TUGAS HUKUM PIDNA-RESUME MATERI HUKUM PIDANA-Dosen Pengajar : Davit Rahmadhan, S.H., M.H.oleh :DIENNISSA PUTRIYANDANim : 1...
BAB IPENDAHULUANA. Pengertian Hukum PidanaPengertian Hukum Pidana menurut beberapa ahli :MenurutMoeljatno(sarjana Hukum Pi...
Hukum Pidana » Peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang“dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berku...
Hukum Pidana termasuk hukum publik. Sifat hukum pidana sebagai hukum publikantara lain dapat diketahui berdasarkan :1. Sua...
Pembagian Hukum Pidana Umum» yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Pembagian Hukum Pidana Khusus» yang ...
BAB IISEJARAH SINGKAT HUKUM PIDANA DI INDONESIAA. Zaman VOCMenurut Utrecht, hukum yang berlaku didaerah yang dikuasai oleh...
WvS tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang (Osamu Serei) Nomor 1 Tahun 1942 yan...
BAB IIITEORI-TEORI TENTANG HUKUM PIDANAA. PengertianPidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan ...
pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana Hukum Islam yang mendasarkan teorinyapada ajaran kisas dalam Al-Qur‟an....
BAB IVRUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANAA. Asas LegalitasAsas legalitas tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP....
Sebagai suatu kesimpulan, dapat dikatakan bahwa memang ada kekhawatiran denganmemakai analogi asas legalitas dibahayakan. ...
menentukan bahwa ketentuan tentang perubahan perundang-undangan yang menguntungkanterdakwa berlaku pula kepada terpidana (...
Pasal 3 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orangyang di luar wilayah Indonesia me...
(4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446tentang pembajakan laut dan pasal 447 t...
pengadilan Indonesia. Kepentingan nasionalnya disini terlihat agar pelaku tindak pidana yangwarga negara Indonesia itu, wa...
Pasal 8 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakoda danpenumpang perahu Indonesia, yang di...
Bentuk yang paling sempurna berfungsinya hukum pidana supranasional ialahditerimanya sejumlah peraturan-peraturan supranas...
BAB VINTERPRETASI UNDANG-UNDANG PIDANAA. Pentingnya InterpretasiIndonesia yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil y...
Menurut pendapat Penulis, bahwa “Hakim menggali hokum yang hidup di dalammasyarakat‟‟, khususnya bagi hokum pidana tidak d...
1• penafsiran gramatika artinya penafsiran ini berdasarkan kepada kata-kata Undang-Undang. Jika kata-kataUndang-Undang sud...
BAB VIPERBUATAN DAN RUMUSAN DELIKA. Pengertian DelikHukum pidana Belanda memakai istilah Stratbaarfeit,kadang-kadang juga ...
Van Hamel merumuskan delik atau Strafbaarfeit itu sebagai berikut.”Kelakanmanusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,mela...
dimulai dengan “tidak diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan perbuatan (feit).Juga tentang gabungan delik (Same...
a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (misdrijven en overtredingen)b. Delik Materiel dan delik formel (materiel en form...
muncikari. Secara Kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan danpelanggaran itu :1. Pasal 5 KUHP hanya b...
delik selesai (merampas kemerdekaan) dan delik yang berlangsung terus (karena tetapmerampas kemerdekaan).5. Delik berangka...
”Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan jugahak-hak warga negra yang bersumber da...
Penting tempat terjadinya delik ditentukan karena :1. Menyangkut kompetensi relatif hakim2. Berlakunya KUHP Indonesia (Pas...
4. Ajaran yang keempat disebut ajaran ”terjadi di mana-mana” (ubiquiteitsleer) kata-kata”atau”. Diganti dengan ”dan”, ”dan...
BAB VIIKESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN MELAWAN HUKUMA. Sengaja“Sengaja” (opzet) berarti De (Bewuste) richting van den wil op...
D. Melawan HukumMelawan hukum Formil diartikan bertentangan dengan Undang-undang apabila suatuperbutan telah mencocoki rum...
BAB VIIIDASAR PENIADANAAN PIDANAA. PengertianDasar peniadaan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan...
C. Tidak Dapat DipertanggungjawabkanPasal 44 KUHP menyatakan orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 2 hal,yaitu : j...
metode gabungan.Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selainperkembangan jiwa yang tidak norm...
Orang tersebut tak dapat dipidana menurut Pasal 281 KUHP. Dalam keadaan demikian orangyang melemparkannya keluar dan orang...
Contoh : Ketika terjadi kecelakaan laut, ada dua orang penumpang yang usahanya hendakmenyelamtakan nayawanya berpegang pad...
sendiri dengan melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyatannya melanggar undang-undang, maka dia tidak dapat dipidana.E...
overmacht terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh yang diserang (korban)adalah perbuatan yang memang dimaksudk...
haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampauidari apa yang diperlukan dalam pembela...
Tentang perbuatan yang dimaksudkan itu ialah perbuatan mana pada dasarnya jika tidak adaundang-undang yang memberi kewenan...
Dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 perintah jabatan tanpa wewenang, tidakmenyebabkan hapusnya pidana kecuali apabila orang y...
pembantu ini sudah berada diluar ruang lingkup pekerjaan jabatannya, dan dia bertanggungjawab sepenuhnya taas penyiksaan.P...
BAB IXTEORI-TEORI TENTANG SEBAB AKIBATA. PengertianSetiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian social tidak lah ter...
materai dan merek [Pasal 253 KUHP], dan sebagainya. Dalam hal ini delik formel ini, ajarankausalitas tidak diperlukan, kar...
antara semua factor itu sama berpengaruh atau apabila sifat dan coraknya dalam rangkaianfactor-faktor itu tidak sama.Dari ...
Van Hamel menerapakan ajaran kausalitas condition sine qua non secara konsekuen, karenaia mengatakan bahwa jika pengabaian...
BAB XHUKUM PENITENSIERA. PendahuluanHukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan...
1.8 Pasal 444 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP.2. Pidana PenjaraPidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa ke...
yang berkembang yang berkaitan dengan rasa keadilan dalam masyarakat maka perbuatan ituakhirnya dijadikan merupakan perbua...
yang kebetulan menguasai bahasa Belanda, dengan demikian dengan adanya hasil terjemahanbeberapa para ahli menurut Prof. Mu...
Kewajiban NarapidanaMantaati semua peraturan tata tertib yang diterapkan dilingkungan LP tersebut,meliputi :Kewajiban beke...
dalam waktu masa percobaan tersebut melakukan pelanggaran tindak pidana apapun makahukuman penjara harus segera dilaksanak...
Perjanjian ekstradisi adalah suatu perjanjian antara 2 negara yang berisi pengembalianseorang tersangka atau terdakwa yang...
2. Apabila grasi telah ditolak oleh Presiden, penolakan itu ahrus disampaikan kepadapengadilan dimana keputusan pidana mat...
Sering dikatakan berbeda dengan piidana, maka tindakan bertujuan melindungimasyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pad...
BAB XIDASAR PENIADAAN PENUNTUTANHarus dibedakan antara dasar peniadaan pidana, seperti penulis telah uraikan dengandasar p...
Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang samajuga untuk menghindari usaha penyidikan/...
1. Sesudah lewatnya beberapa waktu, apalagi waktu yang lewat itu cukup panjang,makaingatan orang tentang peristiwa telah b...
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Resume Materi Hukum Pidana

35,916

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
35,916
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
529
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resume Materi Hukum Pidana

  1. 1. TUGAS HUKUM PIDNA-RESUME MATERI HUKUM PIDANA-Dosen Pengajar : Davit Rahmadhan, S.H., M.H.oleh :DIENNISSA PUTRIYANDANim : 1209114065Fakultas Hukum Universitas Riau2013
  2. 2. BAB IPENDAHULUANA. Pengertian Hukum PidanaPengertian Hukum Pidana menurut beberapa ahli :MenurutMoeljatno(sarjana Hukum Pidana Indonesia)Hukum Pidana » Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yangmengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :(1) Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidanatertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.(2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telahmelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidanasebagaimana yang telah diancamkan.(3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapatdilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggarlarangan tersebut.Menurut PompeHukum Pidana » Semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnyapidana itu.Menurut SimonsHukum Pidana » Semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yangdiancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidakmenaatinya. Dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan olehnegara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.Menurut Van HattumHukum Pidana » Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikutidan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukumumum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertibanhukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yangbersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadapperaturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khususberupa pidana.Menurut Wirjono Prodjodikoro
  3. 3. Hukum Pidana » Peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang“dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepadaseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga halyang tidak sehari-hari dilimpahkan.“Hukum pidana adalah seperangkat norma/aturan yang berlaku yang berisikan perintah,larangan, kebolehan serta mengandung sanksi yang nyata tentang perbuatan apa yang dilarang,siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan.”B. Tempat dan Sifat Hukum PidanaTempat atau Ruang Lingkup Hukum PidanaPerbuatan Pidana» Perbuatan itu melanggar hukum.Pertanggungjawaban Pidana» Orang yang melanggar hukum.Sanksi Pidana» Ancaman pidana harus tetap merupakan ultimum remedium (upaya terakhir dalamhal penegakan hukum).Sifat Hukum PidanaPerbuatanPidanaPertanggungjawabanPidanaSanksiPidana
  4. 4. Hukum Pidana termasuk hukum publik. Sifat hukum pidana sebagai hukum publikantara lain dapat diketahui berdasarkan :1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya telah mendapat persetujuanterlebih dahulu dari korbannya;2. Penuntutan menurut hukum pidana, tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yantelah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasanbarang menjadi penghasilan negara.C. Perbedaan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata1) Perbedaan antara Hakim yang mengadili.Di Indonesia (dan juga di negara Belanda) untuk sebagian besar diadili oleh Hakim danpengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MahkamahAgung, di MA ada Ketua Muda Pidana dan Ketua Muda Perdata.Di Inggris, Pengadilan perkara perdata, yaitu High Court(untuk gugatan dengan jumlahbesar), sedangkan Country Court (mengadili selebihnya). Untuk perkara pidana,Pengadilan tingkat pertama ialah Crown Court dan Magistrate Court, umumnya jikaterdakwa mengaku (plea guilty). Ada pengadilan appeal, yaitu Divisional Court atauCourt of Appeal. Pengadilan tingkat terakhir the final appeal court House of Lords.2) Istilah berbeda.Yaitu dalam perkara pidana tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas namanegara dengan surat dakwaan yang mengandung uraian delik yang didakwakan.Sedangkan dalam perkara perdata gugatan diajukan oleh pihak-pihak yangberkepentingan (yang dirugikan) sendiri.3) Hasil berbeda.Jika dalam perkara pidana tuntutan jaksa penuntut umum yang tercantum dalam dakwaanterbukti dan meyakinkan hakim, maka terdakwa akan dijatuhi pidana (nestapa).Sedangkan dalam perkara perdata, jika gugatan diterima maka tergugat akan dihukumuntuk mengganti kerugian atau melakukan suatu perbuatan.4) Perbedaan pembuktian.Dalam perkara pidana yang dicari ialah kebenaran materiel, yaitu kebenaran yangsungguh-sungguh.Sedangkan dalam perkara perdata, cukup dengan kebenaran formiel, misalnya jikaseorang tergugat mengaku berutang walaupun tidak, dia akan diperintahkan untukmembayar utang yang diakuiya itu.D. Pembagian Hukum Pidana Umum dan Khusus
  5. 5. Pembagian Hukum Pidana Umum» yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Pembagian Hukum Pidana Khusus» yang tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP.
  6. 6. BAB IISEJARAH SINGKAT HUKUM PIDANA DI INDONESIAA. Zaman VOCMenurut Utrecht, hukum yang berlaku didaerah yang dikuasai oleh VOC ialah :1) Hukum statute yang termuat didalam: Statuten van Batavia2) Hukum Belanda kuno3) Asas-asas hukum RomawiHubungan hukum Belanda yang kuno dengan statute itu ialah sebagai pelengkap, jikastatuta tidak dapat menyelesaikan masalah, maka hukum Belanda kuno yang diterapkan,sedangkan hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak (Slaven recht).B. Zaman Hindia BelandaKUHP yang berlaku bagi golongan Bumiputera juga saduran dari KUHP yangberlaku bagi golongan Eropa, tetapi diberi sanksi yang lebih berat sampai pada KUHP 1918pun, pidananya lebih berat daripada KUHP 1886. Oleh karena itu, perlu pula ditinjau secarasekilas lintas perkembangan kodifikasi di Negeri Belanda.Kitab Undang-Undang 1809 memuat ciri-ciri modern didalamnya menurut Vos, yaitu :1) Pemberian kebebasan yang besar kepada hakim didalam pemberian pidana2) Ketentuan-ketentuan khusus untuk penjahat remaja3) Penghapusan perampasan umumBerlakunya KUHP baru di Negeri Belanda pada tahun 1886, dipikirkanlah olehpemerintah Belanda bahwa KUHP di Hindia Belanda yaitu tahun 1866 dan 1872 yangbanyak persamaannya dengan code penal Perancis, perlu diganti dan disesuaikan denganKUHP baru Belanda tersebut.C. Zaman Pendudukan Jepang
  7. 7. WvS tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang (Osamu Serei) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura.D. Zaman KemerdekaanKeadaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan sesudah proklamasikemerdekaan. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945mengatakan : “Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada masih berlangsungberlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.E. Rancangan KUHP BaruTahun 1981-1982 konsep Rancangan Buku I telah diselesaikan dalam arti masihkasar. Pada tahun 1982, diadakanlah Lokakarya di BABINKUMNAS membahas rancangantersebut. Sesudah itu, terus menerus Tim berkumpul untuk memperhalus rumusan RancanganBuku I sampai tersebut, dan menyusun Rancangan Buku II sampai tahun 1985. Pada tahun1985 itu, diadakanlah Lokakarya lagi ditempat yang sama untuk membahas Buku II.
  8. 8. BAB IIITEORI-TEORI TENTANG HUKUM PIDANAA. PengertianPidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukumperdata. Dalam gugatanperdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besarjika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yangsepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapajauh terdakwa merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwakarena telah melanggar hokum (pidana).Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaikitingkah lakunya yang buruk.B. Tujuan PidanaDalam literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dansatu D. tiga R itu ialah Reformation, Restraint, dan Retribution, sedangkan satu D ialahDeterrence, yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahankhusus dan pencegahan umum).Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik danberguna bagi masyarakat.Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnyapelanggar hokum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individualmaupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukankejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuelkant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya
  9. 9. pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana Hukum Islam yang mendasarkan teorinyapada ajaran kisas dalam Al-Qur‟an.Teori kedua ialah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino yangmengatakan bahwa, apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana, maka timbullah perasaantidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika.Teori ketiga adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkanberlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum.Teori keempat, pertama kali dikemukan oleh Heymans yang diikuti oleh Kant,Rumelin, Nelson, dan Kranenburg. Asas persamaan hokum yang berlaku bagi semuaanggota masyarakat menuntut suatu perlakuan menurut hokum yang sama terhadap setiapanggota masyarakat.Teori kelima dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untukmembalas tidak ditujukan kepada persoalan: apakah orang lain mendapat bahagia ataupenderitaan, tetapi keperluan untuk membahas itu ditujukan kepada niat masing-masingorang.Teori yang keenam diperkenalkan oleh Leo Polak sendiri, berpangkal pada etika.Menurut etika Spinoza, tiada seorangpun boleh mendapatkan keuntungan, karena suatuperbuatan kejahatan yang telah dilakukannya (nemalis expeidiat esse malos).
  10. 10. BAB IVRUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANAA. Asas LegalitasAsas legalitas tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang aslididalam bahasa Belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akanberbunyi: “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana, selain berdasarkan kekuatanketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya (Nullum Delictum Nulla PoenaSine Praevia Legi Poenali).Asas ini tercantum juga didalam Hukum Acara Pidana (Pasal 3 KUHP/Pasal 1RKUHP) yang mirip dengan pasal 1 Strafvordering (KUHAP) Belanda, yang berbunyi:“Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien” (Hukum Acara Pidanadijalankan hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang).Dasar pemikiran asas legalitas menurut Klaas Rozemond ialah :1. Adanya kepastian hukum (rechtszekerheid)2. Legitimasi demokratis (democratische legitimatie)B. Penerapan AnalogiKUHP RRC mengenal juga analogi yang tercantum didalam pasal 79 KUHP RRCyang berbunyi: “jika suatu kejahatan tidak diatur secara tegas didalam ketentuan KhususUndang-Undang ini, tetapi harus diajukan kepada Mahkamah Agung Rakyat untukdisetujui”. Jadi, analogi diperkenankan, tetapi harus diperkuat oleh Mahkamah Agung.Penerapan analogi menurut Hermann Mannheim, tidak menunjukkan suatu Negarademokratis atau totaliter, karena KUHP Italia Fascist 1930 tegas melarang analogi,sedangkan Negara demokrasi seperti Denmark menerima analogi. Jerman Timur (dulu) jugamenganut asas legalitas dan melarang analogi.Penerapan analogi hanya diizinkan kata Pompe, jika ditemukan adanya kesenjangandidalam Undang-Undang yang tidak dipikirkan (hal-hal yang dilupakan) atau tidak dapatdipikirkan (hal-hal baru) oleh pembuat Undang-Undang dan karena itu Undang-Undang tidakmerumuskan lebih luas, sehingga meliputi hal-hal itu didalam teksnya.
  11. 11. Sebagai suatu kesimpulan, dapat dikatakan bahwa memang ada kekhawatiran denganmemakai analogi asas legalitas dibahayakan. Hal ini dapat dilihat pada zaman Hitler. Tetapijika yang dimaksud adalah penerapan analogi secara terbatas dalam arti sama denganpenafsiran ekstensif, sebagai contoh arrest aliran listrik, dan sekarang ini delik-delikdibidang computer, maka sebenarnya masalah yang diperdebatkan hanya secara teoritis yanghasilnya sama saja.C. Hukum Transitoir (Peralihan)Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum didalamPasal 1 ayat 1 KUHP, dibatasi dengan kekecualian yang tercantum didalam ayat 2 pasal itu.Ayat 2 itu berbunyi: “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatandilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkanbaginya”.Perubahan, berarti perubahan rumusan delik dan atau kualifikasi seperti perubahanancaman pidana. Termasuk juga perubahan rumusan ketentuan umum dalam concreto,misalnya perubahan ketentuan percobaan, penyertaan dan gabungan delik. Semua ini untukkeuntungan terdakwa. Tentang perubahan perundang-undangan mengenai dapatnya dituntut(pengaduan, lewat waktu, kekuasaan kehakiman ada dua putusan yang sangat baru, yaituH.R. 16 Maret 1993 rolnr 93.619 dan H.R. 23 Maret 1993, N.J. 1993,722).Ketentuan ini logis, karena pasal 1 ayat 1 pun yang memuat asas Undang-Undangtidak berlaku surut itu bermaksud untuk melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatansewenang-wenang penguasa. Dengan sendirinya, ketentuan seperti tersebut dimuka,bermaksud senada dengan itu. Jangan sampai peraturan yang kemudian keluar yang lebihberat dapat dikenakan kepada terdakwa. Tetapi kalau menguntungkan justru diberlakukan.Kemungkinan berlakunya Undang-Undang yang baru (yang diundangkan kemudiandari perbuatan) merupakan kekecualian juga dari asas yang berlaku umum, bahwa Undang-Undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (lex temporis delicti) yang diterapkan.Ada Negara yang tidak menentukan secara tegas hal semacam ini, seperti Perancis, tetapiyurisprudensi menganutnya. Beberapa KUHP asing seperti: Thailand, Korea, dan Jepang
  12. 12. menentukan bahwa ketentuan tentang perubahan perundang-undangan yang menguntungkanterdakwa berlaku pula kepada terpidana (pidana penjara dapat dikurangi).D. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat, dan OrangPasal 2 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiaporang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa, tindak pidana yang terjadi di wilayahIndonesia (baik di daratan, lautan maupun udara) maka akan dikenakan aturan hukum pidanaIndonesia baik itu dilakukan oleh warga Negara atau warga asing.AsasHukumPidanaAsas TeritorialitasAsas PerlindunganatauAsas Nasional PasifAsas PersonalitasatauAsas Nasional AktifAsas Universalitas1. Asas Teritorialitas
  13. 13. Pasal 3 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orangyang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air ataupesawat udara Indonesia.Ketentuan pasal diatas merupakan perluasan dari Asas Teritorialitas Pasal 2 KUHP.Dan menunjukkan bahwa :a) Jika kendaraan/pesawat tersebut berada dilaut lepas yang berlaku adalah ketentuanpidana Indonesia.b) Jika seorang yang berada diatas kendaraan/pesawat tersebut sedang berlabuh ditempat asing melakukan suatu tindak pidana, oleh penguasa asing belum dituntut,maka sekembalinya ke Indonesia petindak tersebut dapat dituntut, tetapi jika sudahselesai secara juridis maka berlaku asas “nebis in idem”.c) Sebaliknya jika ada seseorang asing yang berlabuh/mendarat kendaraan/pesawat diIndonesia melakukan tindak pidana dapat dituntut sesuai ketentuan pidana Indonesia.Pasal 4 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiaporang yang melakukan di luar Indonesia :(1) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;(2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negaraatau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakanoleh Pemerintah Indonesia;(3) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atastanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia termasuk pula pemalsuantalon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dantanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak pals.2. Asas Perlindungan atau NasionalPasif
  14. 14. (4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepadakekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udarasecara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yangmengancam keselamatan penerbangan sipil.Ketentuan pasal diatas mengutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengankepentingan suatu negara, atau dengan kata lain yang diutamakan adalah keselamatankepentingan suatu negara. Sehingga asas ini dinamakan „asas perlindungan‟(beschermingsbeginsel). Inti dari pasal di ats mengenai :- Ketentuan Hukum Pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap WNI maupun WNAbaik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan hukumIndonesia, seperti yang disebut Pasal 4 KUHP.- Pasal 4 KUHP adalah jenis kejahatan yang mengancam kepentingan hukum Indonesiayang mendasar, berupa keamanan, dan keselamatan negara, perekonomian Indonesia,serta sarana dan prasarana angkutan Indonesia.Pasal 5 KUHP(1) Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi wargaNegara yang di luar Indonesia melakukan :Ke-1 : Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua danPasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.Ke-2 : Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurutperundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam denganpidana.(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jikaterdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan.Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa, bagi warga negara yang melakukantindak pidana di luar wilayah Indonesia menyangkut pasal-pasal yang tertera pada ayat (1)Pasal 5 KUHP, maka pelakunya akan dituntut menurut aturan hukum pidana Indonesia oleh3. Asas Personalitas atau NasionalAktif
  15. 15. pengadilan Indonesia. Kepentingan nasionalnya disini terlihat agar pelaku tindak pidana yangwarga negara Indonesia itu, walaupun peristiwanya terjadi di luar negara Indonesia, tidakdiadili dan dikenakan hukuman dari negara tempat terjadinya peristiwa hukum atauperbuatan pidana itu dilakukan. Inti dari asas ini, yaitu :- Bergantung atau mengikuti subyek hukum atau orangnya yakni warga negara di manapunkeberadaannya (Nasional Aktif).- Asas ini tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana.- Diatur dalam Pasal 5 KUHP dan diperluas Pasal 5 ayat (2), diperlunak Pasal 6, diaturlebih lanjut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP.Pasal 6 KUHPBerlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkanpidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan,terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.Tertonjolkannya asas personalitas dalam pasal 5 dan 6 KUHP, jelas ditentukan secarategas bahwa subyeknya adalah warga negara Indonesia. Perbedaan antara pasal 5 ayat 1 ke-1dengan sub ke-2 ialah bahwa tersebut dalam sub ke-1 tidak dipersoalkan apakah tindakan itumerupakan tindak pidana atau tidak diluar negeri yang bersangkutan.Pasal 7 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabatyang di luar Indonesia melakukan salah-satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkandalam Bab XXVIII Buku Kedua.Ketentuan pasal diatas memperluas asas personalitas yaitu walaupun pegawai negeriIndonesia (seseorang yang diangkat oleh penguasa umum dan ditetapkan untuk melakukansuatu tugas umum yang merupakan sebagian dari tugas negara atau badan-badan negara)itu pada umumnya berkewarganegaraan Indonesia, tapi tidak kurang banyaknya yangberkewarganegaraan asing terutama dikedutaan-kedutaan RI, konsulat RI. Dalam hal ini yangberkewarganegaraan asing itu lebih diutamakan kepegawaiannya dari padakewarganegaraannya.
  16. 16. Pasal 8 KUHPKetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakoda danpenumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu melakukansalah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BabIX Buku Ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan paskapal Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.Ketentuan pasal diatas berlaku jika :- Tindak pidana diatas perahu- Petindaknya yang telah ditentukan, yitu nakhoda dan penumpang- Kepentingan “perahu Indonesia” atau “pelayaran Indonesia” yang harus mendapatperlindunganBerlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalamhukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal)adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tatahukum sedunia (hukum internasional).Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi :1. Kepala Negara beserta keluarga dari Negara sahabat, dimana mereka mempunyai hakeksteritorial. Hukum nasional suatu Negara tidak berlaku bagi mereka.2. Duta besar Negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial.3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu Negara, sekalipun ada di luarkapal. Menurut hukum internasional kapal peran adalah teritoir Negara yangmempunyainya.4. Tentara Negara asing yang ada di dalam wilayah Negara dengan persetujuan Negara itu.E. Hukum Pidana Supranasional4. Asas Universalitas
  17. 17. Bentuk yang paling sempurna berfungsinya hukum pidana supranasional ialahditerimanya sejumlah peraturan-peraturan supranasional oleh Negara-negara berupa delik-delik yang mempunyai sifat internasional ditetapkan sebagai dapat dipidana yangberdasarkan ketentuan umum yang seragam, dipidana oleh Hakim yang supranasional.1. Pengadilan penjahat perang dunia II2. Mahkamah criminal internasional untuk Yugoslavia dan Rwanda
  18. 18. BAB VINTERPRETASI UNDANG-UNDANG PIDANAA. Pentingnya InterpretasiIndonesia yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil yang diapit oleh dua benua[Asia dan Australia] dan dua samudra [Samudra Hindia dan Samudra Pasifik] denganpuluhan suku bangsa yang berada adat istiadat, bahasa dan budaya, menyebabkan pentingnyainterpretasi Undang-Undang Pidana, sehingga rumusan delik yang abstrak dapatditerjemahkan ke dalam keadaan yang konkret.Penafsir yang paling sesuai dengan ini ialah penafsiran sosiologis atau sesuai dengankehidupan masyarakat setempat.Dalam KUHP sendiri, khususnya Bab IX Buku I, tercantum penafsiran istilah secaraotentik. Ada pakar yang berpendapat, bahwa dengan penafsiran otentik atas suatu kata itu,sebenarnya Undang-Undang sendiri telah secara tersamar menganut analogi.Pelaksanaan peradilan pidana ditentukan oleh beberapa factor kata HermanMannheim. Faktor-faktor itu, ialah pertama teknik legislative yang dipergunakan untukmerancang suatu Undang-Undang pidana, yang pada gilirannya akhirnya tergantung kepadasifat masalah yang akan dipecahkan dengan Undang-Undang tertentu, yang kedua ialahmetode interpretasi yang akan dipergunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakanperadilan pidana, ketiga ialah sifat dan latihan pelaksana ini, yang keempat ialah sifatpemulihan hokum yang menentukan terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilanpidana.Butir kesatu dan kedua menyangkut hokum substantive, sedangkan yang ketiga dankeempat menyangkut acara atau prosedur. Di sini, ternyata betapa pentingnya metodeinterpretasi yang dipergunakan, sehingga peradilan pidana terlaksana dengan baik.B. Penemuan Hukum oleh Hakim PidanaKhusus Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakimanmengatakan, bahwa “Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hokum yang hidup dalam masyarakat‟‟. Ini berartiHakim harus menemukan hukum.
  19. 19. Menurut pendapat Penulis, bahwa “Hakim menggali hokum yang hidup di dalammasyarakat‟‟, khususnya bagi hokum pidana tidak dapat dipakai untuk menciptakan hokummelalui analogi, tetapi melalui interpretasi, hakim Indonesia dapat menerapkan hokumpidana, sesuai dengan hokum yang hidup di dalam masyarakat.Dalam hokum perdata, dikenal beberapa jenis interpretasi, yaitu:a. interpretasi menurut tata bahasa [taalkundige atau grammatical interpretative],b. penafsiran historis,c. penafsiran sistematis,d. penafsiran sosiologis atau teleologis.Hakim perdata lebih bebas dalam menafsirkan Undang-Undang perdata daripadaHakim Pidana. Bahkan dalam hokum perdata dikenal analogi dan penafsiran penghalusanhokum [rechtsverfijning], serta juga penafsiran a contrario.Mengenai pemakaian penafsiran hokum perdata ke dalam hokum pidana, dapat kitabaca Jonkers yang menunjuk penafsiran yang tercantum dalam Pasal 1342 dan seterusnyaBW, yang menyatakan bahwa jika kata-kata jelas, maka diapakai kata-katanya yang ada disitu, jadi bukan maksudnya, jika di nilai kata-katanya tidak jelas dan dapat ditafsirkanbermacam-macam maka dipakai maksudnya [debedoeling]. Jika dipilih dua macampengertian, maka yang dipakai ialah yang dapat dilaksanakan.Ketentuan Hukum Perdata ini dapat dipakai juga untuk Hukum Pidana kata Jonkers,dengan alas an kesatuan hokum, karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang, danditunjukkan arrest Hoge Raad yang menerapkan interpretasi ini.Sebagaimana telah diutarkan di dalam Bab III, dalam Hukum Pidana [Indonesia danBelanda] analogi dilarang. Maksudnya ialah analogi dalam arti luas, bukan analogi yangorang identikkan dengan penafsiran ekstensif atau analogi terbatas.C. Jenis-jenis Interpretasi Undang-Undang PidanaJenis-jenis interpretasi Undang-Undang Pidana yakni terdiri dari :
  20. 20. 1• penafsiran gramatika artinya penafsiran ini berdasarkan kepada kata-kata Undang-Undang. Jika kata-kataUndang-Undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksudpembuat Undang-Undang lain.2•penafsiran sistematis atau dogmatis, interpretasi ini didasarkan kepada hubungan secara umumsuatu aturan pidana.3•penafsiran historis [historia legis]. Penafsiran ini didasarkan kepada maksud pembuat Undang-Undang ketika diciptakan.4•penafsiran teleologis. Penafsiran ini mengenai tujuan Undang-Undang. Ada kritikan terhadap metodeinterpretasi berdasarkan tujuan Undang-Undang ini, yaitu jika melampaui kata-kata Undang-Undang.5•penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran luas. Hal ini telah dibicarakan di Bab III, dengan hubungannya dengananalogi.6•penafsiran rasional [rationeele interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada ratio atau akal. Ini sering munculdalam Hukum Perdata.7•penafsiran antisipasi [Anticeperende interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada Undang-Undang baru yangbahkan belum berlaku.8•penafsiran perbandingan hukum. Interpretasi ini didasarkan kepada perbandingan hokum yang berlaku diberbagai Negara.9•penafsiran kreatif [creatieve interpretatie]. Interpretasi ini berlawanan dengan interpretasi ekstensif, di sinirumusan delik dipersempit ruang lingkupnya.10•penafsiran tradisionalistik [traditionalistiche interpretatie]. Dalam hokum pun ada tradisi yang kadang-kadangtersembunyi dan kadang-kadang jelas.11•penafsiran harmonisasi [harmoniserende interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada harmoni suatuperaturan dengan peraturan yang lebih tinggi.12•penafsiran doktriner [doctrinaire interpretatie]. Interpretasi ini didasarkan kepada doktrin.13•Interpretasi sosiologis, yang berdasarkan dampak waktu [zaman]. Interpretasi inilah yang mestinya seringdipergunakan di Indonesia, agar unifikasi hokum pidana dapat menjangkau semua golongan etnik yang beranekaragam. Juga perkembangan kemajuan zaman.
  21. 21. BAB VIPERBUATAN DAN RUMUSAN DELIKA. Pengertian DelikHukum pidana Belanda memakai istilah Stratbaarfeit,kadang-kadang juga delict yangberasal dari bahasa latin delictum.Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WVSBelanda,maka istilah aslinyapun sama yaitu Strafbaarfeit.Timbulah masalah dalammenerjemahkan istilah strafbaarfeit itu kedalam bahasa Indonesia.Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana,karena katanya peristiwa itu adalahpengertian yang komplit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentusaja,misalnya matinya orang.Hukum pidana tidak melarang orang mati,tetapi melarangadanya orang mati karena perbuatan orang lain.Di negeri belanda dipakai diistilah feit dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputihanya perbuatan atau handelen,tetapi juga pengabaian atau nalaten.Pemakaian istilah feit itudisana dikritik oleh Van Der Hoeven,karena katanya yang dapat dipidana ialahpembuat,bukan feit itu.Senada dengan itu,Van Hamel mengusulkan istilah Strafwaardigfeit(Strafwaardige artinya patut dipidana).Oleh karena itu Hazewinkle Suringa mengatakanistilah delict kurang dipersengketakan,hanya karena istilah “Strafbaarfeit” itu telah biasadipakai.B. Rumusan DelikSimons yang merumuskan bahwa Strafbaarfeit ialah kelakuan yang diancam denganpidana yang bersifat melawan hokum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukanoleh orang ang ampu bertanggung jawab.Jonkers dan Utrech memandang rumusan simonsmerupakan rumusan yang lengkap,yang meliputi:a) Diancam dengan pidana oleh hukumb) Bertentangan dengan hukumc) Dilakukan oleh orang yang bersalahd) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
  22. 22. Van Hamel merumuskan delik atau Strafbaarfeit itu sebagai berikut.”Kelakanmanusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,melawan hukum,yang patut dipidana dandilakukan dengan kesalahan.Simons,Van Hamel dan Vos semuanya merumuskan delik atau strafbaarfeit itu secarabulat,tidak memisahkan antara perbuatan dan akbatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak. A.Z.Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliranmonistis tentang delik.Yang lain,yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnyadisatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak sebagai aliran dualistis.Memang diInggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana(actusreus) disatu pihak dan pertanggungjawaban (mensrea) dilain pihak. A.Z.Abidinmember contoh rumusan demikian seperti dibuat oleh Clark Marshall yang member batasandelik atau crime.Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam denganpidana ialah orang yang melakukan perbutan atau pengabaian itu. Hazewinkle-Suringamenulis bahwa sesuai berfungsinya system undang-undang pidana belanda,lebih baikdikatakan suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian).Yangmemenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.Jadi meskipun yang memisahkan antara Actus reus pada kalimat pertama danMensrea pada kalimat kedua,ia tidak memisahkan secara tajam antar keduanya.Yang pertamabersifat konkrit,dan yang kedua bersifat umum.Ia menunjuk putusan Hooge Raad 1946,N.J.1946 No.548,mengenai “Melawan Hukum” sebagai dapatnya dipidana (Strafbaarfeit) suatuperbuatan.C. Perbuatan dan Rumusan Delik dalam Undang-UndangTelah dikemukakan dimuka,bahwa hokum pidana belanda selalu memakai istilahfeit.Seperti dikemukakan Hazewinkle Suringa dimuka,sebabnya karena dimaksudkan bukansaja karena perbuatannya yang positif atau dengan melakukan sesuatu,tetapi juga pengabaianatau dengan tidak melakukan sesuatu.Van Bemmelen member contoh bahwa WVS Belanda pada umumnya memakaiistilah feit seperti dasar peniadaan pidana (Strafuitsluitings grond), pasal 44-52 KUHP,semua
  23. 23. dimulai dengan “tidak diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan perbuatan (feit).Juga tentang gabungan delik (Samenloop),dilakukan suatu perbuatan (feit) yang jatuh dalamlebih dari satu ketentuan pidana (pasal 63 KUHP) dan tentang lebih banyak “Perbuatan”(Feiten) pasal 65-71 KUHP.Sekali-kali dipakai juga istilah handelen.Pasal 65-75 KUHP.Code Penal memakai infraction yang terbagi atas crimes (kejahatan),delict (kejahatanringan).Hukum pidana inggris memakai istilah act dan lawannya omission.Menurut pendapatpenulis,act itu dapat dibaca “tindakan” dan omission dibaca “pengabaian”.Oleh karena itulah,menurut pendapat penulis inilah tidak tepatnya istilah “tindakpidana” itu,karena “tindak” pasti hanya meliputi perbuatan positif dan tidak meliputi“pengabaian” (naleten).Seorang penjaga pintu jalan kereta api yang tidak menutup pintu jalantersebut tidak dapat dikatan “bertindak” karena ia hanya pasif saja tidak berbuat apa-apa.D. Cara Merumuskan DelikPada umumnya rumusan suatu delik berisi “Bagian Inti” (Bestand delen) suatudelik.Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbutan yang dilakukan,barulah seseorang diancam dengan pidana.banyak penulis menyebut ini sebagai unsurdelik.tetapi di sini,tidak dipakai istilah “Unsur Delik‟‟, misalnya delik pencurian terdiri daribagian inti (Bestand delen):1. Mengambil2. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain3. Dengan maksud memiliki4. Melawan hukumDidalam rumusan ini terdapat bagian inti “sengaja‟‟, karena ada delik menghilangkannyawa orang lain yang dilakukan dengan kealpaan (Culpa), yaitu pasal 359 dan 361 KUHP.E. Pembagian DelikDelik ini dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini :
  24. 24. a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (misdrijven en overtredingen)b. Delik Materiel dan delik formel (materiel en formele delicten)c. Delik komisi dan delik omisi (commissiedelicten en omissiediedelicten)d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (zelfstandige en voort gezettedelicten)e. Delik selesai dan delik berlanjut (aflopende en voortdurende delicten)f. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten)g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten)h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (doleuse en culpose delicten)i. Delik politik dan delik komun atau umum (politieke en commune delicten)j. Delik propria dan delik komun atau umum (delicta propria en commune delicten)k. Delik – delik dapat dibagi juga atas kepentinganhukum yang dilindungi, seperti delikterhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delk terhadap bendadan lain-lain.l. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284,dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, teroroisme,dan lain-lain.Pembagian delik tersebut dapat dirinci sebagai berikut :1. Delik kejahatan dan pelanggaran : Delik ini muncul di dalam WvS (KUHP) Nederlandtahun 1986, yang kemudian turun ke WvS (KUHP) Indonesia tahun 1918. Pembagiandelik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam Ned WvS 1886 dan WvS (KUHP)Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatansebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang, sudahdipandang sebagai seharusnya dipidana (strafwaardig), sedangkan pelanggaran seringdisebut sebagai delik undang-undang, artinya barulah karena tercantum di dalam undang-undang menyatakan sebagai dapat dipidana. Pasal itu misalnya Pasl 489 (Artikel 424Ned.WvS, kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahayaatau kerugian atau kerusakkan), Pasal 490 (Artikel 425 Ned WvS), yaitu perbuatanmenggalakan hewan terhadap orang, Pasal 506 (Artikel 432 ayat 3 Ned WvS), yaitu
  25. 25. muncikari. Secara Kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan danpelanggaran itu :1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang merupakankejahatan di Indonesia2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung padaapakah itu kejahatan atau pelanggaran1. Pada delik materiel, disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebutperbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya satu perbuatan tertentu sebagai dapatdipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Van Hamel keberatan adanyaperbedaan hakiki antara keduanya. Pada delik formel pun ada akiibat pada dunia luar,yaitu mengenai waktu dan tempat perbuatan sering dapat dibedakan. Misalnyapenghinaan dengan telepon. Oleh karena itu ia hanya mau berbicara tentang delik denganperumuan formel atau materiel.2. Delik komisi (delicta commissionis) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Inidapat berupa delik yang dirumuskan secara materiel maupun formel. Di sini orangmelakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi dilakukan denganmembiarkan atau mengabaikan . Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidakmurni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Ini selalumengenai delik yang dirumuskan secara formel. Misalnya pasal-pasal 164, 224, 522, 511,KUHP. Yang kedua ialah delik omisi yang tidak murni yang disebut delictocommisionisper omissionem. Delik ini terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendakisuatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). MisalnyaPasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.3. Mengenai delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan, dapat dibaca pada uraiangabungan delik atau perbarengan (samenloop)4. Delik yang selesai ialah delik terjadi dengan melakukan sesuatu atau beberapa perbuatantertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan suatukeadaan yang dilarang. Misalnya Pasal 169, 250 KUHP, Pasal 333 KUHP berisi baik
  26. 26. delik selesai (merampas kemerdekaan) dan delik yang berlangsung terus (karena tetapmerampas kemerdekaan).5. Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatanuntuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yangpaling utama, ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan. Seperti Pasal 269 KUHP.Kata Van Hamel, pada delik yang dilakukan sebagai kebiasaan, tiap-tiap perbuatan padadirinya sendiri tidak dipidana. Kata Vos, tidak sepenuhnya tepat. Pasal 481 KUHPmerupakan delik yang dilakukan sebgaia kebiasaan, tetapi tiap-tiapperbuatan merupakandelik lain yaitu Pasal 480 KUHP. Dari delik kolektif, dibedakan delik sebagai pekerjaan(beroeps delict). Di sini dengan satu perbuatan sudah cukup. Meskipun di sini dimaksudsebagai pekerjaan.6. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapisatu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi soal apakah itumerupakan unsur atau tidak), misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaanyang mengakibatkan kematian. Sebaliknya ialah delik ber-privilege, bentuk khusus yangmengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah ituunsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anaksendiri karena takut ketahuan melahirkan, dipidana lebih ringan dari pembunuhan biasa.7. Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian (culpa) penting dalam halpercobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan. Unsur-Unsur delik yangdiliputi culpa: Seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukanperbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai ”denogide en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid” atau tanpa disertai kehati-hatiandan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu maka menurutProfesor SIMONS, culpa itu pada dasrnya mempunyai dua unsurmasing-masing ”hetgemis aan voorzichtigheid” dan ”het gemis van de voorzienbaarheid van het gevoig” ataumasing-masing ”tidak adanya kehati-hatian” dan ”kurangnya perhatian terhadap akibatyang dapat timbul.8. Delik politik dibagi atas : yang murni, yaitu tujuan politikyang hendak dicapai yangtercantum dalam Bab 1 Buku II, seperti Pasal 107 KUHP. Di dalam konperensi hukumpidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut :
  27. 27. ”Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan jugahak-hak warga negra yang bersumber dari situ”. Delik politik campuran, setengah delikpoliotik setengah delik komun (umum) seperti pembunuhan seorang tiran. Di sinipembunuhan politik.9. Dengan Delicta propria diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orangyang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya.10. Lihat judul-judul bab pada Buku II KUHPF. Waktu dan Tempat Terjadinya Delik (Tempus et Locus Delicti)Delik dilakkan di saat tertentu dan di tempat tertentu. Saat itu dapat berupa jangkawaktu tertentu, seperti pelanggaran terhadap larangan parkir, penyanderaan (perempasankemerdekaan). Dalam surat dakwan harus dicantumkan waktu dan tempat terjadinya delik(temous et locus delict). Dalam rangka pembelaan diri terdakwa perlu mengetahui kapan dandi mana perbuatan yang didakwakan itu terjadi. Suatu delik ada masa lewat waktunya untukmenuntut (verjaard)Sering pula rumusan delik sendiri menunjukkan kapan delik itu dilakukan, sepertipencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya(Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.Ada lima hal yang waktu menentukan terjadinya delik :1. Menyangkut berlakunya hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP)2. Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan delikataukah belum3. Menyangkut ketentuan residive (apakah pengulangan delik atau gabungan/concursus)delik4. menyangkut lewat waktu (verjaring)5. Rumusan delik sendiri menetukan, pencurian pada waktu malam, pencurian pada waktubanjir, gempa dan seterusnya.Tidak disebut mengenai tempat terjadinya delik atau locus delicti. Hal ini diserahkankepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi untuk menjawabnya.
  28. 28. Penting tempat terjadinya delik ditentukan karena :1. Menyangkut kompetensi relatif hakim2. Berlakunya KUHP Indonesia (Pasal 2-8 KUHP)3. Ada delik yang menetukan di tempat tertentu, misalnya di muka umum.4. Tempat0tempat yang terbatas berlakunya suatu ketentuan pidana. Misalnya peraturandaerah yang hanya berlaku di wilayahnya sendiri.5. Tempat menjadi bagian rumusan delik misalnya seperti tersebut di muka pencurian disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Kejahatan yangdilakukan di atas kapal laut atau udara dan lain-lain.Menurut Cleiren & Nijboer, et al., ada 4 (empat)teori mengenai locus delicti, yaitu:1. Ajaran perbuatan badan (de leer van lichamelijke gedraging). Ajaran ini cocokuntu delikdengan rumusan formel, yang terjadinya akibat bukan bagian inti (bestanddeel) delik.Misalnya pada delik pencurian (HR 8 Februari 1926 NJ. 1926, 285)2. Ajaran yang kedua disebut ajaran instrumen atau alat (de leer vanhet instrument). Ajaranini berkaitan dengan delik yang dilakukan dengan sebuah alat seperti senapan, racun,bom, dll. Ajaran ini mengatakan bahwa locus delicti ialah tempat bekerjanya alat itu. JikaA mengirim pesan melalui internet dari Singapura ke Jakarta untuk menipu, maka Jakartaadalah locus delictinya3. Ajaran ketiga disebut ajaran terciptanya akibat (de leer van constitutieve gevolg). Locusdelicti berdasarkan ajaran ini ialah tempat delik menjadi sempurna dengan terjadinyaakibat. Ajaran ini hanya berlaku jika akibat tertentu menjadi bagian inti (bestanddeel)seperti pembunuhan (moord;murder;mord). Ajaran ini sering jatuh bertepatan denganajaran instrumen, misalnya pembunuhan dengan bom surat. Akan tetapi sering juga tidakdemikian, misalnya seseorang mengirim bom surat dari Keulen ( Jerman) ke Breda(Nederland) dan meledak di situ, tetapi korbandilarikan ke rumah sakit Antwerpen(Belgia) dan dia mati di sana. Dengan demikian, Antwerpen (Belgia) menjadi locusdelicti. Oleh karena faktor kebetulan memainkan peran dalam teori ini maka kurangdiperhatikan oleh literartur.
  29. 29. 4. Ajaran yang keempat disebut ajaran ”terjadi di mana-mana” (ubiquiteitsleer) kata-kata”atau”. Diganti dengan ”dan”, ”dan” (HR 4 Februari 1958, NJ. 1958, 294). Hoge Roadmengakui secara eksplisit pada 6 April 1954, NJ. 1954, 368, dimungkinkannya lebih darisatu locus delicti yang berarti berlebihan untuk mencari locus delicti yang sebenarnyayang mnyampingkan semua yang lain. Tempat berita dan dokumen dari penipu diterimaoleh korban harus dipandang sebagai tempat bersama locus delicti. Selanjutnya HRtanggal 4 Februari 1958, 294; memutuskan tempat surat penghinaan dikirim dan tempatorang yang dihina menerimanya sebagai locus delicti. Lebih lanjut, HR 27 April 1993,NJ. 1993, 744; memutuskan bahwa delik dilakukan di tempat-tempat secara bersama dimana bilyet pemberitahuan diserahkan. Di Jerman ajaran ini sudah masuk ke dalamKUHP (STGB) Part 9.Dalam hal delik omisi locus delicti ialah tempat perbuatan yang diabaikan ituseharusnya dilakukan (HR 19 April 1940, NJ. 1940, 805). Tempat- tempat itu seringmerupakan kebetulan.Penyertaan seperti pemancingan (uitlokking), membuat orang lain melakukan (doenplegen) dan pembantuan mengenal locus delictinya sendiri. Misalnya dalam kasuspenyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996, tempat pemancingan untuk melakukanpenyerbuan di tempat lain, tetapi locus delicti penyerbuan ialah di Jl. Diponegoro.
  30. 30. BAB VIIKESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN MELAWAN HUKUMA. Sengaja“Sengaja” (opzet) berarti De (Bewuste) richting van den wil open bepaald misdrijven,(Kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Kemudian perludikemukakan tentang adanya teori-teori tentang sengaja itu. Pertama-tama ialah yang disebut teorikehendak. Menurut teori ini, maka “kehendak” merupakan akikat sengaja itu. Bantahan dari teorikehendak adalah teori membayangkan teori dikemukakan oleh frank dalam tulisan Ueber denAufbau des Schulbegriffs, ia mengatakan secara Piskologis, tidak mungkin suatu akibat dapatdikehendakiB. Kelalaian ( Culpa)Van Hamel membagi Culpa atas dua jenis: Kurang melihat ke depan yang perlu, kurangpada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib hati-hati.Tetapi Memori mengatakan, bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan.Bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan disbanding sengaja. Dikenal juga diNegara Anglo-Sexson. Disebut dalam pembunuhan pada pasal 359 KUHP.C. Kesalahan dan Pertanggungjawaban PidanaDalam pengertian hokum pidana dapat disebut cirri atau unsure kesalahan dalam artiyang, yaitu: Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat. Tidak adanya dasar peniadan pidanayang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.Adanya kaitan piskis antara pembuat dan perbuatan yang adanya sengaja atau kesalahandalam arti sempit (Culpa).
  31. 31. D. Melawan HukumMelawan hukum Formil diartikan bertentangan dengan Undang-undang apabila suatuperbutan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukumsecaraFormil.E. Subsosialitas (subsocialiteit)Subsosialitas adalah tingkah laku akan penting bagi hukum pidana jika perbuatan itumengakibatkan bahaya bagi masyarakat, walaupun bahaya itu kecil sekali jika tidak ada bahayademikian, maka unsur subsosialitas tidak ada.F. Taatbestandmassikeit dan WesenchauDidalam hukum pidana jerman yang diikiuti Zevenbergen di Negeri belanda, diterimaadanya delik dengan syarat Taat bestandmassikeit, yang berarti bahwa semua rumusan deliktidak perlu semua bagian inti ada. Unsar-unsur seperti melawan hukum dan patutnya sesuatuperbuatan pidana walaupun semua itu dimasukkan sebagai unsur delik. Sebaliknya, di Jermanajaran ini diganti oleh Wesenchau pada tahun 1930. ajaran Wesenchau mirip sekali denganajaran melawan hukum yang materiel. Ini adalah bahwa ajaran sekali pun seuatu perbuatan telahselesai dengan rumusan delik didalam Undang-undang pidana belumlah otomatis merupakansuatu delik. Perbuatan pada dasarnya “Pada hakikatnya” merupakan delik sesuai dengan rumusandelik yang dipandang sebagai delik.
  32. 32. BAB VIIIDASAR PENIADANAAN PIDANAA. PengertianDasar peniadaan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan,yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnyaperbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undangdan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hakmenuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhkan pidana. Ia harus dibedakandengan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntutjaksa, karena adanya ketentuan undang-undang.B. Pembagian Dasar Peniadaan PidanaDasar peniadaan pidana lazim dibagi dua, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf :1. Dasar Pemaaf, unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada padapembuat. Maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini misalnya:a. adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (Pasal 44 ayat 1)b. adanya daya paksa mutlak dan perlampuan keadaan darurat (noodtoestandexces,Pasal 48)c. adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodwerexes, Pasal 49 ayat 2)d. karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51ayat 2)2. Dasar Pembenar, sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, makaperbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan olehhakim. Dalam hal ini misalnya :adanya daya paksa relative dan keadaan darurat (overmacht, Pasal 48)adanya pembelaan terpaksa (noodweer, Pasal 49 ayat 1)karena sebab menjalankan undang-undang (Pasal 50)karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)
  33. 33. C. Tidak Dapat DipertanggungjawabkanPasal 44 KUHP menyatakan orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 2 hal,yaitu : jiwanya cacad dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit jiwa.Ketidakmapuan bertanggungjawab meniadakan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itutermasuk dasar pemaaf.Namun demikian apabila kita mencoba mencari ketentuan yang menyatakanbagaimana/kapan seseorang itu dianggap tidak mempunyai jiwa yang sehat hal tersebut tidakakan ditemukan, jadi untuk menentukannya kita harus kembali melihat Memorie vanToelichting (M.v.T) atau penjelasan daripada KUHP itu. Dalam M.t.V ditentukan bahwaseseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dannilai dari perbuatannya.b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.c. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.Alasan undang-undang merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secaranegatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab danbukan mengenai mampu bertanggungjawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang itu mampu bertanggung jawab. Denganberpijak pada prinsip itu, dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam halkemampuan bertanggung jawab ini dirumuskan secara negatif, ditentukan keadaan tertentumengenai jiwa seorang yang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana karenamelakukan perbuatan.Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam rangka menyelidiki keadaan jiwa sipembuat untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampubertanggungjawab, yaitu :metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormalyang kemudian dihubungkan dengan ketidakmapuan bertanggungjawab;metode psikologis, dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawabatau tidak;
  34. 34. metode gabungan.Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selainperkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakiy yang disebabkan gangguan kejiwaan,juga syarat adanya hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatan.Misalnya, hanya orang yang disebut gila saja yang dianggap tidak mampubertanggungjawab terhaap semua delik, tetapi semua penyakit jiwa tertentu yang hanya adahubungan kausalnya dengan pencurian misalnya seperti cleptomanie, tidak membebaskanpembuat dari tanggungjawab pidana terhadap delik-delik lain, misalnya penganiayaan,pembunuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu kerjasma hakim dan psikiater menjasi syaratmutlak tentang penentuan bertanggungjawab atau ketidakmampuan bertanggungjawab.D. Daya Paksa (Overmacht)Hal ini diatur dalam Pasal 48 KUHP menyatakan barangsiapa yang melakukanperbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Menurut MvT (penjelasanKUHP) bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.Menurut Jonkers, Daya Paksa terbagi dalam 3 macam, yaitu :1. Daya paksa mutlak;2. Daya paksa relatif;3. Keadaan darurat.a. Daya Paksa Mutlak (absulte overmacht)Pembuat tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapatmelawan, dengan kata lain ia tidak dapat mengadakan pilihan lain selain daripada berbuatdemikian. Pengaruh yang bekerja terhadapnya dapat bersifat jasmaniah dan rohaniah. AbsulteOvermacht termasuk alasan pemaaf dalam dasar peniadaan pidana.Misalnya : seseorang yang ditangkap oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan keluarjendela, sehingga terjadi pengrusakan barang. Maka orang yang dilemparkan keluar jendela,sehingga kaca jendela pecah tak dapat dipidana menurut pasal 406 KUHP. Contoh lain dayapaksa rohaniah, seorang dihipnotis, lalu dalam keadaan tak sadar berlari telanjang bulat.
  35. 35. Orang tersebut tak dapat dipidana menurut Pasal 281 KUHP. Dalam keadaan demikian orangyang melemparkannya keluar dan orang yang menghipnotislah yang sebagai pembuatmenurut pasal 55.b. Daya Paksa Relatif (relatieve overmacht)Kekuasaan, kekuataan, dorongan atau paksaan fisik atau psikis terhadap orang yangbersangkutan bersifat relatif atau nisbi.Misalnya pada perampokan bank, bankir diancam dengan pistol supaya menyerahkanuang. Bilamana ia tidak melakukannya maka ia akan ditembak. Bankir tersebut tidak dapatmelawan dengan risiko mati ditembak, bilamana ia tidak melawan dan menuruti kehendakperampok, maka ia tidak dapat dipidana, sekalipun ia telah mewujudkan delik.Perbedaan daya paksa absolut dan relatif ialah, pada absolut orang yang memaksa danmendoronglah yang berbuat, sedangkan relatif orang yang diancam, dipaksa, ataudidoronglah yang berbuat, sekalipun ia berbuat karena ancaman atau dorongan. Dalam hal inirelatieve overmach termasuk alasan pembenar.c. Keadaan darurat (noodtoestand)Suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untukmenghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyatannyamelanggar kepentingan hukum yang lain. Noodtoestand dalam dasar peniadaan pidanatermasuk alas an pembenar.Dalam doktrin hukum bentuk noodtoestand ada 3 macam ialah:dalam hal terjadi dua kepentingan hukum (rechtsbelang);dalam hal terjadi pertentangan antara kewajiban hukum (rechtsplicht) dengankepentingan hukum;dalam hal terjadinya dua kewajiban hukum.· Pertentangan antara dua kepentingan hukum (rechtsbelang)apabila terjadi suatu keadaan dimana terjadi konflik antara dua kepentingan hukum yangsaling berhadapan, dimana tidak dapat memenuhi semua kepentingan hukum yang salingbertentangan itu sekaligus, melainkan dengan terpaksa harus mengorbankan atau melanggarkepentingan hukum yang lain tersebut tidak dapat dipidana.
  36. 36. Contoh : Ketika terjadi kecelakaan laut, ada dua orang penumpang yang usahanya hendakmenyelamtakan nayawanya berpegang pada sebuah papan, yang papan mana hanya dapatmenahan satu orang. Apabila keduanya tetap berpegang pada papan, maka kedua orang itu akantenggelam dan mati. Maka dalam usaha menyelamatkan diri dari ancaman kematian(mempertahankan kepentingan hukumnya agar tetap hidup), maka seorang diantaranyamendorong orang lain yang juga sedang berpegang pada papan itu (melanggar kepentinganhukum atau kesalamatan orang lain), dan karena dorongan yang kuat itu maka terlepaslahpegangannya dari papan tersebut dan matilah dia.· Pertentangan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukumApabila terdapat suatu keadaan dimana seseorang hendak melaksanakan kewajibanhukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnyasendiri, maka bilmana ia memilih perbuatan untuk menegkkan kepentingan hukumnya sendiridengan melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyatannya melanggar undang-undang,maka dia tidak dapat dipidana.Contoh: Seorang dokter ahli forensik yang diminta oleh Pengadilan Negeri untukmemberikan keterangan ahli tentang sebab kematian seorang korban dalam sidang perkarapidana, pada saat yang sama dia menderita luka-luka karena kecelakaan lalu lintas, yaitu dalamkeadaan ini ia memilih melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak memenuhi panggilanPengadilan Negeri, karena dia lebih mementingkan meneggakkan kepentingan hukumnyadengan berisitirahat di rumah demi segera menyembuhkan luka-lukanya. Dalam hal ini si doktermelanggar pasal 224 KUHP.·Pertentangan antara dua kewajiban hukum (rechtsplicht)Apabila suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan untuk menjalankan dua kewajibanhukum sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yang keduanya tidak dapat dilakukannya, dankemudian dia melaksanakan salah satu saja dari kewajiban hukumnya itu.Contoh : seorang dokter pada saat yang sama dia harus menjalankan operasi seseorangkarena karena kecelakaan yang tidak ada dokter lain yang dapat melakukannya, yang ketika ituia juga dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangan ahli. Si dokter hendak melaksanakankewajiban hukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kewajibanhukumnya sendiri, maka bilmana ia memilih perbuatan untuk menegakkan kewajiban hukumnya
  37. 37. sendiri dengan melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyatannya melanggar undang-undang, maka dia tidak dapat dipidana.E. Pembelaan TerpaksaDirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) tidak dapat dipidana barangsiapa melakukanperbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaanatau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancamanserangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.Dalam hal ini, asas yang harus diperhatikan adalah asas subsdiariteit dan asaspropositionaliteit. Asas ini mensyaratkan bahwa bilamana terdapat cara pembelaan yangsifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh meggunakan cara yang memberikankerugian yang lebih besar pada penyerang. Dengan kata lain pembelaan yang diberikan ituharuslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, yang diserang harus memilihcara yang tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar pada penyerang daripada yangperlu. Kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai harus maksimal dan seimbang dengankepentingan yang dikorbankan.Menurut Zainal Abidin Farid, Noodweer ialah pembelaan yang diberikan karenasangat mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Yang mana seranganitu dilakukan terhadap dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifatfisik; dalam hal membela kehormataan kesusilaan diri sendiri atau orang lain; dalam halpembelaan harta benda sendiri atau orang lain. Dalam noodweer ada alas an pembenar dalamdasar peniadaan pidana.Syarat pembelaan terpaksa :karena terpaksa sifatnya;yang dilakukan ketika timbulnya ancam serangan dan berlangsungnya serangan;untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat mewalan hukum;yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam;pembelaan terpaksa itu terbatas dalam hal mempertahankan 3 macam kepentinganhukum.Perbedaan Overmacht dan dan Noodweer Pada Overmacht:
  38. 38. overmacht terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh yang diserang (korban)adalah perbuatan yang memang dimaksudkan dan dinginkan oleh penyerang;orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan yang in casu dikehendaki oleh sipenyerang, karena dia tidak berdaya melwan serangan yang memaksa itu;tidaklah ditentukan bidang kepentigan hukum apa dan dalam hal apa penyerangan yangdapat dilakukan perbuatan dalam keadaan daya paksa;pada daya paksa dapat terjadi dalam hal keadaan darurat, yaitu terjadi dalam hal konflikantara dua kepentingan hukum, konflik antara kewajiban hukum dan konflik antarakewajiban dan kepentingan hukum.Pada Noodweer:Perbuatan yang menjadi pilihan orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang tidakmenjadi atau maksud si penyerang;Pada pembelaan terpaksa, orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada kemampuanuntuk berbuat untuk melawan serangan;Pada pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan terhadap serangan-serangan yangbersifat mewalan hukum dalam 3 bidang;Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam keadaan darurat.F. Pembelaan Terpaksa Melampaui BatasDirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas,yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atauancaman serangan itu tidak dapat dipidana.Apa yang dimaksudkan dengan noodweer exces ialah perlampuan batas pembelaanterpaksa, yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan oranglain yang mengancam dan dapat terjadi walaupun serangan telah tiada. noodweer excestermasuk alas an pemaaf dalam dasar peniadaan pidanaPerbedaannya dengan pembelaan terpaksa (noodwer):a. perbuatan apa yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatanyang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan, perbuatannya
  39. 39. haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampauidari apa yang diperlukan dalam pembelaan itu. Tetapi dalam noodweer exces perbuatanapa yang menjadi pilihannya sudah melebihi diri apa yang diperlukan dalam halpembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya pilihan perbuatan itusudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Misalnya seorang menyeranglawannya dengan pecahan botol, yang sebenarnya dapat dilawan dengan sepotong kayu(noodweer) tetapi karena kegoncangan jiwa yang hebat ia melawan denganmenembaknya (noodweer exces).b. dalam hal pembelaan terpakasa, perbuataan pembelaan hanya dapat dilakukan padaketika adanya ancaman serangan atau serangan sedang berlangsung, dan tidak bolehdilakukan setelah serangan terhenti atau tidak ada lagi. Tetapi dalam noodweer excesperbuataan pembelaan itu masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti.Tidak dapat dipidananya si pembuat noodweer karena sifat melawan hukum padaperbuatannya jadi merupakan alasan pembenar. Sedangkan pada noodweer exces adanyaalasan penghapusan kesalahan pada diri si pembuat, jadi merupakan alasan pemaaf. Dasartidak dipidananya si pembuat noodweer exces terletak pada diri orangnya bkan padaperbuatannya.G. Menjalankan Ketentuan Undang-UndangDirumuskan dalam Pasal 50 barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakanketentuan unang-undang, tidak dipidana. Dari rumusan yang singkat ini, ada beberapa yangperlu diterangkan yaitu :Tentang ketentuan undang-undangPerbuatanMelaksanakan ketentyuan undang-undangPeraturan perundang-undangan adalah semua peraturan-peraturan yang dibuat olehkekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.
  40. 40. Tentang perbuatan yang dimaksudkan itu ialah perbuatan mana pada dasarnya jika tidak adaundang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya adalah berupa suatu tindakpidana.Melaksanakan perintah undang-undang, tidak hanya terbatas pada melakukanperbuatan yang diperintahakan oleh undang-undang akan tetapi lebih luas lagi ialah meliputipula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.Contoh : Algojo yang menjalankan tugas menembak mati terpidana yang divonishukuman matiH. Menjalankan Perintah JabatanDirumuskan dalam Pasal 51 ayat 1 barangsiapa melakukan perbuatan untukmelaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakdipidana.”Perbedaannya dengan menjalankan perintah undang-undang, dalam perintah jabatanada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintahyang in casu melakukan suatu perbuatan tertentu. Kewenangan pada menjalankan perintahjabatan adalah pada perintah yang diberikan berdasarkan undang-undang. Sedangkan padamenjalakan perintah undang-undang keabsahan pada menjalankan perintah itu ada padaundang-undangnya. Keduanya termasuk dalam alasan pembenar.Contoh menjalankan perintah jabatan yang dimaksud, ialah seorang penyelidikmendapat perintah dari penyidik untuk menangkap seorang tersangka. Antara penyelidik danpenyidik ada hubungan publik yang berdasarkan undang-undang, hubungan inilah yangmemberi dasar bagi penyelidik boleh melakukan perbuatan sepanjang perlu dan layak dalamupaya menjalankan perintah jabatan.I. Dasar Peniadaan Pidana di Luar Undang-Undang
  41. 41. Dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 perintah jabatan tanpa wewenang, tidakmenyebabkan hapusnya pidana kecuali apabila orang yang menerima perintah dengan itikadbaik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksannya termasuk dalamlingkungan pekerjannya.Hal ini dapat dilihat dari syarat subjektif dan syarat objektif:a. Syarat subjektif; syarat ini terletak pada sikap batin si penerima perintah ialah diamengira bahwa perintah itu sah adanya. Alasan sikap batin yang demikian haruslahdidasarkan pada hal-hal yang masuk akal, dan oleh karena itu faktor-faktor rasional danmasuk akal yang menyebabkan baginya, dapat mengira bahwa perintah itu adalah sah.Dapat mengira bahwa perintah itu adalah sah memerlukan syarat yaitu : orang yangmemberikan perintah itu disdadarinya adalah benar yang berhak. Dan mengenai apa yangmenjadi isi perintah itu disadarinya memang masuk dalam ruang lingkup kewenanganyang memberi perintah.Contoh: seorang penyidik menurut Pasal 16 (1) KUHAP berwenang memberi perintahpada penyidik pembantu utnuk melakukan penangkapan. Andaikata perintah itu ditujukanpada orang yang telah diketahui penyidik bukan orang yang boleh ditangkap, tetapi adalahorang yang dibenci, apabila 2 syarat telah dipenuhi maka penyidik pembantu menjadi masukakal apabila dia membela dirinya dengan beritikad baik dalam menjalakan perintah iitu dandia tidak dapat dipidana. Sikap batin “mengira perintah yang sah” adalah harus ditujukanpada kedua faktor diatas.Tidak sahnya perintah ada 2 kemungkinan (1) orang yang memberi perintah secara objektifbukanlah orang yang berwenang (2) apa yang menjadi isi perintah itu adalah tidak benar.b. Syarat Objektif; syarat kedua berupa isinya perintah harus menjadi bidang pelaksaannantugasnya, adalah berupa hubungan antara jkabatannya dan tugas pekerjan suatu jabatan.Pada jabatan publik terdapat tugas jabatan tertentu baik merupakan pelaksanaan hakjabatan dan atau pelaksanaan kewajiban jabatan.Misalnya : pejabat penyidik pembantu atas dasar perintah penyidik dia berwenangmelakukan penangkapan yang sekaligus berupa kewajiban untuk melaksanakan perintah itu,ini adalah masuk ruang lingkup pekerjaan dalam jabatannya. Andaikata si penyidikmemerintahkan pada penyidik pembantu untuk memukuli tersangka yang tidak memberikanketerangan berisi pengakuan, lalu perintah itu dilaksankan. Maka perbuatan penyidik
  42. 42. pembantu ini sudah berada diluar ruang lingkup pekerjaan jabatannya, dan dia bertanggungjawab sepenuhnya taas penyiksaan.Peniadaan Pidana Di Luar KUHPDasar peniadaan pidana di luar KUHP dan merupakan hukum tertulis menurut vanBemmelen ialah :Hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen, (dan gurumengaji) terhadap murid/siswanya.Hak jabatan atau pekerjaan dokter, apoteker, bidan, dan peneliti ilmu-ilmu alam.izin mereka yang kepentingannya dilanggar, kepada orang yang melanggar kepentinganitu, yang perbuatannya merupakan delik seandainya tak ada izin tersebut.Zaakwarnerming menurut pasal 1354-1358 KUHPerdata.Tak ada sifat melawan hukumnya yang materiel.Tak ada kesalahanSelaian yang disebut oleh Bemmelen, tentu masih ada peraturan hukum lain yangmengandung dasar pembenar dan dasar pemaaf, misalnya :1. Hak dukun kampong mengobati atau menyunat orang, atau melakukan pekerjaan bidan;2. Hak KONI untuk mengadakan adu orang;3. Ketentuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila.
  43. 43. BAB IXTEORI-TEORI TENTANG SEBAB AKIBATA. PengertianSetiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian social tidak lah terlepas darirangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun social yang terjadi adalah merupakan rangkaianakibat dari peristiwa alam atau social yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa socialmenimbulkan satu atau beberapa peristiwa social yang lain, demikian seterusnya yang satumempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat.Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.Penentuan sebab suatu akibat dalam hokum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulitdipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], pada dasarnya tidaktercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakansuatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-deliktertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat.Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya delik atauactus reus hanya ada pada delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu „‟ a. delikmateriel, misalnya pembunuhan [Pasal 33 KUHP]. Penipuan [Pasal 38 KUHP]. b. delik culpa,misalnya karena kelalainnya mengakibatkan kematian orang lain [Pasal 359 KUHP], karenalalainya menyebabkan lukanya orang lain [Pasal 360 KUHP], dan sebagainya.Ada pula yang berupa syarat yang memperberat pidana dengan terjadinya akibattertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya misalnyapenganiayaan yang berunsurkan luka berat [Pasal 351 ayat-ayat KUHP] dan matinya orang lain[Pasal 351 ayat 3 KUHP], Pasal 18tujuh ayat 3 KUHP yang mengandung unsure timbulnyabahaya terhadap nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Sedangkan apabilaperbuatan itu dilakukan dengan suatu kesengajaan [Pasal 354 KUHP] untuk membuat luka beratorang lain, kemudian apabila kesengajaan itu dilakukan untuk atau demi kematian orang lain.Di luar ketiga macam delik tersebut di atas, ada delik formel yang tidak mensyaratkanadanya akibat tertentu, yaitu misalnya sumpah palsu [Pasal 242 KUHP], pemalsuan surat-surat[Pasal 263 KUHP], pencurian [Pasal 362 KUHP], penghasutan [Pasal 160 KUHP], pemalsuan
  44. 44. materai dan merek [Pasal 253 KUHP], dan sebagainya. Dalam hal ini delik formel ini, ajarankausalitas tidak diperlukan, karena tidak disyaratkan adanya akibat tertentu.B. Teori-teori KausalitasKeanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagaipermasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yangmenjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan factorberangkai yang menimbulkan akibat.Yang pertama kali mencetuskan adanya teori kausalitas tersebut adalah Von Buri denganteori condition sine qua non yang pertama kali dicetuskan pada tahun 18tujuh3. Menurut VonBuri bahwa semua factor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat danyang tidak dapat weggedacht [dihilangkan] dari rangkain factor-faktor yang bersangkutan harusdianggap causa [sebab] akibat itu. Tiap factor yang dapat dihilangkan [weggedacht] darirangkaian factor-factor yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidakdiberi nilai. Demikian sebaliknya tiap factor yang tidak dapat dihilangkan [niet weggedacht] darirangkaian factor-factor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yangbersangkutan, harus diberi nilai yang sama. Semua factor tersebut adalah sama dan sederajat.Penganut teori Von Buri adalah Van Hamel yang berpendapat bahwa pada prinsipnyateori Von Buri dapat diterima walaupun harus diimabangi dengan restriksi [pembatasan].Menurut Van Hamel restriksi tersebut dapat ditemukan dalam pelajaran tentang kesengajaan dankealpaan [opzet en schuldleer].Dalam perkembangannya banyak bermunculan teori-teori baru yang berusaha untukmemperbaiki serta menyempurnakan kekurangan di dalam teori Van Buri, di antaranya adalahteori mengindividualisasikan [individualiserende theorien] yang dipelopori oleh Birkmeyer.Pendapat Birkmeyer berpangkal pada dalil Ursache ist die wirksamste Bedingung, yang menjadicausa adalah factor [Bedingung, kejadian] yang paling berpengaruh [atas terjadinya delik yangbersangkutan]. Teori ini ternyata juga tidak dapat menyelesaikan masalah terutama apabila di
  45. 45. antara semua factor itu sama berpengaruh atau apabila sifat dan coraknya dalam rangkaianfactor-faktor itu tidak sama.Dari ketidakpuasan terhadap teori yang mengindividualisasi, menimbulkan teori baruyang menggeneralisasi [generaliserende theory]. Pada prinsipnya teori tersebut menjelaskanbahwa teori Vin Buri terlalu luas sehingga harus dipilih satu factor saja yaitu yang menurutpengalaman manusia pada umumnya dipandang sebagai causa [sebab].Teori yang menggeneralisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu :1. Teori adaequaat dari Von Kries > Adaequaat artinya adalah sebanding, seimbang,sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang atausebading dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui.2. Teori obyektif – nachttraglicher Prognose dari Rumelling. Teori Rumellingmengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah factor obyektif yangdiramalkan dari rangkaian factor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya deliksetelah delik itu terjadi. Tolak ukur teori tersebut adalah bukan ramalan tetapimenetapkan harus timbul suatu akibat.3. Teori adaequaat dari Traeger > Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah in hetalgemeen voorzienbaar yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagaisuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Teori tersebut diberi komentar oleh VanBemmelen bahwa yang disebut dengan in het algemeen voorzienbaar ialah een hogemate van waarschijnlijkheid yang artinya adalah disadari sebagai sesuatu yang sangatmungkin dapat terjadi.Sebagaimana diketahui delik omisi atau pengabaian ada dua macam, yaitu delik omisi yangsebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Menurut Vos pada delik omisi yang sebenarnya tidak adamasalah kausalitas, dapat dipidana karena tidak berbuat, tidak ada akibat karena tidak berbuat.Pada delik omisi yang tidak sebenarnya, muncul masalah kausalitas.Pompe menerima kausalitas pada pengabaian, tetapi sejauh pengabaian itu menimbulkanakibat. Jadi, dia juga menerapkan formula sebab adekuat dalam pengabaian.
  46. 46. Van Hamel menerapakan ajaran kausalitas condition sine qua non secara konsekuen, karenaia mengatakan bahwa jika pengabaian itu ditiadakan dari pikiran [wegdenkt], maka tidak adaakibat juga.
  47. 47. BAB XHUKUM PENITENSIERA. PendahuluanHukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan ang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusanhakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukumB. Jenis-jenis PidanaJenis-jenis Pidanaa. Pidana Pokoki. Pidana Matiii. Pidana Penjaraiii. Pidana Kurunganiv. Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)b. Pidana Tambahan1. Pencabutan hak-hak tertentu2. Perampasan barang-barang tertentu3. Pengumuman putusan hakima. Pidana PokokRincian pidananya adalah sebagai berikut :1. Pidana MatiDelik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP sudah menjadi 9 buah, yaitu:1.1 Pasal 104 KUHP1.2 Pasal 111 ayat (2) KUHP1.3 Pasal 124 ayat (1) KUHP1.4 Pasal 124 bis KUHP1.5 Pasal 140 ayat (30) KUHP1.6 Pasal 340 KUHP1.7 Pasal 365 ayat (4) KUHP
  48. 48. 1.8 Pasal 444 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP.2. Pidana PenjaraPidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Tetapi jugaberupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan Siberia dan juga berupa pembuangan kesebrang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia.3. Pidana KurunganMenurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 tujuan. Pertama ialahsebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu dan pailit sederhana.Yang kedua sebagai custodia simpleks, suatu perampasan kemerdekaan untuk delikpelanggaran4. Pidana DendaPada zaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupapelanggaran atau kejahatan ringan oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunyapidan ayang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.5. Pidana TutupanPidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkanoleh ideologi yang dianutnya tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuantersebut diterapkan.b. Pidana TambahanPidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :1. Pencabutan hak-hak tertentu2. Perampasan barang-barang tertentu3. Pengumuman putusan hakimSumber hukum penitensier( pasal 10 KUHP ) yang berbunyi pidana terdiri atas :Pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan)Pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,pengumuman putusan hakimKriminalisasi adalah salah satu proses yang terjadi didalam masyarakat dimana suatuperbuatan yang asalnya bukan merupakan perbuatan pidana dikarenakan pengaruh kondisi social
  49. 49. yang berkembang yang berkaitan dengan rasa keadilan dalam masyarakat maka perbuatan ituakhirnya dijadikan merupakan perbuatan pidana. Contoh lahirnya UU penyalahgunaan narkotika( UU No. 9 / 1976), dimana berdasarkan UU ini penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatanyang dapat dipidana.De kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang secara konkrit diancam pidana dalamhukum positif dikaernakan pengaruh perubahan perkembangan masyarakat berubah menjadiperbuatan yang tidak dapat dipidana. Contoh pasal 534 KUHP, dalam pasal ini disebutkanbarang siapa yang memperagakan alat kontrasepsi pencegah kehamilan di muka umum diancamdengan hukuman penjara, dikarenakan khususnya di Indonesia dalam kerangka pelaksanaanprogram KB dimana alat kontrasepsi itu dianjurkan untuk digunakan oleh BKKBN, dengankondisi demikian maka pasal 534 KUHP itu sampai saat ini tidak memilik daya paksa.Masalah pokok didalam Hukum Penitensier1. Pemidanaan ( fungsi Hakim Besar )2. Proses pemidanaan (tugas atau fungsi LP)3. Terpidana ( siapa yang diproses )Alasan perubahan KUHPPertimbangan politisBahwa RI sudah merdeka 60 tahun dan sudah sepantasnya dan sewajarnya memilikKUHP Nasional hasil karya bangsa sendiri karena KUHP yang ada sekarang ini adalah hasilkarya pemerintahan kolonial Belanda dan dibuat diBelanda, bila bangsa Indonesia memilikiKUHP Nasional dapat menumbuhkan kebanggaan nasional yang dapat mengangkat harkat danmartabat bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain di dunia.Pertimbangan sosiologisKarena KUHP yang kita miliki sekarang dibuat oleh pemerintahan Belanda sudah barangtentu hanya menjamin kepentingan-kepentingan sosial masyarakat Belanda khususnyamasyarakat Belanda yang ada di Indonesia, maka dari itu bila KUHP Nasional lahir, sudahbarang tentu dirujuk dan mengacu pada nilai-nilai social dan kepentingan masyarakat Indonesiayang sangat prularistik (beragam).Pertimbangan praktisKUHP yang ada sekarang di Republik Indonesia adalah merupakan hasil terjemahantidak resmi, keberadaanya itu hanyalah merupakan hasil terjemahan dari para ahli hukum kita
  50. 50. yang kebetulan menguasai bahasa Belanda, dengan demikian dengan adanya hasil terjemahanbeberapa para ahli menurut Prof. Muladi tidak mustahil adanya hasil terjemahan yang tidakkonsisten satu sama lainnya sehingga dapat menimbulkan kerancuan bagi para penegak hukum.Tujuan pemidanaan1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hokum demipengayoman masyarakat.2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orangbaik dan berguna dalam masyarakayt.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memulihkankeseimbangan dan medatangkan rasa damai dalam masyarakat.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.Kewajiban Hakim sebelum menjatuhkan pidanaa. Kesalahan sipelakub. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidanac. Cara melakukan tindak pidanad. Sikap batin sipelakue. Riwayat hidup dan keadaan sosial sipelakuf. Sikap sipelaku sesudah melakukan tindak pidanag. Pengaruh pidana terhadap masa depan sipelakuh. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukani. Pengaruh tindak pidana terhadap korban & keluargaj. Tindak pidana yang dilakukan terencana atau tidakHak NarapidanaHak mendapat pemeliharaan kesehatanHak mendapat kunjungan keluarga, saudara, atau kerabatHak mendapat kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaHak remisiHak asimilasiHak mendapat cutiHak pembebasan bersyaratHak cuti sebelum bebas
  51. 51. Kewajiban NarapidanaMantaati semua peraturan tata tertib yang diterapkan dilingkungan LP tersebut,meliputi :Kewajiban bekerjaKewajiban berperilaku baikProses pelaksanaan pembinaan terhukum atau narapidana di Indonesia dihadapkan pada kendalayang pokok yaitu :SDM pembinaan belum memiliki profesionalismeDari segi struktur bangujnan LP seratus persen masih menggunakan struktur kepenjaraan,padahal pedoman-pedoman kepenjaraan sudah dihapus sejak program pemasyarakatandicanangkan pada tahun 1970.Objek hukum penitensier adalah putusan Hakim yang berkaitan dengan perkara pidana, putusanHakim dalm kasus pidana, dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia,ada 3(tiga) jenis yaitu¤ Putusan bebas¤ Putusan ini dijatuhkan apabila apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh jaksa penuntutumum sama sekali tidak terbukti dipersidangan.¤ Dilepaskan semua dari tuntutan hukum¤ Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim apabila Hakim berkesimpulan bahwa yang dituduhkan olehjaksa penuntut umum itu terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupak perbuatan yang dapatdipidana.¤ Contohnya kasus utang piutang yang oleh jaksa penuntut umum di dakwakan sebagaiperbuatan pidana.¤ Penghukuman¤ Putusan ini dijatuhkan apabila apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum seluruhnyaatau sebagian terbukti.Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum penitensier ini hanyalah berkaitan denganputusan hakim yang berisi “pemidanaan” atau “penghukuman” saja.Sering kali putusan hakim yang mengadili tindak pidana ringan putusannya itu adalahpidana bersyarat atau disebut juga pidana percobaan.Pidana bersyarat adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usah menjalani pidanatersebut melainkan tetap berada ditengah-tengah masyarakat terkecuali bilamana si terpidana
  52. 52. dalam waktu masa percobaan tersebut melakukan pelanggaran tindak pidana apapun makahukuman penjara harus segera dilaksanakan.Ex : Terpidana dijatuhi hukuman pidana bersyarat 1 Tahun, “artinya” bahwa si terpidanatersebut tidak perlu menjalani pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan ( LP ) melainkantetap berada didalam masyarakatnya , tetapi dalam kurun waktu 1 tahun itu si terpidana tidakboleh melakukan pelanggaran tindak pidana apapun dan apabila sebelum masa 1 tahun itu habissi terpidana melakukan pelanggaran tindak pidana lagi maka putusan I yang berisi hukuman 1tahun penjara harus segera dilaksanakan.Fungsi dari penegakan hukum adalah menempatkan hukum pada posisi yang tepatsebagai bagian usaha manusia untuk menjadikan dunia ini lebih nyaman untuk di tinggal. ( Thefunction of law enforcement is to put in law prover prespective as a part man effort to make thisworld better place in which to life )Hak perogatif Presiden berkaitan dengan masalah pemidanaan1. Pemberian GrasiMasalah grasi telah diatur tersendiri oleh undang-undang pengajuan grasi hanya dapat diajukanoleh terhukum atau ahli warisnya, putusan grasi yang dikeluarkan oleh presiden dapat berupa :a. Penolakan atau ditolak grasinyab. Diterima grasinya dalam bentuk :Pemidanaannya dirubah, contoh : Dari pidana mati dirubah menjadi pidana seumur hidupLama pemidanaannya, contoh : Dari pidana 20 tahun penjara dirubah menjadi pidana 10tahun penjara2. Pemberian AmnestiAmnesti adalah putusan presiden yang berisi pembebasan terhadap semua terhukum khususnyaterhadap terhukum yang berkaitan dengan kejahatan politik dan maker. Masalah amnesti inidiatur berdasrkan kepres yang bersifat situasional.Contoh : Presiden mengeluarkan Kepres No 22Tahun 2005 tentang membebaskan semua terhukum GAM.3. Pemberian abolisiAbolisi adalah putusan presiden yang berisi pembebasan penuntutan hukum terhadapkejahatan politik dan maker. Masalah abolisi ini diatur berdasarkan kepres yang bersifatsituasionalContoh : Semua anggota GAM yang menyerah setelah 15 september 2005 dibebaskandari penuntutan hukum.
  53. 53. Perjanjian ekstradisi adalah suatu perjanjian antara 2 negara yang berisi pengembalianseorang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri kenegara yang bersangkutan maka negarayang kedatangan pelarian tersebut wajib menangkap dan mengembalikan ke Negara asalsebaagaimana dalam perjanjian.Masalah pemidnaan anak diatur oleh UU No.3 Tahun 1997Tentang anak ini bila melihat pasal 44 KUHP disebutkan apa yang disebut anak ituadalah manusia yang belum berumur 16 tahun, dan pasal ini dapat disimpulkan bahwa anak yangbaru lahir pun mengandung arti dapat di pidana sekalipun hal yang demikian mustahil.Di dalam UU No.3 tahun 1997 telah digunakan model batasan usia tentang usia yangdisebut seorang anak yaitu 10 tahun sampai 18 tahun. Lahirnya UU No. 3 tahun 1997 langsungmencbut pasal 44 tentang batasan usia.Tentang hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap anak apabila seorang anak melakukantindakan pidana tidak diancam pidana mati, maka :Hakim harus menjatuhkan pidananya dikurung 1/3 apabila tindakan pidan tersebutdilakukan oleh orang dewasa.Hakim dapat memutuskan apabila anak yang melakukan tindak pidana dikembalikankepada orang tuanya.Dipidana sebagai anak negara untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan anak.Proses pemidanaan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidan berdasarkan UUNo.3 Tahun 1997 antara lain dikatakan sejak tingkat penyidikan sampai proses sidang dipengadilan harus bersifat tertutup untuk umum dan aparat penegak hukumnya tidakmenggunakan pakaian uniform (seragam dinas).Pelaksanaan pemidanaannya berdasarkan UU peradilan anak bahwa di LP anak, anakpidana ini harus mendapatkan pendidikan lanjutannya. Di dalam UU peradilan anak telahditentukan bahwa anak hanya boleh dipidana maximal 10 tahun, dengan kata lain terhadapseorang anak tidak boleh dijatuhi hukuman seumur hidup dan pidana mati. Masalah pidana matidiatur dalam UU No. 2 Tahun 1964.Ketentuan-ketentuan pokok tentang pidana mati itu disebutkan1. pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah segala upaya hukum termasuk grasi telahditolak oleh Presiden, dan kasasi ditolakn oleh MA
  54. 54. 2. Apabila grasi telah ditolak oleh Presiden, penolakan itu ahrus disampaikan kepadapengadilan dimana keputusan pidana mati dijatuhkan.3. Oleh pengadilan penolakan upaya hukum pidana mati disampaikan kepada KejaksaanTinggi sesuai dengan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.4. 3 X 24 jam setelah Kejaksaan Tinggi menerima perihal penolakan dari pengadilan,Kejaksaan Tinggi memberitahukan kepada terpidana bahwa upaya hukum telah ditolak.5. Kejaksaan Tinggi memohon kepada Kapolda untuk menyiapkan regu tembak eksekusi(12 orang) yang dipimpin oleh seorang perwira polisi.6. Si terpidana mati berhak tuntunan rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaanya.7. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan apabila si terpidan dalam keadaan sakit atau hamil.8. Permohonan terakhir siterpidana mati harus dicatat oleh petugas LP9. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan dimuka umum dalam arti harus jauh dari keramaiandan tempatnya sesuai dengan wilayah hukum dimanapidana mati dijatuhkan10. Yang menghadiri eksekusi pidana mati :Jaksa atau Hakim yang menjatuhkan pidanmati,Dokter yang ditunjuk oleh pihak kejaksaan, rohaniawan11. Jenazah terpidana mati harus dikembalikan kepada pihak keluarganya dan jika pihakkeluarga tidak mau menenrima jenazah tersebut segala urusn jenazah ditanggung negaraTentang pidana penjaraPidana penjara lamanya berdasarkan KUHP minimal 1 (satu) hari dan maximal 15 tahunatau diperberat menjadi 20 tauhn.Pidana penjara pelaksaannya belum tentu sesuai sepenuhnya dengan putusan Hakim,karena setiap narapidana memiliki hak-hak remisi dan hak-hak asimilasi atau apabilanarapidana mengajukan grasi dan diterima grasinya oleh presiden bias berubah baik jenispidananya maupun lama pidananya.Pidana penjara ini dalam masa reformasi sekarang masih belum sesuai dengan apa yangdiharapkan dalam system pemasyarakatan, sebagaimana yang diatur dalam UU No.12Tahun 1995.C. Tindakan (Maatregel)
  55. 55. Sering dikatakan berbeda dengan piidana, maka tindakan bertujuan melindungimasyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada pelaku suatuperbuatan. Tetapi secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana punsering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan mamperbaiki terpidana.D. Pidana BersyaratPidana abersyarat yang tercatum pada pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP diwarisidari Belanda tetapi dengan perkembangan zaman telah terdapat perbedaan atara keduanya.Dalam pidana bersyarat dikenal syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akanmelaksanakan delik apapun dalam waktu yang ditentukan sedangkan syart khusus akanditentukan oleh hakim dan ada juga yang disebut syarat khusus.E. Pelepasan BersyaratPada pelepasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang 2/3nya. Pelepasan bersyarat ini tidak inferatif atau otomatis. Dikatakan “dapat” dierikanpelepasan bersyarat yang dikeluarkan oleh mentri kehakiman.
  56. 56. BAB XIDASAR PENIADAAN PENUNTUTANHarus dibedakan antara dasar peniadaan pidana, seperti penulis telah uraikan dengandasar peniadaan penuntutan. Dasar peniadaan pidana ditujukan kepada hakim, sedangkan dasarpeniadaan penuntutan ditujukan kepada Penuntut Umum. Seperti telah diuraikan sebelumnyabahwa dasar peniadaan pidana terbagi dua, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf. Ditinjau darisegi pandangan dualistis maka dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan,dan terdakwa seharusnya dibebaskan. Sedangkan bilamana terdapat dasar pemaaf berartiperbuatan criminal terdakwa terbukti, tetapi pembuat delik dimaafkan.Dasar Peniadaan Penuntutan yang ada di dialam KUHP adalah :1. Ne Bis In Idem (Pasal 76)2. Lampau Waktu/Verjaring (Pasal 79)3. Kematian Terdakwa atau Terpidana (Pasal 77)4. Penyelesaian di Luar Proses Pengadilan (Pasal 82)5. Tidak adanya aduan pada Delik AduanDasar Peniadaan Penuntutan di Luar KUHP :1. Abolisi2. AmnestiDasar peniadaan penuntutan di dalam Bab VIII KUHP adalah sebagai berikut :1. Asas Ne Bis In IdemAsas Ne Bis In Idem terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa orang tidakboleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadilidengan keputusan yang menjadi tetap (putusan inkra).Asas ne bis in idem mempunyai dua segi yaitu yang bersifat pribadi (persoonlijk) danyang bersifat peristiwa (zakelijk).Ne bis idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenaitindakan (feit) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwapada suatu saat(nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari baliknya ketetuan pidanaterhadap suatu delik tertentu. Azas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakanpemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudahmendapat putusan hukum yang tetap.
  57. 57. Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang samajuga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yangsebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.Tujuan dari azas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berartijuga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalammasyarkat. Kuota putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap apabila upayahukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapatlagi digunakan baik karena lewatwaktu, atau pun karena tidak dimanfaatkan atau putusanditerima oleh pihak-pihak. Agar supayasuatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila :Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yangdidakwakanterdahulu.Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyaikekuatanhukum yang tetap.Belakangan dasar Ne bis in idem Itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadapseseorangitu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakimdengan vonis yangtidak diubah lagi. Putusan ini berisi:1. Penjatuhan hukuman (veroordeling). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwaterdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dijatuhkankepadanya; atau2. Pembebasan dari penuntutan hukum (outslag van rechisvervolging). Dalam hal ini hakimmemutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itudibuktikan dengancukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanyakedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atasperbuatannya itu, atau3. Putusan bebas (vrijspraak). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwayang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.2. Lampau Waktu/VerjaringDaluwarsa adalah pengaruh lampau waktu yang diberikan oleh Undang-undanguntukmenuntut seseorang tertuduh dalam perbuatan pidana. Yang menjadi dasar ataualasan pembuatKUHP menerima lembaga lewat waktu (verjaring) adalah :
  58. 58. 1. Sesudah lewatnya beberapa waktu, apalagi waktu yang lewat itu cukup panjang,makaingatan orang tentang peristiwa telah berkurang bahkan tidak jarang hampir hilang.2. Kepada individu harus diberi kepastian hukum (rechtsverligheid) terutamaapabilaindividu terpaksa tinggal di luar negeri dan dengan demikian untuksementarawaktu merasa kehilangan atau dikurangi kemerdekaannya.3. Untuk berhasilnya tuntutan pidana maka sukarlah mendapatkan bukti sesudahlewatnyawaktu yang agak lama. Dalam Pasal 79 KUHP ditentukan bahwa sebagai saat mulaiberjalannya jangkawaktu daluwarsa dalam tuntutan pidana adalah “keesokan harinyasesudah perbuatan dilakukan”.Dalam Pasal 79 KUHP ditentukan bahwa sebagai saat mulai berjalannya jangkawaktudaluwarsa dalam tuntutan pidana adalah “keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan”.Pembuat KUHP juga menentukan saat istimewa mulai berjalannya lewat waktunyatuntutan pidana dalam tiga hal yaitu :1. Dalam hal memalsu atau meniru uang logam atau kertas atau uang kertas bank, makajangka lewat waktunya tuntutan pidana mulai berjalan pada harisesudah hari uang palsuitu dipakai2. Dalam hal salah satu kejahatan yang tercantum dalam Pasal-pasal 328KUHP(Penculikan), 329 KUHP, Pasal 330 KUHP, dan Pasal 333 KUHP, maka jangka lewatwaktunya tuntutan pidana mulai berjalan sesudah hari dibebaskannya atau meninggaldunianya korban.3. Dalam hal pelannggaran peraturan-peraturan Pencatatan Sipil (Pasal 556-558 a KUHP)maka jangka lewat waktunya tuntutan pidana muali berjalan padahari sesudah hari daftar-daftar yang bersangkutan telah diserahkan kepada Panitia Pengadilan tersebut.Verjaring dapat dicegah (gestuit) atau dipertangguhkan (geschorst). Beda antarapencegahan dengan penangguhan adalah sebagai berikut :Dalam hal pencegahan, maka jangka lewat waktu yang telah dilalui hilang samasekali,sedangkan dalam hal penangguhan jangka lewat waktu yang telah dilalui sebelum diadakannyapertangguhan itu dapat diperhitungkan terus.Pasal 80 KUHP mengatur pencegahan jangka lewat waktunya tuntutan pidana :“tiap-tiapperbuatan penuntutan mencegah daluwarsa (lewat waktu) asal saja perbuatan itu diketahui oleh

×