Peranan media massa dalam proses perencanaan pembangunan daerah

33,910 views
33,641 views

Published on

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
33,910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
403
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peranan media massa dalam proses perencanaan pembangunan daerah

  1. 1. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUANI.1 LATAR BELAKANG Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerahmemerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukanevaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakinpesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatanpermintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaandata sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikatorpembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaanyang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarkidimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadiperencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek(tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagianpenting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencanapembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) danRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis SatuanKerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untukmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20(dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunandaerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat 1
  2. 2. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHkebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakanumum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai denganrencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaanyang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalamperencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomidaerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai institusi yang mengemban tugas untuk merencanakanpembangunan daerah baik untuk jangka panjang, jangka menengah,maupun tahunan, Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu meningkatkankualitas perencanaannya sehingga perencanaan bisa sejalan denganimplementasi di lapangan. Posisi yang stategis sebagai perancang blue print pembangunandaerah yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan(stakeholders), Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu menjalin komunikasidan sinergi dengan para stakeholders tersebut. Salah satu satu stakeholdersyang perannya semakin penting saat ini adalah media massa. Di erakomunikasi dan informasi seperti saat ini, media memegang peranan yangsangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Media massasangat berperan dalam menginformasikan dan mensosialisasikan program-program pemerintah, termasuk di dalamnya tentang perencanaanpembangunan. Namun, selama ini, masih banyak program-program pemerintah tidaktersampaikan kepada publik dengan baik, apalagi capaian PemerintahDaerah yang tidak terlihat masyarakat secara langsung. Hal ini karena peranmedia massa dalam proses perencanaan pembangunan daerah dirasa masihbelum optimal. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi mengenai perananmedia massa dalam dalam proses perencanaan pembangunan sehinggarencana pembangunan pemerintah daerah dapat tersampaikan melaluipemberitaan mengenai kebijakan dan program-program Pemerintah Daerah 2
  3. 3. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHoleh media massa dan diterima oleh publik secara luas, jelas, dan benar.Dengan tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah, ke depandiharapkan akan dihasilkan perencanaan pembangunan daerah yangsemakin baik.I.2 RUMUSAN MASALAH Adapun batasan masalah dalam makalah ini adalah:1. Bagaimana kondisi sosialisasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat?2. Apa saja peran media massa dalam proses perencanaan pembangunan?1.3 TUJUAN Makalah ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:1. Untuk mengetahui kondisi sosialisasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.2. Untuk mengetahui peran media massa dalam proses perencanaan pembangunan. 3
  4. 4. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB II TINJUAN PUSTAKAII.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanyakesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepadapara ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Inidimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibatkesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yangterencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapaitujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaanyang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlakdilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasiketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahanpada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan padasistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhikeseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsimanajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akanberperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuandi samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yangdilaksanakan. Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematiskegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuantertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. 4
  5. 5. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Menurut Albert Waterston perencanaan pembangunan didefinisikansebagai melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif darikegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terusmengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan. Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yangmemberikan pengertian lebih luas contohnya Prof. Jan Tinbergenmengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (developmentpolicy) bukan hanya perencanaan (plans) semata. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidaksemua rencana merupakan perencanaan pembangunan Terkait dengankebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorongpembangunan (agent of development), ini terkait dengan definisiperencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arahkebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negaramaupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yangdimiliki oleh wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usahapencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.5. Adanya pemerataan pembangunan. Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemuihambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyekpembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasandiperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut: 5
  6. 6. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewatiseparuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan danmengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalianyang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberipembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakantinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalahpembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasansebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnyakemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya,sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. JadiPerencanaan pembangunan menjadi prioritas utama. dalam pembangunanitu sendiri.II.1.1 Aspek Legal Perencanaan Pembangunan Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesiamenuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yangbersifat komprehensif mengarah kepada transparansi, akuntabilitas,demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Merujuk padaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk 6
  7. 7. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHmenentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalamUU ini Pembangunan Nasional dimaksud upaya yang dilaksanakan olehsemua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) itu sendiri adalahsatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkanrencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara danmasyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004, antara lain:1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar- daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan Lebih lanjut proses perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004,yakni:1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses (publik choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana3. Proses partisipatif: perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 7
  8. 8. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4. Proses Bottom-Up dan Top-Down: Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan.II.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah memberikan pengaruhpada pergeseran nilai, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran darisentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan top down menjadibottom up sudah jelas dampak langsungnya adalah diberikannyakewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikutioleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan KeuanganPusat dan Daerah. Selanjutnya kedua Undang-undang tersebutdisempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah dan diikuti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi danesensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerahmenjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebihmenjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebihberhasil guna dan berdayaguna. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harusmenyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadudan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjangperencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupunjangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah(propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 8
  9. 9. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPanjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,juga dinyatakan bahwa rencana pembangunan adalah penjabaran dariagenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerahpada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional/Daerah, yang penyusunannya dengan mengacu pada dokumenRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah.II.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasardalam penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini sistem pemerintahansangat sentralistik dengan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat(top down), sedangkan pada pelaksanaan otonomi daerah dengan azasdesentralisasi maka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menjaditanggung jawab daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Perubahan ini menuntut kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapatmerumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahmasing-masing. Pemberian kewenangan yang besar kepada daerahdimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif danefisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik danpotensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraanpemerintahan terutama pengelolaan pembangunan adalah perencanaan.Dengan suatu perencanaan yang baik kita dapat lebih mengoptimalkanpemanfaatan sumber daya yang baik sumber daya alam, sumber dayamanusia dan sumber dana pembangunan lainnya. Melalui perencanaan akandirumuskan skala prioritas dan kebijaksanaan pembangunan untukmencapai tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan terutama peningkatankesejahteraan masyarakat. 9
  10. 10. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pembangunan Daerah didefinisikan sebagai suatu usahayang sistematik dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) ataupemerintah, swasta , maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatanyang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitanaspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara secaraterus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah,merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsepstrategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan melaksanakannya denganmenggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang baru untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secaraberkelanjutan”.II.1.4 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkankomitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkansistem, mekanisme, prosedur, dan kualitas proses perencanaan danpenganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunandaerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencanadikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif,politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaandaerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yangsistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencanalainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadiaspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalamproses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untukmemastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagiimplementasinya. 10
  11. 11. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Alur dan mekanisme perencanan pembangunan daerah menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat pada Gambar2.1. 11
  12. 12. Gambar 2.1 Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Daerah12 PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  13. 13. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHII.2 MEDIA MASSA Media Massa (Mass Media) adalah chanel, media/medium, saluran,sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yaknikomunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of masscommunication). L. John Martin pula berpendapat bahwa media massamerujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial, politik, dan ekonomidalam ukuran yang lebih moden. Media haruslah menyampaikan maklumatdan mendidik masyarakat serta menjadi media perantara dalambermasyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). Dalam sistem demokrasi,media merupakan sumber primer dalam komunikasi massa (Md Sidin AhmadIshak, 2006: 7) dimana komunikasi massa sendiri merupakan kependekandari komunikasi melalui media massa (communicate with media). Mediamassa pada masa kini telah melalui arus globalisasi dimana media kinibersifat universal dan. Jenis dan fungsinya juga semakin canggih sejalandengan perkembangan arus modenisasi pada masa kini. Menurut John Ryanmedia massa tidak dapat terpisahkan dari institusi yang lain dalammasyarakat (1999 : 23). Yang termasuk media massa terutama adalah suratkabar, majalah,radio, televisi, dan film sebagai The Big Five of Mass Media (Lima BesarMedia Massa), juga internet (cybermedia, media online).II.2.1 Jenis Media Massa: Media massa dapat diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu:1. Media Massa Cetak (Printed Media). Media massa yang dicetak dalam lembaran kertas. Dari segi formatnya dan ukuran kertas, media massa cetak secara rinci meliputi a. koran atau suratkabar (ukuran kertas broadsheet atau 1/2 plano), b. tabloid (1/2 broadsheet), c. majalah (1/2 tabloid atau kertas ukuran folio/kwarto), d. buku (1/2 majalah), 13
  14. 14. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHe. newsletter (folio/kwarto, jumlah halaman lazimnya 4-8), danf. buletin (1/2 majalah, jumlah halaman lazimnya 4-8).Isi media massa umumnya terbagi tiga bagian atau tiga jenis tulisan:berita, opini, dan feature. 14
  15. 15. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2. Media Massa Elektronik (Electronic Media). Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, internet dan film. Media massa juga dapat dikategorikan berdasarkan timeline, yaitu:1. Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, film (layar lebar). Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti: a. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan b. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu. c. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima. d. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit.2. Media massa modern, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media- media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon selular. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti: a. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (melalui SMS atau internet misalnya) b. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh individual c. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu d. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam 15
  16. 16. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH e. Penerima yang menentukan waktu interaksiII.2.2 Teori-Teori Media Massa Teori fungsionalisme bermula dengan pernyataan yang dikemukakanoleh Robert Marton (1949) dengan apa yang disebut paradigma (HasmahZainuddin, 2006 : 99). Asas fungsionalisme merujuk kepada masyarakatyang mempunyai sistem kompleks yang tinggi dan aktivitas salingberinteraksi, bekerjasama dalam keseimbangan demi menjamin kemantapandalam susunan. Analisis fungsionalisme menunjukkan bagaimana fenomenaakhir-akhir ini memberikan kesan yang mengarah pada kestabilan danpenguatan sistem. Analisis fungsi dalam komunikasi massa berpihak padaperanan media sendiri dalam memperbaiki susunan sosial dalammengukuhkan keseimbangan dalam masyarakat (Hasmah Zainuddin, 2006 :99). Fungsionalisme mengganggap bahwa media harus diselidiki secaraempiris untuk membuat penilaian sama ada media dapat berfungsi denganbaik ataupun tidak. Teori interaksionisme melihat interaksi masyarakat dalammendapatkan suatu kabar. Jika ditinjau pada teori interaksionisme ini,terdapat interaksi dalam mendapatkan suatu berita. Contohnya bagaimanapara wartawan ingin mendapatkan sesuatu berita. Para wartawan akanmemintai keterangan dari saksi yang melihat sesuatu kejadian ataupun jikaingin mendapatkan klarifikasi dari pihak yang bertanggunngjawab. Parawartawan akan menganalisis setiap berita yang diperolehnya tersebut benaratau salah jika melibatkan saksi kejadian dan juga peristiwa yang lain.Peranan yang dimainkan oleh wartawan juga bisa dianggap sebagai pihaktengah karena mereka akan berusaha untuk mendapatkan suatu beritadengan cara berinteraksi dengan orang lain. Begitu juga dengan bagian mediamassa yang lain seperti televisi, bidang pengacaraan dalam suatu programdapat melahirkan acara yang mampu berinteraksi dengan orang lain. Bagiteori ini, interaksi perkara yang penting untuk mendapatkan sesuatu beritadan juga menilai berita tersebut benar ataupun salah. 16
  17. 17. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam teori konflik, peranan media massa dapat dilihat dari segisosial. Terdapat 2 aliran dalam teori ini yaitu faktor ekonomi yang dipeloporioleh Max Webber dan juga faktor keagamaan serta faktor pembentukanmasyarakat oleh Webber. Peranan dalam media massa dapat diambil dalamfaktor pembentukan masyarakat oleh Webber. Teori konflik ini berlakuapabila sedang ada krisis dalam masyarakat. Jika setiap struktur tidakmenjalankan fungsi dengan sempurna akan menghasilkan konflik. Dalammedia massa, konflik juga bisa berlaku. Apabila media massa gagal dalammenjalankan fungsinya sendiri maka akan terjadi konflik. Sebagai contoh,penggunaan surat kabar sebagai media untuk menjatuhkan orang lain danberita salah yang telah memberikan pandangan negatif masyarakat terhadapmedia massa. Jika ini tidak dikendalikan akan menghasilkan kasus.II.2.3 Peran Media Massa Denis McQuail (1987) mengemukakan sejumlah peran yang dimainkanmedia massa selama ini, yakni:1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain utamanya dalam periklanan/promosi.2. Sumber kekuatan –alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.4. Wahana pengembangan kebudayaan –tatacara, mode, gaya hidup, dan norma.5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.II.2.4 Karakteristik Media Massa1. Publisitas, yakni disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau orang banyak. 17
  18. 18. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2. Universalitas, pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak (masyarakat umum).3. Periodisitas, tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari.4. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan priode mengudara atau jadwal terbit.5. Aktualitas, berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.II.2.5 Fungsi Media Massa Fungsi media massa sejalan dengan fungsi komunikasi massasebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut.Harold D. Laswell:1. Informasi (to inform)2. Mendidik (to educate)3. Menghibur (to entertain)Wright:1. Pengawasan (Surveillance) – terhadap ragam peristiwa yang dijalankan melalui proses peliputan dan pemberitaan dengan berbagai dampaknya – tahu, panik, terancam, gelisah, apatis, dsb.2. Menghubungkan (Correlation) – mobilisasi massa untuk berpikir dan bersikap atas suatu peristiwa atau masalah.3. Transmisi Kultural (Cultural Transmission) – pewarisan budaya, sosialisasi.4. Hiburan (Entertainment). 18
  19. 19. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDe Vito:1. Menghibur2. Meyakinkan – e.g. iklan, mengubah sikap, call for action.3. Menginformasikan4. Menganugerahkan status – menunjukkan kepentingan orang-orang tertentu; name makes news. “Perhatian massa = penting”.5. Membius – massa terima apa saja yang disajikan media.6. Menciptakan rasa kebersatuan –proses identifikasi.II.2.6 Pengaruh media massa Menurut Karl Erik Rosengren pengaruh media cukup kompleks,dampak bisa dilihat dari:1. skala kecil (individu) dan luas (masyarakat)2. kecepatannya, yaitu cepat (dalam hitungan jam dan hari) dan lambat (puluhan tahun/ abad) dampak itu terjadi. Pengaruh media bisa ditelusuri dari fungsi komunikasi massa, HaroldLaswell pada artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model sederhanayang sering dikutip untuk model komunikasi hingga sekarang, yaitu :1. Siapa (who)2. Pesannya apa (says what)3. Saluran yang digunakan (in what channel)4. Kepada siapa (to whom)5. Apa dampaknya (with what effect) Model ini adalah garis besar dari elemen-elemen dasar komunikasi.Dari model tersebut, Laswell mengidentifikasi tiga dari keempat fungsimedia.II.2.7 Fungsi-fungsi media massa1. Fungsi pengawasan (surveillance), penyediaan informasi tentang lingkungan. 19
  20. 20. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2. Fungsi penghubungan (correlation), dimana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah.3. Fungsi pentransferan budaya (transmission), adanya sosialisasi dan pendidikan.4. Fungsi hiburan (entertainment) yang diperkenalkan oleh Charles Wright yang mengembangkan model Laswell dengan memperkenalkan model dua belas kategori dan daftar fungsi. Pada model ini Charles Wright menambahkan fungsi hiburan. Wright juga membedakan antara fungsi positif (fungsi) dan fungsi negatif (disfungsi).II.2.8 Pengaruh media massa pada pribadi Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandanganpemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya danbagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari Pertama, media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standarhidup layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakahlingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu- dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang pemirsa lihat darimedia. Kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadimempengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh mediamengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulaimembandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, dimanakehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu sempurna sehingga kesalahanmereka menjadi menu pembicaraan sehari-hari pemirsanya, atau merekamulai menertawakan prilaku tokoh yang aneh dan hal-hal kecil yang terjadipada tokoh tersebut. Ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akankepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. Contohnyaanak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasikan mereka sebagai penyihirseperti Harry Potter, atau putri raja seperti tokoh Disney. Bagi pemirsa 20
  21. 21. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHdewasa, proses pengidolaaan ini terjadi dengan lebih halus, mungkin remajaABG akan meniru gaya bicara idola mereka, meniru cara mereka berpakaian.Sementara untuk orang dewasa mereka mengkomunikasikan gambar yangmereka lihat dengan gambaran yang mereka inginkan untuk mereka secaralebih halus. Mungkin saat kita menyisir rambut kita dengan cara tertentu kitamelihat diri kita mirip "gaya rambut lupus", atau menggunakan kacamata ala"Catatan si Boy". Keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhentisebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi "penentu", dimanamereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi danmengemukakan pendapatnya. Penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mendukungpemirsanya menjadi lebih baik atau mengempiskan kepercayaan dirinya.Media bisa membuat pemirsanya merasa senang akan diri mereka, merasacukup, atau merasa rendah dari yang lain . 21
  22. 22. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB III PEMBAHASANIII.1 KONDISI SOSIALISASI PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA MASYARAKAT Didalam era demokrasi dewasa ini proses partisipasi public merupakantolok ukur bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahkan, Issupartisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tersebut juga telah menjadiissu global hal tersebut ditandai dengan munculnya issu Good Governancedalam mengelola kebijakan sebuah negara . M.M Billah menyatakan goodgovernance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yangdidasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, ataumempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu didalamtindakan dan kehidupan keseharian. Berdasarkan pendapat ahli dan kriteria good governance, maka dapatdisimpulkan bahwa partisipasi dan transparansi publik merupakan elemenyang penting bagi pencapaian tujuan pembangunan dan demokratisasinasional. Pemerintah menanggapi berkembangannya issu tersebut denganmeluncurkan berbagai macam regulasi guna menjamin partisipasimasyarakat didalam pembangunan mulai dari proses perencanaan,pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yangditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prosesyang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itudidalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukansebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objekpembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan tersebut diatas telah dinyatakan didalam Bab II 22
  23. 23. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunanbertujuan untuk mengoptimalkan partipasi masyarakat. Dengan demikian,Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkahperencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasimasyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untukperencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/Dmerupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan denganUndang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebutmerupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produkperencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnyapembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat.Hal tersebut sesuai dengan intisari dari kebijakan publik, bahwa dokumen-dokumen perencanaan pembangunan menetapkan tindakan-tindakanpemerintah dimasa datang, mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas sertasenantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentinganmasyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalampembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran sertamasyarakarakat, pemerintah mengharuskan didalam pembuatanperencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukanmusyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Prosestersebut diawali dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan,Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untukmengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Jalur musrenbang dapat dikatakan sebagai jalur utama didalammenyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuanperencanaan pembangunan. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi 23
  24. 24. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHmasyarakat disalurkan sebagai masukkan bagi proses perencanaanpembangunan selanjutnya. Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasiyang disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang palinglemah pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan. Masyarakattidak banyak tahu seberapa besar peluang usulannya yang ditampung danditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar persentasekegiata-kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang berasaldari aspirasi musrenbang. Inilah problem utama partisipasi masyarakat yangdihadapi didalam proses kebijakan penentuan perencanaan pembangunan diIndonesia. Jika dilihat lebih lanjut maka penyebab lemahnya aspirasi masyarakattersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu :1. Eksternal, yang dimaksud adalah kondisi diluar system birokrasi pemerintah yaitu masyarakat umum, antara lain: a. Sistem Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan jadual yang ketat mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai cukup waktu untuk menyampaikan seluruh aspirasinya b. Aparat birokrasi yang paling bawah ditingkat desa / kelurahan maupun kecamatan tidak memperoleh informasi yang cukup tentang program-program kabupaten / kota. Ada dua kemungkinan penyebab hal tersebut terjadi yaitu karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup dari kabupaten / kota atau mereka sendiri tidak ingin tahu perencanaan pembangunan daerah. c. masih besarnya dominasi program-program pemerintah kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat (top down) didalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan didalam perencanaan pembangunan d. terpisahnya jalur perencanaan kegiatan dan keuangan menyebabkan akses masyarakat untuk menentukan anggaran menjadi sangat terbatas e. masyarakat tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi mereka untuk sampai pada usulan rencana penganggaran. 24
  25. 25. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2. Internal, yang dimaksud adalah kondisi didalam system birokrasi pemerintah. Guna meningkatkan peran serta masyarakat di dalam penyusunanperencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :1. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan didalam penyusunan perencanaan pembangunan sebaiknnya dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan terhadap tokoh-tokoh masyarakat di pedesaan.2. Diperlukan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai ketingkat pemerintahan yang paling bawah sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program pembangunan pemerintah melalui pengoptimalan peran media massa.3. Perbaikan sistem perencanaan pembangunan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk merencanakan keuangan.4. Perbaikan sistem perencanaan pembangunan dengan membuat sistem pemantuan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tahu sampai sejauh mana aspirasi mereka dapat diterima oleh pemerintah.III.2 PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHIII.2.1 Peran Komunikasi dalam Pembangunan Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas danarti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran danfungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbalbalik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan;terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari prosesperencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upayadan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai 25
  26. 26. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHpembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebutbertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, danberpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Dalam karyanya, Schramm (1964) merumuskan tugas pokokkomunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunannasional, yaitu :1. menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional,agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan,kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.2. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, member kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.3. mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa,hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. Media massa menurut Schramm secara sendirian atau bersamalembaga lain dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :1. Sebagai pemberi informasi. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat waktu seperti yang diharapkan oleh suatu negara yang sedang membangun.2. Pembuatan Keputusan. Dalam hal ini media massa berperan sebaga ipenunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan membuat keputusan, dan media massa menyampaikan bahan untuk didiskusikan serta memperjelas masalah yang sedang diperbincangkan.3. Sebagai Pendidik. Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media massa,sedangkan bagian yang lainnya dikombinasikan dengan 26
  27. 27. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH komunikasi antar pribadi. Misalkan program-program pendidikan luar sekolah, atau siaran pendidikan. Peran lain bagia media massa menurut Schramm, antara lain :1. Meluaskan wawasan masyarakat2. Memfokuskan perhatian masyarakat kepada pembangunan3. Meningkatkan aspirasi4. Membantu mengubah sikap dan praktek yang dianut5 .Memberi masukan untuk saluran komunikasi antar pribadi6. Memberi status.7. Memperlebar dialog kebijakan8. Menegakkan norma-norma soaial9. Membantu membentuk selera10. Mempengaruhi nilai-nilai yang kurang teguh dianut dan menyalurkan sikap yang lebih kuat. Gambaran pemikiran Schramm mengenai peranan komunikasi dalampembangunan sebagai berikut : 27
  28. 28. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Gambar 3. 1 Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan Hedebro (1979) mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasidalam pembangunan, antara lain:1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilku yang menunjang modernisasi.3. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru, mulai daribaca-tulis ke pertanian, hingga ke keberhasilan lingkungan, hingga reparasimobil.4. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.5. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah- olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis yang ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile. 28
  29. 29. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH6. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata.7. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi8. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat.9. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa.Mereka yang beroleh informasi, akan menjadi orang yang berarti, dan parapemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-oranglain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi.10. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai seuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.11. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkanaktivitas politik.12. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program- program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.13. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (self- perpetuating).III.2.2 Peran Media Massa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Media merupakan unsur penting dan strategis dalam menentukanserta mendorong proses perubahan ke arah pengembangan demokrasi dantata kelola kepemerintahan yang baik di Indonesia. Sasaran menujupencapaian “good local governance” akan ditentukan juga oleh sejauhmanaperan dan kontribusi media dalam proses-proses tersebut, termasuk jugapada tahapan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerahyang meliputi aspek-aspek : 29
  30. 30. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH• Wawasan ke depan (visionary);• Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency);• Partisipasi masyarakat (participation);• Tanggung gugat (accountability);• Supremasi hukum (rule of law);• Demokrasi (democracy);• Profesionalisme & kompetensi (professionalism and competency);• Daya tanggap (responsiveness);• Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness);• Desentralisasi (decentralization);• Kemitraan dengan dunia usaha swasta & masyarakat (private sector and civil society partnership);• Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality);• Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection); dan• Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market). Adapun jenis dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunandaerah yang wajib dimiliki oleh setiap daerah sebagaimana diatur dalamperaturan perundangan adalah:• RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)• RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)• Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)• RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)• Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)• KUA (Kebijakan Umum APBD)• PPAS (Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara)• RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)• RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)• APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD merupakan kelengkapan dokumen yangharus disiapkan dalam rangka proses penyusunan APBD. 30
  31. 31. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Gambar 3.2 Alur Prencanaan Pembangunan Daerah Peran pers dan media dalam proses perencanaan dan pelaksanaanpembangunan dilakukan melalui pemantauan, investigasi, advokasi,pengumpulan pendapat masyarakat (pooling), evaluasi, kritik/komentar,pengawalan dan penyebarluasan informasi serta memberi ruang bagimasyarakat banyak dalam menyampaikan opini. Peran dan fungsi mediaterkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antaralain: 1. Meningkatkan wawasan masyarakat dengan cara mensosialisasikan visi dan misi pembangunan baik di tingkat nasional, regional (provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota), serta berbagai kebijakan pokok yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. 31
  32. 32. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makna dan tanggung jawab pembangunan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. 3. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi dan agenda daerah berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, serta produk-produk perencanaan dan penganggaran yang menyangkut kepentingan publik. 4. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat melalui kegiatan jarring aspirasi (pooling pendapat) masyarakat berkaitan dengan isu-isu strategis daerah, harapan masyarakat, dan substansi- substansi rencana pembangunan daerah. 5. Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan dengan mempublikasikan pelaksanaan proses-proses perencanaan serta hasil-hasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah untuk dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya. 6. Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah terhadap pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan terhadap isu-isu pembangunan yang terkait kepentingan masyarakat marginal dan masalah kesenjangan pembangunan. 7. Meningkatkan supremasi hukum melalui investigasi, pengkajian, dan advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan penganggaran daerah. 8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui pemantauan dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan, sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai. Komitmen dan kualitas media/jurnalisme dalam mencermatiperencanaan dan penganggaran, didasarkan atas beberapa elemen, antaralain: 32
  33. 33. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH• kebenaran informasi• loyalitas jurnalis yang didedikasikan kepada masyarakat• kedisiplinan dalam melakukan verifikasi• independensi• komitmen memantau kekuasaan• mengadvokasi masyarakat yang ter-marginalisasi• orientasi pada “public interest”• cara penyajian yang memikat dan relevan• analisis yang proporsional dan komprehensif• berpegang pada hati nurani Agar fungsi dan peranan media tersebut dapat dimainkan denganlebih efektif dan efisien, maka media perlu memahami dengan baik prosesperencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, materi/substansipokok berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunandaerah, serta payung hukum yang menjadi acuannya. Aspek legalitas yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagipartisipasi publik dan peran media dalam proses perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah, antara lain:o Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 9 s/d 12, pasal 16 s/d 18, dan pasal 22 s/d 27.o Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 150- 151)o Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (pasal 52 dan pasal 53)o Peraturan Pemerintah No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (pasal 12 dan pasal 13)o Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (pasal 17)o Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23) 33
  34. 34. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHo Peraturan Pemerintah No 3/2007 tentang LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD kepada Masyarakat (pasal 27)o Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 SEB Meneg PPN/Kepala BAPPENAS dan MENDAGRI Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang 2007 34
  35. 35. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PENUTUPIV.1 KESIMPULAN Sebagai institusi yang mengemban tugas untuk merencanakanpembangunan daerah baik untuk jangka panjang, jangka menengah,maupun tahunan, Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu meningkatkankualitas perencanaannya sehingga perencanaan bisa sejalan denganimplementasi di lapangan. Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu menjalinkomunikasi dan sinergi dengan para stakeholders. Salah satu satustakeholders yang perannya semakin penting saat ini adalah media massa.Di era komunikasi dan informasi seperti saat ini, media memegang perananyang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Mediamassa sangat berperan dalam menginformasikan dan mensosialisasikanprogram-program pemerintah, termasuk di dalamnya tentang perencanaanpembangunan. Peran dan fungsi media terkait proses perencanaan dan penganggaranpembangunan daerah, antara lain: 1. Meningkatkan wawasan masyarakat dengan cara mensosialisasikan visi dan misi pembangunan baik di tingkat nasional, regional (provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota), serta berbagai kebijakan pokok yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makna dan tanggung jawab pembangunan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. 3. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi dan agenda 35
  36. 36. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH daerah berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, serta produk-produk perencanaan dan penganggaran yang menyangkut kepentingan publik.4. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat melalui kegiatan jarring aspirasi (pooling pendapat) masyarakat berkaitan dengan isu-isu strategis daerah, harapan masyarakat, dan substansi- substansi rencana pembangunan daerah.5. Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan dengan mempublikasikan pelaksanaan proses-proses perencanaan serta hasil-hasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah untuk dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya.6. Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah terhadap pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan terhadap isu-isu pembangunan yang terkait kepentingan masyarakat marginal dan masalah kesenjangan pembangunan.7. Meningkatkan supremasi hukum melalui investigasi, pengkajian, dan advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan penganggaran daerah.8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui pemantauan dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan, sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai. 36
  37. 37. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBAB I .................................................................................................. 1PENDAHULUAN .................................................................................. 1I.1 LATAR BELAKANG 1I.2 RUMUSAN MASALAH 31.3 TUJUAN 3BAB II ................................................................................................. 4TINJUAN PUSTAKA .............................................................................. 4II.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 II.1.1 Aspek Legal Perencanaan Pembangunan ............................. 6 II.1.2 Sistem Perencanaan Pembangunan ...................................... 8 II.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah ..................................... 9 II.1.4 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ................. 10II.2 MEDIA MASSA 13 II.2.1 Jenis Media Massa: ............................................................ 13 II.2.2 Teori-Teori Media Massa .................................................. 16 II.2.3 Peran Media Massa ........................................................... 17 II.2.4 Karakteristik Media Massa ................................................. 17 II.2.5 Fungsi Media Massa .......................................................... 18 II.2.6 Pengaruh media massa ..................................................... 19 II.2.7 Fungsi-fungsi media massa .............................................. 19 II.2.8 Pengaruh media massa pada pribadi ................................. 20BAB III .............................................................................................. 22PEMBAHASAN ................................................................................... 22III.1 KONDISI SOSIALISASI PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA MASYARAKAT 22 1
  38. 38. PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHIII.2 PERAN MEDIA MASSA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 25 III.2.1Peran Komunikasi dalam Pembangunan ........................................................................................ 25 III.2.2Peran Media Massa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ............................................................................. 29BAB IV .............................................................................................. 35PENUTUP .......................................................................................... 35IV.1 KESIMPULAN 35Gambar 2.1 ...................................................................................... 12Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Daerah ..................... 12Gambar 3. 1 ..................................................................................... 28Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan........................................ 28Gambar 3.2 ...................................................................................... 31Alur Prencanaan Pembangunan Daerah............................................. 31 2

×