• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Buku Saku PHBM
 

Buku Saku PHBM

on

  • 1,840 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,840
Views on SlideShare
1,840
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
87
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Buku Saku PHBM Buku Saku PHBM Document Transcript

    • Climate ChangeTATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan HutanBerbasis Masyarakatdalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
    • TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakatdalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999Penulis:Rahmina H.Yanti SofiaEdy MarbyantoAli MustofaDesember 2011
    • iiiTATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatBuku saku ini merupakan rangkuman dari berbagai peraturan MenteriKehutanan terkait pelaksanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat(PHBM). Penyusunan buku saku ini dilaksanankan dengan tujuan untukmemberi pedoman, khususnya kepada para pelaksana dalam prosespemberdayaan masyarakat seperti para pendamping dan penyuluhkehutanan, serta masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasanhutan yang bermaksud mengajukan permohonan izin pengelolaan.Informasi yang disajikan dalam buku saku ini meliputi tata carapengajuan hingga penetapan izin; rencana pembangunan PHBM daripengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta peran parapendamping dan penyuluh kuhutanan pada setiap proses yang termuatdalam kerangka peraturan perundangan dan peraturan teknis.Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Rahmina,Edy Marbyanto dan Ali Mustofa dari GIZ FORCLIME, serta YantiSofia dari BDK Samarinda, yang terlibat aktif menulis dan berkontribusidalam penyusunan buku ini.Samarinda, 15 November 2011Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan SamarindaIr. H. Nata Suwarya, M.SiKata Pengantar
    • iv TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
    • vTATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatPengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuahistilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. PengembanganPHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetapmemperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itumenyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM sepertiHutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain.Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri pentingyang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal danpasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelolaoleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusanbagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBMjuga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdayayang merupakan bagian penting dalam hidup mereka.Dinamika kebijakan terkait PHBM yang cukup tinggi dan masihterbatasnya kegiatan sosialisasi, mengakibatkan masyarakat seringkalibelum memahami peluang pengelolaan hutan melalui skema-skemaPHBM. Oleh karena itu GIZ Forclime menyambut baik gagasanBalai Diklat Kehutanan Samarinda untuk mengembangkan buku sakuPHBM untuk penyuluh kehutanan atau pendamping masyarakat.Buku ini memberikan sebuah gambaran umum tentang berbagaikonsep dan prosedur teknis dalam pengembangan berbagai skemaPHBM di Indonesia. Buku ini diharapkan bisa menjadi sebuah bahanKata Pengantar
    • vi TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatTeam Leader Component 2Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)informasi yang berguna bagi para praktisi, penyuluh dan masyarakatyang ingin mendorong pengembangan PHBM di lapangan. Semogabuku saku ini bermanfaat untuk mendukung pembangunan kehutananlestari di Indonesia.Samarinda, Desember 2011
    • viiTATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatDaftar SingkatanBP DAS Badan Pengelola Daerah Aliran SungaiBUMN Badan Usaha Milik NegaraGIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/ Badan Pembangunan Internasional JermanHHBK Hasil Hutan Bukan KayuIPKH Industri Pengolahan Kayu HuluIPHHBK Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu/ Izin PemanfaatanHasil Hutan Bukan KayuHD Hutan DesaHKm Hutan KemasyarakatanHTR Hutan Tanaman RakyatIUPHKm Izin Usaha Pemanfaatan Hutan KemasyarakatanIU-HPHD Izin Usaha Hak Pengelolaan Hutan DesaKPH Kesatuan Pengelolaan Pemangku HutanPHBM Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatRLPS Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan sosialTKST Tenaga Kerja Sarjana Terdidik
    • viii TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
    • ixTATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatDaftar IsiKata Pengantar ........................................................................................... iiiKata Pengantar ........................................................................................... vDaftar Singkatan ....................................................................................... viiiDaftar Isi ........................................................................................................ ixI. LATAR BELAKANG ........................................................................... 1II. MANFAAT MELAKSANAKAN PHBM ........................................ 2III. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PHBM ................................ 3IV. SKEMA ATAU MODEL PHBM ...................................................... 5V. PERATURAN DAN PROSEDUR PERIZINAN DALAM MASING-MASING SKEMA PHBM .............................................. 8 A. Hutan Desa .................................................................................. 8 B. Hutan Kemasyarakatan (HKm) ......................................... 18 C. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ............................................ 28 D. Hutan Rakyat .............................................................................. 32VI. HASIL HUTAN BUKAN KAYU ........................................................ 39VII. PRASYARAT PENGEMBANGAN PHBM ..................................... 42VIII. PENUTUP ............................................................................................. 43
    • x TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
    • 1TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatI. LATAR BELAKANGJumlah desa yang berhubungan dengan kawasan hutan saat ini tercatatsebanyak 31.957 desa (Renstra Kemenhut 2010-1014), yang terdistribusidi dalam kawasan hutan sebanyak 1.305 desa (4,08%), tepi kawasanhutan sebanyak 7.943 (24,86%) dan di sekitar kawasan hutan sebanyak22.709 (71,06%). Provinsi terbanyak untuk desa di dalam kawasanhutan adalah Kalimantan Tengah (sebanyak 208 desa), dan Jawa Tengah(sebanyak 1.581 desa di tepi kawasan hutan dan 6.795 desa di sekitarkawasan hutan).Upaya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitarhutan yang dilakukan pemerintah antara lain melalui PembangunanMasyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh para pemegang Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH)di luar Pulau Jawa dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)di Pulau Jawa, serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya sepertimelalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat dan Hutan Desa.Dalam mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan ekonomimasyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dilakukan melaluikegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakatmelalui pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, HutanDesa, dan pengembangan Desa Konservasi. Selanjutnya peningkatanusaha perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangankomoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu(HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah-buahan, umbi-umbian,serta usaha jasa pariwisata alam.Impelentasi dari peraturan terkait pengembangan dan pembangunanPHBM belum mencapai sasaran, karena sampai saat ini baru sebagiankecil saja Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penetapan areal kerjayang berkaitan dengan PHBM.
    • 2 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatII. MANFAAT MELAKSANAKAN PENGELOLAAN HUTANBERBASIS MASYARAKATBeberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalammelaksanakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta pemanfaatanHasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sebagai berikut:1. Mempunyai akses atau hak secara sah dalam pemanfaatan danpemungutan hutan selama masa izin berlaku dan hak ini dapatdiperpanjang,2. Usaha pengelolaan hutan termasuk hasil hutan non kayu dapatbermanfaat untuk menambah sumber pendapatan desa dankeluarga,3. Bila hutan tersebut dikelola dengan pola pengelolaan yanglestari, produk hasil hutan yang diproduksi dimungkinkan untukmemperoleh sertifikasi. Harga jual produk yang sudah disertifikasiini biasanya akan lebih tinggi daripada produk yang tidak disertifikasi.4. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat baik kelompok danperseorangan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi,pelatihan, pertemuan-pertemuan kelompok dan berbagi pengalamandan pengetahuan antar sesama pelaku PHBM, Penyuluh Kehutanan,dan pendamping.5. Dalam pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat,masyarakat akan memperoleh pendampingan dan bimbinganteknis dalam pembentukan dan pengembangan organisasi ataulembaga pengelola hutan di tingkat desa, bimbingan administrasidan manajerial, ataupun bimbingan dalam aspek teknis kehutanandan pengolahan hasil hutan dari para Penyuluh Kehutanan ataupendamping lain yang relevan.
    • 3TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat6. Pendanaan yang dikelola oleh masyarakat/kelompok/ koperasi dandialokasikan untuk pelaksanaan pengembangan Hutan Desa, hutankemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat;7. Melalui peranserta dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat,masyarakat telah berkontribusi dalam program pelestarian hutan diIndonesia.III. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PHBMBerbagai regulasi atau peraturan yang menjadi dasar hukum bagipengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat antaralain:1. Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan2. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta PemanfaatanHutan.3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 03/2004 tentang PedomanHutan Rakyat4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-Ii/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Hak.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/2007 tentangHutan Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri Kehutanan No:P. 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang HutanKemasyarakatan jo Permenhut No: P. 13/Menhut-II/2010
    • 4 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakattentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Jo Peraturan MenteriKehutanan Nomor P. 52/Menhut- II/2011 tentang perubahan ketigaterkait pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/2008 tentang Hutan Desa JoPeraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2008 tentangHutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutananmengenai Hutan Desa.7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/2009 Tentang StrategiPengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2011 tentang Tata CaraPermohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kayu Pada Hutan TanamanRakyat dalam Hutan Tanaman9. Keputusan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan SosialNo. SK.50/V-UPR/2004
    • 5TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatIV. SKEMA ATAU MODEL PHBMSecara rinci karakteristik Skema-skema Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakat adalah sebagai berikut:PHBMKawasanHutan NegaraKawasanHutan HakHutan Desa(HD)HutanKemasyarakatan(HKm)Hutan TanamanRakyat (HTR)Hutan Produksi,Hutan LindungHutan Produksi,Hutan LindungHutan ProduksiHutan AdatHutan Rakyat(HR)STATUSKAWASANSKEMA/MODELPHBM KAWASANLOKASI YANGDIPERBOLEHKANGambar 1. Skema Pengelolaan HUtan Berbasis Masyarakat
    • 6 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat1 MenteriadalahMenteriKehutanan.TipePengelolaanStatusKawasanPrasyaratPemegangIzinJangkaWaktuKewenangan/PemberiIzinBentukIzinHutanDesaHutanLindungdanHutanProduksiBelumdibebanihakpengelolaanatauIzinPemanfaatanLembagaDesadibentukdariPeraturanDesa35TahundandapatdiperpanjangBupati/WalikotaMemberirekomendasiMenteri1mengeluarkanizinGubernuruntukHakPengelolaandanIUPHHKjikamendapatpelimpahandariMenteriIUPHHKIUPKIUPJLIUPHHBKIPHHKIPHHBKHKmHutanLindung,danHutanProduksiBelumdibebanihakpengelolaanatauIzinPemanfaatanKelompokmasyarakatsetempat35TahundandapatdiperpanjangIUPHHK:Menteri,GubenurjikamendapatpelimpahandariMenteriIUPemanfaatanHKM:GubenuratauBupat/walikotajika:pemanfaatanIUPHHK-HKmTabel1.Skema-skemaPengelolaanHutanBerbasisMasyarakat
    • 7TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatTipePengelolaanStatusKawasanPrasyaratPemegangIzinJangkaWaktuKewenangan/PemberiIzinBentukIzinkawasan,penanaman,hutanberkayu;jasalingkungan;hasilhutankayu-tanamanmasyarakatsetempat;pemungutankayudannonkayuHTRHutanAlamdanHutanProduksi(yangtidakproduktif)dikonversimenjadihutantanamandantidakdibebaniizinHutanalamyangdikonvesimenjadihutantanaman;HutanproduksiyangyangtidakproduktifdandikonversimenjadihutantanamandantidakdibebaniizinKoperasiatauperorangan60Tahundapatdiperpanjang1kaliselama35tahunBupatiatasnamaMenteriIUPHHK-HTRHutanRakyatHutanhakLahanmilikrakyatPeroranganataukelompok
    • 8 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatV. PENGERTIAN DAN PROSEDUR PERIZINAN DALAMMASING-MASING SKEMA PHBMA. HUTAN DESA21. PengertianHutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkanuntuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung danhutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan,izin diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melaluiPeraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebutLembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkandengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola HutanDesa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa danbertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untukmeningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempatuntuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal danadil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalamrangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalammemberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberianstatus legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha,bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar,serta pembinaan dan pengendalian.2 Peraturan Menteri terkait Hutan Desa dirubah beberapa pasal terkait lembaga yangberwenang, selanjutnya diatur dalam Permenhut No P.53/2011 Tentang Hutan Desa.
    • 9TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari wargaNegara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitarhutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutanyang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharianyang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruhterhadap ekosistem hutan. Areal kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasanhutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) adalah hak yang diberikankepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu danluasan tertentu. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalamHutan Desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkanhasil hutan berupa kayu dalam Hutan Desa pada hutan produksimelalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, danpemasaran. Izin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa (IU-HPHD) bukanmerupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, serta dilarangmemindah-tangankan atau mengagunkan. Hak PengelolaanHutan Desa terdiri dari Hak Pengelolaan, IUPHHK, IUPK,IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK. Hak pengelolaan initidak berjangka waktu karena ditentukan oleh Desa sendiri melaluilembaga pengelola Hutan Desa yang dibentuk dan ditetapkanmelalui Peraturan Desa, kecuali IUPHHK yang mengikuti ketentuanpasal 49 sampai dengan 59 PP No.6/2007 Jo PP. 3/2008.
    • 10 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat2. Hak dan Kewajiban Pemegang Haka. Hak Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa:1. pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasalingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;2. pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan,jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.b. Kewajiban Pemegang :1. Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan HutanDesa memiliki kewajiban: melaksanakan penataan batas HakPengelolaan Hutan Desa; menyusun rencana kerja pengelolaanHutan Desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaanHutan Desa; melakukan pelindungan hutan; melaksanakanrehabilitasi areal kerja Hutan Desa; dan melaksanakanpengayaan tanaman areal kerja Hutan Desa.2. Lembaga desa sebagai pemegang hak IUPHHK dalam HutanDesa memiliki kewajiban :• Untuk IUPHHK hutan tanaman dalam Hutan Desa,lembaga desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimanapemegang izin IUPHHK hutan tanaman sesuai denganperaturan perundang-undangan;• Untuk IUPHHK hutan alam dalam Hutan Desa, lembagadesa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegangizin IUPHHK hutan alam sesuai peraturan perundang-undangan.
    • 11TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat3. Prosedur Teknis dalam pengajuan perizinan:a. Penetapan Areal1. Usulan areal pengelolaan diajukan oleh Desa kepada Bupati/Walikota setempat yang suratnya ditembuskan kepadaGubernur, usulan dilanjutkan oleh Bupati/Walikota kepadaMenteri Kehutanan.UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS danPerhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon IKementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah untukmenentukan calon areal kerja Hutan Desa dan memfasilitasipembentukan lembaga desa, untuk membuat permohonan HakPengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur dengantembusan kepada Bupati/Walikota.Permohonan diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dengan dilengkapi:a. Sketsa lokasi yang dimohonkan;b. Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah;c. Nama-nama calon pengurus lembaga desa atau strukturlembaga desa jika sudah terbentuk yang diketahui olehCamat dan Kepala Desa/Lurah;2. Berdasarkan permohonan tersebut maka Bupati/walikotamelengkapinya dengan :a. Peta digital calon areal kerja hutan skala paling kecil1:50.00:,b. Deskripsi wilayah (fisik, sosial, ekonomi dan potensikawasan);
    • 12 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatc. Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah;d. Nama-nama calon pengelola atau struktur lembaga desajika sudah ada.3. Selama proses pengusulan, Gubernur atau Bupati/Walikotamemfasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga desa.4. Semua dokumen tersebut menjadi dokumen pengajuan usulanpenetapan areal kerja hutan kepada Menteri Kehutanan.5. Sebelum mendapatkan izin dari pemanfaatan dari Menteri,Pemohon lebih dahulu mendapatkan mendapatkan IU-HPHDdari Gubernur selama minimal 5 tahun.6. Selanjutnya, untuk pemanfaatan kayu dan non kayu dapatdilakukan pada Hutan Desa yang berfungsi sebagai HutanProduksi melalui IUPHHK dan IUPHHNK dan jasa lingkunganyang diberikan oleh Menteri Kehutanan, dapat dilimpahkankepada Gubernur untuk Hutan Alam, dan Bupati untuk HutanTanaman.7. Untuk mendapatkan izin pemanfaatan tersebut, dilakukanmelalui verifikasi dan evaluasi monitoring dari KementerianKehutanan serta Pemerintah Daerah setempat.a. Tata Cara Penetapan Areal Kerja HD1. Berdasarkan Usulan Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi olehtim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.2. Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkaitlingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan olehDirektur Jenderal BPDAS-PS, dan bertanggung jawab kepadaMenteri.
    • 13TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat3. Direktur Jenderal BPDAS-PS sebagai koordinator TimVerifikasi menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkaituntuk melakukan verifikasi ke lapangan.4. UPT Departemen Kehutanan terkait berkoordinasi denganPemerintah Daerah setempat.5. Hasil verifikasi UPT Departemen Kehutanan terkait dilaporkankepada Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan. Verifikasimeliputi : kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaiandengan fungsi kawasan.6. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Verifikasi dapat menolak ataumenerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerjaHutan Desa.7. Terhadap usulan penetapan areal kerja Hutan Desa yangditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikanpemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusankepada Gubernur setempat.8. Terhadap usulan penetapan areal kerja Hutan Desa yangditerima, Menteri menetapkan areal kerja Hutan Desa dandisampaikan kepada Gubernur serta Bupati/Walikota setempat.b. Tata Cara pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa1. Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan olehLembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikotadengan melampirkan persyaratan:a. peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;b. surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayahadministrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;c. luas areal kerja yang dimohon;dand. rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
    • 14 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat2. Bupati / Walikota meneruskan permohonan Hak PengelolaanHutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan suratrekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:a. mendapatkan fasilitasi;b. siap mengelola Hutan Desa; danc. ditetapkan areal kerja oleh Menteri.3. Terhadap permohonan tersebut Gubernur melakukanverifikasi.4. Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap: keabsahan lembagadesa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaianrencana kerja.5. Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernurmenyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untukmelengkapi persyaratan.6. Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernurmemberikan hak pengelolaan Hutan Desa, dalam bentuk SuratKeputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.7. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desamemuat:a. Luas Hutan Desa;b. Wilayah administrasi Hutan Desa;c. Fungsi hutan;d. Lembaga pengelola Hutan Desa;e. Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;f. Hak dan kewajiban; dang. Jangka waktu hak pengelolaan.
    • 15TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat8. Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberianhak pengelolaan Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desadisampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengantembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.9. Hak pengelolaan Hutan Desa dapat diberikan untuk jangkawaktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapatdiperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lamasetiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.Berikut skema realisasi prosedur pengajuan Hutan Desa 33 Langkah-langkah fasilitasi Inisiatif Hutan Desa, November 2009, KKI-Warsi
    • Level DesaKeputusan StrategiFasilitasiKeputusan desayang di obsevasidilapanganPenjajakanWilayahPenerapan StrategiFasilitasiPenganalisaan WilayahPengumpulan danpengkajian datasekunderDilanjutkanDihentikanRe-StrategiFasilitasiSurat usulan Kepala desa ke Bupati (ditembuskankepada: Camat dan Kepala Dinas KehutananKabupaten) untuk rencana kerja Hutan DesaDiskusiTeamPenyiapan presyarat-prasyarat pengajuan usulan areal kerja dan hakpengelolaan Hutan Desa ( ) yaitu:(1) Pembentukan KPHD (Perdes),(2) Pemetaan usulan areal kerja HD (Peta),(3) Penyusunan dokumen Profil desa dan dokumen rencana areal kerja(4) Surat Pernyataan kepala Desa yang di ketahui Camat tentang WilayahAdministrasi DesaKoordinasi dan lobby pada para pihakterutama Bupati dan Gubernur serta DinasKehutanan Kabupaten_Propinsi dan BiroHukum KabupatenSurat Menteri Kehutanantentang Penetapan ArealHutan DesaPengumpulan data primer denganberbagai metode seperti: RRA_PRA_FGD_Survey Biodiversity_dllKonsultasi &MusyawarahKampungKoordinasi dan lobby padapara pihak terutama MenteriKehutanan dan jajaran seperti:Ditjen RLPS, ditjen Planologi,BPKH, BPDAS, BPHUT, dll“Hutan Desa”BerkelanjutanLevelKabupaten_ProvinsiLevelNasionalPemenhut no. 49/Menhut-II/2009Fasilitasi Pertemuan,pemetaan danpenyusunan dokumenVerifikasi TeamdephutSurat Permohonan ttgHak Pengelolaan HDoleh KPHD melaluiSurat Bupati ke GubernurVerifikasi DishutProvinsiTidakSepakatSepakatGambar 2. Skema Realisasi Prosedur Pengajuan Hutan Desa
    • 16 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatb. IUPHHK dalam Hutan Desaa. Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapatmengajukan IUPHHK dalam Hutan Desa yang terdiri dariIUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.b. IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanamandalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja HakPengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi.c. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutanalam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desadapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalamHutan Desa.d. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapatdikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapatmengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalamHutan Desa.e. Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan olehLembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:i. Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembagadesa;ii. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal KerjaHutan Desa yang terkait;iii. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak PengelolaanHutan Desa;iv. Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; danv. Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan UsahaMilik Desa (BUMDes).
    • 17TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatf. Terhadap persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Menteri membentuk Tim untuk melakukanpenilaian.g. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Menteridapat menerima atau menolak.h. Terhadap hasil penilaian yang ditolak, Menteri menyampaikansurat pemberitahuan.i. Terhadap hasil penilaian yang diterima, Menteri menetapkanIUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHKHutan Tanaman Dalam Hutan Desa.j. Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHKHutan Alam Dalam Hutan Desa kepada Gubernur.k. Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHKHutan Tanaman Dalam Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.l. Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkansampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa, kecualidicabut oleh Pemberi Izin.m. IUPHHK Hutan Desa dilakukan evaluasi paling sedikit satukali setiap satu tahun.Berikut langkah-langkah Penguatan Kelompok Pengelolan Hutan Desa44 Langkah-langkah Penguatan Kelompok Pengelola Hutan Desa, Pengalaman KKI-Warsi,Jambi 2009
    • Penguatan Aturan InternalPenguatan Aturan InternalFasilitas PertemuanKPHD tentang AturanPengelolaan Hutan DesaRencana Kerja Hutan Desa(RKHD) untuk 35 tahunFasilitasi Pertemuan KPHDtentang RKHD & RTHDKPHD mengajukan RKHDpada Gubernur/ KepalaDishut PropinsiKPHD mengajukan RKHDpada Bupati/ Kepala DishutKabupatenCatatan:Izin areal kerja hutan desa (oleh Menteri Kehutanan)dan hak pengelolaan Hutan Desa (oleh Gubernur) sudahdidapatkan oleh KPHDFasilitasi Pertemuan desayang membahas Draf RKHD& RTHDRencana Tahunan HutanDesa (RKHD)Fasilitas Pertemuan Desayang membahas Draf AturanPengelolaan Hutan DesaPenguatan Rencana KerjaPengelolaan Hutan DesaKPHD menyampaikankepada Mentri Kehutanan(ditembuskan ke Bupati)KPHD menyampaikan kepadaGubernur (ditembuskan keMentri Kehutanan)Fasilitas Pertemuan KPHD tentangStandard Operasional Pelaksanaan (SOP)Pengelolaan Hutan DesaSOP KPHD seperti: SOPFungsi dan Peran, SOPPenyelesaian Konflik, SOPMekanisme PenyelesaianKeluhan Masyarakat, SOPKontrak Sosial, dllKesepakatanPengesahan olehKadesKesepakatanTidak DisahkanDisahkanDisahkan“Hutan Desa”terkelolaberdasarkanRKHD &RTHD yangDisahkanPengesahan olehKades ttg RKHD &RTHDGambar 3. Langkah-langkah Penguatan Kelompok Pengelolaan Hutan Desa
    • 18 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatB. HUTAN KEMASYARAKATAN1. Pengertian• Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatanutamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakatsetempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung danhutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izinpemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakatsetempat; izin diberikan kepada “Kelompok MasyarakatSetempat”.• Areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuanhamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompokatau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.• Penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalahpencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk arealkerja hutan kemasyarakatan• Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untukpengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadapmasyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestariguna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakatsetempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosialyang terjadi di masyarakat.• Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasanhutan produksi.• Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutankemasyarakatan (IUPHHK HKm) adalah izin usaha yangdiberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalamareal kerja IUPHKm pada hutan produksi.
    • 19TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat2. Hak dan Kewajiban Pemegang HKm:a. Hak Pemegang1. Pemegang IUPHKm berhak mendapat fasilitasi; memanfaatkanhasil hutan bukan kayu; memanfaatkan jasa lingkungan;memanfaatkan kawasan; memungut hasil hutan kayu;2. Pemegang IUPHHK HKm berhak:i. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasilpenanamannya untuk jangka waktu 1 tahun sesuai denganrencana kerja tahunan IUPHHK HKm;ii. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasilpenanamannya sesuai dengan rencana operasional;iii. Mendapatk pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuaiketentuan.3. Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dandalam areal IUPHHK HKm masih terdapat tanaman yangakan ditebang, maka pemegang IUPHKm dapat mengajukanpermohonan IUPHHK HKm baru.a. Kewajiban Pemegang Hak1. Pemegang IUPHKm wajib melakukan penataan batas arealkerja; menyusun rencana kerja; melakukan pemeliharaan,penanaman dan pengamanan; membayar provisi sumberdayahutan sesuai ketentuan; menyampaikan laporan kegiatanpemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada pemberi izin;2. Pemegang IUPHHK HKm wajib membayar Provisi SumberDaya Hutan (PSDH); menyusun rencana kerja pemanfaatanhasil hutan kayu selama berlakunya izin; melaksanakanpenataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu.
    • 20 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat3. Melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahankebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secaraalami (tidak menebang pohon yang bukan hasil tanaman).4. Melaksanakan Penatausahaan hasil hutan sesuai tata usahakayu hutan tanaman.5. Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayukepada pemberi izin.3. Prosedur Teknis Pengajuan Izin HKm:a. Pengajuan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan HutanKemasyarakatan (IUPHKm) oleh Kelompok Masyarakat Setempatkepada Bupati/Walikota atau kepada Gubernur, apabila areal yangdimohon lintas kabupaten/kota.b. Kelompok masyarakat setempat mengajukan surat permohonanyang dilampiri dengan dokumen Surat Keterangan kelompok dariKepala Desa yang memuat: Nama kelompok; Daftar nama anggotakelompok beserta keterangan domisili; mata pencarian; strukturorganisasi dan sketsa areal kerja yang dimohon dengan memuatinformasi :• Letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan desa;• Mencantumkan titik koordinat yang bisa dijadikan indikasi letakareal;• Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon;• Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisihutan.
    • 21TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatc. Bupati/Walikota melalui tim teknisnya akan melakukan verifikasiterhadap:1. Kesesuaian areal yang diusulkan dan validitas kelompokpengusul;2. Bupati / Walikota akan melanjutkan usulan kelompokmasyarakat tersebut kepada Menteri Kehutanan untukmendapatkan penetapan areal kerja HKm; Usulan Gubernuratau Bupati/Walikota dilengkapi dengan :• peta digital lokasi calon areal kerja hutan kemasyarakatandengan skala paling kecil 1 : 50.000;• deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosialekonomi, dan potensi kawasan.3. Setelah itu Kelompok Pengelola bisa mengajukan IUPHHK-HKm, pemberian izin ini di usulkan kembali kepada MenteriKehutanan.4. Penetapan Areal Kerja HKm1. Terhadap usulan Gubernur atau Bupati / Walikota dilakukanverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.2. Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkaitlingkup Kementerian Kehutanan dengan penanggung jawabDirektur Jenderal Bina Pengelolaan DAS PS.3. Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Gubernuratau Bupati/ Walikota terhadap hal-hal antara lain :• Keabsahan surat kepala desa tentang keberadaankelompok masyarakat yang menyampaikan permohonanizin;
    • 22 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat• Tingkat ketergantungan mata pencaharian masyarakatterhadap sumberdaya hutan dan kesesuaian areal yangdimohon berada di dalam kawasan hutan produksi, hutanlindung;• Kesesuaian luas areal yang diusulkan serta tidak dibebanihak.• Penentuan luas areal hutan kemasyarakatan denganmempertimbangkan tujuan kelompok masyarakatmengajukan permohonan IUPHKm untuk tujuanekonomi atau konservasi/ perlindungan, kemampuan/daya/kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatanpengelolaan hutan.4. Berdasarkan hasil verifikasi, tim verifikasi dapat menolak,menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan arealkerja hutan kemasyarakatan.5. Terhadap usulan yang ditolak, tim verifikasi menyampaikanpemberitahuan penolakan tersebut kepada Gubernur dan/atauBupati/Walikota.6. Terhadap usulan yang diterima Menteri menetapkan areal kerjahutan kemasyarakatan.5. Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan HKMPerizinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapanFasilitasi dan pemberian izin.1. FasilitasiFasilitasi bertujuan untuk :a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelolaorganisasi kelompok;
    • 23TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatb. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuaiketentuan yang berlaku.c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusunrencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan;d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalammelaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologiyang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempatmelalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan dayasaing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalammengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.Jenis fasilitasi meliputi :a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.b. pengajuan permohonan izinc. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.e. pendidikan dan latihanf. akses terhadap pasar dan modalg. pengembangan usaha.Fasilitasi wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapatdibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan fasilitasidapat dibantu oleh pihak lain (sepanjang memiliki kesepakatan denganmasyarakat setempat dan melakukan koordinasi dengan pemerintahkabupaten / kota setempat) antara lain oleh:
    • 24 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakata. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;b. lembaga swadaya masyarakat;c. lembaga keuangan;d. Koperasi; dane. BUMN/BUMD/BUMS.2. Perizinan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)• IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasanhutan.• IUPHKm dilarang dipindah tangankan, diagunkan, ataudigunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencanapengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah statusdan fungsi kawasan hutan.• Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan danfasilitasi, maka dapat diberikan izin oleh : a) Gubernur, padaareal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten / kota yangada dalam wilayah kewenangan nya memberikan IUPHKmdengan tembusan Menteri Cq. Dirjen BPDAS-PS, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH ; b) Bupati/Walikota, pada arealkerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepada Mentericq. Dirjen BPDAS-PS, Gubernur, dan Kepala KPH;• IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima)tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap5 (lima) tahun
    • 25TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat• IUPHKm yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan : 1. Pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat; budidayatanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; budidayapohon serbaguna; budidaya burung walet; penangkaran satwaliar; rehabilitasi hijauan makanan ternak. 2. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliranair; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati;penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapandan/ atau penyimpanan karbon. 3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk rotan; bambu;madu; getah; buah; atau jamur.• IUPHKm yang berada pada hutan produksi, meliputi kegiatan : 1. Pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat; budidayatanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; penangkaransatwa; dan budidaya sarang burung walet. 2. Penanaman tanaman hutan berkayu untuk tanaman sejenis;dan tanaman berbagai jenis 3. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliran air;pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragamanhayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; danpenyerapan dan / atau penyimpanan karbon. 4. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan alam danhutan tanaman)- rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatanpenanaman, pemanenan, pengayaan (HA), pemeliharaan,pengamanan, dan pemasaran hasil;- getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputikegiatan pemanenan, pengayaan (HA), pemeliharaan,pengamanan, dan pemasaran hasil.
    • 26 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 5. Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutanproduksi diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhanpembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempatdengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubikdan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selamajangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 6. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan produksi,paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin.3. IUPHHK-Hkm• Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akanmelanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKmwajib membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsetelah diberikannya izin.• IUPHHK HKm hanya dapat dilakukan pada hutan produksi.• IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatanpemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasilpenanamannya• Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegangIUPHKm yang telah berbentuk koperasi kepada Menteri.• Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas,Menteri dapat menerima atau menolak.• Terhadap permohonan yang ditolak Menteri menyampai kansurat pemberitahuan.• Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksudpada ayat Menteri mengeluarkan IUPHHK HKm / dapatmenugaskan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.• Dalam hal kewenangan telah didelegasikan kepada Gubernur,prosedur pemberian IUPHHK - HKm sbb :
    • 27TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat1) Pemohon IUPHKm mengajukan IUPHHK-HKm kepadaMenteri melalui Gubernur cq Kepala Dinas KehutananPropinsi dengan tembusano Bupati/Walikotao Dirjen BUK cq BP2HPo Dirjen BPDAS-PS cq BPDAS2) Permohonan dilampiri :o Akta Notaris Koperasi atas nama pemegango IUPHKm;o Rencana Pemanfaa - tan IUPHHK-HKm;o Rencana Umum HKm.3) Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pemeriksaanlapangan dan memberi pertimbangan teknis kepadaGubernur.4) Pemeriksaan lapangan meliputi aspek teknis danadministrasi.5) Berdasarkan pertim -bangan teknis, Gubernur dapatmenerima atau menolak permohonan IUPHHK-HKm.
    • 28 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatC. HUTAN TANAMAN RAKYAT1. Pengertian• Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanRakyat (IUPHHK-HTR), merupakan izin usaha untukmemanfaatkan hasil hutan berupa kayu hasil hutan ikutannyapada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan ataukoperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutanproduksi dengan menerapkan silvikulutur yang sesuai untukmenjamin kelestarian sumberdaya hutan.• Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan hutan alam dan produksiyang dikonversi menjadi hutan tanaman, yakni kawasanproduksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak atauperizinan lainnya.• Jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 (enam puluh)tahun, dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35 (tigapuluh lima) tahun. Dalam hal pengembangan HTR terdiridari Pola Mandiri, yakni HTR dibangun oleh pemegangIUPHHK-HTR dengan biaya sendiri (modal sendiri ataupinjaman); Pola Kemitraan, yakni HTR dibangun bersamamitra (BUMN/S/D) dengan biaya dari mitra berdasarkanperjanjian kerjasama kemitraan dan Pola Developer, HTRdibangun oleh developer (BUMN/S/D) pada rotasi I denganbiaya dari Pinjaman Dana Bergulir, selanjutnya ada pengalihanakad kredit dari developer kepada pemegang IUPHHK-HTR55 Peraturan Dirjen BPK No. P.06/VI-BPHT/2008 tanggal 17 September 2008 tentangPerubahan Peraturan Dirjen BPK Nomor P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk TeknisPembangunan HTR dan Peraturan Dirjen BPK No. P.02/VI-BPHT/2009 tanggal 30 Januari2009 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan dan PolaDeveloper
    • 29TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat• Pengelolaan ini dilaksanakan melalui tahapan di manamasyarakat di dalam dan di sekitar hutan membentuk koperasiyang dapat mengelola paling luas 700 hektaer dan peroranganpaling luas 15 hektar, dengan dukungan pendanaan dari pusatmelalui pembiayaan pembangunan hutan untuk kredit denganbunga ringan.2. Tahapan Pengajuan Izin :a. Perseorangan atau Kelompok/ koperasi membuat suratpermohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota atauKepala KPHP melalui Kepala Desa dengan tembusan kepadaKepala UPT. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan:Perseorangan KoperasiMembentuk Kelompok Tani Hutan- Fotokopi KTP- Daftar anggota Kelompok TaniHutanMelampirkan:Fotokopi akte pendirianDaftar Anggota KoperasiSurat keterangan domisili dariKepala Desa dimana Pemohontinggal (Surat keterangandikeluarkan setelah Kepada Desamelakukan verifikasi fotokopiKTP).Surat keterangan dari KepalaDesa bahwa koperasi tersebutdibentuk oleh masyarakat Desasetempat bukan dari luar desatersebut. (beberapa desa sekitarhutan dapat membentuk satukoperasi HTR)- Surat keterangan dikeluarkansetelah Kepala Desamelakukan verifikasi fotokopiakte pendirian)
    • 30 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatb. Kepala UPT berdasarkan tembusan melakukan verifikasiatas persyaratan administarasi dan peta sketsa/peta areal yangdimohonkan dan berkoordinasi dengan BPKH. Kemudianhasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dan atau KepalaKPHP sebagai pertimbangan teknisc. Penetapan IUPHHK6dilakukan sebagai berikut:6 Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Kehutanan No. P 55 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengajuan IUPHHK-HTRPerseorangan KoperasiSketsa areal yang dimohonkan(pembuatan sketsa difasilitasioleh pendamping HTR)Peta areal yang dimohon untukluasan diatas 15 hektar denganpaling kecil skala 1:10.000(pembuatan peta difasilitasioleh pendamping HTR)Sketsa atau peta yang diusulkan dilengkapi dengan informasi:1. Wilayah administrasi pemerintahan,2. Koordinat ;3. Batas-batas yang jelas, dengan melakukan pengukuran danperpetaan partisipatif bersama pemohon dan pendamping HTR;biayanya dibebankan kepada Anggaran Kementrian Kehutanan4. Berada dalam areal pencadangan oleh Menteri Kehutanan
    • 31TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatJika diajukan kepada Bupati/WalikotaJika diajukan kepada KepalaKPHPBerdasarkan pertimbangan dariKepala UPT, maka Bupati/Walikotaatas nama Menteri Kehutananmenerbitkan IUPHHK-HTR dengantembusan:- Menteri Kehutanan;- Gubernur;- Dirjen Bina Usaha Kehutanan;- Kepala Dinas KehutananPropinsi dan Kabupaten;- Kepala UPTDalam KPHP dan personilnyasudah ditetapkan, maka KepalaKPHP atas nama MenteriKehutanan menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan:- Menteri Kehutanan;- Gubernur;- Bupati/Walikota;- Dirjen Bina Usahak Kehutanan;- Kepala Dinas KehutananPropinsi dan Kabupaten;- Kepala UPTCatatan:1. Jika areal yang diusulkan oleh Pemohon berada di luar cadangan yangditetapkan Menteri Kehutanan maka Bupati/Walikota atau KepalaKPHP mengusulkan areal tersebut kepada Menteri untuk ditetapkansebagai areal pencadangan HTR.2. Setiap 2 tahun dilakukan evaluasi perizinan oleh Balai , dan jikaditemukan bahwa perizinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan,Bupati/Walikota dapat membatalkan izin yang telah terbit.3. IUPHHK-HTR tidak dapat diperjual-belikan, dipindahtangankantanpa izin, dan diwariskan:4. Dalam hal pemegang IUPHHK-HTR perseorangan meninggaldunia, maka diutamakan salah ahli waris untuk memohon IUPHHK-HTR pada areal yang sama untuk melanjutkan pembangunan HTR
    • 32 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatD. HUTAN RAKYAT1. Pengertian• Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yangdibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luasminimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dantanaman lainnnya lebih dari 50%. Dikembangkan sesuai kondisidan situasi sosial budaya setempat.• Usaha Hutan Rakyat adalah usaha pengelolaan hutan rakyat dalamsatuan unit manajemen yang didasarkan pada azas ekonomi dankelestarian lingkungan.• Kelompok tani adalah perkumpulan petani dalam suatu wadahorganisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian,kesamaan profesi, dan kepentingan dalam memanfaatkansumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untukbekerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tanidan kesejahteraan anggotanya.• Pemberdayaan kelompok tani adalah upaya meningkatkankemampuan kelompok tani dan kelembagaannya supaya mampumandiri melalui peningkatan akses terhadap sumberdaya,permodalan teknologi dan pasar.• Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telahdibebani hak atas tanah, berada di luar kawasan hutan dandibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah. Hutan hakdibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa:a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau suratketerangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasionalsebagai dasar kepemilikan lahan; ataub. Sertifikat Hak Pakai; atauc. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai buktipenguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
    • 33TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat• Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap.• Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakatberupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.• Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahanmasyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayubulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh darihasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hakdan atau lahan masyarakat.• Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yangberasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahanmasyarakat.• Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yangberasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahanmasyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, danarang.• Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keteranganyang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan ataukepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak ataulahan masyarakat, yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah ataupejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutankayu tersebut akan diangkut• Lokasi pembuatan tanaman hutan rakyat adalah lahan milikrakyat, tanah adat, lahan diluar kawasan hutan yang memilikipotensi untuk pengembangan hutan rakyat, dapat berupa lahantegalan dan lahan pekarangan yang luasnya memenuhi syaratsebagai hutan rakyat dalam wilayah DAS prioritas.
    • 34 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat2. Tahapan Persiapan dan Perencanaana. Perencanaan : menyusun rencana yang pemilihan lokasi,pemilihan jenis tanaman,disusun berdasarkan orientasi lapangan,pengukuran dan pemetaan calon lokasi serta wawancara denganmasyarakat setempat.b. Pemilihan lokasi meliputi aspek :ASPEKTEKNISKondisi Lahan lahan yang dipilih sedapatnya dalam DAS prioritasdan terintegrasi dengan rencana pengembanganDAS prioritas, dengan memperhatikan:- Tanah yang kemampuannya tidak cocok untukpertanian tanaman pangan;- Tanah yang menurut pertimbangan ekonomislebih menguntungkan dibangun usaha hutanrakyat daripada usaha lain;- Tanah terlantar tetapi secara teknis cocokdikembangkan usaha hutan rakyat.Topografi Topografi mulai datar, landai sampai gelombangringanSOSIALa. Merupakan daerah yang tingkat pendapatanmasyarakatnya masih relatif rendah;b. Merupakan daerah yang masyarakatnyamempunyai keinginan untuk mengembangkanusaha tani hutan rakyatTata Guna Lahan Lahan yang cocok untuk pengembangan modelusaha hutan rakyat, menurut rencana tata gunalahan adalah lahan untuk budidaya (pertanian,perkebunan, kehutanan)
    • 35TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatASPEKSOSIALMata Pencaharian Jenis mata pencaharian yang cocok untukpengembangan model usaha hutan rakyat adalahpetani dengan pencaharian pokok pertanian lahankeringJumlah danPenyebaran PendudukModel usaha hutan rakyat diutamakandikembangkan pada wilayah yang jumlahpenduduknya relatif padat dan cukup merataTenaga Teknis danPenyuluhKetersediaan tenaga teknis dan tenaga penyuluhlapangan usaha hutan rakyat pada BP DAS/DinasKabupaten agar masyarakat yang berusaha dalambidang usaha rakyat mendapat bimbingan danpenyuluhan yang memadai.Kelayakan Finansial Harus menguntungkan secara financial, denganindikator B/C rasio > 1, IRR >tingkat suku bungapinjaman pada bank pemerintah dan NPV > 0SARANA PRASARANAKomunikasi danTransportasiSarana dan prasarana komunikasi dan transportasiyang cukupIndustri Dekat dengan industri yang mengolah kayu.Keberadaan industri tersebut akan memperlancarpemasaran hasil yang diproduksi dari hutan rakyatdimaksudPasar Ada kepastian pasar bagi produk hutan rakyatuntuk menjamin kelancaran usaha jangka panjangJenis Tanaman Jenis tanaman/komoditasnya berasal dari jenisunggul, produktif, cepat tumbuh sesuai kebutuhan/permintaan pasar, kesesuaian lahan danagroklimat, dan dapat dikembangkan dalam luasanyang menguntungkan yang diwujudkan melaluikesepakatan kelompok.
    • 36 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatc. Identifikasi dan Inventarisasi Merupakan kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari dataprimer (wawancara) dan data sekunder (data-data resmi) yangmeliputi data biofisik (data tanah, iklim, vegetasi, topografilapangan, penggunaan lahan, aksesibilitas dan sarana prasaranayang berkaiatan dengan kegiatan usaha); dan data sosial ekonomi(Kependudukan, mata pencaharian, tingkat pendidikan dankelembagaan masyarakat).d. Pengolahan Data dan Pembuatan PetaData yang telah diperoleh diolah untuk menentukan jenistanaman yang akan dikembangkan, teknis penanaman, luas arealmodel, petani peserta, kebutuhan bahan, kebutuhan biaya, dankebutuhan tenaga kerja yang dihitung berdasarkan standar biaya/standar kerja daerahnya.Hasil akhir pengolahan data tersebut berupa Rancangan ModelUsaha Rakyat, Calon model lokasi dengan skala 1: 25.000 untukpeta lokasi kecamatan, skala 1: 10.000 untuk peta lokasi desa danskala 1: 1000 untuk peta tanaman yang dilengkapi dengan namapeserta, dan batas kepemilikan lahan masing-masing peserta.3. Pelaksanaan• Penyiapan kelembagaan dengan membentuk kelompok tani jikabelum ada, pendampingan dalam rangka penguatan dilakukanoleh LSM, tenaga kerja sarjana terdidik (TKST), tenaga kerjasosial, tenaga kerja sarjana kehutanan dan pertanian yang telahmendapatkan pendidikan pemberdayaan masyarakat. Kelompoktani mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan; menyusunrencana kerja bersama-sama dengan penyuluh kehutanan dan
    • 37TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakatpendamping; menyiapkan lahan milik; menyelenggarakanpertemuan kelompok tani; dan menyusun perangkat aturaninternal kelompok tani.• Pembuatan sarana dan prasarana- Pembuatan gubuk kerja dan papan pengenal di lapangan yangmemuat informasi terkait: lokasi; luas; jenis tanaman; namakelompok tani; dan jumlah peserta serta tahun pembuatanhutan rakyat.- Pembuatan jalan atau jembatan ke lokasi tanaman hutanrakyat.• Penanaman• Penataan Areal Tanaman, dimaksudkan untuk pengaturan tempatdan waktu.- Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan, untukmenentukan luas, serta letak yang pasti sehingga memudahkanperhitungan kebutuhan bibit;- Pembersihan lapangan dan pengolahan tanah;- Penentuan arah larikan serta pemancangan ajir tanamansejajar dengan garis tinggi (kontur);- Pembuatan piringan tanaman disekeliling ajir;- Pembuatan lubang tanaman yang ukurannya sesuai dengankeperluan untuk masing-masing jenis tanaman.• Pembuatan tanaman- Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kebutuhanmasyarakat, kesesuaian agroklimat, permintaan pasar, yangdisepakati oleh kelompok
    • 38 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat- Penanaman: Sistem tumpang sari dengan menanam tanamanmusiman dan tanaman sela disekitar tanaman pokok; dansistem cemplongan dilakukan pada lahan yang tidak cocokuntuk tumpang sari.• Pola Penanaman;- Di lahan terbuka: baris dan larikan tanaman lurus; tanamanjalur dengan sistem tumpang sari; penanaman searah gariskontur.- Lahan tegalan dan pekarangan: Penanaman pengayaan padabatas pemilikan; pengayaan penanaman sisipan.• Pemeliharaan tanaman- Tahun berjalan: Penyulaman; Penyiangan dan pemupukan- Tahun pertama dan tahun kedua: Penyulaman; Penyiangan;Pendangiran; Pemupukan dan pengendalian hama.• PemanenanPemanenan dalam rangka penjarangan dilaksanakan sesuaidengan kebutuhan teknis tanaman, yang ditebang adalah pohon-pohon yang pertumbuhannya kurang baik guna memberikanruang bagi pertumbuhan yang maksimal sehingga menghasilkanvolume kayu yang maksimal pada panen akhir daur.Pemanenan akhir daur dilakukan pada saat memberikan nilaiekonomis kayu yang maksimal (daur ekonomis) dan sudah adakepastian pasarnya baik dijual pada pasar bebas maupun dijuallangsung ke industri pengolahan kayu hulu (IPKH).
    • 39TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat• Pembinaan dan Pengendalian- Pembinaan meliputi pemberian pedoman, juklak/juknis,bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi untuk pembinaanteknis dan administrasi.- Pembinaan dilakukan oleh Dirjen RLPS, BP DAS, DinasKehutanan, Bupati/Walikota dan Dinas Kehutanan diKabupaten/Kota.- Pengendalian meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan,yang dilaksanakan oleh Dirjen RLPS, BP DAS, DinasKehutanan, Bupati/Walikota dan Dinas Kehutanan diKabupaten / Kota.VI. HASIL HUTAN BUKAN KAYU1. Pengertian• Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati baik nabatimaupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecualikayu yang berasal dari hutan.• Urusan adalah fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajibanDepartemen Kehutanan untuk mengatur dan mengurusfungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani,memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.• Program pengembangan HHBK menurut Peraturan MenteriKehutanan nomor P.35 Tahun 2007 meliputi: Kelompok resin;kelompok Minyak Atsiri; kelompok minyak Lemak, Pati, danBuah-buahan; Kelompok Tanin, Bahan Pewarna dan Getah;Kelompok tanaman obat dan tanaman hias.
    • 40 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat• Pemungutan HHBK yang berasal dari Hutan Lindungantara lain berupa: rotan, madu, getah, buah, jamur, sarangburung walet dan penangkapan satwa liar, sedangkan HHBKyang berasal dari Hutan Produksi antara lain: Rotan, sagu,nipah, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan danpemasaran hasil; Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharuyang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,pengamanan dan pemasaran hasil.2. Langkah-langkah dalam pengelolaan dan pemanfaatanHHBK :a. Inventarisasi dan pemetaan potensi HHBK di dalam dandi luar kawasan hutan untuk melihat sebaran potensi setiapkomoditas pada setiap Propinsi dan Kabupaten;b. Penentuan/seleksi jenis komoditas HHBK prioritas yangdikembangkan pada suatu wilayah. Dengan kriteria:• Prospek pasar (lokal, regional dan Internasional);• Kesiapan struktur menuju sentra HHBK;• Dukungan Pengusaha dan Pemda setempat.c. Penyusunan dan perumusan kebijakan yang mendukungpengelolaan HHBK yang dapat dijadikan dasar bagi pelakuusaha dan masyarakat yang melaksanakan pengembangan.d. Pengembangan program bersifat lintas sektor, yakni: Alokasilahan produksi (alam dan tanaman); insentif bagi pengusahadan masyarakat yang mengembangkannya.Perizinan pemungutan dan pemanfaatan HHBK menurut PP 06 tahun2008
    • 41TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatKawasanHutanJenisKegiatanJenisIzinPemegangIzinPemberiIzinJangkaWaktuLuasanHutanLindungPemungutanHHBKIPHHBKTidakdisebutkansiapasubjekyangmemegangizinTidakdisebutkansiapayangberwenangmemberiizin1tahunkecualiuntuksarangburungwaletmaksimal5tahunTidakditentukanHutanProduksiPemanfaatanHHBKdalamhutanalamIUPHHBKPeroranganKoperasiBUMSBUMNBUMDBupati/Walikota,GubenurdanMenteriKehutanansesuaidengankewenanganmasing-masingMaksimal10tahundapatdiperpanjangTidakditentukanPemanfaatanHHBKdalamHutanTanamanIUPHHBKPeroranganKoperasiBUMSIndonesiaBUMNBUMDTidakdisebutkansiapayangberwenangmengeluarkanizinMaksimal1tahundandapatdiperpanjangTidakditentukanPemungutanHHBKdalamHutanAlamIPHHBKPeroranganKoperasiBupati/Walikota,Gubernur,sesuaidengankewenanganmasing-masingMaksimal1tahundandapatdiperpanjangTidakditentukanPemungutanHHBKdalamHutanTanamanIPHHBKPeroranganKoperasiBupati/Walikota,Gubernur,sesuaidengankewenanganmasing-masingMaksimal1tahundandapatdiperpanjangTidakditentukanTabel2.PerizinanPemungutandanPemanfaatanHasilHutanBukanKayumenurutPP06/2008
    • 42 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatVII. PRASYARAT PENGEMBANGAN PHBMPrasyarat yang wajib dipenuhi demi memperlancar pelaksanaan PHBMdan HHBK, antara lain:1. Areal pencadangan tersedia dan tidak dibebani izin sesuai hasilverifikasi2. Kemudahan proses pengajuan perizinan hingga penetapan izinsehingga masyarakat semakin banyak yang tertarik;3. Alokasi pendanaan program dari Kementerian Kehutanan,Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten);4. Penyiapan kelembagaan dan personil pendamping, penyuluhkehutanan yang handal dan memahami kondisi sosial dan budayamasyarakat setempat;5. Masyarakat baik perseorangan atau kelompok bersedia menerimadan melaksanakan pengelolaan hutan, menyiapkan dan membentuklembaga pengelola serta berperan aktif dalam proses peningkatankapasitas kelembagaan yang mereka miliki;6. HHBK yang dikembangkan baik di dalam dan diluar hutan tundukdan diatur sesuai dengan ketentuan di bidang kehutanan7. HHBK yang berupa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidakdilindungi serta termasuk dalam daftar Appendix Cites, tunduk dandiatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    • 43TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis MasyarakatVIII. PENUTUPDari sisi ekonomi, PHBM merupakan pengejawantahan ekonomikerakyatan di sektor kehutanan yang diharapkan bisa memberikankontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sisiekologis dan sosial, dari berbagai kasus di berbagai daerah, kearifan lokalmasyarakat dalam pengelolaan hutan terbukti telah mampu melestarikanhutan di lingkungannya. Oleh karenanya pengembangan ProgramPHBM perlu didorong lebih lanjut sebagai salah satu strategi utamauntuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.
    • 44 TATA CARA dan PROSEDURPengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
    • Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHForests and Climate Change Programme (FORCLIME)Manggala Wanabakti, Bl. VII, Fl. 6Jl. Jend. Gatot SubrotoJakarta 10270 IndonesiaTel: +62 (0)21 5720214www.forclime.org