PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG PPN DAN PPnBM
                 UU NO 8 TAHUN 1983 stdtd UU NO 18 TAHUN 2000 & UU NO 42 TAHUN 20...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                            UU No 42 Tahun 2009
  Penghasilan (Lembaran Negara Repub...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                           UU No 42 Tahun 2009
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                              UU No 42 Tahun 2009

                      BAB I      ...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                                 UU No 42 Tahun 2009


12. Perdagangan adalah kegiat...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                             UU No 42 Tahun 2009
19. Penggantian adalah nilai berupa...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                                   UU No 42 Tahun 2009
      semua biaya yang dimint...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                                 UU No 42 Tahun 2009
       sebagaimana dimaksud dal...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                           UU No 42 Tahun 2009
   sendiri melakukan perjanjian atau ...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                               UU No 42 Tahun 2009
        sebagaimana dimaksud dala...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                            UU No 42 Tahun 2009
                                    ...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                          UU No 42 Tahun 2009


   a. Hubungan istimewa dianggap ada...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                            UU No 42 Tahun 2009
Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tent...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                                UU No 42 Tahun 2009
        lebih besar dari Pajak M...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                            UU No 42 Tahun 2009
                                    ...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                       UU No 42 Tahun 2009
   cuma.

Huruf d                        ...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                                UU No 42 Tahun 2009
                                ...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                                     UU No 42 Tahun 2009
   b. barang-barang kebutuh...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                                 UU No 42 Tahun 2009
   Cukup jelas                 ...
UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000                     UU No 42 Tahun 2009
      merupakan objek pengenaan Pajak Daera...
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Persandingan uu ppn existing uu no 42 th 2009

7,810

Published on

Published in: Economy & Finance
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI PABEAN / SRP BEACUKAI
    Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011

    - URUS SRP, NIK BEACUKIA PENERBITAN BARU
    - URUS SRP, NIK BEACUKAI DITOLAK.
    - URUS SRP, NIK BEACUKAI DIBLOKIR
    - URUS SRP, NIK BEACUKAI PINDAH ALAMAT,

    URUS IZIN USAHA:
    - URUS PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - URUS PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - URUS PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - URUS APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - URUS APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - URUS NPIK – Seluruh Indonesia
    - URUS NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
    - Urus IT Plastik
    - Urus IT CAKRAM OPTIK
    - Urus IT KOSMETIK
    - Urus IT ALAS KAKI
    - Urus IT MAKANAN DAN MINUMAN
    - Urus IT MAINAN ANAK-ANAK
    - Urus IT ELEKTRONIKA
    - Urus IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
    - Urus IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
    - Urus Izin Prinsip
    -Urus SIUP.
    -Urus TDP
    -Dll

    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA.
    Gedung Maya Indah Lt 2 Jakarta Pusat 10450
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    Website: http://www.saranaijin.com
    Email legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
7,810
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
219
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Persandingan uu ppn existing uu no 42 th 2009

  1. 1. PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG PPN DAN PPnBM UU NO 8 TAHUN 1983 stdtd UU NO 18 TAHUN 2000 & UU NO 42 TAHUN 2009 UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA TERAKHIR DENGAN DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Menimbang: bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan yang lebih sederhana, serta mengamankan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar penerimaan negara agar pembangunan nasional pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994; dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Mengingat: Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan 1945; Perubahan Pertama Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 1
  2. 2. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 3568). Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); Dengan Persetujuan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: Menetapkan: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. MEWAH. UMUM UMUM Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. dilakukan belum dapat menampung perkembangan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan- dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu : pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi ketentuan, yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak, maupun internasional terus menciptakan jenis serta c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau d. kurang memberikan kepastian hukum serta modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan kurang sederhana. Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat menitikberatkan pada peningkatan : tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan a. asas keadilan, penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan b. asas kepastian hukum, Nilai. Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi c. asas legalitas, dan telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya d. asas kesederhanaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten 2
  3. 3. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang- adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir tahun 2000 adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan Tahun 2000. meningkatkan penerimaan negara. Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai antara lain : ini bertujuan sebagai berikut. a. Untuk lebih memberikan kepastian hukum 1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. pajak, maka dalam perubahan Undang-Undang Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang Atas Barang Mewah Tahun 2000 hanya terhadap perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam barang-barang yang merupakan kebutuhan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. pokok; barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; barang-barang hasil pertambangan 2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan atau pengeboran yang diambil langsung Nilai. sumbernya; barang-barang yang merupakan alat Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai tukar; serta barang-barang lain yang berdasarkan dilakukan dengan mengubah atau pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. b. Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat 3. Mengurangi biaya kepatuhan. yang tidak produktif maka tarif Pajak Penjualan Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah dinaikkan. diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya Kena Pajak belum berproduksi atau belum pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat 4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi Berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (tax Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan. ratio). d. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang 5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak meliputi prosedur restitusi dan diberlakukannya Pertambahan Nilai. Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak. Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi e. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan pertimbangan. dalam Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa 6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) ekonomi. bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. f. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberikan. g. Kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. 3
  4. 4. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 BAB I BAB I KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM PASAL 1 PASAL 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur 1995 tentang Kepabeanan. mengenai kepabeanan. 2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat 2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. 3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana 3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak pajak berdasarkan Undang-Undang ini. berdasarkan Undang-undang ini. 4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap 4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan 5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang suatu perikatan atau perbuatan hukum yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana 6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. berdasarkan Undang-undang ini. 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana pemberian Jasa Kena Pajak. dimaksud dalam angka 6. 8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Daerah Pabean. 9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang 9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. 10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. dalam Daerah Pabean. 11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang 11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 4
  5. 5. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan 12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan 14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor menghasilkan barang, mengimpor barang, barang, mengekspor barang, melakukan usaha mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. dari luar Daerah Pabean. 15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha 15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui 16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi badan lain melakukan kegiatan tersebut. atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. 17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk yang terutang. menghitung pajak yang terutang. 18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk 18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 5
  6. 6. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk 19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Undang-undang ini dan potongan harga yang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk dicantumkan dalam Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi 20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan undangan yang mengatur mengenai kepabeanan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak menurut Undang-undang ini. Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. 21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang 21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut. tersebut. 22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang 22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak tersebut. 23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang 23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak Jasa Kena Pajak. karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai 24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Barang Kena Pajak. 25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai 25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Barang Kena Pajak. Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk 26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk 6
  7. 7. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. oleh eksportir. 27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah 27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah, badan, atau instansi pemerintah Pemerintah tersebut. tersebut. 28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean. 29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. PENJELASAN PASAL 1 PENJELASAN PASAL 1 Cukup jelas. Cukup jelas. PASAL 1A PASAL 1A (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Barang Kena Pajak adalah: Kena Pajak adalah: a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; suatu perjanjian; b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang pedagang perantara atau melalui juru lelang; perantara atau melalui juru lelang; d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma- cuma atas Barang Kena Pajak; cuma atas Barang Kena Pajak; e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau menurut tujuan semula tidak untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak pembubaran perusahaan; Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Kena Pajak antar Cabang; Barang Kena Pajak antar cabang; g. penyerahan Barang Kena Pajak secara g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. konsinyasi; dan h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak. (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: Barang Kena Pajak adalah: a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar 7
  8. 8. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Dagang; Undang Hukum Dagang; b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang; utang-piutang; c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan pemusatan tempat pajak terutang; tempat pajak terutang; d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. PENJELASAN PASAL 1A PENJELASAN PASAL 1A Ayat (1) Ayat (1) Huruf a Huruf a Perjanjian yang dimaksudkan dalam Yang dimaksud dengan “perjanjian” meliputi jual ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain atau perjanjian lain yang mengakibatkan yang mengakibatkan penyerahan hak atas penyerahan hak atas barang. barang. Huruf b Huruf b Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi terjadi karena perjanjian sewa beli atau karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian perjanjian sewa guna usaha (leasing). Adapun sewa guna usaha (leasing). yang dimaksud dengan penyerahan karena Yang dimaksud dengan “pengalihan Barang perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian usaha (leasing)” adalah penyerahan Barang sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian Meskipun pengalihan atau penyerahan hak sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh pembayaran Harga Jual Barang Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, karena penguasaan atas Barang Kena Pajak Barang Kena Pajak dianggap diserahkan telah berpindah dari penjual kepada pembeli langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok atau dari lessor kepada lessee, maka Undang- (supplier) kepada pihak yang membutuhkan undang ini menentukan bahwa penyerahan barang (lessee). Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian. Huruf c Huruf c Yang dimaksud dengan pedagang perantara Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” ialah orang pribadi atau badan yang dalam adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama 8
  9. 9. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan misalnya komisioner. juru lelang di sini adalah juru lelang Pemerintah Yang dimaksud dengan “juru lelang” adalah juru atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. Huruf d Huruf d Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha karyawannya, baik barang produksi sendiri sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. pemberian cuma-cuma diartikan sebagai Yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” pemberian yang diberikan tanpa pembayaran adalah pemberian yang diberikan tanpa baik barang produksi sendiri maupun bukan pembayaran baik barang produksi sendiri produksi sendiri, antara lain pemberian contoh maupun bukan produksi sendiri, seperti barang untuk promosi kepada relasi atau pemberian contoh barang untuk promosi kepada pembeli. relasi atau pembeli. Huruf e Huruf e Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau yang menurut tujuan semula tidak untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak. Khusus untuk penyerahan Barang Kena Pajak. aktiva yang menurut tujuan semula tidak Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini untuk diperjualbelikan tersebut, hanya adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dikenakan Pajak Pertambahan Nilai apabila dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e. memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Huruf f Huruf f Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih satu tempat pajak terutang, yaitu tempat dari satu tempat pajak terutang baik sebagai melakukan penyerahan Barang Kena Pajak pusat maupun sebagai cabang perusahaan, kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun pemindahan Barang Kena Pajak antartempat sebagai cabang perusahaan, maka Undang- tersebut merupakan penyerahan Barang Kena undang ini menganggap bahwa pemindahan Pajak. Barang Kena Pajak antar tempat-tempat Yang dimaksud dengan “pusat” adalah tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena tinggal atau tempat kedudukan. Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam Yang dimaksud dengan “cabang” antara lain ketentuan ini termasuk antara lain lokasi lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan usaha, perwakilan, unit pemasaran dan tempat kegiatan usaha sejenisnya. sejenisnya. Huruf g Huruf g Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) pengembalian Barang Kena Pajak (retur) 9
  10. 10. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang- undang ini. Undang ini. Huruf h Contoh: Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B. Ayat (2) Ayat (2) Huruf a Huruf a Yang dimaksud dengan makelar dalam Undang- Yang dimaksud dengan ”makelar” adalah undang ini adalah makelar sebagaimana makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang Dagang yaitu pedagang perantara yang diangkat perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka perusahaan mereka dengan melakukan dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas tertentu, atas amanat dan atas nama orang- nama orang-orang lain yang dengan mereka orang lain yang dengan mereka tidak terdapat tidak terdapat hubungan kerja. hubungan kerja. Huruf b Huruf b Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf c Huruf c Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik maupun cabang-cabang perusahaan, dan sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terutang dari Direktur Jenderal Pajak, maka kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat atau sebaliknya, atau antar cabang) dianggap ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan dianggap tidak termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali Kena Pajak antar tempat-tempat pajak terutang. pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang. Huruf d Yang dimaksud dengan “pemecahan usaha” adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Huruf e Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena 10
  11. 11. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. PASAL 2 PASAL 2 (1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi Tidak diubah oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan. (2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila: a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat. PENJELASAN PASAL 2 PENJELASAN PASAL 2 Ayat (1) Tidak diubah Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar yang wajar yang berlaku di pasaran bebas. Ayat (2) Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain yang disebabkan karena : - faktor kepemilikan atau penyertaan; - adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan. 11
  12. 12. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 a. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh: Kalau PT. A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. B, pemilikan saham oleh PT. A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT. B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. C, maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT. A, PT. B dan PT. C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT. A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT. D, maka antara PT. B, PT. C dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut diatas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan. b. Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusahan yang sama tersebut. c. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah kakak dan adik. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar. Apabila antara suami isteri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan antara suami isteri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa menurut Undang-undang ini. BAB II BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PASAL 3 PASAL 3 Dihapus. Tidak diubah PENJELASAN PASAL 3 PENJELASAN PASAL 3 12
  13. 13. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Pengukuhan Tidak diubah Pengusaha Kena Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. BAB IIA BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG PASAL 3A PASAL 3A (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Mewah yang terutang. dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan (2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dengan Keputusan Menteri Keuangan. dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. PENJELASAN PASAL 3A PENJELASAN PASAL 3A Ayat (1) Ayat (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan: Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Pengusaha Kena Pajak; Berwujud diwajibkan: b. memungut pajak yang terutang; a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang sebagai Pengusaha Kena Pajak; masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran 13
  14. 14. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat b. memungut pajak yang terutang; dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang Atas Barang Mewah yang terutang; masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran d. melaporkan penghitungan pajak. lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan d. melaporkan penghitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ayat (1ª) Cukup jelas. Ayat (2) Ayat (2) Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Undang- pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena undang ini berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi Kecil tersebut. pengusaha kecil tersebut. Ayat (3) Ayat (3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut. BAB III BAB III OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK PASAL 4 PASAL 4 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau Pabean di dalam Daerah Pabean; f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pajak. Pengusaha Kena Pajak; g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. (2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri 14
  15. 15. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 Keuangan. PENJELASAN PASAL 4 PENJELASAN PASAL 4 Ayat (1) Huruf a Huruf a Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Pengusaha yang melakukan kegiatan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi yang seharusnya dikukuhkan menjadi belum dikukuhkan. Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. barang berwujud yang diserahkan merupakan a. barang berwujud yang diserahkan Barang Kena Pajak, merupakan Barang Kena Pajak; b. barang tidak berwujud yang diserahkan b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Berwujud; c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan Pabean; dan d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan d. penyerahan dilakukan dalam rangka usaha atau pekerjaannya. kegiatan usaha atau pekerjaannya. Huruf b Huruf b Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada huruf a, maka siapapun yang pada huruf a, siapapun yang memasukkan memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak. tidak, tetap dikenai pajak. Huruf c Huruf c Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Pengusaha yang melakukan kegiatan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum yang seharusnya dikukuhkan sebagai dikukuhkan. Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, Pajak; b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan Pabean; dan c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma- yang diberikan secara cuma-cuma. 15
  16. 16. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 cuma. Huruf d Huruf d Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak Tidak Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang berasal dari luar Daerah Pabean yang yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pertambahan Nilai. Contoh: Contoh: Pengusaha “A” yang berkedudukan di Jakarta Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha “B” yang berkedudukan di dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut pengusaha “A” di dalam Daerah Pabean terutang oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean Pajak Pertambahan Nilai. terutang Pajak Pertambahan Nilai. Huruf e Huruf e Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak “C” di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya Pengusaha “B” yang berkedudukan di Singapura. memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut B yang berkedudukan di Singapura. Atas terutang Pajak Pertambahan Nilai. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Huruf f Huruf f Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan atau huruf c, maka Pengusaha yang dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan melakukan ekspor Barang Kena Pajak hanya ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1). dalam Pasal 3A ayat (1). Huruf g Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1). Yang dimaksud dengan ”Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah: 1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; 3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau 16
  17. 17. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 komersial; 4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; 5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan 6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Huruf h Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean. Ayat (2) Cukup jelas. PASAL 4A PASAL 4A (1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Dihapus. 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok sebagai berikut: barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; yang diambil langsung dari sumbernya; 17
  18. 18. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dibutuhkan oleh rakyat banyak; oleh rakyat banyak; c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. d. uang, emas batangan, dan surat berharga. (3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa berikut: sebagai berikut: a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; a. jasa pelayanan kesehatan medis; b. jasa di bidang pelayanan sosial; b. jasa pelayanan sosial; c. jasa di bidang pengiriman surat dengan c. jasa pengiriman surat dengan perangko; perangko; d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa d. jasa keuangan; guna usaha dengan hak opsi; e. jasa asuransi; e. jasa di bidang keagamaan; f. jasa keagamaan; f. jasa di bidang pendidikan; g. jasa pendidikan; g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah h. jasa kesenian dan hiburan; dikenakan pajak tontonan; h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; iklan; i. jasa angkutan umum di darat dan di air; j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; j. jasa di bidang tenaga kerja; k. jasa tenaga kerja; k. jasa di bidang perhotelan; l. jasa perhotelan; l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. rangka menjalankan pemerintahan secara umum; n. jasa penyediaan tempat parkir; o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan q. jasa boga atau katering. PENJELASAN PASAL 4A PENJELASAN PASAL 4A Ayat (1) Ayat (1) 18
  19. 19. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 Cukup jelas Cukup jelas. Ayat (2) Ayat (2) Huruf a Huruf a Yang dimaksud dengan barang hasil Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: langsung dari sumbernya seperti minyak mentah a. minyak mentah (crude oil); (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti besi, bijih timah, bijih emas. elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; c. panas bumi; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit. Huruf b Huruf b Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, oleh rakyat banyak meliputi: kedelai, garam baik yang berjodium maupun a. beras; yang tidak berjodium. b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/ atau direbus; h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Huruf c Huruf c Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari 19
  20. 20. UU No 8 Th 1983 stdtd UU No 18 Th 2000 UU No 42 Tahun 2009 merupakan objek pengenaan Pajak Daerah. pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah. Huruf d Huruf d Cukup jelas Cukup jelas. Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: 1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. jasa dokter hewan; 3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 5. jasa paramedis dan perawat; 6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; 7. jasa psikolog dan psikiater; dan 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Huruf b Jasa pelayanan sosial meliputi: 1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 2. jasa pemadam kebakaran; 3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 4. jasa lembaga rehabilitasi; 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. Huruf c Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Huruf d Jasa keuangan meliputi: 1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a) sewa guna usaha dengan hak opsi; b) anjak piutang; c) usaha kartu kredit; dan/atau d) pembiayaan konsumen; 4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum 20

×