1. Ignorantia iuris nocet (Ketidaktahuan akan hukum, mencelakakan)
Memori van Toelichting
Tidak semua karya disini itu saya salin, ada pula yang murni dari analisis pribadi, sehingga
tidak memerlukan lagi catatan kaki ataupun daftar pustaka Sedangkan apabila anda tidak
senang dengan blog ini karena mungkin anda merasa ada karya anda yang saya terbitkan
tidak menyertakan sumber, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya; semua semata-
mata hanya kekhilafan, karena motivasi utama saya dalam membuat blog ini adalah "demi
kemajuan bangsa Indonesia untuk lebih peka terhadap hukum sebagaimana yang dicita-
citakan oleh Bung Karno". Serta yang terpenting ialah adagium, "Ignorantia iuris nocet" yang
artinya Ketidaktahuan akan hukum, mencelakakan, semoga blog bermanfaat untuk semua
orang untuk sadar hukum.
Disclaimer
Blog ini bukanlah blog ilmiah, dan Informasi yang tersedia di
www.raja1987.blogspot.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum,
namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau
permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
------------------------------
nomor telepon : 085714669636
PIN Black Berry : 22641e94
surat elektronik : raja.saor@gmail.com
02
Sep
Delik Aduan atau klachdelict sebagai alasan gugurnya hak menuntut pidana
Dengan segala kerendahan hati diunggah oleh Fernandes Raja Saor, S.H. di 14:37
Secara sistematik yang dimaksud dengan Delik Aduan/klachdelict
merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan
ada atautidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang
dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang.
delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban
Klachdelict/perlindungan korban
pertimbangan dimana dalam beberapa hal tertentu kepentingan bagi yang dirugikan lebih
besar dari kepentingan negara untuk menuntut (van Hazewinkel, Suringa, Van Hattum,

2. Pompe)
berubahnya pemikiran mengenai delik aduan kepentingan publik lebih besar dari
kepentingan pribadi maka tidak perlu adanya pengaduan untuk melakukan penuntutan,
contoh: pembunuhan, pencurian.
Wetboek Van Strafvandering keharusan adanya aduan menjadi syarat supaya dituntut
Pasal 22: Perzinahan, penghinaan, penggelapan hanya dapat diusut/disidik/dituntut sesudah
diterimanya/berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan.
Delik aduan hendaknya dicantumkan dalam KUHAP dan bukan KUHP karena membahas
hukum secara formil (tata cara pelaksanaan hukum materiil)
Pendapat Utrecht: klacdelict hanya melarang penuntutan (vervolging) dan tidak melarang
pengusutan (opsporing) oleh polisi guna menjaga keamanan barang bukti ketika diadakan
pengaduan dari pihak yang berhak.
Pendapat Wiryono: Polisi tidak bisa melakukan pengusutan tanpa adanya pengaduan karena
pekerjaan polisi akan sia-sia saja bila tidak ada pengaduan yang datang dari pihak yang
berhak.
Klachdelict vs Asas Oportunitas
Bisakah jaksa memanfaatkan asas oportunitas ketika ada delik aduan?
Bisa, dengan alasan kepentingan umum dirugikan apabila jaksa melakukan penuntutan
berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak. Contoh: pasal 319. Contoh kasus: ketika
menteri kesehatan menyatakan waspada flu burung (terlepas dari benar tidaknya isu tersebut),
pihak peternak yang merasa dirugikan dengan pengumuman itu (karena mengakibatkan
pendapatannya berkurang) dapat ditolak pengaduannya oleh jaksa dengan alasan untuk
menjaga kepercayaan rakyat terhadap menteri kesehatan.
Delik aduan
absolut: pasal 284,287,293, 319,322,332
relatif: 367, 370, 394
Delik aduan relatif: hanya keadaan tertentu saja suatu delik menjadi delik aduan
Alasan delik aduan relatif:
- susila (kepatutan)
Contoh: anak mencuri uang ortu
- materiil (hukum)
Implikasi hukum dalam delik aduan relatif, contoh: istri/suami mencuri uang pasangan, maka
dalam hubungannya dengan UU no 1/1974, kecuali diperjanjikan maka tidak dapat dituntut
(perjanjian pemisahan harta kekayaan)
Delik aduan relatif biasanya berhubungan dengan delik harta kekayaan
Untuk delik yang absolut, penuntutan tidak dapat dipecah (onsplitbaar) splitting tidak dapat
dilakukan. Contoh:
- delik perzinahan tidak dapat diajukan hanya terhadap dader/mededader saja, melainkan
harus keduanya
- penadahan
Dalam UU PKDRT, yang bisa diadukan adalah kekerasan seksual dan fisik. Yang berhak
mengadukan ialah:

3. - istri/suami
- keturunan dengan garis lurus ke atas atau menyimpang sampai derajat ketiga
- untuk anak di bawah umur oleh wali/wali pengawasnya
Pasal 72: yang berhak mengadukan ialah:
- korban secara langsung
- untuk anak yang belum cukup umur, orang tua kandung, angkat, dan wali
Jangka waktu pengaduan sejak korban mengetahui:
- dalam waktu maksimal 6 bulan bila terjadi di dalam negeri
- dalam waktu maksimal 9 bulan bila terjadi di luar negeri
Pasal 74: Jangka waktu pencabutan aduan: 3 bulan sejak diadukan
selama jangka waktu tersebut, pengaduan dapat dicabut dan diadukan kembali
pencabutan dan pengaduan dapat dilakukan berkali-kali hanya dalam jangka waktu 3 bulan
sejak diadukan pertama kalinya oleh pihak korban
Pada prinsipnya aduan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (mengingat adanya
jangka waktu pencabutan dan pengaduan kembali adalah singkat, yaitu 3 bulan sejak
pengaduan pertama kali dilakukan)