ekonomidan kebijakan nasional. Untuk itulah telah ada konsensusantar negara dalam sidang COP tentang perlunya REDD-plusdilaksanakan secara bertahap dimulai dengan readinesssampai pada akhirnya memasuki fase implementasi penuh.Dalam rangka meningkatkan kesiapan untuk implementasipenuh pasca 2012, Indonesia telah menyusun Strategi REDDuntuk Fase Readiness 2009-2012. Strategi ini dimaksudkanuntuk memberikan guidance tentang intervensi kebijakanyang diperlukan dalam upaya menangani penyebabmendasar deforestasi dan degradasi hutan, dan infrastrukturyang perlu disiapkan dalam implementasi REDD atau REDD-plus. Strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksiterkait REDD-plus termasuk kegiatan yang didanai darisumber luar negeri.Buku ini hadir sebagai salah satu media untuk memperluasjangkauan informasi mengenai Strategi Readiness REDD-Indonesia dan progres implementasinya, termasukpembangunan Demonstration Activities, dengan harapandapat berkontribusi bagi peningkatan pengetahuan,pemahaman dan komitmen bersama dalam upayapengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan diIndonesia. Jakarta, 6 Januari 2009 Menteri Kehutanan ZULKIFLI HASAN iii
  3. 3. DAFTAR ISIPENGANTAR..................................................... iiiDAFTAR ISI ........................................................ vPENDAHULUAN ................................................ 1KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA KEHUTANAN ..... 1DEFORESTASI DAN DEGRADADASI HUTANDI INDONESIA ................................................... 2KERANGKA REGULASI UNTUK MENGHADAPITANTANGAN DEFORESTASI DAN DEGRADASIHUTAN DI INDONESIA....................................... 4REDD DI INDONESIA ......................................... 6KATEGORI DAN KOMPONEN KUNCI STRATEGIREDD-INDONESIA PADA FASE READINESS ........ 9PROGRES READINESS ...................................... 11 v
  4. 4. PENDAHULUANSebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga didunia, sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi dalampembangunan nasional melainkan juga berperan signifikandalam menjaga keseimbangan ekosistem termasuk stabilisasiemisi global.Hasil hutan kayu merupakan salah satu produk andalan hutanyang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikianpula halnya dengan konversi kawasan hutan untuk lahanpertanian dan perkebunan. Namun di sisi lain, penebanganpohon dan alih fungsi lahan hutan tersebut menghasilkanemisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinyapemanasan global.Untuk keberlanjutan peran dan fungsi hutan serta sebagaiupaya mitigasi perubahan iklim, kegiatan pelestarian danrehabilitasi kawasan hutan yang rusak harus dilakukan.KEBIJAKAN DAN TATA KELOLAKEHUTANANUndang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanandan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya merupakan dasar hukum danacuan dalam pengurusan hutan dan konservasi sumber dayaalam secara lestari di Indonesia.Undang-undang kehutanan tersebut mengamanatkanbahwa penguasaan hutan oleh Negara, dengan tetapmemperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjangkenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.Pengurusan kawasan hutan Indonesia yang terdiri atas hutannegara (termasuk di dalamnya hutan adat) dan hutan hak 1
  5. 5. dengan luas mencapai hampir 60% luas daratan Indonesia,menjadi kewenangan Departemen Kehutanan.Meningkatnya kebutuhan lahan akibat peningkatan jumlahpenduduk, desentralisasi, pertumbuhan ekonomi dankepentingan pembangunan sektor lain seperti pertanian,perkebunan, perumahan, pekerjaan umum, dll, telahmenekan kualitas sumber daya hutan dan luasan kawasanhutan tersebut.Kondisi di atas sering kali berbenturan dengan upaya mitigasiperubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasidan degradasi hutan (REDD). Oleh karenanya, koordinasi,komunikasi dan sinergi dalam berbagai aspek menyangkutkegiatan pembangunan dan mitigasi perubahan iklim sektorkehutanan di level nasional dan sub nasional (provinsi dankabupaten) harus terus menerus dilaksanakan.Hal lain yang juga mengemuka adalah tuntutan pengelolaanhutan tingkat lokal yang lebih baik dengan melibatkanmasyarakat sekitar hutan, serta memberikan akses terhadapsumber daya hutan yang lebih besar kepada masyarakat.Kebijakan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutantanaman rakyat, social forestry, dll yang telah diterbitkandan diimplemtasikan, menunjukkan bahwa Indonesiamempunyai komitmen yang kuat untuk mengakomodasiberbagai kepentingan terkait pembangunan kehutanan.DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTANDI INDONESIAUNFCCC dalam keputusannya no 11/CP.7 menyebutkan,deforestasi didefinisikan sebagai akibat langsung dari adanyapengaruh manusia melalui konversi lahan berhutan menjadilahan yang tidak berhutan. Degradasi mencerminkanadanya penurunan stok karbon yang sifatnya terukur danlestari sebagai akibat dari adanya pengaruh manusia dan2
  6. 6. menyisakan tutupan hutan yang dapat diukur di atas ambangbatas minimum dari yang dipersyaratkan dalam definisihutan.Indonesia merupakan contoh kasus dimana deforestasiterjadi baik secara terencana maupun tidak direncanakan.Lahan hutan konversi dan Areal Penggunaan Lain (APL) dapatdiubah menjadi penggunaan lahan yang lain, dalam hal inideforestasi yang dikategorikan sebagai yang direncanakan.Pembangunan kelapa sawit di masa lalu dapat dikategorikansebagai deforestasi/kehilangan hutan yang direncanakan.Sedangkan kehilangan hutan yang tidak direncanakandapat berasal dari adanya kebakaran, penyerobotan lahan,penebangan liar dan penebangan yang tidak mengikutiprinsip-prinsip kelestarian.Hilangnya hutan yang tidak direncanakan yang terjadi padatahun 1990an juga merupakan akibat dari ketidak seimbanganantara kebutuhan kayu untuk industri perkayuan dengankapasitas hutan alam untuk memenuhi kebutuhan tersebut.Menipisnya kayu yang berasal dari hutan alam, didorongoleh kebijakan Pemerintah untuk memacu pembangunanhutan tanaman industri (HTI), sejumlah industri perkayuanterutama industri bubur kertas (pulp) membangun hutantanaman dengan jenis-jenis cepat tumbuh untuk menjaminpasokan bahan baku dari sumbernya. Namun demikian,kecepatan pembangunan hutan tanaman tersebut masihbelum mampu mengurangi tekanan terhadap hutan alam.Kebijakan untuk mengurangi deforestasi yang tidakdirencanakan dilakukan melalui alokasi lahan ter-degradasidan lahan yang secara komersial tidak produktif untukmembangun silvikultur intensif. Penerapan tata ruang yangefektif, termasuk penegakan hukum merupakan salah satuupaya untuk mengurangi konversi hutan menjadi lahanperkebunan kelapa sawit. Selanjutnya untuk menghindariterjadinya deforestasi yang direncanakan, DepartemenKehutanan telah menghentikan pemberian ijin untukpenggunaan hutan produksi konversi bagi pembangunan 3
  7. 7. perkebunan yang melebihi luas areal Padu Serasi yang telahdisetujui.KERANGKA REGULASI UNTUKMENGHADAPI TANTANGANDEFORESTASI DAN DEGRADASIHUTAN DI INDONESIAUntuk menghadapi tantangan sektor kehutanan dalamsepuluh tahun terakhir serta untuk antisipasi dan mengurangipotensi permasalahan pada periode lima tahun ke depan,sektor kehutanan telah menetapkan dan melaksanakan limakebijakan pokok sejak tahun 2000, yaitu:1. Pemberantasan penebangan dan perdagangan kayu illegal;2. Restrukturisasi sektor kehutanan melalui penguatan pengembangan hutan tanaman dan industri kehutanan;3. Rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;4. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;5. Pemantapan kawasan hutan.yang diterjemahkan ke dalam rencana-rencana kehutananjangka panjang, menengah dan pendek.Mulai akhir tahun 2009, kelima kebijakan prioritas tersebutdiperkaya menjadi delapan kebijakan prioritas, sejalandengan permasalahan yang dihadapi dan tantangan kedepan. Kedelapan kebijakan prioritas tersebut adalahsebagai berikut:1. Pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS3. Perlindungan dan pengamanan hutan4
  8. 8. 4. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya5. Revitalisasi hutan dan produk kehutanan6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan8. Penguatan kelembagaan kehutananUU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 26 tahun2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP)No. 6 tahun 2007 dan penyempurnaannya dalam PP No. 3tahun 2008, telah memberikan kerangka dan dasar hukumyang kuat dalam mitigasi perubahan iklim melalui upayapengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan,termasuk mengakomodir pemberian akses dan pengelolaansumber daya hutan kepada masyarakat sekitar hutan.Sejalan dengan pelaksanaan lima kebijakan prioritaskehutanan, sejak tahun 2000 Indonesia secara intensif telahmelakukan program pemberantasan penebangan liar melaluipembangunan kerangka strategi nasional penegakan hukumkehutanan, Forest Law Enforcement National Strategy(FLENS). Instruksi Presiden (INPRES) no 4/2005 tentangIllegal Logging, memerintahkan 18 lembaga pemerintahdengan pemerintah daerah untuk bekerja secara bersamamelakukan aksi pemberantasan illegal logging.Menyadari pentingnya pendekatan multi-sektor gunamemperbaiki tata kelola dan pemerintahan, pemerintahtelah menetapkan perlawanan terhadap korupsi di semuasektor sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin padahasil kerja badan independen yang dikenal sebagai KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tinggi AntiKorupsi (PTAK) yang telah berhasil mendorong terbitnyaUU No 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Undang-undang ini merupakan peraturan pertama di dunia yangmemungkinkan hasil illegal logging sebagai barang buktiuntuk dilakukannya investigasi serta diajukan ke pengadilan.Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan menunjukkanhasilnya dengan dibawanya berbagai kasus kegiatan ilegal 5
  9. 9. yang terjadi di berbagai sektor ke pengadilan, termasuk yangada di sektor kehutanan.Sebagai bagian dari upaya penanganan akar masalah dariterjadinya deforestasi yang tidak terencana, DepartemenKehutanan telah mengeluarkan berbagai peraturan yangmemberikan empat macam peluang untuk perbaikanakses dan hak terhadap sumberdaya hutan. Peraturantersebut meliputi Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Lindung(Permenhut No 19 tahun 2004) Hutan Kemasyarakatan,Hutan Tanaman Rakyat serta Hutan Adat (PP No. 6 tahun2007).REDD DI INDONESIADeforestasi menjadi topik utama dalam berbagai forumdiskusi tentang issu perubahan iklim terkait sektorkehutanan. World Resource Institute (WRI) tahun 2000dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)tahun 2007, masing-masing mencatat bahwa deforestasiberkontribusi sebesar kurang lebih 18 % dan 17 % dari emisiglobal dan dari jumlah tersebut 75%nya berasal dari negaraberkembang.Isu deforestasi dalam negosiasi UNFCCC pada COP-11 diMontreal tahun 2005, dibawah agenda “Pengurangan Emisidari Deforestasi di Negara Berkembang (RED)”, serta telahdirespon secara positif oleh banyak Negara. Dalam berbagaiforum termasuk COP/SB, banyak pihak memandang bahwaskema RED seharusnya melibatkan partisipasi dari semuaNegara.Sebagai bagian dari respon terhadap proses internasionaldan dalam rangka penyiapan negosiasi di COP-13,Indonesia melaksanakan studi/analisis cepat tentang statuskesiapannya baik dari aspek metodologi meupun aspekkebijakan, dan membentuk Indonesia Forest Climate Alliance6
  10. 10. (IFCA) pada bulan Juli 2007. IFCA merupakan payung atauforum untuk komunikasi/ koordinasi para stakeholder dalammembahas issu-issu REDD, termasuk kemajuan dan outputdari studi tentang REDD yang pada tahun tersebut sedangdilakukan. Studi REDD Indonesia tahun 2007 dikoordinasikanoleh Departemen Kehutanan dengan melibatkan para ahlidari tingkat nasional dan internasional serta didanai olehWorld Bank, pemerintah Inggris, Australia dan Jerman.Perkembangan dan hasil studi dikomunikasikan melaluiIFCA dengan melibatkan tiga pilar governance (pemerintah,sector swasta, masyarakat sipil termasuk akademisi) danmitra internasional. Sebuah laporan yang berjudul IFCAConsolidation Report: REDD in Indonesia (Dephut, 2008)dapat diakses melalui website www.forda-mof.org.Studi IFCA tahun 2007 merekomendasikan beberapakegiatan untuk ditindaklanjuti yaitu:1. Mengembangkan kerangka kerja awal yang telah dirancang oleh IFCA;2. Melanjutkan konsultasi dan analisis secara teknis;3. Menguji dan mengimplementasikan proyek-proyek percontohan pada berbagai kondisi (yang berdasarkan Keputusan COP-13 tentang REDD disebut Demonstration Activities);4. Melaksanakan peningkatan kapasitas pada semua level;5. Menciptakan kerangka kerja nasional yang kredibel untuk pengurangan emisi yang dapat diverifikasi;6. Menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang nyata.COP-13 Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tahun 2007,telah menghasilkan keputusan tentang pendekatan untukmendorong aksi pengurangan emisi dari deforestasi dandegradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation andForest Degradation /REDD) di negara berkembang. REDDjuga merupakan bagian penting dari aksi mitigasi perubahaniklim dalam “Bali Action Plan”. 7
  11. 11. Pada rangkaian acara COP-13 tersebut, Indonesia telahmengkomunikasikan konsep implementasi REDD Indonesiasecara bertahap (phased-approach) yang terbagi atas 3 (tiga)tahap:Tahap 1 (Tahap persiapan) : Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007 -2008)Tahap 2 Readiness Phase) : Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan REDDI (2009-2012)Tahap 3 (Full Implementation): tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012 (mulai tahun 2013) (Periksa Gambar 1). TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 Gambar 1. Road Map REDD Indonesia: phased-approach8
  12. 12. Dalam rangka menindaklanjuti hasil studi IFCA tahun 2007,keputusan COP 13, dan implementasi Road Map REDDI,maka disusunlah Strategi REDDI untuk Readiness Phase.Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan guidancetentang intervensi kebijakan yang diperlukan dalam upayamenangani penyebab mendasar deforestasi dan degradasihutan, dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalamimplementasi REDD/REDD plus. Strategi ini juga untukmengintegrasikan semua aksi terkait REDD/REDD plustermasuk kegiatan yang didanai dari sumber luar negeri.Strategi Readiness mencakup baik aspek metodologimaupun aspek kebijakan, serta kegiatan pendukung yaitupeningkatan kapasitas dan komunikasi stakeholders.Strategi Readiness REDD Indonesia (REDDI) ini tidak hanyabermanfaat dalam mendukung kesiapan Indonesia untukimplementasi REDD/REDD-plus di bawah kerangka UNFCCC,melainkan juga merupakan bagian dari strategi dan upayaIndonesia untuk mewujudkan pembangunan kehutananberkelanjutanan (Sustainable Forest Management/ SFM).KATEGORI DAN KOMPONEN KUNCISTRATEGI REDD-INDONESIA PADA FASEREADINESSPada tahap kedua (Readiness Phase), Indonesia perlumenyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk implementasiREDD/REDD-plus pada tahap ketiga, baik metodologi(penetapan REL/RL, penghitungan carbon dll), sistem MRV,kebijakan penanganan penyebab mendasar deforestasi dandegradasi hutan, kelembagaan, pendanaan dan mekanismedistribusi insentif, partisipasi para pihak termasuk masyarakatdi/sekitar hutan (periksa Gambar 2). 9
  13. 13. Gambar 2. Strategi REDD IndonesiaREDD Indonesia dilakukan secara bertahap (phased-approach), dengan implementasi di tingkat sub-nasional(Propinsi/Kabupaten/Unit Manajemen), yang diintegrasikanke tingkat nasional (national accounting with sub-nationalimplementation).Strategi di tingkat nasional terbagi ke dalam lima kategoridengan komponen kunci sebagai berikut:1. Intervensi kebijakan untuk penanganan penyebab mendasar deforestasi dan degradasi di berbagai lansekap penggunaan lahan hutan (hutan konservasi dan hutan lindung, hutan produksi, lahan gambut, perubahan penggunaan hutan alam untuk hutan tanaman dan tanaman kelapa sawit),2. Penyiapan regulasi REDD (a. l. tata cara pelaksanaan REDD dan pembentukan Komisi REDD).3. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/ RL (Reference Emission Level/Reference Level) dan10
  14. 14. pembangunan sistem MRV (measuring, reporting dan verification).4. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan kelembagaan untuk pelaksanaan REDD termasuk registrasi nasional, pendanaan, distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/ koordinasi/konsultasi para pihak).5. Analisis terkait (REL/RL, MRV, analisis biaya dan manfaat, resiko, dampak, dll);Sedangkan di tingkat sub-nasional strategi terbagi ke dalamtiga kategori dengan komponen kunci sebagai berikut:1. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/ RL (Reference Emission Level/Reference Level) dan pembangunan sistem MRV (measuring, reporting dan verification).2. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan/ penguatan kelembagaan untuk implementasi REDD termasuk distribusi insentif dan tanggung jawab, peningkatan kapasitas, komunikasi/konsultasi/ koordinasi/konsultasi para pihak).3. Pembangunan Demonstration Activities (DA)- REDD yang merepresentasikan berbagai kondisi bio-socio-geografis.PROGRES READINESSTingkat Nasionala. RegulasiSebagai bagian dari implementasi Strategi Readiness,Departemen Kehutanan telah menerbitkan PermenhutNomor P.68/Menhut-II/2008 tentang PenyelenggaraanDemonstration Activities (DA) Pengurangan Emisi Karbondari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan pembentukan 11
  15. 15. Kelompok Kerja Perubahan Iklim lingkup DepartemenKehutanan (Kepmenhut Nomor SK.13/menhut-II/2009 2)serta peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dariDegradasi dan Deforestasi Hutan (REDD) (Permenhut NomorP.30/Menhut-II/2009).Penyelesaian konsep Komisi Nasional REDD oleh KelompokKerja Perubahan Iklim Dephut merupakan tindak lanjutdari penerbitan Permenhut P.30/Menhut-II/2009. KomisiNasional REDD yang terdiri atas perwakilan dari instansidan pihak terkait lainnya, bertugas untuk mengatur danmengawasi pelaksanaan REDD.Untuk operasionalisasi Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009, petunjuk teknis yang merupakan penjabaran dari 5(lima) lampiran Permenhut No. P. 30/2009 juga merupakanperangkat yang perlu disiapkan dengan fasilitasi olehKelompok Kerja Perubahan Iklim Departemen Kehutanandan Komisi Nasional REDD.b. MetodologiDua komponen utama metodologi yang harus disiapkanuntuk implementasi REDD/REDD-plus adalah penetapanREL/RL dan pembangunan sistem MRV.Departemen Kehutanan bekerjasama dengan PemerintahAustralia telah membangun Forest Resource InformastionSystem (FRIS) dan Indonesia National carbon AccountingSystem (INCAS). INCAS merupakan sistem yang terintegrasi,menggunakan keseluruhan data dari Land Use, Land UseChanges and Forestry (LULUCF) atau Agriculture, Forestry,and Other Land Use (AFOLU), untuk mendapatkan profilGas Rumah Kaca (GRK) secara utuh, dengan menggunakandata remote sensing, data pengelolaan lahan dan hutan,data tanah dan iklim, serta data pertumbuhan dan biomasstumbuhan.12
  16. 16. Pengembangan INCAS pada tahap awal difokuskan pada:• Pengolahan data remote sensing untuk menganalisis perubahan tutupan hutan,• Riset dan analisis perubahan penggunaan lahan dikaitkan dengan perubahan biomass dan stok carbon,• Pelatihan dan technical exchanges antara tenaga ahli Indonesia dan Australia,• Penerapannya ke depan untuk analisis scenario kebijakan terkait dengan penetapan REL/RL.Sejumlah tahapan masih harus dilalui dalam rangkapenetapan REL/RL dan membangun sistem MRV yangkredibel.c. Lintas komponenDisamping progres pada aspek regulasi dan aspek metodologidi atas, terdapat dua initiatif yang memiliki sejumlah cross-cutting aspects, sehingga memerlukan sinergi dan koordinasiintensif yaitu program Forest Carbon Partnership Facility(FCPF) dan UNREDD. Terdapat beberapa kegiatan di bawahkedua program tersebut yang mendukung readiness ditingkat nasional yaitu mendukung kagiatan terkait penetapanREL dan pengembangan system MRV.Program FCPF terdiri dari tiga komponen besar yangmendukung implementasi strategi readiness-REDDIndonesia yaitu: (a) Analisis terkait dengan penyebabmendasar deforestasi dan degradasi hutan, penetapan REL,pembangunan MRV, Co-benefits, dampak dan resiko, (b)Fasilitasi kegiatan terkait penetapan REL dan, pembangunansystem MRV, serta (c) Monistoring proses kegiatan readiness.Sedangkan program UNREDD terdiri dari tiga komponenbesar yaitu: (a) Penguatan peran para pihak, (b) Fasilitasikegiatan terkait penetapan REL dan pembangunan sistemMRV, serta (c) Pembangunan Demonstration Activities ditingkat Kabupaten. 13
  17. 17. Tingkat Sub-Nasional: Demonstration ActivitiesPembangunan Demonstration Activities (DA)– REDDmerupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanahKeputusan COP-13 di Bali tentang REDD. Sesuai KeputusanCOP-13 negara berkembang dan negara maju didorong untukbekerjasama dalam upaya pengurangan emisi dan degradasihutan di negara berkembang, termasuk di dalamnyadukungan finansial, pengembangan kapasitas dan transferteknologi dari negara maju.Disamping itu, DA-REDD juga sebagai sarana pembelajaran(learning by doing) dan membangun komitmen sertasinergi antar pihak terkait. Oleh karenanya pembangunanDA–REDD merupakan komponen penting dari StrategiReadiness REDD Indonesia, dimana berbagai kegiatan terkaitdengan metodologi, kebijakan, pelibatan stakeholders dlldiimplementasikan.Sampai saat ini telah dibangun beberapa DA-REDD, yangmerupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia denganPemerintah Australia, Pemerintah Jerman, ITTO, dan TNC.Uraian singkat tentang DA-REDD dari kerjasama tersebutadalah sebagai berikut:DA-REDD kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia diKalimantan TengahDA-REDD ini merupakan bagian dari Kalimantan ForestCarbon Partnership (KFCP), yang secara keseluruhan dibawah payung Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership(IAFCP).KFCP adalah DA-REDD pertama di Indonesia dan DA-REDD dilahan gambut pertama di dunia, dengan target penurunanemisi gas rumah kaca dari hutan rawa gambut seluas 130.000ha dan lahan gambut rusak lainnya, melalui perbaikan praktekpengelolaan hutan, pencegahan kebakaran dan rehabilitasisistem hidrologi lahan gambut. KFCP juga ditujukan untuk14
  18. 18. uji coba metodologi pengukuran gas rumah kaca di lahangambut dikaitkan dengan pengembangan sistem MRV ditingkat nasional, uji coba penerapan mekanisme. Gambar 3. Gambaran lokasi KFCPinsentif REDD di tingkat lokal serta membangun kapasitasmasyarakat lokal sehingga dapat berpartisipasi dalam skemaREDD.Pembelajaran dari KFCP diharapkan dapat memberikankontribusi pada proses penyebaran informasi tentang initiatifREDD dan proses negosiasi di bawah UNFCCC.DA-REDD kerjasama Pemerintah Indonesia-Jermandi Kalimantan TimurKerjasama DA-REDD ini merupakan bagian dari Forests andClimate Change Programme (FORCLIME), yang terbagi kedalam dua fase yaitu mendukung kegiatan Readiness daninvestasi dalam implementasi DA di tingkat kabupaten. 15
  19. 19. Kegiatan dalam rangka mendukung Readiness meliputi:• Fasilitasi proses penyusuan dan implementasi Strategi REDD di tingkat nasional, serta implementasi DA di tingkat Kabupaten/unit manajemen,• Penetapan REL dan• pembangunan sistem MRV di tingkat Kabupaten, serta menjaga konsistensi dengan penetapan REL dan sistem MRV di tingkat nasional, Gambar 4. Participatory mapping• Mengkaitkan sistem MRV dengan instansi penanggung jawab perencanaan tata guna lahan tingkat Kabupaten,• Fasilitasi pengembangan skema distribusi insentif REDD.Investasi pada kegiatan DA:• Pendanaan kegiatan DA-REDD di 3 – 4 Kabupaten di Kalimantan, diantaranya di Kalimantan Timur, dengan fokus penanganan penyebab deforestasi dan degradasi16
  20. 20. hutan di beberapa fungsi hutan (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi),• Mengkaitkan skema DA dengan pasar karbon sukarela yang sedang berkembang.DA-REDD kerjasama Indonesia-ITTOKerjasama Indonesia dengan International Tropical TimberOrganization (ITTO) di Taman Nasional Meru Betiri, JawaTimur, yang akan berlangsung tahun 2009 – 2012, merupakankerjasama konservasi hutan tropis untuk pengurangan emisidari deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan stokkarbon. Gambar 5. Gambaran penggunaan lahan di TNMBTujuan dari project ini adalah untuk melakukan penguranganemisi dan mempertahankan stok carbon yang ada sertameningkatkan kapasitas serapan carbon, juga untukmenciptakan kondisi pemungkin dalam upaya meningkatkankesejahteraan masyarakat lokal di dalam dan sekitar TamanNasional Meru Betiri melalui pelibatan masyarakat daninstansi terkait dalam kegiatan project, dengan 6 keluaranyang diharapkan sebagai berikut: 17
  21. 21. • Peningkatan Kapasitas inventarisasi sumberdaya dan penghitungan karbon agar dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi sesuai standar internasional.• Baseline data dan perkiraan penurunan emisi serta peningkatan stok karbon,• Pembangunan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) penurunan emisi dan peningkatan stok karbon,• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi,• Pengembangan alternatif sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat di dalam dan sekitar TNMB,• Pengurangan penebangan liar dan perambahan di TNMB.DA-REDD kerjasama Indonesia-TNCKerjasama Indonesia_TNC di Kabupaten Berau, KalimantanTimur, dirancang untuk mendukung readiness REDDIndonesia di level Kabupaten (sub-nasional), sebagai bagianintegral dari Readiness di tingkat nasional. Gambar 6. Gambaran lokasi DA-REDD di Kabupaten Berau18
  22. 22. Sejalan dengan Strategi REDD Indonesia, kerjasama inimemfasilitasi implementasi tiga komponen strategi untukFase Readiness di tingkat Kabupaten yaitu:• Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL dan pembangunan sistem MRV di tingkat Kabupaten, serta link/integrasinya ke sistem MRV di tingkat propinsi dan nasional,• Penyiapan/penguatan kelembagaan termasuk pelibatan dan peningkatan kapasitas para pihak, fasilitasi formulasi kebijakan,• Pembangunan Demonstration Activities (DA)- REDD.Mengingat initiatif di sub-nasional merupakan bagian integraldari initiatif di tingkat nasional, maka kolaborasi denganpihak terkait telah dilakukan sejak proses perencanaan,mulai dari:• Tingkat nasional: Departemen Kehutanan, KLH, DNPI, BAPPENAS, Departemen Keuangan,• Tingkat Propinsi: Pemerintah Propinsi, BAPPEDA, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya,• Kabupaten: Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait lainnya (Perencanaan, Kehutanan, Pertanian),• Civil Society: Universitas, NGOs, Organisasi kemasyarakatan.• Donor: AUSAID, Norad< USAID, GTZ, KfW.Kerjasama di tingkat Kabupaten ini disamping berkontribusiterhadap initiatif di tingkat nasional, diharapkan jugaberkontribusi terhadap proses negosiasi di bawah UNFCCC. 19
  23. 23. Catatan :20
  24. 24. Catatan : 21
  25. 25. Catatan :22
  26. 26. STRATEGIREDD - INDONESIAFASE READINESS2009 – 2012dan progress implementasinya Website : www.dephut.go.id; www.forda-mof.org Kontak Informasi: 1. Puslit Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan retnomaryani@hotmail.com; tigtars@yahoo.co.id; 2. Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA) ifca2010@yahoo.co.id

×