• Like
  • Save
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Uu kesehatan no. 36 thn 2009

on

  • 36,259 views

 

Statistics

Views

Total Views
36,259
Views on SlideShare
36,259
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
1,597
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Uu kesehatan no. 36 thn 2009 Uu kesehatan no. 36 thn 2009 Document Transcript

    • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2009TENTANGKESEHATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dansalah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkansesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara danmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsipnondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalamrangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia,serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagipembangunan nasional;c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguankesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkankerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiapupaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat jugaberarti investasi bagi pembangunan negara;d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi denganwawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasionalharus memperhatikan kesehatan masyarakat danmerupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintahmaupun masyarakat;e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentangKesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan,tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakatsehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;f. bahwa . . .
    • - 2 -f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf eperlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap oranguntuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentukdana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi danalat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan danteknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakanupaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatanyang diperlukan untuk menyelenggarakan upayakesehatan.4. Sediaan . . .
    • - 3 -4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika.5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesindan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh.6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikandiri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuandan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukankewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atautempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upayapelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratifmaupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,untuk manusia.9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yangberupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahantersebut yang secara turun temurun telah digunakanuntuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengannorma yang berlaku di masyarakat.10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/ataumetode yang ditujukan untuk membantu menegakkandiagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahankesehatan manusia.11. Upaya . . .
    • - 4 -11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atauserangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara danmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalambentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan olehpemerintah dan/atau masyarakat.12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatandan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yanglebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosikesehatan.13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatanpencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatandan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yangditujukan untuk penyembuhan penyakit, penguranganpenderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, ataupengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapatterjaga seoptimal mungkin.15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatandan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikanbekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapatberfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang bergunauntuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkinsesuai dengan kemampuannya.16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatandan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacupada pengalaman dan keterampilan turun temurun secaraempiris yang dapat dipertanggungjawabkan danditerapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanPemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.18. Pemerintah . . .
    • - 5 -18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikotadan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskanperikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan,penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, genderdan nondiskriminatif dan norma-norma agama.Pasal 3Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkankesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiaporang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunansumber daya manusia yang produktif secara sosial danekonomis.BAB IIIHAK DAN KEWAJIBANBagian KesatuHakPasal 4Setiap orang berhak atas kesehatan.Pasal 5(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalammemperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.(2) Setiap . . .
    • - 6 -(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperolehpelayanan kesehatan yang aman, bermutu, danterjangkau.(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yangdiperlukan bagi dirinya.Pasal 6Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagipencapaian derajat kesehatan.Pasal 7Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi danedukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.Pasal 8Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang datakesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yangtelah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.Bagian KeduaKewajibanPasal 9(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan,mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya.(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan,upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunanberwawasan kesehatan.Pasal 10 . . .
    • - 7 -Pasal 10Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalamupaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi,maupun sosial.Pasal 11Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untukmewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatanyang setinggi-tingginya.Pasal 12Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajatkesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.Pasal 13(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam programjaminan kesehatan sosial.(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.BAB IVTANGGUNG JAWAB PEMERINTAHPasal 14(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,menyelenggarakan, membina, dan mengawasipenyelenggaraan upaya kesehatan yang merata danterjangkau oleh masyarakat.(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.Pasal 15 . . .
    • - 8 -Pasal 15Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan,tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagimasyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Pasal 16Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber dayadi bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruhmasyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yangsetinggi-tingginya.Pasal 17Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan aksesterhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatanuntuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yangsetinggi-tingginya.Pasal 18Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan danmendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upayakesehatan.Pasal 19Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segalabentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, danterjangkau.Pasal 20(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminankesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosialnasional bagi upaya kesehatan perorangan.(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.BAB V . . .
    • - 9 -BAB VSUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATANBagian KesatuTenaga KesehatanPasal 21(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mututenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraanpelayanan kesehatan.(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan,pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mututenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur denganUndang-Undang.Pasal 22(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 23(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakanpelayanan kesehatan.(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenagakesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakankepentingan yang bernilai materi.(5) Ketentuan . . .
    • - 10 -(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 24(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standarprofesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standarpelayanan, dan standar prosedur operasional.(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur olehorganisasi profesi.(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan,standar pelayanan, dan standar prosedur operasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 25(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatandiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/ataupelatihan.(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikandan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 26(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatanuntuk pemerataan pelayanan kesehatan.(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan danmendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengankebutuhan daerahnya.(3) Pengadaan . . .
    • - 11 -(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan denganmemperhatikan:a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkanmasyarakat;b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; danc. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerjapelayanan kesehatan yang ada.(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikanhak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untukmendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenagakesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 27(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan danpelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuaidengan profesinya.(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnyaberkewajiban mengembangkan dan meningkatkanpengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenagakesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 28(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajibmelakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaanpenegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuaidengan bidang keilmuan yang dimiliki.Pasal 29 . . .
    • - 12 -Pasal 29Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaiandalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harusdiselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.Bagian KeduaFasilitas Pelayanan KesehatanPasal 30(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenispelayanannya terdiri atas:a. pelayanan kesehatan perseorangan; danb. pelayanan kesehatan masyarakat.(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; danc. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah,pemerintah daerah, dan swasta.(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yangberlaku.(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.Pasal 31Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitiandan pengembangan di bidang kesehatan; danb. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangankepada pemerintah daerah atau Menteri.Pasal 32 . . .
    • - 13 -Pasal 32(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikanpelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasiendan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta dilarang menolakpasien dan/atau meminta uang muka.Pasal 33(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanankesehatan masyarakat harus memiliki kompetensimanajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.(2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri.Pasal 34(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanankesehatan perseorangan harus memiliki kompetensimanajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarangmempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memilikikualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 35(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenisfasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izinberoperasi di daerahnya.(2) Penentuan . . .
    • - 14 -(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh pemerintah daerah denganmempertimbangkan:a. luas wilayah;b. kebutuhan kesehatan;c. jumlah dan persebaran penduduk;d. pola penyakit;e. pemanfaatannya;f. fungsi sosial; dang. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanankesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitaspelayanan kesehatan asing.(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakberlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina,penelitian, dan asilum.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanPemerintah.Bagian KetigaPerbekalan KesehatanPasal 36(1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, danketerjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obatesensial.(2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat,Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untukpengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yangberkhasiat obat.Pasal 37 . . .
    • - 15 -Pasal 37(1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agarkebutuhan dasar masyarakat akan perbekalankesehatan terpenuhi.(2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obatesensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakandengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktoryang berkaitan dengan pemerataan.Pasal 38(1) Pemerintah mendorong dan mengarahkanpengembangan perbekalan kesehatan denganmemanfaatkan potensi nasional yang tersedia.(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru sertabahan alam yang berkhasiat obat.(3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan denganmemperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuksumber daya alam dan sosial budaya.Pasal 39Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan denganPeraturan Menteri.Pasal 40(1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secaraesensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.(2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhandan teknologi.(3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau olehmasyarakat.(4) Dalam . . .
    • - 16 -(4) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukankebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatanperbekalan kesehatan.(5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakanpengecualian terhadap ketentuan paten sesuai denganperaturan perundang-undangan yang mengatur paten.(6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yangtermasuk dalam daftar obat esensial nasional harusdijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehinggapenetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 41(1) Pemerintah daerah berwenang merencanakankebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengankebutuhan daerahnya.(2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapmemperhatikan pengaturan dan pembinaan standarpelayanan yang berlaku secara nasional.Bagian KeempatTeknologi dan Produk TeknologiPasal 42(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan,diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkanbagi kesehatan masyarakat.( 2) Teknologi . . .
    • - 17 -(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) mencakup segala metode dan alat yangdigunakan untuk mencegah terjadinya penyakit,mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaanakibat penyakit, menyembuhkan, memperkecilkomplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologikesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.Pasal 43(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas danberwenang melakukan penapisan, pengaturan,pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaanteknologi dan produk teknologi.(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 44(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji cobateknologi atau produk teknologi terhadap manusia atauhewan.(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan jaminan tidak merugikan manusia yangdijadikan uji coba.(3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh orang yang berwenang dan dengan persetujuanorang yang dijadikan uji coba.(4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untukmelindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegahdampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatanmanusia.(5) Ketentuan . . .
    • - 18 -(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji cobaterhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 45(1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologidan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh danmembawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembanganteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah.BAB VIUPAYA KESEHATANBagian KesatuUmumPasal 46Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginyabagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yangterpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatanperseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.Pasal 47Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatandengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, danrehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,dan berkesinambungan.Pasal 48(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melaluikegiatan:a. pelayanan . . .
    • - 19 -a. pelayanan kesehatan;b. pelayanan kesehatan tradisional;c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;e. kesehatan reproduksi;f. keluarga berencana;g. kesehatan sekolah;h. kesehatan olahraga;i. pelayanan kesehatan pada bencana;j. pelayanan darah;k. kesehatan gigi dan mulut;l. penanggulangan gangguan penglihatan dangangguan pendengaran;m. kesehatan matra;n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi danalat kesehatan;o. pengamanan makanan dan minuman;p. pengamanan zat adiktif; dan/atauq. bedah mayat.(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber dayakesehatan.Pasal 49(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatbertanggung jawab atas penyelenggaraan upayakesehatan.(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikanfungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya,moral, dan etika profesi.Pasal 50(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabmeningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.(2) Upaya . . .
    • - 20 -(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatandasar masyarakat.(3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan pengkajian dan penelitian.(4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanmelalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintassektor.Pasal 51(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkanderajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individuatau masyarakat.(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayananminimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Bagian KeduaPelayanan KesehatanParagraf KesatuPemberian PelayananPasal 52(1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:a. pelayanan kesehatan perseorangan; danb. pelayanan kesehatan masyarakat.(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif,preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Pasal 53 . . .
    • - 21 -Pasal 53(1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untukmenyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatanperseorangan dan keluarga.(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untukmemelihara dan meningkatkan kesehatan sertamencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mendahulukanpertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkepentingan lainnya.Pasal 54(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakansecara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta meratadan nondiskriminatif.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabatas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, danmasyarakat.Pasal 55(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanankesehatan.(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.Paragraf Kedua . . .
    • - 22 -Paragraf KeduaPerlindungan PasienPasal 56(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagianatau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikankepadanya setelah menerima dan memahami informasimengenai tindakan tersebut secara lengkap.(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak berlaku pada:a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secaracepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atauc. gangguan mental berat.(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 57(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatanpribadinya yang telah dikemukakan kepadapenyelenggara pelayanan kesehatan.(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatanpribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku dalam hal:a. perintah undang-undang;b. perintah pengadilan;c. izin yang bersangkutan;d. kepentingan masyarakat; ataue. kepentingan orang tersebut.Pasal 58 . . .
    • - 23 -Pasal 58(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadapseseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggarakesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahanatau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yangditerimanya.(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukantindakan penyelamatan nyawa atau pencegahankecacatan seseorang dalam keadaan darurat.(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KetigaPelayanan Kesehatan TradisionalPasal 59(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatantradisional terbagi menjadi:a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakanketerampilan; danb. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakanramuan.(2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agardapat dipertanggungjawabkan manfaat dankeamanannya serta tidak bertentangan dengan normaagama.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenispelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 60 . . .
    • - 24 -Pasal 60(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatantradisional yang menggunakan alat dan teknologi harusmendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkanmanfaat dan keamanannya serta tidak bertentangandengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.Pasal 61(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnyauntuk mengembangkan, meningkatkan danmenggunakan pelayanan kesehatan tradisional yangdapat dipertanggungjawabkan manfaat dankeamanannya.(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanankesehatan tradisional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan didasarkan pada keamanan,kepentingan, dan perlindungan masyarakat.Bagian KeempatPeningkatan Kesehatan dan Pencegahan PenyakitPasal 62(1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upayayang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatanmelalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi,atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidupsehat.(2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upayayang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau masyarakat untuk menghindari ataumengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibatpenyakit.(3) Pemerintah . . .
    • - 25 -(3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin danmenyediakan fasilitas untuk kelangsungan upayapeningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.(4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatankesehatan dan pencegahan penyakit diatur denganPeraturan Menteri.Bagian KelimaPenyembuhan Penyakit dan Pemulihan KesehatanPasal 63(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatandiselenggarakan untuk mengembalikan statuskesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakitdan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.(2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatandilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atauperawatan.(3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapatdilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmukeperawatan atau cara lain yang dapatdipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatanberdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatanhanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaanpengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan caralain yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 64(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapatdilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringantubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedahplastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.(2) Transplantasi . . .
    • - 26 -(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanyauntuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untukdikomersialkan.(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikandengan dalih apapun.Pasal 65(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanyadapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan tertentu.(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dariseorang donor harus memperhatikan kesehatanpendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuanpendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata carapenyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringantubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 66Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun darihewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbuktikeamanan dan kemanfaatannya.Pasal 67(1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagianorgan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenanganserta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilandan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 68 . . .
    • - 27 -Pasal 68(1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan kedalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanankesehatan tertentu.(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata carapenyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alatkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 69(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu.(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangandengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidakditujukan untuk mengubah identitas.(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastikdan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 70(1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuktujuan penyembuhan penyakit dan pemulihankesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuanreproduksi.(2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakboleh berasal dari sel punca embrionik.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel puncasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Menteri.Bagian Keenam . . .
    • - 28 -Bagian KeenamKesehatan ReproduksiPasal 71(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secarafisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-matabebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitandengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudahmelahirkan;b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dankesehatan seksual; danc. kesehatan sistem reproduksi.(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif,preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Pasal 72Setiap orang berhak:a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksualyang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/ataukekerasan dengan pasangan yang sah.b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas daridiskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yangmenghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkanmartabat manusia sesuai dengan norma agama.c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering inginbereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangandengan norma agama.d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenaikesehatan reproduksi yang benar dan dapatdipertanggungjawabkan.Pasal 73 . . .
    • - 29 -Pasal 73Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dansarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu,dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.Pasal 74(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifatpromotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif,termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secaraaman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspekyang khas, khususnya reproduksi perempuan.(2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengantidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuanperaturan perundang-undangan.(3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur denganPeraturan Pemerintah.Pasal 75(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdikecualikan berdasarkan:a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usiadini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibudan/atau janin, yang menderita penyakit genetikberat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidakdapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup di luar kandungan; ataub. kehamilan akibat perkosaan yang dapatmenyebabkan trauma psikologis bagi korbanperkosaan.(3) Tindakan . . .
    • - 30 -(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanyadapat dilakukan setelah melalui konseling dan/ataupenasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konselingpasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yangkompeten dan berwenang.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratanmedis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 76Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapatdilakukan:a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung darihari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratanmedis;b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dankewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan olehmenteri;c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dane. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yangditetapkan oleh Menteri.Pasal 77Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dariaborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) danayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidakbertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agamadan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian Ketujuh . . .
    • - 31 -Bagian KetujuhKeluarga BerencanaPasal 78(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencanadimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagipasangan usia subur untuk membentuk generasipenerus yang sehat dan cerdas.(2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjaminketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obatdalam memberikan pelayanan keluarga berencana yangaman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.(3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencanadilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Bagian KedelapanKesehatan SekolahPasal 79(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkankemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkunganhidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar,tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yangberkualitas.(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan melalui sekolah formal dan informalatau melalui lembaga pendidikan lain.(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Bagian Kesembilan . . .
    • - 32 -Bagian KesembilanKesehatan OlahragaPasal 80(1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untukmeningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmanimasyarakat.(2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmanimasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasibelajar, kerja, dan olahraga.(3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik,dan/atau olahraga.Pasal 81(1) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakanpendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikanpendekatan kuratif dan rehabilitatif.(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahragadiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat.Bagian KesepuluhPelayanan Kesehatan Pada BencanaPasal 82(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatbertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya,fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secaramenyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggapdarurat dan pascabencana.(3) Pelayanan . . .
    • - 33 -(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) mencakup pelayanan kegawatdaruratan yangbertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegahkecacatan lebih lanjut.(4) Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1).(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD), atau bantuan masyarakat sesuai denganperaturan perundang-undangan.Pasal 83(1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatanpada bencana harus ditujukan untuk penyelamatannyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dankepentingan terbaik bagi pasien.(2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiaporang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan kemampuan yang dimiliki.Pasal 84Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanankesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 85(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta wajib memberikanpelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatannyawa pasien dan pencegahan kecacatan.(2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikanpelayanan kesehatan pada bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasiendan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.Bagian Kesebelas . . .
    • - 34 -Bagian KesebelasPelayanan DarahPasal 86(1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatanyang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasardengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuankomersial.(2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperolehdari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhikriteria seleksi pendonor dengan mengutamakankesehatan pendonor.(3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarelasebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakanuntuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaanlaboratorium guna mencegah penularan penyakit.Pasal 87(1) Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darahdilakukan oleh Unit Transfusi Darah.(2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yangtugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.Pasal 88(1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan,pengerahan pendonor darah, penyediaan,pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberiandarah kepada pasien untuk tujuan penyembuhanpenyakit dan pemulihan kesehatan.(2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukandengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerimadarah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakitmelalui transfusi darah.Pasal 89 . . .
    • - 35 -Pasal 89Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darahuntuk pelayanan transfusi darah.Pasal 90(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaanpelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuaidengan kebutuhan masyarakat.(2) Pemerintah menjamin pembiayaan dalampenyelenggaraan pelayanan darah.(3) Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.Pasal 91(1) Komponen darah dapat digunakan untuk tujuanpenyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatanmelalui proses pengolahan dan produksi.(2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.Pasal 92Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diaturdengan Peraturan Pemerintah.Bagian Kedua BelasKesehatan Gigi dan MulutPasal 93(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untukmemelihara dan meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi,pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, danpemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secaraterpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.(2) Kesehatan . . .
    • - 36 -(2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigiperseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat,usaha kesehatan gigi sekolah.Pasal 94Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjaminketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obatkesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikanpelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, danterjangkau oleh masyarakat.Bagian Ketiga BelasPenanggulangan Gangguan Penglihatandan Gangguan PendengaranPasal 95(1) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguanpendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukanmeliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, danrehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajatkesehatan indera penglihatan, dan pendengaranmasyarakat.(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.Pasal 96Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguanpenglihatan dan pendengaran diatur dengan PeraturanMenteri.Bagian Keempat Belas . . .
    • - 37 -Bagian Keempat BelasKesehatan MatraPasal 97(1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upayakesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajatkesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkunganmatra yang serba berubah maupun di lingkungan darat,laut, dan udara.(2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan,kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatankedirgantaraan.(3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakansesuai dengan standar dan persyaratan.(4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimanadimaksud dalam pasal ini diatur dengan PeraturanMenteri.Bagian Kelima BelasPengamanan dan PenggunaanSediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 98(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi danalat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.(4) Pemerintah . . .
    • - 38 -(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur,mengendalikan, dan mengawasi pengadaan,penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimanadimaksud pada ayat (3).Pasal 99(1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semestadan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakandalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan,serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijagakelestariannya.(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnyauntuk mengolah, memproduksi, mengedarkan,mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakansediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkanmanfaat dan keamanannya.(3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaansediaan farmasi.Pasal 100(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiatdan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan,perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetapdijaga kelestariannya.(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaanbahan baku obat tradisional .Pasal 101(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnyauntuk mengolah, memproduksi, mengedarkan,mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obattradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaatdan keamanannya.(2) Ketentuan . . .
    • - 39 -(2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi,mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, danmenggunakan obat tradisional diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 102(1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika danpsikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resepdokter atau dokter gigi dan dilarang untukdisalahgunakan.(2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropikadilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 103(1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan,mengedarkan, dan menggunakan narkotika danpsikotropika wajib memenuhi standar dan/ataupersyaratan tertentu.(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran,serta penggunaan narkotika dan psikotropikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 104(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatandiselenggarakan untuk melindungi masyarakat daribahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhipersyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukhasiat/kemanfaatan.(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukansecara rasional.Pasal 105 . . .
    • - 40 -Pasal 105(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obatharus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau bukustandar lainnya.(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dankosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standardan/atau persyaratan yang ditentukan.Pasal 106(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dankelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 107Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasidan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 108(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(2) Ketentuan . . .
    • - 41 -(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Bagian Keenam BelasPengamanan Makanan dan MinumanPasal 109Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi,mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minumanyang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasilteknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjaminagar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, danlingkungan.Pasal 110Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi danmempromosikan produk makanan dan minuman dan/atauyang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasilolahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yangmengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapatdibuktikan kebenarannya.Pasal 111(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untukmasyarakat harus didasarkan pada standar dan/ataupersyaratan kesehatan.(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajibdiberi tanda atau label yang berisi:a. Nama produk;b. Daftar bahan yang digunakan;c. Berat bersih atau isi bersih;d. Nama . . .
    • - 42 -d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi ataumemasukan makanan dan minuman kedalamwilayah Indonesia; dane. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianlabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuanstandar, persyaratan kesehatan, dan/ataumembahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dariperedaran, dicabut izin edar dan disita untukdimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 112Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur danmengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan,dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,Pasal 110, dan Pasal 111.Bagian Ketujuh BelasPengamanan Zat AdiktifPasal 113(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zatadiktif diarahkan agar tidak mengganggu danmembahayakan kesehatan perseorangan, keluarga,masyarakat, dan lingkungan.(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputitembakau, produk yang mengandung tembakau, padat,cairan, dan gas yang bersifat adiktif yangpenggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagidirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yangmengandung zat adiktif harus memenuhi standardan/atau persyaratan yang ditetapkan.Pasal 114 . . .
    • - 43 -Pasal 114Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok kewilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.Pasal 115(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:a. fasilitas pelayanan kesehatan;b. tempat proses belajar mengajar;c. tempat anak bermain;d. tempat ibadah;e. angkutan umum;f. tempat kerja; dang. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanparokok di wilayahnya.Pasal 116Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yangmengandung zat adiktif ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Bagian Kedelapan BelasBedah MayatPasal 117Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secarapermanen, atau apabila kematian batang otak telah dapatdibuktikan.Pasal 118(1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upayaidentifikasi.(2) Pemerintah . . .
    • - 44 -(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatbertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasimayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.Pasal 119(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembanganpelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayatklinis di rumah sakit.(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/ataumenyimpulkan penyebab kematian.(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasahidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekatpasien.(4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yangmembahayakan masyarakat dan bedah mayat klinismutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosisdan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukanpersetujuan.Pasal 120(1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmukedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayatanatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusipendidikan kedokteran.(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yangtidak dikenal atau mayat yang tidak diurus olehkeluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebutsemasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.(3) Mayat . . .
    • - 45 -(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telahdiawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya,dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejakkematiannya.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomissebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 121(1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanyadapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dankewenangannya.(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis danbedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindakpidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepadapenyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pasal 122(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukanbedah mayat forensik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau olehdokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik danperujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknyatidak dimungkinkan.(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabatas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik diwilayahnya.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedahmayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 123 . . .
    • - 46 -Pasal 123(1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapatdilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donoruntuk kepentingan transplantasi organ.(2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuanperaturan perundang-undangan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematiandan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanMenteri.Pasal 124Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukansesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etikaprofesi.Pasal 125Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidanadan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukumditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.BAB VIIKESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACATBagian KesatuKesehatan ibu, bayi, dan anakPasal 126(1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjagakesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasiyang sehat dan berkualitas serta mengurangi angkakematian ibu.(2) Upaya . . .
    • - 47 -(2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif danrehabilitatif.(3) Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alatdan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatanibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatanibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 127(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapatdilakukan oleh pasangan suami istri yang sah denganketentuan:a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istriyang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istridari mana ovum berasal;b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu; danc. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar caraalamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah.Pasal 128(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibueksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,kecuali atas indikasi medis.(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga,Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatharus mendukung ibu bayi secara penuh denganpenyediaan waktu dan fasilitas khusus.(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempatsarana umum.Pasal 129 . . .
    • - 48 -Pasal 129(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakandalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkanair susu ibu secara eksklusif.(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 130Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepadasetiap bayi dan anak.Pasal 131(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harusditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akandatang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untukmenurunkan angka kematian bayi dan anak.(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejakanak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelahdilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagiorang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, danpemerintah daerah.Pasal 132(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuhsecara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anaktumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan.(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuaidengan ketentuan yang berlaku untuk mencegahterjadinya penyakit yang dapat dihindari melaluiimunisasi.(4) Ketentuan . . .
    • - 49 -(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasidasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkandengan Peraturan Menteri.Pasal 133(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindardari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasanyang dapat mengganggu kesehatannya.(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatberkewajiban untuk menjamin terselenggaranyaperlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatansesuai dengan kebutuhan.Pasal 134(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/ataukriteria terhadap kesehatan bayi dan anak sertamenjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiappenyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus diselenggarakan sesuai denganpertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 135(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajibmenyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukanuntuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuhdan berkembang secara optimal serta mampubersosialisasi secara sehat.(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapisarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agartidak membahayakan kesehatan anak.Bagian Kedua . . .
    • - 50 -Bagian KeduaKesehatan RemajaPasal 136(1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukanuntuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehatdan produktif, baik sosial maupun ekonomi.(2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksiremaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguankesehatan yang dapat menghambat kemampuanmenjalani kehidupan reproduksi secara sehat.(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.Pasal 137(1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapatmemperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenaikesehatan remaja agar mampu hidup sehat danbertanggung jawab.(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalammenjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasidan layanan mengenai kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganpertimbangan moral nilai agama dan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KetigaKesehatan Lanjut Usia dan Penyandang CacatPasal 138(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harusditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat danproduktif secara sosial maupun ekonomis sesuai denganmartabat kemanusiaan.(2) Pemerintah . . .
    • - 51 -(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitaspelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjutusia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktifsecara sosial dan ekonomis.Pasal 139(1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harusditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat danproduktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitaspelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandangcacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktifsecara sosial dan ekonomis.Pasal 140Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia danpenyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau masyarakat.BAB VIIIGIZIPasal 141(1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untukpeningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.(2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui :a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuaidengan gizi seimbang;b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dankesehatan;c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yangsesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dand. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.(3) Pemerintah . . .
    • - 52 -(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakatbersama-sama menjamin tersedianya bahan makananyang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata danterjangkau.(4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanansebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standarmutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.(5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor danantarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.Pasal 142(1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh sikluskehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjutusia dengan prioritas kepada kelompok rawan:a. bayi dan balita;b. remaja perempuan; danc. ibu hamil dan menyusui.(2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standarangka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, danstandar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.(3) Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhankecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasidarurat.(4) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan daninformasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.(5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatmelakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.Pasal 143Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuandan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi danpengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.BAB IX . . .
    • - 53 -BAB IXKESEHATAN JIWAPasal 144(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiaporang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat,bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yangdapat mengganggu kesehatan jiwa.(2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif,rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalahpsikososial.(3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatbertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwayang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan,aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatanjiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untukmengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasismasyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwakeseluruhan, termasuk mempermudah aksesmasyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.Pasal 145Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjaminupaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, danrehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).Pasal 146 . . .
    • - 54 -Pasal 146(1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasiyang benar mengenai kesehatan jiwa.(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukanuntuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorangyang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajibanmenyediakan layanan informasi dan edukasi tentangkesehatan jiwa.Pasal 147(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwamerupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintahdaerah dan masyarakat.(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yangberwenang dan di tempat yang tepat dengan tetapmenghormati hak asasi penderita.(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa,digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yangmemenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 148(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang samasebagai warga negara.(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipersamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan,kecuali peraturan perundang-undangan menyatakanlain.Pasal 149 . . .
    • - 55 -Pasal 149(1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang,mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain,dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamananumum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan.(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajibmelakukan pengobatan dan perawatan di fasilitaspelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yangterlantar, menggelandang, mengancam keselamatandirinya dan/atau orang lain, dan/atau menggangguketertiban dan/atau keamanan umum.(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabatas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanankesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktifmasyarakat.(4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasukpembiayaan pengobatan dan perawatan penderitagangguan jiwa untuk masyarakat miskin.Pasal 150(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentinganpenegakan hukum (visum et repertum psikiatricum)hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteranjiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.(2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yangdiduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukanoleh tim dokter yang mempunyai keahlian dankompetensi sesuai dengan standar profesi.Pasal 151Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diaturdengan Peraturan Pemerintah.BAB X . . .
    • - 56 -BAB XPENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULARBagian KesatuPenyakit MenularPasal 152(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatbertanggung jawab melakukan upaya pencegahan,pengendalian, dan pemberantasan penyakit menularserta akibat yang ditimbulkannya.(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasanpenyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk melindungi masyarakat daritertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit,cacat dan/atau meninggal dunia, serta untukmengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakitmenular.(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penangananpenyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif,dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.(4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungandan/atau orang dan sumber penularan lainnya.(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan melalui lintas sektor.(7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja samadengan negara lain.(8) Upaya . . .
    • - 57 -(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasanpenyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 153Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yangaman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagimasyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menularmelalui imunisasi.Pasal 154(1) Pemerintah secara berkala menetapkan danmengumumkan jenis dan persebaran penyakit yangberpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktuyang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapatmenjadi sumber penularan.(2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadappenyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja samadengan masyarakat dan negara lain.(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukankarantina, tempat karantina, dan lama karantina.Pasal 155(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan danmengumumkan jenis dan persebaran penyakit yangberpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktuyang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapatmenjadi sumber penularan.(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilansterhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud padaayat (1).(3) Dalam . . .
    • - 58 -(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksudpada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat.(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yangmemerlukan karantina, tempat karantina, dan lamakarantina.(5) Pemerintah daerah dalam menetapkan danmengumumkan jenis dan persebaran penyakit yangberpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktusingkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkanjenis penyakit yang memerlukan karantina, tempatkarantina, dan lama karantina berpedoman padaketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 156(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian,dan pemberantasan penyakit menular sebagaimanadimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapatmenyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan,atau kejadian luar biasa (KLB).(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, ataukejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitianyang diakui keakuratannya.(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatmelakukan upaya penanggulangan keadaan wabah,letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksudpada ayat (2).(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, ataukejadian luar biasa dan upaya penanggulangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 157 . . .
    • - 59 -Pasal 157(1) Pencegahan penularan penyakit menular wajibdilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakitmenular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.(2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular,tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksatempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dansumber penyakit lain.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menularsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.Bagian KeduaPenyakit Tidak MenularPasal 158(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatmelakukan upaya pencegahan, pengendalian, danpenanganan penyakit tidak menular beserta akibat yangditimbulkannya.(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukmeningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauanberperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakittidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penangananpenyakit tidak menular sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif,kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 159 . . .
    • - 60 -Pasal 159(1) Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan denganpendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dansurveilan kematian.(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuanmemperoleh informasi yang esensial serta dapatdigunakan untuk pengambilan keputusan dalam upayapengendalian penyakit tidak menular.(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentukjejaring, baik nasional maupun internasional.Pasal 160(1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakatbertanggung jawab untuk melakukan komunikasi,informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risikopenyakit tidak menular yang mencakup seluruh fasekehidupan.(2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antaralain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik,merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalulintas yang tidak benar.Pasal 161(1) Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menularmeliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif,preventif, kuratif dan rehabilitatif.(2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanankesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapatditerima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkauoleh masyarakat.(3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatanpenyakit tidak menular.BAB XI . . .
    • - 61 -BAB XIKESEHATAN LINGKUNGANPasal 162Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkankualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi,maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapaiderajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Pasal 163(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatmenjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidakmempunyai risiko buruk bagi kesehatan.(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja,tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguankesehatan, antara lain:a. limbah cair;b. limbah padat;c. limbah gas;d. sampah yang tidak diproses sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan pemerintah;e. binatang pembawa penyakit;f. zat kimia yang berbahaya;g. kebisingan yang melebihi ambang batas;h. radiasi sinar pengion dan non pengion;i. air yang tercemar;j. udara yang tercemar; dank. makanan yang terkontaminasi.(4) Ketentuan . . .
    • - 62 -(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatanlingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.BAB XIIKESEHATAN KERJAPasal 164(1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungipekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguankesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan olehpekerjaan.(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yangberada di lingkungan tempat kerja.(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan padalingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut,maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) danmenjamin lingkungan kerja yang sehat sertabertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab ataskecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 165 . . .
    • - 63 -Pasal 165(1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentukupaya kesehatan melalui upaya pencegahan,peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenagakerja.(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatantempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yangberlaku di tempat kerja.(3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai padaperusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatansecara fisik dan mental digunakan sebagai bahanpertimbangan dalam pengambilan keputusan.(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 166(1) Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatanpekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan,pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggungseluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.(2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atasgangguan kesehatan akibat kerja yang diderita olehpekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untukperlindungan pekerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2).BAB XIII . . .
    • - 64 -BAB XIIIPENGELOLAAN KESEHATANPasal 167(1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakatmelalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasikesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan,pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaanmasyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangkesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secaraterpadu dan saling mendukung guna menjamintercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.(2) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang dipusat dan daerah.(3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.BAB XIVINFORMASI KESEHATANPasal 168(1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektifdan efisien diperlukan informasi kesehatan.(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melaluilintas sektor.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Pemerintah.Pasal 169 . . .
    • - 65 -Pasal 169Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakatuntuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalamupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.BAB XVPEMBIAYAAN KESEHATANPasal 170(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaanpembiayaan kesehatan yang berkesinambungan denganjumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dantermanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya gunauntuk menjamin terselenggaranya pembangunankesehatan agar meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat setinggi-tingginya.(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan,alokasi, dan pemanfaatan.(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah,pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumberlain.Pasal 171(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikanminimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaranpendapatan dan belanja negara di luar gaji.(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluhpersen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untukkepentingan pelayanan publik yang besarannyasekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggarankesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanjanegara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Pasal 172 . . .
    • - 66 -Pasal 172(1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanankesehatan di bidang pelayanan publik, terutamabagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anakterlantar.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasipembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 173(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dariswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3)dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasionaldan/atau asuransi kesehatan komersial.(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistemjaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatankomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB XVIPERAN SERTA MASYARAKATPasal 174(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseoranganmaupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapanpembangunan kesehatan dalam rangka membantumempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakatyang setinggi-tingginya.(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.BAB XVII . . .
    • - 67 -BAB XVIIBADAN PERTIMBANGAN KESEHATANBagian KesatuNama dan KedudukanPasal 175Badan pertimbangan kesehatan merupakan badanindependen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dibidang kesehatan.Pasal 176(1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusatdan daerah.(2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan BadanPertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkatBPKN berkedudukan di ibukota Negara RepublikIndonesia.(3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnyadisingkat BPKD berkedudukan di provinsi dankabupaten/kota.(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkatkecamatan.Bagian KeduaPeran, Tugas, dan WewenangPasal 177(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah danmasyarakat dalam bidang kesehatan sesuai denganlingkup tugas masing-masing.(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas dan wewenang antara lain:a. menginventarisasi masalah melalui penelaahanterhadap berbagai informasi dan data yang relevanatau berpengaruh terhadap proses pembangunankesehatan;b. memberikan . . .
    • - 68 -b. memberikan masukan kepada pemerintah tentangsasaran pembangunan kesehatan selama kurunwaktu 5 (lima) tahun;c. menyusun strategi pencapaian dan prioritaskegiatan pembangunan kesehatan;d. memberikan masukan kepada pemerintah dalampengidentifikasi dan penggerakan sumber dayauntuk pembangunan kesehatan;e. melakukan advokasi tentang alokasi danpenggunaan dana dari semua sumber agarpemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai denganstrategi yang ditetapkan;f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaanpembangunan kesehatan; dang. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektifyang perlu dilakukan dalam pelaksanaanpembangunan kesehatan yang menyimpang.(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah danmasyarakat dalam bidang kesehatan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunanorganisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Presiden.BAB XVIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASANBagian KesatuPembinaanPasal 178Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaanterhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggarakegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan dibidang kesehatan dan upaya kesehatan.Pasal 179 . . .
    • - 69 -Pasal 179(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178diarahkan untuk:a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalammemperoleh akses atas sumber daya di bidangkesehatan;b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraanupaya kesehatan;c. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitaskesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;d. memenuhi kebutuhan masyarakat untukmendapatkan perbekalan kesehatan, termasuksediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanandan minuman;e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai denganstandar dan persyaratan;f. melindungi masyarakat terhadap segalakemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagikesehatan.(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui:a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaanmasyarakat;b. pendayagunaan tenaga kesehatan;c. pembiayaan.Pasal 180Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah,dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badanyang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuankesehatan.Pasal 181Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur denganPeraturan Menteri.Bagian Kedua . . .
    • - 70 -Bagian KeduaPengawasanPasal 182(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakatdan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungandengan sumber daya di bidang kesehatan dan upayakesehatan.(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapatmemberikan izin terhadap setiap penyelengaraan upayakesehatan.(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapatmendelegasikan kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas di provinsi, dankabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan.(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasanmengikutsertakan masyarakat.Pasal 183Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkattenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukanpengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungandengan sumber daya di bidang kesehatan dan upayakesehatan.Pasal 184Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalamkegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraanupaya kesehatan;b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatandan fasilitas kesehatan.Pasal 185 . . .
    • - 71 -Pasal 185Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempatdilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyaihak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawasyang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenaldan surat perintah pemeriksaan.Pasal 186Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan ataupatut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan,tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 187Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 188(1) Menteri dapat mengambil tindakan administratifterhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanankesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang ini.(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintahnonkementerian, kepala dinas provinsi, ataukabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan.(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:a. peringatan secara tertulis;b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilantindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal inidiatur oleh Menteri.BAB XIX . . .
    • - 72 -BAB XIXPENYIDIKANPasal 189(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepadapejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkunganpemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidangkesehatan juga diberi wewenang khusus sebagaipenyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanauntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidangkesehatan.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanserta keterangan tentang tindak pidana di bidangkesehatan;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang didugamelakukan tindak pidana di bidang kesehatan;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangatau badan hukum sehubungan dengan tindakpidana di bidang kesehatan;d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ataudokumen lain tentang tindak pidana di bidangkesehatan;e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan ataubarang bukti dalam perkara tindak pidana di bidangkesehatan;f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapatcukup bukti yang membuktikan adanya tindakpidana di bidang kesehatan.(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Hukum Acara Pidana.BAB XX . . .
    • - 73 -BAB XXKETENTUAN PIDANAPasal 190(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenagakesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan padafasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidakmemberikan pertolongan pertama terhadap pasien yangdalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dandenda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan ataukematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatandan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dandenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).Pasal 191Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanankesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehinggamengakibatkan kerugian harta benda, luka berat ataukematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).Pasal 192Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organatau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 193 . . .
    • - 74 -Pasal 193Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastikdan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)Pasal 194Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).Pasal 195Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darahdengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).Pasal 196Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 197Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyakRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Pasal 198 . . .
    • - 75 -Pasal 198Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pasal 199(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumemasukkan rokok ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dengan tidak mencantumkanperingatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasantanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).Pasal 200Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi programpemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)Pasal 201(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196,Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dandenda terhadap pengurusnya, pidana yang dapatdijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana dendadengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana dendasebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1),Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198,Pasal 199, dan Pasal 200.(2) Selain . . .
    • - 76 -(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud padaayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahanberupa:a. pencabutan izin usaha; dan/ataub. pencabutan status badan hukum.BAB XXIKETENTUAN PERALIHANPasal 202Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejaktanggal pengundangan Undang-Undang ini.Pasal 203Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturanpelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentangKesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.BAB XXIIKETENTUAN PENUTUPPasal 204Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-UndangNomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Pasal 205Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar . . .
    • - 77 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 13 Oktober 200913Oktober 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 13 Oktober 200913 Oktober 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.ANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144144Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu Setiawan