Semoga membantu ^.^

1. SISTEM
PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
Oleh :
Bernadeta Pradjna P
Burhanudin S.N
Enik Widiastuti
Ida Suryaningsih

2. PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN
Pelaksanaan sistem pemerintahan mengalami perubahan pada
beberapa periode , yaitu :
1. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27
Desember 1949)
2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 s.d 17 Agustus
1950)
3. ORDE LAMA ( 1950 – 1966 )
4. ORDE BARU ( 1966 – 1998)
5. REFORMASI ( 1998 – sekarang )

3. Periode berlakunya UUD 1945 (18
Agustus 1945 - 27 Desember 1949)
 Pelaksanaan sistem pemerintahan
 Bentuk negara : kesatuan
 Bentuk pemerintahan : republik
 Sistem pemerintahan : presidensiil

4. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember
1949 s.d 17 Agustus 1950)
DEMOKRASI LIBERAL
 Pelaksanaan sistem pemerintahan
 Bentuk negara : serikat
 Bentuk pemerintahan : republik
 Sistem pemerintahan : parlementer

5. ORDE LAMA ( 1950 –
1966 )
• Sistem pemerintahan : Presidensiil
• Bentuk negara : Kesatuan
• Bentuk Pemerintahan :

6. ORDE BARU
( 1966 – 1998)
 Sistem Pemerintahan : Presidensiil
 Bentuk negara : Kesatuan
 Bentuk pemerintahan : Republik

7. REFORMASI
( 1998 – sekarang )
 Sistem pemerintahan : Presidensiil
 Bentuk negara : Kesatuan
 Bentuk Pemerintahan : Republik

8. Sistem kepartaian
Konsititusi kita (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus
diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan
sistem multi partai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden
dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat
bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan
wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata “gabungan partai poltitik” artinya paling
sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon
lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden
dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.
Kenyataanya, Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai
kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya
sistem multi partai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan
pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta
independen (perseorangan). Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama
antara lain PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,89%), Parkindo (2,66%),
PSI (1,99%), Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%).

9. SISTEM PARLEMEN
Ada dua macam sistem parlemen di Indonesia, yaitu :
1. Quasi Parlementer ( Konstitusi RIS )
2. Dua kamar ( 1945-1949 dan 1950 – sekarang )

10. Sistem Parlemen
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa Konstitusi RIS ialah Sistem Pariementer
Kabinet semu (Quasi Parlementer). Karena pada kenyataan parlemen kedudukannya hanya
terbatas pada hal-hal tertentu saja. Sistem pemerintahan parlementer, kabinet semu (Quasi
Parlementer) yang dianut oleh Konstitusi RIS, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana
Iazimnya (Pasal 74 ayat 2).
b. Kekuasaan perdana menteri masih dicampur tangani oleh presiden. Hal itu dapat dilihat pada
ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah.
Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya
dipegang oleh perdana menteri (Pasal 68 ayat 1).
c. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen (Pasal 74).
d. Pertanggungjawaban menteri baik secara perorangan maupun bersama-sama adalah kepada
DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah (Pasal 74 ayat 5).
e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya
pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR juga tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya
terhadap Kabinet (Pasal 118 dan 122).
f. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan (Pasal 68 dan 69).

11. KELEMBAGAAN NEGARA
Susunan kelembagaan negara di Indonesia mengalami
beberapa perubahan. Yang dibedakan menjadi tiga,
yaitu :
1. Konstitusi RIS
2. Sebelum amandemen
3. Sesudah amandemen

12. 1. Presiden
2. Dewan Menteri
3. Senat
4. Dewan Perwakilan Rakyat
5. Mahkamah Agung
6. Dewan Pengawasan Keuangan
LEMBAGA NEGARA
( KONSTITUSI RIS )

13. Perlu di ketahui, lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga
tinggi negara menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
LEMBAGA NEGARA
( SEBELUM AMANDEMEN)

14. LEMBAGA NEGARA
( SESUDAH AMANDEMEN )
1. MPR
2. DPR
3. DPD
4. BPK
5. PRESIDEN
6. MAHKAMAH AGUNG
7. MAHKAMAH KONSTITUSI
8. KOMISI YUDISIAL

15. a. Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
dan Senat mempunyai kekuasaan membuat peraturan
perundang-undangan baik untuk satu,beberapa atau
semua Negara bagian (pasal 127)
b. Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan
perubahan-perubahan dalam usul undang-undang yang
simajukan oleh pemerintah atau senat (pasal 129)
c. Presiden mempunyai hak memberi ampun dari
hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan oleh keputusan
kehakiman. Hak itu dilakukan sesudah meminta nasihat
dari mahkamah agung (pasal 160)
Hubungan Antar Lembaga
Negara

16. Bagan Kelembagaan Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen

17. Kelembagan Negara sebelum Amandemen
1 . MPR
* Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas
(super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh
rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN,
mengangkat presiden dan wakil presiden.
* Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan
daerah serta utusan golongan yang diangkat.
Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:
* Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
* Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali
berturut turut.
* Memberhentikan sebagai pejabat presiden.
* Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
* Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.
* Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah
Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang
paling banyak menduduki kursi di MPR.

18. 2. PRESIDEN / WAPRES
* Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai
mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan
tetapi “untergeordnet”.
* Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara
tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the
president).
* Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive
power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative
power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
* Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
* Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat
menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian
presiden dalam masa jabatannya.

19. 3. DPR
* Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
* Memberikan persetujuan atas PERPU.
* Memberikan persetujuan atas Anggaran.
* Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna
meminta pertanggungjawaban presiden.
4. DPA DAN BPK
* Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir
lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan
memberikan kewenangan yang sangat minim.
5. MA
* Merupakan lembaga tinggi Negara dari peradilan Tata Usaha
Negara,PN,PA,dan PM.

20. Kelembagan Negara sesudah Amandemen
A. MPR
 · Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan
lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR,
DPD, MA, MK, BPK.
 · Menghilangkan supremasi kewenangannya.
 · Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
 · Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden
(karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
 · Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
 · Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui
pemilu.

21. B. DPR
 · Posisi dan kewenangannya diperkuat.
 · Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada
di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan
persetujuan saja) sementara pemerintah berhak
mengajukan RUU.
 · Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan
Pemerintah.
 · Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme
kontrol antar lembaga negara.

22. C. DPD
 · Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi
keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan
tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan
utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
 · Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan
Negara Republik Indonesia.
 · Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah
melalui pemilu.
 · Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut
membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait
dengan kepentingan daerah.

23. D. BPK
 · Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
 · Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan
keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta
menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD
dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
 · Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan
di setiap provinsi.
 · Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas
internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

24. E. PRESIDEN
 · Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki
tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa
jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
 · Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
 · Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua
periode saja.
 · Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus
memperhatikan pertimbangan DPR.
 · Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus
memperhatikan pertimbangan DPR.
 · Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon
presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh
rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan
presiden dalam masa jabatannya.

25. F. MAHKAMAH AGUNG
 · Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman,
yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk
menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
 · Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
 · Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 · Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti
: Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

26. G. MAHKAMAH KONSTITUSI
 · Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian
konstitusi (the guardian of the constitution).
 · Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD,
Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus
pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
 · Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-
masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan
ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari
3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan
eksekutif.
H. KOMISI YUDISIAL
 · Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan
pengawasan moralitas dank ode etik para Hakim.

27. FILIPINA

28. FILIPINA
• Sistem pemerintahan : Presidensiil
• Bentuk negara : Kesatuan
• Bentuk pemerintahan : Republik
• Presiden : Beniqno Aquino II
• Wakil : Jejomar Biray

29. Filipina
Presiden di Filipina berfungsi sebagai kepala negara,
kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan
bersenjata. Yang dipilih melalui pemilu ( masa jabatan
selama 6 tahun dan mengepalai kabinet ).
Dewan legislatif di Filipina punya dua kamar yang
terdiri dari senat dan perwakilan.
Cabang yudikatif pemerintahan dikepalai oleh
mahkamah agung ( satu ketua, 14 hakim agung ).

30. Terima Kasih 
MERDEKA !!!!!