Analisa Hasil Monev P S D H & D R

6,977 views
6,960 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisa Hasil Monev P S D H & D R

  1. 1. ANALISA HASIL MONEV IURAN HASIL KEHUTANAN PSDH DAN DR BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor Kehutanan. DR dipergunakan untuk pembangunan kehutanan yang terkait dengan kegiatan reboisasi hutan dan rehabilitasi lahan serta kegiatan lain yang mendukung kelestarian hutan. Sedangkan PSDH dipergunakan untuk pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penerimaan PSDH-DR hasil hutan berasal dari baik kayu dan non kayu, tetapi sebagian besar berasal dari kayu. Nilai PSDH-DR tergantung pada tingkat produksi dan tarif untuk setiap jenis kayu. Semakin tinggi produksi hasil hutan semakin tinggi PSDH-DR yang dapat dipungut. Selama ini penerimaan negara dari PSDH-DR belum optimal karena banyaknya hasil hutan yang diproduksi secara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan sistem pemantauan produksi dan peredaran kayu tidak efektif mengatasi kayu ilegal. Krisis sosial ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini juga menyebabkan maraknya peredaran kayu ilegal sehingga penerimaan PSDH-DR tidak optimal, (Triyono Puspitojati, 2000). Sejak krisis multi dimensional menggoncangkan perekonomian Indonesia, sektor kehutanan terus diharapkan menjadi sektor unggulan yang sangat berpotensi untuk mendukung dan membangun kembali perekonomian negara. Hal ini karena antara lain: (1) dengan depresiasi rupiah terhadap dolar, produk kehutanan yang berorientasi ekspor justru bisa mendapatkan devisa yang lebihbesar, dan (2) biaya investasi yang relatif murah dan berjangka panjang serta didukung oleh ketersediaan sumberdaya bahan baku dan tenaga kerja. Mengingat pentingnya sektor kehutanan dalam memberikan kontribusi penerimaan negara sekaligus penyerapan tenaga kerja, terutama dalam masa krisis seperti ini, maka prioritas MONEV PSDH - DR 1
  2. 2. penerimaan negara dari sektor kehutanan perlu terus digalakkan. Sebagai gambaran keragaman sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia, bisa dilihat dari perkembangan PDB selama masa 1995-1998. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB negara relatif stabil, walaupun dalam masa krisis (Ginoga, Lugina dan Erwidodo, 2001). Dalam pengumpulan DR dan PSDH ini dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan menggunakanan Dokumen produksi atau Laporan Hasil Produksi tetapi biasanya pihak berwenang melakukan cross check dengan dokumen laporan hasil cruising (LHC) dan Surat keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). Dokumen LHC adalah dokumen rencana produksi yang diperoleh dari kegiatan survei potensi tegakan. LHC antara lain memuat informasi tentang nama pohon, diameter, tinggi dan volume pohon yang direncanakan untuk ditebang. 1.2. Maksud dan Tujuan Kajian Kegiatan Analisa Hasil Monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR dimaksdukan untuk Membuat laporan tentang kegiatan monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR sehingga BPPHP XVII Jayapura mengetahui kondisi riil hasil PSDH dan DR. Adapun tujuan Kegiatan Analisa Hasil Monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura adalah : 1. Mengetahui potensi dan perkembangan dana PSDH dan DR setiap tahun 2. Mengetahui rencana dan realisasi pemungutan PSDH, DR (dalam rupiah) dan DR (dalam US$) setiap tahun. 3. Mengetahui manfaat PSDH dan DR bagi Propinsi Papua 4. Mengetahui hambatan dalam pemungutan PSDH dan DR 1.3. Sasaran Kajian Sasaran Kegiatan Analisa Hasil Monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura adalah : MONEV PSDH - DR 2
  3. 3. 1. Semua IUPHHK dan IUPHHTI di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura 2. Semua Kabupaten / Kota di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura 1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup Kegiatan Analisa Hasil Monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura adalah penyelenggaraan monitoring dan evaluasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan PSDH dan DR mulai dari aktivitas kajian terhadap hasil Laporan Hasil Cruising (LHC) dan dibandingkan dengan Laporan Hasil Produksi (LHP) perusahaan dan menghitung produksi riil perusahaan. MONEV PSDH - DR 3
  4. 4. BAB 2. SEKILAS TENTANG BPPHP XVII JAYAPURA 2.1. Organisasi dan Tata Laksana 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi XVII Papua adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantauan pemanfaatan hutan produksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok; b. penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; c. Penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional; d. Pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional; e. Penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer kapasitas di atas 6000 M3/tahun dan dokumen peredaran hasil hutan; g. Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari; h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. 2.1.2 Jumlah Pegawai BP2HP XVII Jayapura MONEV PSDH - DR 4
  5. 5. Potensi sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Dengan jumlah dan kualifikasi tenaga yang cukup diharapkan mampu meningkatkan kinerja BP2HP XVII jayapuran dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya. Sampai dengan bulan Juli tahun 2009, jumlah pegawai sebanyak 38 orang dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan tingkat aksesibilitas yang relatif rendah dan sulit. Berdasarkan jabatan, jumlah tenaga non struktural dan fungsional yang terbanyak yaitu 31 orang (82%), terdiri atas non struktural sebanyak 16 orang (42%) dan tenaga fungsional 15 orang (40%), sedang sisanya berada pada level jabatan eselon III dan IV berjumlah 4 orang dan upah/harian sebanyak 3 orang (Gambar-1). Dominasi kedua jenis jabatan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BP2HP yang mengutamakan fungsionalisasi dalam pemantauan dan pengendalian hasil hutan di wilayah kerja. Gambar-1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jabatan S/D Juli 2009 20 16 15 ESELON III 15 ESELON IV (Orang) 10 NON STRUKTURAL FUNGSIONAL 5 3 3 UPAH/HARIAN 1 0 Selain ketersediaan jumlah tenaga kerja, maka faktor lain yang sangat penting dalam mempermudah kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP2HP adalah adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan jumlah pegawai sampai dengan data bulan Juli 2009, pegawai dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA yaitu sebanyak 20 orang (53%) dan S1 berjumlah 15 orang (40%), sedangkan untuk level MONEV PSDH - DR 5
  6. 6. pendidikan S2 sebanyak 1 orang dan Sarjana Muda (SM) sebanyak 2 orang (Gambar-2) . Gambar-2. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Pendidikan S/D Juli 2009 20 20 15 S2 15 S1 (orang) 10 SM SLTA 5 2 1 0 Distribusi pendidikan pegawai yang dominan pada level SLTA perlu semakin ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi (SM dan S1) agar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang layak agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal guna mendukung tugas pokok dan fungsi BP2HP dalam mendukung dan menunjang pencapaian pelaksanaan PHPAL dimasa mendatang. 2.2. Visi dan Misi A. Visi ”Terwujudnya profesionalisme tenaga teknis kehutanan dalam rangka terselenggaranya pemantauan pemanfaatan hutan produksi untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat di Provinsi Papua” B. Misi (1) Meningkatkan profesionalisme tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; (2) Mendorong peningkatan sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi; (3) Membina pengembangan industri primer hasil hutan; MONEV PSDH - DR 6
  7. 7. (4) Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka peningkatan penerimaan negara; (5) Mengembangkan sistem informasi pemanfaatan hutan produksi lestari; (6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BP2HP Wilayah XVII yang profesional dan akuntabel. 2.3. Rencana Strategi Sesuai dengan visi dan misi, maka disusun rencana strategi yang akan memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi dan program kebijakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Jayapura sebagai berikut: 2.3.1. Tujuan (1) Tujuan dari misi 1 : “Meningkatkan profesionalisme tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan”, adalah untuk : a. Menyiapkan rencana pemenuhan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan. b. Menyiapkan rencana penilaian kinerja tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan. (2) Tujuan dari misi 2 : “Mendorong peningkatan sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi”, adalah untuk : Mendorong terwujudnya peningkatan sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi oleh pemegang ijin/unit manajemen. (3) Tujuan dari misi 3 : “Membina pengembangan industri primer hasil hutan”, adalah untuk: Mewujudkan industri primer hasil hutan yang tertib, efesien dan berbahan baku legal. (4) Tujuan dari misi 4 : “Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka peningkatan penerimaan negara”, adalah untuk: Mewujudkan sistem pemantauan peredaran hasil hutan yang tertib dan optimalisasi PNBP. (5) Tujuan dari misi 5 : “Mengembangkan sistem informasi pemanfaatan hutan produksi lestari”, adalah untuk: Mewujudkan sistem informasi pemanfaatan hutan produksi yang uptodate, online dan valid. MONEV PSDH - DR 7
  8. 8. (6) Tujuan dari misi 6 : “Meningkatkan kapasitas kelembagaan BP2HP Wilayah XVII yang profesional dan akuntabel”, adalah untuk: Mewujudkan kelembagaan BP2HP Wilayah XVII yang kredibel, profesional dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan hutan produksi secara lestari. 2.3.2. Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: (1) Tersosialisasinya peraturan-peraturan bidang bina produksi kehutanan; (2) Tercapainya standar kebutuhan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; (3) Terwujudnya pengelolaan hutan produksi secara lestari oleh pemegang IUPHHK; (4) Terwujudnya industri primer hasil hutan yang tertib dan legal bahan baku; (5) Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak; (6) Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan BP2HP Wilayah XVII; (7) Terwujudnya tata hukum struktur kelembagaan dan tata hubungan kerja dalam mendorong penyelenggaraan PHPL. 2.3.3. Strategi a. Kebijakan Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh BP2HP Wilayah XVII maka ditetapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Produks Kehutanan sebagai berikut : (1) Pelayanan prima satu pintu; (2) Peningkatan kemampuan SDM BP2HP dan mitra; (3) Meningkatkan pembinaan pengelolaan hutan produks lestari oleh unit manajemen; (4) Mendorong pengembangan produk industri hasil hutan; (5) Menerapkan pengembangan PUHH berbasis teknologi informasi; MONEV PSDH - DR 8
  9. 9. (6) Mendorong berkembangnya kemampuan kelembagaan dan kualitas pengelolaan hutan produksi lestari. b. Program Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 -2009 telah ditetapkan Program Pembangunan dan terkait langsung dengan pembangunan pembinaan produksi kehutanan dalam 5 tahun kedepan yaitu : (1) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (2) Program Penyelenggaraan Pimpinaan Kenegaraan dan Kepemerintahan c. Fokus Kegiatan dan Kegiatan (1) Fokus Kegiatan Dari sasaran-sasaran strategis tersebut yang akan dicapai, selanjutnya dituangkan kedalam beberapa fokus kegiatan yaitu : a. Pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak; b. Pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam; c. Pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman; d. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan e. Penertiban peredaran hasil hutan; f. Penunjang fokus kegiatan (2) Kegiatan Dari beberapa fokus kegiatan tersebut dirinci menjadi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan BP2HP Wilayah XVII sebagai berikut : a. Pengelolaan kawasan yang tidak dibebani hak;  Pengawasan dan pengamanan areal eks HPH/HTI; b. Pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam;  Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam c. Pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman;  Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam MONEV PSDH - DR 9
  10. 10. d. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan  Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan e. Penertiban peredaran hasil hutan;  Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan  Optimalisasi penerimaan bukan pajak  Pengendalian peredaran hasil hutan dan penertiban hasil hutan ilegal  Pengembangan sistem informasi manajemen pengujian dan penatausahaan hasil hutan BAB 3. METODOLOGI PELAKSANAAN KAJIAN MONEV PSDH - DR 10
  11. 11. 3.1. Kerangka Pendekatan Kajian Kajian terhadap Kegiatan Analisa Hasil Monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hutan agar tercipta kondisi hutan yang lestari baik ekologi, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Banyak pihak beranggapan bahwa kegiatan pemungutan PSDH dan DR hanyalah kegiatan menerima laporan setelah semua kegiatan produksi selesai, padahal kegiatan pemungutan PSDH dan DR dimulai dari kalkulasi potensi hutan, monitoring rencana cruising, mencermati Laporan Hasil Cruising (LHC) dan membandingkan dengan Laporan Hasil Produksi IUPHHK. Petugas pemungutan pajak dalam melaksanakan tugas ini memiliki filosofi mendasar bahwa kegiatan hilir tidak akan terlaksana jika kegiatan di hulu tidak berjalan dengan baik. Untuk itu dalam menjalankan kegiatan hilir berupa pemungutan PSDH dan DR tim teknis selalu berkoordinasi dengan tim teknis ada bagian hulu terutama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten, Propinsi dan pemegang izin IUPHHK. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) pasal 3 bahwa Hasil hutan yang dikenakan PSDH meliputi ; a. Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara b. Hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara c. Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara d. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada Hutan Tanaman Rakyat atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi e. Hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan f. Hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan MONEV PSDH - DR 11
  12. 12. Dan pada pasal 4 disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) dikenakan pada : a. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. b. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan alam. c. Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara. d. Pemenang lelang kayu sitaan. e. Pembeli hasil hutan kayu dari penjualan tegakan. f. Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa. g. Pemegang izin lainnya yang sah, yaitu: • Izin pemanfaatan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan; • Izin pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kawasan hutan alam; • Izin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan. Efektivitas dari kegiatan pemantauan oleh BP2HP yang merupakan kepanjangan dari Pemerintah (Departemen Kehutanan) sebagai pemegang status kepemilikan lahan pada kawasan hutan negara dengan status kawasan hutan alan produksi, menjadi semakin penting dalam upaya melindungi dan melestarikan kawasan hutan dalam jangka panjang. Upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan salah satunya adalah dengan cara untuk melakukan Kegiatan Analisa Hasil Monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura. Melalui kajian ini diharapkan terdapat kesesuaian data antara pengusahaan hutan alam produksi dengan data pada BPPHP XVII Jayapura dan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga daya dukung kawasan hutan dapat berkelanjutan baik dari segi fungsi ekologis, ekonomi dan sosial – budaya masyarakat sekitar hutan. 3.2. Pengumpulan Data MONEV PSDH - DR 12
  13. 13. Sebagai rujukan utama dalam pelaksana an kegiatan pemungutan pajak pada BPPHP XVII Jayapura, merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Pada Paraturan Menteri Kehutanan ini dalam pasal 6 disebutkan tentang tata cara pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan atas hasil hutan, hasil hutan bukan kayu dan hutan tanaman didasarkan pada LHP serta Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. Sedangkan mengenai besarnya PSDH dihitung berdasarkan : (a) tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/Volume hasil hutan kayu dari LHP dan (b) tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/Volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LHP. Pada pasal 10 tentang Dana Reboisasi, disebutkan pengenaan DR atas atas hasil hutan pada hutan alam didasarkan pada LHP dan pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. Dengan demikian LHP adalah alat utama dalam bekerja bagi pemungut pajak. Tetapi pejabat teknis pemungut pajak tentu saja tidak begitu saja menerima apa yang di LHP, tim teknis mempelajari LHC sebelum kegiatan penebangan dan dibandingkan dengan LHP. Model perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk melakukan cross check data sejak awal dan suatu metode untuk melakukan komunikasi intensfi sejak awal sehingga kecurigaan pada akhir program bisa dieliminir. 3.3. Metode Analisis 3.3.1. Deskripsi Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam serta pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu dan bukan kayu MONEV PSDH - DR 13
  14. 14. yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produks. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 ini, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut- II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sebagai rujukan utama dalam pekerjaan pemungutan pajak, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikenakan pada : Pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan Alam, Pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan Tanaman, Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari hutan tanaman dan atau hutan alam, Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi, Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa, Pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan, dan Pemegang izin lainnya yang sah, yaitu: Izin pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan, Izin pemanfaatan bukan kayu pada izin pemanfaatan kawasan hutan tanaman, Izin pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada izin pemanfaatan kawasan dalam hutan alam dan Izin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) dikenakan pada : Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan alam, Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara, Pemenang lelang kayu sitaan, Pembeli hasil hutan kayu dari penjualan tegakan, Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa, dan Pemegang izin lainnya yang sah, yaitu; Izin pemanfaatan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan, Izin pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kawasan hutan alam serta Izin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan. MONEV PSDH - DR 14
  15. 15. 3.3.2. Perbandingan Rencana dan Realisasi PSDH / DR Dalam melakukan analisis data pendapatan negara dari PSDH dan DR, sumbernya berasal dari Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) sebagai dasar pembayaran PSDH dan Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) sebagai dasar pembayaran DR yang diperoleh dari wajib apajk, atau Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Dinas Kehutanan Propinsi. Pembahasan dalam kajian ini menggunakan metode perbandingan antara rencana dan realisasi PSDH dan DR yang dikatikan dengan kondisi existing suatu wilayah. Semua data dicross check dengan data yang dimiliki oleh pihak lain dan didiskusikan secara bersama. MONEV PSDH - DR 15
  16. 16. BAB 4. MEKANISME PELAKSANAAN MONEV IURAN HASIL KEHUTANAN PSDH/DR 4.1. Dasar Hukum Dasar hukum yang terkait dengan kegiatan Analisa Hasil Monev Iuran Hasil Kehutanan PSDH dan DR di wilayah kerja BPPHP XVII Jayapura, sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis DanPenyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak f. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jis. Nomor 74 Tahun 1999 dan Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara j. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan MONEV PSDH - DR 16
  17. 17. l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu m. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut- II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu n. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menhut-II/2009 Tentan Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu o. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut- II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak; p. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu q. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80) r. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-Ii/2009 Tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional s. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan; t. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara; MONEV PSDH - DR 17
  18. 18. 4.2. Tata Cara dan Mekanisme MONEV Tata cara dan mekanisme monev pelaksanaan serta hasil PSDH dan DR ini meliputi waktu, tempat, edministrasi, peraturan dan tenaga pelaksana tugas. Semua proses yang diealuasi ini akan dibuat laporan sesuai temuan dan menurut waktu yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun pada semua wilayah yang memiliki aktivitas yang berkaitan dengan PSDH dan DR. Tujuan dari mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil PSDH dan DR agar proses kegiatan yang ditujukan dapat berjalan secara tangguh, kompetitif, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang dimonitor dalam kegiatan ini adalah proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya monitoring ini diharapkan pada masa yang akan datang ada penyempurnaan sistem untuk pencapaian program yang dibuat. 4.3. Pelaksanaan MONEV PSDH - DR Pelaksanaan monev PSDH dan DR dilakukan oleh pelaksana tugas yang sudah ditunjuk, menurut tempat yang sudah direncanakan dan untuk waktu yang sudah ditentukan. Sebelum hasil monev dibuat dalam bentuk laporan, semua data yang diperoleh akan dikonfirmasi pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk akurasi data. MONEV PSDH - DR 18
  19. 19. BAB 5. HASIL MONEV IURAN HASIL KEHUTANAN PSDH/DR 5.1. Rencana dan Realisasi PSDH-DR Pemerintah sudah memberikan target penerimaan PSDH setiap tahun berdasarkan kondisi pencapaian tahun sebelumnya. Tahun 2006, target PSDH Propinsi Papua sebesar 2.678.000.000,- rupiah. Dari target ini terealisasi sebesar 1.319.00.000,- rupiah atau tercapai 49,23 %. Dengan demikian kekurangan dari target sekitar 1.360.000.000,- rupiah. Pada tahun 2007 target PSDH ditetapkan sebesar 109.821.000.000,- rupiah. Hal ini dilakukan mengingat target produksi oleh perusahaan IUPHHK yang ada di Propinsi Papua. Realisasi penarikan PSDH tahun 2007 sebesar 21.518.000.000,- rupiah atau terealisasi sebanyak 19,59 %. Dengan demikian ada kekurangan realisasi dari target yaitu sebesar 88.303.000.000,- rupiah. Berdasarkan pengalaman dua tahun sebelumnya yang persentase pencapaian PSDH jauh dibawah target maka tahun 2008 target PSDH Propinsi Papua direncanakan hanya sebesar 8.631.000.000,- rupiah. Reliasi pencapaian enarikan PSDH tahun 2008 sebesar 8.631.000.000,- rupiah atau tercapai 100 % (lihat Gambar 3). MONEV PSDH - DR 19
  20. 20. 120.000 120,00 100.000 100,00 80.000 80,00 Rencana PSDH (Rp Juta)) 60.000 60,00 Realisasi PSDH (Rp. Juta) 40.000 40,00 Persentase (%) 20.000 20,00 - - 2006 2007 2008 Rencana 2.678 109.821 8.631 PSDH (Rp Juta)) Realisasi 1.319 21.518 8.631 PSDH (Rp. Juta) Persentase 49,23 19,59 100,00 (%) Sumber : Statistik Laporan Tahun 2004 s/d Tahun 2008, BP2HP XVII Jayapura Gambar 3. Rencana dan Realisasi PSDH Tahun 2006 - 2008 Seperti halnya PSDH, pemerintah melalui Dinas Kehutana Papua juga membuat rencana pendapatan dari DR dalam mata uang rupiah (Rp). Tahun 2006 rencana pendapatan dari DR sebesar 545.000.000,- rupiah dan terealisasi sebesar 545.000.000,- atau terealisasi 100 %. Tahun 2007 pendapatan dari DR direncanakan sebesar 44.487.000.000,- rupiah dan terealisasi sebesar 40.287.000.000,- rupiah atau terealisasi sebanyak 91 %. Dengan demikian ada kekurangan penghasilan dari target sebesar 4.200.000.000,- rupiah (empat milyar dua ratus juta rupiah). Target pendapatan dari DR (dalam satuan rupiah) tahun 2008 direncanakan sebesar 415.000.000,- rupiah dan terealisasi sebesar 415.000.000,- rupiah atau terealisasi 100%. Dalam pencapaian pencapatan dari DR (dalam satuan rupiah) sangat menggembrikan, selama tiga tahun terakhir (2006 – 2008) rata-rata pencapaian pendapatan DR sebesar 97 % (lihat Gambar 4). MONEV PSDH - DR 20
  21. 21. 50.000 102 45.000 100 40.000 98 35.000 96 30.000 94 Rencana DR (Rp Juta) 25.000 92 Realisasi DR (Rp. Juta) 20.000 90 Persentase (%) 15.000 10.000 88 5.000 86 - 84 2006 2007 2008 Rencana DR 545 44.487 415 (Rp Juta) Realisasi DR 545 40.287 415 (Rp. Juta) Persentase 100 91 100 (%) Sumber : Statistik Laporan Tahun 2004 s/d Tahun 2008, BP2HP XVII Jayapura Gambar 4. Rencana dan Realisasi Pendapatan DR (dalam satuan rupiah) Selain rencana pendapatan negara dari PSDH dan DR (dalam satuan rupiah), pemerintah juga menetapkan rencana pendapatan dari DR (dalam satuan US$). Tahun 2006, Propinsi Papua menetapkan rencana pendapatan dari DR sebesar 828.201 US$ dan terealisasi sebesar 408.508 US$ atau terealisasi sebesar 49 %. Ini artinya ada kekurangan dari rencana sebesar 419.693 US$. Tahun 2007 pendapatan pemerintah melalui DR (satuan US$) di Propinsi Papua direncanakan sebear 33.816.336 US$ dan terealisasi sebesar 3.746.125 US$ atau terealisasi sebesar 11 %. Rendahnya realisasi ini disebebakan beberapa hal antara lain tidak terealisasinya target produksi prusahaan dan masalah administrasi perusahaan. Target pendapatan dari DR (satuan US$) tahun 2008 sebesar 2.526.234 US$ dan terealisasi sebesar 2.481.361 US$ atau terealisasi sebesar 98 %. Secara persentase pendapatan tahun 2008 sangat tinggi (98 %) tetapi secara nominal lebih MONEV PSDH - DR 21
  22. 22. rendah dari tahun 2007 dan pendapatan ini adalah yang yang sesuai dengan kondisi lapangan (lihat Gambar 5). 40.000.000 120 35.000.000 100 30.000.000 80 25.000.000 Rencana DR (US$) 20.000.000 60 Realisasi DR ( US$) 15.000.000 Persentase (%) 40 10.000.000 20 5.000.000 - - 1 2 3 Rencana 828.201 33.816. 2.526.2 DR (US$) 336 34 Realisasi 408.508 3.746.1 2.481.3 DR ( US$) 25 61 Persentase 49 11 98 (%) Sumber : Statistik Laporan Tahun 2004 s/d Tahun 2008, BP2HP XVII Jayapura Gambar 5. Rencana dan Realisasi Pendapatan DR (dalam satuan US$) Realisasi penerimaan pemerintah melalui DR di Propinsi Papua dari tahun 2006 – 2008 berdasarkan persentase yang terbesar diperoleh melalui DR (satuan rupiah) yang rata-rata dari tahun 2006 – 2008 sebesar 96,85 %. Sedangkan rata-rata persentase untuk penerimaan PSDH dari tahun 2006 – 2008 sebesar 56,28 % dan DR (satuan US$) sebesar 52,88 % (lihat Gambar 6). Berdasarkan pemasukan nominal tahun 2006 – 2008 (jika dirupiahkan semua dan US$ dengan kurs Rp 10.000,-), maka yang terbesar adalah adalah penerimaan melalui DR (dalam US$) yang jika dirupiahkan bernilai sekitar 66 milyar. Sedangkan total penerimaan DR dalam rupiah pada tahun 2006 – 2008 sebesar RP45 milyar dan melalui PSDH sekitar 31 milyar. MONEV PSDH - DR 22
  23. 23. 120,00 120 100,00 100 80,00 80 Realisasi PSDH (%) Realisasi DR 60,00 60 dalam Rp (%) Realisasi DR 40,00 40 dalam US$ (%) 20,00 20 - - 2006 2007 2008 Rataan Sumber : Statistik Laporan Tahun 2004 s/d Tahun 2008, BP2HP XVII Jayapura Gambar 6. Perbandingan realisasi berdasarkan persentase PSDH, DR (dalam rupiah) dan DR (dalam US$) 5.2. Kontribusi PSDH/DR Terhadap Pembangunan Daerah Pasal 6 ayat 5 UU No.25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Penerimaan Negara dari sumberdaya alam sektor kehutanan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Sedangkan pasal 8 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penerimaan negara dari dana reboisasi (DR) dibagi dengan imbangan 40% untuk Daerah dan 60% untuk Pemerintah Pusat (Tabel 1). Dalam peraturan sebelumnya, 100% DR dan 80% PSDH dikelola oleh Pemerintah Pusat (20% PSDH untuk Daerah). MONEV PSDH - DR 23
  24. 24. Tabel 1. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sektor kehutanan (%) Daerah Dasar Bagi Pusat Kabupaten/Kota Sumber Hasil Propinsi Lainnya Penghasil dalam propinsi Total IHPH 20 16 64 - penerimaan Total PSDH 20 16 32 32 penerimaan Total DR 60 40 - - penerimaan Sumber: UU No.25 Tahun 1999 Pembangunan daerah didukung oleh berbagai sektor termasuk salah satunya sektor kehutanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paeitno tahun 2003, diperoleh informasi bahwa selama 10 tahun (1993 – 2002) rata-rata peningkatan pendapatan daerah (Propinsi Papua) sebesar 12,021 milyar pertahun atau berkontribusi sebesar 6,70 % dari pendapatan daerah Papua. Tentu saja kontribusi sebesar ini sangat membantu bagi pembangunan daerah apalagi ada indikasi kenaikan pendapatan dari sektor kehutanan setiap tahun. Alokasi dana dari konstribusi sektor kehutanan ini sudah dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan berbagai sektor seperti; pendidikan, jasa, keagamaan dan kepentingan publik lainnya. Selain PSDH dan DR sektor kehutanan juga turut menyumbang untuk pembangunan daerah melalui penghasilan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan PBB sektor kehutanan (pajak bumi dan bangunan) serta kegiatan PMDH yang dilakukan langsung oleh perusahaan. 5.3. Hambatan dan Masalah Pencapaian Realisasi PSDH / DR Krisis keuangan global, sorotan negatif berbagai pihak terhadap aktivitas kehutanan, paradigma masyarakat setempat yang berubah dan hambatan internal perusahaan MONEV PSDH - DR 24
  25. 25. membuat banyak IUPHHK tidak dapat melakukan produksi sesuai dengan jatah tebangan tahunan (JPT) yang diberikan. Banyak IUPHHK yang berproduksi < 50 % dari target produksi. Berdasarkan kondisi produksi yang dibawah JPT yang diberikan, berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan pemerintah melalui PSDH dan DR. Penerimaan kayu olahan yang menurun dari negara pengimpor dalam empat tahun terakhir, kenaikan BBM yang sangat tinggi pada tahun 2005-2006 dan adanya berbagai perubahan kebijakan nasional dan internasional terhadap lingkungan turut menurunkan pendapatan negara dari PSDH dan DR. Tentu saja hal seperti ini bukan hanya terjadi di Propinsi Papua tetapi juga terjadi di propinsi lainnya di Indonesia. 5.4. Upaya-Upaya Peningkatan Iuran Hasil Kehutanan PSDH / DR Otonomi khusus di Papua telah memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bisa berperan lebih besar dalam pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi khusus ini berbagai potensi daerah akan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas terkait di daerah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui PSDH dan DR antara lain : 1. Berkoordinasi dengan semua stakeholders tentang peran penting PSDH dan DR bagi pembangunan Propinsi Papua 2. Meningkatkan intensitas komunikasi khususnya dengan pemegang izin IUPHHK untuk memecahkan berbagai persoalan mengenai adanya tunggakan pembayaran PSDH dan DR 3. Memberikan berbagai terobosan kebijakan bagi perusahaan untuk bisa membayar kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan MONEV PSDH - DR 25
  26. 26. BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1. Kesimpulan 1. Penerimaan pemerintah di Propinsi Papua melalui PSDH tahun 2006 sebesar 1,3 milyar rupiah, tahun 2007 21,5 milyar rupiah dan tahun 2008 sebesar 8,6 milyar rupiah atau total sebesar 31,5 juta rupiah. 2. Penerimaan pemerintah melalui DR (dalam rupiah) tahun 2006 sebesar 545 juta rupiah, tahun 2007 sebesar 40,3 milyar rupiah dan tahun 2008 sebesar 415 juta rupiah atau total sebesar 45,5 milyar rupiah. 3. Penerimaan pemernitah melalui DR (dalam satuan US$) tahun 2006 sebesar 408.508 US$, tahun 2007 sebesar 3.746.125 US$ dan tahun 2008 sebesar 2.481.361 US$ atau total (dirupiahkan dengan kurs Rp 10.000,-/1 US$) tahuan 2004 – 2008 sebesar 66,4 milyar. 4. Bila dihitung realisasi penerimaan pemerintah melalui DR di Propinsi papua tahun 2006 - 2008 berdasarkan persentase yang terbesar diperoleh melalui DR (satuan rupiah) yang rata-rata dari tahun 2006 – 2008 sebesar 96,85 %. Sedangkan rata-rata persentase untuk penerimaan PSDH dari tahun 2006 – 2008 sebesar 56,28 % dan DR (satuan US$) sebesar 52,88 %. 6.2. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan sosiaslisasi bahwa keberadaan PSDH dan DR sangat penting bagi pembangunan daerah. 2. Pemerintah (dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi) perlu lebih intensif untuk berkomunuikasi dengan pemegang izin IUPHHK untuk dapat membayar PSDH dan DR sesuai jumlah dan waktu pembayaran. 3. Semua pihak diminta untuk saling bekerjasama dalam menyukseskan penerimaan PSDH dan DR bagi pemerintah. MONEV PSDH - DR 26
  27. 27. DAFTAR PUSTAKA Paeitno, 2003. Ginoga, Lugina dan Erwidodo, 2001. Triyono Puspitojati, 2000. MONEV PSDH - DR 27
  28. 28. Lampiran 1. Perkembangan Penerimaan Iuran Kehutanan Berdasarkan Laporan Perusahaan Periode Tahun 2004 S/D Tahun 2008 SPB/SPP REALISASI PENYETORAN KEKURANGAN N KET BULAN PSDH DR PSDH DR PSDH DR O . Rp Rp US $ Rp Rp US $ Rp Rp US $ Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2,678,299,46 544,529,08 828,201 1,318,570,22 544,529,08 408,507 1,359,729,23 419,693 2006 1.68 6.00 .02 4.00 6.00 .84 7.68 - .18 Tahun 109,821,087,62 44,486,530,09 33,816,336. 21,518,258,93 40,287,011,18 3,746,124. 88,383,828,72 4,199,518,909 30,318,681. 2007 9.53 1.90 03 5.03 2.70 83 2.50 .20 34 Tahun 8,630,557,28 2,526,233 8,630,557,28 415,188,58 2,481,361. 2008 8.00 .56 8.00 9.00 11 121,129,944,37 45,031,059,17 37,170,770. 31,467,386,44 41,246,728,85 6,635,993. 89,743,557,96 4,199,518,909 30,738,374. JUMLAH 9.21 7.90 61 7.03 7.70 78 0.18 .20 52 Sumber : Statistik Laporan Tahun 2004 s/d Tahun 2008, BP2HP XVII Jayapura MONEV PSDH - DR 28
  29. 29. MONEV PSDH - DR 29

×