• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Buku Informasi Umum MEA
 

Buku Informasi Umum MEA

on

  • 680 views

 

Statistics

Views

Total Views
680
Views on SlideShare
680
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Buku Informasi Umum MEA Buku Informasi Umum MEA Presentation Transcript

    • :
    • Diterbitkan Oleh:Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan InternasionalDitjen KPI/BK/16/III/2011
    • iSambutan Menteri Perdagangan R.I.Indonesia memegang peranan yang penting sejak berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.Peranan Indonesia menjadi semakin penting karena kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun2011. Untuk mendukung kesuksesan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, khususnya di bidang perdagangandan investasi, maka prakarsa penerbitan serangkaian booklet mengenai Masyarakat Ekonomi ASEANdilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.Harapan kami agar para pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan manfaat atas rencana-rencanaASEAN ke depan dan Indonesia sebagai Ketua. Semoga seluruh stakeholders yang ada di Indonesiamampu memaksimalkan kesempatan yang ada melalui peningkatan kerja sama perdagangan daninvestasi dalam kerangka kerja ASEAN menuju suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kuat dan mandiriserta mengacu pada semboyan ASEAN Community in a Global Community of Nations.Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada Sekretariat ASEAN yang telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan sehinggaterjemahan publikasi ini dapat diterbitkan.Mari Elka PangestuMenteri Perdagangan Republik IndonesiaDesember 2010
    • iiKata PengantarDirektur Jenderal Kerja Sama Perdagangan InternasionalSehubungan dengan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, Kementerian Perdagangan mengambilprakarsa untuk menerbitkan serangkaian publikasi terkait dengan Perdagangan dan Investasi dalamrangka turut mendukung kesuksesan serangkaian pertemuan penting ASEAN pada umumnya danpertemuan di bidang ekonomi pada khususnya yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2011.Publikasi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bertujuan untuk memberikan informasi singkat danpadat kepada masyarakat tentang perkembangan penting, karakteristik dan pola integrasi ekonomiASEAN dalam rangka mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Publikasiini merupakan terjemahan dari buku “ASEAN Economic Community” yang diterbitkan oleh SekretariatASEAN yang membahas mengenai isu-isu kerja sama ekonomi ASEAN antara lain perdagangan barang,fasilitasi perdagangan, jasa, investasi, pertanian, kebijakan persaingan usaha, pelindungan konsumen,hak kekayaan intelektual, pariwisata, usaha kecil dan menengah, perdagangan bebas ASEAN, dan isuterkait lainnya. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat ASEAN yang telahbekerja sama dengan Kementerian Perdagangan sehingga terjemahan publikasi ini dapat diterbitkan.Semoga pembaca dapat memperoleh pemahaman umum tentang isu-isu ekonomi yang dibahas dalam kerangka kerja ASEAN sehinggadapat mendukung peranan dan posisi Indonesia di ASEAN.Gusmardi BustamiDirektur Jenderal Kerja Sama Perdagangan InternasionalKementerian PerdaganganDesember 2010
    • iiiDaftar IsiHalamanSambutan Menteri Perdagangan RI ………………………………………………………………………. iKata Pengantar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional …………………… iiDaftar Isi …………………………………………………………………………………………………………. iiiSejarah ASEAN ………………………………………………………………………………………………….. 1Pengantar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) …..……………………………………………………. 5Perdagangan dan Fasilitasi …………………………………………………………………………………. 11Perdagangan Jasa ……………………………………………………………………………………………… 27Investasi …………………………………………………………………………………………………………. 33Integrasi Keuangan …………………………………………………………………………………………… 37Pangan, Pertanian, dan Kehutanan …………………………..…………………………………………… 43Kebijakan Persaingan Usaha di ASEAN …………………………………………………………………… 55Perlindungan Konsumen ……………………………………………………………………………………... 59Kerja Sama ASEAN dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ………………………………………... 63Kerja Sama ASEAN di Sektor Transportasi ………………………………………………………………. 67Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ASEAN ………………………………………………………………. 77Mengurangi Kesenjangan Pembangunan ……………………………………………………………….. 83Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ……..………………………………………………………… 87
    • 1Sejarah ASEAN
    • 2
    • 3Sejarah ASEANASEAN - Asosiasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggaradidirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand,yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (atauDeklarasi Bangkok) oleh para pendiri ASEAN, yakni Indonesia,Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian BruneiDarussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnampada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23Juli tahun 1997, dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998,dan saat ini ASEAN beranggotakan 10 (sepuluh) negara.Dua halaman deklarasi ASEAN berisikan maksud dan tujuanasosiasi, yang meliputi kerja sama di bidang ekonomi, sosial,budaya, teknis, pendidikan dan bidang lainnya, dan upayamempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan denganmenghormati rasa keadilan dan aturan hukum serta kepatuhanterhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.Dengan visi bersama ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsaAsia Tenggara yang berpandangan terbuka, hidup dalamperdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalamkemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan dalamkomunitas masyarakat yang peduli, Pada Tahun 2003, parapemimpin ASEAN memutuskan bahwa sebuah “masyarakatASEAN” harus terbentuk pada tahun 2020. Para pemimpinmenegaskan komitmen kuat mereka pada tahun 2007 untukmempercepat pembentukan komunitas ASEAN menjadi tahun2015. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu MasyarakatPolitik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN danMasyarakat Sosial Budaya ASEAN, yang diharapkan dapatbekerja secara bersamaan untuk membentuk MasyarakatASEAN.Untuk mencapai Masyarakat ASEAN, ASEAN berpedoman padaPiagam ASEAN sebagai landasan dasar yang kokoh yangmemberikan status hukum dan kerangka kelembagaanregional di kawasan ini. Piagam ASEAN mengkodifikasi norma-norma, aturan dan nilai-nilai ASEAN; menetapkan target yangjelas bagi ASEAN, dan mengatur akuntabilitas dan kepatuhan.Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.Dengan berlakunya piagam ini, ASEAN selanjutnya akanberjalan di bawah kerangka hukum yang baru danmembangun sejumlah organ/badan baru untuk mendorongproses pembentukan masyarakat ASEAN.
    • 5Pengantar MasyarakatEkonomi ASEAN (MEA)
    • 6
    • 7Pengantar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwaMasyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Padatahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat merekauntuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat targetwaktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri daritiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat PolitikKeamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan MasyarakatSosial Budaya ASEAN.Dengan demikian, para pemimpin sepakat untukmentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandaioleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerjaterampil, dan arus modal yang lebih bebas.Selanjutnya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN disusundan disahkan pada tahun 2007. Cetak Biru MEA berfungsisebagai rencana induk yang koheren yang mengarahkanpembentukan MEA. Cetak Biru tersebut mengidentifikasikankarakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktuyang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan sertafleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasikepentingan seluruh negara anggota ASEAN.Dengan mempertimbangkan pentingnya perdaganganeksternal bagi ASEAN dan kebutuhan Masyarakat ASEANsecara keseluruhan untuk tetap berpandangan terbuka, MEAmemiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggaldan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saingtinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan(d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalamperekonomian global.Pasar Tunggal dan Basis ProduksiMelalui realisasi MEA, diharapkan ASEAN akan menjadi pasartunggal dan basis produksi. Pembentukan ASEAN sebagaisuatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat ASEANlebih dinamis dan berdaya saing dengan mekanisme danlangkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan disektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelakuusaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuatmekanisme kelembagaan ASEAN.Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas limaelemen inti: (i) arus barang yang bebas; (ii) arus jasa yangbebas; (iii) arus investasi yang bebas; (iv) arus modal yang
    • 8lebih bebas; dan (v) arus tenaga kerja terampil yang bebas.Komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi adalahtermasuk 12 (dua belas) sektor-sektor prioritas integrasi, yakniproduk berbasis agro, transportasi udara, otomotif, e-ASEAN,elektronika, perikanan, pelayanan kesehatan, produk berbasiskaret, tekstil dan pakaian, pariwisata, produk berbasis kayudan logistik, ditambah makanan, pertanian dan kehutanan.Sebuah pasar tunggal untuk barang dan jasa akan memfasilitasipengembangan jaringan produksi di wilayah ASEAN danmeningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi globaldan sebagai bagian dari rantai pasokan dunia. Tarif akandihapuskan dan hambatan non-tarif secara bertahap juga akandihapus. Perdagangan dan sistem kepabeanan yangterstandardisasi, sederhana dan harmonis diharapkan dapatmengurangi biaya transaksi. Akan ada pergerakan bebas paraprofesional. Investor ASEAN akan bebas untuk berinvestasi diberbagai sektor, dan sektor jasa akan dibuka.Kawasan Ekonomi yang Berdaya SaingPerwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, danberdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomiASEAN.Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yangberdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii)perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI);(iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) e-commerce .Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untukmemperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usahasecara nasional untuk menjamin tingkat kesetaraan danmenciptakan budaya persaingan usaha yang sehat untukmeningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang.Pembangunan Ekonomi yang MerataDi bawah karakteristik ini terdapat dua elemen utama: (i)Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan (ii)Inisiatif untuk Integrasi ASEAN. Kedua inisiatif ini diarahkanuntuk menjembatani jurang pembangunan baik pada tingkatUKM maupun untuk memperkuat integrasi ekonomi Kamboja,Laos, Myanmar dan Viet Nam (CLMV) agar semua anggotadapat bergerak maju secara serempak dan meningkatkan dayasaing ASEAN sebagai kawasan yang memberikan manfaat dariproses integrasi kepada semua anggotanya.
    • 9Integrasi dengan Ekonomi GlobalASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang makin terhubungdalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yanglain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yangmendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secaraglobal, untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis sebagai”mainstream” pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwapasar domestik tetap menarik bagi investasi asing, makaASEAN harus lebih menjangkau melampaui batas-batas MEA.Dua pendekatan yang ditempuh ASEAN dalam berpartisipasidalam proses integrasi dengan perekonomian dunia adalah: (i)pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternalmelalui Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area/FTA)dan kemitraan ekonomi yang lebih erat (Closer EconomicPartnership/CEP), dan (ii) partisipasi yang lebih kuat dalamjejaring pasokan global.
    • 11Perdagangan danFasilitasi
    • 12
    • 13Fasilitasi Perdagangan di dalam ASEANSejak 1 Januari 2010, ASEAN-6 (Brunei Darussalam,Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) telahmenghapuskan bea impor dari sebanyak 99,65% pos tarifyang diperdagangkan, sementara ASEAN-4 (Kamboja, Laos,Myanmar dan Vietnam) menurunkan bea impor dari 98,86%pos tarif yang diperdagangkan menjadi 0-5%. Dengandemikian, ASEAN akan semakin memfokuskan diri padaupaya untuk lebih meningkatkan perdagangan antar negaraanggota ASEAN (ASEAN Member States/AMS). Dalamkonteks ini, dan dalam rangka memfasilitasi arus barangserta untuk mempromosikan jaringan kawasan produksi diASEAN, AMS mengadopsi Program Kerja FasilitasiPerdagangan pada tahun 2008 dan Indikator FasilitasiPerdagangan pada tahun 2009.Liberalisasi Tarif di ASEANPada tanggal 1 Januari 2010, ASEAN-6 telah menghapuskantarif dari 7.881 pos tarif tambahan sehingga terdapatsejumlah 54.467 pos tarif yang bea masuknya nol (zeroduty) atau 99,65% dari pos tarif yang diperdagangkan dalamCommon Effective Preferential Tariff (CEPT-AFTA). Dari7.881 pos tarif tambahan tersebut, terdapat barang-barangdalam sektor prioritas integrasi (PIS) sebesar 24,15% postarif, besi dan baja sebanyak 14,92%, mesin dan peralatanmekanis 8,93%, dan bahan kimia 8,3%. Penghapusan tarifdari pos tarif tambahan ini telah menurunkan rata-ratatingkat tarif ASEAN-6 dari 0,79% pada tahun 2009 menjadi0,05% pada tahun 2010. Untuk ASEAN-4, sejumlah 34.691pos tariff atau 98,96% dari total pos tarif telah berada padarata-rata tingkat tarif 0-5% setelah tarif dari 2.003 pos tariftambahan diturunkan menjadi 0-5%. Selain barang yangdisebutkan di atas, produk seperti bahan makanan olahan,mebel, plastik, kertas, semen, keramik, kaca, dan aluminiumasal ASEAN juga akan menikmati bebas bea masuk ke BruneiDarussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, danThailand.Meningkatkan Transparansi PerdaganganASEAN sedang dalam proses pembentukan ASEAN TradeRepository (ATR) yang ditargetkan sudah akan berfungsisebagai gerbang informasi pengaturan di tingkat regional dannasional pada tahun 2015. ATR tersebut antara lain akanmemuat informasi tentang nomenklatur tarif, tarif preferensiyang ditawarkan di dalam perdagangan barang ASEAN(ATIGA); ketentuan asal barang; hambatan non-tarif; aturan-aturan hukum perdagangan dan kepabeanan nasional,persyaratan dokumen (documentary requirements), dan daftarresmi importir dan eksportir dari negara-negara anggota.Setelah dibentuk dan berfungsi sepenuhnya, ATR akan dapatdiakses melalui internet oleh pelaku ekonomi seperti eksportir,
    • 14importir, pedagang, maupun instansi pemerintah, pihak yangberkepentingan dan para peneliti. Saat ini, ASEAN sedangmengembangkan desain dan mekanisme ATR tersebut.Reformasi Berkelanjutan atas Ketentuan Asal Barang(Rules of Origin/ROO)Dengan tujuan untuk mewujudkan suatu sistem perizinan danpelepasan pengiriman peti kemas oleh Otoritas Bea Cukai yanglebih cepat, ASEAN sedang mengembangkan ASEAN SingleWindow (ASW) yang akan menyediakan sebuah programkemitraan antar lembaga pemerintah dan pengguna akhir(end-user) secara terintegrasi dalam pergerakan barang lintasnegara-negara anggota ASEAN (AMS). ASEAN secara terusmenerus juga melakukan reformasi dan penyempurnaanterhadap peraturan Ketentuan Asal Barang (RoO) untukmenjawab perubahan dalam proses produksi global, termasukmelakukan penyesuaian yang diperlukan. Tujuannya adalahuntuk membuat RoO lebih memfasilitasi perdagangan atau,setidaknya, sama dengan pengaturan yang tercantum dalamperjanjian FTA ASEAN. Revisi RoO yang dilakukan hingga saatini telah memperkenalkan kriteria asal lainnya sebagaialternative terhadap kriteria Regional Value Content (RVC)sebesar 40%. Hal ini memberikan pilihan yang lebih luas bagipara pelaku ekonomi untuk memenuhi/mencapai status asalASEAN bagi produk-produk yang diperdagangkan di kawasanASEAN. Saat ini, ASEAN sedang mempertimbangkanpembentukan skema Sertifikasi Mandiri (Self Certification)dalam menentukan keterangan asal, yang merupakan upayaprioritas sebagaimana digambarkan dalam prosespembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Skemasertifikasi mandiri membekali “pelaku ekonomi bersertifikat”seperti eksportir, pedagang dan produsen untuk dapatmenunjukan kapasitas mereka dalam memenuhi persyaratanasal untuk sertifikasi mandiri menggantikan Surat KeteranganAsal yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah.
    • 15Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA)Dalam rangka mewujudkan pembentukan pasar tunggal danbasis produksi melalui arus bebas perdagangan barang padatahun 2015, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebihterintegrasi dan menyeluruh. Hal ini memerlukanpengintegrasian dan penyatuan berbagai tindakan yang telahmaupun akan ditempuh ke dalam suatu wadah. Untuk mencapaihal tersebut, pada Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEANsepakat untuk memperluas perjanjian Common EffectivePreferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) agar menjadi perangkat hukum yang lebih komprehensif.Hal ini menghasilkan penandatanganan Perjanjian PerdaganganBarang ASEAN (ATIGA) pada bulan Februari 2009.Beberapa elemen penting ATIGA:(i) ATIGA mengkonsolidasikan dan menyederhanakanseluruh ketentuan yang terdapat dalam CEPT-AFTA,sekaligus memformalkan beberapa keputusan tingkatmenteri. Sebagai hasilnya, ATIGA menjadi perangkathukum tunggal tidak hanya bagi pejabat pemerintahanyang menerapkan dan mengamankan perjanjiantersebut, namun juga bagi pelaku usaha yang menjadipemetik manfaatnya.(ii) Annex pada ATIGA menunjukkan jadwal penurunan tarifsecara menyeluruh dari setiap negara anggota danmenguraikan tingkat tarif yang dikenakan kepada setiapproduk per tahunnya hingga tahun 2015. Hal inimembuat rencana penurunan tarif menjadi lebihtransparan dan memberikan kepastian bagi komunitasbisnis. Sebuah pengundangan komitmen juga telahdilakukan untuk menerapkan secara efektif jadwalpenurunan tarif sampai dengan tahun 2015.(iii) ATIGA mencakup beberapa elemen untuk dapatmemastikan terwujudnya arus perdagangan bebasbarang di kawasan ASEAN, termasuk di antaranya:liberalisasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif,keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan,kepabeanan, standar dan kesesuaian, dan kebijakansanitary and phyto-sanitary. ATIGA meliputi cakupankomprehensif dari komitmen di bidang perdaganganbarang, serta mekanisme penerapan serta pengaturankelembagaannya. Hal ini akan memungkinkanterbentuknya sinergi dari langkah-langkah yang diambiloleh berbagai badan-badan sektoral ASEAN.(iv) Hal ini akan memungkinkan pembentukan sinergi ataslangkah yang diambil oleh berbagai unit di ASEAN.(v) Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif,ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMs) dalam
    • 16ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasitindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanismeuntuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif.(vi) ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkahfasilitasi perdagangan dengan memasukan KerangkaKerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN. Lebih jauh, ASEANtelah mengembangkan Program Kerja FasilitasiPerdagangan untuk periode 2009-2015.Pemberlakuan ATIGAATIGA mulai berlaku setelah diratifikasi oleh seluruh negaraanggota. Pada saat ATIGA berlaku, beberapa perjanjianASEAN yang berhubungan dengan perdagangan barangseperti perjanjian CEPT dan beberapa protokol lainnya akantergantikan.
    • 17Modernisasi Kepabeanan ASEANOtoritas kepabeanan di negara anggota ASEAN telahmenerapkan langkah percepatan proses modernisasi teknikdan prosedur kepabeanan dengan tujuan utama meningkatkanfasilitasi perdagangan. Dengan tujuan ini, Program StrategisPengembangan Kepabeanan (SPCD) mengatur, antara lain,pelepasan peti kemas dalam waktu hanya tiga puluh menit.Guna memodernisasikan operasional kepabeanan, makaaplikasi-aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telahdiperkenalkan dalam proses pelepasan (clearance) barangsesuai dengan standar internasional. Langkah ini turutberperan baik dalam penurunan waktu yang diperlukan untukpelepasan barang kiriman dari penguasaan otoritas pabeanandan biaya pemrosesan. Otoritas kepabeanan juga bekerjasamadengan kalangan industri dan pengusaha untuk memperkuatdan meningkatkan pelayanan dan kepatuhan.Dengan 99,65% tarif yang telah diturunkan menjadi 0%oleh ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,Philippines, Singapore dan Thailand) dan 98,86% menjadidi kisaran 0-5% oleh CLMV terhitung mulai 1 Januari 2010,maka otoritas pabeanan bersama berbagai departemensedang mempercepat upaya untuk meningkatkan fasilitasiperdagangan guna mengimbangi proses pelepasan pabeanyang lebih cepat.Progres dan PencapaianOtoritas kepabeanan ASEAN mensahkan Visi KepabeananASEAN 2015 pada pertemuan ke-17 Direktur JenderalKepabeanan ASEAN di Vientiane, Laos pada bulan Juni2008.Perkembangan yang substansial telah dicapai dalampeninjauan kembali ASEAN Agreement on Customs (1997)untuk mendukung terwujudnya MEA. Ketentuan yang barumemungkinkan praktek kepabeanan ASEAN untukmenyesuaiakan dengan konvensi dan standar internasionalseperti Revised Kyoto Convention, Perjanjian WTOmengenai Penilaian, implementasi dari World CustomsOrganization SAFE Framework of Standards.Negara anggota telah mengimplementasikan NomenklaturTarif ASEAN 2007 yang Diharmonisasikan, yang sesuaidengan Harmonized Commodity Description and CodingSystem 2007.The Client Service Charters telah diadopsi oleh otoritaspabean ASEAN sebagai komitmen terhadap tata kelolayang baik.
    • 18Pedoman Penilaian Pabean ASEAN, Model PemrosesanKargo ASEAN, dan Manual Kepabeanan ASEAN untukAudit Post Clearance telah dikembangkan dan digunakanoleh negara anggota.Sejumlah upaya untuk memfasilitasi konektivitas regional,dan aktivasi Sistem Transit Kepabeanan ASEAN di bawahASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods inTransit telah ditingkatkan. Diharapkan bahwa Protokol 7berdasarkan perjanjian ini dapat ditandatangani padatahun 2010.Otoritas kepabeanan ASEAN saat ini tengah bekerjauntuk mengoperasionalkan ASEAN Single Window atauASW secara penuh yang diharapkan dapat menyediakanplatform umum bagi kemitraan antara otoritaspengaturan dan penegakan serta pelaku ekonomi dalammempercepat penyelesaian dan pelepasan kepabeanan.Arah Ke DepanASEAN akan melanjutkan usaha untuk memodernisasikanteknik-teknik kepabeanan dan meningkatkan pelayanankepabeanan kepada masyarakat sesuai dengan Cetak BiruMasyarakat Ekonomi ASEAN.
    • 19Pelayanan Terpadu Satu Pintu ASEAN (ASW)ASEAN saat ini sedang mengembangkan ASEAN SingleWindow (ASW) guna meningkatkan fasilitasi perdagangandengan menyediakan sebuah platform yang terintegrasi bagikemitraan antara instansi pemerintah dan para pengguna akhirseperti operator ekonomi dan operator perhubungan sertalogistik dalam proses pergerakan barang.Negara anggota ASEAN telah menginvestasikan sejumlah upayapenting untuk membangun ASW melalui penyusunan pondasiuntuk mengamankan ”interoperability” dan interkoneksi dariberbagai sistem pemrosesan informasi otomatis.Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapuradan Thailand telah mengaktifkan National Single Windows(NSW) pada masing-masing negara dan telah mencapaiberagam tingkatan pengembangan dalam pengoperasiannya.Sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam telah mulaimembangun dasar untuk pengembangan sistem NSW masing-masing. Pada tingkat nasional, sejumlah instansi pemerintahantelah mengembangkan hubungan fungsional di dalam NSWmereka dengan tujuan untuk mempercepat pelepasanpengiriman barang dari pabean.Penggunaan NSW oleh para pelaku bisnis dan industri ASEANuntuk pelepasan pengiriman barang mengalami peningkatan.Di Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam, aplikasi kepabeanansecara elektronik (e-Customs) telah menjadi ”enabler” utama.ASEAN telah mengadopsi ASEAN Data Model (Workbase 1.0)pada bulan April 2008 dan saat ini sedang ditingkatkan keASEAN Data Model (Version 2.0) berdasarkan standarinternasional dari organisasi-organisasi internasional yangrelevan seperti Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO), OrganisasiInternasional untuk Standardisasi (ISO), dan Komisi EkonomiPBB untuk Eropa (UNECE).Data model ini menyediakan bahasa dialog yang umum di dalamdan antar NSWs dan komunitas perdagangan internasional.Inisiatif lain yang ditempuh ASEAN adalah Pilot Project ASWyang akan membentuk desain prototipe teknis ASW padatahun 2010.Nota kesepahaman untuk implementasi Pilot Project ASWsedang dalam tahap penyelesaian dan akan memberikan latarbelakang hukum bagi kegiatan yang dilakukan di bawah PilotProject ASW ini.
    • 20Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina telahberhasil melakukan pertukaran secara elektronik informasiCommon Effective Preferential Tarif (CEPT) Form D yangmenggunakan platform regional. Selain itu ASEAN juga telahmenerapkan konsep proses bisnis menuju pengembanganpengolahan secara elektronik dari Dokumen DeklarasiKepabeanan ASEAN.Beberapa area kunci utama dalam pertimbangan negara-negara anggota dalam rangka pembentukan ASW adalah:proses bisnis, harmonisasi data, protokol komunikasi,keamanan dan kerangka hukum.Kemitraan dengan komunitas perdagangan dan operatorekonomi harus segera dimulai karena pihak-pihak inimemainkan peranan penting dalam terwujudnya ASW yangsecara jelas diatur dalam Perjanjian untuk Membangun danMenerapkan ASEAN Single Window dan Protokol untukMembangun dan Menerapkan ASEAN Single Window.
    • 21Penilaian Kesesuaian di ASEANPengaturan Saling Pengakuan atau Mutual RecognitionArrangements (MRAs) adalah perjanjian yang dibuat antaradua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerimabeberapa atau seluruh aspek dari hasil penilaian yangdilakukan oleh salah satu pihak.Di bidang penilaian kesesuaian, memiliki MRAs di ASEANakan mengurangi kebutuhan bagi sebuah produk untukmenjalani beberapa tes atau pengujian untuk dapat dijualatau digunakan di negara ASEAN yang berbeda. Dengandemikian, MRAs dapat membantu mengurangi biaya yangdikeluarkan untuk laporan pengujian dan meningkatkankepastian akses pasar. Konsumen juga mendapatkanjaminan akan kualitas produk yang tersedia di pasaryang telah diuji sesuai dengan persyaratan dari MRAstersebut.MRAs ASEAN disepakati pada tingkat antar pemerintah untuksektor produk yang diatur oleh pemerintah. PersetujuanKerangka Kerja MRA ASEAN ditandatangani pada tahun 1998dan persetujuan ini memberikan kerangka bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyepakati MRAs di sektor-sektor yang berbeda.Dua MRAs Sektoral yang DisepakatiHingga saat ini ASEAN telah menyelesaikan dua MRAssektoral, yaitu di sektor elektrika dan elektronika serta disektor kosmetik. ASEAN Electrical and Electronic MutualRecognition Arrangement ditandatangani pada bulan April2002 sedangkan ASEAN Mutual Recognition Arrangement ofProduct Registration Approvals for Cosmetics ditandatanganipada bulan September 2003.ASEAN Electrical and Electronic Mutual Recognition Arrangementmencakup perlengkapan kelistrikan dan elektronika (EEE) yangterhubung dengan listrik tegangan rendah atau dihidupkandengan baterai. Saat ini terdapat 13 Laboratorium Pengujiandan 2 Lembaga Sertifikasi yang terdaftar di bawah MRA ini. PadaMRA ini, setiap produk perlengkapan kelistrikan dan elektronikayang telah diuji dan/atau telah memperoleh sertifikat darilaboratorium pengujian atau badan sertifikasi yang telahterdaftar akan diterima dan diakui telah memenuhi persyaratanyang diatur di semua negara anggota ASEAN. ASEAN MutualRecognition Arrangement of Product Registration Approvals forCosmetics tidak bersifat wajib bagi negara-negara anggotaASEAN. Namun, MRA tersebut dianggap sebagai tahappersiapan sebelum negara-negara anggota ASEAN mengikutiASEAN Cosmetics Directive. Directive ini telah diterapkan sejak
    • 221 Januari 2008 dan menjadi rezim peraturan tunggal untukkosmetik di kawasan ASEAN.MRA untuk produk berbasis agro dan sektor otomotif sedangdikembangkan. MRA ini diharapkan dapat diselesaikan padatahun 2010.Langkah ke DepanASEAN saat ini sedang mengembangkan Marking Schemeuntuk menunjukkan bahwa suatu produk telah sesuai denganPeraturan/Persyaratan Harmonisasi ASEAN yang diatur dalamperjanjian-perjanjian ASEAN yang terkait. Dengan kata lain,Marking Scheme menunjukkan bahwa produk tersebut telahmemenuhi persyaratan yang diselaraskan di antar negaraanggota ASEAN.
    • 23Mengharmonisasikan Standar dan Peraturan TeknisStandar dan peraturan teknis yang berbeda, yang melebihidari apa yang dibutuhkan, dapat menjadi hambatan teknisbagi perdagangan. Oleh karena itu mengharmonisasikanstandar, peraturan teknis dan penilaian kesesuaian akanmemainkan perananan penting dalam fasilitasi perdagangan.Sejak tahun 1992 ASEAN telah bekerja mewujudkan arusbebas barang di kawasan ini dengan menghapuskan hambatanperdagangan non-tarif. Upaya ini telah diarahkan untukmenuju harmonisasi standar, peraturan teknis dan prosedurpenilaian kesesuaian.Kesesuaian dengan Praktek dan Standar InternasionalDalam mempersiapkan, merevisi atau menerapkan standardan peraturan teknis serta peraturan kesesuaian yang terkait,pendekatan ASEAN selalu didasarkan pada penggunaanpraktek dan standar internasional serta penyesuaiannyadengan kewajiban WTO/TBT (Technical Barriers to Trade)sepanjang memungkinkan, kecuali terdapat alasan yang sahuntuk menyimpang.ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance, yangdisahkan pada tahun 2005, menetapkan prinsip-prinsip bagipelaksanaan upaya bersama oleh negara-negara anggotaASEAN di bidang standar dan kesesuaian, baik di sektor yangdiatur maupun yang tidak diatur.ASEAN Good Regulatory Practice Guide memberikan panduankepada para pengatur (regulators) di negara-negara anggotaASEAN untuk membantu dalam penyusunan dan penerapanperaturan secara efisien yang akan meningkatkan konsistensidan transparansi dari berbagai peraturan teknis sehingga akanmengurangi hambatan peraturan perdagangan.Harmonisasi StandarTugas mengharmonisasikanstandar dimulai denganmengidentifikasi 20 produkprioritas pada tahun 1997.Hasilnya, sebanyak total 58standar alat-alat elektronikdan tiga standar untuk sektorproduk berbasis karet telahdiharmonisasi. Kemajuan jugatelah dilaporkan untuk sektorfarmasi.
    • 24Produkdan Standar TerkaitKemajuanyang DicapaiElectrical AppliancesISO, IEC & ITU58 standar terhamonisasiElectrical SafetyIEC71 standar terharmonisasiElectromagnetic ComponentsCISPR10 standar terharmonisasiRubber-Based ProductsISO3 standar terharmonisasiPharmaceuticalsInternational Conference onHarmonisation Requirements(ICH)Terselesaikannya ASEANCommon Technical Dossiers(ACTD) dan ASEAN CommonTechnical Requirements(ACTR)Harmonisasi standar di berbagai sektor yang ditandai sebagaiprioritas bagi proses integrasi ekonomi (lihat Lembar Informasi2007/AEC/002) juga sedang dilakukan.Sektor ini mencakup produk-produk berbasis agro, kosmetik,perikanan, farmasi, produk berbasis karet, produk berbasiskayu, otomotif, konstruksi, peralatan medis, obat tradisionaldan suplemen kesehatan.Harmonisasi Peraturan TeknisASEAN telah mengharmonisasi peraturan teknis untukkosmetik dan sektor kelistrikan dan elektronik. ASEANHarmonised Cosmetic Regulatory Scheme ditandatangani padatanggal 2 September 2003 dan ASEAN Harmonised Electricaland Electronic EquipmentRegulatory Regime telahditandatangani pada 9Desember 2005.Harmonisasi peraturanteknis sedang dilakukanuntuk produk bahandasar, otomotif, peralatanmedis, obat tradisionaldan suplemen kesehatan.
    • 25Memastikan Produk Farmasi yang Aman di ASEANPerbedaan dalam standarproduk nasional seringmenjadi hambatan dalamperdagangan barang. Dalamrangka mendorong integrasiekonomi yang lebih dalamantar ekonomi negaraASEAN menuju perwujudanAEC pada tahun 2015, makadiperlukan harmonisasistandar produk danperaturan teknis, dan salingpengakuan atas hasil-hasiluji dan sertifikasi.Di bidang pelayanankesehatan, yang merupakansalah satu sektor prioritasyang diidentifikasi untuk mempercepat proses integrasiekonomi, the ASEAN Sectoral Mutual RecognitionArrangement (MRA) for Good Manufacturing Practice (GMP)Inspection of Manufacturers of Medicinal Products, telahditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN padaKTT ASESAN ke-14 pada tanggal 10 April 2009 di Pattaya,Thailand.MRA for GMP Inspection of Manufactureres ofMedicinal ProductsMRA ini mensyaratkan diterapkannya saling pengakuan atassertifikat GMP dan/atau laporan hasil pemeriksaan yangditerbitkan oleh institusi pemeriksa yang merupakan anggotaMRA ini melalui mencantumkan mereka dalam daftar institusiyang diberi kewenangan untuk menerbitkan sertifikatdan/atau laporan hasil uji. Sertifikat dan/atau laporan hasilpemeriksaan ini akan digunakan sebagai dasar diambilnyatindakan pengaturan, seperti pemberian persetujuan ataulisensi kepada manufaktur/produsen, mendukung prosespenilaian kesesuaian produk-produk ini setelah beredar dipasar (post-market assessment), dan memberikan informasimengenai fasilitas milik manufaktur/produsen termasuklaboratorium uji bila ada, atau laboratorium yangdikontrak. Laporan juga akan mencakup informasi padaformulir dosis yang diproduksi di fasilitas tersebut dan apakahprodusen telah memenuhi persyaratan GMP.Berdasarkan MRA ini, fasilitas yang menghasilkan produk obatharus menjamin bahwa fasilitasnya telah memiliki lisensi ataumempunyai otorisasi untuk menghasilkan produk obat, ataumelakukan pekerjaan manufaktur tersebut. Fasilitas ini akandiperiksa secara teratur untuk memenuhi standarGMP. Fasilitas ini juga harus menunjukkan bahwa fasilitas
    • 26dimaksud telah mematuhi Pharmaceutical InspectionCooperation Scheme (PIC/S) Guide to GMP for MedicinalProducts atau kode GMP yang setara untuk memenuhiketentuan berdasarkan MRA ini. MRA akan sepenuhnyadilaksanakan oleh seluruh negara-negara Anggota ASEAN padatanggal 1 Januari 2011.ManfaatMRA ini akan bermanfaat baik bagi produsen maupunkonsumen. Untuk produsen produk obat-obatan, khususnyaproduk farmasi, memastikan keamanan, kualitas dankemanjuran produk mereka akan menjadi prioritas. Kepatuhanterhadap MRA menunjukkan bahwa produk obat di ASEANsecara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip GMP dan standar kualitas yang disepakati di antararegulator ASEAN. Hal ini akan meningkatkan daya saingprodusen serta kepercayaan konsumen terhadap produkmereka.Biaya bisnis juga akan berkurang karena produsen tidak perlumelakukan pengujian atau proses sertifikasi yangberulang. Bagi konsumen, mereka akan mendapatkan manfaatdari adanya jaminan bahwa produk obat yang merekakonsumsi aman untuk digunakan.
    • 27Perdagangan Jasa
    • 28
    • 29Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di Bidang JasaASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)ditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN padatanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. AFASbertujuan untuk:meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara negaraanggota ASEAN (AMS) dalam rangka meningkatkanefisiensi dan daya saing industri jasa ASEAN, diversifikasikapasitas produksi dan pasokan, dan pendistribusianjasa;menghapus hambatan utama di bidang perdaganganjasa;liberalisasi perdagangan jasa dengan mengembangkankedalaman dan cakupan liberalisasi melampaui komitmenyang diberikan di bawah payung GATS-WTO;memberikan pengakuan terhadap pendidikan ataupengalaman yang didapat, persyaratan yang dipenuhi,atau lisensi maupun sertifikasi yang diperoleh dalambentuk pengaturan saling pengakuan (mutual recognitionarrangement).Dengan AFAS, negara anggota ASEAN memasuki putaranperundingan yang berkelanjutan untuk meliberalisasikanperdagangan jasa melalui penyampaian komitmen yang dariwaktu ke waktu semakin tinggi. Perundingan-perundingantelah menghasilkan komitmen yang dijabarkan ke dalamjadwal komitmen khusus yang dilampikan ke dalamFramework Agreement. Jadwal-jadwal ini sering disebutsebagai paket-paket komitmen di bidang jasa.Sektor jasa adalah komponen yang utama dan terusberkembang dalam Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara anggota ASEAN/AMS. Sektor ini menyumbang antara40% dan 60% dari PDB negara anggota. Ekspor dan impor jasakomersial ASEAN juga terus berkembang, dari US$182 miliarpada tahun 2003 menjadi US$343 miliar pada tahun 2009.Apa yang Telah Dicapai?ASEAN telah menyelesaikan lima putaran perundingan yangmenghasilkan tujuh paket komitmen di bawah kesepakatanAFAS, yaitu sebagai berikut:Protocol to Implement the Initial Package ofCommitments under AFAS Protocol to Implement theInitial Package of Commitments under AFAS yangditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 15Desember 1997;Protokol to Implement the Second Package ofCommitments under AFAS yang ditandatangani di Hanoipada tanggal 16 Desember 1998;
    • 30Protokol to Implement the Third Package ofCommitments under AFAS yang diselesaikan padatanggal 31 Desember 2001;Protokol to Implement the Fourth Package ofCommitments under AFAS yang ditandatangani di Jakartapada tanggal 3 September 2004;Protokol to Implement the Fifth Package of Commitmentsunder AFAS yang ditandatangani di Cebu pada tanggal 8Desember 2006;Protokol to Implement the Sixth Package ofCommitments under AFAS yang ditandatangani diSingapura pada tanggal 19 November 2007;Protokol to Implement the Seventh Package ofCommitments under AFAS yang ditandatangani di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009.Komitmen-komitmen di atas mencakup liberalisasi jasa bisnis,jasa profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, jasalingkungan, kesehatan, transportasi laut, telekomunikasi, danpariwisata.Terdapat juga empat paket komitmen pada jasa keuanganyang ditandatangani oleh Menteri-menteri Keuangan ASEANdan enam paket komitmen di bidang transportasi udara yangditandatangani oleh Menteri-menteri Transportasi ASEAN.Paket ke-7 Komitmen AFASPaket ke-7 merupakan komitmen yang paling ambisius yangdibuat sampai saat ini di bawah AFAS sejalan dengan targetyang ditetapkan dalam Cetak Biru AEC. Komitmen inimencakup:Penjadwalan bebas hambatan untuk ”cross bordersupply” dan ”consumption abroad” (Mode 1 dan 2);Komitmen kepemilikan asing yang yang lebih tinggi(Mode 3);Penghapusan secara progresif pembatasan-pembatasanlainnya.Berdasarkan Paket ke-7, AMS diharapkan untuk terusmemperdalam dan memperluas komitmen jasa merekamenuju tercapainya arus bebas jasa dengan fleksibilitas padatahun 2015.
    • 31Mutual Recognition Arrangements (MRA) di Sektor JasaMutual Recognition Arrangements (MRA) di sektor jasamerupakan perkembangan yang relatif baru dalam kerja samaASEAN di bidang perdagangan jasa. Sebuah MRAmemungkinkan kualifikasi pemasok jasa yang diakui oleh pihakyang berwenang di negara asal mereka untuk juga diakui olehnegara-negara anggota penandatangan lainnya. Hal inimembantu memfasilitasi aliran penyedia jasa profesional dikawasan ini, sejalan dengan ketentuan dan peraturandomestik yang relevan.MRA JasaMRA di Bidang JasaThe ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), yangditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (AEM)pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand,mengakui pentingnya MRA dalam integrasi jasa secarakeseluruhan di ASEAN. Pasal V AFAS menyatakan:"Setiap negara anggota dapat mengakui pendidikan ataukeahlian yang diperoleh, terpenuhinya persyaratan, ataulisensi maupun sertifikasi yang diberikan di negara-negaraanggota lainnya, untuk tujuan pemberian lisensi atausertifikasi pemasok jasa. Pengakuan tersebut dapat didasarkanpada kesepakatan atau pengaturan dengan negara anggotayang bersangkutan atau dapat diberikan secara otonom. "Kepala Negara/Pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-7 yangdiadakan pada tanggal 5 November 2001 di Bandar SeriBegawan, Brunei Darussalam, memandatkan dimulainyaperundingan MRA untuk memfasilitasi aliran jasa profesional dibawah kesepakatan AFAS. Komite Koordinasi Bidang Jasa (TheCoordinating Committee on Services - CCS) membentukkelompok ahli ad-hoc untuk MRA (Ad-hoc Expert Group onMRA) di bawah Kelompok Kerja Sektoral Jasa Bisnis padabulan Juli 2003 untuk memulai negosiasi MRAs di bidang jasa.Selanjutnya, CCS membentuk Kelompok Kerja SektoralKesehatan pada bulan Maret 2004, yang melaksanakanperundingan MRAs di sektor pelayanan kesehatan.Apa yang Telah Dicapai?Saat ini, MRAs berikut telah dirampungkan dan ditandatanganioleh para Menteri Ekonomi ASEAN:MRA on Egineering Services, pada tanggal 9 Desember2005 di Kuala Lumpur, Malaysia;MRA on Nursing Services, pada tanggal 8 Desember2006 di Cebu, Filipina;MRA on Architectural Services dan FrameworkAgreement for the Mutual Recognition of SurveyingQualifications, keduanya pada tanggal 19 November2007 di Singapura.
    • 32Sebagai tambahan, ada sebuah MRA untuk ProfesionalPariwisata yang disahkan pada the 12thMeeting of ASEANTourism Ministers (MATM) tanggal 9 Januari 2009 di Ha Noi,Viet Nam.Berbagai mekanisme kini sedang dikembangkan untukmengatur pelaksanaan berbagai MRA ini.Jasa Akuntansi, Medis, dan DentalThe MRA Framework on Accountancy Services, MRA onMedical Practitioners, dan MRA on Dental Practitioners telahditandatangani oleh para Menteri Ekonomi pada tanggal 26Februari 2009. Ketiganya melengkapi rangkaian MRA yangdisepakati untuk dinegosiasikan. Sementara MRA tambahandapat dipertimbangkan di masa depan, upaya-upaya sekarangdipusatkan pada pelaksanaan seluruh MRA yang telahdisepakati untuk memastikan bahwa para profesional dikawasan ASEAN memperoleh manfaat nyata dari perjanjian-perjanjian ini.MRA untuk insinyur dan arsitek menyediakan mekanismekoordinasi, sedangkan praktisi medis dan gigi memfokuskanpada kerja sama dalam hal memfasilitasi pengakuan praktisiyang memenuhi syarat di sesama negara anggota ASEANlainnya. MRA dalam bidang jasa akuntansi menerapkanpendekatan yang serupa dengan MRA untuk jasa survei,menyediakan kerangka bagi prinsip-prinsip luas untukperundingan bilateral atau multilateral lebih lanjut di antaranegara anggota ASEAN.
    • Investasi
    • 34
    • 35Perjanjian Investasi ASEAN Secara KomprehensifASEAN ComprehensiveInvestment Agreement(ACIA) ditandatanganioleh Menteri-menteriASEAN pada tanggal26 Februari 2009. ACIAmerupakan hasilkonsolidasi dan revisidari dua PerjanjianInvestasi ASEAN: the 1987 ASEAN Agreement for thePromotion and Protection of Investments (juga dikenal sebagaiASEAN Investment Guarantee Agreement atau ASEAN IGA)dan the 1998 Framework Agreement on the ASEANInvestment Area (dikenal sebagai "AIA Agreement "), sertaprotokol-protokol yang terkait.Tujuan penggabungan kedua perjanjian tersebut adalah dalamrangka menanggapi lingkungan global yang lebih kompetitifdan dengan pandangan menuju peningkatan daya tarik ASEANsebagai tujuan investasi, menciptakan rejim investasi yangbebas dan terbuka, dan mewujudkan tujuan-tujuan integrasiekonomi. ACIA merupakan perjanjian investasi yangkomprehensif yang mencakup bidang manufaktur, pertanian,perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, danjasa-jasa yang terkait dengan lima sektor tersebut.ACIADi bawah ACIA maka liberalisasi investasi akan bersifatprogresif dengan tujuan untuk mewujudkan lingkunganinvestasi yang bebas dan terbuka di kawasan ASEAN sesuaidengan tujuan ASEAN Economic Community. Hal ini jugamemungkinkan untuk liberalisasi sektor lain di masa depan.Oleh karena itu ACIA mencakup:ketentuan investasi yang komprehensif pada empat pilarutama yaitu: liberalisasi, perlindungan, fasilitasi danpromosi;batas waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi;manfaat bagi investor kepemilikan asing yang berbasis diASEAN;mempertahankan perlakuan preferensi AIA;penegasan kembali ketentuan yang relevan dari AIA danASEAN IGA, seperti national treatment dan mostfavoured-nation treatment.Ketentuan baru ACIA yang ”forward-looking” adalah sebagaiberikut:ketentuan bagi iklim investasi yang lebih liberal, fasilitatif,transparan dan kompetitif berdasarkan ”best practices”internasional;
    • 36perbaikan lebih lanjut atas ketentuan dalam AIA danASEAN IGA yang telah ada seperti sengketa investasiantara investor dsan salah satu negara anggota (ISDS),transfer dan perlakuan investasi;larangan persyaratan kinerja;ketentuan untuk manajemen senior dan dewan direksiyang memfasilitasi masuknya personel asing untukmenduduki pos-pos kunci manajemen asing dan personelmanajemen senior.Ketentuan ACIA yang komprehensif akan meningkatkanperlindungan investasi dan meningkatkan kepercayaaninvestor dalam/untuk berinvestasi di kawasan ini. ACIA jugaakan mendorong lebih lanjut pengembangan investasi intra-ASEAN, khususnya di antara perusahaan-perusahaan multi-nasional yang berbasis di ASEAN melalui ekspansi, kerja samaindustri dan spesialisasi, dan memberikan kontribusi bagipenguatan integrasi ekonomi.Investasi yang mengalir ke ASEAN mengalami kecenderunganyang meningkat dalam beberapa tahun terakhir karenakuatnya kinerja ekonomi global dan regional. Krisis ekonomiglobal membuat gangguan dalam arus investasi ini tetapiinvestasi langsung asing/foreign direct investment (FDI) keASEAN tetap pada tingkat yang relatif tinggi sebesar US$59,7miliar pada tahun 2008. Sebaliknya, pertumbuhan arusinvestasi intra-ASEAN masih kecil, meningkat sebesar 13,4%pada tahun 2008 menjadi US$10,7 miliar sebagai hasil darikeberhasilan prakarsa integrasi internal ASEAN. Andil FDIintra-ASEAN naik menjadi 18,2% pada tahun 2008, dari 13,5%di tahun 2007. Andil ASEAN terhadap FDI global tetapkonstan, sebesar 3,5% dari arus masuk global.Untuk menghadapi meningkatnya persaingan memperebutkanFDI, ASEAN terus berupaya untuk menciptakan di kawasan inisebuah lingkungan yang lebih menarik bagi masuknyainvestasi. Negara-negara anggota telah berkomitmen untukbergerak ke arah iklim investasi yang lebih liberal dantransparan, dengan tujuan untuk meningkatkan arus investasidan menarik investor lebih banyak ke kawasan ini,memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi danpembangunan kawasan.
    • Integrasi Keuangan
    • 38
    • 39Integrasi Keuangan di ASEANBerdasarkan Cetak Biru ASEAN Economic Community, ASEANmencanangkan pencapaian integrasi keuangan dan pasarmodal pada tahun 2015. Suatu sistem keuangan regionalyang terintegrasi dengan baik dan berfungsinya secaralancar sistem keuangan regional, dengan rejim akunpermodalan yang ;lebih liberal dan pasar modal yang salingterhubuing, akan memfasilitasi arus perdagangan daninvestasi yang lebih besar di kawasan ini.Roadmap for Monetary and Financial Integration ofASEAN (RIA-Fin)Sebagaimana ditunjukkan dalam RIA-Fin, integrasi keuangandi ASEAN difasilitasi melalui inisiatif-inisiatif sebagai berikut:Liberalisasi Jasa Keuangan: liberalisasi progresif jasakeuangan pada tahun 2015, kecuali untuk sub-sektor danmode di mana “pre-agreed flexibility” akan ditentukan.Empat putaran perundingan telah diselesaikan dengankomitmen mengikat dari masing-masing negara anggotaASEAN untuk meliberalisasikan rejim jasa keuangan mereka.Perundingan putaran kelima akan diselesaikan pada akhirDesember 2010.Liberalisasi Neraca Permodalan: penghapusan kontrol modaldan pembatasan untuk memfasilitasi aliran modal yang lebihbebas, termasuk penghapusan pembatasan transaksi giro danarus FDI dan portofolio (arus masuk dan keluar).Pengembangan Pasar Modal: membangun kapasitas danmeletakkan infrastruktur jangka panjang untukpengembangan pasar modal ASEAN, dengan tujuan jangkapanjang untuk mewujudkan kolaborasi lintas-batas di antaraberbagai pasar modal di ASEAN. Sebuah "RencanaImplementasi bagi sebuah Pasar Modal yang Terintegrasi"telah dikembangkan untuk meningkatkan akses pasar,keterhubungan dan likuiditas.Integrasi dan Stabilitas Keuangan Asia TimurBertujuan untuk mewujudkan integrasi keuangan yang lebihbesar dengan Cina, Jepang dan Republik Korea, ASEAN jugamelaksanakan sejumlah prakarsa untuk mendukung stabilitaskeuangan di Asia Timur. Salah satu prakarsa kunci adalahChiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), sebuahfasilitas multilateral untuk “currency swap” senilai US$120miliar yang didisain guna membantu negara-negara yangmenghadapi kesulitan likuiditas jangka pendek. CMIM telahditerapkan sejak 24 Maret 2010. Prakarsa lainnya adalah AsianBond Markets Initiative (ABMI). Diluncurkan pada tahun 2005
    • 40ABMI bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalampasar obligasi mata uang lokal di negara ASEAN+3 (ASEAN,China, Jepang dan Republik Korea). Berdasarkan RoadmapABMI, prioritas difokuskan pada penguatan penerbitanobligasi, fasilitasi demand, penguatan rejim peraturan, danmembangun infrastruktur pasar obligasi. Pada bulan Mei 2010,the Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)diluncurkan untuk meningkatkan penerbitan obligasi korporasidi lingkungan ASEAN+3.Memperkuat Pemantauan dan Pengawasan EkonomiRegionalSebuah proses pengawasan ASEAN telah dilaksanakan sejaktahun 1999, dan sejak itu telah mendukung dialog kebijakanregional, ulasan ekonomi, dan integrasi ekonomi dankeuangan. Macroeconomic and Finance Surveillance Office(MFSO) sedang didirikan di Sekretariat ASEAN untukmemperkuat kemampuan pengawasan regional di kawasan ini.
    • 41Multilateralisasi Prakarsa Chiang Mai PrakarsaThe Chiang Mai InitiativeMultilateralisatian (CMIM) adalahfasilitas pertukaran mata uangmultilateral yang bernilai US$120 miliardan dirancang untuk (i) mengatasikesulitan likuiditas jangka pendek dikawasan, dan (ii) melengkapipengaturan finansial internasional yangsudah ada. Prakarsa ini mulaidiberlakukan pada tanggal 24 Maret2010 setelah Perjanjian CMIM diratifikasi oleh lima anggotaASEAN dan tiga negara Mitra Dialog ASEAN (Cina, Jepang, danRepublik Korea).Chiang Mai Initiative (CMI) pertama kali disusun pada tanggal6 Mei 2000 di Chiang Mai, Thailand sebagai kerangkakerjauntuk mendukung likuiditas yang terdiri dari ASEAN SwapArrangement (ASA) yang diperluas dan suatu jaringan BilateralSwap (BSas) antara negara-negara ASEAN+3. Untukmeningkatkan efektivitas BSas, para Menteri Keuangannegara-negara ASEAN+3 pada tanggal 3 Mei 2006 sepakatuntuk membentuk suatu kerangka kerja bagi dukunganlikuiditas yang lebih maju, atau yang dikenal sebagaiMultilateralisasi CMI. Pada tahun 2007, para Menterimemutuskan bahwa CMIM harus berbentuk suatu pengturan“self-managed reserve pooling” yang diatur oleh suatuperjanjian kontrak tunggal.Keanggotaan dan KontribusiAnggota CMIM adalah negara-negara anggota ASEAN dannegara +3 (termasuk Hong Kong, China). Dari total US$120miliar uang cadangan tersebut, US$24 miliar di antaranyaberasal dari ASEAN dan US$96 miliar berasal dari negara-negara +3. Sebagai sebuah pengaturan pengumpulan danacadangan, anggota CMIM berkontribusi kepada fasilitas inidalam bentuk sebuah surat komitmen. Masing-masing pihakyang berkonstribusi akan mentransfer sejumlah yangdikontribusikannya secara pro rata sesuai dengan komitmenmasing-masing kepada pihak yang meminta fasilitas “swap”setelah permintaan “swap” disetujui. Oleh karena itu, apabilatidak ada permintaan dilakukannya ”swap”, maka para pihakakan tetap mengelola cadangan dananya masing-masing.Syarat dan Ketentuan Fasilitas SwapSemua pihak dalam CMIM dapat mengakses fasilitas ini.Jumlah maksimum yang dapat diperoleh oleh setiap negaraadalah sesuai dengan kelipatan tertentu dari jumlah kontribusimasing-masing. Dalam jumlah tertentu tersebut, Sampaidengan 20% dapat ditarik tanpa berhubungan denganInternational Monetary Fund (IMF). Sisa dana dapat ditarik jika
    • 42sebuah program IMF sudah ada atau suatu program potensialIMF sudah akan diterapkan di negara yang bersangkutan. Setiap”currency swap” akan jatuh tempo 90 hari setelah tanggalpenarikan, dan dapat diperbaharui sebanyak tujuh kali. Untukpenarikan dana tanpa hubungan dengan IMF, penarikan dapatdiperbaharui sampai dengan maksimum tiga kali. Peminjamandana adalah dalam mata uang Dolar Amerika dan dikenakanbunga dalam jumlah tertentu (suku bunga LIBOR ditambahpremi tertentu).Prosedur Aktivasi “Swap” dan Pengambilan KeputusanDi bawah CMIM, masing-masing pihak dapat mengajukanpinjaman dari fasilitas ini melalui negara-negara yangmelakukan koordinasi (Co-chairs dari ASEAN dan negara-negara+3). Persetujuan dan penyaluran dana secara aktual dilakukanselambat-lambatnya dua minggu setelah permintaan untukpenarikan dana diterima. Setelah permintaan disetujui, semuanegara penyedia fasilitas ”swap” harus mentransfer dana kerekening pihak yang meminta fasilitas tersebut, yang padagilirannya harus mentransfer sejumlah dana yang setara dalammata uang lokal ke rekening negara-negara penyedia ”swap.”Semua pengambilan keputusan terkait dengan hal-haloperasional (seperti persetujuan penarikan dana, pembaharuanmasa berlaku, dan pengecualian persyaratan) akan dilakukanoleh para Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Bank Sentralnegara - negara ASEAN+3. Selanjutnya, Menteri Keuangannegara ASEAN+3 akan bertanggung jawab atas segalakeputusan yang sifatnya fundamental seperti besaran dana,kontribusi dan keangggotaan CMIM.Peran Pengawasan RegionalUntuk mendukung pengambilan keputusan bagi CMIM, sebuahkantor pengawasan yang independen dan kredibel, yangdikenal dengan ASEAN+3 Macroeconomic Research Officeatau AMRO, akan dibentuk di Singapura. AMRO akanbertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ataskegiatan operasional CMIM.
    • Pangan, Pertanian, danKehutanan
    • 44
    • 45Kerja Sama ASEAN di Bidang Pangan, Pertanian, dan KehutananASEAN kini menjalani proses pembangunan suatu MasyarakatEkonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) padatahun 2015 yang akan menjadi pasar tunggal dan basisproduksi. Dalam proses mewujudkan AEC ini, peningkatandaya saing pangan, pertanian dan produk kehutanan di pasarinternasional, dan pemberdayaan petani melalui promosikoperasi pertanian telah menjadi prioritas regional. Isu-isubaru dan lintas sektoral seperti masalah ketahanan pangan,mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pertaniandan kehutanan, dan sanitary and phytosanitary (SPS) jugamerupakan bagian dari prioritas.Prakarsa Menuju Perwujudan Integrasi ASEANMelalui harmonisasi kualitas dan standar, jaminan keamananpangan, dan standardisasi sertifikasi perdagangan, produkpertanian ASEAN diharapkan siap bersaing di pasar globaldengan menawarkan makanan yang aman, sehat danberkualitas. ASEAN telah mengembangkan Good AgriculturalPractices (GAP), standar untuk produksi, penanganan panendan pasca-panen produk pertanian, batasan residumaksimum pestisida, kriteria untuk akreditasi usaha ternakdan produks ternak, pedoman GMP untuk udang, dan ”codeof conduct” untuk usaha perikanan yang bertanggungjawab,untuk digunakan sebagai referensi dalam mengembangkanprioritas nasional dan sarana untuk mendukungpembangunan industri-agro.Menjamin keamanan produk pangan telah menjadi sasaranpokok ASEAN. Untuk menghadapi meningkatnya kekhawatiranatas keamanan pangan di kawasan baru-baru ini, maka telah di-adopsi ASEAN Statement on Food Security, ASEAN IntegratedFood Security Framework and Strategic Plan of Action on ASEANFood Security guna menjamin ketahanan pangan jangkapanjang dan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dikawasan ASEAN ini. ASEAN Multisectoral Framework on ClimateChange: Agriculture and Forestry toward Food Securitymerupakan prakarsa lainnya untuk menjawab dampakperubahan iklim terhadap sektor pertanian dan kehutanan.Hutan tetap menjadi sumber daya alam yang sangat pentingbagi kawasan ASEAN dalam hal manfaatnya secara ekonomis,lingkungan, dan sosial-budaya. Promosi Pengelolaan HutanLestari (PHL), Penegakan Hukum dan Governance Kehutanan,serta Perubahan Iklim dan Pengurangan Emisi dariPenebangan Hutan dan Degradasi Hutan merupakankepentingan utama dan prioritas bagi ASEAN. Hal ini telahmendorong ASEAN untuk merumuskan pedoman-pedoman,kriteria dan indikator sebagai berikut: (i) Kriteria dan indikator
    • 46ASEAN untuk Pengelolaan Hutan Tropis yang Berkelanjutanberikut pemantauan, penilaian dan format pelaporannya; (ii)Pedoman ASEAN untuk Penerapan Proposal Aksi IPF/IFF(Intergovernmental Panel on Forests/IntergovernmentalForum on Forests), (iii) Pedoman ASEAN untuk PendekatanBertahap bagi Sertifikasi Hutan (Phased Approach to ForestCertification--PACT), dan (iv) Kriteria dan indikator bagiLegalitas Kayu. ASEAN juga menegaskan kembalikomitmennya dalam memberantas pembalakan liar dankegiatan perdagangan yang terkait dalam PernyataanMenteri tentang Penguatan Penegakan Hukum danPemerintahan (Forest Law Enforcement and Governance--FLEG) di ASEAN.Tantangan dan Gambaran Masa DepanProduk hasil pertanian dan hasil hutan yang dapatdiperdagangkan di tingkat nasional merupakan komponenpenting untuk mewujudkan pasar tunggal ASEAN. Hal inimembutuhkan kebijakan makro-ekonomi yang tepat; kondisiekonomi negara yang spesifik; pendidikan berkualitas bagipetani; pemanfaatan teknologi yang sesuai; dan pengaturankomunikasi dan pemasaran untuk memudahkan akses bagi parapetani kepada informasi, modal dan input bagi kegiatan produksiyang efisien dengan biaya seminimal mungkin.Peningkatan produksi pertanian dan hutan baik secarakuantitatif maupun kualitatif yang ekonomis dan ramahlingkungan juga perlu mendapatkan perhatian.
    • 47Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN dan RencanaAksi Strategis di Bidang Ketahanan PanganKetahanan pangan telah lama menjadi agenda penting diASEAN. Menanggapi fluktuasi harga pangan yang tinggidibarengi dengan krisis keuangan global yang dimulai padatahun 2008, ASEAN perlu mengambil pendekatan yangstrategis dan komprehensif terhadap ketahanan panganjangka panjang di wilayah ini.Untuk menjamin keamanan pangan jangka panjang dan untukmeningkatkan pendapatan petani di kawasan ASEAN, makapara Pemimpin ASEAN telah menyepakati Kerangka KerjaKetahanan Pangan Terpadu ASEAN (Integrated Food Security(AIFS)) dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan ASEAN(Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN FoodSecurity (SPA-FS) pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009.Kerangka AIFS dan SPA-FS, yang direncanakan untuk jangkawaktu lima tahun (2009-2013), memuat langkah-langkah,kegiatan dan jadwal waktu untuk memfasilitasi kerja samadalam pelaksanaan dan proses pemantauannya.Komponen Kunci dari Kerangka Kerja AIFSMemperkuat ketahanan pangan dan bantuan darurat/kelangkaan merupakan langkah inti dalam penangananketahanan pangan di wilayah ini. Hal ini bertujuan untukmemperkuat program dan kegiatan ketahanan pangannasional, dan mengembangkan prakarsa dan mekanismecadangan keamanan pangan regional.Produksi pangan yang berkelanjutan merupakan aspek pentingdari pengamanan ketahanan pangan, yang dapat dicapaimelalui peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian,meminimalkan kerugian pasca-panen, mengurangi biayatransaksi, mempromosikan pemanfaatan secara efisiensumber-sumber bagi pengembangan pertanian,mempromosikan inovasi pertanian termasuk penelitian danpengembangan produktivitas pertanian, dan mempercepattransfer dan penerapan teknologi baru.Sebagai tambahan, prakarsa lain yang terkait denganketahanan pangan akan diidentifikasi dan dikembangkan. HalIni termasuk penyediaan pasar produk pangan yang kondusifuntuk pengembangan perdagangan pangan yangberkelanjutan, mendorong investasi publik dan swasta yanglebih besar di sektor pangan dan pengembangan industriberbasis agro, dan memperkuat sistem informasi ketahananpangan yang terintegrasi (contoh: mekanisme untukperingatan dini, pemantauan dan pengawasan sistem informasi
    • 48untuk ketahanan pangan). Isu-isu yang muncul berkaitandengan ketahanan pangan, seperti pengembangan bio-fueldan dampak perubahan iklim terhadap keamanan pangan jugamerupakan bagian tak terpisahkan dari Kerangka Kerja AIFS.Para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN dengan koordinasidengan badan sektoral ASEAN lainnya yang relevan akanbertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pemantauanKerangka Kerja AIFS dan SPA-FS. Konsultasi dengan pihak terkaitdan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan kawasanakan ditingkatkan untuk memperoleh masukan dan kerja samayang relevan, dan untuk meningkatkan rasa kepemilikan yanglebih besar. Selain itu, kemitraan dan perjanjian kerja samadengan organisasi-organisasi internasional dan lembaga donor,seperti Organisasi Pangan dan Pertanian, Bank Dunia,International Rice Research Institute, Dana Internasional untukPengembangan Pertanian dan Asian Development Bank, akandidorong dan dipromosikan.
    • 49Keamanan PanganKeamanan pangan merupakan aspek penting dari kerja samaASEAN di bidang pangan dan pertanian di bawah programintegrasi ekonomi ASEAN. Selama bertahun-tahun, ASEANtelah melakukan upaya terpadu untuk meningkatkan sistemkontrol pangan dan prosedur untuk memastikan pergerakanpangan yang aman, sehat danberkualitas yang lebih bebas dikawasan ini. Mengingat adalah jugamerupakan haln yang pentingbahwa makanan dan produkpertanian ASEAN memenuhi standaryang diakui secara internasionaluntuk meningkatkan daya saingASEAN di pasar internasional, makaASEAN memberikan fokus padaharmonisasi mutu dan standar,jaminan keamanan pangan, sertastandarisasi sertifikat perdaganganuntuk pangan dan produk pertanian.Kunci Keberhasilan Jaminan Keamanan PanganPada tahun 2006, Peraturan ASEAN mengenai Pertanian yangbaik untuk Buah Segar dan Sayuran, atau ASEAN GAP, telahditerapkan sebagai standar untuk produksi, pada saat panendan penanganan pasca panen buah-buahan dan sayuran diwilayah ASEAN. Penggunaan ASEAN GAP bertujuan untukmemastikan bahwa buah-buahan dan sayuran yang dihasilkandi wilayah ini aman untuk dikonsumsi dan kualitas yang tepatbagi konsumen. Selain itu, ASEAN GAP juga memastikanbahwa pangan yang diproduksi dan ditangani dengan carayang benar tidak akan merugikanlingkungan, kesehatan, keselamatandan kesejahteraan pekerja di sektorpertanian dan pangan.Sampai dengan saat ini, ASEAN telahmembentuk total sebanyak 775 batasresidu maksimum yangseimbang/maximum residue limits(MRLs) untuk 61 pestisida. Standarumum untuk mangga, nanas, durian,pepaya, pomelo dan rambutan jugatelah diterapkan untuk memastikanbahwa buah-buahan yang tersediasegar dengan kualitas dan standar yang benar untukkonsumen setelah proses persiapan dan pengemasan.Sebanyak 49 standar untuk vaksin hewan, 13 kriteria untukakreditasi perusahaan peternakan dan 3 kriteria untukakreditasi produk ternak juga telah disahkan sebagaiharmonisasi standar ASEAN.
    • 50Perkembangan yang cukup besar juga telah dicapai dalambidang-bidang penting lainnya. ASEAN sedang memperkuatjaringan pegujian makanan yang diubah secara genetik,mengembangkan pedoman manajemen yang baik untukudang, mengembangkan kode etik untuk perikanan yangbaik, dan menerapkan Hazard Analysis dan Critical ControlPoint (HCCP) dalam produksi ikan dan produk perikanan.Pada tahun 2004, ASEAN Food Safety Network didirikansebagai dasar integrasi bagi para pejabat ASEAN untukbertukar informasi mengenai keamanan pangan.Penanggulangan Ancaman Flu BurungWabah flu burungdalam beberapatahun terakhirtelah membawaperhatian yanglebih besar bagiisu keamananpangan di wilayahASEAN. Penderitakasus flu burungtelah dikaitkan karena kontak langsung dengan unggas matiatau sakit saat pemotongan unggas dan persiapan unggasmenjadi makanan. Dengan demikian, ASEAN telahmemperkuat kegiatannya, termasuk pengembangankemampuan dalam menjamin keamanan pangan danstandardisasi penanganan unggas. Hal ini telah dilakukandengan kerja sama erat dari para stakeholder negara-negaradonor, dan organisasi internasional seperti AsianDevelopment Bank (ADB), Food and Agriculture Organization(FAO) dan Office International des Epizooties (OIE).
    • 51Kerangka Kerja Multi Sektoral ASEAN dalam Bidang PerubahanIklim dan Ketahanan PanganBanyak laporan dan studi menunjukkan bahwa AsiaTenggara merupakan salah satu daerah yang paling rentanterhadap perubahan iklim, karena garis pantai yang panjang,konsentrasi tinggi terhadap populasi dan aktivitas ekonomi diwilayah pesisir, dan ketergantungan pada pertanian,perikanan, kehutanan dan sumber daya alam lainnya.Dampak perubahan iklim mempengaruhi semua sektor.Ancaman perubahan iklim terhadap lingkungan danpembangunan ekonomi telah menjadi prioritas ASEANdikarenakan sektor Pertanian dan Kehutanan sangat rentanterhadap perubahan iklim. Di sisi lain, sektor pertanian dankehutanan memiliki potensi untuk adaptasi dan mitigasiterhadap perubahan iklim.Sebagai respon dari tantangan ini, dan menyadari besarnyapotensi sektor pertanian dan kehutanan untuk memperkuatketahanan masyarakat dan ekosistem, dan untukmengurangi perubahan iklim melalui respon yangterkoordinir, wilayah ini telah mengembangkan KerangkaPerubahan Iklim dan Ketahanan Pangan ASEAN Multi-Sektoral (AFCC) .InisiatifAFCC menetapkan elemen cetak biru untuk MasyarakatEkonomi ASEAN (AEC), Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN(APSC), dan Masyarakat Sosial-budaya ASEAN (ASCC), selainitu juga AFCC menetapkan Prakarsa Kerangka Kerja StrategisIntegrasi ASEAN dan Rencana Kerja IAI 2.AFCC, didukung oleh Pertemuan para Menteri Pertanian danKehutanan ASEAN (AMAF) pada bulan November 2009,meliputi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan sektorkehutanan serta sektor terkait lainnya seperti Lingkungan,Kesehatan dan Energi. Cakupan yang luas dari AFCCmenunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan isu lintassektoral, sehingga kerja sama antar sektor dalam upayaadaptasi dan mitigasi sangat diperlukan.Dengan tujuan untuk berkontribusi pada keamanan panganmelalui penggunaan tanah, hutan, air dan sumber daya airyang berkelanjutan, efisien dan efektif, dengan meminimalkanrisiko dan dampak dari kontribusi-kontribusi tersebut terhadapperubahan iklim, AFCC memiliki tujuan sebagai berikut:• Koordinasi pada pengembangan strategi adaptasi danmitigasi;
    • 52• Kerja sama pelaksanaan adaptasi terpadu dan tindakanmitigasi;Negara-negara Anggota ASEAN telah memberikan kontribusiterhadap penanganan dampak merugikan dari perubahaniklim. Komponen – komponen yang ada dan tindakan lebihlanjut dari penanganan climate change akan memperkuatkomponen-komponen AFCCs yang meliputi:• Integrasi dari mitigasi perubahan iklim dan strategiadaptasi ke dalam kerangka kebijakan pembangunanekonomi dan sosial;• Kerja sama pada pelaksanaan langkah-langkah adaptasidan mitigasi;• Penguatan pertukaran pengetahuan nasional danregional, penguatan komunikasi dan jaringan dariperubahan iklim dan keamanan pangan; dan• Mengembangkan kerangka kerja strategis yang lebihkomprehensif secara multi sektoral dan mengembangkanroadmap yang lebih komprehensif untuk implementasipenanganan perubahan iklim.Tantangan dan Tindak LanjutPerubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, danmembutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karenaitu peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan,ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan,peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangatpenting.Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat jugamenjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dariperubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwastrategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akandikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancamanterhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.
    • 53Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB)Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) memiliki perspektifmulti dimensi, memperhatikan aspek ekonomi, sosial danlingkungan dari pengelolaan hutan. PHB bertujuan untukmemastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari hutandapat memenuhi kebutuhan hari ini, dan pada saat yang samamengamankan ketersediaan lanjutan dan kontribusinyaterhadap pembangunan jangka panjang.Inisiatif Menuju Realisasi Integrasi ASEANTujuan strategis dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan(PHB) adalah untuk mempromosikan pelaksanaan pengelolaansumber daya hutan di kawasan ASEAN dan memberantaspraktek-praktek tidak berkesinambungan termasukmemberantas pembalakan liar dan perdagangan yang terkaitmelalui peningkatan kapasitas, transfer teknologi,meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat penegakanhukum dan tata pemerintahan.Untuk memandu pencapaian PHB, para Menteri Pertanian danKehutanan ASEAN (AMAF) telah mengesahkan Kriteria danIndikator ASEAN (C&I) untuk Pengelolaan Berkelanjutan HutanTropis, serta Format Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan(MAR) untuk PHB. C&I untuk PHB dikembangkan untukmenyediakan negara-negara dengan kerangka kerja untukmendefinisikan pengelolaan hutan berkelanjutan dan menilaikemajuan terhadap tujuan ini. Hal ini menjadi alat untukmembantu mengidentifikasi trend di sektor hutan dan dampakdari intervensi pengelolaan hutan dari waktu ke waktu, danuntuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalamkebijakan kehutanan nasional. Tujuan utama dari alat iniadalah untuk mempromosikan praktek pengelolaan hutanyang baik, dan untuk pengembangan lebih lanjut yang lebihsehat dan lebih produktif berbasis sumber daya hutan. ASEANjuga mengembangkan Format MAR online dan offline untukPHB untuk membantu negara-negara anggota memantauperkembangan mereka pada PHB.Dalam mengejar PHB, diakui bahwa Penegakan HukumKehutanan dan Pemerintahan (FLEG) merupakan kondisi awaldan ukuran penting terhadap manajemen hutan yang lebihbaik. Menyadari hal ini, Rencana Kerja FLEG (2008-2015)sudah dibentuk tahun 2008. Tujuan secara keseluruhanpelaksanaan FLEG adalah pencapaian pengelolaan hutanberkelanjutan untuk meningkatkan pasokan berkelanjutan danhukum perdagangan kayu dan hasil hutan yang kompetitifyang akan memberikan kontribusi bagi pengentasankemiskinan di daerah. Tujuan dari rencana kerja meliputimemperkuat penegakan hukum kehutanan dan pemerintahandan untuk meningkatkan perdagangan intra-dan ekstra-ASEANdan daya saing jangka panjang dari produk hasil hutan
    • 54ASEAN. Dalam hal ini, Pedoman Pendekatan ASEAN secarabertahap untuk Sertifikasi Hutan (PACt) dan Kriteria danIndikator ASEAN untuk Legalitas Kayu telah disahkan olehASEAN.Dalam mendukung inisiatif FLEG, ASEAN menegaskan kembalikomitmennya dalam memberantas pembalakan liar danperdagangan yang terkait dalam Pernyataan Menteri tentangPenguatan Penegakan Hukum Kehutanan dan Pemerintahan(FLEG) di ASEAN.Tantangan dan Tindak LanjutPeningkatan kapasitas dan kesadaran publik tetap menjaditantangan dalam mengejar PHB. Dalam pandangan ini, sejaktahun 2008, ASEAN, bekerjasama dengan FAO, telah melakukanproyek "Memperkuat Pemantauan, Penilaian dan PelaporanPengelolaan Hutan Berkelanjutan di Asia" (MAR-SFM).Pelaksanaan secara tepat waktu Rencana Kerja FLEG (2008-2015) dan Format MAR untuk PHB di tingkat nasional jugaperlu mendapat perhatian.
    • Kebijakan PersainganUsaha di ASEAN
    • 56
    • 57Kebijakan Persaingan Usaha di ASEANKomitmen negara-negara anggota ASEAN yang tertuangdalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, untukmemperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usahanasional atau competition policy and law (CPL) pada tahun2015. Hal ini untuk menjamin tingkat lapangan bermain danmemperkenalkan budaya persaingan usaha yang sehat gunameningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangkapanjang.Saat ini, hanya Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnamtelah memiliki undang-undang dan otoritas hukum terbaikpersaingan tersebut. Sementara Kamboja, Malaysia, danFilipina berada dalam proses penyusunan undang-undangpersaingan usaha mereka. Negara lainnya seperti BruneiDarussalam, Laos dan Myanmar masih pada tahap awalpembangunan CPL berskala nasional dan saat inimengandalkan kebijakan dan peraturan tingkat sektor untukmencapai tujuan kebijakan persaingan usaha di berbagaipasar faktor produksi dan akhir atau barang menengah danjasa domestiknya.The ASEAN Experts Group on Competition (AEGC)Pada bulan Agustus 2007, Menteri Ekonomi ASEANmenyetujui pembentukan kelompok ahli ASEAN di bidangpersaingan usaha atau The ASEAN Experts Group onCompetition (AEGC) sebagai forum regional untukmembahas dan bekerja sama dalam CPL. AEGC pertama kalibertemu tahun 2008 dan untuk tiga sampai lima tahun kedepan, telah sepakat untuk fokus pada pembangunan terkaitkebijakan persaingan usaha yang terkait dan praktiknya dinegara-negara anggota; mengembangkan Pedoman ASEANRegional pada Kebijakan Persaingan dan menyusun BukuPanduan tentang Kebijakan dan Hukum persaingan usaha diASEAN untuk pelaku usaha. Baik Pedoman dan BukuPegangan ditargetkan masuk kedalam cetak biru ASEAN, dandijadwalkan untuk diadopsi oleh negara anggota tahun 2010.Peluncuran kedua dokumen tersebut akan diikuti denganworkshop sosialisasi secara regional bagi pejabat pemerintahdan dunia usaha dengan tujuan advokasi hingga ke daerah.Suatu Rencana Aksi Regional dalam Kebijakan Persainganusaha periode 2010-2015 juga tercakup di dalam desain danpengembangan tersebut. Rencana Aksi, berdasarkan CetakBiru MEA, akan disusun dengan fokus khusus padapengembangan kapasitas dan pengenalan best practice dibidang CPL.Tantangan dan Peluang ke depanJalan ke depan akan penuh tantangan. Namun akan terdapatjuga negara-negara anggota untuk mengembangkan lebihlanjut dan/atau CPL memulai ekonomi yang luas dalam
    • 58bergerak untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi,dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan sehat,dan dalam rangka mempertahankan peran ASEAN sebagaipemain yang kompetitif dan bermakna dalam rantai pasokanglobal dan regional.
    • Perlindungan Konsumen
    • 60
    • 61Perlindungan Konsumen di ASEANPerlindungan konsumen merupakan alat penting dalammembangun sebuah masyarakat ASEAN yang berorientasipada sumber daya manusia (SDM). ASEAN telah lebihmenyadari bahwa kepentingan konsumen dan kesejahteraanharus diperhitungkan dalam semua tindakan yangdilaksanakan untuk mencapai suatu wilayah ekonomi yangterintegrasi.Undang-undang perlindungan konsumen menjamin persainganyang adil dan arus bebas informasi yang tepat di pasar. Saatini, hanya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailanddan Viet Nam telah melakukan tindakan penting dalamperlindungan konsumen. Sisanya negara-negara anggotaASEAN berencana atau sedang dalam proses penyusunankebijakan perlindungan konsumen dan hukum. Sementara itu,unsur perlindungan konsumen di negara-negara yang tercakupdalam penetapan kebijakan lain untuk mencapai tujuanperlindungan konsumen.Komite ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen(ACCP)Perlindungan konsumen merupakan wilayah baru kerja samaregional. Dimulai dari cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN(AEC), ASEAN antar-pemerintah Komite KoordinasiPerlindungan Konsumen, kemudian diganti sebagai KomiteASEAN Perlindungan Konsumen (ACCP), didirikan pada bulanAgustus 2007. Di bidang ACCP, dan tiga Kelompok Kerjanya,berfungsi sebagai titik fokus untuk pelaksanaan danpemantauan pengaturan regional dan mekanisme, serta untukmendorong pembangunan berkelanjutan perlindungankonsumen di ASEAN.Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan inisiatif dankomitmen di bawah Cetak biru ASEAN, pendekatan strategisterhadap perlindungan konsumen telah diadopsi olehACCP. Pendekatan ini berisi langkah-langkah kebijakan danprioritas kegiatan rinci dengan jangka waktu spesifik untukpelaksanaan, termasuk pengembangan (i) pemberitahuan danmekanisme pertukaran informasi pada tahun 2010; (ii)mekanisme ganti rugi konsumen lintas perbatasan pada tahun2015, dan (iii) roadmap strategis untuk kapasitas bangunantahun 2010.Tantangan dan Peluang ke DepanThe ACCP adalah badan sektoral yang baru didirikan, dan akanmenghadapi program kerja yang luas dan kompleks. Secarakhusus, bidang utama kebutuhan peningkatan kapasitas ditingkat regional dan nasional harus diidentifikasi, diprioritaskan
    • 62dan ditangani. Bantuan teknis dan keuangan substansial akandiperlukan dalam proses mengembangkan danmempromosikan kebijakan nasional, hukum dan pengaturankelembagaan tentang perlindungan konsumen.Di atas tantangan tersebut, globalisasi dan integrasi regionalakan menambah kompleksitas dan kesulitan dalamperlindungan konsumen yang harus dikelola oleh semuanegara anggota. Dalam hal ini, khususnya, meningkatkanvolume dan nilai perdagangan dalam negeri dan lintas batasdan juga kemajuan stabil dan cepat dalam teknologikomunikasi, produksi dan e-commerce.
    • Kerja Sama ASEAN dalamHak Kekayaan Intelektual(HKI)
    • 64
    • 65Kerja Sama ASEAN dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Pembentukan kekayaanintelektual (KI) dan HakKekayaan Intelektual(HKI) komersialisasi,dan perlindungan telahmenjadi sumberkeunggulan komparatifyang signifikan dari perusahaan dan ekonomi dan olehkarenanya penggerak utama dari strategi kompetitif mereka.Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) telah bekerja sama (a)untuk melaksanakan Rencana Aksi Kekayaan Intelektual ASEAN2004-2010 (rencana aksi) dan Rencana Kerja untuk Kerja samaHak cipta ASEAN (Rencana Kerja); (b) untuk membentuksebuah sistem pengarsipan ASEAN untuk desain dalam rangkamemfasilitasi pengajuan oleh pengguna dan meningkatkankoordinasi antara kantor IP di AMS (c) untuk menyetujuiperjanjian internasional yang sama, termasuk Protokol Madrid,(d) untuk mempertahankan konsultasi dan pertukaran informasidi antara lembaga penegak nasional dalam perlindungan IPR,dan ( e) untuk mempromosikan kerja sama regional dalam HKIbaru seperti Pengetahuan Tradisional (TK), Sumber genetik (GR)dan Ekspresi Budaya Tradisional (TCE). Kegiatan-kegiatankoperasi ditampilkan dalam Cetak Biru Masyarakat EkonomiASEAN.Kelompok Kerja ASEAN di Bidang HKI ASEAN (AWGIPC)The AWGIPC berfungsi sebagai badan konsultatif untuk kerjasama ASEAN IP sejak tahun 1996. Kerja sama tersebut terusmembangun penyederhanaan, harmonisasi, pendaftaran danperlindungan HKI di ASEAN.Dalam rangka memenuhi jadwal komitmen di dalam cetak biruAEC, serangkaian studi nasional dan regional tentang kontribusiekonomi industri hak cipta telah dilakukan di AMS. Rapat jugatelah diselenggarakan membahas penambahan pada ProtokolMadrid dan proyek percontohan telah diluncurkan pada operasiThe ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC) danASEAN "IP DIRECT". Selain itu, upaya terpadu telah dilakukanoleh AWGIPC untuk berbagi pengalaman kebijakan danmemantau secara teratur kepatuhan dan peraturan di AMSterhadap TRIPS.Dalam menjalankan pekerjaan AWGIPC, kerja sama aktif telahdipertahankan dengan banyak mitra dan organisasi.Termasukdidalamnya Asosiasi Kekayaan Intelektual di ASEAN, Australiadan Selandia Baru, Cina (State Intellectual Property Office -SIPO), Komisi Eropa (EC), Jepang (Japan Patent Office - JPO),Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO)Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta OrganisasiKekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Secara khusus, sebuah
    • 66program kerja sama jangka panjang telah dikembangkanantara AWGIPC dan USPTO untuk 2004-2010; perpanjanganlima tahun telah direncanakan untuk program ini. Sementaraitu, sebuah, skala besar empat-tahun ASEAN Project on theProtection of Intellectual Property Rights (ECAP III) dimulaipada 1 Januari 2010; ini merupakan proyek tindak lanjut untukECAP II. AWGIPC dan WIPO juga telah banyak bekerjasamaterkait proyek IP berbasis permintaan.Mengenai pelaksanaan kegiatan regional untuk masa depan,AWGIPC telah memutuskan untuk mengkompilasi danmengadopsi Rencana Strategis ASEAN IPR 2011-2015 untukRencana Aksi 2004-2010, dengan Filipina sebagai negarapemimpin. IP dan hal-hal yang berhubungan dengan HKItelah menjadi sangat kompleks (misalnya, pelebaran danpendalaman hak paten dan perlindungan hak cipta untukmengatasi dengan kemajuan pesat dalam bioteknologi danteknologi komunikasi). Mereka juga meliputi berbagai bidangsemakin luas (indikasi geografis, TK dan GR, danCTE). Infrastruktur IP dan keahlian sangat berbeda dalamASEAN, dengan perbedaan yang signifikan antara ASEAN-6dan ASEAN-4.Perbedaan tersebut memiliki implikasi padasifat dan intensitas kerja sama regional, dan bantuan tekniskebutuhan dalam ASEAN serta antara berbagai sub-kelompok AMS. Ada juga pasokan sangat terbatas dari IPyang terkait dengan sumber daya manusia yang terampil danberpengalaman dan kapasitas kelembagaan diASEAN. Sementara itu, upaya telah dilakukan untukmenerapkan pendekatan "ASEAN - helps - ASEAN" apabiladimungkinkan, termasuk dalam kebijakan dan wawasan yangdiperoleh oleh AMS perjanjian internasional danpengetahuan yang terkait dengan kegiatan pertukaranpengalaman dalam hal program HKI.
    • Kerja Sama ASEAN diSektor Transportasi
    • 68
    • 69Kerja Sama ASEAN di Sektor TransportasiKerja sama ASEAN di sektor transportasi bertujuan untukmewujudkan sistem transportasi yang efisien dan terpaduuntuk mendukung perwujudan ASEAN Free Trade Area (AFTA)dan mengintegrasikan ASEAN dengan ekonomi global.Berdasarkan ASEAN Transport Action Plan (ATAP) 2005-2010,kerja sama transportasi di ASEAN terfokus antara lain dalammeningkatkan hubungan dan saling-terkaitan transportasimulti-modal, menggalakkan mobilitas penduduk yang lancardan barang serta menggalakkan liberalisasi lebih lanjut padajasa transportasi udara dan laut.Kerangka Perjanjian Transportasi dalam menerapkan rencanapelaksanaan saat ini telah ditandatangani dan berada padatahap ratifikasi dan konsultasi domestik, antara lain:Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang Fasilitasi Barangpada saat Transit atau ASEAN Framework Agreement on theFacilitation of Goods in Transit (AFAFGIT);Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidangTransportasi Multi Moda atau ASEAN FrameworkAgreement on Multimodal Transport (AFAMT);Perjanjian kerangka kerja ASEAN di bidang FasilitasiTransportasi Antar Negara atau ASEAN FrameworkAgreement on Facilitation of Inter-State Transport(AFAFIST).Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk menyederhanakan danmemadukan perdagangan/prosedur transportasi dandokumentasi, merumuskan pedoman dan persyaratan yangseragam dalam pendaftaran transportasi transit danpelaksanaan transportasi multi-moda serta memperkenalkanaplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalamkelancaran transportasi kargo.Layanan penumpang udara, perjanjian mengenai hak-hakkebebasan lalu lintas yang tidak terbatas ke-3, 4 dan 5 untuklayanan penumpang terjadwal dari dan ke setiap tujuanbandara internasional dan antara sub-wilayah ASEAN sertaantara ibukota negara anggota ASEAN sudah tersedia. Hakkebebasan serupa juga akan diperluas untuk pelayanan jasaantara kota-kota lainnya di ASEAN melalui ASEAN MultilateralAgreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services(MAFLPAS), yang diharapkan selesai pada tahun 2010. Untukkebijakan langit terbuka dalam jasa angkutan udara, negara-negara anggota telah berkomitmen untuk liberalisasi penuhjasa angkutan udara dan sesuai hak-hak kebebasan penuh ke-3, 4 dan 5 untuk layanan pengiriman internasional antarasetiap tujuan bandara internasional dalam ASEAN. Pekerjaanyang sedang berlangsung adalah untuk mengembangkanpelaksanaan perjanjian dalam mewujudkan ASEAN SingleAviation Market pada tahun 2015. Dalam hal konektivitasudara dengan negara-negara lain, negosiasi dengan China
    • 70telah memasuki tahap akhir sementara negosiasi dengan Indiamasih dalam tahap awal.Roadmap menuju Transportasi Maritim yang integral dankompetitif di ASEAN, yang berusaha untuk menggalakkan danmemperkuat jasa serta pasar pelayaran intra-ASEAN, terfokuspada pembangunan infrastruktur, integrasi pasar melaluistrategi pengembangan dalam ASEAN Single Shipping Marketdan pengembangan sumber daya manusia. Kerangka strategiuntuk pengembangan Pasar Perkapalan Tunggal ASEAN(ASEAN Single Shipping Market) saat ini sedangdikembangkan.Proyek-proyek utama dalam kerja sama transportasi daratASEAN meliputi Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) danproyek-proyek prioritas infrastruktur jalan dalam ASEANHighway Network (AHN). SKRL memiliki rute utama melaluisingapura - Malaysia - Thailand - Kamboja - Vietnam - China(Kunming) dengan garis pacu di Thailand-Myanmar danThailand-Laos. Penghubung SKRL yang hilang, ditemukandalam hubungan antara Thailand dan Kamboja dan antaraKamboja dan Viet Nam, diharapkan akan selesai pada tahun2015.Sementara itu pelaksanaan stock-taking dari seluruh nationalsections pada ASEAN Highway Network melaporkan panjangtotal jaringan 26,207.8 km, dengan Jalan Class III dan diatasnya dengan perhitungan hampir 24.000 km. Hubunganyang hilang ditemukan terutama di Filipina dan Indonesia, danjumlahnya hanya 37,15 km. Selain menyelesaikan rantai yanghilang, dana yang cukup besar akan diminta dalammeningkatkan AHN untuk setidaknya Class I sertamempertahankan jalan raya ASEAN yang ada.Perkembangan ASEAN Strategic Transport Plan (ASTP) tahun2011-2015 saat ini sedang berlangsung dan akan diselesaikanpada bulan November 2010.
    • 71Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam Realisasi Komunitas ASEANDitandatangani pada tahun 2000, Perjanjian kerangka kerja e-ASEAN menetapkan tujuan kerja sama ASEAN dalamTeknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) adalah untuk (a)mengembangkan, memperkuat dan meningkatkan daya saingsektor ICT di ASEAN, (b) mengurangi kesenjangan digitaldalam masing-masing negara anggota ASEAN dan antarnegara-negara Anggota ASEAN; (c) mempromosikan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan e-ASEAN; dan (d) menggalakkan liberalisasi perdaganganproduk ICT, layanan ICT dan investasi untuk mendukunginisiatif e-ASEAN.Prinsip PanduanKerangka Kerja Perjanjian e-ASEAN mengidentifikasi langkah-langkah yang bertujuan untuk memfasilitasi ataumempromosikan hal-hal sebagai berikut: (a) pembentukanInfrastruktur Informasi ASEAN; (b) pertumbuhan e-commercedi ASEAN; (c) liberalisasi perdagangan dalam produk ICT,layanan ICT dan investasi untuk mendukung inisiatif e-ASEAN;(d) investasi dalam menghasilkan produk ICT dan penyediaanjasa ICT; (e) e-Society di ASEAN dan membangun kemampuanuntuk mengurangi kesenjangan digital di dalam dan di antaraAMS, dan (f) penggunaan aplikasi ICT dalam penyampaianjasa layanan pemerintah (e-Government).Rencana Utama ICT ASEANUntuk tetap sejajar dengan perkembangan kelembagaan diASEAN, Rencana Utama ICT ASEAN untuk periode 2011-2015sedang dikembangkan Rencana Utama ICT ASEAN bertujuanmenjadi sebuah dokumen strategis untuk memperkuat peransektor ICT dalam pelaksanaan Roadmap untuk MasyarakatASEAN (2009-2015). Master Plan akan mengidentifikasi hasilyang berarti untuk membawa sektor ICT ASEAN ke tingkat yanglebih tinggi, termasuk daerah kerja sama yang baru dan sepertibiaya roaming internasional, keamanan informasi, layananuniversal (termasuk akses bersama untuk broadband), mediabaru (misalnya internet berbasis jaringan sosial) dan digitalcontent, e-government, struktur industri, pemberdayaankonsumen, penyiaran, dan Green ICT. Rencana utama inidiharapkan akan diselesaikan dan diadopsi oleh MenteriTelekomunikasi dan Telematika ASEAN pada November 2010.Fokus dan KemajuanKonsep Infrastruktur Informasi ASEAN atau ASEANInformation Infrastructure (AII) telah didiskusikan terusmenerus selama beberapa tahun dan beberapa inisiatif telahdilaksanakan untuk mendukung konsep ini. Peraturan yangterkait dengan AII berkembang dengan baik, khususnyaPedoman ASEAN Telecommunication Regulators‟ Council (ATRC)
    • 72untuk Migrasi Next Generations Network (NGN), dan BestPractice Guidelines on Interconnection. Prioritas AII lainnyamencakup keamanan informasi dan jaringan serta komunikasipedesaan. Namun, kerja sama kawasan pada AII telahdifokuskan terutama pada sisi soft infrastruktur, misalnyaprogram pengembangan kemampuan, studi, dokumen informasidan penelitian.Dalam hal konektivitas fisik, jaringan Tim Respon DaruratKomputer ASEAN atau ASEAN Computer Emergency ResponseTeams sudah aktif dan menjadi pelaksanaan yang teratur antaranegara anggota dan dengan mitra dialog sejak tahun 2006.ASEAN juga bekerja menuju perwujudan sebuah PertukaranInternet ASEAN.Proyek dan Kebijakan Konektivitas ICT LainnyaSektor ASEAN ICT juga berfungsi untuk mempromosikanperkembangan tenaga kerja ICT, daya saing pada pasar ICTdan bisnis online serta aplikasi sosial. Dalam meningkatkanposisi ASEAN sebagai pemeran utama kawasan di sektor ICT,kerja sama ICT ASEAN dengan Mitra Dialog telah berlangsungdengan Cina, Jepang, Republik Korea, Uni Eropa, India, danInternational Telecommunication Union. Diskusi yang sedangberlangsung dan pengembangan proyek ASEAN-ChinaInformation Superhighway dan Trans-Eurasia InformationNetwork perlu diperhatikan. Sektor swasta juga terlibatdengan sektor ICT di berbagai tingkatan, dari proyek sampaikonsultasi kebijakan dan peraturan.
    • 73Memastikan Keamanan Energi di ASEANSasaran dan Strategi KeseluruhanTujuan keseluruhan darikerja sama energi ASEANadalah untuk meningkatkankeamanan energi dankesinambungan bagi wilayahASEAN serta memberikanperhatian terhadap masalahkesehatan, keselamatan danlingkungan. kerja samaenergi ASEAN saat inidilaksanakan di bawahRencana aksi di bidang kerjasama energi atau ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation(APAEC) 2010-2015, berfokus pada tujuh bidang programutama: (i) ASEAN Power Grid (APG), (ii) Trans-ASEAN GasPipeline ( TAGP), (iii) teknologi batubara dan batubara bersih,(iv) energi yang dapat diperbarui; (v) efisiensi energi dankonservasi, (vi) kebijakan dan perencanaan energi regional; dan(vii) energi nuklir sipil.Fokus dan KemajuanPipa gas trans ASEAN atau Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)melibatkan pembangunan 4.500 km jaringan pipa indukbawah laut sepanjang 4.500 m yang bernilai sekitar US$ 7miliar. Delapan proyek interkoneksi pipa gas bilateral, dengantotal panjang sekitar 2.300 km, saat ini sedang beroperasi.Untuk mewujudkan konektivitas TAGP, kemajuan lebih lanjutperlu dicapai dalam pelaksanaan perjanjian yang ada danmekanisme pembiayaan serta identifikasi modalitas.Sementara itu, pelaksanaan proyek ASEAN Power Grid yangdiperkirakan mencapai US$ 5,9 miliar, saat ini sedang dalampenyelesaian dengan empat proyek interkoneksi yang sedangberlangsung dan 11 proyek tambahan yang sedangdirencanakan untuk interkoneksi tahun 2015. Untukmewujudkan kemajuan lebih lanjut dalam APG, maka perluuntuk (i) mempercepat pembangunan 15 proyek interkoneksiAPG, termasuk identifikasi dan rekomendasi dalam mekanismepembiayaan dan modalitas, (ii) mengoptimalkan sektorturunan yang berhadapan dengan sumber daya energi asliyang tersedia di wilayah ini, dan, (iii) mendorong danmengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ASEAN, sepertidana, keahlian dan produk untuk mengembangkan sektorturunan, pengiriman, dan distribusi.Kerja sama ASEAN di bidang energi juga menyangkut dukunganpada persaingan efektif dalam pasar energi, menjamin pasokanenergi yang handal dan aman serta pengembangan sektorenergi yang dinamis di wilayah tersebut.
    • 74Sebuah peningkatan kegiatan yang signifikan telah dilakukandalam sektor kerja sama Efisiensi dan Konservasi EnergiASEAN atau ASEAN Energy Efficiency and Conservation (EE&C)serta Renewable Energy (RE), meliputi programpengembangan kemampuan berbagai kelembagaan,meningkatkan keterlibatan sektor swasta pada programASEAN EE&C dan RE, serta dalam memperluas pasar bagiproduk EE dan RE. APAEC 2010-2015 menetapkan target bagiASEAN untuk mengejar tujuan aspirasi dalam mengurangiintensitas energi kawasan minimal 8% pada tahun 2015berdasarkan pada tingkat tahun 2005 dan mencapai targetkolektif 15% untuk energi kawasan yang dapat diperbaruidalam daya total kapasitas yang terpasang pada tahun 2015.Di bidang batubara, kegiatan/upaya penting telah dilakukanuntuk menggalakkan pembangunan berkelanjutan danpemanfaatan teknologi batubara dan batubara bersih.Rencana energi negara-negara anggota ASEAN menunjukkanpertumbuhan yang cepat dalam penggunaan batubara untukpembangkit tenaga listrik yang memberikan kesempatan untukmenggalakkan dan meningkatkan penggunaan danperdagangan batubara bersih yang dapat saling membawamanfaat ekonomi terhadap penggabungan energi wilayah.Untuk meningkatkan posisi ASEAN sebagai pemain utamaenergi kawasan, kerja sama energi ASEAN dengan MitraDialog telah menghasilkan berbagai kegiatan, program danproyek termasuk dalam kerangka ASEAN + Tiga dan prosesKTT Asia Timur. Kegiatan utama yang dilakukan meliputipelaksanaan 2010 Rencana kerja sama energy ASEAN – EUatau ASEAN-EU Energy Cooperation Work Plan,pengembangan Oil Stockpiling Roadmap untuk negara-negaraASEAN + 3 (Tiga) dan pelaksanaan proyek Mekanismepembangunan yang bersih serta proyek pengembangankapasitas energi nuklir sipil.
    • 75Pariwisata ASEANPentingnya Sektor PariwistaPariwisata merupakan sektor penting bagi negara anggotaASEAN tidak hanya dalam hal menghasilkan danmendistribusikan pendapatan valuta asing yang berharga,tetapi juga sarana untuk menampilkan keragaman dankekayaan dari berbagai budaya dan masyarakat di AsiaTenggara. Meskipun kemunduran ekonomi global pada tahun2009, pariwisata ASEAN masih berjalan dengan baik dan terusberkembang. Perjalanan Intra-ASEAN adalah penyumbangutama dengan pangsa 49% dari 65 juta total kedatanganpengunjung internasional pada tahun 2009.Tujuan Kerja Sama Pariwisata ASEANTujuan kerja sama pariwisata ASEAN adalah untuk: (i)memfasilitasi perjalanan wisata ke dan di dalam ASEAN; (ii)meningkatkan kerja sama industri pariwisata dalam rangkameningkatkan efisiensi dan daya saing; (iii) mengurangipembatasan secara substansial untuk perdagangan di bidangpariwisata dan jasa perjalanan; (iv) membangun jaringanterpadu sektor pariwisata dan jasa perjalanan dalam rangkamemaksimalkan sifat komplementer dari daya tarik wisata dikawasan tersebut; (v) meningkatkan pengembangan danpromosi ASEAN sebagai daerah tujuan wisata tunggal denganstandar, fasilitas dan daya tarik kelas dunia; (vi) meningkatkanbantuan timbal balik dalam pembangunan sumber dayamanusia dan memperkuat kerja sama untuk mengembangkan,meningkatkan dan memperluas sektor pariwisata serta fasilitasdan pelayanan jasa perjalanan (viii) menciptakan kondisi yangmenguntungkan untuk sektor publik dan swasta untuk terlibatlebih jauh dalam pengembangan pariwisata, perjalanan daninvestasi intra-ASEAN di bidang jasa dan fasilitas pariwisata.Roadmap Integrasi Sektor PariwisataPariwisata dikenal sebagai salah satu sektor prioritas untukintegrasi, dengan Roadmap untuk integrasi di sektorpariwisata atau Roadmap for Integration of Tourism Sector(RITS) 2004-2010 berfungsi sebagai pedoman utama.Disamping langkah-langkah umum pada liberalisasiperdagangan jasa, fasilitasi perjalanan, investasi danpengembangan sumber daya manusia yang diterapkan padasemua sektor prioritas, RITS juga menetapkan langkah-langkah spesifik pada sektor pariwisata yang ditujukan padapromosi dan pemasaran, investasi, standar, pengembangansumber daya manusia dan krisis komunikasi.Untuk promosi dan pemasaran sektor pariwisata, „Visit ASEANCampaign‟ telah menjadi fokus utama dalam pemasaran dikawasan, melalui kegiatan bersama maupun promosi bersamadi pasar tujuan utama, seperti Cina, Republik Korea danAustralia. Untuk lebih memperkuat daya saing dan integrasi
    • 76sektor pariwisata ASEAN, telah dikembangkan strategipemasaran pariwisata yang baru, termasuk situswww.southeastasia.org. Sementara itu, Forum investasipariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Investment Forum,yang diselenggarakan secara historis untuk mempromosikanpeluang investasi pariwisata di kawasan ini dan untuk lebihmemperluas dan menyebarkan manfaat pariwisata di wilayahini, diharapkan untuk membantu mempromosikanpembentukan pembentukan koridor investasi pariwisataASEAN pada tahun 2010. Peningkatan logistik dankonektivitas, dari dan dalam koridor, melalui pengembanganinfrastruktur dan kebijakan pendukung, akan menjadikebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan koridorinvestasi pariwisata tersebut.Standar PariwisataLebih lanjut, untuk menjamin kualitas pelaksanaan jasapariwisata di kawasan itu, kriteria dan persyaratan Standarpariwisata ASEAN yang meliputi hotel, wisata warisan budaya,situs eco-tourism, tempat tinggal, makanan dan minumanserta toilet umum telah selesai. Menteri Pariwisata ASEAN jugamengadopsi Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuksumber daya manusia pada bidang pariwisata pada wilayahdalam memudahkan pelaksanaan pariwisata secara profesionaldi kawasan tersebut dan meningkatkan kualitas tenaga kerjapariwisata di kawasan ini terutama pada bidang pekerjaanutama berikut ini: housekeeping, front office, penyediaanmakan, layanan makanan dan minuman, pelaksanaanperjalanan dan agen perjalanan.Untuk wisata kapal pesiar, Kelompok Kerja Pesiar ASEAN atauASEAN Cruise Working Group didirikan untuk meningkatkanpenyediaan konektivitas laut dan meningkatkan pariwisatakapal pesiar di ASEAN, didukung dengan konsultasi tahunanantara pejabat pariwisata kapal pesiar dan kelompok kerjatransportasi maritim serta promosi melalui websitewww.cruiseasean.com .
    • Usaha Kecil danMenengah (UKM) ASEAN
    • 78
    • 79Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ASEANLatar BelakangUsaha kecil dan menengah merupakan tulang punggungperekonomian ASEAN. Pada umumnya, jumlah UKM ada lebihdari 96% dari keseluruhan perusahaan dan memiliki sekitar50% sampai dengan 85% pekerja domestik di banyak negaraanggota ASEAN. Sementara itu, kontribusi UKM, terhadap GDPadalah antara 30%-53% dan kontribusi terhadap eksporadalah 19%-31%.Kerja sama regional untuk mengembangkan UKM berpedomanpada kebijakan cetak biru ASEAN untuk perkembangan UKM2004-2014. Dibangun dengan proses berkelanjutan, rencanastrategis perkembangan UKM ASEAN 2010-2015 meliputikomitmen regional pengembangan UKM yang diadopsi dariSMEWG tahun 2009 dan didukung oleh Pertemuan PejabatSenior Perdagangan SEOM 2010 untuk meningkatkan dayasaing dan fleksibilitas kemajuan UKM sebagai pasar utama danbasis produksi di ASEAN.Fokus TerkiniRencana kerja meliputi program kerja strategis, pengambilankebijakan dan keluaran indikatif yang dilaksanakan olehkelompok kerja UKM ASEAN (dibentuk oleh lembaga UKM dariseluruh negara anggota ASEAN) dengan lembaga/badan UKMdan sektor swasta.Secara khusus ada 5 target utama UKM dibawah payung cetakbiru AEC, yaitu pengembangan dari: (a) Kurikulum umumuntuk kewirausahaan ASEAN dengan Indonesia dan Singapurasebagai negara contoh (2008-2009); (b) Pusat pelayanan UKMsecara keseluruhan dengan hubungan regional dan subregional di negara-negara aggota, dengan Thailand danVietnam sebagai negara contoh (2010-2011); (c) Fasilitaskeuangan UKM pada setiap negara anggota dengan Malaysiadan Brunei darussalam sebagai negara contoh (2010-2011);(d) skema program regional skema masa pelatihan bagipertukaran staf dan kunjungan pelatihan dengan Myanmardan Filipina sebagai negara contoh (2012-2013); (e) Bantuanpengembangan UKM regional sebagai sumber pendanaanuntuk UKM yang melakukan bisnis di ASEAN dengan Laos danThailand sebagai negara contoh (2014-2015).Tantangan dan ImplementasiPendanaan pada kegiatan UKM tetap merupakan tantangan,sampai saat ini, beberapa hasil perjanjian UKM telahdilaksanakan atas dasar pendekatan bantuan mandiri (self-help) atau saling membantu antar anggota ASEAN (ASEAN-helps-ASEAN) dimana negara anggota memobilisasi sumber-sumber daya mereka untuk melaksanakan projectpengembangan UKM atau untuk memfasilitasi partisipasinegara anggota ASEAN lainnya pada proyek ini.
    • 80Kerja Sama Sektor Publik-Swasta dalam ASEANLandasan DasarPublic-Private Sector Engagement (PPE) telah berjalan tempatpada tingkatan yang berbeda, pada jalan dan frekuensi yangberagam di ASEAN. Sejumlah besar lembaga struktural telahdibangun untuk mendukung implementasi strategi ASEAN danprogram pengembangan serta pengintegrasian regional. Padasaat ini ada sekitar 100 lembaga sektoral tersendiri denganmandat pekerjaan terkait hanya kepada AEC. Saat ini,keterbukaan sumber daya, suatu agenda komprehensif dansejumlah besar pertemuan badan sektoral AEC berarti bahwatidak semua pekerjaan dari badan sektoral ini mencakupkepentingan dan perhatian langsung dari pihak swasta. Sekitar35% dari lingkup sektor AEC telah melibatkan sektor swastadan para perwakilan secara rutin atau ad-hoc. Secara khusus,wakil-wakil sektor swasta telah berpartisipasi aktif dalamdiskusi pada Mutual Recognition Arrangements, dan dalamrapat Dewan Pengatur Telekomunikasi ASEAN. badan-badansektor swasta juga membantu Kelompok Kerja Kerja samaKekayaan Intelektual ASEAN.PerkembanganPada tingkat regional, alat utama PPE mencakup RapatKonsultasi di Sektor Prioritas (COPS), Konferensi Koordinasipada AEC (ECOM), dan ASEAN Business Advisory Council(ABAC). ASEAN BAC aktif dalam pelaksanaan pertemuan bisnisdan Investasi tahunan dan dalam memberikan saran kepadapara pemimpin ASEAN dan Menteri Ekonomi ASEAN.Stakeholder lainnya dalam PPE adalah Kamar Dagang danIndustri ASEAN (ASEAN CCI), tetapi kebanyakan anggotaASEAN CCI juga anggota ASEAN BAC.Baru-baru ini, PPE telah banyak mengalami perkembangandengan adanya dialog reguler (tahunan) antara MenteriEkonomi ASEAN dan ASEAN BAC ditambah wakil dari asosiasiindustri. Di antaranya adalah Federasi Industri Tekstil ASEANdan Federasi Otomotif ASEAN. Beberapa rekomendasi pentingtelah muncul dari konsultasi tersebut dan sedangdipertimbangkan oleh badan-badan sektoral ASEAN yangrelevan. PPE juga mengambil bentuk partisipasi bersamadalam pameran dagang seperti ASEAN-China EXPO tahunan(CAEXPO) di Nanning, China. Hal ini membantu menciptakanpeluang bagi perusahaan-perusahaan ASEAN, termasuk usahakecil dan menengah (UKM), untuk memamerkan produkmereka dan untuk memanfaatkan potensi pasar ASEAN-China.CAEXPO yang ketujuh, akan diadakan pada tanggal 20-24Oktober 2010 dengan tema " Peluang Baru ACFTA ", yangmencerminkan berdirinya China-ASEAN Free Trade Areadalam perdagangan dan investasi pada tanggal 1 Januari2010.
    • 81Kerja sama sektor publik-swasta telah dikembangkan untukmeningkatkan keterpaduan, transparansi, dan sinergikebijakan pemerintah serta kegiatan bisnis antar industri dansector di ASEAN serta di komunitas ekonomi ASEAN (AEC).Input dan kemitraan dari sektor swasta tidak hanya pentingbagi rancangan tujuan (design intiatives) dan strategi regional,tapi juga identifikasi masalah integrasi regional danpembentukan masyarakat ASEAN . Sektor swasta, pihakswasta merupakan pemangku kepentingan utama dalam rantaipenawaran regional dan global. Selain itu juga merupakanlandasan pada arsitektur baru yang saling ketergantunganantar ekonomi asia timur sebagaimana antara asia timur danekonomi global pada skala luas.Pergerakan Ke depanSudah terlihat jelas bahwa potensi PPE di ASEAN masih harusmendapat perhatian. Untuk tujuan ini, pada Mei 2009 MenteriEkonomi ASEAN memutuskan bahwa ada sejumlah faktor yangmelibatkan PPE, termasuk daerah di mana hal tersebut akanmenarik bagi sektor swasta, struktur dan termasuk tingkat dimana PPE harus dilakukan. Rencananya saat ini juga sedangdilakukan usaha untuk mendorong PPE antara badan-badanASEAN plus-sektor swasta dan masyarakat bisnis regional daninternasional, khususnya yang memiliki kegiatan perdagangandan investasi di ASEAN.
    • 82
    • 83Mengurangi KesenjanganPembangunan
    • 84
    • 85Prakarsa untuk Integrasi ASEAN danMempersempit Perbedaan PembangunanPembentukan AEC tahun 2015 merupakan salah satu tujuanintegrasi di region ASEAN. Bersamaan denganpengimplementasian cetak biru AEC ada banyak isu yangberkaitan dengan realisasi AEC yang perlu dipertimbangkan.Salah satu tantangan utama adalah untuk mendapatkeseimbangan dalam hal keterpaduan dalam dukungandiantara anggota ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi.Pada KTT tahun 2000, para pemimpin ASEANmemperkenalkan prakarsa integrasi ASEAN dengan tujuanuntuk memperkecil perbedaan pembangunan danmeningkatkan daya saing negara-negara ASEAN juga untukmengakselerasi integrasi ekonomi ASEAN.Utamanya Initiative for ASEAN Integration (IAI) diarahkankepada negara anggota ASEAN yang baru seperti Kamboja,Laos, Myanmar dan Vietnam. Namun, IAI juga meliputipengelompokan sub regional seperti greater Mekong, BruneiDarussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina east ASEAN growtharea (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand-GrowthTriangle (IMT-GT). Pengelompokan ini membantu negara yangbersangkutan untuk mencapai target dan komitmen ASEAN.Rencana Kerja IAIUsaha-usaha untuk mempersempit jarak pembangunan telahdidorong oleh rencana kerja IAI. Rencana kerja IAI yangpertama didukung oleh para pemimpin pada KTT ASEAN ke-8tahun 2002, yang memiliki prioritas meningkatkan infrastruktur(transportasi dan energi), pengembangan SDM(pengembangan sektor public, tenaga kerja danketenagakerjaan dan pendidikan tinggi), Teknologi Informasidan komunikasi (ICT) dan integrasi ekonomi regional(perdagangan barang dan jasa, bea masuk, standard daninvestasi), pariwisata dan pengentasan kemiskinan.Rencana IAI yang kedua (2009-2015) ditetapkan tahun 2009ketika ASEAN Summit ke 14 didasarkan pada wilayah programkunci dalam cetak biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN,Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Sosial Budaya.Kedua rencana kerja IAI tersebut sebagian besar mendukungterciptanya soft infrastruktur. Namun saat ini yang menjadifokus pengembangan adalah transportasi fisik dan jaringankomunikasi, penyelesaian jalanan darat, kereta udara dan lautdiantara negara ASEAN.
    • 86Satuan Tugas IAISatuan Tugas IAI bertanggung jawab mengelola rencana kerjaIAI. Berdasarkan piagam ASEAN Satuan Tugas IAI memilikiperwakilan tetap di Jakarta.Perjanjian Forum Kerja sama Pengembangan IAIUntuk mempercepat langkah pengimplementasian IAI, forumkerja sama pengembangan IAI dibentuk untuk bertindaksebagai pihak utama untuk mengikat mitra dialog ASEAN danpenyumbang lainnya pada dialog kolektif dalam ICDF ke-3rencana kerja IAI. Dua IDCFs telah diorganisir pada tahun2002, 2007 dan direncanakan pada tahun 2010.
    • Perjanjian KawasanPerdagangan Bebas
    • 88
    • 89ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)Persetujuan Kerangka Kerja Kerja Sama Ekonomi Menyeluruhantara ASEAN dan China ditandatangani oleh seluruh negaraanggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2002 diPhnom Penh, Kamboja. Persetujuan ini memberikan dasarhukum bagi ASEAN dan China untuk menegosiasikankesepakatan yang memungkinkan pembentukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Saat ini Chinamerupakan mitra dagang terbesar ketiga ASEAN setelahJepang dan Uni Eropa, dengan nilai perdagangan sebesarUS$ 192 miliar pada tahun 2008, atau 11% dari totalperdagangan ASEAN dengan pihak luar. ACFTA adalah pasardengan 1,91 miliar konsumen yang memiliki gabungan PDBsekitar US$ 5,83 triliun (2008), dan ACFTA adalah FTAdengan pasar terbesar di dunia.Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-ChinaThe Agreement on Trade in Goods (PersetujuanPerdagangan Barang), ditandatangani pada tanggal 29Nopember 2004 di Vientiane, Laos adalah salah satuPersetujuan dibawah Persetujuan yang meletakkan modalitaspenurunan dan atau penghapusan tarif yang dikategorikandalam normal track dan sensitive track.Normal Track (NT)Produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori NormalTrack akan mengalami penghapusan tarif (menjadi 0%).Kategori Normal Track dibagi ke dalam 2 tahap:1. Normal Track 1 (NT-1): produk-produk yang dimasukkanke dalam kategori ini, untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam,Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand)tarifnya akan mengalami penurunan secara gradual danakan menjadi menjadi 0% pada 1 Januari 2010.2. Normal track 2 (NT-2): produk-produk yang dimasukkanke dalam kategori ini, tarifnya akan menjadi 0% pada 1Januari 2012 (tidak melebihi dari 150 pos tariff).Untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam,penghapusan/penurunan tarifnya menjadi 0% pada 1 Januari2015 (dalam kategori NT-1) dengan flesksibilitas menjadi 0%untuk produk-produk dengan tidak melebihi 250 pos tarif pada1 Januari 2018 (dalam kategori NT-2).Sensitive Track (ST)Produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori sensitivetrack memiliki jadwal penurunan tarif yang lebih lama. Produk-produk yang dimasukkan kedalam kategori Sensitive Trackdisepakati untuk ASEAN 6 dan China adalah sejumlah 400 postarif (pada HS 6 digit) dan 500 pos tarif (pada HS 6 digit)
    • 90untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Sensitive Trackdibagi ke dalam 2 kategori:1. Sensitive List (SL): akan turun menjadi 20% pada 1Januari 2012, dan pada 1 Januari 2018 tarifnya akanmenjadi 0-5%.2. Highly Sensitive List (HSL): akan turun menjadi 50%pada 1 Januari 2015 (untuk produk-produk yang padatahun 2002 tingkat tarifnya > 50%). Dalam ACFTA tidakdikenal adanya pengecualian (exclusion list).Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN-China(ASEAN-China Trade in Services Agreement)Persetujuan Perdagangan Jasa antara negara anggota ASEANdan China, yang ditandatangani di Cebu, Filipina pada tanggal14 Januari 2007, merupakan perjanjian kedua yang dibuatatas dasar Kerangka Kerja Perjanjian 2002. Perjanjian inibertujuan untuk meliberalisasi dan secara substansifmenghilangkan tindakan diskriminatif terhadap perdaganganjasa di antara para pihak dalam berbagai sektor jasa. Denganmenerapkan prinsip GATS Plus, tingkat komitmen liberalisasiberdasarkan perjanjian ini akan jauh lebih tinggi darikomitmen yang dibuat oleh negara-negara peserta di bawahperjanjian umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) di WTO.ASEAN dan RRT memulai putaran kedua negosiasi pada tahun2008 dengan tujuan meningkatkan secara substansial paketpertama dari komitmen spesifik. Negosiasi ini ditargetkanuntuk diselesaikan dalam paruh pertama tahun 2010.Perjanjian Investasi ASEAN-China(ASEAN-China Investment Agreement)Untuk mempromosikan dan memfasilitasi arus investasi,ASEAN dan China juga menandatangani Perjanjian Investasipada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yangmenguntungkan bagi investor dan investasi mereka baginegara-negara ASEAN dan RRT, sehingga memungkinkanadanya perlindungan yang memberikan perlakuan yang adildan merata kepada investor, perlakuan non-diskriminatifterhadap nasionalisasi atau pengambilalihan dan kompensasiuntuk kerugian. Perjanjian ini juga memiliki ketentuan yangmemungkinkan transfer dan repatriasi keuntungan yang akandibuat secara bebas dan dalam mata uang yang dapatdigunakan secara bebas dan juga ketentuan tentangpenyelesaian sengketa investor-investor negara yangmemungkinkan adanya solusi melalui arbitrase.
    • 91ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggaradan Jepang (AJCEP) ditandatangi pada tangal 8 Oktober 2003di Bali dan mulai berlaku 1 Desember 2008. PersetujuanAJCEP merupakan suatu persetujuan ekonomi antara ASEANdan Jepang yang bersifat komprehensip serta mencakupbidang perdagangan barang, jasa, investasi, SPS, TBT dankerja sama ekonomi.Persetujuan AJCEP adalah kesepakatan antara ASEAN denganJepang untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebasdengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatanperdagangan barang baik tariff maupun non tariff,peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuaninvestasi, sekaligus peningkatan aspek kerja sama ekonomiuntuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AJCEPdalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEANdan Jepang.ASEAN dan Jepang memiliki produk domestik bruto gabungansebesar US$ 6,4 Trilliun di tahun 2008. Total bilateralperdagangan antara ASEAN dan Jepang telah mencapai US$211,7 Miliar, membuat Jepang sebagai mitra dagang utamaASEAN di 2008.Pelaksanaan AJCEP akan memungkinkan lebih banyak aliranbarang dan jasa bagi konsumen di ASEAN dan Jepang denganharga yang lebih rendah melalui penurunan atau penghapusantarif, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untukmeningkatkan standar hidup merekaPerdagangan BarangSecara umum komitmen Indonesia berbasis pada posisi IJEPA,namun komitmen Indonesia dalam AJCEP lebih konservatifdibanding IJEPA. Kategori liberalisasi tarif bea masuk dibagimenjadi 2 (dua) yaitu penghapusan tarif (normal track) danpenurunan tarif (sensitive tranck).Normal Track (NT)Produk-produk yang dimasukkan ke dalam kategori NormalTrack akan mengalami penghapusan tarif yaitu untuk ASEAN(Bunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapuradan Thailand) sebesar 90% dari total pos taif dan Jepangsebesar 92% dari total pos tarif dan nilai dagang terdiri ataseliminasi dalam tempo 10 tahun (88%) dan penghapusanlebih lanjut 4%. Untuk Kamboja, Laos dan Myanmarpenghapusan sebesar 90% dari total pos tarif dalam tempo 13tahun sejak implementasi.
    • 92Sensitive Track (ST)Penurunan tarif untuk Jepang sebesar 8% dari total pos tarif 6digit dan nilai dagang, sedangkan untuk ASEAN 10% dari totalpos tarif 6 digit dan nilai dagang.Khusus untuk Sensitive Track tersebut, modalitas dibagi atas 3(tiga) elemen yaitu:Sensitive List (SL), 4.8% hanya dari nilai dagang,diturunkan hingga mencapai tingkat tarif 0-5% denganmaksimum 2% dari nilai dagang dicadangkan untuk TariffRate Quota (RTQ) sebagai safety-net measures;Highly Sensitive List (HSL), 2.2% hanya dari nilaidagang, diturunkan hingga mencapai tingkat tarif lebih dari50% dan sebagian mencapai tingkat tarif tidak lebih dari20%;Exclusion List (EL), sebanyak 1% dari nilai dagang dan1-3% dari pos tarif.Ketentuan Asal Barang (RoO)Aturan fasilitasi perdagangan tentang ketentuan asal barang(RoO) telah disusun berdasarkan AJCEP yang akan membantuPerdagangan memfasilitasi yang akan membantu inputakumulasi regional yang tidak hanya menguntungkan industriASEAN tetapi juga perusahaan Jepang yang beroperasi diASEAN seperti Mitsubishi, Toyota dan perusahaan elektroniklainnya yang beroperasi dan memiliki investasi besar dinegara-negara ASEAN.RoO AJCEP memiliki aturan "umum" yaitu Regional ValueContent (RVC)/muatan nilai regional 40% atau Change inTariff Heading (CTH)/Perubahan Judul Tarif, sehinggamemberikan fleksibilitas bagi eksportir/produsen dalammemilih aturan untuk menerapkan dan meningkatkan peluangmereka sesuai dengan RoO untuk mendapat manfaat darifasilitas preferensi tarif.Jasa dan InvestasiSebagai bagian dari agenda Perjanjian AJCEP, negosiasi untukjasa dan investasi dimulai satu tahun sejak berlakunyaPerjanjian. Berdasarkan mandat dari para Menteri untukmembawa perdagangan jasa dan investasi ke AJCEP makaSub-Komite Jasa dan Sub-Komite Investasi didirikan untukmelaksanakan negosiasi.Mekanisme Penyelesaian SengketaBab Penyelesaian Sengketa telah tercakup di dalam AJCEPbagi para pihak bersengketa yang mungkin timbul akibat dariperbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian Trade in Goods(TIG).
    • 93ManfaatDengan semakin banyaknya investor datang ke ASEAN melaluiAJCEP, diharapkan akan membantu mempersempitkesenjangan ekonomi antara 711 juta masyarakat ASEAN danJepang. Dari tahun 2002 sampai 2008, total PMA dari Jepangdi ASEAN mencapai US$ 45 miliar dan ini diharapkan akanmeningkat lagi sebagai hasil dari pelaksanaan AJCEP.
    • 94ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)Republik Korea (Korea) adalah mitra dialog kedua yangmengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN.Pada tahun 2005, ASEAN dan Korea menandatanganiFramework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation (Framework Agreement), dan pada tahun-tahunselanjutnya menandatangani 3 (tiga) kesepakatan lainnya (yaitudibidang Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa dan Investasi)sebagai peranti hukum untuk dapat mengimplementasikanASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA).The ASEAN-Korea Agreement on Trade in Goods (AK-TIG),yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006,menguraikan pengaturan preferensi barang barang-barangantar 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dan Korea yangpada prinsipnya mencakup pengurangan dan penghapusantarif untuk seluruh pos tarif dalam suatu periode transisi.Dengan kesepakatan ini, mulai tahun 2006 ekspor ASEAN akanmemperoleh akses pasar yang lebih luas ke Korea danmempunyai akses pasar bebas (mengikuti Rules of OriginASEAN-Korea) di tahun 2010 pada saat Korea menghapusseluruh tarif di dalam Normal Track. Demikian pula sebagaitimbal balik, impor dari Korea ke enam negara ASEAN (BruneiDarussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand danSingapura) akan menikmati zero tariff untuk Normal Trackdengan fleksibilitas terbatas. Tahun 2012, tarif-tarif yangdikenakan oleh ASEAN untuk produk-produk Korea di dalamNormal Track akan dihapuskan. Bagi negara-negara anggotabaru ASEAN, yaitu, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar,untuk pengurangan dan penghapusan tarif diberikanfleksibilitas jangka waktu yang lebih lama. Dengan skemaNormal Track, Vietnam akan mengalami penurunan tarifmenjadi 0% pada tahun 2018, sedangkan Kamboja, Laos danMyanmar (CLM) akan menghalami penurunan tarif menjadi0% oada tahun 2020.Perjanjian ASEAN-Korea di Bidang Jasa atau The ASEAN-KoreaAgreement on Trade in Services (AK-TIS), yangditandatangani tanggal 21 November 2007, merupakanlandasan untuk membuka akses pasar yang lebih besar bagipara penyedia jasa ASEAN dan Korea. Mereka Membangunkomitmen-komitmen atas dasar General Agreement on Tradein Services (GATS) - WTO, ASEAN dan Korea akanmeningkatkan komitmen mereka melalui penambahan sektor-sektor/subsektor baru di dalam daftar komitmen danmempermudah aturan bagi sektor jasa termasuk sektor bisnis,konstruksi, pendidikan, komunikasi, lingkungan hidup,pariwisata dan transportasi.Perjanjian ASEAN-Korea di Bidang Investasi atau The ASEAN-Korea Agreement on Investment (AK-AI), ditandatanganitanggal 2 Juni 2009, dengan tujuan untuk menyediakan suatu
    • 95lingkungan transparan, fasilitatif dan lebih aman bagi parainvestor ASEAN dan Korea serta investasi-investasi yangditanam. Komponen-komponen utama AK-AI adalah unsur-unsur proteksi yang mencakup ketentuan atas perlakuan yangadil dan sama dan perlindungan penuh serta keamanan atasinvestasi-investasi yang tercakup; transfer dana yangberkaitan dengan investasi-investasi tersebut; dan kompensasijika terjadi nasionalisasi atau ekspropriasi pada investasi-investasi tersebut. Akan tetapi, kegiatan atas AK-AI tetapberlanjut pada saat ASEAN dan Korea melanjutkanpenyelesaian built-in-agenda items yang mencakuppengembangan komitmen atas akses pasar atau jadwalreservasi. ASEAN dan Korea memulai dan akan menyelesaikanatas built-in-agenda items tersebut dalam waktu lima tahunsejak berlakunya kesepakatan tersebut.Perjanjian ASEAN-Korea dalam Mekanisme PenyelesaianSengketa atau The ASEAN-Korea Agreement on DisputeSettlement Mechanism (AK-DSM), yang ditandatangani padatanggal 13 Desember 2005, disepakati untuk menyelesaikanpersengketaan antara negara-negara terkait ASEAN-KoreaFTA.
    • 96ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)Pemberlakuan the ASEAN-India Trade in Goods Agreement(persetujuan perdagangan barang) pada tanggal 1 Januari2010 merupakan salah satu kunci utama dalam mendukungmeningkatnya akses pasar pada suatu kawasan yang memilikijumlah penduduk sekitar 1,7 miliar dan produk domestik brutogabungan sekitar US$ 2,71 triliun sejak tahun 2008. AIFTATIG akan menjadi suatu instrumen untuk mempertahankanpertumbuhan ekonomi ASEAN dan India, dan juga kawasanAsia Timur.Perdagangan BarangPersetujuan perdagangan barang menyediakan fasilitaspengurangan tarif progresif dan/atau pengaturan asal barang(tunduk terhadap kesepakatan tentang rules of origin) yangdiperdagangkan oleh sepuluh negara anggota ASEAN danIndia. Berdasarkan Normal Track, tarif-tarif yang diterapkanoleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura danThailand dan India akan dihapuskan pada tahun 2016. Tarif-tarif yang dikenakan antara Filipina dan India menurut NormalTrack baru akan dihapus tahun 2019. Sementara itu, suatukerangka waktu yang lebih lama diberikan kepada Kamboja,Laos, Myanmar dan Vietnam (KLMV) untuk menghapus tarif-tarif mereka dari barang-barang dalam Normal Track yaitupada 31 Desember 2021.Untuk Sensitive Track, barang-barang yang berlaku tarif MFNatau di atas 5% harus dikurangi hingga 5% pada tahun 2016untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura danThailand dan India; 2019 untuk Filipina dan India; dan 2021untuk KLMV. Untuk barang-barang tarif MFN 5% atau kurang,pengurangan tarif akan dilakukan sesuai dengan modalitas,kecuali untuk sejumlah barang-barang yang tarif dapatdipertahankan (“tarif tetap”).Persetujuan perdagangan barang juga memberikan fasilitaspenerapan tarif yang berbeda untuk produk-produk khusus,seperti minyak sawit mentah dan yang dimurnikan, kopi, tehhitam dan lada, yang dicakup dalam kesepakatan ini. Terdapatpula barang-barang yang ditempatkan dalam highly sensitivelists yang tunduk terhadap jadwal pengurangan yang berbeda.Exclusion list juga terdapat pada AI-FTA namun perlu ditinjautahunan dan tetap berorientasi pada peningkatan akses pasar.Ketentuan Asal Barang (RoO)Untuk mendukung pergerakan arus barang, persetujuanperdagangan barang memiliki fasilitas rules of origin danOperational Certification Procedures (OCP). “KetentuanUmum” RVC (Regional Value Content) 35% + CTSH (Changein Tariff Sub-Heading) dikenakan sebagai kriteria untuk
    • 97barang-barang yang sesuai dengan ketentuan asal danmemenuhi syarat untuk perlakuan preferensi tarif. Di sampingitu, ASEAN dan India juga telah setuju untuk memulaipembicaraan mengenai product specific rules (PSRs) yangdapat digunakan sebagai ketentuan alternatif terhadapketentuan umum. Ketentuan alternatif ini akan memberikanlebih banyak fleksibilitas bagi para manufaktur/para eksportiruntuk menaati rules of origin dan dalam memanfaatkanperlakuan tarif preferensial.Mekanisme Penyelesaian SengketaPenyelesaian sengketa juga tercakup dalam persetujuanperdagangan barang tersebut untuk menangani sengketa-sengketa yang mungkin terjadi dalam implementasikesepakatan tersebut.Sektor Jasa dan InvestasiASEAN dan India setuju untuk memulai negosiasi untuk sektorjasa dan investasi di tahun 2008 serta memiliki kelompok kerjaterpisah bagi sektor jasa dan investasi untuk melaksanakantugas-tugas tersebut. Negosiasi untuk sektor jasa daninvestasi ditargetkan untuk diselesaikan tahun 2010.
    • 98ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)Kesepakatan untuk membentuk suatu kawasan perdaganganbebas ASEAN-Australia New Zealand bertujuan untukmengintegrasikan 12 pasar ke dalam satu pasar dengan 600juta jiwa dan PDB gabungan sebesar US$ 2,65 triliun(berdasarkan statistik 2008) Perjanjian ini ditandatangani diThailand pada tanggal 27 Februari 2009 dan mulai berlakupada tanggal 1 Januari 2010.Kesepakatan AANZFTA merupakan kesepakatan “yangpertama” dalam hal:(i) Perjanjian Plurilateral untuk Asean dan Australia (NewZealand memiliki perjanjian plurilateral dengan Brunei,Singapura dan Chili, antara lain P4 atau Trans-PacificStrategic Economic Partnership);(ii) Kesepakatan komperehensif dengan pola singleundertaking dinegosiasikan dan ditandatangani olehASEAN dengan Mitra Dialog. Perjanjian tersebutmencakup perdagangan barang dan jasa, perdaganganelektronik, pergerakan tenaga kerja, investasi, kerjasama ekonomi, mekanisme penyelesaian sengketa danketentuan khusus terhadap prosedur bea cukai, sanitaryand phytosanitary (SPS), standar dan ketentuan teknis,hak kekayaan intelektual dan kebijakan persaingan;(iii) Komitmen intra kawasan untuk ASEAN; dan Kesepakatanbahwa Australia dan New Zealand dinegosiasikan bersama.Kewajiban “Utama”Negara anggota ASEAN, Australia dan New Zealand terikatoleh kesepakatan AANZFTA satu sama lainnya:(i) Liberalisasi tarif secara bertahap sejak berlakunyakesepakatan dan menghilangkan hambatan tarif minimal90 persen dari seluruh pos tarif dalam jangka waktu yangspesifik;(ii) Liberalisasi hambatan perdagangan jasa secara bertahapdan memungkinkan untuk akses pasar yang lebih besarbagi penyedia jasa pihak lainnya;(iii) Memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang terkait dengankegiatan perdagangan dan investasi dalam kawasantersebut;(iv) Perlindungan yang sesuai dengan cakupan investasi,termasuk perlakuan investasi, kompensasi untuk kerugian,transfer terkait laba dan modal, dan transfer hak ataupembayaran klaim terhadap investasi; dan(v) Fasilitas pergerakan barang dengan melaksanakanketentuan khusus rules of origin; prosedur bea cukai;prosedur SPS; dan standar, ketentuan teknis dan prosedurpenilaian kelayakan.
    • 99Dalam kesepakatan AANZFTA dicakup pula jadwal untukkomitmen spesifik terkait dengan perdagangan barang (tariff),perdagangan jasa (termasuk jasa keuangan dana jasatelekomunikasi) dan pergerakan tenaga kerja dimasukkan.ManfaatKesepakatan AANZFTA membuka peluang kepada pemangkukepentingan di ASEAN, Australia, dan New Zealand. Hal initermasuk, akses pasar yang lebih besar untukeksportir/produsen dalam kawasan, peningkatan skalaekonomi di bidang produksi, peluang untuk jejaring kerja danprinsip saling melengkapi; serta meningkatkan kerja samaantara penyelenggaran ekonomi dalam kawasan. AANZFTAmenciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif denganpeningkatan kepastian usaha, usaha lebih dapat diprediksi,dan peningkatan transparansi. Pelaku ekonomi dijamin bahwakegiatan perdagangan tidak akan dihentikan atau digangguoleh hal yang tidak perlu.
    • Informasi Lebih Lanjut:Subdit Masyarakat Ekonomi ASEAN I;Subdit Masyarakat Ekonomi ASEAN II.Direktorat Kerja Sama ASEANDirektorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan InternasionalKementerian Perdagangan Republik IndonesiaJalan M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110Gedung 2 Lantai 7Telp : (62 21) 3858203Fax : (62 21) 3858203Website : http://ditjenkpi.depdag.go.idE-mail : dirkr-kpi@depdag.go.idThe ASEAN SecretariatPublic Outreach and Civil Society Division70A Jalan SisingamangarajaJakarta 12110Telp : (62 21) 724-3372, 726-2991Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504Website : www.asean.orgE-mail : public.div@asean.orgKementerian Perdagangan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Sekretariat ASEAN.One Vision, One Identity, One Community