Your SlideShare is downloading. ×
0
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bab v sistem hukum & peradilan internasional

4,477

Published on

Semoga bermanfaat :)

Semoga bermanfaat :)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,477
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD) StandarStandar KompetensiKompetensi :: 5.5. MenganalisisMenganalisis Sistem HukumSistem Hukum dan Peradilandan Peradilan InternasionalInternasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 5.1.5.1. MendeskripsikanMendeskripsikan sistemsistem hukum dan peradilanhukum dan peradilan internasional.internasional. 5.2. Menjelaskan penyebab tim-5.2. Menjelaskan penyebab tim- bulnya sengketabulnya sengketa internasional dan carainternasional dan cara penyelesaian olehpenyelesaian oleh Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional. 5.3. Menghargai putusan5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.
  • 2. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum dan PeradilanMenganalisis Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalInternasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 5.1.5.1. MendeskripsikanMendeskripsikan sistemsistem hukum dan peradilanhukum dan peradilan internasional.internasional.
  • 3. (Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Menguraikan pengertian sistem hukum dan asalMenguraikan pengertian sistem hukum dan asal mula hukum internasional.mula hukum internasional.  Menjelaskan hukum internasional dalam artiMenjelaskan hukum internasional dalam arti modern, asas-asas, sumber hukum dan subjekmodern, asas-asas, sumber hukum dan subjek hukum internasional.hukum internasional.  Mendeskripsikan hubungan hukum internasionalMendeskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukumdengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum internasional.internasional.  Menganalisis tentang peradilan internasional.Menganalisis tentang peradilan internasional.
  • 4. PengertianPengertian SISTEM HUKUMSISTEM HUKUM DAN PERADILANDAN PERADILAN INTERNASIONALINTERNASIONAL Sistem Hk.Sistem Hk. InternasionalInternasional Hk. InternasionalHk. Internasional HukumHukum InternasionalInternasional Asal MulaAsal Mula Arti ModernArti Modern Asas-asasAsas-asas Sumber HukumSumber Hukum Subjek HukumSubjek Hukum Hub. Hukum Internasional dgn Hk. NasionalHub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. NasionalProses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional Peradilan InternasionalPeradilan Internasional
  • 5. 1.1. Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalSistem Hukum dan Peradilan Internasional a.a. Sistem HukumSistem Hukum InternasionalInternasional Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuanSistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasionalhukum yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi(semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi dan diataati oleh setiap negara.dan diataati oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-Sistem hukum internasional juga merupakan aturan- aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara- negara anggota yang melintasi batas-batas negara.negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Kepatuhan terhadap sistem hukum internasionalKepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut, adakalanya karena negara tersebut terlibattersebut, adakalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikitlangsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya.juga yang tinggal meratifikasinya.
  • 6. b.b. Pengertian HukumPengertian Hukum InternasionalInternasional Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yangHukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.mengatur aktivitas entitas berskala internasional. 1. J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. 2. Wirjono Prodjodikoro, Hukum internasional, adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. 3. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :  negara dan negara  negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.
  • 7. c.c. Asal Mula HukumAsal Mula Hukum InternasionalInternasional Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasionalBangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilahsejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius GentiumIus Gentium (hukum(hukum antar bangsa).antar bangsa). Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadiIus Gentium yang kemudian berkembang menjadi IusIus Inter GentiumInter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaulaialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan ataunegara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.orang-orang asing. Kemudian berkembang menjadiKemudian berkembang menjadi VolkernrechtVolkernrecht (bahasa Jerman),(bahasa Jerman), Droit desDroit des GensGens (bahasa Prancis) dan(bahasa Prancis) dan Law of NationsLaw of Nations atauatau International LawInternational Law (Bahasa Inggis).(Bahasa Inggis).
  • 8. Dalam perkembangan berikutnya, pemahamanDalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalamtentang hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu :2 (dua) hal, yaitu :  Hukum perdata InternasionalHukum perdata Internasional, yaitu hukum, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukuminternasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan wargaantar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (antar bangsa).negara dari negara lain (antar bangsa).  Hukum Publik InternasionalHukum Publik Internasional, yaitu hukum, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu daninternasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasionalnegara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).(hukum antar negara). Lanjutan ………….
  • 9. d. Hukum Internasional Dalam Arti Modern Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenalTerwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969.sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969. Hukum Tertulis :Hukum Tertulis :  Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanyaBahwa ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.  Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yangMenghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan namadikenal dengan nama Vienna Convention on theVienna Convention on the Law of TreatiesLaw of Treaties..  Perjanjian Internasional tertulis tunduk padaPerjanjian Internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional danketentuan hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensiyurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.atau prinsip-prinsip hukum umum.
  • 10. Lanjutan …………. Hukum Tidak Tertulis :Hukum Tidak Tertulis :  Masih terdapat hukum kebiasaan internasionalMasih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk(hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara.perjanjian antar negara.  Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjekPerjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain, ada pengaturan tersendiri sepertihukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasiperjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional.internasional.  Dalam perjanjian tidak tertulis (Dalam perjanjian tidak tertulis ( InternationalInternational Agreement Not in Written FormAgreement Not in Written Form ), contohnya adalah), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di AtolPrancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lainAruboa yg banyak menuai protes dari negara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamahbahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.Internasional di Den Haag.  Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukanSelanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lainpercobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain
  • 11. e. Asas-asas Hukum Internasional Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum internasional : 1. Asas Teritorial 2. Asas Kebangsaan 3. Asas Kepentingan Umum Asas lain sebagaiAsas lain sebagai berikut :berikut : 1.1. Pacta sunt servandaPacta sunt servanda 2.2. Egality rightsEgality rights 3.3. ReciprositasReciprositas 4.4. CourtesyCourtesy 5.5. Right sig stantibusRight sig stantibus
  • 12. f. Sumber Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja, membedakan sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. SUMBERSUMBER HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL DALAM ARTIDALAM ARTI MATERIAL :MATERIAL : Adalah sumber hukumAdalah sumber hukum yang membahas dasaryang membahas dasar berlakunya hukum suatuberlakunya hukum suatu negara.negara. DALAM ARTI FORMAL :DALAM ARTI FORMAL : Adalah sumber dari manaAdalah sumber dari mana kita mendapatkan ataukita mendapatkan atau menemukan ketentuan-menemukan ketentuan- ketentuan hukumketentuan hukum internasional.internasional.
  • 13. Sumber-sumber hukum internasional sesuaiSumber-sumber hukum internasional sesuai PiagamPiagam Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikutMahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut :: 1.1. Perjanjian Internasional (Perjanjian Internasional ( Traktat = TreatyTraktat = Treaty),), 2.2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yangKebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sbgterbukti dalam praktek umum dan diterima sbg hukum,hukum, 3.3. Asas-asas umum hukum yang diakui olehAsas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab,bangsa-bangsa beradab, 4.4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaranKeputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagaipara ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuknegara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, danmenentukan hukum, dan Lanjutan ………….
  • 14. g. Subjek Hukum Internasional 1.1. NegaraNegara 2.2. Tahta SuciTahta Suci 3.3. Palang MerahPalang Merah InternasionalInternasional 4.4. Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional 5.5. Orang PerseoranganOrang Perseorangan 6.6. Pemberontak dan PihakPemberontak dan Pihak dalam Sengketadalam Sengketa HukumHukum InternasionalInternasional SubjekSubjek
  • 15. Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Asal Mula, Asas-asas dan Subyek Hubungan Internasional, serta hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1 1. Berikan ulasan kembali tentang pengertian “Hukum Internasi- onal” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang hubungan internasional ? ...................... No Tokoh Uraian Singkat 1. Sam Suhaedi ....................................................................................... ....................................................................... 2. Wirjono P. ....................................................................................... .......................................................................
  • 16. Lanjutan …………. 2.2. Menurut J.G. Starke Hukum internasional, adalah sekumpulanMenurut J.G. Starke Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (hukum (body of lawbody of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Berikan penjelasan singkatnya !Berikan penjelasan singkatnya ! !! 3.3. Perjanjian Internasional tertulis, tunduk pada ketentuan hukumPerjanjian Internasional tertulis, tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dankebiasaan internasional dan yurisprudensiyurisprudensi atau prinsip-prinsipatau prinsip-prinsip hukum umumhukum umum.. Beri penjelasan singkat ! .......................................................Beri penjelasan singkat ! ....................................................... Hukum Kebiasaan Internasional Yurisprudensi ....................................... ....................................... a. Terdiri dari asas- asas: ............................................................ b. Hubungan antar negara: .........................................................
  • 17. 4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam hukumBerikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam hukum internasional pemberontak dan pihak dalam sengketa dapatinternasional pemberontak dan pihak dalam sengketa dapat menjadi salah satu subjek hukummenjadi salah satu subjek hukum internasional ! ................................................................................internasional ! ................................................................................ ...................................................... 5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara hukumTuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara hukum perdata internasional dan hukum publik internasional diperdata internasional dan hukum publik internasional di bawah ini !bawah ini ! Persamaan Perbedaan .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................
  • 18. h.h. Hubungan Hukum Internasional denganHubungan Hukum Internasional dengan Hukum NasionalHukum Nasional Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yangTerdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antaramemberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional :hukum internasional dengan hukum nasional : 1.1. Aliran MonoismeAliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan(tokohnya Hanz Kelsen dan Georges Scelle), bahwa antaraGeorges Scelle), bahwa antara hukum internasionalhukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuandan hukum nasional merupakan satu kesatuan ,, disebabkan :disebabkan :  Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyaiWalaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnyaistilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapattetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.dalam suatu negara.  Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yangSama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.mengikat.
  • 19. 2.2. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang- gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio- nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena :nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena :  Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak bersama negara-negara dlm masyarakat internasional..  Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang- kan subjek HI adalah negara-negara internasional  Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.
  • 20. h. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang PerjanjianDalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjianInternasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsipinternasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaanpersamaan,, saling menguntungkansaling menguntungkan dandan memperhatikan hukum nasionalmemperhatikan hukum nasional atauatau hukumhukum internasional yang berlakuinternasional yang berlaku.. Harus didahului dengan konsultasi danHarus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri,koordinasi dengan menteri luar negeri, dan posisi pemerintah harusdan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu pedomandituangkan dalam suatu pedoman delegasi.delegasi.
  • 21. Tahap-tahap Dalam Pembuatan PerjanjianTahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian InternasionalInternasional NegaraNegara AA NegaraNegara B,C,DB,C,D dst.dst.PenjajakanPenjajakan PerundinganPerundingan Perumusan naskahPerumusan naskah PenerimaanPenerimaan PenandatanganaPenandatangana nn Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapatPenandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan danmerupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan dirimerupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secarasecara definitifdefinitif..
  • 22. PengesahanPengesahan perjanjian internasional mrp tahapperjanjian internasional mrp tahap penting dalam proses pembuatan perjanjianpenting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakaninternasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untukdiri untuk terikat secara definitifterikat secara definitif.. Tentang pengesahanTentang pengesahan perjanjian internasional,perjanjian internasional, dapat dibedakan antaradapat dibedakan antara pengesahanpengesahan dengan undang-dengan undang- undangundang dan pengesahandan pengesahan dengandengan keputusan presidenkeputusan presiden..
  • 23. PENGESAHANPENGESAHAN PERJANJIANPERJANJIAN INTERNASIONALINTERNASIONAL DENGAN UNDANG-DENGAN UNDANG- UNDANGUNDANG DENGAN KEPUTUSANDENGAN KEPUTUSAN PRESIDENPRESIDEN Apabila berkenaan dengan :Apabila berkenaan dengan : a.a. Masalah politik, perdamaian,Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;pertahanan, dan keamanan negara; b.b. Perubahan wilayah atau penetapanPerubahan wilayah atau penetapan batas wilayah;batas wilayah; c.c. Kedaulatan negara;Kedaulatan negara; d.d. Hak asasi manusia dan lingkunganHak asasi manusia dan lingkungan hidup;hidup; e.e. Pembentukkan kaidah hukum baru;Pembentukkan kaidah hukum baru; f.f. Pinjaman atau hibah luar negeri.Pinjaman atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian internasionalPengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi perjanjiandilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk ataudan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian.nama perjanjian. Jenis-jenis perjanjian yangJenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melaluipengesahannya melalui keputusan presiden padakeputusan presiden pada umumnya memiliki materi yangumumnya memiliki materi yang bersifat prosedural danbersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalammemerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpawaktu singkat tanpa mempengaruhi peraturanmempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, diperundang-undangan nasional, di antaranya adalah perjanjianantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkutinduk yang menyangkut kerjasama di bidang Iptek,kerjasama di bidang Iptek, ekonomi dan teknik,ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan,perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasamapelayaran niaga, kerjasama penghindaran pajak berganda,penghindaran pajak berganda, dll.dll.
  • 24. Suatu perjanjian internasional dapat berakhirSuatu perjanjian internasional dapat berakhir bila :bila : 1.1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedurTerdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg ditetapkan dalam perjanjian;yg ditetapkan dalam perjanjian; 2.2. Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai; 3.3. Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhiTerdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;pelaksanaan perjanjian; 4.4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggarSalah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;ketentuan dalam perjanjian; 5.5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikanDibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;perjanjian lama; 6.6. Munculnya norma-norma baru dalam hukumMunculnya norma-norma baru dalam hukum internasional;internasional; 7.7. Hilangnya objek perjanjianHilangnya objek perjanjian 8.8. Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.
  • 25. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.”. Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan mengandung materi : 1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas. 2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma ekonomi, atau pinjaman uang. 3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.
  • 26. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2 1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasiRumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasi hukum Internasional menjadi hukum nasional !hukum Internasional menjadi hukum nasional ! 2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaanBerikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaan perundingan suatu perjanjian internasional terlebih dahuluperundingan suatu perjanjian internasional terlebih dahulu dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri !dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri ! 3.3. Berikan penjelasan makna “penandatangan” suatuBerikan penjelasan makna “penandatangan” suatu perjanjian internasional !perjanjian internasional ! 4.4. Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan)Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan) perjanjian internasional ada yang dengan Undang-Undangperjanjian internasional ada yang dengan Undang-Undang dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden !dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden ! 5.5. Berikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjianBerikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !
  • 27.  Komponen-komponenKomponen-komponen Lembaga PeradilanLembaga Peradilan InternasionalInternasional 1)1) MahkamahMahkamah InternasionInternasion al (al (TheThe InternationInternation al Court ofal Court of JusticeJustice))  Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari negara anggota tetap DK PBB)  Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara.  Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memutuskan perkara- perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. i. Peradilan Internasional
  • 28. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatuMahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjianperkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-internasional (traktat-traktat dan kebiasaan- kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakanKeputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat dimintakeputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional,Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihanArbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perluhukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.berdasarkan peraturan hukum.
  • 29. Komposisi adalah 18Komposisi adalah 18 orang hakim yang masaorang hakim yang masa jabatannya 9 tahun.jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3Dipilih berdasarkan 2/3 suara Majelis Negarasuara Majelis Negara Pihak.Pihak. 2)2) Mahkamah Pidana InternasionalMahkamah Pidana Internasional ((The International Criminal CourtThe International Criminal Court )) 4 Jenis4 Jenis KejahatanKejahatan (Pasal 5-8(Pasal 5-8 StatutaStatuta Mahkamah)Mahkamah) Yurisdiksi adalahYurisdiksi adalah kewenangan untukkewenangan untuk menegakkan aturanmenegakkan aturan hukum internasionalhukum internasional terhadap pelakuterhadap pelaku kejahatan berat.kejahatan berat.  Kejahatan GenosidaKejahatan Genosida  Kejahatan terhadapKejahatan terhadap kemanusiaankemanusiaan  Kejahatan perangKejahatan perang  Kejahatan agresiKejahatan agresi
  • 30. 3)3)Panel Khusus dan Spesial Pidana InternasionalPanel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (( The International Criminal Tribunals/ICTThe International Criminal Tribunals/ICT )) Berwenang mengadiliBerwenang mengadili para tersangkapara tersangka kejahatan beratkejahatan berat internasional yanginternasional yang bersifat tidakbersifat tidak permanen, artinyapermanen, artinya setelah selesaisetelah selesai mengadili, peradilanmengadili, peradilan dibubarkandibubarkan Contoh :Contoh : • InternationalInternational Criminal TribunalCriminal Tribunal for Formerfor Former YugoslaviaYugoslavia • Special Court forSpecial Court for cambodiacambodia
  • 31. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum dan PeradilanMenganalisis Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalInternasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan carasengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamahpenyelesaian oleh Mahkamah Internasional.Internasional. 5.3. Menghargai putusan5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.
  • 32. (Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Mendeskripsikan tentang sengketa nasional,Mendeskripsikan tentang sengketa nasional, faktor penyebabnya dan dalam menyelesaikanfaktor penyebabnya dan dalam menyelesaikan sengketa internasional.sengketa internasional.  Menganalisis peran hukum Internasional dalamMenganalisis peran hukum Internasional dalam menjaga perdamaian dunia dan berdampinganmenjaga perdamaian dunia dan berdampingan secara damai.secara damai.  Menghargai keputusan Mahkamah InternasionalMenghargai keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah internasional.dalam menyelesaikan masalah internasional.
  • 33. Sengketa internasional dan faktor penyebabnyaSengketa internasional dan faktor penyebabnya SENGKETASENGKETA INTERNASIONALINTERNASIONAL DAN MAHKAMAHDAN MAHKAMAH INTERNASIONALINTERNASIONAL PeranPeran MahkamahMahkamah InternasionalInternasional PenyelesaianPenyelesaian SengketaSengketa ProsedurProsedur PenyelesaianPenyelesaian KeputusanKeputusan SengketaSengketa MenjagaMenjaga Perdamaian DuniaPerdamaian Dunia Prinsip Hidup Berdampingan Secara DamaiPrinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Menghargai Keputusan Mahkamah InternasionalMenghargai Keputusan Mahkamah Internasional
  • 34. 1.1. Penyebab Timbulnya SengketaPenyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah InternasionalInternasional oleh Mahkamah Internasional a.a. Sengketa Internasional dan Faktor PenyebabnyaSengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya Sengketa internasional adalah sengketa atauSengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara baik yangperselisihan yang terjadi antar negara baik yang berupa masalah :berupa masalah :  Wilayah,Wilayah,  Warganegara,Warganegara,  Hak Asasi Manusia,Hak Asasi Manusia,  Terorisme, dll.Terorisme, dll. Faktor politis atau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka.
  • 35. 1.1. Segi Politis (Segi Politis (Adanya PaktaAdanya Pakta Pertahanan atau PaktaPertahanan atau Pakta PerdamaianPerdamaian)) 2.2. Hak Atas Suatu Wilayah TeritorialHak Atas Suatu Wilayah Teritorial 3.3. Pengembangan Senjata NuklirPengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologiatau Senjata Biologi 4.4. Permasalahan TerorismePermasalahan Terorisme 5.5. Ketidakpuasan Terhadap RezimKetidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa.Yang Berkuasa. 6.6. Adanya Hegemoni (pengaruhAdanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika.kekuatan) Amerika. BeberapaBeberapa FaktorFaktor Penyebab :Penyebab :
  • 36. b.b. Peran mahkamah Internasional Dlm MenyelesaikanPeran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa InternasionalSengketa Internasional Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasionalDalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal denganmelalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilahistilah AdjudicationAdjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkmenyelesaikan persengkeetaan internasional dengantaan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. AdjudikasiAdjudikasi berbeda dariberbeda dari arbitrasearbitrase, karena adjudikasi, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan olehmencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementaralembaga peradilan tetap, sementara arbitrasearbitrase dilakukan melalui prosedurdilakukan melalui prosedur ad hocad hoc..
  • 37. Lanjutan ………….  Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat menga- jukan perkara ke mahkamah, dan  Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan. MahkamahMahkamah InternasionaInternasiona ll Wewenang wajib (Wewenang wajib (compulsory jurisdictioncompulsory jurisdiction), yaitu), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnyahanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.  Berdasarkan Ketentuan Konvensional  Klausula Opsional
  • 38. Lanjutan …………. MahkamahMahkamah InternasionaInternasiona ll Fungsi konsultatifFungsi konsultatif, yaitu, yaitu memberikan pendapat-pendapatmemberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yangyang tidak mengikat atau apa yang disebutdisebut advisory opinionadvisory opinion :: 1. Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisory Opinion) 2. Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional :  Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah  Pemberian pendapat oleh mahkamah
  • 39. Beberapa istilah penting yang berhubungan denganBeberapa istilah penting yang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian Internasional.upaya-upaya penyelesaian Internasional. 1.1. Advisory OpinionAdvisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh, suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan olehpengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang.lembaga berwenang. 2.2. CompromisCompromis, suatu kesepakatan awal di antara pihak yang, suatu kesepakatan awal di antara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaanbersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui :yang akan diselesaikan, melalui :  Penetapan ihwal persengketaan,Penetapan ihwal persengketaan,  Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, danMenetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan  Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalamMembuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan kasus.menentukan kasus.  Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampauiSuatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yangotoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalambersangkutan dalam compromis.compromis. 3.3. Ex Aequo Et BonoEx Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.
  • 40. c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional Telah Terjadi Pelanggaran HAM Ada Pengaduan Dari Negara Yang Dirugikan Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional Pemeriksaan Dan Penyeledikan Proses Peradilan s.d. Pemberian Sanksi MAHKAMAH INTERNASIONAL Negara- Negara Anggota/Buka n PBB Terjadi Sengketa / Konflik AB C D E MAHKAMAH INTERNASIONAL
  • 41. Lanjutan …………. Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.  Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif.  Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.
  • 42. Lanjutan …………. d. Kep Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoKeputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suararitas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :  Pertama berisikan komposisi mahkamahPertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisispihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihakmengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.yang bersengketa.  Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamahKedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaianyang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksionalyuridiksional sering merupakan salah satu unsur darisering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu,penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijagaperlu dijaga sensibilitassensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.pihak-pihak yang bersengketa.  Ketiga berisiKetiga berisi dispositifdispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.yang mengikat negara-negara yang bersengketa.
  • 43. e. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia Berikut ini ada beberapa contoh mengenai perananBerikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan hukum internasional (berdasarkan sumber-hukum internasional (berdasarkan sumber- sumbernya)sumbernya) dalam menjaga perdamaian dunia :dalam menjaga perdamaian dunia : 1.1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secaraPerjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (damai (Antartika Treaty)Antartika Treaty) pada tahun 1959.pada tahun 1959. 2.2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentinganPerjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (perdamaian (Non-Proliferation Treaty)Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.tahun 1968. 3.3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia,yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATOdan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkanmenempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati.hukum internasional yang telah disepakati.
  • 44. f. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damaiPrinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida-dida- sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yangsarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlakuberlaku secara universal :secara universal : 1.1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yangBahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasanbersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnyapolitik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. 2.2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeriNon-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.suatu negara. 3.3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiapPersamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.bangsa. 4.4. Persamaan kedaulatan negara.Persamaan kedaulatan negara. 5.5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
  • 45. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3 Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penyebab TimbulnyaPenyebab Timbulnya Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh MahkamahSengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh Mahkamah InternasionalInternasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and CompositionCooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. Langkah-langkah :Langkah-langkah : 1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. 2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. 3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. 4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama. 6.6. Penutup.Penutup.
  • 46. 2.2. Menghargai Keputusan InternasionalMenghargai Keputusan Internasional NoNo Pihak-PihakPihak-Pihak YangYang TerlibatTerlibat Uraian Kasus atau KejadianUraian Kasus atau Kejadian KeteranganKeterangan 1.1. AmerikaAmerika Serikat diSerikat di Filipina, IndoFilipina, Indo China &China & JepangJepang  Tahun 1906, tentara AmerikaTahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatantelah melakukan kejahatan perang dengan membunuhperang dengan membunuh warga Filipina (warga Filipina (moro massacremoro massacre).).  Tahun 1968, peristiwa yangTahun 1968, peristiwa yang lebih dikenal denganlebih dikenal dengan My LaiMy Lai MassacreMassacre, sebuah kompi, sebuah kompi Amerika menyapu warga desaAmerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis hinggadengan senjata otomatis hingga menewaskan sekitar 500menewaskan sekitar 500 korban.korban.  Pada tahun 1945, lebih dariPada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat Jepang yang tidak40.000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggangberdosa telah terpanggang Para pelakuPara pelaku ke-jahatanke-jahatan perang telahperang telah diajukan kediajukan ke pengadilanpengadilan mili-ter,mili-ter, namun tidaknamun tidak lamalama kemudiankemudian banyak yangbanyak yang di-bebaskan.di-bebaskan. ((Mah-kamahMah-kamah interna-sionalinterna-sional belum dapatbelum dapat berbuatberbuat banyakbanyak).).
  • 47. 2.2. Jerman &Jerman & JepangJepang dalamdalam aksinya diaksinya di Eropa danEropa dan Asia.Asia.  Periode antara tahun 1933 s.d.Periode antara tahun 1933 s.d. 1939 Jerman di bawah pimpinan1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah melakukanAdolf Hitler telah melakukan pembasmian terhadap lawanpembasmian terhadap lawan politik maupun orang-orang Yahudipolitik maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan terhadap negaraserta penyerbuan terhadap negara Austria, Polandia danAustria, Polandia dan Cekoslowakia dengan cara-caraCekoslowakia dengan cara-cara yang sangat biadab (yang sangat biadab (holocaustholocaust).).  Pasukan Jepang baik di Indonesia,Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea maupun di China yangKorea maupun di China yang sangat kejam selama pendudukan.sangat kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama pendudukanDi Indonesia, selama pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10.000Jepang Tidak kurang dari 10.000 rakyat hilang dan tidak pernahrakyat hilang dan tidak pernah kembali selama berlangsungnyakembali selama berlangsungnya romusha tersebut.romusha tersebut. SebelumSebelum Perang DuniaPerang Dunia II, kolonia-II, kolonia- lisme Barat de-lisme Barat de- ngan jutaanngan jutaan kor-ban tidakkor-ban tidak tersen-tuh.tersen-tuh. Baru setelahBaru setelah sekutusekutu membukamembuka Pengadilan Nu-Pengadilan Nu- remberg (1945-remberg (1945- 1946) untuk1946) untuk Nazi danNazi dan Jepang, di-Jepang, di- mulailahmulailah prosesproses pelembagaanpelembagaan untukuntuk
  • 48. 33 Serbia diSerbia di Kroasia danKroasia dan BosniaBosnia HerzegovinaHerzegovina (Yugoslavia)(Yugoslavia)  Kurun waktu antara tahun 1992-Kurun waktu antara tahun 1992- 1995, pasukan Serbia telah1995, pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan etnikmelakukan pemmbersihan etnik ((etnic cleansing)etnic cleansing) terutamaterutama terhadap warga sipil muslimterhadap warga sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-Bosnia (di Sarajevo) dan daerah- daerah lain serta di Kroasia yangdaerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbiaingin melepaskan diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasisetelah bubarnya negara federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700.000Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil telah disiksa danwarga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapadibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harusnama yang harus bertanggungjawab atas perbuatanbertanggungjawab atas perbuatan kejahatan perang tersebut antarakejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav Galic, Gojkolain : Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, DragonJankovic, Janco Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic, danZelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain.lain-lain. Tahun 1994Tahun 1994 pe-ngadilanpe-ngadilan terhadap paraterhadap para penjahat pe-penjahat pe- rag telahrag telah terbukti di Denterbukti di Den HaagHaag (Belanda).(Belanda). ProsesProses pengadilanpengadilan terusterus berlangsung,berlangsung, namunnamun hasilnya belumhasilnya belum sesuaisesuai harapan.harapan. Banyak yangBanyak yang masih gagalmasih gagal ditangkap.ditangkap.
  • 49. 44 PemerintahPemerintah RwandaRwanda terhadapterhadap etnis Hutuetnis Hutu dan Tutsidan Tutsi  Dalam waktu tiga bulan di tahunDalam waktu tiga bulan di tahun 1994, tidak kurang 500.000 etnis1994, tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan Tutsi telah terbunuh.Hutu dan Tutsi telah terbunuh. Pemerintah Rwanda bertanggung-Pemerintah Rwanda bertanggung- jawab atas kasus terbunuhnyajawab atas kasus terbunuhnya kedua etnis tersebut.kedua etnis tersebut. PBB menggelarPBB menggelar pengadilanpengadilan keja-hatankeja-hatan perang yangperang yang digelar didigelar di Arusha (Tan-Arusha (Tan- zania), namunzania), namun hanya mampuhanya mampu menyerat 29menyerat 29 orang yangorang yang diadilli.diadilli.Catatan :Catatan : Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelarBerdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilanpengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICCnegara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICC ((International Criminal Court)International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamatyang permanen. Namun, banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripadamengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model ICC.suksesnya, apalagi model ICC.
  • 50. SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 1.1. Berikan alasan, mengapa dalam kehidupan antar bangsaBerikan alasan, mengapa dalam kehidupan antar bangsa diperlukan hukum internasional ?diperlukan hukum internasional ? 2.2. Rumuskan kembali tentang hukum internasional dari berbagaiRumuskan kembali tentang hukum internasional dari berbagai pendapat para ahli !pendapat para ahli ! 3.3. Berikan 2(dua) contoh tentang penerapan asas kebangsaanBerikan 2(dua) contoh tentang penerapan asas kebangsaan kebangsaan dalam hukum internasional !kebangsaan dalam hukum internasional ! 4.4. Jelaskan perbedaan antara hukum internasional tertulis danJelaskan perbedaan antara hukum internasional tertulis dan tidak tertulis !tidak tertulis ! 5.5. Tuliskan kembali sumber-sumber hukum internasionalTuliskan kembali sumber-sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 Piagam Mahkama Internasional !berdasarkan Pasal 38 Piagam Mahkama Internasional !
  • 51. Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. 6.6. Jelaskan bagaimana proses ratifkasi yang dilakukan diJelaskan bagaimana proses ratifkasi yang dilakukan di negara Indonesia !negara Indonesia ! 7.7. Jelaskan bagaimana proses/prosedur penyelesaianJelaskan bagaimana proses/prosedur penyelesaian sengketa Internasional yang melibatkan 2(dua) atau lebihsengketa Internasional yang melibatkan 2(dua) atau lebih negara yang terliibat !negara yang terliibat ! 8.8. Tuliskan kembali apa yang menjadi tugas dan fungsiTuliskan kembali apa yang menjadi tugas dan fungsi Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikanMahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa-sengketa internasional !sengketa-sengketa internasional ! 9.9. Jelaskan mengapa setiap bangsa atau negara menghendakiJelaskan mengapa setiap bangsa atau negara menghendaki hidup berdampingan secara damai!hidup berdampingan secara damai! 10.10.Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa kita harusJelaskan dengan memberi alasan, mengapa kita harus menghormati keputusan Mahkamah Internasional !menghormati keputusan Mahkamah Internasional !
  • 52. STUDI KASUSSTUDI KASUS Tugas Pengadilan InternasionalTugas Pengadilan Internasional Kongo: Satu-satunya pengadilan kejahatan perang internasional yangKongo: Satu-satunya pengadilan kejahatan perang internasional yang permanen memulai perkara pertamanya, dalam kasus pemimpin milisi dipermanen memulai perkara pertamanya, dalam kasus pemimpin milisi di Republik Demokratik Kongo. Para hakim di Pengadilan KejahatanRepublik Demokratik Kongo. Para hakim di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) akan memutuskan apakah Thomas Lubanga akan diadiliInternasional (ICC) akan memutuskan apakah Thomas Lubanga akan diadili atas tuduhan merekrut tentara anak-anak. Konflik di Kongo yang terjadiatas tuduhan merekrut tentara anak-anak. Konflik di Kongo yang terjadi selama empat tahun menyebabkan sekitar empat juta orang tewas.selama empat tahun menyebabkan sekitar empat juta orang tewas. Amerika Serikat dengan keras menentang pembentukan ICC, karenaAmerika Serikat dengan keras menentang pembentukan ICC, karena khawatir tentaranya akan diadili secara politik. ICC dirancang untukkhawatir tentaranya akan diadili secara politik. ICC dirancang untuk menggantikan berbagai pengadilanmenggantikan berbagai pengadilan ad hocad hoc kejahatan perang yang didirikan dikejahatan perang yang didirikan di beberapa negara, termasuk pengadilan yang menangani kejahatan perang dibeberapa negara, termasuk pengadilan yang menangani kejahatan perang di bekas Yugoslavia dan pembantaian etnik di Rwanda. Thomas Lubanga, 45bekas Yugoslavia dan pembantaian etnik di Rwanda. Thomas Lubanga, 45 tahun, memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC) di distrik Ituri ditahun, memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC) di distrik Ituri di Kongo timur laut, tempat peperangan terus pecah setelah perang lima tahunKongo timur laut, tempat peperangan terus pecah setelah perang lima tahun secara resmi berakhir pada tahun 2003.secara resmi berakhir pada tahun 2003. Jaksa mengatakan dia mengunjungi kamp latihan bagi tentara milisi etnikJaksa mengatakan dia mengunjungi kamp latihan bagi tentara milisi etnik Hema, yang termasuk anak-anak mulai umur 10 tahun, sewaktu merekaHema, yang termasuk anak-anak mulai umur 10 tahun, sewaktu mereka mempersiapkan diri untuk bertempur dengan lawan mereka, milisi etnikmempersiapkan diri untuk bertempur dengan lawan mereka, milisi etnik Lendu. “Sambil mendorong mereka untuk bertempur, mereka -- Lubanga danLendu. “Sambil mendorong mereka untuk bertempur, mereka -- Lubanga dan wakilnya -- juga mengancam anak-anak itu akan dibunuh jika berusahawakilnya -- juga mengancam anak-anak itu akan dibunuh jika berusaha
  • 53. Tentara anak-anak itu kemudian diperintahkan “untuk membunuhTentara anak-anak itu kemudian diperintahkan “untuk membunuh semua etnik Lendu termasuk pria, wanita dan anak-anak”,semua etnik Lendu termasuk pria, wanita dan anak-anak”, tambah pernyataan itu, berdasarkan kesaksian dari enam orangtambah pernyataan itu, berdasarkan kesaksian dari enam orang anak. Lubanga menyangkal tiga dakwaan kejahatan perang.anak. Lubanga menyangkal tiga dakwaan kejahatan perang. Para pengacaranya mengatakan Lubanga berusahaPara pengacaranya mengatakan Lubanga berusaha menghentikan konflik dan dia dihukum oleh masyarakatmenghentikan konflik dan dia dihukum oleh masyarakat internasional karena menolak untuk memberi kemudahan bagiinternasional karena menolak untuk memberi kemudahan bagi perusahaan-perusahaan asing di daerah pertambangan yang diaperusahaan-perusahaan asing di daerah pertambangan yang dia kuasai.kuasai. Berbicara tentang musuh-musuhnya, Lubanga pernahBerbicara tentang musuh-musuhnya, Lubanga pernah mengatakan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB: “Merekamengatakan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB: “Mereka yang melakukan melakukan genosida atau pembantaian harusyang melakukan melakukan genosida atau pembantaian harus dihukum.” Wartawan BBC Mark Doyle mengatakan konflik di Ituridihukum.” Wartawan BBC Mark Doyle mengatakan konflik di Ituri terlihat seperti perang antar etnik, tetapi akar permasalahannyaterlihat seperti perang antar etnik, tetapi akar permasalahannya adalah penambangan emas dan mineral lainnya.adalah penambangan emas dan mineral lainnya. Sumber:Sumber: BBCIndonesiaBBCIndonesia (Faisal - Tempo News Room)(Faisal - Tempo News Room) http://acehlong.wordpress.com/2006/11/09/tugas-pengadilan-internashttp://acehlong.wordpress.com/2006/11/09/tugas-pengadilan-internas
  • 54. Tagihan Tugas :Tagihan Tugas : Berdasarkan wacana studi kasus di atas, berikan pendapat, tanggapan atau analisis anda ! 1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda ! 2. Berikan beberapa penjelasan tentang judul berita yang dimaksud “Tugas Pengadilan Internasional” dan hubungannya dengan tentara Amerika Serikat yang ada di Kongo ! 3. Jelaskan dengan memberi alasan, apa sesungguhnya yang dilakukan Thomas Lubanga memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC) sehubungan dengan “keberadaan pengadilan internasional” ! 4. Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi konflik atau sengketa internasional yang terjadi di Kongo ! 5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan kesadaran para pemimpin di Kongo agar menghormati hukum internasional, jika anda : a. Sebagai salah satu rakyat Kongo ! b. Sebagai perwakilan tetap negara Indonesia di PBB ! c. Sebagai salah satu hakim di Mahkamah Internasional PBB !
  • 55. INQUIRI (TUGAS KELOMPOK)INQUIRI (TUGAS KELOMPOK) 1. Carilah referansi lebih lanjut atau dari kliping untuk bahan diskusi tentang peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa intarnasional terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia ! 2. Berikan pendapat atau pandangan anda tentang : a. Mahkamah Internasional yang memutuskan bahwa pulau Sipadan dan Ligitin menjadi bagian wilayah Malaysia ! b. Bagaimana upaya-upaya bangsa Indonesia yang telah dilakukan ! c. Apa dan bagaiamana yang harus kita lakukan terhadap negara Malaysia ! 3. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana prosedur untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional !

×