Resume Materi Hukum Pidana
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Resume Materi Hukum Pidana

on

  • 22,869 views

 

Statistics

Views

Total Views
22,869
Views on SlideShare
22,868
Embed Views
1

Actions

Likes
4
Downloads
229
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Resume Materi Hukum Pidana Resume Materi Hukum Pidana Document Transcript

  • TUGAS HUKUM PIDNA-RESUME MATERI HUKUM PIDANA-Dosen Pengajar : Davit Rahmadhan, S.H., M.H.oleh :DIENNISSA PUTRIYANDANim : 1209114065Fakultas Hukum Universitas Riau2013
  • BAB IPENDAHULUANA. Pengertian Hukum PidanaPengertian Hukum Pidana menurut beberapa ahli :MenurutMoeljatno(sarjana Hukum Pidana Indonesia)Hukum Pidana » Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yangmengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :(1) Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidanatertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.(2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telahmelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidanasebagaimana yang telah diancamkan.(3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapatdilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggarlarangan tersebut.Menurut PompeHukum Pidana » Semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnyapidana itu.Menurut SimonsHukum Pidana » Semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yangdiancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidakmenaatinya. Dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan olehnegara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.Menurut Van HattumHukum Pidana » Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikutidan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukumumum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertibanhukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yangbersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadapperaturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khususberupa pidana.Menurut Wirjono Prodjodikoro
  • Hukum Pidana » Peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang“dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepadaseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga halyang tidak sehari-hari dilimpahkan.“Hukum pidana adalah seperangkat norma/aturan yang berlaku yang berisikan perintah,larangan, kebolehan serta mengandung sanksi yang nyata tentang perbuatan apa yang dilarang,siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan.”B. Tempat dan Sifat Hukum PidanaTempat atau Ruang Lingkup Hukum PidanaPerbuatan Pidana» Perbuatan itu melanggar hukum.Pertanggungjawaban Pidana» Orang yang melanggar hukum.Sanksi Pidana» Ancaman pidana harus tetap merupakan ultimum remedium (upaya terakhir dalamhal penegakan hukum).Sifat Hukum PidanaPerbuatanPidanaPertanggungjawabanPidanaSanksiPidana
  • Hukum Pidana termasuk hukum publik. Sifat hukum pidana sebagai hukum publikantara lain dapat diketahui berdasarkan :1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya telah mendapat persetujuanterlebih dahulu dari korbannya;2. Penuntutan menurut hukum pidana, tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yantelah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasanbarang menjadi penghasilan negara.C. Perbedaan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata1) Perbedaan antara Hakim yang mengadili.Di Indonesia (dan juga di negara Belanda) untuk sebagian besar diadili oleh Hakim danpengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MahkamahAgung, di MA ada Ketua Muda Pidana dan Ketua Muda Perdata.Di Inggris, Pengadilan perkara perdata, yaitu High Court(untuk gugatan dengan jumlahbesar), sedangkan Country Court (mengadili selebihnya). Untuk perkara pidana,Pengadilan tingkat pertama ialah Crown Court dan Magistrate Court, umumnya jikaterdakwa mengaku (plea guilty). Ada pengadilan appeal, yaitu Divisional Court atauCourt of Appeal. Pengadilan tingkat terakhir the final appeal court House of Lords.2) Istilah berbeda.Yaitu dalam perkara pidana tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas namanegara dengan surat dakwaan yang mengandung uraian delik yang didakwakan.Sedangkan dalam perkara perdata gugatan diajukan oleh pihak-pihak yangberkepentingan (yang dirugikan) sendiri.3) Hasil berbeda.Jika dalam perkara pidana tuntutan jaksa penuntut umum yang tercantum dalam dakwaanterbukti dan meyakinkan hakim, maka terdakwa akan dijatuhi pidana (nestapa).Sedangkan dalam perkara perdata, jika gugatan diterima maka tergugat akan dihukumuntuk mengganti kerugian atau melakukan suatu perbuatan.4) Perbedaan pembuktian.Dalam perkara pidana yang dicari ialah kebenaran materiel, yaitu kebenaran yangsungguh-sungguh.Sedangkan dalam perkara perdata, cukup dengan kebenaran formiel, misalnya jikaseorang tergugat mengaku berutang walaupun tidak, dia akan diperintahkan untukmembayar utang yang diakuiya itu.D. Pembagian Hukum Pidana Umum dan Khusus
  • Pembagian Hukum Pidana Umum» yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Pembagian Hukum Pidana Khusus» yang tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP.
  • BAB IISEJARAH SINGKAT HUKUM PIDANA DI INDONESIAA. Zaman VOCMenurut Utrecht, hukum yang berlaku didaerah yang dikuasai oleh VOC ialah :1) Hukum statute yang termuat didalam: Statuten van Batavia2) Hukum Belanda kuno3) Asas-asas hukum RomawiHubungan hukum Belanda yang kuno dengan statute itu ialah sebagai pelengkap, jikastatuta tidak dapat menyelesaikan masalah, maka hukum Belanda kuno yang diterapkan,sedangkan hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak (Slaven recht).B. Zaman Hindia BelandaKUHP yang berlaku bagi golongan Bumiputera juga saduran dari KUHP yangberlaku bagi golongan Eropa, tetapi diberi sanksi yang lebih berat sampai pada KUHP 1918pun, pidananya lebih berat daripada KUHP 1886. Oleh karena itu, perlu pula ditinjau secarasekilas lintas perkembangan kodifikasi di Negeri Belanda.Kitab Undang-Undang 1809 memuat ciri-ciri modern didalamnya menurut Vos, yaitu :1) Pemberian kebebasan yang besar kepada hakim didalam pemberian pidana2) Ketentuan-ketentuan khusus untuk penjahat remaja3) Penghapusan perampasan umumBerlakunya KUHP baru di Negeri Belanda pada tahun 1886, dipikirkanlah olehpemerintah Belanda bahwa KUHP di Hindia Belanda yaitu tahun 1866 dan 1872 yangbanyak persamaannya dengan code penal Perancis, perlu diganti dan disesuaikan denganKUHP baru Belanda tersebut.C. Zaman Pendudukan Jepang
  • WvS tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang (Osamu Serei) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura.D. Zaman KemerdekaanKeadaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan sesudah proklamasikemerdekaan. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945mengatakan : “Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada masih berlangsungberlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.E. Rancangan KUHP BaruTahun 1981-1982 konsep Rancangan Buku I telah diselesaikan dalam arti masihkasar. Pada tahun 1982, diadakanlah Lokakarya di BABINKUMNAS membahas rancangantersebut. Sesudah itu, terus menerus Tim berkumpul untuk memperhalus rumusan RancanganBuku I sampai tersebut, dan menyusun Rancangan Buku II sampai tahun 1985. Pada tahun1985 itu, diadakanlah Lokakarya lagi ditempat yang sama untuk membahas Buku II.
  • BAB IIITEORI-TEORI TENTANG HUKUM PIDANAA. PengertianPidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukumperdata. Dalam gugatanperdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besarjika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yangsepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapajauh terdakwa merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwakarena telah melanggar hokum (pidana).Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaikitingkah lakunya yang buruk.B. Tujuan PidanaDalam literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dansatu D. tiga R itu ialah Reformation, Restraint, dan Retribution, sedangkan satu D ialahDeterrence, yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahankhusus dan pencegahan umum).Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik danberguna bagi masyarakat.Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnyapelanggar hokum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individualmaupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukankejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuelkant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya
  • pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana Hukum Islam yang mendasarkan teorinyapada ajaran kisas dalam Al-Qur‟an.Teori kedua ialah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino yangmengatakan bahwa, apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana, maka timbullah perasaantidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika.Teori ketiga adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkanberlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum.Teori keempat, pertama kali dikemukan oleh Heymans yang diikuti oleh Kant,Rumelin, Nelson, dan Kranenburg. Asas persamaan hokum yang berlaku bagi semuaanggota masyarakat menuntut suatu perlakuan menurut hokum yang sama terhadap setiapanggota masyarakat.Teori kelima dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untukmembalas tidak ditujukan kepada persoalan: apakah orang lain mendapat bahagia ataupenderitaan, tetapi keperluan untuk membahas itu ditujukan kepada niat masing-masingorang.Teori yang keenam diperkenalkan oleh Leo Polak sendiri, berpangkal pada etika.Menurut etika Spinoza, tiada seorangpun boleh mendapatkan keuntungan, karena suatuperbuatan kejahatan yang telah dilakukannya (nemalis expeidiat esse malos).
  • BAB IVRUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANAA. Asas LegalitasAsas legalitas tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang aslididalam bahasa Belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akanberbunyi: “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana, selain berdasarkan kekuatanketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya (Nullum Delictum Nulla PoenaSine Praevia Legi Poenali).Asas ini tercantum juga didalam Hukum Acara Pidana (Pasal 3 KUHP/Pasal 1RKUHP) yang mirip dengan pasal 1 Strafvordering (KUHAP) Belanda, yang berbunyi:“Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien” (Hukum Acara Pidanadijalankan hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang).Dasar pemikiran asas legalitas menurut Klaas Rozemond ialah :1. Adanya kepastian hukum (rechtszekerheid)2. Legitimasi demokratis (democratische legitimatie)B. Penerapan AnalogiKUHP RRC mengenal juga analogi yang tercantum didalam pasal 79 KUHP RRCyang berbunyi: “jika suatu kejahatan tidak diatur secara tegas didalam ketentuan KhususUndang-Undang ini, tetapi harus diajukan kepada Mahkamah Agung Rakyat untukdisetujui”. Jadi, analogi diperkenankan, tetapi harus diperkuat oleh Mahkamah Agung.Penerapan analogi menurut Hermann Mannheim, tidak menunjukkan suatu Negarademokratis atau totaliter, karena KUHP Italia Fascist 1930 tegas melarang analogi,sedangkan Negara demokrasi seperti Denmark menerima analogi. Jerman Timur (dulu) jugamenganut asas legalitas dan melarang analogi.Penerapan analogi hanya diizinkan kata Pompe, jika ditemukan adanya kesenjangandidalam Undang-Undang yang tidak dipikirkan (hal-hal yang dilupakan) atau tidak dapatdipikirkan (hal-hal baru) oleh pembuat Undang-Undang dan karena itu Undang-Undang tidakmerumuskan lebih luas, sehingga meliputi hal-hal itu didalam teksnya.
  • Sebagai suatu kesimpulan, dapat dikatakan bahwa memang ada kekhawatiran denganmemakai analogi asas legalitas dibahayakan. Hal ini dapat dilihat pada zaman Hitler. Tetapijika yang dimaksud adalah penerapan analogi secara terbatas dalam arti sama denganpenafsiran ekstensif, sebagai contoh arrest aliran listrik, dan sekarang ini delik-delikdibidang computer, maka sebenarnya masalah yang diperdebatkan hanya secara teoritis yanghasilnya sama saja.C. Hukum Transitoir (Peralihan)Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum didalamPasal 1 ayat 1 KUHP, dibatasi dengan kekecualian yang tercantum didalam ayat 2 pasal itu.Ayat 2 itu berbunyi: “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatandilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkanbaginya”.Perubahan, berarti perubahan rumusan delik dan atau kualifikasi seperti perubahanancaman pidana. Termasuk juga perubahan rumusan ketentuan umum dalam concreto,misalnya perubahan ketentuan percobaan, penyertaan dan gabungan delik. Semua ini untukkeuntungan terdakwa. Tentang perubahan perundang-undangan mengenai dapatnya dituntut(pengaduan, lewat waktu, kekuasaan kehakiman ada dua putusan yang sangat baru, yaituH.R. 16 Maret 1993 rolnr 93.619 dan H.R. 23 Maret 1993, N.J. 1993,722).Ketentuan ini logis, karena pasal 1 ayat 1 pun yang memuat asas Undang-Undangtidak berlaku surut itu bermaksud untuk melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatansewenang-wenang penguasa. Dengan sendirinya, ketentuan seperti tersebut dimuka,bermaksud senada dengan itu. Jangan sampai peraturan yang kemudian keluar yang lebihberat dapat dikenakan kepada terdakwa. Tetapi kalau menguntungkan justru diberlakukan.Kemungkinan berlakunya Undang-Undang yang baru (yang diundangkan kemudiandari perbuatan) merupakan kekecualian juga dari asas yang berlaku umum, bahwa Undang-Undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (lex temporis delicti) yang diterapkan.Ada Negara yang tidak menentukan secara tegas hal semacam ini, seperti Perancis, tetapiyurisprudensi menganutnya. Beberapa KUHP asing seperti: Thailand, Korea, dan Jepang
  • menentukan bahwa ketentuan tentang perubahan perundang-undangan yang menguntungkanterdakwa berlaku pula kepada terpidana (pidana penjara dapat dikurangi).D. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat, dan OrangPasal 2 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiaporang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa, tindak pidana yang terjadi di wilayahIndonesia (baik di daratan, lautan maupun udara) maka akan dikenakan aturan hukum pidanaIndonesia baik itu dilakukan oleh warga Negara atau warga asing.AsasHukumPidanaAsas TeritorialitasAsas PerlindunganatauAsas Nasional PasifAsas PersonalitasatauAsas Nasional AktifAsas Universalitas1. Asas Teritorialitas
  • Pasal 3 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orangyang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air ataupesawat udara Indonesia.Ketentuan pasal diatas merupakan perluasan dari Asas Teritorialitas Pasal 2 KUHP.Dan menunjukkan bahwa :a) Jika kendaraan/pesawat tersebut berada dilaut lepas yang berlaku adalah ketentuanpidana Indonesia.b) Jika seorang yang berada diatas kendaraan/pesawat tersebut sedang berlabuh ditempat asing melakukan suatu tindak pidana, oleh penguasa asing belum dituntut,maka sekembalinya ke Indonesia petindak tersebut dapat dituntut, tetapi jika sudahselesai secara juridis maka berlaku asas “nebis in idem”.c) Sebaliknya jika ada seseorang asing yang berlabuh/mendarat kendaraan/pesawat diIndonesia melakukan tindak pidana dapat dituntut sesuai ketentuan pidana Indonesia.Pasal 4 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiaporang yang melakukan di luar Indonesia :(1) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;(2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negaraatau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakanoleh Pemerintah Indonesia;(3) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atastanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia termasuk pula pemalsuantalon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dantanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak pals.2. Asas Perlindungan atau NasionalPasif
  • (4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepadakekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udarasecara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yangmengancam keselamatan penerbangan sipil.Ketentuan pasal diatas mengutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengankepentingan suatu negara, atau dengan kata lain yang diutamakan adalah keselamatankepentingan suatu negara. Sehingga asas ini dinamakan „asas perlindungan‟(beschermingsbeginsel). Inti dari pasal di ats mengenai :- Ketentuan Hukum Pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap WNI maupun WNAbaik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan hukumIndonesia, seperti yang disebut Pasal 4 KUHP.- Pasal 4 KUHP adalah jenis kejahatan yang mengancam kepentingan hukum Indonesiayang mendasar, berupa keamanan, dan keselamatan negara, perekonomian Indonesia,serta sarana dan prasarana angkutan Indonesia.Pasal 5 KUHP(1) Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi wargaNegara yang di luar Indonesia melakukan :Ke-1 : Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua danPasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.Ke-2 : Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurutperundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam denganpidana.(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jikaterdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan.Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa, bagi warga negara yang melakukantindak pidana di luar wilayah Indonesia menyangkut pasal-pasal yang tertera pada ayat (1)Pasal 5 KUHP, maka pelakunya akan dituntut menurut aturan hukum pidana Indonesia oleh3. Asas Personalitas atau NasionalAktif
  • pengadilan Indonesia. Kepentingan nasionalnya disini terlihat agar pelaku tindak pidana yangwarga negara Indonesia itu, walaupun peristiwanya terjadi di luar negara Indonesia, tidakdiadili dan dikenakan hukuman dari negara tempat terjadinya peristiwa hukum atauperbuatan pidana itu dilakukan. Inti dari asas ini, yaitu :- Bergantung atau mengikuti subyek hukum atau orangnya yakni warga negara di manapunkeberadaannya (Nasional Aktif).- Asas ini tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana.- Diatur dalam Pasal 5 KUHP dan diperluas Pasal 5 ayat (2), diperlunak Pasal 6, diaturlebih lanjut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP.Pasal 6 KUHPBerlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkanpidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan,terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.Tertonjolkannya asas personalitas dalam pasal 5 dan 6 KUHP, jelas ditentukan secarategas bahwa subyeknya adalah warga negara Indonesia. Perbedaan antara pasal 5 ayat 1 ke-1dengan sub ke-2 ialah bahwa tersebut dalam sub ke-1 tidak dipersoalkan apakah tindakan itumerupakan tindak pidana atau tidak diluar negeri yang bersangkutan.Pasal 7 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabatyang di luar Indonesia melakukan salah-satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkandalam Bab XXVIII Buku Kedua.Ketentuan pasal diatas memperluas asas personalitas yaitu walaupun pegawai negeriIndonesia (seseorang yang diangkat oleh penguasa umum dan ditetapkan untuk melakukansuatu tugas umum yang merupakan sebagian dari tugas negara atau badan-badan negara)itu pada umumnya berkewarganegaraan Indonesia, tapi tidak kurang banyaknya yangberkewarganegaraan asing terutama dikedutaan-kedutaan RI, konsulat RI. Dalam hal ini yangberkewarganegaraan asing itu lebih diutamakan kepegawaiannya dari padakewarganegaraannya.
  • Pasal 8 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakoda danpenumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu melakukansalah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BabIX Buku Ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan paskapal Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.Ketentuan pasal diatas berlaku jika :- Tindak pidana diatas perahu- Petindaknya yang telah ditentukan, yitu nakhoda dan penumpang- Kepentingan “perahu Indonesia” atau “pelayaran Indonesia” yang harus mendapatperlindunganBerlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalamhukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal)adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tatahukum sedunia (hukum internasional).Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi :1. Kepala Negara beserta keluarga dari Negara sahabat, dimana mereka mempunyai hakeksteritorial. Hukum nasional suatu Negara tidak berlaku bagi mereka.2. Duta besar Negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial.3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu Negara, sekalipun ada di luarkapal. Menurut hukum internasional kapal peran adalah teritoir Negara yangmempunyainya.4. Tentara Negara asing yang ada di dalam wilayah Negara dengan persetujuan Negara itu.E. Hukum Pidana Supranasional4. Asas Universalitas
  • Bentuk yang paling sempurna berfungsinya hukum pidana supranasional ialahditerimanya sejumlah peraturan-peraturan supranasional oleh Negara-negara berupa delik-delik yang mempunyai sifat internasional ditetapkan sebagai dapat dipidana yangberdasarkan ketentuan umum yang seragam, dipidana oleh Hakim yang supranasional.1. Pengadilan penjahat perang dunia II2. Mahkamah criminal internasional untuk Yugoslavia dan Rwanda
  • BAB VINTERPRETASI UNDANG-UNDANG PIDANAA. Pentingnya InterpretasiIndonesia yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil yang diapit oleh dua benua[Asia dan Australia] dan dua samudra [Samudra Hindia dan Samudra Pasifik] denganpuluhan suku bangsa yang berada adat istiadat, bahasa dan budaya, menyebabkan pentingnyainterpretasi Undang-Undang Pidana, sehingga rumusan delik yang abstrak dapatditerjemahkan ke dalam keadaan yang konkret.Penafsir yang paling sesuai dengan ini ialah penafsiran sosiologis atau sesuai dengankehidupan masyarakat setempat.Dalam KUHP sendiri, khususnya Bab IX Buku I, tercantum penafsiran istilah secaraotentik. Ada pakar yang berpendapat, bahwa dengan penafsiran otentik atas suatu kata itu,sebenarnya Undang-Undang sendiri telah secara tersamar menganut analogi.Pelaksanaan peradilan pidana ditentukan oleh beberapa factor kata HermanMannheim. Faktor-faktor itu, ialah pertama teknik legislative yang dipergunakan untukmerancang suatu Undang-Undang pidana, yang pada gilirannya akhirnya tergantung kepadasifat masalah yang akan dipecahkan dengan Undang-Undang tertentu, yang kedua ialahmetode interpretasi yang akan dipergunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakanperadilan pidana, ketiga ialah sifat dan latihan pelaksana ini, yang keempat ialah sifatpemulihan hokum yang menentukan terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilanpidana.Butir kesatu dan kedua menyangkut hokum substantive, sedangkan yang ketiga dankeempat menyangkut acara atau prosedur. Di sini, ternyata betapa pentingnya metodeinterpretasi yang dipergunakan, sehingga peradilan pidana terlaksana dengan baik.B. Penemuan Hukum oleh Hakim PidanaKhusus Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakimanmengatakan, bahwa “Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hokum yang hidup dalam masyarakat‟‟. Ini berartiHakim harus menemukan hukum.
  • Menurut pendapat Penulis, bahwa “Hakim menggali hokum yang hidup di dalammasyarakat‟‟, khususnya bagi hokum pidana tidak dapat dipakai untuk menciptakan hokummelalui analogi, tetapi melalui interpretasi, hakim Indonesia dapat menerapkan hokumpidana, sesuai dengan hokum yang hidup di dalam masyarakat.Dalam hokum perdata, dikenal beberapa jenis interpretasi, yaitu:a. interpretasi menurut tata bahasa [taalkundige atau grammatical interpretative],b. penafsiran historis,c. penafsiran sistematis,d. penafsiran sosiologis atau teleologis.Hakim perdata lebih bebas dalam menafsirkan Undang-Undang perdata daripadaHakim Pidana. Bahkan dalam hokum perdata dikenal analogi dan penafsiran penghalusanhokum [rechtsverfijning], serta juga penafsiran a contrario.Mengenai pemakaian penafsiran hokum perdata ke dalam hokum pidana, dapat kitabaca Jonkers yang menunjuk penafsiran yang tercantum dalam Pasal 1342 dan seterusnyaBW, yang menyatakan bahwa jika kata-kata jelas, maka diapakai kata-katanya yang ada disitu, jadi bukan maksudnya, jika di nilai kata-katanya tidak jelas dan dapat ditafsirkanbermacam-macam maka dipakai maksudnya [debedoeling]. Jika dipilih dua macampengertian, maka yang dipakai ialah yang dapat dilaksanakan.Ketentuan Hukum Perdata ini dapat dipakai juga untuk Hukum Pidana kata Jonkers,dengan alas an kesatuan hokum, karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang, danditunjukkan arrest Hoge Raad yang menerapkan interpretasi ini.Sebagaimana telah diutarkan di dalam Bab III, dalam Hukum Pidana [Indonesia danBelanda] analogi dilarang. Maksudnya ialah analogi dalam arti luas, bukan analogi yangorang identikkan dengan penafsiran ekstensif atau analogi terbatas.C. Jenis-jenis Interpretasi Undang-Undang PidanaJenis-jenis interpretasi Undang-Undang Pidana yakni terdiri dari :
  • 1• penafsiran gramatika artinya penafsiran ini berdasarkan kepada kata-kata Undang-Undang. Jika kata-kataUndang-Undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksudpembuat Undang-Undang lain.2•penafsiran sistematis atau dogmatis, interpretasi ini didasarkan kepada hubungan secara umumsuatu aturan pidana.3•penafsiran historis [historia legis]. Penafsiran ini didasarkan kepada maksud pembuat Undang-Undang ketika diciptakan.4•penafsiran teleologis. Penafsiran ini mengenai tujuan Undang-Undang. Ada kritikan terhadap metodeinterpretasi berdasarkan tujuan Undang-Undang ini, yaitu jika melampaui kata-kata Undang-Undang.5•penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran luas. Hal ini telah dibicarakan di Bab III, dengan hubungannya dengananalogi.6•penafsiran rasional [rationeele interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada ratio atau akal. Ini sering munculdalam Hukum Perdata.7•penafsiran antisipasi [Anticeperende interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada Undang-Undang baru yangbahkan belum berlaku.8•penafsiran perbandingan hukum. Interpretasi ini didasarkan kepada perbandingan hokum yang berlaku diberbagai Negara.9•penafsiran kreatif [creatieve interpretatie]. Interpretasi ini berlawanan dengan interpretasi ekstensif, di sinirumusan delik dipersempit ruang lingkupnya.10•penafsiran tradisionalistik [traditionalistiche interpretatie]. Dalam hokum pun ada tradisi yang kadang-kadangtersembunyi dan kadang-kadang jelas.11•penafsiran harmonisasi [harmoniserende interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada harmoni suatuperaturan dengan peraturan yang lebih tinggi.12•penafsiran doktriner [doctrinaire interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada doktrin.13•Interpretasi sosiologis, yang berdasarkan dampak waktu [zaman]. Interpretasi inilah yang mestinya seringdipergunakan di Indonesia, agar unifikasi hokum pidana dapat menjangkau semua golongan etnik yang beranekaragam. Juga perkembangan kemajuan zaman.
  • BAB VIPERBUATAN DAN RUMUSAN DELIKA. Pengertian DelikHukum pidana Belanda memakai istilah Stratbaarfeit,kadang-kadang juga delict yangberasal dari bahasa latin delictum.Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WVSBelanda,maka istilah aslinyapun sama yaitu Strafbaarfeit.Timbulah masalah dalammenerjemahkan istilah strafbaarfeit itu kedalam bahasa Indonesia.Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana,karena katanya peristiwa itu adalahpengertian yang komplit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentusaja,misalnya matinya orang.Hukum pidana tidak melarang orang mati,tetapi melarangadanya orang mati karena perbuatan orang lain.Di negeri belanda dipakai diistilah feit dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputihanya perbuatan atau handelen,tetapi juga pengabaian atau nalaten.Pemakaian istilah feit itudisana dikritik oleh Van Der Hoeven,karena katanya yang dapat dipidana ialahpembuat,bukan feit itu.Senada dengan itu,Van Hamel mengusulkan istilah Strafwaardigfeit(Strafwaardige artinya patut dipidana).Oleh karena itu Hazewinkle Suringa mengatakanistilah delict kurang dipersengketakan,hanya karena istilah “Strafbaarfeit” itu telah biasadipakai.B. Rumusan DelikSimons yang merumuskan bahwa Strafbaarfeit ialah kelakuan yang diancam denganpidana yang bersifat melawan hokum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukanoleh orang ang ampu bertanggung jawab.Jonkers dan Utrech memandang rumusan simonsmerupakan rumusan yang lengkap,yang meliputi:a) Diancam dengan pidana oleh hukumb) Bertentangan dengan hukumc) Dilakukan oleh orang yang bersalahd) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
  • Van Hamel merumuskan delik atau Strafbaarfeit itu sebagai berikut.”Kelakanmanusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,melawan hukum,yang patut dipidana dandilakukan dengan kesalahan.Simons,Van Hamel dan Vos semuanya merumuskan delik atau strafbaarfeit itu secarabulat,tidak memisahkan antara perbuatan dan akbatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak. A.Z.Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliranmonistis tentang delik.Yang lain,yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnyadisatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak sebagai aliran dualistis.Memang diInggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana(actusreus) disatu pihak dan pertanggungjawaban (mensrea) dilain pihak. A.Z.Abidinmember contoh rumusan demikian seperti dibuat oleh Clark Marshall yang member batasandelik atau crime.Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam denganpidana ialah orang yang melakukan perbutan atau pengabaian itu. Hazewinkle-Suringamenulis bahwa sesuai berfungsinya system undang-undang pidana belanda,lebih baikdikatakan suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian).Yangmemenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.Jadi meskipun yang memisahkan antara Actus reus pada kalimat pertama danMensrea pada kalimat kedua,ia tidak memisahkan secara tajam antar keduanya.Yang pertamabersifat konkrit,dan yang kedua bersifat umum.Ia menunjuk putusan Hooge Raad 1946,N.J.1946 No.548,mengenai “Melawan Hukum” sebagai dapatnya dipidana (Strafbaarfeit) suatuperbuatan.C. Perbuatan dan Rumusan Delik dalam Undang-UndangTelah dikemukakan dimuka,bahwa hokum pidana belanda selalu memakai istilahfeit.Seperti dikemukakan Hazewinkle Suringa dimuka,sebabnya karena dimaksudkan bukansaja karena perbuatannya yang positif atau dengan melakukan sesuatu,tetapi juga pengabaianatau dengan tidak melakukan sesuatu.Van Bemmelen member contoh bahwa WVS Belanda pada umumnya memakaiistilah feit seperti dasar peniadaan pidana (Strafuitsluitings grond), pasal 44-52 KUHP,semua
  • dimulai dengan “tidak diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan perbuatan (feit).Juga tentang gabungan delik (Samenloop),dilakukan suatu perbuatan (feit) yang jatuh dalamlebih dari satu ketentuan pidana (pasal 63 KUHP) dan tentang lebih banyak “Perbuatan”(Feiten) pasal 65-71 KUHP.Sekali-kali dipakai juga istilah handelen.Pasal 65-75 KUHP.Code Penal memakai infraction yang terbagi atas crimes (kejahatan),delict (kejahatanringan).Hukum pidana inggris memakai istilah act dan lawannya omission.Menurut pendapatpenulis,act itu dapat dibaca “tindakan” dan omission dibaca “pengabaian”.Oleh karena itulah,menurut pendapat penulis inilah tidak tepatnya istilah “tindakpidana” itu,karena “tindak” pasti hanya meliputi perbuatan positif dan tidak meliputi“pengabaian” (naleten).Seorang penjaga pintu jalan kereta api yang tidak menutup pintu jalantersebut tidak dapat dikatan “bertindak” karena ia hanya pasif saja tidak berbuat apa-apa.D. Cara Merumuskan DelikPada umumnya rumusan suatu delik berisi “Bagian Inti” (Bestand delen) suatudelik.Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbutan yang dilakukan,barulah seseorang diancam dengan pidana.banyak penulis menyebut ini sebagai unsurdelik.tetapi di sini,tidak dipakai istilah “Unsur Delik‟‟, misalnya delik pencurian terdiri daribagian inti (Bestand delen):1. Mengambil2. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain3. Dengan maksud memiliki4. Melawan hukumDidalam rumusan ini terdapat bagian inti “sengaja‟‟, karena ada delik menghilangkannyawa orang lain yang dilakukan dengan kealpaan (Culpa), yaitu pasal 359 dan 361 KUHP.E. Pembagian DelikDelik ini dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini :
  • a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (misdrijven en overtredingen)b. Delik Materiel dan delik formel (materiel en formele delicten)c. Delik komisi dan delik omisi (commissiedelicten en omissiediedelicten)d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (zelfstandige en voort gezettedelicten)e. Delik selesai dan delik berlanjut (aflopende en voortdurende delicten)f. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten)g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten)h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (doleuse en culpose delicten)i. Delik politik dan delik komun atau umum (politieke en commune delicten)j. Delik propria dan delik komun atau umum (delicta propria en commune delicten)k. Delik – delik dapat dibagi juga atas kepentinganhukum yang dilindungi, seperti delikterhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delk terhadap bendadan lain-lain.l. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284,dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, teroroisme,dan lain-lain.Pembagian delik tersebut dapat dirinci sebagai berikut :1. Delik kejahatan dan pelanggaran : Delik ini muncul di dalam WvS (KUHP) Nederlandtahun 1986, yang kemudian turun ke WvS (KUHP) Indonesia tahun 1918. Pembagiandelik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam Ned WvS 1886 dan WvS (KUHP)Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatansebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang, sudahdipandang sebagai seharusnya dipidana (strafwaardig), sedangkan pelanggaran seringdisebut sebagai delik undang-undang, artinya barulah karena tercantum di dalam undang-undang menyatakan sebagai dapat dipidana. Pasal itu misalnya Pasl 489 (Artikel 424Ned.WvS, kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahayaatau kerugian atau kerusakkan), Pasal 490 (Artikel 425 Ned WvS), yaitu perbuatanmenggalakan hewan terhadap orang, Pasal 506 (Artikel 432 ayat 3 Ned WvS), yaitu
  • muncikari. Secara Kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan danpelanggaran itu :1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang merupakankejahatan di Indonesia2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung padaapakah itu kejahatan atau pelanggaran1. Pada delik materiel, disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebutperbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya satu perbuatan tertentu sebagai dapatdipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Van Hamel keberatan adanyaperbedaan hakiki antara keduanya. Pada delik formel pun ada akiibat pada dunia luar,yaitu mengenai waktu dan tempat perbuatan sering dapat dibedakan. Misalnyapenghinaan dengan telepon. Oleh karena itu ia hanya mau berbicara tentang delik denganperumuan formel atau materiel.2. Delik komisi (delicta commissionis) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Inidapat berupa delik yang dirumuskan secara materiel maupun formel. Di sini orangmelakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi dilakukan denganmembiarkan atau mengabaikan . Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidakmurni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Ini selalumengenai delik yang dirumuskan secara formel. Misalnya pasal-pasal 164, 224, 522, 511,KUHP. Yang kedua ialah delik omisi yang tidak murni yang disebut delictocommisionisper omissionem. Delik ini terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendakisuatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). MisalnyaPasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.3. Mengenai delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan, dapat dibaca pada uraiangabungan delik atau perbarengan (samenloop)4. Delik yang selesai ialah delik terjadi dengan melakukan sesuatu atau beberapa perbuatantertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan suatukeadaan yang dilarang. Misalnya Pasal 169, 250 KUHP, Pasal 333 KUHP berisi baik
  • delik selesai (merampas kemerdekaan) dan delik yang berlangsung terus (karena tetapmerampas kemerdekaan).5. Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatanuntuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yangpaling utama, ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan. Seperti Pasal 269 KUHP.Kata Van Hamel, pada delik yang dilakukan sebagai kebiasaan, tiap-tiap perbuatan padadirinya sendiri tidak dipidana. Kata Vos, tidak sepenuhnya tepat. Pasal 481 KUHPmerupakan delik yang dilakukan sebgaia kebiasaan, tetapi tiap-tiapperbuatan merupakandelik lain yaitu Pasal 480 KUHP. Dari delik kolektif, dibedakan delik sebagai pekerjaan(beroeps delict). Di sini dengan satu perbuatan sudah cukup. Meskipun di sini dimaksudsebagai pekerjaan.6. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapisatu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi soal apakah itumerupakan unsur atau tidak), misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaanyang mengakibatkan kematian. Sebaliknya ialah delik ber-privilege, bentuk khusus yangmengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah ituunsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anaksendiri karena takut ketahuan melahirkan, dipidana lebih ringan dari pembunuhan biasa.7. Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian (culpa) penting dalam halpercobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan. Unsur-Unsur delik yangdiliputi culpa: Seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukanperbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai ”denogide en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid” atau tanpa disertai kehati-hatiandan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu maka menurutProfesor SIMONS, culpa itu pada dasrnya mempunyai dua unsurmasing-masing ”hetgemis aan voorzichtigheid” dan ”het gemis van de voorzienbaarheid van het gevoig” ataumasing-masing ”tidak adanya kehati-hatian” dan ”kurangnya perhatian terhadap akibatyang dapat timbul.8. Delik politik dibagi atas : yang murni, yaitu tujuan politikyang hendak dicapai yangtercantum dalam Bab 1 Buku II, seperti Pasal 107 KUHP. Di dalam konperensi hukumpidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut :
  • ”Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan jugahak-hak warga negra yang bersumber dari situ”. Delik politik campuran, setengah delikpoliotik setengah delik komun (umum) seperti pembunuhan seorang tiran. Di sinipembunuhan politik.9. Dengan Delicta propria diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orangyang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya.10. Lihat judul-judul bab pada Buku II KUHPF. Waktu dan Tempat Terjadinya Delik (Tempus et Locus Delicti)Delik dilakkan di saat tertentu dan di tempat tertentu. Saat itu dapat berupa jangkawaktu tertentu, seperti pelanggaran terhadap larangan parkir, penyanderaan (perempasankemerdekaan). Dalam surat dakwan harus dicantumkan waktu dan tempat terjadinya delik(temous et locus delict). Dalam rangka pembelaan diri terdakwa perlu mengetahui kapan dandi mana perbuatan yang didakwakan itu terjadi. Suatu delik ada masa lewat waktunya untukmenuntut (verjaard)Sering pula rumusan delik sendiri menunjukkan kapan delik itu dilakukan, sepertipencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya(Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.Ada lima hal yang waktu menentukan terjadinya delik :1. Menyangkut berlakunya hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP)2. Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan delikataukah belum3. Menyangkut ketentuan residive (apakah pengulangan delik atau gabungan/concursus)delik4. menyangkut lewat waktu (verjaring)5. Rumusan delik sendiri menetukan, pencurian pada waktu malam, pencurian pada waktubanjir, gempa dan seterusnya.Tidak disebut mengenai tempat terjadinya delik atau locus delicti. Hal ini diserahkankepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi untuk menjawabnya.
  • Penting tempat terjadinya delik ditentukan karena :1. Menyangkut kompetensi relatif hakim2. Berlakunya KUHP Indonesia (Pasal 2-8 KUHP)3. Ada delik yang menetukan di tempat tertentu, misalnya di muka umum.4. Tempat0tempat yang terbatas berlakunya suatu ketentuan pidana. Misalnya peraturandaerah yang hanya berlaku di wilayahnya sendiri.5. Tempat menjadi bagian rumusan delik misalnya seperti tersebut di muka pencurian disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Kejahatan yangdilakukan di atas kapal laut atau udara dan lain-lain.Menurut Cleiren & Nijboer, et al., ada 4 (empat)teori mengenai locus delicti, yaitu:1. Ajaran perbuatan badan (de leer van lichamelijke gedraging). Ajaran ini cocokuntu delikdengan rumusan formel, yang terjadinya akibat bukan bagian inti (bestanddeel) delik.Misalnya pada delik pencurian (HR 8 Februari 1926 NJ. 1926, 285)2. Ajaran yang kedua disebut ajaran instrumen atau alat (de leer vanhet instrument). Ajaranini berkaitan dengan delik yang dilakukan dengan sebuah alat seperti senapan, racun,bom, dll. Ajaran ini mengatakan bahwa locus delicti ialah tempat bekerjanya alat itu. JikaA mengirim pesan melalui internet dari Singapura ke Jakarta untuk menipu, maka Jakartaadalah locus delictinya3. Ajaran ketiga disebut ajaran terciptanya akibat (de leer van constitutieve gevolg). Locusdelicti berdasarkan ajaran ini ialah tempat delik menjadi sempurna dengan terjadinyaakibat. Ajaran ini hanya berlaku jika akibat tertentu menjadi bagian inti (bestanddeel)seperti pembunuhan (moord;murder;mord). Ajaran ini sering jatuh bertepatan denganajaran instrumen, misalnya pembunuhan dengan bom surat. Akan tetapi sering juga tidakdemikian, misalnya seseorang mengirim bom surat dari Keulen ( Jerman) ke Breda(Nederland) dan meledak di situ, tetapi korbandilarikan ke rumah sakit Antwerpen(Belgia) dan dia mati di sana. Dengan demikian, Antwerpen (Belgia) menjadi locusdelicti. Oleh karena faktor kebetulan memainkan peran dalam teori ini maka kurangdiperhatikan oleh literartur.
  • 4. Ajaran yang keempat disebut ajaran ”terjadi di mana-mana” (ubiquiteitsleer) kata-kata”atau”. Diganti dengan ”dan”, ”dan” (HR 4 Februari 1958, NJ. 1958, 294). Hoge Roadmengakui secara eksplisit pada 6 April 1954, NJ. 1954, 368, dimungkinkannya lebih darisatu locus delicti yang berarti berlebihan untuk mencari locus delicti yang sebenarnyayang mnyampingkan semua yang lain. Tempat berita dan dokumen dari penipu diterimaoleh korban harus dipandang sebagai tempat bersama locus delicti. Selanjutnya HRtanggal 4 Februari 1958, 294; memutuskan tempat surat penghinaan dikirim dan tempatorang yang dihina menerimanya sebagai locus delicti. Lebih lanjut, HR 27 April 1993,NJ. 1993, 744; memutuskan bahwa delik dilakukan di tempat-tempat secara bersama dimana bilyet pemberitahuan diserahkan. Di Jerman ajaran ini sudah masuk ke dalamKUHP (STGB) Part 9.Dalam hal delik omisi locus delicti ialah tempat perbuatan yang diabaikan ituseharusnya dilakukan (HR 19 April 1940, NJ. 1940, 805). Tempat- tempat itu seringmerupakan kebetulan.Penyertaan seperti pemancingan (uitlokking), membuat orang lain melakukan (doenplegen) dan pembantuan mengenal locus delictinya sendiri. Misalnya dalam kasuspenyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996, tempat pemancingan untuk melakukanpenyerbuan di tempat lain, tetapi locus delicti penyerbuan ialah di Jl. Diponegoro.
  • BAB VIIKESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN MELAWAN HUKUMA. Sengaja“Sengaja” (opzet) berarti De (Bewuste) richting van den wil open bepaald misdrijven,(Kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Kemudian perludikemukakan tentang adanya teori-teori tentang sengaja itu. Pertama-tama ialah yang disebut teorikehendak. Menurut teori ini, maka “kehendak” merupakan akikat sengaja itu. Bantahan dari teorikehendak adalah teori membayangkan teori dikemukakan oleh frank dalam tulisan Ueber denAufbau des Schulbegriffs, ia mengatakan secara Piskologis, tidak mungkin suatu akibat dapatdikehendakiB. Kelalaian ( Culpa)Van Hamel membagi Culpa atas dua jenis: Kurang melihat ke depan yang perlu, kurangpada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib hati-hati.Tetapi Memori mengatakan, bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan.Bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan disbanding sengaja. Dikenal juga diNegara Anglo-Sexson. Disebut dalam pembunuhan pada pasal 359 KUHP.C. Kesalahan dan Pertanggungjawaban PidanaDalam pengertian hokum pidana dapat disebut cirri atau unsure kesalahan dalam artiyang, yaitu: Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat. Tidak adanya dasar peniadan pidanayang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.Adanya kaitan piskis antara pembuat dan perbuatan yang adanya sengaja atau kesalahandalam arti sempit (Culpa).
  • D. Melawan HukumMelawan hukum Formil diartikan bertentangan dengan Undang-undang apabila suatuperbutan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukumsecaraFormil.E. Subsosialitas (subsocialiteit)Subsosialitas adalah tingkah laku akan penting bagi hukum pidana jika perbuatan itumengakibatkan bahaya bagi masyarakat, walaupun bahaya itu kecil sekali jika tidak ada bahayademikian, maka unsur subsosialitas tidak ada.F. Taatbestandmassikeit dan WesenchauDidalam hukum pidana jerman yang diikiuti Zevenbergen di Negeri belanda, diterimaadanya delik dengan syarat Taat bestandmassikeit, yang berarti bahwa semua rumusan deliktidak perlu semua bagian inti ada. Unsar-unsur seperti melawan hukum dan patutnya sesuatuperbuatan pidana walaupun semua itu dimasukkan sebagai unsur delik. Sebaliknya, di Jermanajaran ini diganti oleh Wesenchau pada tahun 1930. ajaran Wesenchau mirip sekali denganajaran melawan hukum yang materiel. Ini adalah bahwa ajaran sekali pun seuatu perbuatan telahselesai dengan rumusan delik didalam Undang-undang pidana belumlah otomatis merupakansuatu delik. Perbuatan pada dasarnya “Pada hakikatnya” merupakan delik sesuai dengan rumusandelik yang dipandang sebagai delik.
  • BAB VIIIDASAR PENIADANAAN PIDANAA. PengertianDasar peniadaan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan,yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnyaperbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undangdan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hakmenuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhkan pidana. Ia harus dibedakandengan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntutjaksa, karena adanya ketentuan undang-undang.B. Pembagian Dasar Peniadaan PidanaDasar peniadaan pidana lazim dibagi dua, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf :1. Dasar Pemaaf, unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada padapembuat. Maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini misalnya:a. adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (Pasal 44 ayat 1)b. adanya daya paksa mutlak dan perlampuan keadaan darurat (noodtoestandexces,Pasal 48)c. adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodwerexes, Pasal 49 ayat 2)d. karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51ayat 2)2. Dasar Pembenar, sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, makaperbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan olehhakim. Dalam hal ini misalnya :adanya daya paksa relative dan keadaan darurat (overmacht, Pasal 48)adanya pembelaan terpaksa (noodweer, Pasal 49 ayat 1)karena sebab menjalankan undang-undang (Pasal 50)karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)
  • C. Tidak Dapat DipertanggungjawabkanPasal 44 KUHP menyatakan orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 2 hal,yaitu : jiwanya cacad dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit jiwa.Ketidakmapuan bertanggungjawab meniadakan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itutermasuk dasar pemaaf.Namun demikian apabila kita mencoba mencari ketentuan yang menyatakanbagaimana/kapan seseorang itu dianggap tidak mempunyai jiwa yang sehat hal tersebut tidakakan ditemukan, jadi untuk menentukannya kita harus kembali melihat Memorie vanToelichting (M.v.T) atau penjelasan daripada KUHP itu. Dalam M.t.V ditentukan bahwaseseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dannilai dari perbuatannya.b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.c. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.Alasan undang-undang merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secaranegatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab danbukan mengenai mampu bertanggungjawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang itu mampu bertanggung jawab. Denganberpijak pada prinsip itu, dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam halkemampuan bertanggung jawab ini dirumuskan secara negatif, ditentukan keadaan tertentumengenai jiwa seorang yang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana karenamelakukan perbuatan.Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam rangka menyelidiki keadaan jiwa sipembuat untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampubertanggungjawab, yaitu :metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormalyang kemudian dihubungkan dengan ketidakmapuan bertanggungjawab;metode psikologis, dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawabatau tidak;
  • metode gabungan.Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selainperkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakiy yang disebabkan gangguan kejiwaan,juga syarat adanya hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatan.Misalnya, hanya orang yang disebut gila saja yang dianggap tidak mampubertanggungjawab terhaap semua delik, tetapi semua penyakit jiwa tertentu yang hanya adahubungan kausalnya dengan pencurian misalnya seperti cleptomanie, tidak membebaskanpembuat dari tanggungjawab pidana terhadap delik-delik lain, misalnya penganiayaan,pembunuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu kerjasma hakim dan psikiater menjasi syaratmutlak tentang penentuan bertanggungjawab atau ketidakmampuan bertanggungjawab.D. Daya Paksa (Overmacht)Hal ini diatur dalam Pasal 48 KUHP menyatakan barangsiapa yang melakukanperbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Menurut MvT (penjelasanKUHP) bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.Menurut Jonkers, Daya Paksa terbagi dalam 3 macam, yaitu :1. Daya paksa mutlak;2. Daya paksa relatif;3. Keadaan darurat.a. Daya Paksa Mutlak (absulte overmacht)Pembuat tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapatmelawan, dengan kata lain ia tidak dapat mengadakan pilihan lain selain daripada berbuatdemikian. Pengaruh yang bekerja terhadapnya dapat bersifat jasmaniah dan rohaniah. AbsulteOvermacht termasuk alasan pemaaf dalam dasar peniadaan pidana.Misalnya : seseorang yang ditangkap oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan keluarjendela, sehingga terjadi pengrusakan barang. Maka orang yang dilemparkan keluar jendela,sehingga kaca jendela pecah tak dapat dipidana menurut pasal 406 KUHP. Contoh lain dayapaksa rohaniah, seorang dihipnotis, lalu dalam keadaan tak sadar berlari telanjang bulat.
  • Orang tersebut tak dapat dipidana menurut Pasal 281 KUHP. Dalam keadaan demikian orangyang melemparkannya keluar dan orang yang menghipnotislah yang sebagai pembuatmenurut pasal 55.b. Daya Paksa Relatif (relatieve overmacht)Kekuasaan, kekuataan, dorongan atau paksaan fisik atau psikis terhadap orang yangbersangkutan bersifat relatif atau nisbi.Misalnya pada perampokan bank, bankir diancam dengan pistol supaya menyerahkanuang. Bilamana ia tidak melakukannya maka ia akan ditembak. Bankir tersebut tidak dapatmelawan dengan risiko mati ditembak, bilamana ia tidak melawan dan menuruti kehendakperampok, maka ia tidak dapat dipidana, sekalipun ia telah mewujudkan delik.Perbedaan daya paksa absolut dan relatif ialah, pada absolut orang yang memaksa danmendoronglah yang berbuat, sedangkan relatif orang yang diancam, dipaksa, ataudidoronglah yang berbuat, sekalipun ia berbuat karena ancaman atau dorongan. Dalam hal inirelatieve overmach termasuk alasan pembenar.c. Keadaan darurat (noodtoestand)Suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untukmenghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyatannyamelanggar kepentingan hukum yang lain. Noodtoestand dalam dasar peniadaan pidanatermasuk alas an pembenar.Dalam doktrin hukum bentuk noodtoestand ada 3 macam ialah:dalam hal terjadi dua kepentingan hukum (rechtsbelang);dalam hal terjadi pertentangan antara kewajiban hukum (rechtsplicht) dengankepentingan hukum;dalam hal terjadinya dua kewajiban hukum.· Pertentangan antara dua kepentingan hukum (rechtsbelang)apabila terjadi suatu keadaan dimana terjadi konflik antara dua kepentingan hukum yangsaling berhadapan, dimana tidak dapat memenuhi semua kepentingan hukum yang salingbertentangan itu sekaligus, melainkan dengan terpaksa harus mengorbankan atau melanggarkepentingan hukum yang lain tersebut tidak dapat dipidana.
  • Contoh : Ketika terjadi kecelakaan laut, ada dua orang penumpang yang usahanya hendakmenyelamtakan nayawanya berpegang pada sebuah papan, yang papan mana hanya dapatmenahan satu orang. Apabila keduanya tetap berpegang pada papan, maka kedua orang itu akantenggelam dan mati. Maka dalam usaha menyelamatkan diri dari ancaman kematian(mempertahankan kepentingan hukumnya agar tetap hidup), maka seorang diantaranyamendorong orang lain yang juga sedang berpegang pada papan itu (melanggar kepentinganhukum atau kesalamatan orang lain), dan karena dorongan yang kuat itu maka terlepaslahpegangannya dari papan tersebut dan matilah dia.· Pertentangan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukumApabila terdapat suatu keadaan dimana seseorang hendak melaksanakan kewajibanhukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnyasendiri, maka bilmana ia memilih perbuatan untuk menegkkan kepentingan hukumnya sendiridengan melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyatannya melanggar undang-undang,maka dia tidak dapat dipidana.Contoh: Seorang dokter ahli forensik yang diminta oleh Pengadilan Negeri untukmemberikan keterangan ahli tentang sebab kematian seorang korban dalam sidang perkarapidana, pada saat yang sama dia menderita luka-luka karena kecelakaan lalu lintas, yaitu dalamkeadaan ini ia memilih melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak memenuhi panggilanPengadilan Negeri, karena dia lebih mementingkan meneggakkan kepentingan hukumnyadengan berisitirahat di rumah demi segera menyembuhkan luka-lukanya. Dalam hal ini si doktermelanggar pasal 224 KUHP.·Pertentangan antara dua kewajiban hukum (rechtsplicht)Apabila suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan untuk menjalankan dua kewajibanhukum sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yang keduanya tidak dapat dilakukannya, dankemudian dia melaksanakan salah satu saja dari kewajiban hukumnya itu.Contoh : seorang dokter pada saat yang sama dia harus menjalankan operasi seseorangkarena karena kecelakaan yang tidak ada dokter lain yang dapat melakukannya, yang ketika ituia juga dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangan ahli. Si dokter hendak melaksanakankewajiban hukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kewajibanhukumnya sendiri, maka bilmana ia memilih perbuatan untuk menegakkan kewajiban hukumnya
  • sendiri dengan melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyatannya melanggar undang-undang, maka dia tidak dapat dipidana.E. Pembelaan TerpaksaDirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) tidak dapat dipidana barangsiapa melakukanperbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaanatau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancamanserangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.Dalam hal ini, asas yang harus diperhatikan adalah asas subsdiariteit dan asaspropositionaliteit. Asas ini mensyaratkan bahwa bilamana terdapat cara pembelaan yangsifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh meggunakan cara yang memberikankerugian yang lebih besar pada penyerang. Dengan kata lain pembelaan yang diberikan ituharuslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, yang diserang harus memilihcara yang tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar pada penyerang daripada yangperlu. Kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai harus maksimal dan seimbang dengankepentingan yang dikorbankan.Menurut Zainal Abidin Farid, Noodweer ialah pembelaan yang diberikan karenasangat mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Yang mana seranganitu dilakukan terhadap dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifatfisik; dalam hal membela kehormataan kesusilaan diri sendiri atau orang lain; dalam halpembelaan harta benda sendiri atau orang lain. Dalam noodweer ada alas an pembenar dalamdasar peniadaan pidana.Syarat pembelaan terpaksa :karena terpaksa sifatnya;yang dilakukan ketika timbulnya ancam serangan dan berlangsungnya serangan;untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat mewalan hukum;yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam;pembelaan terpaksa itu terbatas dalam hal mempertahankan 3 macam kepentinganhukum.Perbedaan Overmacht dan dan Noodweer Pada Overmacht:
  • overmacht terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh yang diserang (korban)adalah perbuatan yang memang dimaksudkan dan dinginkan oleh penyerang;orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan yang in casu dikehendaki oleh sipenyerang, karena dia tidak berdaya melwan serangan yang memaksa itu;tidaklah ditentukan bidang kepentigan hukum apa dan dalam hal apa penyerangan yangdapat dilakukan perbuatan dalam keadaan daya paksa;pada daya paksa dapat terjadi dalam hal keadaan darurat, yaitu terjadi dalam hal konflikantara dua kepentingan hukum, konflik antara kewajiban hukum dan konflik antarakewajiban dan kepentingan hukum.Pada Noodweer:Perbuatan yang menjadi pilihan orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang tidakmenjadi atau maksud si penyerang;Pada pembelaan terpaksa, orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada kemampuanuntuk berbuat untuk melawan serangan;Pada pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan terhadap serangan-serangan yangbersifat mewalan hukum dalam 3 bidang;Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam keadaan darurat.F. Pembelaan Terpaksa Melampaui BatasDirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas,yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atauancaman serangan itu tidak dapat dipidana.Apa yang dimaksudkan dengan noodweer exces ialah perlampuan batas pembelaanterpaksa, yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan oranglain yang mengancam dan dapat terjadi walaupun serangan telah tiada. noodweer excestermasuk alas an pemaaf dalam dasar peniadaan pidanaPerbedaannya dengan pembelaan terpaksa (noodwer):a. perbuatan apa yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatanyang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan, perbuatannya
  • haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampauidari apa yang diperlukan dalam pembelaan itu. Tetapi dalam noodweer exces perbuatanapa yang menjadi pilihannya sudah melebihi diri apa yang diperlukan dalam halpembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya pilihan perbuatan itusudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Misalnya seorang menyeranglawannya dengan pecahan botol, yang sebenarnya dapat dilawan dengan sepotong kayu(noodweer) tetapi karena kegoncangan jiwa yang hebat ia melawan denganmenembaknya (noodweer exces).b. dalam hal pembelaan terpakasa, perbuataan pembelaan hanya dapat dilakukan padaketika adanya ancaman serangan atau serangan sedang berlangsung, dan tidak bolehdilakukan setelah serangan terhenti atau tidak ada lagi. Tetapi dalam noodweer excesperbuataan pembelaan itu masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti.Tidak dapat dipidananya si pembuat noodweer karena sifat melawan hukum padaperbuatannya jadi merupakan alasan pembenar. Sedangkan pada noodweer exces adanyaalasan penghapusan kesalahan pada diri si pembuat, jadi merupakan alasan pemaaf. Dasartidak dipidananya si pembuat noodweer exces terletak pada diri orangnya bkan padaperbuatannya.G. Menjalankan Ketentuan Undang-UndangDirumuskan dalam Pasal 50 barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakanketentuan unang-undang, tidak dipidana. Dari rumusan yang singkat ini, ada beberapa yangperlu diterangkan yaitu :Tentang ketentuan undang-undangPerbuatanMelaksanakan ketentyuan undang-undangPeraturan perundang-undangan adalah semua peraturan-peraturan yang dibuat olehkekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.
  • Tentang perbuatan yang dimaksudkan itu ialah perbuatan mana pada dasarnya jika tidak adaundang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya adalah berupa suatu tindakpidana.Melaksanakan perintah undang-undang, tidak hanya terbatas pada melakukanperbuatan yang diperintahakan oleh undang-undang akan tetapi lebih luas lagi ialah meliputipula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.Contoh : Algojo yang menjalankan tugas menembak mati terpidana yang divonishukuman matiH. Menjalankan Perintah JabatanDirumuskan dalam Pasal 51 ayat 1 barangsiapa melakukan perbuatan untukmelaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakdipidana.”Perbedaannya dengan menjalankan perintah undang-undang, dalam perintah jabatanada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintahyang in casu melakukan suatu perbuatan tertentu. Kewenangan pada menjalankan perintahjabatan adalah pada perintah yang diberikan berdasarkan undang-undang. Sedangkan padamenjalakan perintah undang-undang keabsahan pada menjalankan perintah itu ada padaundang-undangnya. Keduanya termasuk dalam alasan pembenar.Contoh menjalankan perintah jabatan yang dimaksud, ialah seorang penyelidikmendapat perintah dari penyidik untuk menangkap seorang tersangka. Antara penyelidik danpenyidik ada hubungan publik yang berdasarkan undang-undang, hubungan inilah yangmemberi dasar bagi penyelidik boleh melakukan perbuatan sepanjang perlu dan layak dalamupaya menjalankan perintah jabatan.I. Dasar Peniadaan Pidana di Luar Undang-Undang
  • Dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 perintah jabatan tanpa wewenang, tidakmenyebabkan hapusnya pidana kecuali apabila orang yang menerima perintah dengan itikadbaik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksannya termasuk dalamlingkungan pekerjannya.Hal ini dapat dilihat dari syarat subjektif dan syarat objektif:a. Syarat subjektif; syarat ini terletak pada sikap batin si penerima perintah ialah diamengira bahwa perintah itu sah adanya. Alasan sikap batin yang demikian haruslahdidasarkan pada hal-hal yang masuk akal, dan oleh karena itu faktor-faktor rasional danmasuk akal yang menyebabkan baginya, dapat mengira bahwa perintah itu adalah sah.Dapat mengira bahwa perintah itu adalah sah memerlukan syarat yaitu : orang yangmemberikan perintah itu disdadarinya adalah benar yang berhak. Dan mengenai apa yangmenjadi isi perintah itu disadarinya memang masuk dalam ruang lingkup kewenanganyang memberi perintah.Contoh: seorang penyidik menurut Pasal 16 (1) KUHAP berwenang memberi perintahpada penyidik pembantu utnuk melakukan penangkapan. Andaikata perintah itu ditujukanpada orang yang telah diketahui penyidik bukan orang yang boleh ditangkap, tetapi adalahorang yang dibenci, apabila 2 syarat telah dipenuhi maka penyidik pembantu menjadi masukakal apabila dia membela dirinya dengan beritikad baik dalam menjalakan perintah iitu dandia tidak dapat dipidana. Sikap batin “mengira perintah yang sah” adalah harus ditujukanpada kedua faktor diatas.Tidak sahnya perintah ada 2 kemungkinan (1) orang yang memberi perintah secara objektifbukanlah orang yang berwenang (2) apa yang menjadi isi perintah itu adalah tidak benar.b. Syarat Objektif; syarat kedua berupa isinya perintah harus menjadi bidang pelaksaannantugasnya, adalah berupa hubungan antara jkabatannya dan tugas pekerjan suatu jabatan.Pada jabatan publik terdapat tugas jabatan tertentu baik merupakan pelaksanaan hakjabatan dan atau pelaksanaan kewajiban jabatan.Misalnya : pejabat penyidik pembantu atas dasar perintah penyidik dia berwenangmelakukan penangkapan yang sekaligus berupa kewajiban untuk melaksanakan perintah itu,ini adalah masuk ruang lingkup pekerjaan dalam jabatannya. Andaikata si penyidikmemerintahkan pada penyidik pembantu untuk memukuli tersangka yang tidak memberikanketerangan berisi pengakuan, lalu perintah itu dilaksankan. Maka perbuatan penyidik
  • pembantu ini sudah berada diluar ruang lingkup pekerjaan jabatannya, dan dia bertanggungjawab sepenuhnya taas penyiksaan.Peniadaan Pidana Di Luar KUHPDasar peniadaan pidana di luar KUHP dan merupakan hukum tertulis menurut vanBemmelen ialah :Hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen, (dan gurumengaji) terhadap murid/siswanya.Hak jabatan atau pekerjaan dokter, apoteker, bidan, dan peneliti ilmu-ilmu alam.izin mereka yang kepentingannya dilanggar, kepada orang yang melanggar kepentinganitu, yang perbuatannya merupakan delik seandainya tak ada izin tersebut.Zaakwarnerming menurut pasal 1354-1358 KUHPerdata.Tak ada sifat melawan hukumnya yang materiel.Tak ada kesalahanSelaian yang disebut oleh Bemmelen, tentu masih ada peraturan hukum lain yangmengandung dasar pembenar dan dasar pemaaf, misalnya :1. Hak dukun kampong mengobati atau menyunat orang, atau melakukan pekerjaan bidan;2. Hak KONI untuk mengadakan adu orang;3. Ketentuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila.
  • BAB IXTEORI-TEORI TENTANG SEBAB AKIBATA. PengertianSetiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian social tidak lah terlepas darirangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun social yang terjadi adalah merupakan rangkaianakibat dari peristiwa alam atau social yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa socialmenimbulkan satu atau beberapa peristiwa social yang lain, demikian seterusnya yang satumempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat.Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.Penentuan sebab suatu akibat dalam hokum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulitdipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], pada dasarnya tidaktercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakansuatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-deliktertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat.Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya delik atauactus reus hanya ada pada delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu „‟ a. delikmateriel, misalnya pembunuhan [Pasal 33 KUHP]. Penipuan [Pasal 38 KUHP]. b. delik culpa,misalnya karena kelalainnya mengakibatkan kematian orang lain [Pasal 359 KUHP], karenalalainya menyebabkan lukanya orang lain [Pasal 360 KUHP], dan sebagainya.Ada pula yang berupa syarat yang memperberat pidana dengan terjadinya akibattertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya misalnyapenganiayaan yang berunsurkan luka berat [Pasal 351 ayat-ayat KUHP] dan matinya orang lain[Pasal 351 ayat 3 KUHP], Pasal 18tujuh ayat 3 KUHP yang mengandung unsure timbulnyabahaya terhadap nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Sedangkan apabilaperbuatan itu dilakukan dengan suatu kesengajaan [Pasal 354 KUHP] untuk membuat luka beratorang lain, kemudian apabila kesengajaan itu dilakukan untuk atau demi kematian orang lain.Di luar ketiga macam delik tersebut di atas, ada delik formel yang tidak mensyaratkanadanya akibat tertentu, yaitu misalnya sumpah palsu [Pasal 242 KUHP], pemalsuan surat-surat[Pasal 263 KUHP], pencurian [Pasal 362 KUHP], penghasutan [Pasal 160 KUHP], pemalsuan
  • materai dan merek [Pasal 253 KUHP], dan sebagainya. Dalam hal ini delik formel ini, ajarankausalitas tidak diperlukan, karena tidak disyaratkan adanya akibat tertentu.B. Teori-teori KausalitasKeanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagaipermasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yangmenjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan factorberangkai yang menimbulkan akibat.Yang pertama kali mencetuskan adanya teori kausalitas tersebut adalah Von Buri denganteori condition sine qua non yang pertama kali dicetuskan pada tahun 18tujuh3. Menurut VonBuri bahwa semua factor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat danyang tidak dapat weggedacht [dihilangkan] dari rangkain factor-faktor yang bersangkutan harusdianggap causa [sebab] akibat itu. Tiap factor yang dapat dihilangkan [weggedacht] darirangkaian factor-factor yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidakdiberi nilai. Demikian sebaliknya tiap factor yang tidak dapat dihilangkan [niet weggedacht] darirangkaian factor-factor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yangbersangkutan, harus diberi nilai yang sama. Semua factor tersebut adalah sama dan sederajat.Penganut teori Von Buri adalah Van Hamel yang berpendapat bahwa pada prinsipnyateori Von Buri dapat diterima walaupun harus diimabangi dengan restriksi [pembatasan].Menurut Van Hamel restriksi tersebut dapat ditemukan dalam pelajaran tentang kesengajaan dankealpaan [opzet en schuldleer].Dalam perkembangannya banyak bermunculan teori-teori baru yang berusaha untukmemperbaiki serta menyempurnakan kekurangan di dalam teori Van Buri, di antaranya adalahteori mengindividualisasikan [individualiserende theorien] yang dipelopori oleh Birkmeyer.Pendapat Birkmeyer berpangkal pada dalil Ursache ist die wirksamste Bedingung, yang menjadicausa adalah factor [Bedingung, kejadian] yang paling berpengaruh [atas terjadinya delik yangbersangkutan]. Teori ini ternyata juga tidak dapat menyelesaikan masalah terutama apabila di
  • antara semua factor itu sama berpengaruh atau apabila sifat dan coraknya dalam rangkaianfactor-faktor itu tidak sama.Dari ketidakpuasan terhadap teori yang mengindividualisasi, menimbulkan teori baruyang menggeneralisasi [generaliserende theory]. Pada prinsipnya teori tersebut menjelaskanbahwa teori Vin Buri terlalu luas sehingga harus dipilih satu factor saja yaitu yang menurutpengalaman manusia pada umumnya dipandang sebagai causa [sebab].Teori yang menggeneralisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu :1. Teori adaequaat dari Von Kries > Adaequaat artinya adalah sebanding, seimbang,sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang atausebading dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui.2. Teori obyektif – nachttraglicher Prognose dari Rumelling. Teori Rumellingmengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah factor obyektif yangdiramalkan dari rangkaian factor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya deliksetelah delik itu terjadi. Tolak ukur teori tersebut adalah bukan ramalan tetapimenetapkan harus timbul suatu akibat.3. Teori adaequaat dari Traeger > Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah in hetalgemeen voorzienbaar yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagaisuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Teori tersebut diberi komentar oleh VanBemmelen bahwa yang disebut dengan in het algemeen voorzienbaar ialah een hogemate van waarschijnlijkheid yang artinya adalah disadari sebagai sesuatu yang sangatmungkin dapat terjadi.Sebagaimana diketahui delik omisi atau pengabaian ada dua macam, yaitu delik omisi yangsebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Menurut Vos pada delik omisi yang sebenarnya tidak adamasalah kausalitas, dapat dipidana karena tidak berbuat, tidak ada akibat karena tidak berbuat.Pada delik omisi yang tidak sebenarnya, muncul masalah kausalitas.Pompe menerima kausalitas pada pengabaian, tetapi sejauh pengabaian itu menimbulkanakibat. Jadi, dia juga menerapkan formula sebab adekuat dalam pengabaian.
  • Van Hamel menerapakan ajaran kausalitas condition sine qua non secara konsekuen, karenaia mengatakan bahwa jika pengabaian itu ditiadakan dari pikiran [wegdenkt], maka tidak adaakibat juga.
  • BAB XHUKUM PENITENSIERA. PendahuluanHukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan ang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusanhakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukumB. Jenis-jenis PidanaJenis-jenis Pidanaa. Pidana Pokoki. Pidana Matiii. Pidana Penjaraiii. Pidana Kurunganiv. Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)b. Pidana Tambahan1. Pencabutan hak-hak tertentu2. Perampasan barang-barang tertentu3. Pengumuman putusan hakima. Pidana PokokRincian pidananya adalah sebagai berikut :1. Pidana MatiDelik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP sudah menjadi 9 buah, yaitu:1.1 Pasal 104 KUHP1.2 Pasal 111 ayat (2) KUHP1.3 Pasal 124 ayat (1) KUHP1.4 Pasal 124 bis KUHP1.5 Pasal 140 ayat (30) KUHP1.6 Pasal 340 KUHP1.7 Pasal 365 ayat (4) KUHP
  • 1.8 Pasal 444 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP.2. Pidana PenjaraPidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Tetapi jugaberupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan Siberia dan juga berupa pembuangan kesebrang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia.3. Pidana KurunganMenurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 tujuan. Pertama ialahsebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu dan pailit sederhana.Yang kedua sebagai custodia simpleks, suatu perampasan kemerdekaan untuk delikpelanggaran4. Pidana DendaPada zaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupapelanggaran atau kejahatan ringan oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunyapidan ayang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.5. Pidana TutupanPidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkanoleh ideologi yang dianutnya tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuantersebut diterapkan.b. Pidana TambahanPidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :1. Pencabutan hak-hak tertentu2. Perampasan barang-barang tertentu3. Pengumuman putusan hakimSumber hukum penitensier( pasal 10 KUHP ) yang berbunyi pidana terdiri atas :Pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan)Pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,pengumuman putusan hakimKriminalisasi adalah salah satu proses yang terjadi didalam masyarakat dimana suatuperbuatan yang asalnya bukan merupakan perbuatan pidana dikarenakan pengaruh kondisi social
  • yang berkembang yang berkaitan dengan rasa keadilan dalam masyarakat maka perbuatan ituakhirnya dijadikan merupakan perbuatan pidana. Contoh lahirnya UU penyalahgunaan narkotika( UU No. 9 / 1976), dimana berdasarkan UU ini penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatanyang dapat dipidana.De kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang secara konkrit diancam pidana dalamhukum positif dikaernakan pengaruh perubahan perkembangan masyarakat berubah menjadiperbuatan yang tidak dapat dipidana. Contoh pasal 534 KUHP, dalam pasal ini disebutkanbarang siapa yang memperagakan alat kontrasepsi pencegah kehamilan di muka umum diancamdengan hukuman penjara, dikarenakan khususnya di Indonesia dalam kerangka pelaksanaanprogram KB dimana alat kontrasepsi itu dianjurkan untuk digunakan oleh BKKBN, dengankondisi demikian maka pasal 534 KUHP itu sampai saat ini tidak memilik daya paksa.Masalah pokok didalam Hukum Penitensier1. Pemidanaan ( fungsi Hakim Besar )2. Proses pemidanaan (tugas atau fungsi LP)3. Terpidana ( siapa yang diproses )Alasan perubahan KUHPPertimbangan politisBahwa RI sudah merdeka 60 tahun dan sudah sepantasnya dan sewajarnya memilikKUHP Nasional hasil karya bangsa sendiri karena KUHP yang ada sekarang ini adalah hasilkarya pemerintahan kolonial Belanda dan dibuat diBelanda, bila bangsa Indonesia memilikiKUHP Nasional dapat menumbuhkan kebanggaan nasional yang dapat mengangkat harkat danmartabat bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain di dunia.Pertimbangan sosiologisKarena KUHP yang kita miliki sekarang dibuat oleh pemerintahan Belanda sudah barangtentu hanya menjamin kepentingan-kepentingan sosial masyarakat Belanda khususnyamasyarakat Belanda yang ada di Indonesia, maka dari itu bila KUHP Nasional lahir, sudahbarang tentu dirujuk dan mengacu pada nilai-nilai social dan kepentingan masyarakat Indonesiayang sangat prularistik (beragam).Pertimbangan praktisKUHP yang ada sekarang di Republik Indonesia adalah merupakan hasil terjemahantidak resmi, keberadaanya itu hanyalah merupakan hasil terjemahan dari para ahli hukum kita
  • yang kebetulan menguasai bahasa Belanda, dengan demikian dengan adanya hasil terjemahanbeberapa para ahli menurut Prof. Muladi tidak mustahil adanya hasil terjemahan yang tidakkonsisten satu sama lainnya sehingga dapat menimbulkan kerancuan bagi para penegak hukum.Tujuan pemidanaan1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hokum demipengayoman masyarakat.2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orangbaik dan berguna dalam masyarakayt.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memulihkankeseimbangan dan medatangkan rasa damai dalam masyarakat.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.Kewajiban Hakim sebelum menjatuhkan pidanaa. Kesalahan sipelakub. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidanac. Cara melakukan tindak pidanad. Sikap batin sipelakue. Riwayat hidup dan keadaan sosial sipelakuf. Sikap sipelaku sesudah melakukan tindak pidanag. Pengaruh pidana terhadap masa depan sipelakuh. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukani. Pengaruh tindak pidana terhadap korban & keluargaj. Tindak pidana yang dilakukan terencana atau tidakHak NarapidanaHak mendapat pemeliharaan kesehatanHak mendapat kunjungan keluarga, saudara, atau kerabatHak mendapat kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaHak remisiHak asimilasiHak mendapat cutiHak pembebasan bersyaratHak cuti sebelum bebas
  • Kewajiban NarapidanaMantaati semua peraturan tata tertib yang diterapkan dilingkungan LP tersebut,meliputi :Kewajiban bekerjaKewajiban berperilaku baikProses pelaksanaan pembinaan terhukum atau narapidana di Indonesia dihadapkan pada kendalayang pokok yaitu :SDM pembinaan belum memiliki profesionalismeDari segi struktur bangujnan LP seratus persen masih menggunakan struktur kepenjaraan,padahal pedoman-pedoman kepenjaraan sudah dihapus sejak program pemasyarakatandicanangkan pada tahun 1970.Objek hukum penitensier adalah putusan Hakim yang berkaitan dengan perkara pidana, putusanHakim dalm kasus pidana, dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia,ada 3(tiga) jenis yaitu¤ Putusan bebas¤ Putusan ini dijatuhkan apabila apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh jaksa penuntutumum sama sekali tidak terbukti dipersidangan.¤ Dilepaskan semua dari tuntutan hukum¤ Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim apabila Hakim berkesimpulan bahwa yang dituduhkan olehjaksa penuntut umum itu terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupak perbuatan yang dapatdipidana.¤ Contohnya kasus utang piutang yang oleh jaksa penuntut umum di dakwakan sebagaiperbuatan pidana.¤ Penghukuman¤ Putusan ini dijatuhkan apabila apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum seluruhnyaatau sebagian terbukti.Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum penitensier ini hanyalah berkaitan denganputusan hakim yang berisi “pemidanaan” atau “penghukuman” saja.Sering kali putusan hakim yang mengadili tindak pidana ringan putusannya itu adalahpidana bersyarat atau disebut juga pidana percobaan.Pidana bersyarat adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usah menjalani pidanatersebut melainkan tetap berada ditengah-tengah masyarakat terkecuali bilamana si terpidana
  • dalam waktu masa percobaan tersebut melakukan pelanggaran tindak pidana apapun makahukuman penjara harus segera dilaksanakan.Ex : Terpidana dijatuhi hukuman pidana bersyarat 1 Tahun, “artinya” bahwa si terpidanatersebut tidak perlu menjalani pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan ( LP ) melainkantetap berada didalam masyarakatnya , tetapi dalam kurun waktu 1 tahun itu si terpidana tidakboleh melakukan pelanggaran tindak pidana apapun dan apabila sebelum masa 1 tahun itu habissi terpidana melakukan pelanggaran tindak pidana lagi maka putusan I yang berisi hukuman 1tahun penjara harus segera dilaksanakan.Fungsi dari penegakan hukum adalah menempatkan hukum pada posisi yang tepatsebagai bagian usaha manusia untuk menjadikan dunia ini lebih nyaman untuk di tinggal. ( Thefunction of law enforcement is to put in law prover prespective as a part man effort to make thisworld better place in which to life )Hak perogatif Presiden berkaitan dengan masalah pemidanaan1. Pemberian GrasiMasalah grasi telah diatur tersendiri oleh undang-undang pengajuan grasi hanya dapat diajukanoleh terhukum atau ahli warisnya, putusan grasi yang dikeluarkan oleh presiden dapat berupa :a. Penolakan atau ditolak grasinyab. Diterima grasinya dalam bentuk :Pemidanaannya dirubah, contoh : Dari pidana mati dirubah menjadi pidana seumur hidupLama pemidanaannya, contoh : Dari pidana 20 tahun penjara dirubah menjadi pidana 10tahun penjara2. Pemberian AmnestiAmnesti adalah putusan presiden yang berisi pembebasan terhadap semua terhukum khususnyaterhadap terhukum yang berkaitan dengan kejahatan politik dan maker. Masalah amnesti inidiatur berdasrkan kepres yang bersifat situasional.Contoh : Presiden mengeluarkan Kepres No 22Tahun 2005 tentang membebaskan semua terhukum GAM.3. Pemberian abolisiAbolisi adalah putusan presiden yang berisi pembebasan penuntutan hukum terhadapkejahatan politik dan maker. Masalah abolisi ini diatur berdasarkan kepres yang bersifatsituasionalContoh : Semua anggota GAM yang menyerah setelah 15 september 2005 dibebaskandari penuntutan hukum.
  • Perjanjian ekstradisi adalah suatu perjanjian antara 2 negara yang berisi pengembalianseorang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri kenegara yang bersangkutan maka negarayang kedatangan pelarian tersebut wajib menangkap dan mengembalikan ke Negara asalsebaagaimana dalam perjanjian.Masalah pemidnaan anak diatur oleh UU No.3 Tahun 1997Tentang anak ini bila melihat pasal 44 KUHP disebutkan apa yang disebut anak ituadalah manusia yang belum berumur 16 tahun, dan pasal ini dapat disimpulkan bahwa anak yangbaru lahir pun mengandung arti dapat di pidana sekalipun hal yang demikian mustahil.Di dalam UU No.3 tahun 1997 telah digunakan model batasan usia tentang usia yangdisebut seorang anak yaitu 10 tahun sampai 18 tahun. Lahirnya UU No. 3 tahun 1997 langsungmencbut pasal 44 tentang batasan usia.Tentang hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap anak apabila seorang anak melakukantindakan pidana tidak diancam pidana mati, maka :Hakim harus menjatuhkan pidananya dikurung 1/3 apabila tindakan pidan tersebutdilakukan oleh orang dewasa.Hakim dapat memutuskan apabila anak yang melakukan tindak pidana dikembalikankepada orang tuanya.Dipidana sebagai anak negara untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan anak.Proses pemidanaan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidan berdasarkan UUNo.3 Tahun 1997 antara lain dikatakan sejak tingkat penyidikan sampai proses sidang dipengadilan harus bersifat tertutup untuk umum dan aparat penegak hukumnya tidakmenggunakan pakaian uniform (seragam dinas).Pelaksanaan pemidanaannya berdasarkan UU peradilan anak bahwa di LP anak, anakpidana ini harus mendapatkan pendidikan lanjutannya. Di dalam UU peradilan anak telahditentukan bahwa anak hanya boleh dipidana maximal 10 tahun, dengan kata lain terhadapseorang anak tidak boleh dijatuhi hukuman seumur hidup dan pidana mati. Masalah pidana matidiatur dalam UU No. 2 Tahun 1964.Ketentuan-ketentuan pokok tentang pidana mati itu disebutkan1. pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah segala upaya hukum termasuk grasi telahditolak oleh Presiden, dan kasasi ditolakn oleh MA
  • 2. Apabila grasi telah ditolak oleh Presiden, penolakan itu ahrus disampaikan kepadapengadilan dimana keputusan pidana mati dijatuhkan.3. Oleh pengadilan penolakan upaya hukum pidana mati disampaikan kepada KejaksaanTinggi sesuai dengan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.4. 3 X 24 jam setelah Kejaksaan Tinggi menerima perihal penolakan dari pengadilan,Kejaksaan Tinggi memberitahukan kepada terpidana bahwa upaya hukum telah ditolak.5. Kejaksaan Tinggi memohon kepada Kapolda untuk menyiapkan regu tembak eksekusi(12 orang) yang dipimpin oleh seorang perwira polisi.6. Si terpidana mati berhak tuntunan rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaanya.7. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan apabila si terpidan dalam keadaan sakit atau hamil.8. Permohonan terakhir siterpidana mati harus dicatat oleh petugas LP9. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan dimuka umum dalam arti harus jauh dari keramaiandan tempatnya sesuai dengan wilayah hukum dimanapidana mati dijatuhkan10. Yang menghadiri eksekusi pidana mati :Jaksa atau Hakim yang menjatuhkan pidanmati,Dokter yang ditunjuk oleh pihak kejaksaan, rohaniawan11. Jenazah terpidana mati harus dikembalikan kepada pihak keluarganya dan jika pihakkeluarga tidak mau menenrima jenazah tersebut segala urusn jenazah ditanggung negaraTentang pidana penjaraPidana penjara lamanya berdasarkan KUHP minimal 1 (satu) hari dan maximal 15 tahunatau diperberat menjadi 20 tauhn.Pidana penjara pelaksaannya belum tentu sesuai sepenuhnya dengan putusan Hakim,karena setiap narapidana memiliki hak-hak remisi dan hak-hak asimilasi atau apabilanarapidana mengajukan grasi dan diterima grasinya oleh presiden bias berubah baik jenispidananya maupun lama pidananya.Pidana penjara ini dalam masa reformasi sekarang masih belum sesuai dengan apa yangdiharapkan dalam system pemasyarakatan, sebagaimana yang diatur dalam UU No.12Tahun 1995.C. Tindakan (Maatregel)
  • Sering dikatakan berbeda dengan piidana, maka tindakan bertujuan melindungimasyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada pelaku suatuperbuatan. Tetapi secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana punsering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan mamperbaiki terpidana.D. Pidana BersyaratPidana abersyarat yang tercatum pada pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP diwarisidari Belanda tetapi dengan perkembangan zaman telah terdapat perbedaan atara keduanya.Dalam pidana bersyarat dikenal syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akanmelaksanakan delik apapun dalam waktu yang ditentukan sedangkan syart khusus akanditentukan oleh hakim dan ada juga yang disebut syarat khusus.E. Pelepasan BersyaratPada pelepasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang 2/3nya. Pelepasan bersyarat ini tidak inferatif atau otomatis. Dikatakan “dapat” dierikanpelepasan bersyarat yang dikeluarkan oleh mentri kehakiman.
  • BAB XIDASAR PENIADAAN PENUNTUTANHarus dibedakan antara dasar peniadaan pidana, seperti penulis telah uraikan dengandasar peniadaan penuntutan. Dasar peniadaan pidana ditujukan kepada hakim, sedangkan dasarpeniadaan penuntutan ditujukan kepada Penuntut Umum. Seperti telah diuraikan sebelumnyabahwa dasar peniadaan pidana terbagi dua, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf. Ditinjau darisegi pandangan dualistis maka dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan,dan terdakwa seharusnya dibebaskan. Sedangkan bilamana terdapat dasar pemaaf berartiperbuatan criminal terdakwa terbukti, tetapi pembuat delik dimaafkan.Dasar Peniadaan Penuntutan yang ada di dialam KUHP adalah :1. Ne Bis In Idem (Pasal 76)2. Lampau Waktu/Verjaring (Pasal 79)3. Kematian Terdakwa atau Terpidana (Pasal 77)4. Penyelesaian di Luar Proses Pengadilan (Pasal 82)5. Tidak adanya aduan pada Delik AduanDasar Peniadaan Penuntutan di Luar KUHP :1. Abolisi2. AmnestiDasar peniadaan penuntutan di dalam Bab VIII KUHP adalah sebagai berikut :1. Asas Ne Bis In IdemAsas Ne Bis In Idem terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa orang tidakboleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadilidengan keputusan yang menjadi tetap (putusan inkra).Asas ne bis in idem mempunyai dua segi yaitu yang bersifat pribadi (persoonlijk) danyang bersifat peristiwa (zakelijk).Ne bis idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenaitindakan (feit) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwapada suatu saat(nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari baliknya ketetuan pidanaterhadap suatu delik tertentu. Azas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakanpemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudahmendapat putusan hukum yang tetap.
  • Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang samajuga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yangsebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.Tujuan dari azas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berartijuga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalammasyarkat. Kuota putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap apabila upayahukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapatlagi digunakan baik karena lewatwaktu, atau pun karena tidak dimanfaatkan atau putusanditerima oleh pihak-pihak. Agar supayasuatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila :Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yangdidakwakanterdahulu.Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyaikekuatanhukum yang tetap.Belakangan dasar Ne bis in idem Itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadapseseorangitu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakimdengan vonis yangtidak diubah lagi. Putusan ini berisi:1. Penjatuhan hukuman (veroordeling). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwaterdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dijatuhkankepadanya; atau2. Pembebasan dari penuntutan hukum (outslag van rechisvervolging). Dalam hal ini hakimmemutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itudibuktikan dengancukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanyakedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atasperbuatannya itu, atau3. Putusan bebas (vrijspraak). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwayang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.2. Lampau Waktu/VerjaringDaluwarsa adalah pengaruh lampau waktu yang diberikan oleh Undang-undanguntukmenuntut seseorang tertuduh dalam perbuatan pidana. Yang menjadi dasar ataualasan pembuatKUHP menerima lembaga lewat waktu (verjaring) adalah :
  • 1. Sesudah lewatnya beberapa waktu, apalagi waktu yang lewat itu cukup panjang,makaingatan orang tentang peristiwa telah berkurang bahkan tidak jarang hampir hilang.2. Kepada individu harus diberi kepastian hukum (rechtsverligheid) terutamaapabilaindividu terpaksa tinggal di luar negeri dan dengan demikian untuksementarawaktu merasa kehilangan atau dikurangi kemerdekaannya.3. Untuk berhasilnya tuntutan pidana maka sukarlah mendapatkan bukti sesudahlewatnyawaktu yang agak lama. Dalam Pasal 79 KUHP ditentukan bahwa sebagai saat mulaiberjalannya jangkawaktu daluwarsa dalam tuntutan pidana adalah “keesokan harinyasesudah perbuatan dilakukan”.Dalam Pasal 79 KUHP ditentukan bahwa sebagai saat mulai berjalannya jangkawaktudaluwarsa dalam tuntutan pidana adalah “keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan”.Pembuat KUHP juga menentukan saat istimewa mulai berjalannya lewat waktunyatuntutan pidana dalam tiga hal yaitu :1. Dalam hal memalsu atau meniru uang logam atau kertas atau uang kertas bank, makajangka lewat waktunya tuntutan pidana mulai berjalan pada harisesudah hari uang palsuitu dipakai2. Dalam hal salah satu kejahatan yang tercantum dalam Pasal-pasal 328KUHP(Penculikan), 329 KUHP, Pasal 330 KUHP, dan Pasal 333 KUHP, maka jangka lewatwaktunya tuntutan pidana mulai berjalan sesudah hari dibebaskannya atau meninggaldunianya korban.3. Dalam hal pelannggaran peraturan-peraturan Pencatatan Sipil (Pasal 556-558 a KUHP)maka jangka lewat waktunya tuntutan pidana muali berjalan padahari sesudah hari daftar-daftar yang bersangkutan telah diserahkan kepada Panitia Pengadilan tersebut.Verjaring dapat dicegah (gestuit) atau dipertangguhkan (geschorst). Beda antarapencegahan dengan penangguhan adalah sebagai berikut :Dalam hal pencegahan, maka jangka lewat waktu yang telah dilalui hilang samasekali,sedangkan dalam hal penangguhan jangka lewat waktu yang telah dilalui sebelum diadakannyapertangguhan itu dapat diperhitungkan terus.Pasal 80 KUHP mengatur pencegahan jangka lewat waktunya tuntutan pidana :“tiap-tiapperbuatan penuntutan mencegah daluwarsa (lewat waktu) asal saja perbuatan itu diketahui oleh
  • orang yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yangditentukan oleh undnag-undang”.Pasal 81 KUHP mengatur mengenai penangguhan lewat waktunya tuntutan pidana itudisebabakan oleh apa yang disebut “question prefudictelleau judgement” atau perselisihan prayudiciil. Ini merupakan perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harusdiselesaikan sebelum perkara pidananya dilanjutkan.3. Kematian Terdakwa/TerpidanaKetentuan ini diatur dalam Pasal 77 KUHP : “Kewenangan menuntut pidana hapus jikaterdakwa meninggal dunia”Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilanmaka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itudihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harusoleh pengadilandinyatkaan tidak dapat diterima dengan tentunya (niet-outvanhelijk verklaard). Umumnyademikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masihharus memutuskanperkaranya.Dalam pasal 77 KUHP terletak suatu prinsip, bahwa penuntutan hukum itu harusditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dimaksud telah melakukan peristiwa pidanaitu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja artinya tidakdapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.Pengecualiannya diatur dalam pasal 361 dan 363 H.I. R yang menerangkan bahwa dalamhal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenaipelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahliwaris orang yang bersalah. Oleh karena sifat individual hukum acara pidana, maka baikwewenang penuntut umum untuk menuntut pidana seseorang yang disangkamelakukan delik,maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus karena kematian terdakwa atau terpidana.4. Penyelesaian di Luar Proses PengadilanHal ini diatur dalam Pasal 82 KUHP. Yang bunyinya sebagai berikut :Pasal 82 ayat (1)Hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain daripada denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiridan
  • demikian juga dibayar ongkos mereka, jika penilaian telah dilakukan, dengan izinamtenaar yangditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.Pasal 82 ayat (2)Jika perbuatan itu terencana selamanya denda juga benda yang patut dirampas ituataudibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenaar yang tersebut dalam ayat pertama.Pasal 82 ayat (3)Dalam hal hukuman itu ditambah diubahkan berulang-ulang membuat kesalahan, bolehjuga tambahan itu dikehendaki jika hak menuntut hukuman sebeb pelanggaran yang dilakukandulu telah gugur memenuhi ayat pertama dan kedua dari pasal itu.Pasal 82 ayat (4)Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umuryang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.Ketentuan ini memuat lembaga hukum pidana yang terkenal dengan namaafkoop yaitupenebusan tuntutan pidana karena pelanggaran. Jadi dalam hal kejahatan afkoop ini tidakmungkin, yang diatasnya tidak ditentukan, hukuman pokok lain dari pada denda, denganmembayar sukarela maksimum denda.Menurut Pasal 82 KUHP ada 2 macam syarat untuk dipenuhi agar seorang dapat lepasdari pidana yang harus dijalankan atas pelanggaran itu, yaitu :1. Dengan membayar secara sukarela denda tertinggi (maksimum) yangdiancamkan kepadapelanggaran ini.2. Dengan ijin dari pegawai yang ditunjuk undang-undang, misalnya KepalaJawatan Pajakdalam hal orang yang melanggar peraturan di dalam hukum fiscal.5. Tidak Adanya Aduan pada Delik AduanTidak adanya pengaduan pada delik aduan (Pasal 166, 221 ayat (2) KUHP) Delik aduanadalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dariyang berhak mengadukannya.Delik aduan ini ditentukan secara khussus dalam beberapaPasal KUHP. Misalnya Perzinahan(Pasal 284 KUHP)Sedangkan yang diatur di luar KUHPAbolisi dan AmnestiAbolisi dan Amnesti ini tidak tercantum dalam KUHP. Tetapi diatur dalamUndang-undangDarurat No. 11/1954 tentang Manesti dan Abolisi, LN.1954 No.146 .Abolisi adalah meniadakan
  • wewenang dari Penuntut Umum untuk menuntut hukuman. Sedangkan Amnesti adalah suatuwewenang yang lebih luas lagi, yaitu amnesti tidak hanya meniadakan wewenang untukmenuntut hukuman tetapi juga wewenang untuk mengeksekusi hukuman, baik dalam haleksekusi itu belum dimulai maupun telah dimulai. Amnesty dan Abolisi ini diberikan olehPresiden atas kepentinan Negara. Amnesty dan Abolisi ini diberikan setelah mendapat nasehatdari Mahkamah Agung.
  • BAB XIIDASAR PEMBERATAN PIDANAMenurut Jonkers, bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana adalah:1. Kedudukan sebagai pegawai negeri2. Recidive (pengulangan delik)3. Samenloop atau Concursus (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik)1. Kedudukan sebagai pegawai negeriHal ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi :Jikalau seorang pegawai negeri (abtenaar) melanggar kewajiban yang istimewa dalamjabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukanperbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidanamemakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, makapidananya boleh diotambah sepertiganya.Ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh Penuntut Umum dan Pengadilan, seolah-olehtidak dikenal mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unaur pegawai negeri menurutPasal 52 KUHP, yaitu:1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatnnya; atau2. Memakai kekuasaan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.Misalnya seorang dosen yang memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat butir a,sekalipun ia seorang pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas menjaga ketertiban danketentraman umum yang mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a. barulah anggota Polisi itumelanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khususuntuk menjaga uang suatu Bank Negara, lalu ia sendiri yang mencuri.Begitupula dengan butir b, misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja di KantorKepolisian sebagai juru tik tidak dapat dikenakan pasal 52 KUHP kalau ia menahan seseorangdidalam tahanan. Sebaliknya kalau ia seorang penyidik perkara pidana yang merampaskemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b. seorang anggota kepolisian yang merampasnyawa orang lain dengan menggunakan senjata dinsana memenuhi pula syarat itu.
  • Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (ambtsdelicten) yangmemang khusus diatur didalam Pasal 413-437, yang yang sebaginnya telah dimasukkan kedalam Undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi.Unsur-unsur pegawai negeri sebagai berikut :1. Pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;2. Memegang suatu jabatan tertentu;3. Melaksanakan sebagian tugas Negara dan badan-badannya;4. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; yang menerimagaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara ataudaerah; yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modalatau fasilitas dari Negara atau masyarakat.Sebelum berlakunya Undang-undang Tipikor No. 31/1999, dalam hukum pidana tidakada unsure menerima gaji dalam hal pegawai negeri.2. Recidive (Pengulangan Delik)Recidive atau pengulangan kejhatan tertentu terjadi bilamana orang yang samamewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telahmemidana pembuat delik.Adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivisadalah "Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi,maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapikarena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karenasifatnya yang demikian itu, maka reeidivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipunia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali kedalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Tetapi meskipundemikian teh juga ia melakukan perbuatan pidana lagi".Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmuhukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini, yaitu :1. Sistim Residive Umum, menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindakpidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk
  • memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dantidak ada daluwarsa dalam residivenya.2. Sistem Residive Khusus, menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakanalasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yangdilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggangwaktu yang tertentu pula.Dalam KUHP ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum dalam “AturanUmum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupakejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III.Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulanganyang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinyapemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana(kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.3. Concursus atau Samenloop (gabungan atau perbarengan delik)Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadi nya dua atau lebih delikoleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antaradelik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang.Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebihawal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalaninya baiksebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklahdiperlukan.Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, maka ada 3kemungkinan yang terjadi yaitu :1. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua deliktidaklah telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delikitu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkaradan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sinitidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapadelik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup
  • dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yangdiancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338)tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahunditambah sepertiga, Pasal 56).2. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat olehhakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Padapemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disiniterdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.3. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya,namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hokum pasti, maka disini tidak terjadiperbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap delik itu dijatuhkan tersendiri sesuaidengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.Dalam hal kemungkinan yang pertama dimana terjadi pembarengan dan disana tidakterjadi pemberatan tetapi justru peringanan. Pendapat itu tidaklah berlaku umum karena adabeberapa macam bentuk perbarengan dengan system penjatuhan pidananya tersendiri, dandemikian juga tergantung dari jenis dan maksimum pidana yang diancamkan pada masing-masing delik dalam perbarengan itu.Misalnya : yang satu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban(365 (4))diancam penjara 15 tahun, dan yang lain melakukan pemerkosaan (285) diancampenjara 12 tahun. Maka menurut Pasal 66 hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap delikPasal 365 ayat 4 dengan ditambah sepertiganya menjadi maksimum 20 tahun, apabiladipidananya tersendiri maka berjumlah 27 tahun.Benar dalam perbarengan seperti ini terdapat peringanan bukan pemberatan, tetapi tidaktepat pendapat Utrecht itu apabila 2 delik yang berat ancaman pidana maksimumnya berbedacukup jauh, misalnya terjadi pembunuhan (338) 15 tahun penjara dan pencemaran (310 (1)) 9bulan penjara, yang dapat dijatuhkan satu pidana penjara pada si pembuat dua delik itu denganmaksimum 20 tahun (15 tahun ditambah spertiganya)., yang apabnila dipidana tersendiri secaramaksimum adalah 15 tahun 9 bulan. Dalam kasus ini jelas perbarengan adalah memperbatpidana.
  • juga pendapat itu tidak tepat jika yang terjadi adalah perbarengan dengan kejahtan danpelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 yangmenggunakan system penjatuhan pidana dengan kumulasi murni, artinya untuk si pembuatbeberapa delik itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Dalam hal ini tidak ada factor pemeberatan pidana dan peringanan pidana.Jadi apakah perbarengan ini merupakan dasar memperberat pidana atau peringanan pidana,bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkrit tertentu,tidaklah bersifat general untuk segela kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwahanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidanayang terberat, tanpa melihat disana ada beberapa delik, maka disini perbarengan dapat dianggapsebagai alasan pemeberatan.akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa delik, tetapihanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan yang terberat (seperti pasal 65) makatampaknya ada perbarengan tidaka ada pemberatan.
  • BAB XIIIDASAR PERINGANAN PIDANAMenurut Jonkers (1946 : 169), bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidanayang bersifat umum, biasa disebut:a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (pasal 53 KUUHP).b. Pembantuan (pasal 56 KUUHP); danc. Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana(pasal 45 KUUHP).Titel ketiga KUUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada butir a dan bbukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. Pendapat Jonkers tersebut sesuai denganpendapat Hazewinkel¬ Suringa (1973 : 571), yang mengemukakan bahwa percobaan danpembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatudelik tertentu, tetapi percobaan dan pemban¬tuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdirisendiri dan tersendiri delik-delik.Jonkers (1946 : 169) menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 53 (2) dan (3) sertapasa157(2) dan (3) KUUHP bukanlah dasar pengurangan pidana berdasarkan keadaan-keadaantertentu; tetapi adalah algemene straffixering (penentuan pidana umum) pembuat percobaan danpembantu, yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang. Kalau di Indonesia masih terdapat satu dasar peringanan pidana umum seperti tersebutdi dalam pasa145 KUUHP, maka di Nederland pasa139 oud WvS, yang mengatur hal yangsama, telah dihapuskan pada tang¬gal 9 November 1961, Staatsblad No. 402 dan 403, dandibentuk Kinderstrafivet (Undang-undang Hukum Pidana Kanak-kanak) dan Beginselenwet voorde Kinderbescherming (Undang-undang Pokok Tentang Perlindungan Kanak-kanak), yangmemerlukan karangan tersendiri.Pasal 45 KUUHP, yang sudah ketinggalan zaman itu, mem¬berikan wewenang kepadahakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan terhadap kanak-kanak yang belum mencapaiusia 16 tahun, yaitu: mengembalikan kanak-kanak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpadijatuhi pidana; atau memerintahkan supaya anak¬-anak itu diserahkan kepada Pemerintah tanpa
  • dipidana dengan syarat¬-syarat tertentu; atau pun hakim menjatuhkan pidana. Jikalaukemung¬kinan yang ketiga dipilih oleh hakim, maka kalau ia hendak menjatuhkan pidanamaksimum kepada kanak-kanak itu, maka pidananya harus dikurangi dengan sepertiganya.Misalnya seorang murid SMP menghilangkan nyawa seorang murid SMA, yang usianyabarulah 13 tahun. Kalau hakim hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidananya ialah 15tahun dikurangi 5 tahun = 10 tahun penjara. Perlu juga penulis jelaskan bahwa pidana yangdijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu yang tertinggi sebagaimana pandangan keliru sebagianmahasiswa Fakultas Hukum yang terbaca dalam skripsi mereka, tetapi hakim dapat memilihpidana yang paling ringan yaitu satu hari menurut pasal 12 (2) KUUHP sampai pidanamaksimum yang ditentukan di dalam pasal 338 KUUHP yang dikurangi dengan sepertiganya,dengan kata lain pidana terendah ialah satu hari, dan yang tertinggi ialah sepuluh tahun penjara.Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi pasal 27 Undang-undang Pokok Kekuasaankehakiman, yang memerintahkan hakim memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalammasyarakat serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia, yaitu membalassambil mendidik.Selain satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat di dalam pasal 45KUUHP, terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku DuaKUUHP, yaitu:a. Pasal 308 KUUHP,menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supayadipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akandiketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas daripemeliharaan anaknya, meninggalkan¬nya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam pasal305 dan 306 KUUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam pasal305 KUUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkanoleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam pasal 308(misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan sembilanbulan.
  • Pasal 306 (1) dan pasal 306 (2) KUUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatanpidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulanserta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapatunsur "takut diketahui bahwa ia telah melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnyadikurangi dengan seperduanya.b. Pasal 341 KUUHPmengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkannyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa iasudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya mempe¬ringan pidana seorang pembunuh yaitu dari15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesiakata "takut" harus diganti dengan perkataan "merasa aib", karena itulah yang terbanyak yangmenyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuanganbayi banyak terjadi oleh karena menjamumya budaya pacaran yang meruru-niru kehidupanorang-orang Barat.c. Pasal 342 KUUHPmenyangkut Pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yangdiancam pidana maksimum sembilan tahun, sedangkan ancaman Pidana maksimum bagipembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.Delik-delik tersebut di atas sering disebut geprivilingieerde delicten (delik privilege) ataudelik yang diringankan pidananya, dan termasuk dasar pengurangan atau peringanan pidana yangsubyektif. Lawannya disebut delik berkualifikasi, delik yang diperberat pi¬dananyadibandingkan dengan bentuk dasar delik itu.BAB XIVDELIK PERCOBAAN (POGING/ATTEMPT)A. Pengertian Percobaan (Poging)
  • Percobaan adalah suatu usaha untuk hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalamkeadaan diuji (Poerwodarminto, 1976:209). Dari apa yang diterangkan diatas, kiranya ada duaarti percobaan.Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yangtelah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadiselesai.Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan “melakukan sesuatu dalam keadaan diuji”adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa mealukan perbuatan atau rangkaian perbuatandalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu.Percobaan (poging) diatur dalam Bab IX Buku I KUHP Pasal 53. Dalam KUHPIndonesia tidak dijumpai mengenai rumusan arti atau definisi “percobaan”. Yang dirumuskanhanyalah batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan.Pada umumnya yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana:(1) ada niat(2) adanya permulaan pelaksanaan, dan(3) tidak selesainya pelakasanaan yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.Adapun bunyi pasal 53 KUHP tersebut adalah sbb:a) Mencoba melakukan kejahatan yang dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya dariadanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-matadisebabkan karena kehendaknya sendiri.b) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal ini percobaan dapat dikurangisepertiga.c) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkanpidana penjara paling lama lima belas tahun.d) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.Mengenai sebab mengapa undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syaratuntuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua
  • tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuatsemua unsur tindak pidana telah terpenuhi.Untuk mengetahui arti dari perobaan dapat kita peroleh dari M.V.T (Memori VanToelichting) mengenai pembentukan pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebuah kalimatyang berbunyi sebagai berikut:„‟percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yangtelah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukankejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan‟‟.Apabila kita membandingkan pengertian poging, maka harus terlebih dahulu dipahamibilamana delik telah dianggap selesai. Dan untuk menentukan bahwa suatu delik telah selesai,kita harus mengambil dasar sebagai suatu perbedaan yang terdapat dalam jenis delik:a. Delik formil adalah delik telah dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yangdilarang. Misalnya, pasal 362 KUHP: yang dilarang mengambil barang orang lain.b. Delik materiil adalh delik telah dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yangterlarang. Misalnya, pasal 338 KUHP yang dilarang adalah menyebabkan matinya orang lain.B.Syarat (unsur-unsur percobaan)Dalam ilmu hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai suatuperbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:“Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukankejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesaidisebabkan hal ihwal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri.”Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, unsur-unsur percobaan adalah:Adanya NiatSyarat (unsur-unsur percobaan)Arti Pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri1. Adanya Niat
  • Oleh banyak kalangan pakar hukum, niat disini diartikan sama dengan kesengajaan(opzettelijk). Pendapat sempit telah dianut oleh VOS yang memberikan arti niat di sini sebagaikesengajaan sebagai tujuan saja. Tentang niat di sini tampak secara jelas bahwa praktik hukummenganut pandangan yang pada umumnya dianut oleh para ahli hukum , ialah niat adalah samaartinya dengan kesengajaan dalam segala bentuknya.Niat juga berarti maksud. Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yangdiancam sanksi oleh suatu norma pidana. Kata “maksud” di sini adalah sengaja (opzet) sebagaisalah satu bentuk kesalahan. Kesengajaan tersebut harus ditujukan pada suatu kejahatan. Dengandemikian, tidak dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi karenakealpaan. Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa yang dimaksud dengan niatdalam percobaan atau poging adalah kesengajaan dalam arti luas, pendapat ini demikian dianutoleh Van Hamel, Van Hattum, Johnkers, dan Van Bemmelen.2. Permulaan PelaksanaanMengenai semata-mata niat, sejahat apapun niat, tidaklah mempunyai arti apa-apa dalamhukum pidana. Karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya,murni masih di dalam batin seseorang, sikap batin mana boleh sembarang apa yangdimaksudnya, tanpa dimintai pertanggung jawaban, dan tanpa ada akibat hukum apapun. Barulahmempunyai arti menurut hukum pidana, apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkahlaku tertentu, dan tingkah laku tertentu ini oleh pasal 53 ayat (1) dirumuskan sebagai permulaanpelaksanaan. Persoalannya ialah permulaan pelaksanaan dari apa? Persoalan ini telah melahirkanpandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain.Sebagaimana telah diketahui dilam hal percobaan kejahatan, terdapat dua ajaran yangsaling berhadapan, yaitu:Ajaran SubjektifAjaran ObjektifKedua ajaran diatas berbeda pokok pangkal dalam memandang hal permulaanpelaksanaan. Perbedaan ini disebabkan karena ukuran yang digunakan adalah berbeda. Ajaransubjektif bertitik tolak dari ukuran batin si pembuat atau niat jahatn orang itu yang dinilai telah
  • mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sedangkan ajaran objektif bertitik tolak darisudut wujud perbuatannya atau wujud permulaan pelaksanaan itu yang telah dinilai mengancamkepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, jadi telah mengandung sifat berbahaya bagikepentingan hukum.Berdasarkan pijakan masing-masing dari kedua ajaran itu, maka menghasilkankesimpulan yang berbeda. Menurut ajaran subjektif ada permulaan pelaksanaan ialah apabila dariwujud perbuatan yang dilakukan telah tampak secara jelas niat atau kehendaknya untukmelakukan suatu tindak pidana. Tetapi sebaliknya menurut ajaran objektif, adanya permulaanpelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dariwujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu.Permulaan pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai salah satu unsuredari norma pidana, misalnya:“Kehendak mencuri atau mengambil barang milik orang lain mulai diwujudkan misalnya,telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukkan tangan ke kantong orang yanghendak dicopet.”Perbuatan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan. Pengertian perbuatanpelaksanaan menurut Hoge Raad adalah sebagai berikut:“Bahwa hanya perbuatan yang menurut pengalaman orang dengan tidak dilakukan perbuatanlain lagi, akan menimbulkan pembakaran, dapat dipandang sebagai perbauatan pelaksanaan.(Hoge Raad dengan arrest tanggal 19-3-1934, N.J. 1934 halaman 450) Act of preparationmerupakan perbuatan persiapan yang belum termasuk perbuatan pelaksanaan karena masihdibutuhkan perbuatan lain lagi untuk mencapai maksudnya, misalnya:a. A hendak menganiaya B, maka A mempersiapkan diri dengan membeli sebilah pisau,kemudian diasah.b. R bermaksud membakar rumah Y, kemudian B mempersiapkan diri dengan membelibensin.Perbuatan-perbuatan tersebut masih memerlukan perbuatan lain lagi untuk merealisasikanmaksud atau kehendak si pelaku.
  • 3. Arti Pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiriPada syarat kedua yang telah dibicarakan, ialah harus telah memulai pelaksanaan(permulaan pelaksanaan). Seperti dia atas telah diterangkan bahwa dari sudut proses, permulaanpelaksanaan adalah mendahului dari perbuatan pelaksanaan, yang sesungguhnya perbuatanpelaksanaanlah. Pasal 53 ayat (1) sendiri sesungguhnya membedakan antara permulaanpelaksanaan dengan pelaksanaan. Tentang permulaan pelaksanaan terdapat dalam kalimat “jikaniat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Sedangkan pelaksanaan atauperbuatan pelaksanaan terdapat dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi: “dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. Syarat ketiga tentang dapatdipidananya melakukan percobaan kejahatan ialah pada kalimat yang disebutkan terakhir diatas.Pada syarat ketiga ini, ada 3 unsur atau hal yang penting untuk dibicarakan, ialah:a. Tentang apa yang dimaksud dengan pelaksanaan?b. Tentang apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dengan syarat apa yang disebutdengan pelaksanaan yang tidak selesai?c. Tetntang apa yang dimaksud dengan bukan semata-mata disebabkan karenakehendaknya sendiri.Di dalam literatur lain, keadaan yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karenakeadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak si pelaku. Dalam hal ini, jika si pelakusendiri membatalkan niat atau kehendaknya, tidak terpenuhi syarat baginya untuk dikenakansanksi, misalnya:Si A hendak membunuh si C dan telah membidik dengan pistol, tetapi pada saat hendakmenembak atau menekan pelatuk, dalam pikirannya, terlintas rasa iba kepada istri C yangkebetulan masih ada hubungan keluarga dengannya, sehingga ia membatalkan niat tersebut.Percobaan melakukan kejahatan merupakan delik jika si pelaku tidak meneruskanperbuatannya karena ada rintangan atau hambatan di luar kehendak si pelaku, misalnya:A hendak mencuri di rumah P. Setelah diamatinya, A berencana masuk ke rumah P melaluijendela samping yang tampaknya mudah dirusak. Demikianlah, A mulai melakukan aksinya,namun pada saat merusak jendela rumah P, petugas ronda malam memergokinya sehingga iaditangkap.
  • C. Jenis-jenis PercobaanAdapun jenis-jenis percobaan yaitu sebagai berikut:- Percobaan Selesai (violtooid poging)- Percobaan Tertunda (tentarif poging)- Percobaan Percobaan yang Dikualifikasikan- Percobaan Mampu- Percobaan Tidak Mampu (endulig poging)a. Percobaan Selesai / Percobaan Lengkap (Violtooid Poging / Delik Manque)Adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yangpelaksanaannya sudah begitu jauh-sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi karena sesuatuhal tindak pidana itu tidak terjadi.Selain itu suatu percobaan apabila sipembuat telah melakukan kesengajaan untukmenyelesikan suatu tindak pidana tetapi tidak terwujud bukan atas kehendaknya maka jugadisebut sebagai violtooid poging. Contoh : A menembak B tetapi meleset.b. Percobaan Tertunda / Percobaan Terhenti / Tidak Lengkap (tentarif poging /geschorste poging)Adalah suatu percobaan apabila tidak semua perbuatan pelaksanaan disyaratkan untukselesainya tindak pidana yang dilakukan tetapi karena satu atau dua yang dilakukan tidak selesaiatau percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainyakejahatan. Contoh : A akan membunuh B dengan membidikan pistol ke arah B tetapi dihalangioleh C.Untuk contoh lainnya misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan danmemasukkan tangannya dan tela memegang dompet dalam tas seorang perempuan, tiba-tibaperempuan itu memukul tangan pencopet tersebut, sehingga terlepas dompet yang telahdipegangnya.c. Percobaan Yang Dikualifisir (gequalificeerde poging)Adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaanya merupakan tindak pidana selesai yanglain daripada yang dituju atau melakukan suatu tindak pidana tertentu tetapi tidak mempunyaihasil sebagaimana yang dirahakan, melainkan perbuatannya menjadi delik hukum lain atautersendiri.
  • Contoh: seorang bermaksud membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau,tetapi orang tersebut tidak mati hanya luka-luka berat. Maka dalam hal ini pelaku dikenakanpenganiayaan yang menimbulkan luka berat (351 ayat 3), atau mungkin penganiayaan berat (351ayat 1), penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (351 ayat 2), atau penganiayaanberat berencana (355 ayat 1).d. Percobaan Mampu1) Menurut SimonsPercobaan yang mampu ada apabila perbuatan dengan menggunakan alat tertentu dapatmembahayakan benda hukum. Contoh : Gula tidak berbahaya tetapi dalam keadaan tertentu(bagi pengidap penyakit gula) dapat membahayakan orang itu.2) Menurut PompeAda percobaan mampu apabila perbuatan dengan memakai alat yang mempunyaikecenderungan (strekking) atau menurut sifatnya (naar haar aard) mampu untuk menimbulkanpenyelesaian kejahatan yang dituju.Contoh : Orang yang dengan maksud membunuh musuhnya, yang sebelumnya datang keapotik membeli arsenicum karena kekeliruan pegawainya telah memberikan gula, kemudianorang itu memasukkan kepada minuman yang disuguhkan pada musuhnya, sehingga tidakmenimbulkan kematian, kasus ini tidak boleh dipandang dari sudut gulanya saja, tetapi harussecara meneluruh.Dari peristiwa ini maka telah ada percobaan yang dapat dipidana. Pandangan Pompe iniberpijak dari ajaran percobaan subjektif. Pandangan Pompe ini lemah jika dilihat dari syaratdipidananya percobaan pasal 53 (1) KUHP. Perbuatan demikian telah selesai penuh hanyaakibatnya saja yang tidak timbul berhubung alatnya yang mutlak tidak sempurna.Syarat mutlakpembunuhan harus timbul akibat kematian.3) Menurut Van HattumDalam menghadapi percobaan tidak mampu yang dapat dipidana atau tidak dapatdipidana dengan menggunakan ajaran adekuat kausal yang penting ialah bagaimana caranya kitamemformulering perbuatan si pembuat dalam menggeneralisasi perbuatan itu sedemikian rupauntuk dapat menentukan apakah perbuatan itu adekuat menimbulkan akibat yang dapat dipidanaatau tidak.
  • Contoh : Orang hendak membunuh musuhnya dengan pistol, pistol itu di isi pelurukemudian ditaruh disuatu tempat. Tanpa diketahuinya ada orang lain mengosongkan pistol itu.Ketika musuhnya lewat, pistol diambil dan ditembakkan pada musuhnya, tapi tidak meletup.Dalam kasu ini keadaan konkret yang kebetulan ialah adanya orang yang mengosongkan isipistol, hal ini tidak perlu dimasukakan dalam pertimbangan.Dengan demikian pada kejadian ini dapat diformulering sebagai berikut : ” mengarahkanpistol yang sebelumnya telah diisi peluru kepada musuhnya dan menembaknya ” adalah adekuatuntuk menimbulkan kematian, dengan demikian dapat dipidana.4) Menurut MulyatnoMengenai persoalan mampu atau tidak mampunya percobaan tidak dapat dipecahkan melaluiteori adekuat kausal karena dalam kenyataannya tidak menimbulkan akibat yang dituju. Untukmemecahkan persoalan ini kita harus kembali kepada delik percobaan ialah pada sifat melawanhukumnya pada perbuatan. Jika percobaan bersifat melawan hukum maka percobaannya adalahpercobaan mampu sehingga dapat dipidanae. Percobaan Tidak Mampu (endulig poging)Adalah suatu percobaan yang sejak dimulai telah dapat dikatakan tidak mungkin untukmenimbulkan tindak pidana selesai karena : (1) alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidanaadalah tidak mampu dan (2) obyek tindak pidana adalah tidak mampu baik absolut maupunrelative.Percobaan tidak mampu ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatanpelaksanaan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul (Arif, 1984: 18). Menurut hukum pidana percobaan tidak mampu dibedakanantara:· Percobaan tidak mampu karena objeknya tidak sempurna- Objek yang tidak sempurna obsulut- Objek yang tidak sempurna relatif· Percobaan tidak mampu karena alatnya tidak sempurna1) Alatnya yang tidak sempurna relatif2) Alatnya yang tidak sempurna absolut1) Percobaan Tidak Mampu karena Objeknya Tidak Sempurna
  • a) Objek Yang Tidak Sempurna AbsolutAdalah suatu kejahatan mengenai objek tertentu yang ternyata tidak sempurna dan olehkarena itu kejahatan tidak terjadi dan tidak mungkin dapat terjadi. Karena objek yang tidaksempurna absolut, secara mutlak tidak dapat menjadi objek kejahatan.Contoh : A hendak membunuh B, pada suatu malam A yang mengira B sedang tidursehingga ditembaknya beberapa kali, dan A yakin B telah mati karena tembakannya. Ternyatamenurut visum dokter, B telah meninggal sebelum kena tembakan A tersebut, dikarenakan Bterkena serangan jantung mendadak. Berarti dia telah menembak mayat.Objek mayat, tidak mungkin dapat dilakukan kejahatan pembunuhan pada orang yangdikira tidur padahal ia sudah meninggal sebelumnya atau tidak mungkin menggugurkankandungan pada wanita yang tidak hamil karena objek itu tidak ada. Dalam kasus ini tidak dapatdipidana.b) Objek Yang Tidak Sempurna RelatifAdalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk mewujudkan kejahatan tertentu pada objektertentu, yang pada umumnya dapat tercapai tetapi dalam khusus tertentu objek tersebutmenyebabkan kejahatan tidak terjadi.Contoh : brankas yang berisi uang yang pada umumnya pencuri membongkar brankasdan mengambil uang yang didalamnya. Tetapi dalam keadaan tertentu , misalnya siang harinyauang telah digunakan untuk membayar gaji karyawan sehingga brankas kosong. Brankas dalamkeadaan kosong adalah objek yang tidak sempurna relatif.Contoh tersebut, pembuat telah menjalankan perusakan brankas oleh karena itu telahterdapat permulaan pelaksanaan dari pencurian yang untuk masuk ketempat melakukankejahatan atau sampai pada barang yang diambil dengan merusak (pasal 363 ayat 5 KUHP ), ataudapat dipidana karena perusakan benda (pasal 406 ayat 1 KUHP ).2) Percobaan Tidak Mampu Karena Alatnya Tidak Sempurnaa) Alatnya Yang Tidak Sempurna RelatifYaitu melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan kejahatan, denganmenggunakan alatnya yang tidak sempurna relatif, maksudnya disini adalah percobaan tersebutsebenarnya telah sampai kepada penyelesaian kejahatan yang diniatkan pelaku.
  • Hanya saja ada suatu keadaan sedemikian rupa sehinga kemungkinan penyelesaiannyaberkurang. Namun hal ini telah membahayakan kepentinga hukum sehingga pelaku perludipidana.Contoh : A berniat membunuh B dengan menggunakan racun tikus (arsenikum), ternyatasetelah dimakan oleh B, ia hanya sakit perut saja, hal ini mungkin disebabkan dosisnya kurangatau B mempunyai daya tahan yang kuat terhadap arsenikum tsb.Dalam hal ini: racun, alatnya kejahatan dapat mematikan jika diminum orang padaumumnya, tetapi dapat menjadi relatif jika dosisnya kurang dan tidak cukup mematikan atauorang yang dituju mempunyai daya tahan yang kuat terhadap jenis racun tersebut.Disini dapat terjadinya percobaan karena dalam hal demikian kejahatan dapat terjadi (jikadosisnya cukup). Oleh karena itu percobaan tidak mampu yang alatnya tidak sempurna relatifdapat dipidana.b) Alatnya Yang Tidak Sempurna AbsolutYaitu melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan kejahatan, denganmenggunakan alatnya yang tidak sempurna absolut, sehingga kejahatan tersebut tidaklah dapatmelahirkan tindak pidana atau mustahil akan terjadi.Melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan kejahatan dengan menggunakanalatnya yang tidak sempurna absolut kejahatan itu tidak mungkin terjadi. Syarat-syarat yangditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP tidak mungkin ada dalam alat yang tidak sempurnaabsolut (mutlak).Contohnya : Menembak musuh dengan pistol tetapi lupa mengisi pelurunya, secaraabsolut pembunuhan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu percobaan juga tidak mungkinterjadi. MvT WvS Belanda menerangkan bahwa ”syarat-syarat umum percobaan menurut pasal53 yaitu syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam buku II KUHP untukterwujudnya kejahatan itu harus ada objeknya, kalau tidak ada objeknya tidak ada percobaannya.Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang diterangkan MvT bahwa percobaan tidak mampuhanya ada pada alat yang tidak sempurna saja dan tidak pada objeknya yang tidak sempurna.3). Batas Antara Percobaan Mampu dan Percobaan Tidak MampuSimons
  • Ia mengatakan bahwa percobaan mampu yaitu yang membahayakan benda hukum. Tidakbahaya itu harus ternyata di dalam keadaan khusus dalam mana perbuatan dilakukan.PompeMenurut beliau ada percobaan mampu, jika perbuatan atau alat yang dipakai padaumumnya mempunyai kecndrungan atau menurut sifatnya mampu untuk menimbulkan delikselesai. Misalnya: mencoba mau membunuh orang dengan terus menerus mendoakan supayamati, bukan percobaan yang mampu.Van HattumAdalah oranag yang terang-terangan menerangkan mampu atau tidaknya percobaan atas dasarhukuman adaequat, artinya perbuatan terdakwa itu ada hubungan kausal yang adekwet denganakibat yang dilarang dengan undang-undang.4). Perbedaan Percobaan Mampu Dengan PercobaanTidak MampuPerbedaan dalam hal ini hanya bagi mereka yang menganut teori obyektif. Bagi merekayang menganut teori ini tidak mengenal pemisahan antara percobaan mampu dan percobaantidak mampu, karena menurut penganut ajaran ini menganggap bahwa dasar dipidananyapercobaan kejahatan itu terletak pada niat untuk melakukan kejahatan.Barda Nawari Arif mengatakan, bahwa menurut MvT tidak mungkin ada percobaan padaobjek yang tidak mampu (tidak memadai), yang ada hanya pada alatnya saja, dengan demikiandapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan antara percobaan mampu dan tidak mampuadalah pada alat yang digunakan percobaannya saja.D. Sanksi Terhadap PercobaanHal ini diatur dalam pasal 53 ayat (2) dan ayat (3)yang berbunyi sebagai berikut:(2) Maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengansepertiga.
  • (3) Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, makadijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.Hukuman bagi percobaan sebgaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHPdikurangi sepertiga dari hukuman pokok maksimal dan paling tinggi lima belas tahun penjara.Dalam ayat (2) dari pasal 53 KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dapat dikenakandasar perbuatan percobaan ialah maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan diancamanhukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka terhadap perbuatan percobaannyadiancamkan hukuman maksimum 15 tahun penjara.Dalam hal percobaan maksimum anacaman hukuman (bukan yang diajtuhkan) padakejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidupdiganti dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun, akan tetapi mengenai hukuman tambahansama saja halnya dengan kejahatan yang selesai dilakukan.E. Percobaan yang tidak diancam dengan sanksiTidak semua percobaan melakukan kejahatan diancam dengan sanksi. Ternyata KUHPmencantumkan hal tersebut dengan memuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindakpidanan tertentu tidak dapat dihukum, antara lain:a. Pasal 184 ayat (5) KUHP, percobaan melakukan perkelahiaan tanding antara seseoranglawan seseorang;b. Pasal 302 ayat (4) KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang;c. Pasal 351 ayat (5) KUHP dan pasal 352 ayat (2), percobaan melakukan penganiayaan danpenganiayaan ringan;d. Pasal 54 KUHP, percobaan melakukan pelanggaran, tidak boleh dihukum.Menurut ketentuan pasal 184 ayat (5) KUHP, percobaan melakukan perkelahian antaraseseorang lawan seseorang itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksudmengadakan perkelahian antara seseorang lawan seseorang, untuk sampai saat terakhir mau
  • memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, denga menganggap tidak perlu melakukanpenuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut didalamnmya apabila perkelahiannya itusendiri dan dapat dicegah.Menurut ketentuan pasal-pasal 351 ayat (5) dan 352 ayat (2) KUHP, percobaan-percobaanmelakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan itu tidak dapat dihukum, oleh karena haltersebut tidak dianggap begitu penting oleh pembentuk undang-undang.F. Percobaan sebagai Delik TersendiriHal ini bermakna bahwa percobaan disamakan dengan delik. Dalam KUHP dirumuskanbahwa percobaan melakukan delik, antara lain:1. Pasal-pasal 104-107, 139a, dan 139b KUHP, yakni mengenai makar. Hal ini dirumuskandalam pasal 87 KUHP yang berbunyi:“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat itu sudah nyatadengan permulaan melakukan perbuatan itu, seperti dimaksudkan dalam pasal 53.”2. Pasal-pasal 110, 116, 125, dan 139c KUHP, yakni tentang permufakatan atau jahat. Halini dirumuskan pasal 88 KUHP yang berbunyi:“Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakatakan melakukan kejahatan itu.G. Perbuatan Persiapan sebagai DelikPerbuatan persiapan yang secara umum, pelakunya tidak dapat dihukum. Namun, padapasal 250, 261, dan pasal 275 KUHP dirumuskan sebagai delik. Untuk jelasnya, perlu dicematipasal-pasal tersebut yakni:1. Pasal 250 KUHP yang berbunyi:“Barang siapa membuat atau menyediakan bahan atau barang yang diketahuinya bahwaitu disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi harga mata uang, atau menirumemalsu uang kertas negeri atau uang kertas bank, dihukum penjara selama-lamanya4tahun….”
  • 2. Pasal 261 KUHP yang berbunyi:“Barang siapa menyimpan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa diperuntukkanuntuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 253 atau dalam pasal260 bis berhubung dengan pasal 253, diancam…”3. Pasal 275 KUHP bunyinya:(1) Barang siapa yang menyimpan bahan atau barang yang diketahuinya akan digunakanuntuk salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 264, nomor 2-5,dihukum.H. Yurisprudensi tentang Percobaan1. Hoge Raad tentang “permulaan pelaksaan”a. Arrest tanggal 19 Mei 1919, N.J.1919, halaman 643, W.10424, antara lain memuat:“pencurian dengan pengrusakan itu merupakan satu kejahatan. Dengan merusak penutupsebuah rumah, dimulailah sudah pelaksanaan pencurian.”b. Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1920, N.J. 1920, halaman 458, W. 10554, antaralainmemuat:“suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai telahterjadi, yaitu segera setelah kejahatan mulai dilakukan oleh pelakunya. Perbuatanmenawarkan untuk dibeli dan perbuatan menghitung uang kertas yang telah dipalsukandidepan orang lain dengan maksud untuk melakukan suatu pemalsuan didalam tulisan itu,merupakan suatu permualaan dari tindakan pelaksanaan yang dapat dihukum.”c. Arrest tanggal 4April 1932, halaman 786, W.12515,antara lain memuat:“pada delik-delik yang oleh undangundang telah dirumuskan secara materil itu, suatupercobaan yang dapat dihukum dianggap sebagai telah terjadi yaitu setelah tindakan yangdilakukan pelakunya itu, menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibatyang terlarang oleh undang-undang, tanpa pelakunya tersebut harus melakukan suatutindakan yang lain.2. Automobilist-arrest (arrest Hoge Raad tanggal 6-2-1951, N.J.1951 No.475).
  • Kasus posisi: Seorang pengendara mobil diperintahkan seorang polisi untuk berhentidalam rangka pemeriksaan, tetapi pengendara mobil tersebut dengan kecepatan tinggimengarahkan mobil yang dikendarainya lurus kepada anggota polisi yang bersangkutan.Untungnya, anggota polisi tersebut pada waktu yang tepat sempat menyelamatkan dirinyadengan melompat kepinggir sehingga terhindar dari kematian.Hoge Raad berpendapat, pengemudi mobil tersebut terbukti bersalah telah melakukanpercobaan pembunuhan. Pengemudi mobil tersebut sadar akan kemungkinanterlanggarnya anggota polisi itu dan secara wajar dapat memperkirakan bahawa anggotapolisi itu dapat meninggal dunia apabila ia benar-benar terlanggar.3. Vrijwillige terugtred-arrest (arrest mundur dengan sukarela)Arrest Hoge Raad tanggal 22 November 1915, N.J. 1916, halaman 169 dalam perkarapercobaan pembunuhan, antara lai memuat:“orang banyak yang hadir pada waktu itu sebenarnya tidak dapat menghalanginya untukmenusuk. Akan tetapi, pada waktu melihat perubahan muka M.M.B. dan mendengar jeritaoranglain, ia tidak mau lagi menyelesaikan rencananya membunuh M.M.B.”Atas perkara tersebut, Hoge Raad berpendapat:“bahwa keputusan menarik diri, yang diambil ketika adanya pengaruh dari luar dan keadaanyang menghalangi pelaksanaan bukanlah keputusan untuk menarik diri dengan sukarela. Juga,walaupun dalam mengambil keputusan itu turut bicara factor yang tergantung pada kehendaksipelaku, namun sebab-sebab dari luar yang menghalanginya memaksanya untuk mengundurkandiri.
  • BAB XVDELIK MELAKUKAN DAN BENTUK-BENTUK PENYERTAANA. PendahuluanJudul bab V buku I KUHP yang diterjemahkan oleh Moeljatno “Tentang penyertaandalam melakukan perbuatan pidana, didalam Pasal 55 KUHP disebut juga pelaku (pleger), yaituseseorang yang memenuhi seluruh unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.Pasal 59 Code Penal Prancis menentukan pembantu (complices) memiliki ancamanpidana yang sama dengan pembuat (auctores). Menurut Pasal 60 Code Penal yang disebutcomplices meliputi pembantu seperti Pasal 56 KUHP. Pemancing atau penganjur (uitlokker:assists another personally with knowledge that he has commited) menurut pasal 55 ayat (1) ke 2KUHP.Pasal 66 KUHP Belgia menyebut secara limitative orang-orang yang dapat dipidana yangdikategorikan sebagai pembuat, yaitu pelaku-pelaku peserta, pembantu dan pemancing. Satu-satunya bentuk pembuat yang dikenal oleh Pasal 55 KUHP Indonesia yang tidak disebut doenpleger yaitu adalah orang yang membuat sedemikian rupa sehingga orang lain melakukanperbuatan yang mewujudkan delik yang tidak dapat dipidana karena tidak bersalah.Principle in the first degree sejajar dengan pleger (pelaku) dan mencakup juga doenpleger seperti tercantum didalam pasal 55 KUHP Indonesia.B. Ajaran Formel dan Ajaran Materiel Pembuat dan PesertaHazewinkel-Suringa menganut ajaran formel dan menyatakan bahwa menurut sistemundang-undang telah dilakukan suatu grondfeit (peristiwa dasar) yaitu suatu peristiwa yangdiuraikan didalam undang-undang ditambah dengan beberapa perluasan menurut undang-undang(termasuk pula Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang pembantu)Ajaran materiel tentang hal pembuat yang sangat ekstensif adalah hal pembuat yangantologis atau riil (nyata). Penganut ajaran yang ekstensif (luas) berpendapat yang padahakikatnya dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang ialah mengakui bentuk-bentukpembuat dan peserta sebelum diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yangmerumuskannya untuk kepentingan praktik.Menurut pandangan Materiel ini ketentuan tentang deelneming (penyertaan) sama sekalibukanlah sesuatu yang menyangkut Ausdehnung atau perluasan pengertian sebab tanpa
  • ketentuan tentang penyertaan, perluasan orang yang bukan pelaku, tetapi yang “turut serta” akantinggal tidak terpidana.C. Arti Daders (Pembuat-pembuat) Ex Pasal 55 Ayat (1) KUHPNoyon Langemeijer berpendapat bahwa daders (Para pembuat) merupakan pengertianperkumpulan yang murni berdasarkan Undang-undang. Dengan kata lain, orang berpangkal lebihdahulu pada yang melakukan yang sesuai dengan perbuatan yang dilarang menurut uraian delikdalam undang-undang, lalu memperluas pengertian sehingga mencakup juga orang yangmempunyai saham relevan.Istilah pembuat merupakan istilah penghimpun bagi semua orang yang disebut didalamPasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP. Adapun bagiannyaadalah sebagai berikut .Pembuat (dader) Ex. Pasal 55 KUHP1. Pelaku (pleger)2. Pelaku Peserta (Medepleger)3. Pembuat Pelaku atau Penyuruh (Doen pleger)4. Pemancing atau Penganjur (Uitlokker)D. Apakah Penyertaan termasuk Strafausdehnungsgrund AtaukahTatbestandausdehnungsgrundSebagian besar sarjana hukum di Nederland dan Indonesia memandang ajaran tentangpenyertaan sebagai Strafausdehnungsgrund yaitu dasar yang memperluas dapat dipidana nyaorang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentangpercobaan.Hazwinkel-Suringa salah seorang sarjana hukum terkenal di Nederland berpendapat bahwaajaran tentang penyertaan memperluas pertanggungjawaban (Tatbestand) selain pelaku yangmewujudkan seluruh isi delik (dehnungsgrund) atau dalam bentuk percobaan juga mencakumorang-orang turut serta mewujudkannya yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapatdipidana karena mereka tidak mewujudkan delik. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa, adadelik-delik percobaan dan delik-delik penyertaan. Delik penyertaan ini adalah jugatatbestandausdehnungsgrund seperti halnya delik percobaan.
  • E. Dua Sistem Pokok tentang Batas-batas Pertanggungjawaban PesertaPihak yang dimaksud oleh pengarang dengan peserta (deelnemers) ialah :1. Pelaku peserta (medelplegers)2. Pembuat pelaku (doen pledgers) yaitu mereka yang membuat sehingga orang yang tidakdapat dipidana melakukan yang oleh para pengarang disebut penyuruh.3. Pemancing (uitlokkers) yang oleh Moeljatno dinamakan penganjur dan oleh pengaranglain disebut pembujuk.4. Pembantu pada saat delik dilakukan5. Pembantu sebelum delik dilakukanPara peserta yang disebut pada butir 1-3 didalam pasal 55 KUHP yang bersama dengan pelaku(pleger) termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya, pelaku yang seorang dirimewujudkan delik tidak termasuk peserta.Para peserta yang disebut pada butir 4 dan 5 disebut di dalam pasal 56 KUHP yang ancamanpidana tertingginya lebih ringan daripada ancaman pidana bagi yang termasuk kategori pembuat(dader) dalam hal melakukan kejahatan.F. Pelaku (Pleger, Enkelvoudige Daderschap)Hazewinkel-Suringa menyimpulkan bahwa pelaku (Pleger) ialah barangsiapa memenuhibagian inti (bestanddelen) delik (termasuk juga delik dalam bentuk percobaan). Kemampuanbertanggungjawab menurut Moeljatno cs adalah unsur diam-diam pertanggung jawaban pembuatdelik dan bukan merupakan unsur perbuatan melawan hukum (actus reus).Actus reus pada umumnya terdiri atas :1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negative2. Yang melawan hukum formel dan materiel3. Akibat (khusus untuk delik-delik materiel)4. Keadaan yang menyertai perbuatan (khusus delik-delik tertentu)5. Tidak adanya dasar pembenarG. Orang yang Membuat Orang Lain Melakukan atau Penyuruh (Doen Pleger)Doen pleger secara harfiah dapat diterjemahkan dengan pembuat pelaku karena setiaporang di Indonesia sudah memakai istilah penyuruh, dalam tulisan ini dipakai istilah pembuat
  • pelaku atau penyuruh bentuk keikutsertaan dalam terwujudnya delik yang disebut doen plegenadalah ciptaan pembuat Undang-undang di Nederland yang tidak dikenal di negara lain.Doen pleger (pembuat pelaku atau penyuruh) berbeda dengan pelaku. Hanyalah pembuatpeserta (mededader) dan medepleger (pelaku peserta) adalah pembuat (daders) yang sebenarnya,sedangkan pembuat pelaku atau penyuruh dan pemancing atau penganjur (doen pleger danuitlokker) bukanlah dader, tetapi mereka dipidana sebagai pembuat (dader).H. Pelaku-Peserta (Medeplegen)Lamintang menjelaskan bentuk medeplegen sebagai berikut :“Oleh karena itu didalam bentuk deelneming ini selalu terdapat seseorang pelaku dan seorangatau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya sehinggabentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap”.Dengan demikian, medeplegen itu disamping merupakan bentuk deelneming, ia jugamerupakan suatu bentuk daderschap.Menurut Langemeijer bahwa medeplegen (turut serta melakukan) sebagai suatu bentukpenyertaan, tidak mensyaratkan bahwa tiap-tiap orang yang bekerja sama harus mewujudkansemua unsur delik seperti pada rumusan doen plegen (penyuruhan, hal pembuat pelaku).Langemeijer termasuk dalam lingkaran :a. Tiap-tiap peserta melakukan seluruh delikb. Ada yang sedemikian ada yang tidakc. Tak ada yang sendirian mewujudkan seluruh deli, tetapi bersamaDari uraian tersebut dibuat definisi batasan sebagai berikut. “Para pelaku-peserta (medeplegers)ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatanpembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawanberbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.I. Pembantu (Medeplichtige, Gehilfe atau Accomplice)Pasal 57 (4) KUHP berbunyi sebagai berikut. “dalam menentukan pidana bagi pembantuyang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, sertaakibat-akibatnya.
  • Dari uraian diatas dapatlah diberikan definisi atas batasan sebagai berikut:1. Pembantu ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatandiwujudkan oleh pembuat.2. Pembantu intelektual ialah barangsiapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untukmelakukan kejahatan dengan menggunakan salah satu diantara tiga upaya yang disebutsecara limitative didalam pasal 56 kedua, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan atausarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan.J. Pemancing (Uitlokker) dan Terpancing (Uitgelokte)Isitilah uitlokker oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan denganistilah pembujuk. Hanya Moeljatno yang menggunakan istilah penganjuran untuk uitlokking.Sudah tentu orang yang melakukannya disebut penganjur.Didalam pasal 55 (2) KUHP dinyatakan bahwa terhadap pemancing hanya perbuatandengan sengaja dipancing sajalah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Ketentuan semacamini tidak lagi dicantumkan didalam Rancangan KUHP.K. PengertianMenyangkut istilah samenloop van strafbare feiten atau bahasa Jerman verbrechenskonkurrenz (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti von liszt menyebutnyagesetzeskonkurrenz (gabungan peraturan Undang-undang karena satu perbuatan) atau feit sepertidimaksud pasal 63 ayat 1 KUHP hanya dapat mengakibatkan satu feit saja. Oleh karena itu,Schaffmeister, et.al., menyebut gabungan delik dalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang orangBelanda sebut sebagai eendaadse samenloop (gabungan satu perbuatan) sebagai gabunganperaturan, sedangkan concursus realis yang merupakan gabungan beberapa perbuatan sepertidimaksud dalam pasal 65, 66, dan 70 sebagai gabungan perbuatan (feiten). Begitu pulaHazewinkel-Suringa lebih senang memakai istilah concursus idealis daripada eendaadsesamenloop.L. Jenis Gabungan Delik1. Concursus Idealis
  • Dalam bahasa Belanda concursus idealis disebut eendaadse samenloop yang kalau dibahasaIndonesiakan akan menjadi gabungan satu perbuatan. concursus idealis tercantum Pasal 63 ayat(1) KUHP yang berbunyi: “jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana,hanyalah dikenakan satu saja ketentuan itu, jika pidananya berlainan, yang dikenakan ialahketentuan terberat pidana pokoknya”.2. Concursus RealisDelik ini khususnya menyangkut kejahatan diluar perbuatan berlanjut (voortgezettehandeling), diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 69 KUHP. Pidana yang tidak sejenis pokoknya,misalnya concursus realis penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1 KUHP) dan kejahatan yangtercantum dalam Pasal 403 KUHP (Pasal 347 Ned. WvS) dijatuhkan masing-masing pidana,sedangkan mengenai pidana denda (dalam pasal 403 KUHP) akan diperhitungkan kurunganpenggantinya.M. Gabungan Penjatuhan Pidana pada Gabungan DelikAda empat sistem atau stelsel penjatuhan pidana pada gabungan delik, yaitu sebagaiberikut :a. Sistem absorpsi atau menghisap, yang diterapkan pada concursus idealis ataugabungan peraturan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.b. Sistem absorpsi yang diperberat (dipertajam) berlaku bagi concursus realis ataugabungan perbuatan (meerdaadse samenloop) yang tercantum didalam Pasal 65KUHP.c. Sistem kumulasi yang diperingan atau terbatas berlaku bagi concursus realiskejahatan yang ancaman pidana pokoknya tidak sejenis. Pasal 66 KUHP mengaturtentang gabungan kejahatan (concursus realis) yang diancam dengan pidana tidaksejenis.d. Sistem kumulasi penuh atau tidak terbatas berlaku bagi concursus realispelanggaran. Hal ini diatur Pasal 70 KUHP yang menentukan gabungan kejahatandan pelanggaran serta pelanggaran dan pelanggaran.N. Perbuatan Berlanjut (Voortgesette Handeling)
  • Perbuatan Berlanjut (Voortgesette Handeling) sebenarnya semacam concursus realis jugatetapi dengan pengaturan penjatuhan pidana yang khusus, yaitu hanya satu pidana yang dikenakan.Dalam perbuatan berlanjut, kesamaan jenis perbuatan (feiten) sangat penting. Van Hattummengkritik putusan HR yang menyatakan Pasal 56 (Pasal 64 KUHP) diterapkan pada pembukaanbeberapa took dihari yang sama. Menurut Van Hattum perbuatan berlanjut dapat diterapkan padadelik yang dilakukan tidak dengan sengaja.O. Lex Specialis Derogat Legi GeneraliLex Specialis Legi Generali merupakan asas penting yang tercantum dalam Pasal 63ayat(2) KUHP. Asas ini sangat penting bagi hukum pidana bahkan kata Utrecht, sangat pentinguntuk seluruh hukum. Menurut asas lex specialis derogate legi generali, semua unsur-unsur suaturumusan delik terdapat atau ditemukan kembali didalam peraturan yang lain, sedangkan peraturanyang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan yang pertama (yangumum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Misalnya, ketentuan umum tentangpembunuhan yang tercantum dalam pasal 338 KUHP, sedangkan bentuk khusus pembunuhan adabeberapa antara lain, pembunuhan atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh (Pasal 344 KUHP).SELESAI