Peran ukm dalam perekonomian indonesia

21,929 views
21,823 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
427
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peran ukm dalam perekonomian indonesia

  1. 1. Peran Ukm Dalam Perekonomian IndonesiaBAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Usaha kecil dan menengah (UKM)merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah,tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam outputnasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namunUKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia sertamempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, dalamkenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwakesadaran akan pentingnya UKM dapat dikatakan barulah muncul belakangan ini saja.Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak perananpenting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalampertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yangfleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnisyang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, darisejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadibesar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Sejak krisis moneter yang diawali tahun1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massalterhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengansegala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahanbanting.Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UKMberperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHKmenjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh danbanyak yang beralih melirik sektor UKM ini. Produk-produk UKM, setidaknyamemberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karenatidak sedikit produk-produk UKM itu yang mampu menembus pasar internasional.Sekarang ini lembaga-lembaga donor internasional semuanya mendukung perkembanganUKM. Ada yang melihatnya sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan kerja (ILO),ada yang melihatnya sebagai penjabaran komitmen mereka (IMF, Bank Dunia, BankPembangunan Asia) untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. DiAsia, perkembangan sektor UKM ini juga dilihat sebagai salah suatu jalan keluar darikrisis ekonomi. Para donor multilateral dan bilateral (antara lain Jepang) semuanya akanmenyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan sektor ini. 2. RUMUSANMASALAH 2.1. Apa itu UKM ? 2.2. Bagaimana keadaan UKM di Indonesia ? 2.3.Sejauh mana perkembangan UKM di Indonesia ? 2.4. Masalah apa yang dihadapi UKMsaat ini ? 2.5. Bagaimana solusi untuk mengatasinya ?   BAB II PEMBAHASAN 1.LANDASAN TEORI 1.1. Peran Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (role) adalahperilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yangtergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran(role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagaistruktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antaraperan-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yangmemainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, danmemberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda,sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yangdiartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu
  2. 2. status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yangmelakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yangdiharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi [1982] mendefinisikanperan sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harusbersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. 1.2.Usaha Kecil Menegah (UKM) Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil Menengah (Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK),termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaanbersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu,Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yangmemiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000,- tidak termasuktanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkankuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenagakerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memilikitenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 1.3. Perekonomian Dalam Wikipidia Indonesia Sistemperekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikansumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negaratersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomilainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. 2.PEMBAHASAN MASALAH 2.1. Keadaan UKM di Indonesia Usaha skala kecil diIndonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karenaperusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerjayang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecilsebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecilmenyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untukperluasan angakatan kerja agi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan sertainovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Sektor ekonomi UKM yang memilikiproporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UKM tahun 2004-2005 adalah sektor :(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel danRestoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; (5) Jasa.Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor : (1) Pertambangan dan Penggalian; (2) Bangunan; (3) Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan; (4) Listrik, Gas dan Air Bersih. Secara kuantitas, UKMmemang unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia(lebih dari 99 %) berbentuk usaha skala kecil dan menengah (UKM). Namun secarajumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UKM di Indonesiadigabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional.Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yangada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta,khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untukmenjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB,mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil MenengahPropinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat tahun 2000,jumlah kelompok usaha kecil di Provinsi Jawa Barat adalah 6.751.999 unit atau
  3. 3. merupakan 99,89% dari keseluruhan jumlah kelompok usaha yang ada. Penyebarankelompok usaha kecil ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlahusaha/rumah tangga sebanyak 4.094.672 unit atau 60,57% dari total keseluruhan usahayang ada. Sampai dengan tahun 2000, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usahakecil dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat berjumlah 10.557.448 tenagakerja atau 84,60% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada di Jawa barat. Hal inimenunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja usaha kecil di Jawa Barat adalahyang terbesar dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada usaha besar danmenengah. Gambaran di atas nampaknya sudah cukup untuk menafikkan pikiran bahwaUKM adalah usaha yang tidak penting, hanya untuk orang-orang tidak berpendidikan.Justru mungkin inilah saat bagi kita yang sudah menyadari begitu dahsyatnyaketangguhan UKM, untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius di dalam sektorini. Kita selayaknya harus belajar dari Jepang, sejak reformasi sistem keuangannya padatahun 1958, tonggak utama perekonomian Jepang adalah UKM, sebagai solusipermodalan, pemerintah Jepang mendirikan lembaga penjamin kredit guna membantupara pengusaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya. Lembaga seperti ini diJepang namanya Credit Guarantee Corporation (CGC). Lembaga ini membantumenyediakan penjaminan untuk memperoleh kredit dari bank bagi UKM. Memang, saatini peran UKM nampak belum begitu dirasakan, karena kurangnya kekuatan bersaingdengan produk-produk luar negeri, dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Kita harusmelihat ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama. Karena kita tidak inginselamanya terpuruk di dalam krisis yang sudah lebih dari 5 tahun melanda negeri kita.2.2. Pengembangan Sektor UKM Pengembangan terhadap sektor swasta merupakansuatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran pentingdalam pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal daritumbuhnya usaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari UKM.Usaha kecilmenengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju danbersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakanjantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yangperlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-matamerupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapatmengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM,peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenaipendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan.Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investorbaik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. Pemerintahpada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yangkerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerapmenjadi pembicaraan di seminar atau konferensi.[9] Secara keseluruhan, terdapatbeberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unitusaha UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, aksespembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layananpengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi. Perludisadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upayamengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan
  4. 4. (khususnya ekonomi) lebih luas.Konsep pembangunan yang dilaksanakan akanmembentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upayapengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harusterintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secaraberkesinambungan.Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yangditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antarausaha besar dan UKM. Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengahberencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020.Tahun 2020adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akanterwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam BaliConcord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barangdan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisipositif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKMmampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namunakan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintahmendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 jutaUKM sebagai program nasional. 2.3. Masalah yang Dihadapi UKM saat ini Padaumumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antaralain meliputi: a) Faktor Internal 1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya AksesPembiayaan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untukmengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena padaumumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yangsifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangatterbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulitdiperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidakdapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanyaketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dancukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitandalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar denganmereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkanadanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar darimereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapatbeberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibukauntuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atastanah, infrastruktur, dan iklim usaha.[16] 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluargayang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikanformal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadapmanajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembangdengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usahatersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untukmeningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Lemahnya Jaringan Usaha danKemampuan Penetrasi Pasar¬ Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usahakeluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasipasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas danmempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah
  5. 5. mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapatmenjangkau internasional dan promosi yang baik. Mentalitas Pengusaha UKM¬ Halpenting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitusemangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksuddisini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban sertasemangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dariUKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritmekerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadipenyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada. Kurangnya Transparansi¬Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadapgenerasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidakdiberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal inimenimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya. b)Faktor Eksternal 1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Upaya pemberdayaanUsaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasiperkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto(PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya sertakeberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto(investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalampenyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilanpelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. KebijaksanaanPemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terusdisempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lainmasih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil danmenengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKMadalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkaliterdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidakmurah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkaitdengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecilseperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. 2)Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungandengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasaranayang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuanusahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalammemperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnyaharga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. 3) Pungutan Liar Praktek pungutantidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagiUKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekalinamun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. 4)Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004,kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakatsetempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecildan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisiini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu,semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik
  6. 6. bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut. 5)Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlakuTahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengahuntuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntutuntuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkanproduk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isukualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM)serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara majusebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkandiri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulankompetitif. 6) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industrikecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajiandengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKMIndonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. 7) Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnyaakses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secarakompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. 8) Terbatasnya Akses InformasiSelain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadapinformasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikanpengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM denganproduk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasasebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pulaproduk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidakmemiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar dipasar domestik. 2.4. Solusi untuk Mengatasi Masalah UKM Sesungguhnya pemerintahtelah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan UKM, terutama lewat kreditbersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UKM bahkandilakukan sejak 1974. Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK) danKredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyediakan kredit investasi dan modalkerja permanen, dengan masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi.Setelah deregulasi perbankan pada 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secaraberangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial. Selain itu, donorinternasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uangrupiah. Antara 1990 dan 2000, Bank Indonesia mendanai berbagai kredit program denganKredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang dapat dikelompokkan menjadi tigakategori, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT),Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/SangatSederhana (KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan Mikro yang disalurkan melaluikoperasi dan bank perkreditan rakyat.[22] Selain itu, NPWP sebagai prasyarat pengajuankredit di Perbankan juga telah dihapuskan, dimana hal ini memberikan peluang dankesempatan yang lebih besar bagi kita untuk mengakses modal dari sisi perbankan. Selainperan dari Pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembagapenelitian, juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untukmengembangkan UKM. Salah satu diantaranya adalah program GTZ-RED yang diadakanatas dukungan GOPA/Swisscontact yang telah berjalan sejak tahun 2003. Program inibergerak langsung ke daerah-daerah dengan menggunakan metode enabling environmentdengan fokus pada Business Climate Survey (BCS) dan Regulatory Impact Assessment(RIA) yang dilakukan oleh Technical Assisstance (TA). Tim TA ini dimotori oleh Center
  7. 7. for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED) Universitas Satya Wacana. Tim initelah melakukan survey, pelatihan, workshop terhadap UKM di daerah-daerah,menciptakan jaringan dengan seluruh pihak terkait UKM termasuk Pemerintah Daerah,serta membuat daftar Peraturan Daerah yang perlu untuk diperbaiki. Dengan mencermatipermasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telahditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: a) PenciptaanIklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yangkondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha sertapenyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. b) BantuanPermodalan Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syaratyang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baikitu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan,leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakanLembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga KeuanganMikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Sampai saatini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKMini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorongpengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini LKM nonkoperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. c) Perlindungan UsahaJenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usahagolongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itumelalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada salingmenguntungkan (win-win solution). d) Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkankemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besardi dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalamusaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebihefisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing denganpelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri e) Pelatihan Pemerintah perlumeningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen,administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapanganuntuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. f) MembentukLembaga Khusus Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalammengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembanganUKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahanbaik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM. g) Memantapkan AsosiasiAsosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalampengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembanganusaha bagi anggotanya. h) Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proseskemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upayamempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talkshow antara asosiasi dengan mitra usahanya. i) Mengembangkan Kerjasama yang SetaraPerlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan duniausaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait denganperkembangan usaha. j) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perlu adanyapengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat
  8. 8. menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut.   BAB III PENUTUP A.KESIMPULAN Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral,namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarangdirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasarseperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakanyang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadikurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masihmemiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untukmengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar.Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi jugaperlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UKM membuatkemampuan UKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Salahsatu permasalahan yang dianggap mendasar adalah adanya kecendrungan dari pemerintahdalam menjalankan program untuk pengembangan UKM seringkali merupakan tindakankoreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil (seperti halnyayang pernah terjadi di Jepang di mana kebijakan UKM diarahkan untuk mengkoreksikesenjangan antara usaha besar dan UKM), sehingga sifatnya adalah tambal-sulam.Padahal seperti kita ketahui bahwa diberlakunya kebijakan yang bersifat tambal-sulammembuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan danpelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UKM pun kurang tercapai secaramaksimal. Oleh karena itu perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UKMdengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal. UsahaKecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunanekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi danpenyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimanabanyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya,sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapikrisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis,kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM,terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalamskala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya Pengembangan UKMperlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agardapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakanpemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnyaUKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKMdisamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antarapengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber DayaManusianya Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidakdiragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalampengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnyausaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha kecil menengah(UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaingdengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantungperekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perludiingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata
  9. 9. merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapatmengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM,peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenaipendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan.Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investorbaik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. B. SARANDengan makalah ini, semoga pembaca dapat menelaah lebih dalam tentang UKM sertaberbagai masalah yang dihadapi UKM tersebut agar nantinya dapat menghasilkan UKMyang lebih kreativ, maju dan berkembang Selain itu dalam makalah ini mungkin masihbanyak kekurangan bahan – bahan dan leteratur, hanya sedikit yang dapat penulispaparkan, sebaiknya pembaca agar dapat menambah sumber – sumber bahan lainnya.   BAB I PENDAHULUANKrisis ekonomi merupakan musibah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yangmelamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban bukan berakar pada masalah karenakelemahan pada sektor moneter dan keuangan saja, melainkan pada tidak kuatnyastruktur sektor ekonomi di riel dalam menghadapi gejolak dari luar (external shock) ataugejolak dari dalam (internal shock). Sebelum krisis prioritas industry pemerintah lebihmemprioritaskan untuk mendahulukan industri hulu namun mengabaikan industri hilir.Sementara itu industri besar yang terbangun tetap rawan gejolak luar tersebut tidakmemiliki suatu keterkaitan yang kuat baik kebelakang penyediaan imput (backwardlinkage) maupun kedepan(forward linkage). Terlambatnya dipromosikan UMKM dalamprogram membangun industri hilir dan pemihakan pemerintah terhadap pengembanganusaha besar berakibat peran yang menonjol pada usaha besar. Dengan terlambatnyadipromosikan industri hilir terjadi kepincangan yang cukup parah ketika krisis asiamelanda ekonomi. Ketika terjadi krisis industri besar mengahadapi masalah seriussedangkan UMKM bekerja menurut ritme keunggulannya. Dua pola pertumbuhanindustri berbeda karena antara lain mengunakan bahan baku bersumber dari dalam negeri,pemakaian tenaga kerja dengan upah yang rendah dan relatif cepat bergerak kearahpenyesuaian pemakaian bahan baku dan berorientasi pasar.Ketiga faktor diatas menempatkan UKM disalah satu pihak mampu menunjukkan dirimenjadi usaha yang memiliki keunggulam daya saing dan dinamika dalam pertumbuhanekonomi bahkan para ahli melihat kenyataan dan berpendapat bahwa proses pemulihanekonomi yang ditunjang oleh meningkatnya peran UKM secara signifikan. Dengandemikian dapat disimpulkan terpisahnya faktor pengerak UKM dari industry besarmerupakan suatu kerapuhan dalam struktur industry yang yang ada sekarang. Hal inimenjadi buktiatas potensi UKM dalam pemulihan krisis ekonomi, yang muncul akibatkemampuannya untuk secara cepat mengubah dan mengalihkan pasar input outputnyadari input yang mahal ke yang secara relative lebih murah.hal inilah menjadi
  10. 10. menunjukkan bahwa selain sebagai penangkal krisis juga memiliki peeran yang sangatstrategis dalam ekonomi suatu negara.Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah : • Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. • Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil. • Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. • Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. • Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan BAB II PEMBAHASAN2.1. Definisi UMKMUsaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseoranganatau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasauntuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu)miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatanekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badanbertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial danmempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.
  11. 11. Menurut Departemen Perindustrian (1993) UMKM didefinisikan sebagai perusahaanyang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total asset tidak lebih dariRp 600 juta (diluar area perumahan dan perkebunan). Sedangkan definisi yang digunakanoleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerjayang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkanusaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah: • Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalamUKM. • Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. • Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan. • Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.Pandangan umum bahwa UKM itu memiliki sifat dan jiwa entrepreneurship(kewiraswastaan) adalah kurang tepat. Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifatentrepreneurship tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Denganmenggunakan kriteria entrepreneurship maka kita dapat membagi UKM dalam empatbagian, yakni :(1) Livelihood ActivitiesUKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untukmencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship.Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori iniadalah yang terbesar.(2) Micro enterprise UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat entrepreneurship(kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.(3) Small Dynamic EnterprisesUKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha skalamenengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baikmaka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompokUKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.(4) Fast Moving Enterprises
  12. 12. Ini adalah UKM tulen yang memilki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompokini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnyajuga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.2.2. Peran UMKMÛ Peranan UKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan kerjaData statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM)mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjayang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerjaIndonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuahmedia massa, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5tenaga kerja. Maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerjayang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8%menjadi 5 % dengan pertumbuhan UKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran sertaUKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagipemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor ril.Dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian secara absolute memiliki kontribusilebih besar dari pada sector pertambangan, sector industry pengolahan dan sektorindustry jasa. Arah perkembangan ekonomi seperti ini akan menimbulkan kesenjanganpendapatan pendapatan yang semakin mendalam antara sector yang menghasilkanpertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan menyerap tenaga kerja lebih sedikit.Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari UB juga terlihatselama periode 2002 – 2005. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenagakerja rata rata sebesar 96,66% terhadap total keseluruhan tenga kerja nasional sedangkanUB hanya memberikan kontribusi rata rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional(tablebawah). Tinggi kemampuan UKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usahabesar mengindikasikan bahwa UKM memiliki potensi yang cukup besar untukdikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katub pengaman permasalahan tenaga kerja(pengangguran)Pada tahun 2004 dan 2005 jumlah Tenaga kerja disektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan memberikan andil besar yaitu 53,33 % dan 52,74% terhadaptotal tenaga kerja pada skala usaha UK, pada periode yang sama distribusi tenaga kerjapada skala UM yang terbesar bekerja disektor industry pengolahan masing masing 25,95% dan 26,61 %. Begitu juga pada skala UB paling dominan tenaga kerjanya bkerjadisektor industry pengolahan masing masing sebesar 93,39 % dan 93,16% untuk tahun2004 dan 2005 Table Distribusi penyebaran Tenaga Kerja Usaha Kecil,
  13. 13. Menengah dan Besar Menurut sector ekonomi Tahun 2004 dan 2005 (persen)Sektor Ekonomi 2004 2005 UK UM UB JML UK UM UB JLH1.Pertanian, 53,33 12,47 1,58 48,27 52,74 12,23 1,62 47,81peternakan,kehutanandanperikanan2. pertambangan 0,42 1,97 0,47 0,55 0,46 2,13 0,54 0,60dan penggalian3.industry 9,70 25,95 93,39 13,85 10,19 26,61 93,16 14,19pengolahan4.listik air dan 0,01 1,28 0,33 0,12 0,01 1,23 0,34 0,12gas dan air bersih5. bangunan 0,46 4,58 0,24 0,79 0,47 4,64 0,25 0,806. perdagangan 24,76 24,34 1,11 23,39 25,07 24,70 1,18 24,27hotel danrestoran7.pengangkutan 4,67 5,14 0,59 4,57 4,59 5,07 0,61 4,50dan komunikasi8.keuangan 0,20 5,16 0,60 0,62 0,18 4,66 0,57 0,56persewaan danjasa perusahaan9. jasa jasa 6,45 19,12 1,68 7.31 6,30 18,74 1,73 7,16Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00SUMBER : MENEKOP DAN UMKM dan BPS,2005Selanjutnya dari aspek pembentukan PDB, secara umum UKM masih memberikankontribusi lebih besar dibandingkna usaha besar lihat table. Selama periode 2002 -2005secara total peranan UMKM masih daiatas 50%, ini menunjukkan UKM masih memilikiperanan sangat penting dalam menciptakan nilai tambah. Namun demikian dalam kurunwaktu 3 tahun terlihat terjadi penurunan peran UKM dalam memberikan kontribusiterhadap total PDB, ini dapat memungkinkan mulai terjadinya pergeseran usaha kecilbergeser keUsaha memengah dan usaha menengah bergeser ke usaha besar. Pada skalausaha kecil dari 40,62% pada tahun 2002 menjadi 38,08% pada tahun 2005 pada skalausaha menengah dari 16,54% menjadi 16,13 persen sebaliknya peran usaha besarsemnagkin bertambah dari 42,84 % pada tahun 2002 menjadi 45,78% pada tahun 2005. Tabel Rata Rata Struktur PDB Usaha Kecil, Menengah, dan Besar tahun 2001 – 2004 (persen)
  14. 14. LAPANGAN USAHA Rata Rata 2001 – 2004 UK UM UB Jumlah1.Pertanian, peternakan, 85,89 9,05 5,06 100,00kehutanan dan perikanan2. pertambangan dan penggalian 7,42 3,09 89,49 100,003.industry pengolahan 14,95 12,80 72,25 100,004.listik air dan gas dan air bersih 0,54 7,34 92,12 100,005. bangunan 43,57 22,61 33,82 100,006. perdagangan hotel dan 75,19 21,06 3,75 100,00restoran7.pengangkutan dan komunikasi 35,35 26,40 38,25 100,008.keuangan persewaan dan jasa 16,17 46,32 37,51 100,00perusahaan9. jasa jasa 35,78 7,22 57,00 100,00PDB 40,65 15,39 43,96 100,00PDB TANPA MIGAS 46,00 17,27 36,73 100,00Dari penejelasan diatas dapat dinyatakan bahwa UKM merupakan usaha yang mampumendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengatasi masalah penganggurandiindonesia. Sementara itu UB hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namunaspek enyerapan tenaga kerja sangat kecilDhard Dan Lydall(1961) menyatakan bahwa UKM menjanjikan manfaat ekonomi yanglebih besar meliputi penciptaan kesempatan kerja, sumber pendapatan masyarakat,berpihak masyarakat pedesaan dan kota kecil, serta menambah jiwa kewirausahaan.Tambunan, et. Al(2002) menyatakan bahwa UKM mewujudkan pertumbuhan ekonomiyang tinggi sekaligus distribusi pendapatan yang merata, sesuai dengan karakteristiknyabersifat padat tenaga kerja dengan ketrampilan sedang, berbasis Sumberdaya Lokal,mengunakan tekhnologi tepat guna dan bersifat fleksible. Kalau saja strategi dan pilihanpengembangan industry pengolahan skala besar bersinergi dengan UKM, kinerjaperekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk begitu dalam ketika krisis ekonomimelanda. Tidak seperti UB, UKM tahan terhadap gejolak krisis karena memilikikharakteristik padat tenaga kerja, mengunakan tekhnologi tepat guna, dan hemat devisa.Û Peranan UMKM dalam Pembentukan Investasi NasionalInvestasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu komponenpenting dalam pembangunan ekonomi, mengingat pengeluaran untuk investasi tidakhanya meningkatkan permintaan agregat, tetapi juga meningkatkan penawaran agregatmelalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi yang pada akhirnya mendorongproduktivitas usaha yang meningkat pula.
  15. 15. Pada tahun 2000 investasi UKM sebesar Rp 133,08 Trilyun dan meningkat menjadi Rp133,91 triyun ditahun 2001. Kenaikan investasi UKM juga terjadi pada tahun2002,2003,2004 dan tahun 2005 yang masing masing sebesar Rp 149,87 triyun, Rp168,36 trilyun dan Rp 217,66 trilyun dan Rp 275,27 trilyun. Akan tetapi bila dilihat peranterhadap pembentukan investasi nasional, investasi UKM masih lebih rendahdiabndingkan dengan investasi pada usaha besar.Bila dilihat secara spesifik UMKM mencakup industry kecil menengah (IKM) danDagang K ecil Menengah (DKM) (Deperindag, 2002). IKM memiliki empatkharakteristik, yaitu bersifat padat tenaga kerja dengan tingkat ketrampilan sedang ,berbasis sumberdaya local (hemat devisa), mengunakan tekhnologi tepat guna danbersifat fleksible , hasil studi menunjukkan bahwa IKM mempunyai peran besar dalammewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi industry kecil memiliki kontribusiterhadap pertambahan output bruto lebih besar daripada industry menengah dan besar.Peranan UMKM dalam Penciptaan Devisa NegaraUKM juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun kontribusi UKM jauhlebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar. pada tahun 2005 nilaiekspor usaha kecil mencapai 27.700 milyar dan menciptakan peranan sebesar 4,86 persenterhadap total ekspor. Padahal pada tahun 2002 nilai ekspor skala usaha yang samasebesar 20.496 milyar dan menciptakan peranan sebesar 5,13% terhadap total ekspor.Artinya terjadi peningkatan pada nilai walaupun peranan ekspor pada UK sedikitmengalami penurun. Untuk UM, nilai ekspor UM juga meningkat dari 66,821 milyar ditahu 2002 (16,74%) naik menjadi 81.429 milyar dengan peranan yang mengalamipenurunan yang mengalami penurunan yaitu sebesar 14,30% ditahun 2005.Berdasarkan distribusi pendapatan ekspor menurut skala usaha (table 5.2), maka periode2003 – 2005 sektor pengerak ekspor terbesar secara total adalah industry pengolahan, danpenyumbang ekspor terkecil adalah sector pertanian, peternakan, kehutanan danperikanan. Khusus pada UK, penymbang terbesar ekspor ekspor nonmigas adalah sectorindustry pengolahan yang diikuti oleh sector pertanian, peternakan, kehutanan danperikanan dan terakhir adalah sector pertambangan dan penggalian. Sedangkan untukUM sumbangan terbesar terhadap ekspor adalah sector industry pengolahan.
  16. 16. Sektor Ekonomi 2003 2004 2005 UK UM UB JML UK UM UB JML UK UM UB JML1.pertanian,peternakan, 37.97 1.59 0.18 2.35 31.08 1.59 0.24 2.04 35.30 1.68 0.23 2.14kehutanan danperikanan2.pertambangan dan 1.75 0.41 10.38 8.44 1.50 0.38 10.53 8.53 2.16 0.52 13.43 11.04penggalian3. industry pengolahan 60.28 98.00 89.45 89.21 67.42 98.03 89.23 89.43 62.54 97.80 86.34 86.82ekspor non migas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0kontribusi UMKM terhadap penerimaan ekspor yang meningkat tersebut paling tidakmempunyai 3 arti penting :Pertama, UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang relative tahan banting ketimbangkegiatan usaha besar. Kedua, peran UKM dalam peneriaan ekspor nasional cukup pentingdan berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi dimasa datang. Ketiga, pengembanganpotensi sector UMKM ini dapat membantu meringankan tekanan pada neracapembayaran inernasional sebagai akibat dari besarnya utang luar negeri.Distribusi Eskpor Barang Tanpa Migas Usaha Kecil, menengah danBesar Menurut SektoEkonomi Tahun 2002 – 2005 (Persen)Peranan UKM dalam Pemerataan PendapatanPeranan UKM yang adalah peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan.Dalam rangka meningkatkan peran UKM diIndonesia berbagai kebijakan dari aspekmakroekonomi perlu diterapkan. Dengan memberikan stimulus ekonomi yang lebih besarkepada industry ini akan memberikan dampak yang besar dan luas terhadap pertumbuhanekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata diindonesia.Dengan stimulus yang dimaskud dapat berupa memberikan dana kepada UMKM melaluiinvestasi pemerintah dan investasi swasta domestic maupun investasi luar negeri. Perlukomitmen yang kuat dalam bentuk peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupunpemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian besar dana APBD maupun APBNuntuk diinvestasikan dalam usaha dalam usaha produktif UKM. Sementara itu, untukmenciptakan dan .mendorong berbagai pihak swasta maupun swasta asingmenginvestasikan dananya padaUKM perlu diberikan berbagai kemudahan dalam bentukpenyediaan database, penyediaan infrastruktur, kemudahan system administrasi birokrasi,dan kemudahan pajak. Pemanfaatan dana pinjaman luar negeri dalam bentuk loan bagipengembangan UMKM juga dapat dilakukan, disamping mengerahkan bantuan(hibah)luar negeri untuk memperkuat dan meningkatkan peran UKMUpaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal berupakredit berbunga rendah. Untuk pelaksanaanya melibatkan pihak perbankan, khususnyaperbankan milik pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aksesbilitas parapelaku UKM terhadap modal yang selam ini relative terbatas. Diperlukan pula ketegasaan
  17. 17. dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan ataupun peraturan pemerintah(PP)untuk mendorong pihak perbankan melakukan tugasnya dengan sungguh sungguh danpenuh tanggung jawab.Dampak Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia palingtidak dapat dilihat dari: • Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor • Penyedia lapangan kerja yang terbesar. • Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. • Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta • Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.Perekonomian nasional jika diukur dengan PDB telah pulih dari krisis ekonomi padaakhir tahun 2003. Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDB mengalamikenaikan dibanding sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha menengah danbesar terutama pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 dan 1999, namun kemudiantergeser kembali oleh usaha besar. Usaha kecil telah pulih dari krisis pada tahun 2001,dan usaha besar baru pulih dari krisis pada tahun 2003, sedang untuk usaha menengahdiperkirakan akan pulih pada tahun 2004 ini. Krisis ekonomi mengakibatkan Indonesiatertinggal 7 tahun dibandingkan negara lain dalam membangun daya saing perekonomiannasionalnya. Tabel 1 Perbandingan Komposisi PDB Menurut Skala Usaha Pada Tahun 1997 dan 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rupiah)No. Skala Usaha 1997 2003 Pertumbuhan 171.048 183.125 1. Usaha mikro dan kecil + 7,06% (40,45) (41,11) 78.524 75.975 2. Usaha Menengah - 3,25% (17,41 (15,61) 183.673 185.352 3. Usaha Besar + 0,91% (42,17) (43,28)
  18. 18. Jumlah PDB 433.245 444.453 + 2,59% (100) (100)Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (beberapa tahun) Tabel 2. Rata-rata Struktur PDB Menurut Skala Usaha Tahun 2000 – 2003 Lapangan Usaha Rata-rata 2000-2003 Struktur UK UM UB 1. 1. Pertanian,Peternakan,Keh 85,74 9,09 5,17 16,89 utanan dan Perikanan 1. 2. Pertambangan dan Penggalian 6,73 2,96 90,30 12,203. Industri Pengolahan 15,14 12,98 71,89 25,104. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,52 6,80 92,68 1,735. Bangunan 43,88 22,57 33,55 5,936. Perdagangan, Hotel danRestoran 75,60 20,81 3,59 16,157. Pengangkutan dan Komunikasi 36,69 26,64 36,67
  19. 19. 5,508. Keuangan, Persewaan danJasa perusahaan 16,80 46,47 36,73 6,649. Jasa-jasa 35,59 7,16 57,25 9,86PDB 40,55 15,22 44,24 100,00PDB Non Migas 46,22 17,19 36,60 87,74Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)
  20. 20. Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastic (7,42%),dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada tahun1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usahalebih dari 10%. Usaha menengah relatif yang paling lamban untuk pulih dari krisisekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dankeseimbangan struktur perekonomian nasional dan penumbuhan kehidupan yang lebihdemokratis. Tabel 3. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 1997, 2000 dan 2003No. Skala Usaha Tahun 1997 Tahun 2000 Tahun 2003 Pertumbuhan 1997-2003 Usaha kecil 1. 39.704.661 38.669.335 42.326.519 6,60% Usaha Menengah 2. 60.449 54.632 61.986 2,54% Usaha Besar 3. 2.097 1.973 2.243 6,96% Jumlah 39.767.207 38.725.940 42.390.749 6,59%Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerjadi Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masamendatang. Selama periode 2000 – 2003, usaha mikro dan kecil telah mampumemberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah mampumemberikan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besarhanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode2000 – 2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman,dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia. Tabel 4 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Pada Tahun 2000 dan 2003 (orang) No. Skala usaha 2000 2003 Pertumbuhan
  21. 21. Usaha Mikro dan Kecil 62.856.765 70.282.178 7.425.413 1. (88,79) (88,43) (11,81%) Usaha Menengah 7.550.674 8.754.615 1.203.941 2. (10,67) (11,02) (15,94%) Usaha Besar 382.438 438.198 55.760 3. (0.54) (0,55) (14,58%)Jumlah Tenaga Kerja 70.789.877 79.474.991 8.685.114 (100) (100) (12,27%)Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)Kontribusi UMKM pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan secara perlahan,dari Rp 75.448 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp 75.859 milyar pada tahun 2003,sedang usaha besar mengalami penurunan dari Rp 314.518 milyar menjadi Rp 305.397milyar pada periode yang sama. Pada sisi lain, usaha mikro dan kecil relatif rendahpenggunaan bahan baku impornya (5,8%) jika dibandingkan dengan usaha menengah(9,3%) dan usaha besar (14,7%). Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil dan menengahmemberikan kontribusi yang positif untuk neraca pembayaran Indonesia. Tabel 5. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Skala Usaha Pada Tahun 2000 dan 2003 (Milyar Rupiah) No. Skala Usaha 2000 2003 Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil 21.136.510 20.464.869 - 671.641 1. (5,42) (5,37) (3,18) Usaha Menengah 54.312.096 55.394.449 + 1.082.353 2. (13,93) (14,53) (1,99) Usaha Besar 314.518.682 305.397.028 - 9.121.654 3. (81,63) (80,10) (2,90)Jumlah Nilai Ekspor 389.957.289 381.256.346 - 8.700.943 (100) (100) (2,23)
  22. 22. Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)Pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi Usaha mikro dan kecil sebesar 4,1%, usahamenengah tumbuh sebesar 5,1%, sedang usaha besar hanya tumbuh 3,5%. Pertumbuhanusaha mikro, kecil dan menengah telah meningkatkan kontribusi UMKM untukpertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,37% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesiasebesar 4,1%. UMKM memiliki keunggulan pertumbuhan PDB dalam sektor sekunderyang tumbuh masing-masing sebesar 5,60%, 4,65% dan 5,36% pada periode 2001 –2003, sedang usaha besar hanya tumbuh sebesar 3,36%,,_ 3,60% dan 4,04% pada periodeyang sama. UMKM di sektor sekunder dan tersier relatif potensial dikembangkan padamendatang mengingat memiliki pertumbuhan yang tinggi. Usaha mikro dan kecilumumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam danpadat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilaitambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usahabesar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi danpertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar didalam praktiknya saling melengkapi.Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namunmengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sector konsumsi dan bukansector produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnyapertumbuhan usaha baru diIndonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangkamengembangkan UMKM menuju usaha yang berdaya saing tinggi. MempertimbangkanUMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung padaimpor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKMdiyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akanmemiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktifdan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi,usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonominasional dalam jangka panjang.2.3. Strategis UMKM dalam Ekonomi IndonesiaStrategi Pengembangan Bisnis UKMDi Indonesia, ada beberapa strategi yang cocok diterapkan di UKM, yaitu kemitraan,permodalan UKM, dan modal ventura. Strategi pertama adalah dengan kemitraanusaha. Kemitraan adalah hubungan kerja sama usaha di antara berbagai pihak yangsinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, sating
  23. 23. mendukung, dan sating menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembanganUKM oleh usaha besar. Salah satu bentuk kemitraan usaha yang melibatkan UKM danusaha besar adalah producton linkage. UKM sebagai pemasok bahan baku dan bahanpenolong dalam rangka mengurangi ketergantungan impor, di mana saat ini harga produkimpor cenderung sangat tinggi karena depresiasi rupiah.Strategi pengembangan bisnis yang kedua adalah permodalan UKM. Pada umumnyapermodalan UKM sangat lemah, baik ditinjau dari mobilisasi modal awal (start-upcapital) dan akses ke modal kerja jangka panjang untuk investasi. Untuk memobilisasimodal awal perlu dipadukan tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, danprogram penjaminan, sedangkan untuk meningkatkan akses permodalan perlupengoptimalan peranan bank dan lembaga keuangan mikro untuk UKM. Sementara itudaya serap UKM terhadap kredit perbankan juga masih sangat rendah. Lebih dari 80persen kredit perbankan terkonsentrasi ke segmen korporat, sedangkan porsi kredit untukUKM hanya berkisar antara 15 — 21 persen dari total kredit perbankan (StatistikEkonomi Keuangan Indonesia, Mei 2004). Untuk mengoptimalkan jangkauan pemberiankredit kepada UKM telah dikembangkan skim kredit dengan Program KemitraanTerpadu, misalnya Program Kemitraan BUMN dan Bina Lingkungan (PKBL), ProgramKemitraan dengan BPR, Koperasi dan Asosiasi, serta kredit program.Strategi pengembangan bisnis ketiga adalah modal ventura. Menurut Keppres No. 61Tahun 1998, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usahapengembangan dalam. bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yangmenerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pembiyaan dengan modalventura ini berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjamanatau kredit. Usaha modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara ikut melakukanpenyertaan modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yangdibiayai disebut perusahaan pasangan usaha (investee company), sedangkan pemodalyang membiayai disebut perusahaan pemodal (invesment company atau venturecapitalist).Strategi pengembangan UKM dapat didasarkan pada sumber daya internal yang dimiliki(resource-based strategy). Strategi ini memanfaatkan sumber daya lokal yang superioruntuk menciptakan kemampuan inti dalam menciptakan nilai tambah (value added) untukmencapai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Akibatnya, perusahaankecil tidak lagi tergantung pada kekuatan pasar seperti monopoli dan fasilitas pemerintah.Dalam strategi ini, UKM mengarah pada keterampilan khusus yang secara internal bisamenciptakan produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa manufaktur. Strategipengembangan UKM yang keempat yang sangat baik untuk diterapkan di negara-negaraberkembang adalah pengelompokan (clustering). Kerja sama dan sekaligus persainganantarsesama UKM di subsektor yang sama di dalam suatu kelompok (klaster) akanmeningkatkan efisiensi bersama (collective efficiency) dalam proses produksi spesialisasiyang fleksibel (flexible specialization), dan pertumbuhan yang tinggi.Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang Kondusif
  24. 24. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKMdengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi,serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembanganlingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu,dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, koordinasi dan sinergi denganinstansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUMKM.Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturanperundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkanKUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkunganusaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomimakro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah, serta perijinan yangbersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong lahirnyakebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pro pengembangan KUMKM.Strategi Peningkatan Akses KUMKM ke Sumberdaya ProduktifRendahnya produktivitas KUMKM salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepadasumberdaya produktif. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkansystem insentif agar KUMKM dapat mengakses sumberdaya produktif untukmengembangkan usaha dan daya saingnya. Peningkatan akses KUMKM ke sumberdayaproduktif ini bersifat selektif yang berfungsi sebagai stimulan bagi KUMKM danberperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumberdaya produktif yang dihadapiiKUMKM. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong upaya peningkatan aksesKUMKM kepada sumber-sumber permodalan dan pembiayaan, peningkatan akses pasar,akses teknologi, dan akses informasi. Mempertimbangkan jumlah KUMKM yang sangatbesar, maka demi efektivitas pembangunan KUMKM ditempuh melalui pendekatansentra disertai pengembangan pasar BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUMKMKewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saingKUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasispengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, Kementerian Koperasidan UKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru,mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan KUMKM yang ada,pengembangan KUMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, sertapengembangan kebijakan produksi bersih.Strategi Pemberdayaan Usaha MikroUsaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengankarakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besartermasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus,kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup,
  25. 25. seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lainlain. Usaha mikro memiliki karakteristik yangunik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yangbersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategiyang tersendiri, melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro,pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industripedesaan.Strategi Peningkatan Sinergi dan Partisipasi MasyarakatSinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudandari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakatdilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan KUMKM; peningkatan kapasitas institusipembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan KUMKM; danpengembangan kelembagaan UMKM. BAB III PENUTUPA. KesimpulanUsaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseoranganatau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasauntuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu)miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatanekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badanbertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial danmempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.Dari penejelasan diatas dapat dinyatakan bahwa UKM merupakan usaha yang mampumendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengatasi masalah penganggurandiindonesia. Sementara itu UB hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namunaspek enyerapan tenaga kerja sangat kecil.

×