0
MCIT                                                     Republic of IndonesiaENABLING ENVIRONMENT TO ADDRESS     DEVELOPM...
MCIT                                                  Republic of Indonesia         DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI1. Sub Direkt...
HUKUM DAN REGULASI• UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi• KM Perhubungan No. 21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan  Jas...
Mengapa Indonesia memerlukan alamat IP                 yang besar•   Indonesia akan berkembang di sektor ICT•   IPv4 sudah...
Krisis Sumber Daya Internet IPv4                                                        MCIT                              ...
Indonesia IPv6 Task Force• Mendukung IPv6 implementasi di Indonesia sejak 2006• Pada tahun 2010 :    Dibentuk KM No.229/2...
Tantangan                                                                                MCIT Faktor-faktor yang menjadi p...
Roadmap IPv6 Indonesia                                                                                     Government – Op...
Current Position• Implementation by operators   • Already assess 16 ISP/Operator Telecommunication for compliance      Pha...
Future Position• Implementation by operators   • Monitoring of progress on regular basis• Implementation by Government Age...
idigf - pembangunan - postel - m razif
idigf - pembangunan - postel - m razif
idigf - pembangunan - postel - m razif
idigf - pembangunan - postel - m razif
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

idigf - pembangunan - postel - m razif

195

Published on

Materi presentasi Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) - Jakarta, 1 November 2012. Situs: http://id-igf.or.id

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
195
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "idigf - pembangunan - postel - m razif"

  1. 1. MCIT Republic of IndonesiaENABLING ENVIRONMENT TO ADDRESS DEVELOPMENT PROBLEMSLingkungan yang Mendukung untuk mengatasi Problem Pembangunan Teknologi Internet di Indonesia Conference and Declaration of Indonesia Internet Governance Forum Jakarta, 1 November 2012Directorate General of Posts and Information Technology Affairs
  2. 2. MCIT Republic of Indonesia DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI1. Sub Direktorat Layanan Jaringan Telekomunikasi;2. Subdirektorat Layanan Jasa Telekomunikasi;3. Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika;4. Subdirektorat Tarif dan Interkoneksi;5. Subdirektorat Kelayakan Sistem Telekomunikasi; dan6. Subbagian Tata Usaha.
  3. 3. HUKUM DAN REGULASI• UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi• KM Perhubungan No. 21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, revisi KM perhubungan No. 30 Tahun 2004• KM Perhubungan No.23 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk keperluan Publik
  4. 4. Mengapa Indonesia memerlukan alamat IP yang besar• Indonesia akan berkembang di sektor ICT• IPv4 sudah habis• Kasus bisnis untukimplementasi IPv6 – kelanjutan bisnis• Negara yang tergantung kepada ICT dimasa yang akan datang sangat tergantung pada implementasi IPv6, Bagaimana dengan Indonesia?
  5. 5. Krisis Sumber Daya Internet IPv4 MCIT Republic of Indonesia Urgensi Implementasi IPv6 Keterbatasan IPv4 IPv4 › Hanya 4,3 Milyar alamat publik › Distribusi IPv4 untuk negara berkembang terbatas › Tingginya nilai untuk memperoleh IPv4 › Kebijakan blok terakhir /8 telah berlaku di APNIC › IPv4 privat dan NAT hanya sebatas solusi jangka pendek Justifikasi IPv6 Faktor pendukung › Lebih dari 340 Undecillion alamat publik › IPv4 dan IPv6 tidak kompatibel › Kapasitas alamata yang masif › Internet adalah ‘killer application’ untuk implementasi mendukung konsep Next Generation IPv6 Network › Negara berkembang memerlukan sumber daya › Ketersambungan yang end-to-end, Interner yang mumpuni untuk mendukung pertumbuhan keamanan dan mobilitas di seluruh sektor secara keseluruhanTowards The Indonesian Information Society
  6. 6. Indonesia IPv6 Task Force• Mendukung IPv6 implementasi di Indonesia sejak 2006• Pada tahun 2010 :  Dibentuk KM No.229/2010 tentang Gugus Tugas Penanganan Krisis IPv4 dan implementasi IPv6 (ID-IPv6TF)• Tugas Utama dan fungsi ID-IPv6TF: 1) Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategi program migrasi nasional 2) Melakukan kajian dalam menyelesaikan permasalahan strategis dalam migrasi IPv6 3) Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, swasta, Profesional dan komunitas.
  7. 7. Tantangan MCIT Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Republic of Indonesia 1 › Demand dan Supply › Demand terhadap IPv6 belum terlihat jelas→ Baru sebagian pelanggan menuntut IP publik kepada ISP › Supply pendukung jaringan IPv6 masih rendah→ Aplikasi dan konten belum banyak › Kelangkaan IPv4 terkait paradigma kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi › Dengan demikian percepatan implementasi IPv6 memerlukan setiap elemen di dalam industri untuk saling mendorong pelaksanaannya 2 › Peran Pemerintah › Kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi erat hubungannya dengan kemajuan bangsa di berbagai bidang › Bahwa kelangkaan IPv4 tidak bisa dilepaskan secara alami kepada industri › Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendorong demand serta memperngaruhi tren Nasional melalui belanja negara – dimulai dari sarana negara 3 › Investasi dan Capacity Building › Perencanaan adalah inti dari pengelolaan investasi perangkat untuk implementasi IPv6 › Hingga 70% dari total investasi justru tertuju untuk capacity building › Bangun learning network – pertukaran informasi antar komunitas 4 › Support for Availability › Implementais IPv6 sendiri membutuhkan ketersediaan sumber daya: dokumentasi, bantuan teknis, sarana perolehan informasi, perangkat yang mendukungTowards The Indonesian Information Society
  8. 8. Roadmap IPv6 Indonesia Government – Operators – Vendors – Application/Content Providers – Users/Communities IPv4 address exhaustion date approaches 2006-2008 2010 2011 2012 National Campaign to raise awareness Support implementation Evaluate implementation Initiate training, research through National Projects through National Projects Awareness and development Encourage availability of Speed up Nationwide Campaign IPv6 capable devices implementation IPv6 Training Incorporate into National Encourage development of Expand development of IPv6 Network ICT Projects local content and local content and Trial Documentation of application applicationOn-campus R&D implementation best Encourage use of IPv6 Endorsement to success of practice commercial services IPv6 implementation Develop concept of Continue support in Encourage creation of IPv6 National IPv6 Policy and training, research and based new businesses Regulation to drive development implementation
  9. 9. Current Position• Implementation by operators • Already assess 16 ISP/Operator Telecommunication for compliance Phase - 1 • 10 ISP/Operator telecommunication for Compliance Test Phase – 2, from 3 Phase.• Implementation by Government Agencies • Actively Sozialization to Central/Local Governments• Indonesia IPv6 Workshop/Conference 2011 > May 2011 Yogyakarta. > Desember 2011, Bali .• Attend International Forums• APJII as an organization to manage IP number in Indonesia
  10. 10. Future Position• Implementation by operators • Monitoring of progress on regular basis• Implementation by Government Agencies • Need to mandate IPv6 requirement on Government Procurements • Certification equipment • Certification Human Resource• Maintain relationship with stake holders• Indonesia IPv6 Summit/Workshop/Conference• Attend International Forums • Very important for International collaborations • Submit paper if possible – Indonesia’s experienced is perceived valuable
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×