Kisi-kisi  Akuntansi Pemerintahan:<br /><ul><li>Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!</li></u...
Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office.
Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I.
Tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Akuntansi pemerintahan

9,805

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
9,805
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akuntansi pemerintahan

  1. 1. Kisi-kisi Akuntansi Pemerintahan:<br /><ul><li>Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!</li></ul>Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.<br />Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). <br />PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.<br /><ul><li>Tahun 1989 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (tahap I) yang berbasis komputer, dengan bantuan biaya dari Bank Dunia.
  2. 2. Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office.
  3. 3. Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I.
  4. 4. Tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan.
  5. 5. Dengan keluarnya paket undang-undang keuangan mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah
  6. 6. Standar akuntansi pemerintahan, sangat diperlukan BPK dalam menerbitkan opini audit
  7. 7. Sebutkan dasar hukum akuntansi pemerintahan di Indonesia mulai dari UU sampai peraturan pelaksanaannya!
  8. 8. a. UURI no. 17tahun 2003tentang Keuangan Negara;
  9. 9. b. UURI no. 01 tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;
  10. 10. c. UURI no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  11. 11. d. UURI no. 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah
  12. 12. e UURI no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  13. 13. f. Peraturan Pemerintah no. 42/2002tentang Pelaksanaan Anggaran (APBN);
  14. 14. g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
  15. 15. h. Serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.
  16. 16. Jelaskan pengertian dan kegunaan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta hubungannya dengan standar akuntansi pemerintah!
  17. 17. Pengertian: Kerangka Konseptual merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungannya dengan SAP, kerangka konseptal merupakan bagian dari SAP. Dimana SAP terdiri dari kerangka konseptal serta PSAP+bultek
  18. 18. Jelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!
  19. 19. Tujuan:
  20. 20. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
  21. 21. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
  22. 22. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah
  23. 23. Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pemerintah
  24. 24. Ciri2nya:
  25. 25. Basis Akuntansi
  26. 26. Cash Toward Accrual (CTA)
  27. 27. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
  28. 28. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
  29. 29. Sistem Pembukuan Berpasangan
  30. 30. Didasarkan atas persamaan dasar akuntasi
  31. 31. Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
  32. 32. Dana Tunggal
  33. 33. Dana tunggal merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal
  34. 34. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
  35. 35. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang
  36. 36. Bagan Akun Standar
  37. 37. Menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  38. 38. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  39. 39. SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan </li></ul>5. Gambarkan kerangka umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!<br />6. Jelaskan proses akuntansi pada Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)!<br />7. Jelaskan proses akuntansi UAKPA pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI)!<br />8. Jelaskan definisi pengakuan dalam akuntansi pemerintahan serta kriteria minimum pengakuan suatu kejadian/peristiwa?<br />9. Jelaskan komponen-komponen laporan keuangan pokok entitas pelaporan pemerintah pusat!<br />10. Jelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintah Indonesia, mengapa basis tersebut yang digunakan dan berikan contoh penerapannya!<br />11. Jelaskan pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran!<br />12. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan!<br />13. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian investasi jangka pendek!<br />14. Bagaimana jurnal anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja dari sisi SAKUN dan SAU?<br />15. Bagaimana jurnal saldo awal Kas di KPPN dan Kas di Bendahara Pengeluaran dari sisi SAKUN dan SAU?<br />Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!<br />Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.<br />Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). <br />PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.<br />

×