Presentasi pileg 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Presentasi pileg 2014

  • 420 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
420
On Slideshare
419
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

https://twitter.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. “MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT BERSAMA BISA KITA ATASI “ Menuju DPRD Kota Denpasar Dapil IV Denpasar Timur Periode 2014 - 2019
  • 2. PENDAHULUAN • Upaya Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan amanat konstitusi UUD ’45. • MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENGURANGI KEMISKINAN • Pada Juni 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis potret kemiskinan kondisi Maret 2013. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin negeri ini mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondasi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan tipis 0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa. • Tahun ini, jumlah angkatan kerja itu diprediksi bertambah menjadi 122,55 juta orang dan terus bertambah pada tahun depan yang mencapai sekitar 124,42 juta orang. Dari angka tersebut, sekitar 33,98 juta orang di antaranya berpendidikan SD ke bawah. 2
  • 3. DIAGNOSA UMUM PENYEBAB KEMISKINAN Kegagalan Pemenuhan Hak-hak Dasar : 1. 2. 3. Terbatasnya kecukupan pangan dan mutu pangan Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan Pendidikan 4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha 5. Terbatasnya akses layanan Perumahan 6. Terbatasnya akses terhadap air bersih/aman dan sanitasi 7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah 8. Memburuknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 9. Lemahnya perlindungan/jaminan hak atas rasa aman 10. Lemahnya akses partisipasi masyarakat miskin 3 3
  • 4. PERMASALAHAN DASAR KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN • • • • Koordinasi masih lemah, terutama dalam hal: pendataan, pendanaan dan kelembagaan; Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan di antara instansi pemerintah pusat dan daerah; Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani); Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja. 4 4
  • 5. Integrasi di tingkat Kota dan Kelurahan / Desa Sosialisasi awal ke Walikota/Bupati Lobby-2 kelompok strategis Proses Belajar dari Lapangan Lokakarya Orientasi Kota/Kab • Diskusi • Kunjungan Lapangan • Wawancara Membangun Relawan Kemiskinan Lokakarya Orientasi Kecamatan Refleksi Kemiskinan Sosialisasi awal ke Lurah / Kades Rembug Kesiapan Masy. Rembug Kesiapan Masy. Pendaftaran Relawan warga Serangkaian Participatory Poverty Assesment Membangun Kelompok swadaya Pemetaan Swadaya Membangun Pokmas Penguatan kelembagaan dan Orientasi TKPK-D Review / penyusunan SPK-D Program penanggulangan kemiskinan Rencana Kerja Penangulangan kemiskinan Mengelola Bantuan masyarakat
  • 6. PENGERTIAN LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT • • • • Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan di desa/kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. Lembaga keswadayaan masyarakat bertanggungjawab atas, pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di desa/kelurahan. Mekanisme dan prosedur pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan musyawarah antar desa/kelurahan tersebut diatur dalam Pedoman Umum dan petunjuk teknis masing-masing program, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan, forum musyawarah antar desa/kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di kecamatan pedesaan. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah perkotaan, musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui Musrenbang kecamatan. 6
  • 7. HARMONISASI PERENCANAAN PARTISIPATIF MASYRAKAT KE DALAM SISTEM PERENCANAAN REGULER • PJM Pronangkis desa/kelurahan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen musrenbang, sehingga dokumen PJM Pronangkis harus menjadi bagian dari RPJM desa/Renstra kelurahan dan RKP desa / renja kelurahan yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan dilanjutkan ke musrenbang di tingkat yang lebih lanjut. • Kegiatan masyarakat dimasukkan dalam Daftar Kegiatan Prioritas hasil Musrenbang desa/ kelurahan untuk diusulkan dalam Musrenbang di kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang di kabupaten/ kota. • Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dimaksud di atas diprioritaskan dalam rencana kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk penyusunan RAPBD. • Pada setiap proses Musrenbang kecamatan dan kabupaten/kota harus ada keterwakilan masyarakat untuk mengawal dan menegaskan usulannya secara langsung. • Hasil Musrenbang kabupaten/kota di informasikan kembali kepada masyarakat oleh perwakilan masyarakat tersebut di atas melalui pertemuan di kecamatan dan di desa/kelurahan dan melalui media atau saluran informasi lainnya. 7
  • 8. Renja K/L Musrenbang Nasional PEMERINTAH PUSAT PERENCANAAN PARTISIPATIF MEMPERKUAT MUSRENBANG RKP Musrenbang Pusat MUSYAWARAH PERENCANAAN PARTISIPATIF Musrenbang Provinsi • Fasilitasi/mediasi usulan masyarakat Forum SKPD Provinsi • Perlu representasi masyarakat dalam setiap musrenbang utk menjamin usulan masyarakat Musrenbang Kab/Kota Forum SKPD Kabupaten/Kota Kajian Teknis Kecamatan Musyawarah Antar Desa I (Kegiatan) Musyawarah Desa I (Identifikasi potensi, masalah dan gagasan Masyarakat) Musyawarah Antar Desa II (Pendanaan) Musyawarah Desa II (Keputusan Usulan) T–1 RKPD Renja SKPD Pasca Musrenbang Kab/Kota RKPD Renja SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/ Kelurahan Jan Alur MUSRENBANG (PROSES REGULER) Feb Mar Apr PEMERINTAH DAERAH • Pemda dapat mengatur keterkaitan tata cara penyusunan perencanaan partisipatif dan perencanaan reguler (UU 25/2004 ps. 27) Pasca Musren Provinsi