• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Konstitusi RIS
 

Konstitusi RIS

on

  • 6,572 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,572
Views on SlideShare
6,572
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
99
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Konstitusi RIS Konstitusi RIS Presentation Transcript

    • HUKUM TATA NEGARA „Sejarah ketatanegaraan IndonesiaPeriode 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950‟ DISUSUN OLEH :1. Dela Ware Ranto Kaya Nim : 12091140552. Diennissa Putriyanda Nim : 12091140653. Fitri Ramadani Nim : 12091216634. Ika Felastri Nim : 12091216645. Ipung S. Situmorang Nim : 12091140706. Jimmy Febryanto Silitonga Nim : 12091140987. Mutiara Citra Nim : 12091140918. Rafosa Ariska Harahap Nim : 1209121680 DOSEN PENGAJAR : JUNAIDI, SH., MH.
    • Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Periode ini merupakan periode ke-II dalam sejarahketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan. Ini adalah masakonstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam periode iniNegara Indonesia menjadi Negara Serikat.
    • Materi PembahasanLatar Belakang terbentuknya RIS Perkembangan Konstitusi RIS Akhir Pemerintahan RIS
    • Latar Belakang terbentuknya RIS Setelah Indonesia merdeka Belanda Masih ingin Indonesia (17 Agustus 1945)Ketentuan Hukum Internasional dengan Merasa masih mempunyai alasan kekuasaan atas IndonesiaPerjanjian Postdan
    • …lanjutan Akibatnya, timbul konflik senjata antara tentara Republik Indonesia dengan NICA (10 November 1946, di Surabaya). 25 Maret 1947 – Indonesia dan Belanda mengadakan Perundingan Linggarjati, guna mengakhiri konflik tersebut. Belanda mengakui RI Isi Perundingan berkuasa secara de facto Linggarjati Belanda dan Indonesia kerjasama membentuk RIS
    • …lanjutan Tahun 1947 – Tentara Belanda melakukan Agresi Militer I Tahun 1948 – Lanjutan dengan Agresi Militer II Tujuannya untuk menjajah Isi perundingan : kembali Indonesia. Agresi ini 1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh mendapat perhatian dunia Indonesia sampai terbentuk RIS. sehingga PBB mengajak 2. RIS mempunyai Indonesia dan Belanda untuk kedudukan sejajar dengan Belanda. berunding di atas Kapal 3. RI hanya merupakan Renville (1948). bagian dari RIS.
    •  Serah-terima kedaulatan dari pemerintah koloniall Belanda kepada RIS kecuali Papua Bagian Barat. 23 Agustus Indonesia ingin agar semua daerah bekas jajahan Hindia1949, di Den Haag Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda sendiri ingin menjadikan Papua bagian barat Negara K terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini, karna itu pasal kedua menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian M dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.  Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia , B  dengan monarch Belanda sebagai Kepala Negara. Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh RIS.  Pasukan Belanda, KL, dan KM akan dipulangkan, dimulai sedangkan KNIL akan dibubarkan dan bekas anggota KNIL diperbolehkan menjadi APRIS.
    •  Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. 2 November  15 Desember 1949 - diadakan pemilihan1949, di Den Haag Presiden RIS dengan calon tunggal Presiden Soekarno. Keesokan harinya Ir. Soekarno K terpilih menjadi presiden RIS.  20 Desember 1949 - Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. M  23 Desember 1949 - delegasi RIS dipimpin Moh. Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani naskah B pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda.  27 Desember 1949 - Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan itu dilakukan bersamaan, yaitu di Indonesia selesai dan Belanda. Dilantik pemangku jabatan Presiden RI adalah Mr. Asaat ( mantan Ketua KNIP )
    • Perkembangan RIS dari tahun 1949-1950 Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat adalah Negara hukum demokratis yang berbentuk federal. RIS dlakukan oleh pemerintah federal bersama parlemen dan senat. Wilayahnya meliputi seluruh daerah Indonesia yang terdiri atas :1. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan.2. Kesatuan poltik yang berkebangsaan yaitu Jawa Tengah Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.3. Daerah-daerah lain yang bukan daerah bagian.
    • Alat-alat Perlengkapan RIS Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menteri- DPRMahkamah Dewan Presiden Senat Konstituante menteri Agung PengawasIndonesia Keuangan Sebagai Pemerintah Badan Perwakilan
    • Sistem Pemerintahan Negara RIS Menurut Pasal 1 ayat 2 KRIS 1949 “Kekuasaan kedaulatan Frase Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.”Ketiga lembaga Negara pemegang kedaulatan itu dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai wewengan untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama tersebut apabila menyangkut hal-hal khusus, mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagiannya ataupun yang khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah- daerah yang tersebut dalam Pasal 2 KRIS 1949.
    • …lanjutan  Dilihat dari segi tanggung jawab menteri-menteri di atas, dapat disimpulkan bahwa KRIS menganut sistem pemerintahan Parlementer, yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). (Dasril Radjab,1994:98)  Yang dimaksud dengan “Pemerintah” menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu (pasal 68 ayat(2)).
    • …lanjutan  Tugas penyelenggaraan pemerintahan federal dijalankan oleh Pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa menyusun , supaya Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, dijalankan (pasal 117).  Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara ini, Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama- sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 118).
    • Beberapa Pemberontakan yang terjadi selama RIS Aksi Pengacauan oleh Westerling, di daerah Sumatera Utara Pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis, di Makasar Pemberontakan pimpinan Dr. Soumokil, di Maluku Selatan
    • Akhir Pemerintahan RIS10 Februari 1950 • DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RI.akhir Maret 1950 • hanya tersisa empat Negara bagian dalam RISakhir April 1950 • maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS.19 Mei 1950 • pemerintah RIS dan RI menandatangani Piagam Persetujuan pembentukan Negara kesatuan.15 Agustus 1950 • diadakan rapat gabungan yang terakhir dari DPR dan Senat RIS di mana dalam rapat ini akan dibicarakan “piagam pernyataan” terbentuknya NKRI
    • Berakhir Pemerintahan RISSetelah pembacaan piagam pernyataan terbentuknyaNKRI, maka dengan demikian secara resmi Negara Kesatuan RI terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.