• Like
Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM

  • 3,647 views
Published

 

Published in Investor Relations
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • MASA BERLAKU
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    - URUS UKL/UPL khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat
    - URUS UUG/HO Khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    - URUS UKL/UPL khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat
    - URUS UUG/HO Khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
81
Comments
9
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Invest in remarkable indonesia Invest inindonesia Invest in remarkable indonesia PENANAMAN MODALInvest in remarkable indonesia Invest inInvest in remarkable indonesia Invest in DI BIDANG USAHA PERDAGANGANindonesia Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia Invest in oleh Kasubdit Perizinan Sektor Primer & Tersier indonesia remarkable indonesia able indonesia Invest Invest in Makassar, 08 Mei 2012 Invest in remarkable indonesia Invest in © 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
  • 2. Topik Bahasan I. DASAR HUKUM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN II. PRINSIP DASAR PELAYANAN PENANAMAN MODAL III. PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL IV. ASPEK TEKNIS PENANAMAN MODAL V. FASILITAS PENANAMAN MODAL The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 2
  • 3. I. Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 3
  • 4. Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan KEBIJAKAN DASAR PELAYANAN UU Penanaman Modal – UU No. 25 Tahun 2007  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun 2010  Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 (PTSP) Secara Elektronik (SPIPISE) Peraturan Menteri Perdagangan No. 1/M- Dag/Per/1/2012 mengenai pelimpahan  Mekanisme baru perizinan penanaman modal kewenangan di bidang perdagangan kepada (PerKa BKPM No. 12 tahun 2009) Kepala BKPM Peraturan Sektoral terkait antara lain: • Permendag No. 36/2007 jo. No. 46/2009 (SIUP) • Permendag No. 14/2006 (SIUJS) • Permendag No. 33/2008 (SIUP4) • Permendag No. 10/2006 jo. No. 28/2010 (SIUP3A) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 4
  • 5. II. Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman Modal The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 5
  • 6. Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman ModalPRINSIP DASAR: Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Perlakuan yang sama Tidak mensyaratkan modal minimum Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan keuntungan Jaminan kepastian hukum Penyelesaian sengketa Kemudahan investasi: pemberian fasilitas dan pelayanan perizinan, serta informasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 6
  • 7. Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun 2010DAFTAR BIDANG USAHA YANG BERSYARAT Tertutup mutlak ( asing ) Dicadangkan untuk UMKMK Kemitraan Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus Modal dalam negeri 100% Kepemilikan modal asing serta lokasi Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus Persyaratan kepemilikan modal asing dan /atau lokasi bagi penanam modal dari negara- negara ASEAN The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 7
  • 8. III. Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 8
  • 9. Maksud dan Tujuan - Prinsip Dasar PelayananMAKSUD DAN TUJUAN PRINSIP DASAR PELAYANAN Panduan bagi para penyelenggara PTSP di  MUDAH : alur proses penyelesaian bidang Penanaman Modal, para penanam permohonan sederhana dalam modal, serta masyarakat pengertian mudah dipahami Terwujudnya kesamaan dan keseragaman  CEPAT : waktu proses penyelesaian prosedur dan proses penyelesaian permohonan singkat permohonan Memberikan gambaran umum dan  TEPAT : kesesuaian produk dengan kepastian waktu penyelesaian permohonan ketentuan peraturan perundangan  AKURAT : pemberian fasilitas impor mesin, barang dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi  TRANSPARAN & AKUNTABEL : alur proses penyelesaian permohonan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 9
  • 10. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahapan Investasi secara umum TAHAPAN PERSIAPAN Penanam Modal 1a Pendaftaran PM 1 3 Permohonan Pengajuan Akta Izin Prinsip Pendirian Perusahaan Notaris Izin Pendaftaran Izin Prinsip 1b Pendaftaran PM 2 Pengajuan Kemen. Pengesahan Hukum & Badan Hukum HAM 1c Pendaftaran PM TAHAPAN 4 Izin Pelaksanaan KONSTRUKSI 1. Izin Lokasi 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Izin UUG/HO 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll 5 Fasilitas Non Fiskal 1. API-P 2. RPTKA/TA.01/IMTA 6 Fasilitas Fiskal 1. SP Pabean Barang Modal 2. Usulan Fasilitas PPh Badan TAHAPAN 7 8 Permohonan Izin Usaha Fasilitas Fiskal KOMERSIAL SP Pabean Bahan Baku 10 Izin Usaha The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 10
  • 11. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahapan Investasi di Bidang Perdagangan TAHAPAN PERSIAPAN Penanam Modal 1a Pendaftaran PM Pengajuan Akta Pengajuan Akta Pendirian 1 1b Pendirian Perusahaan Perusahaan Notaris Pengajuan 2a Izin Pendaftaran Pengesahan 2 Pendaftaran PM Pengajuan Badan Hukum 2b Pengesahan Kemen. Badan Hukum Hukum & HAM 3 Pendaftaran PM TAHAPAN 4 Izin Pelaksanaan REALISASI 1. Izin Lokasi 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Izin UUG/HO 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll 5 Fasilitas Non Fiskal 1. API-P 2. RPTKA/TA.01/IMTA TAHAPAN 7 KOMERSIAL Permohonan Izin Usaha 11 Izin Usaha The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 11
  • 12. IV. Aspek Teknis Penanaman Modal The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 12
  • 13. Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 13
  • 14. Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 14
  • 15. Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 15
  • 16. Penilaian Teknis “Pendaftaran Penanaman Modal” Persyaratan Aspek Teknis Rekaman paspor untuk pemohon WNA Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku paspor Rekaman AOA untuk pemohon perusahaan Periksa asal negara asing Rekaman KTP untuk pemohon WNI Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku KTP Rekaman Akta & perubahan serta Periksa susunan dan komposisi penyertaan dalam modal pengesahan dari KEMKUMHAM untuk perseroan dan susunan direksi pemohon perusahaan PMA/PMDN Rekaman NPWP untuk pemohon WNI atau Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat perusahaan PMA/PMDN dalam NPWP Permohonan diatas materai  Periksa tandatangan seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum)  Periksa tandatangan direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan dan dilegalisasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 16
  • 17. Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan” Persyaratan Aspek Teknis Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Untuk permohonan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas impor barang dan bahan. Rekaman akta pendirian &  Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan perubahannya serta pengesahan dari pendirian perusahaan, modal perseroan dan susunan pemegang KEMKUMHAM saham (komposisi saham).  Sesuaikan penandatangan aplikasi permohonan dengan susunan direksi.  Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham. Rekaman Pendaftaran /Izin Prinsip Periksa kesesuaian data perusahaan dalam permohonan dengan Penanaman Modal data dalam Pendaftaran/Izin Prinsip PM. Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat dalam NPWP. Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa  Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan. Lahan & Bangunan Pabrik  Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh yang menyewakan. Rekaman IMB  Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan bangunan.  Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa berlaku sewa The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 17
  • 18. Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan “….. (lanjutan) Persyaratan Aspek Teknis Rekaman UUG/HO/SITU  Periksa kesesuaian nama perusahaan dan lokasi perusahaan.  Periksa masa berlakunya. Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi perusahaan. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan Periksa kesesuaian nama perusahaan, lokasi dan kegiatan usaha pengesahan/persetujuan dari dinas LH yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan setempat serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan Persyaratan lain sebagaimana diatur Disesuaikan dengan bidang usaha yang memiliki persyaratan dalam peraturan instansi teknis terkait tambahan dan/atau peraturan daerah Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 18
  • 19. Penilaian Teknis “Izin Usaha Perubahan” Perubahan Alamat dan Lokasi Proyek : Persyaratan Aspek Teknis Rekaman akta pendirian &  Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan untuk alamat dan perubahannya serta pengesahan dari lokasi terbaru. KEMKUMHAM  Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham. Rekaman Izin Usaha Periksa izin usaha. Rekaman NPWP terbaru Periksa nama, alamat perusahaan terbaru dan nomor yang terdapat dalam NPWP. Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa  Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan. Lahan & Bangunan Pabrik  Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa berlaku sewa. Rekaman IMB/Perjanjian Sewa  Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan Menyewa terbaru bangunan.  Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa berlaku sewa. Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi perusahaan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL Periksa kesesuaian nama perusahaan,lokasi dan kegiatan usaha terbaru dan pengesahan/persetujuan yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan dari LH serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 19
  • 20. V. Fasilitas Penanaman Modal The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 20
  • 21. Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal JENIS PERSETUJUAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS FISKAL DAN NON-FISKAL  Angka Pengenal Importir (API)  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)  Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing  Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)  Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin/peralatan  Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku/penolong  Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (bagi proyek yang telah memiliki Surat Persetujuan Pabean)  Usulan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan  Tax Holiday The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 21
  • 22. Penilaian Teknis API-P Persyaratan Aspek Teknis rekaman akta pendirian & Periksa nama perusahaan dan susunan direksi terakhir perubahannya serta pengesahan dari KEMKUMHAM Identitas penandatangan APIP -Periksa nama TKA, nama perusahaan, jabatan & masa berlaku di (rekaman IMTA (WNA) dan IMTA rekaman KTP (WNI)) -Periksa nama WNI dan masa berlaku di KTP Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor Rekaman TDP Periksa nama, alamat perusahaan, nomor dan masa berlaku Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal Periksa kesesuaian nama perusahaan, alamat, lokasi, bidang usaha rekaman surat keterangan domisili Periksa kesesuaian alamat kantor pusat perusahaan yang masih kantor pusat perusahaan berlaku dari kantor kelurahan setempat dengan permohonan Pasfoto Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 2 (dua) lembar ukuran 3x4 Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan Surat Kuasa bermeterai penandatangan Untuk penandatangan APIP tidak dilakukan oleh direksi perusahaan APIP diwaarmerking oleh notaris The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 22
  • 23. Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal..... (lanjutan) RPTKA / TA.01 / IMTA  Sesuai dengan Surat MENAKERTRANS tanggal 16 Desember 2009, proses penerbitan tidak dilakukan oleh BKPM, melainkan dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS sesuai kewenangannya.  Proses penerbitan RPTKA / TA.01 / IMTA dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS dan dilaksanakan di PTSP BKPM. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 23
  • 24. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TANGGAL 1 MEI 2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M- DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 24
  • 25. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor;2. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri;3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku impor; dan4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 25
  • 26. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U): - API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) untuk tujuan diperdagangkan. - Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila: a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa; atau b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah. (Permendag No. 59/2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 26
  • 27. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.3. Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (Permendag No. 59/2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 27
  • 28. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan atas pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku2. Hubungan istimewa merupakan kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 28
  • 29. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)3. Hubungan istimewa dapat diperoleh melalui: – persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; – kepemilikan saham; – anggaran dasar; – perjanjian keagenan/distributor; – perjanjian pinjaman (loan agreement); atau – perjanjian penyediaan barang (supplier agreement). (Permendag No. 59/2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 29
  • 30. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.2. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan untuk tujuan: – Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri tertentu yang diimpor oleh Produsen Importir untuk memenuhi kriteria yang belum dapat diproduksi dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya. – Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 30
  • 31. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)3. Impor barang industri tertentu untuk tujuan tes pasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P; b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P.4. Barang industri tertentu yang diimpor sebagai barang komplementer harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik API-P; dan b. Berasal dari perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 31
  • 32. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. Menteri Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan API: a. API-U dan API-P kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman modal (PMA/PMDN) yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah. b. API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. c. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan untuk perusahaan selain butir a dan b tersebut diatas. d. Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat mendelegasikan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Permendag No. 59/2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 32
  • 33. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan) e. API-U dan API-P kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.2. Mengenai tata cara permohonan dan persyaratan API, penerbitan API, pelaporan realisasi impor perusahaan pemilik API, perubahan data API, dan sanksi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan mengacu kepada Peraturan Menteri ini. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 33
  • 34. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. Pada umumnya ketentuan persyaratan untuk mendapatkan API-U dan API-P tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi dokumen perusahaan diantaranya: a. Akta Notaris Pendirian Perusahaan; b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, c. NPWP Perusahaan; d. Tanda Daftar Perusahaan; e. Izin Prinsip dan atau Izin Usaha; f. IMTA Khusus tenaga kerja asing serta NPWP yang menandatangani API-P g. KTP atau Paspor serta NPWP penandatangan API-P (WNI) h. Referensi Bank Devisa (Untuk API-U) i. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi; j. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 34
  • 35. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)2. Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melampirkan: 1. surat pernyataan bermeterai dari pemilik API-U yang menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri; dan 2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada. (Permendag No. 59/2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 35
  • 36. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan) PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) TERHADAP PEMILIK API1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan melalui penilaian kepatuhan (Post Audit) meliputi: a) kebenaran laporan realisasi impor; b) kesesuaian barang yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; dan c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor.2. Penilaian Kepatuhan (post audit) tersebut akan dilakukan Kementerian Perdagangan dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan instansi teknis terkait. (Permendag No. 59/2012) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 36
  • 37. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;2. Perusahaan pemilik API-P yang ditetapkan sebagai Produsen Importir wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal3. Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri; The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 37
  • 38. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. API dibekukan apabila: a. tidak melaksanakan pendaftaran ulang; b. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor dan perubahan data pada API.2. API dicabut apabila: a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali; b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API; e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor; f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor; The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 38
  • 39. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)3. Penetapan Produsen Importir dicabut apabila : a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa laporan realisasi impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor; c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai PI dari instansi teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya; d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau e. dikenakan sanksi pencabutan API-P. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 39
  • 40. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)1. API-U dan API-P yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2012.2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2012 ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2012. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 40
  • 41. REKAPITULASI PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) PENERBIT APIJENIS DINAS PERINDAG BKPM DAGLU BBK TOTALAPI-U 10.647 - - 120 10.767 API-P 9.102 6.648 227 117 16.094Jumlah 19.749 6.648 227 237 26.861 Sumber: - Dit Impor Mei 2012Catatan:Data API berdasarkan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
  • 42. TERIMA KASIH Invest inDEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODALBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia