Buletin defis 02   djpk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Buletin defis 02 djpk

on

  • 1,242 views

Buletin Desentralisasi Fiskal Edisi 02 Tahun 2012

Buletin Desentralisasi Fiskal Edisi 02 Tahun 2012

Statistics

Views

Total Views
1,242
Views on SlideShare
1,242
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
22
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Buletin defis 02   djpk Buletin defis 02 djpk Document Transcript

  • Media defis 1
  • Editorial Beberapa design yang mungkin dapat dikembangkan adalah mengubah DAK menjadi output base ketimbang input base yang selama“RE-DESIGN DAK” ini dijalankan. Hal ini akan memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk berkreasi sesuai kebutuhan. Penggunaan koridor Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai barometer pengukuran keberhasilan DAK diharapkan dapat memaksimalkanPeran strategis Dana Alokasi Khusus (DAK) prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan prioritas nasional dan padasebagai salah satu sumber pendanaan di rencana kerja pemerintah. saat bersamaan daerah penerima DAK dapatdaerah saat ini sudah tidak diragukan lagi Azas dan konsep DAK mengalami pemaknaan merasakan esensi ‘otonomi’ nya. Wacanadalam dinamika pembangunan. Meskipun yang berbeda dalam era UU Perimbangan lain yang mungkin perlu dikembangkanproporsinya kecil dibandingkan total dana Keuangan 1999 dan 2004 dan antara UU adalah sinergi antara pemerintah pusat danperimbangan yang dikucurkan dari APBN, dengan peraturan pelaksanaannya. Banyaknya daerah untuk lebih cepat mencapai tujuanbanyak daerah yang menggantungkan harapan diskursus yang timbul seperti diskursus pembangunan nasional. Pola perencanaandari DAK, di tengah-tengah masih terbatasnya “prioritas nasional dan urusan daerah”, “top DAK yang Top Down selama ini mungkin perlukemampuan keuangan daerah dalam down dan bottom up”, “fisik dan non fisik” dikombinasikan dengan pendekatan bottommendanai pembangunan. Kondisi ini terutama menimbulkan kesan adanya inkonsistensi up. Selain itu mengingat bahwa tidak semuabanyak ditemui di daerah-daerah dengan dalam pelaksanaan DAK. Demikian pula kegiatan yang menggunakan DAK sebagaikemampuan fiskal rendah yang sebagian besar dengan formulasi DAK yang menggunakan sumber dananya berdurasi tahunan makadana pembangunannya terpakai untuk gaji tiga kriteria sekaligus secara substitutif sudah saatnya kita mengimplementasikanpegawai dan belanja tidak langsung lainnya. telah mengaburkan nilai kekhususan daerah DAK yang mengacu kepada konsep MiddlePendanaan melalui DAK menjadi salah satu penerimanya. Penentuan daerah yang Term Expenditure Framework (MTEF). Diharapkantumpuan harapan mereka. Kucuran DAK ibarat seharusnya terseleksi menjadi semakin banyak nantinya DAK akan dapat mendorongsetetes embun penyejuk dalam kehausan. daerah yang akan menerimanya. pencapaian SPM sekaligus mendorongSejak diimplementasikan tahun 2003, pada pencapaian prioritas nasional serta dapat Sejumlah kajian yang berdasarkan analisisawalnya DAK hanya dialokasikan untuk bidang mengakomodir berbagai kebijakan pemerintah kuantitatif juga memperlihatkan bahwapendidikan, kesehatan, prasarana jalan, lainnya. pengalokasian DAK telah bias dari tujuanprasarana irigasi dan prasarana pemerintah. kekhususannya dan lebih memprioritaskan Untuk itu perlu ada upaya yang terus menerusPertanyaannya puaskah kita dengan kinerja fungsi ekualisasi (perimbangan). Kajian lain dalam menyempurnakan perangkat kebijakan.DAK? Berbagai permasalahan dan kendala menunjukkan bahwa belum ada korelasi yang Yang paling penting adalah merevisi Undang-muncul terkait dengan pertanyaan apakah signifikan bahwa pengucuran DAK memberikan undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangDAK yang dikucurkan telah tepat sasaran, dampak positif terhadap pertumbuhan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahapakah sudah efisien dan efektif, dan telah ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PPmemberikan dampak yang positif terhadap (IPM). No.55 tahun 2005 tentang dana perimbanganpembangunan? agar lebih sesuai dengan tantangan baru dan Apa yang menyebabkan semua itu? Apakah dinamika pendanaan pembangunan yangBatasan konsep, azas, terminology dan karena jumlah DAK yang dikucurkan hanya terdesentralisasi. Kita menginginkan adanyaformulasi DAK sepertinya mengalami sedikit sehingga “dosis” nya kurang untuk DAK yang lebih simple dan sederhana sertametamorfosa. DAK tidak lagi diberikan kepada mengobati permasalahan tertentu? Ternyata dapat mengeliminir berbagai kelemahan yangdaerah tertentu karena hampir sebagian tidak juga. Efisiensi pengalokasian DAK dan dijumpai saat ini. Redesign tersebut dapatdaerah saat ini mendapatkan kucuran DAK. efektifitas tatakelola implementasi DAK dilakukan secara parsial yang mendudukkanBesaran DAK juga cenderung naik sehingga menjadi kata kuncinya. Dengan kata lain kita ulang formulasi DAK sesuai hukum positifbatasan “membantu mendanai” menjadi tidak cukup bereksperimen dan melakukan yang ada atau reformasi integral yang merevisisedikit kabur. Kegiatan khusus yang yang metamorfosa azas, konsep dan formulasi keseluruhan konstruksi kebijakan DAK. Kitadidanai juga mengalami penambahan yang tetapi diperlukan adanya redesign DAK yangsignifikan dan bisa jadi keluar dari daftar lebih sesuai dengan kondisi terkini. tunggu tanggal mainnya. Ahmad Yani Media defis 3
  • Daftar Isi Profil Laporan Utama 30 Wawancara eksklusif Direktur Dana Perimbangan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAK: 5 Tantangan dan Konsep Ke Depan Feature PENATAAN ORGANISASI 8 DANA ALOKASI KHUSUS Dulu, Kemarin, Sekarang, dan Ke Depan 33 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Apakah urgensinya? 36 Resensi Buku Econo Myth DESAIN DAK KE DEPAN: 17 Apa yang perlu diperbaiki? Renungan 39 Suara STAKEHOLDER Menolong untuk Ditolong 21 terhadap Pelaksanaan DAK 22 DAK REIMBURSEMENT PROJECT Sekilas Berita 41 PELAKSANAAN QUALITY ASSURANCE “Peranan” Dana Alokasi Khusus: Reformasi Birokrasi Di Direktorat Jenderal 24 Sesuaikah Dengan Prinsip Awal? Perimbangan Keuangan PROBLEMATIKA PENGALIHAN KEGIATAN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Yang Konsultasi Hibah 42 27 Merupakan Urusan Daerah KE DANA ALOKASI KHUSUS Album Foto 43PELINDUNG Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan PENASEHAT Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJPK PENANGGUNG JAWABSekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemimpin Redaksi Ahmad Yani TIM REDAKSI Putut Hari Satyaka, Diah Sarkorini,Ubaidi Socheh Hamidi, Anwar Syahdat, Sugiyarto, M. Nafi TIM EDITOR Erny Murniasih, Fachroedy Junianto, Esthi Budilestari, Masagus Zenaidi,Wahyudi Sulestyanto, M. Sulthon Junaidi, Yadi Hadian, Endang Zainatun, Lily KUntratih, Deny Kurniawan, Ichwan Setyarno, Hesti Budi Utomo,David Rudolf desigN grafis Lukman Adi, Agung Setio Budi, Adhi Kurniawan Sekretariat M. Lilik CIB, Kurnia, Shanti Sukmawati, TitikFatmawati, Ricka Yunita Prasetya, Vanny Koesrini, Alit Ayu Meinarsari, Helmy Rukmana, Bangun Purwono Adi ALAMAT Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan|Gedung Radius Prawiro Lantai 10 Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710 Telepon: 021-3509442Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya4 Media defis View slide
  • Laporan Utama IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAK: TANTANGAN DAN KONSEP KE DEPANDAK merupakan salah menyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada dalam hal perencanaan penganggaran dan daerah tertentu untuk mendanai kegiatan pelaksanaan kegiatannya, yang sudah pastisatu mekanisme khusus yang merupakan bagian dari program sesuai dengan yang telah digariskan olehtransfer yang yang menjadi prioritas nasional dan menjadi pemerintah pusat dalam penggunaannya, urusan daerah. mengingat DAK merupakan specific grant.bertujuan untuk Dari pengertian di atas terdapat 6 hal yang Dalam kaitan ini, menjadi hal yang cukup pentingmembantu mendanai perlu digarisbawahi. Pertama, DAK merupakan lagi adalah upaya untuk membangun kebijakankegiatan khusus yang dana yang bersumber dari APBN sehingga yang lebih mengedepankan kepentingan DAK merupakan bagian dari keuangan negara. publik, khususnya dalam pelaksanaan DAK.merupakan urusan Kedua, DAK dialokasikan kepada daerah Sehingga penciptaan lingkungan yang kondusifdaerah dan sesuai tertentu yang memiliki makna bahwa tidak perlu dibangun, antara lain melalui kepastiandengan prioritas semua daerah mendapatkan alokasi DAK karena daerah tertentu adalah daerah yang peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian layanan, kemudahan danpembangunan memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kesederhanaan proses memperoleh layanannasional. kriteria teknis. Ketiga, Alokasi DAK hanya publik tersebut, serta sinergi pembangunan digunakan untuk membantu mendanai bukan dan kebijakan antara pusat dan daerah, serta menggantikan. Karenanya daerah juga memiliki antar daerah.Sebagai bagian dari otonomi daerah dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan Dalam perjalanan panjang implementasinyadesentralisasi fiskal, keberadaan DAK telah pelayanan dasar sesuai kemampuan. telah banyak muncul berbagai permasalahan,memberi dimensi yang lebih jelas bagi Daerah Keempat, yang didanai adalah kegiatan khusus perspektif, dan kendala yang memerlukandalam penyelenggaraan pemerintahan dan yaitu kegiatan yang telah ditetapkan oleh perhatian pemerintah dan perlu diresponpelayanan, serta pengelolaan keuangan Kementerian Teknis. Kelima, Yang didanai dengan kebijakan yang selaras dan tepatberdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, merupakan urusan daerah, artinya kegiatan sasaran. Sejak diimplementasikan, awalnya DAKdan akuntabilitas. Tujuan utamanya adalah tersebut masuk dalam domain desentralisasi hanya dialokasikan untuk bidang pendidikan,untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan dan bukan urusan pusat. Keenam, prioritas kesehatan, prasarana jalan, prasaranaantara pemerintah pusat dan daerah serta nasional yang berarti kegiatan DAK merupakan irigasi dan prasarana pemerintah. Dalammengurangi kesenjangan kemampuan fiskal bagian dan prioritas nasional sebagaimana perkembangannya mengalami perubahanantar daerah, termasuk pemberian kewenangan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah. yang cukup siginifikan dari sisi jumlah, bidangdalam hal perpajakan daerah. Keberadaan Sangat disadari sepenuhnya bahwa kebijakan cakupan dan daerah penerimanya. DemikianDAK merupakan salah satu bentuk upaya pengalokasian DAK erat kaitannya dengan pula dari sisi azas, konsep, dan formulasi,pengurangan kesenjangan kemampuan fiskal pelayanan publik yang diberikan oleh DAK juga telah mengalami metamorfosa dalamantar daerah. pemerintah daerah, mengingat fungsinya berbagai bentuk dan pola.Pasal 39 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan sebagai instrumen bagi pemerintah daerah Dalam perkembangannya sampai denganbahwa DAK dialokasikan kepada pemerintah untuk menyediakan dan memberikan pelayanan saat ini, DAK digunakan untuk mendanaidaerah tertentu untuk mendanai kegiatan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk itu, kegiatan di 19 bidang, yaitu pendidikan;khusus yang merupakan urusan daerah. peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan kesehatan; infrastruktur jalan; infrastrukturSementara itu, Pasal 51 PP No. 55 Tahun 2005 DAK menjadi semakin penting terutama irigasi; infrastruktur air minum; infrastruktur Media defis 5 View slide
  • Laporan Utamasanitasi; prasarana pemerintahan daerah; juga menyelipkan kata “kemarin” di antara Sementara itu Putut Hari Setyaka, dalamkelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan dulu dan sekarang. Yang menarik, meskipun tulisan yang bertajuk Desain DAK kedepan:hidup; keluarga berencana; kehutanan; sarana jumlah DAK cenderung meningkat setiap tahun Apa yang perlu diperbaiki mengemukakanperdagangan; sarana dan prasarana daerah tetapi jika dilihat dari proporsi DAK terhadap beberapa kelemahan dan kelebihan DAK saattertinggal; listrik perdesaan; perumahan dan APBN selain tidak terlalu besar dan cenderung ini. Menurut Putut, DAK menghadapi kendalakawasan permukiman; keselamatan transportasi menurun. Dalam tulisannya Sdr. Ubaidi yang berat untuk bisa mewujudkan tujuannyadarat; transportasi perdesaan; serta sarana dan menyampaikan paling sedikit 10 dirkursus sebagaimana disebutkan di atas, yaitu tujuanprasarana kawasan perbatasan. yang melibatkan DAK. Banyaknya diskursus pencapaian prioritas nasional dan tujuan ini menunjukkan bahwa problem DAK begitu pemerataan. Kendala lain yang paling seringLaporan Utama Media Defis edisi kedua ini dikeluhkan oleh daerah adalah petunjukmencoba mencermati berbagai persoalan teknis dari K/L yang seringkali terlambatseputar DAK. Dengan mengambil tema besar Ada 2 (dua) kelebihan DAK disampaikan. Selain itu, sebagian besar JuknisImplementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus: saat ini yaitu mekanisme merujuk kepada “input based conditional transfer”,Tantangan dan Konsep Ke depan, Media Defisakan mengajak pembaca menyusuri lorong pencairan/penyaluran DAK menyebabkan Juknis menjadi sangat rigid yang relatif sangat simple yang pada gilirannya menyebabkan alokasiwaktu mencermati Kisah Perjalanan panjang DAK menjadi tidak dapat dilaksanakan secaraDAK dalam sistem dan mekanisme transfer di dan pada dasarnya DAK telah efisien karena tidak sesuai dengan kondisi danIndonesia. sangat membantu kebutuhan kebutuhan daerah. Masih ada lagi hal lain yangBeberapa tulisan yang kami sajikan pada pendanaan daerah, terutama merupakan kelemahan menurut Putut, adalahMedia Defis Edisi ini antara lain: Dana Alokasi untuk meningkatkan belanja lemahnya system dan mekanisme monitoringKhusus: Dulu, Kemarin, Sekarang, dan Kedepan dan evaluasi pelaksanaan DAK serta adanya modal mereka.Apakah Urgensinya; Desain DAk Ke depan: kewajiban penyediaan dana pendamping yangApa yang perlu diperbaiki: DAK reimbursement terkadang cukup memberatkan bagi daerah.Projet: “Peranan: Dana Alokasi Khusus: kompleks, pelik dan dinamis di mana dalam Namun demikian, Putut juga mencatat ada 2Sesuaikah dengan Prinsip Awal; dan Problema tataran implementasinya telah menimbulkan (dua) kelebihan DAK saat ini yaitu mekanismePengalihan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas banyak interpretasi dan harapan yang pencairan/penyaluran DAK yang relatif sangatPembantuan yang merupakan Urusan Daerah bermacam-macam. Ubaidi juga menawarkan simple dan pada dasarnya DAK telah sangatke Dana Alokasi Khusus. Selain tulisan tersebut 3 (tiga) alternatif konsep DAK ke depan. membantu kebutuhan pendanaan daerah,di atas kami juga menyajikan Suara Stakeholder Pertama, mempertahankan konsep DAK terutama untuk meningkatkan belanja modalterhadap Pelaksanaan DAK, dan wawancara dengan memberi ruang bagi munculnya jenis mereka.Ekslusif dengan Direktur Dana Perimbangan. transfer lainnya yang baru; kedua, memperluas dan/atau mengembangkan konsep DAK yang Mengacu pada berbagai kelemahan tersebutPada waktu pertama kali dialokasikan tahun ada sekarang, dan ketiga re-design DAK. di atas, Putut menekankan pentingnya2003, perhatian publik terhadap keberadaan Pilihannya tergantung kita. “Untuk menentukan untuk menyusun desain baru DAK dengandana ini boleh dikatakan masih kecil. Selain pilihan tersebut, kita harus bisa menjawab menempatkannya dalam payung hukumkarena jumlahnya yang relatif kecil dibandingkan terlebih dahulu kira-kira konsep perimbangan yang kuat melalui perubahan UU. AdaDana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil keuangan ke depan nantinya seperti apa? dua hal penting yang menjadi landasan(DBH). Perjalanan waktu implementasi DAK Apakah akan meletakkan DAK sebagai satu penyusunan desain DAK yang baru dalamdapat disimak dalam tulisan yang berjudul kesatuan yang utuh dalam posisinya sebagai revisi UU 33/2004, yaitu i) DAK harus mampuDana Alokasi Khusus: Dulu, Kemarin, Sekarang, bagian dari jenis Dana Perimbangan, atau menyederhanakan berbagai jenis specific grantdan Ke depan. Tulisan yang diusung oleh Ubaidi justru ingin menjadikan DAK lebih exclusive lagi yang ada dalam system transfer di IndonesiaSocheh Hamidi, Kepala Subdirektorat Dana dalam kaitannya dengan kepentingan prioritas saat ini; dan ii) desain DAK yang baru harusAlokasi Khusus ini ingin menunjukkan kepada nasional? Atau, DAK akan diarahkan untuk mampu meminimalisir kelemahan-kelemahanpembaca adanya dinamika yang tinggi dalam mendorong pencapaian standar pelayanan yang terjadi dalam pelaksanaan DAK saat ini.dimensi waktu. Segmentasi waktunya juga minimum (SPM)?” Demikian yang dipaparkan Cerminan dari keinginan yang kuat tersebuttidak lazim disampaikan. Bukan hanya dulu, Ubaidi dalam tulisannya. kemudian tercermin dalam rancangan revisi UUsekarang dan masa depan tetapi penulisnya 33/2004 yaitu membagi DAK dalam 3 jenis DAK,6 Media defis
  • Laporan Utamayaitu i) DAK untuk mendorong pencapaian tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. ditandatanganinya sebuah program kerjasamaSPM di bidang-bidang tertentu; ii) DAK untuk UU 33/2004 mendefinisikan DAK sebagai Pemerintah Republik Indonesia denganmendorong pencapaian prioritas nasional; dan dana yang bersumber dari pendapatan APBN Bank Dunia pada tanggal 23 Juni 2010 yaituiii) DAK untuk kebijakan tertentu yang diatur yang dialokasikan kepada daerah tertentu Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) No.7914-dengan peraturan perundangan. dengan tujuan untuk membantu mendanai ID tentang Local Government and Decentralization kegiatan khusus yang merupakan urusan Project (LGDP) atau Proyek Pemerintah DaerahDI tulisan lain, Anwar Syahdat menulis tentang daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. dan Desentralisasi (P2D2). Program ini juga“Peranan” Dana Alokasi khusus, Sesuaikah Lebih spesifik atau secara khusus DAK biasa disebut sebagai DAK Reimbursement Projectdengan prinsip awal? Menyatakan bahwa diarahkan untuk mendanai kebutuhan sarana dikarenakan konsep dari proyek ini yang akanistilah DAK mulai dikenal secara umum dan prasarana pelayanan dasar masyarakat mengganti (reimburse) sejumlah Dana Alokasiketika ditetapkannya UU 25/1999 tentang yang belum mencapai standar tertentu atau Khusus (DAK) yang menghasilkan keluaranPerimbangan Keuangan antara Pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai yang dipersyaratkan (eligible output).Pusat dan Daerah. Sebelum berlakunya UU daerah. Ketentuan Pasal 38 UU 33/3004 yang25/1999 atau periode berlakunya UU 32/1956 Dengan pendekatan ini, Bank Dunia akan menyatakan bahwa besaran DAK ditetapkantentang Perimbangan Keuangan antara Negara membayarkan kembali bagian dari DAK untuk setiap tahun dalam APBN ditafsirkan olehdan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum) Anwar bahwa DAK akan ada setiap tahun.Rumah Tangganya Sendiri, secara de jure berdasarkan laporan dan verifikasi output fisik Anwar juga menterjemahkan bunyi Pasal 39nomenklatur DAK belum dikenal, namun daerah partisipan provinsi/kabupaten/kota UU 33/2004 yang menyatakan bahwa DAKsecara de facto terdapat beberapa karakteristik yang dilakukan oleh BPKP. Tujuan program dialokasikan kepada daerah tertentu untukpendanaan daerah pada masa itu yang memiliki ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas mendanai kegiatan khusus yang merupakanciri kesamaan dengan DAK, seperti, Inpres. dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telahInpres merupakan suatu sistem pendanaan (jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi) di lokasi ditetapkan dalam APBN. Penjelasan pasal inidaerah yang bersifat top down dan penggunaan pemerintah daerah percontohan. Hal ini akan menyatakan bahwa yang dimaksud denganatau peruntukannya sudah ditentukan. dilakukan melalui peningkatan pelaporan daerah tertentu adalah daerah yang memenuhiDengan kata lain, terhadap dana tersebut keuangan dan teknis serta verifikasi output kriteria setiap tahun untuk mendapatkantidak ada sama sekali diskresi daerah terkait kegiatan infrastruktur yang dibiayai dengan DAK. alokasi DAK. Dengan demikian, menurut Anwar,pemanfaatannya. tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Selain tulisan di atas yang menggelitik pikiranBagaimana peran DAK diuraikan secara Anwar juga melihat , sedikit ada kontradiksi kita untuk memikirkan konsep DAK ke depan,gamblang oleh Anwar. Dalam UU/251999, antara batang tubuh dengan penjelasan pasal Media Defis kali ini juga memaparkan suara-peranan DAK adalah guna menutup 39 di atas. Dalam batang tubuh dinyatakan suara stakeholder terhadap pelaksanaan DAKkelemahan formulasasi DAU yang “disadari bahwa DAK diperuntukan untuk mendanai yang dikemas dalam bentuk pertanyaan danatau tidak” belum dapat mengakomodasi kegiatan khusus yang merupakan urusan jawaban. Tulisan-tulisan dan pertanyaan-semua keberagaman daerah. Selain itu, DAK daerah, namun dalam penjelasannya DAK juga pertanyaan tersebut di atas selainjuga sebagai instrumen pendanaan dalam hal dimungkinkan untuk mendanai fungsi agama menunjukkan adanya atensi daerah terhadapterdapat kebutuhan yang merupakan komitmen yang merupakan kewenangan Pemerintah permasalahan DAK juga sekaligus menunjukkandan prioritas nasional. Anwar menyimpulkan Pusat. Diakhir tulisannya Anwar mengajak kita masih begitu kompleknya permasalahan yangbahwa peranan DAK yang diharapkan oleh berpikir untuk menilai apakah kebijakan DAK diemban DAK. Ada asa dan harapan. AdaUU 25/1999 sangat berkaitan dengan kata saat ini masih sejalan dengan tujuan awal yang keraguan dan skeptisme. Tetapi juga ada solusi“fokus” karena DAK hanya diarahkan untuk mengharapkan DAK “fokus” untuk mendanai yang ditawarkan dalam Media Defis kali ini.mendanai “kebutuhan khusus”. Sementara kebutuhan khusus. Semuanya diramu dalam tulisan yang akanuntuk kebutuhan yang bersifat umum didanai membawa pembaca ke dalam kilas balik DAK Selanjutnya tulisan DAK Reimbursement Projectdari sumber lain. di masa lalu sekaligus melesatkan pembaca yang ditulis Denny Kurniawan mencoba ke masa depan. Setiap tantangan dan kendalaSementara itu dengan terbitnya UU 33/2004, memaparkan adanya terobosan baru dalam yang dihadapi dibarengi dengan sejumlahmuncul pula keinginan untuk menyesuaikan penerapan Output-Based Disbursement (OBD) konsep juga sudah dipersiapkan. Selamatkebijakan transfer ke daerah dengan yang baru pertama kali dilaksanakan di Membaca.perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta Indonesia. Momen penting ini dimulai setelah Ahmad Yani Media defis 7
  • Laporan Utama DA N A A LOK A SI KHUSUS Dulu, Kemarin, Sekarang, dan Ke Depan Apakah urge ns iny a?Biasanya judul dari sebuan tulisan dari sudut Pada periode “sekarang” (2009-2012), DAK terlalu permisif terhadap perkembanganpandang segmentasi waktu adalah “dulu, kebijakan terutama sebagai akibat darisekarang, dan masa nanti”. Tapi pada tulisan ini implementasi amanat Pasal 108 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan implementasi atas PPsaya ingin membagi segmentasi waktu dengan Nomor 38 Tahun 2007, dimana keduanyamenambah “kemarin” di antara “dulu” dan mengamanatkan adanya penyerahan urusan yang sudah menjadi kewenangan“sekarang”. Mengapa? Hal ini semata-mata ingin daerah kepada pendanaan APBD. Denganmenunjukkan bahwa ada dinamika yang tinggi menggunakan prinsip money follows function,dalam rentang waktu kemarin dan sekarang. maka fungsi yang diserahkan tersebut harus ada pendanaannya, dan yang memungkinkan dari sisi peraturan perundangan adalahKetika pertama kali dialokasikan pada tahun 2003, DAK tidak begitu menjadi perhatian banyak melalui DAK walaupun sepenuhnya itu tidakpihak. Di samping karena alokasi dananya yang hanya Rp2,3 triliun apabila dibandingkan benar. Ada yang bersifat pengalihan kegiatandengan alokasi DAU yang mencapai Rp60,5 triliun, juga pada saat itu daerah masih cukup dan pendanaannya, ada juga yang dialihkanleluasa untuk menentukan pola belanja di luar belanja pegawai mengingat sumber pendanaan kegiatannya namun pendanaannya harusdari dana transfer lainnya terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum on top. Pada kondisi seperti ini saya ingin(DAU) masih relatih besar. Hal ini terutama pada saat terjadi kenaikan DAU dan DBH pada mengatakan bahwa dengan konsep DAKtahun 2006 dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa DBH dan DAU pada tahun sebagaimana diatur dalam UU 33 Tahun2006 masing-masing mencapai Rp59,4 triliun dan Rp145,7 triliun, yang berarti mengalami 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, makapeningkatan sebesar Rp28,2 triliun dan Rp56,9 triliun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, hal tersebut terlalu “membebani” DAK.pada tahun 2007 (saya menyebut periode “kemarin”) kenaikan DBH dan DAU tidak sesignifikan Dengan kata lain bahwa banyak harapanseperti tahun-tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar Rp9,1 triliun dan Rp19,9 triliun. diarahkan pada DAK namun banyak juga yangBahkan pada tahun 2008 DBH justru mengalami penurunan sebesar Rp2,5 triliun sedangkan tidak melihat bahwa terlalu kecil DAK untukDAU meningkat sebesar Rp14,6 triliun. Pada tahun 2009 DBH dan DAU meningkat masing- memenuhi harapan itu semua. Dampaknyamasing sebesar Rp2,1 triliun dan Rp6,9 triliun dari tahun sebelumnya. Sejak saat itulah daerah adalah diskursus mengenai DAK sudahmulai menjadikan DAK sebagai ‘harapan’ untuk mempertahankan pola belanja modal di keluar dari konteksnya. Kegiatan/kejadiandaerah mengingat kenaikan DBH dan DAU tidak cukup signifikan untuk mengimbangi kenaikan yang dianggap “khusus” maka diusulkanbelanja di APBD yang bersifat rutin, walaupun sejak saat itu pula daerah mulai merasakan pendanaannya dari DAK. Dalam beberapaberat untuk menyediakan dana pendamping DAK sekurang-kurangnya 10%. kejadian, pemahaman mengenai DAK sering “salah kaprah”. Hal ini juga bisa ditemui8 Media defis
  • Laporan Utamadalam beberapa penyebutan mengenai 3. Membantu mendanai, yang berarti Perimbangan tersebut saling mengisi danDAK Bencana Alam padahal tidak pernah dana ini bersifat bantuan dan tidak saling melengkapi. Penjelasan atas halada DAK untuk bencana alam. Pendanaan menggantikan. Makna membantu di sini tersebut dapat dilihat dari keterkaitan tujuanbencana alam berasal dari Akun Belanja sebenarnya ditujukan kepada daerah- antar komponen Dana Perimbangan.Pemerintah Pusat dan bukan masuk dalam daerah yang kemampuan keuangannya DBH dialokasikan dengan tujuan untukAkun Transfer ke Daerah. Pernah juga salah di bawah rata-rata nasional. Dengan mengurangi ketimpangan fiskal vertikalsatu Gubernur menyampaikan usulan agar demikian, karena tidak menggantikan (antara pusat dan daerah). Disadari bahwadaerahnya diberikan DAK karena kekhususan maka logikanya daerah juga mempunyai kebijakan alokasi DAK tersebut menimbulkanyang disandangnya walaupun kemampuan tanggung jawab yang sama terhadap ketimpangan yang baru, yaitu ketimpangankeuangan daerahnya sangat tinggi. Itulah pelayanan dasar sesuai dengan fiskal secara horisontal (antardaerah) karenaDAK sekarang. kemampuan keuangan daerah yang hanya daerah-daerah yang mempunyai dimilikinya. potensi penerimaan pajak dan sumer dayaPENGERTIAN DAN TUJUAN DAK 4. Kegiatan khusus, yaitu kegiatannya alam yang tinggi yang akan mendapatkanUU Nomor 33 Tahun 2004 tentang sudah ditetapkan oleh kementerian bagian lebih besar dibandingkan daerahPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah teknis terkait melalui petunjuk teknis lainnya. Untuk itu dialokasikan DAU gunaPusat dan Pemerintahan Daerah penggunaan DAK. mengurangi ketimpangan fiskal horisontalmenyebutkan bahwa DAK merupakan dana 5. Urusan daerah, yang berarti tersebut. Dalam prakteknya, kedua jenisyang bersumber dari APBN yang dialokasikan kegiatan yang didanai dari DAK harus Dana Perimbangan yang bersifat blockkepada daerah tertentu untuk membantu sudah merupakan urusan daerah grant tersebut dalam pelaksanaan belanjamendanai kegiatan khusus yang merupakan karena merupakan bagian dari Dana di daerah kurang menyentuh beberapaurusan daerah dan sesuai dengan prioritas Desentralisasi. pelayanan dasar masyarakat yang merupakannasional. Dari pengertian tersebut, ada 6 hal 6. Prioritas nasional, yang berarti kegiatan prioritas nasional di daerah, sehinggayang perlu untuk diperhatikan, yaitu: DAK merupakan bagian dari prioritas masih banyak dijumpai ruang kelas SD1. Bersumber dari APBN, yang berarti nasional sebagaimana tercantum dalam yang rusak, puskesmas yang kurang layak, dananya bersumber APBN walaupun rencana kerja pemerintah (RKP). atau jalan kabupaten/kota yang rusak. ketika ditransfer ke daerah menjadi Bagi daerah-daerah dengan kemampuan Sementara itu, tujuan dialokasikannya DAK bagian dari APBD. Karena bersumber dari keuangan daerahnya yang relatif rendah, adalah untuk: APBN maka sejalan dengan pemahaman maka akan lebih sulit lagi untuk melakukan bahwa keuangan daerah merupakan 1. membantu daerah tertentu, diskresi pembelanjaan yang diarahkan untuk bagian dari keuangan negara walaupun 2. mendanai sarana dan prasarana kepentingan pelayanan dasar tersebut. keduanya merupakan dua entitas yang pelayanan dasar masyarakat, dan Untuk mempertahankan kualitas pelayanan berbeda. 3. mendorong percepatan pembangunan dasar tersebut, pemerintah sejak tahun 20032. Daerah tertentu, yang berarti tidak daerah. mengambil inisiatif dengan mengalokasikan semua daerah mendapatkan alokasi DAK DAK yang bersifat specific grant terutama untuk Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, maka karena daerah tertentu adalah daerah membantu daerah-daerah yang kemampuan alokasi DAK dihitung dengan 3 kriteria, yaitu yang memenuhi kriteria umum, kriteria keuangan daerahnya rendah. kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sebagian teknis. MEKANISME PENGALOKASIAN dari kita masih ada yang memahami DAK bahwa daerah tertentu adalah daerah POSISI DAK DALAM DANA yang hanya memenuhi kriteria umum PERIMBANGAN Berbeda dengan besaran alokasi DAU saja, yaitu daerah yang kemampuan nasional yang dipatok sekurang-kurangnya Pada pasal 10 ayat (1) PP 55 Tahun 2005 keuangannya relatif rendah. Padahal 26% dari PDN Neto, atau Dana Bagi Hasil disebutkan mengenai kesatuan Dana untuk menentukan daerah tertentu yang dipatok berdasarkan persentase Perimbangan dalam konteks perimbangan tersebut, ketiga kriteria dimaksud harus tertentu dari APBN, maka besaran alokasi keuangan, yaitu Dana Perimbangan alokasinya dipakai semua, tidak boleh dipakai salah DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. dalam APBN tidak dapat dipisahkan satu satu atau hanya dua kriteria saja. Artinya, bisa naik, bisa turun dan sangat sama lain karena masing-masing jenis Dana Media defis 9
  • Laporan Utamatergantung dari besarnya kebutuhan dan dapat menggambarkan kondisi sarana bahwa seluruh daerah di provinsiconstrain budget di APBN. dan prasarana yang akan didanai dari Papua diprioritaskan untuk DAK. mendapatkan alokasi DAK.Selanjutnya, perhitungan alokasi DAK untuk Implementasi atas ketiga kriteria di atas b. Seluruh daerah yang termasukmasing-masing daerah dilakukan melalui 2 dapat dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini. sebagai daerah tertinggal(dua) tahapan, yaitu : diprioritaskan mendapatkan alokasia. Penentuan daerah tertentu yang Penjelasan atas Bagan: DAK. menerima DAK, dengan memperhatikan 1. Jika suatu daerah IFN-nya<1, maka 3. Apabila suatu daerah dengan IFN>1 kriteria umum, kriteria khusus, dan berdasarkan kriteria umum daerah dan daerah tersebut juga tidak termasuk kriteria teknis. tersebut layak untuk mendapatkan DAK, dalam kategori daerah berdasarkanb. Penentuan besaran alokasi DAK masing- demikian sebaliknya untuk daerah yang butir 2 di atas, maka dilihat terlebih masing Daerah, yang dilakukan dengan IFN-nya>1. dahulu kharakteristik daerahnya yang perhitungan indeks berdasarkan kriteria 2. Bagi daerah yang IFN-nya>1, masih ditunjukkan dengan IKW. IKW ini digabung umum, kriteria khusus, dan kriteria dimungkinan layak untuk mendapatkan dengan IFN menjadi IFW, dan untuk teknis. alokasi DAK, apabila: selanjutnya apabila IFW>1, maka daerahPenjelasan atas penggunaan kriteria tersebut layak mendapatkan alokasi a. Berdasarkan peraturan perundang-pengalokasian DAK tahun 2011 tersebut DAK dari sisi kriteria umum dan kriteria an termasuk dalam kategoriadalah sebagai berikut : khusus. Apabila dengan IFW ini layak daerah-daerah di provinsi Papua. namun pada bidang tertentu daerah1. Kriteria Umum, yang ditetapkan UU mengenai Otonomi Khusus di tersebut tidak mempunyai infrastruktur dengan mempertimbangkan kemampuan Provinsi Papua mengamanatkan keuangan daerah yang dicerminkan Gambar 1 dari penerimaan umum APBD setelah Mekanisme Perhitungan Alokasi DAK dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.2. Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, yaitu : a. Peraturan Perundangan, dimana daerah-daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan diprioritaskan mendapat alokasi DAK, serta seluruh daerah tertinggal diberikan kebijakan untuk mendapatkan alokasi DAK. b. Karakteristik daerah, yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk dalam kategori daerah ketahanan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pariwisata.3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang10 Media defis
  • Laporan Utama yang rusak untuk bidang tersebut, maka DAK untuk masing-masing daerah dan Selanjutnya, pada tahun 2012 dialokasikan daerah tersebut tidak akan mendapatkan masing-masing bidang. DAK sebesar Rp25,1 triliun untuk mendanai DAK pada bidang tersebut. kegiatan DAK di 19 bidang, yaitu: 1. PERKEMBANGAN ALOKASI DAN4. Apabila dengan IFW inipun tidak layak, Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Keluarga BIDANG YANG DIDANAI DARI maka masih dimungkinkan layak apabila Berencana; 4. Infrastruktur Jalan; 5. DAK ketika digabung dengan IT-nya dan Infrastruktur Irigasi; 6. Infrastruktur Air Ketika baru pertama kali dialokasikan pada Minum; 7. Infrastruktur Sanitasi; 8. Prasarana digabung menjadi fungso IFWT yang tahun 2003, dialokasikan DAK sebesar Pemerintahan Daerah; 9. Kelautan dan menunjukkan nilai >1, maka daerah Rp2,3 triliun untuk mendanai 4 bidang Perikanan; 10. Pertanian; 11. Lingkungan tersebut dianggap layak menerima DAK, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Hidup; 12. Kehutanan; 13. Sarana dan alokasi DAK. Irigasi, dan Prasarana Pemerintahan. Jumlah Prasarana Daerah Tertinggal; 14. Sarana5. Pada tahap kedua, setelah diketahui ini meningkat setiap tahunnya menjadi Perdagangan; 15. Transportasi Perdesaan; 16. daerah-daerah yang layak mendapatkan Rp24,8 triliun pada tahun 2009, yang berarti Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; alokasi DAK, maka dilakukan perhitungan mengalami peningkatan 987 persen. Pada 17. Listrik Perdesaan; 18. Perumahan dan besaran alokasi masing-masing daerah tahun 2010,besaran alokasi DAK di APBN Permukiman; 19. Keselamatan Transportasi dengan menyusun Bobot Daerah mengalami penurunan menjadi Rp21,1 triliun. Darat. yang merupakan pencerminan IFWT Selanjutnya, pada tahun 2011 dan 2012 dikalikan dengan IKK (indeks kemahalan Selanjutnya, jumlah daerah yang menerima terjadi kenaikan DAK walaupun tidak secara konstruksi). alokasi DAK dari tahun ke tahun juga signifikan. Secara lebih jelas, perkembangan6. Bobot Dearah tersebut dikalikan dengan mengalami penambahan. Jika pada alokasi DAK tersebut dapat dilihat pada pagu DAK masing-masing bidang tahun 2008 terdapat 25 provinsi dan 451 Tabel 1 dan Gambar 2 di bawah ini. sehingga akan diketahui besaran alokasi kabupaten/kota yang menerima DAK, maka Tabel 1 Dana Alokasi Khusus, Tahun 2003 – 2012 (dalam miliar rupiah) No Bidang 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Pendidikan 625,00 652,60 1.221,00 2.919,53 5.195,29 7.015,42 9.334,88 9.334,88 10.041,30 10.041,30 2 Kesehatan 375,00 456,18 620,00 2.406,80 3.381,27 3.817,37 4.017,37 2.829,76 3.000,80 3.005,93 3 Infrastruktur Jalan 842,50 839,05 945,00 2.575,71 3.113,06 4.044,68 4.500,92 2.810,21 3.900,00 4.012,76 4 Infrastruktur Irigasi 338,50 357,20 384,50 627,68 858,91 1.497,23 1.548,98 968,40 1.311,80 1.348,51 5 Infrastruktur Air Minum 203,50 608,00 1.062,37 1.142,29 1.142,29 357,23 419,60 502,49 6 Infrastruktur Sanitasi 357,23 419,60 463,65 7 Kelautan Perikanan 305,47 322,00 775,68 1.100,36 1.100,36 1.100,36 1.207,84 1.500,00 1.547,12 8 Prasarana Pemerintah 88,00 228,00 148,00 448,68 539,06 362,00 562,00 386,25 400,00 444,50 9 Pertanian 170,00 1.094,88 1.492,17 1.492,17 1.492,17 1.543,63 1.806,10 1.879,59 10 Lingkungan Hidup 112,88 351,61 351,61 351,61 351,61 400,00 479,73 11 KB 279,01 329,01 329,01 368,10 392,26 12 Kehutanan 100,00 100,00 250,00 400,00 489,76 13 Prasarana Daerah Tertinggal 190,00 300,00 315,50 356,94 14 Perdagangan 150,00 107,32 300,00 345,13 15 Keselamatan Transportasi Darat 100,00 131,62 16 Listrik Pedesaan 150,00 190,64 17 Perumahan Dan Permukiman 150,00 191,24 18 Sarpras Kawasan Perbatasan 100,00 121,39 19 Transportasi Perdesaan 150,00 171,39 Jumlah Total Bidang 5 6 8 9 9 11 13 14 19 19 Jumlah Total Pagu 2.269,00 2.838,50 4.014,00 11.569,80 17.094,10 21.202,14 24.819,59 21.133,38 25.232,80 26.115,95 Media defis 11
  • Laporan Utama Tabel 2 Dalam prakteknya, pelaksanaan DAK Alokasi dan Jumlah Daerah Penerima DAK, 2008-2012 menggunakan pendekatan campuran, antara 2008 2009 2010 2011 2012 top down dan bottom up. Hal ini bisa dilihat pada saat proses perencanaan yang dimulai Alokasi Provinsi 762.51 1,360.47 829.05 1.305,46 1.331,39 dari musrenbangnas. Pada tahapan ini, Alokasi Kab/Kota 20,439.64 23,459.12 19,926.72 23.927,34 24.784,56 daerah mengusulkan beberapa kegiatan yang Jumlah Alokasi Nasional 21,202.14 24,819.59 20,755.77 25.232,80 26.115,95 merupakan kebutuhan daerah, dan untuk Provinsi Penerima DAK 25 29 32 32 32 selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan Kab/Kota Penerima DAK 451 477 472 488 488 bagian dari prioritas nasional. Selanjutnya, Rata-rata alokasi Kab/Kot 45.32 49.18 42.22 49,03 50,79 pada saat dilakukan perhitungan alokasi Rata-rata alokasi Nasional 44.54 49.05 41.18 48,52 50,22 DAK lebih banyak bersifat top down denganSumber : PMK Alokasi DAK, data diolah mendasarkan diri pada data-data sesuai dengan kriteria yang bersifat bottom up karenapada tahun 2012 bertambah menjadi 32 DAK didasarkan atas kebutuhan daerah, data dimaksud bersumber juga dari daerah.provinsi, 488 kabupaten/kota. Bertambahnya maka mekanisme bottom up akan lebih pas.jumlah daerah yang menerima alokasi DAK Selain itu, perhitungan alokasi DAK yang 2. Prioritas nasional vs kebutuhantersebut terutama disebabkan antara lain menggunakan kriteria umum, khusus, dan daeraholeh adanya penambahan daerah otonom teknis juga tidak dimunginkan DAK bersifat Beberapa daerah menyampaikanbaru akibat pemekaran. Perkembangan bottom up. Implementasi atas ketiga kriteria permasalahan mengenai alokasi DAK yangjumlah daerah penerima DAK tersebut dapat tersebut membutuhkan indikator-indikator dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhandilihat pada tabel 2 di samping. yang dapat digunakan untuk penyusunan daerah. Terhadap hal ini, bisa benar bisa juga indeks dari kriteria-kriteria dimaksud. HalWalaupun jumlah daerah yang menerima tidak. Dikatakan benar apabila input data ini berarti bahwa “data” merupakan elemenDAK mengalami peningkatan, namun rata- yang digunakan dalam perhitungan alokasi utama dalam perhitungan alokasi DAK.rata alokasi yang diterima oleh masing- kurang akurat, maka dimungkinkan akan Dengan demikian, penyediaan data-datamasing daerah kabupaten/kota mengalami terjadi hal demikian. Dikatakan tidak benar dimaksud dilakukan oleh masing-masingpeningkatan, yaitu sebesar 45,32 persen apabila menurut pusat masih dimunginkan kementeriam/lembaga terkait untuk datapada trahun 2008 menjadi 50,79 perrsen untuk dilakukan kegiatan tersebut namun kriteria khusus dan teknis, sedangkan datapada tahun 2012. menurut daerah tidak sesuai dengan kriteria umum menggunakan data APBD. kebutuhan. Dalam hal ini, ada baiknyaSementara itu, proporsi DAK dalam DanaPerimbangan juga tidak terlalu besar, yaitu Gambar 2sekitar 6% pada tahun 2011 dan menurun Dana Alokasi Khusus, Tahun 2003 – 2012menjadi sekitar 5% pada tahun 2012. Hal initentu saja tidak akan secara signifikan dapatmengubah pola belanja di daerah. Dengankata kata lain, harapan yang terlalu besarpada DAK seperti bertolak belakang denganketersediaan anggaran di APBN. Gambar 3dapat menjelaskan kondisi tersebut.DISKURSUS MENGENAI DAK1. Top down vs bottom upDalam proses pengalokasian DAK lebihbanyak dilakukan dengan pendekatan topdown. Hal ini sejalan dengan DAK dalamkaitannya dengan prioritas nasional. Jika12 Media defis
  • Laporan Utama Gambar 3 Rincian Dana Perimbangan Tahuan 2011 dan 2012apabila kembali kita merujuk pada konsep yang relatif rendah, namun ketentuan praktek alokasi DAK selalu digunakan ketigaspecific fund dimana kegiatan yang merupakan perundangan tidak cukup kuat untuk kriteria secara bersama-sama karena ketigaprioritas nasional tersebut kadang-kadang mengikat hal tersebut. Sebagai contoh kriteria tersebut sejalan dengan tujuan DAK.memang tidak sesuai dengan kebutuhan adalah penentuan daerah yang dapat DAK 4. Dana pendamping vs non- danadaerah. Hal ini tidak berarti kegiatan yang di dalam UU disebutkan harus memenuhi pendampingsudah dialokasikannya pendanaannya dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteriaDAK tersebut tidak dapat dilakukan oleh teknis. Mana yang mempunyai peran besar Dana pendamping yang dipersyaratkandaerah. Daerah harus melakukan kegiatan adalah tergantung dari kebijakan nasional sekurang-kurangnya 10% dari total DAKtersebut walaupun tidak sesuai dengan pada saat kebijakan itu dirumuskan. yang diterima oleh suatu daerah terasakebutuhan daerah, namun pemerintah tetap Prakteknya adalah ketiga kriteria harus memberatkan daerah terutama daerah-berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan dipakai dalam penentuan daerah tertentu daerah yang kemampuan keuanganprioritas nasional yang harus dilaksanakan di yang layak dapat alokasi DAK. daerahnya relatif rendah. Tujuan utamadaerah. dari dana pendamping adalah untuk Sebagai bagian integral dari kebijakan menunjukkan komitmen daerah terhadap3. Fiscal oriented vs technical nasional tentang perimbangan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.oriented maka DAK harus diletakkan dalam porsinya Isu keberatan dana pendamping ini terdengar untuk membantu daerah dengan kemampuanPerbedaan cara pandang terhadap kencang dalam 4 tahun terakhir ketika dana keuangan yang relatif rendah (fiscal oriented).DAK antara Kementerian Keuangan dan transfer lainnya dari pusat yang diterima Di sisi yang lain, terdapat pandanganKementerian Teknis cukup terasa ketika oleh daerah peningkatannya tidak signifikan bahwa sebagai bagian dari instrumen untukorang mulai bicara tentang “pengalihan” apabila dibandingkan dengan beberapa menjaga kualitas pelayanan dasar di daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU 33 tahun sebelumnya. Secara berkelakar sering yang menjadi bagian dari prioritas nasional,Tahun 2004. Pengalihan anggaran K/L yang dikatakan bahwa kewajiban penyediaan dana maka DAK mestinya tetap diarahkan untukdipergunakan untuk mendanai kegiatan pendamping oleh daerah tersebut seperti memperbaiki sarana prasarana dasar diyang sudah menjadi urusan daerah secara “jeruk makan jeruk”. Hal ini benar adanya daerah yang menjadi prioritas nasionalbertahap ke DAK terkadang di”gondeli” mengingat penyediaan dana pendamping sepanjang di daerah tersebut masih banyakmengingat ketika masuk dalam DAK, maka tersebut biasanya diambilkan dari DAU atau infrastruktur yang rusah (technical oriented).harus mengikuti ketentuan tentang DAK. K/L DBH yang notabene merupakan dana transfer Menurut penulis, dikotomi atas 2 haltidak bisa menentukan daerah-daerah mana dari pusat. Agak kontradiktif memang kalau tersebut adalah kurang pas karena justruyang akan diintervensi melalui DAK karena kita melihat arah kebijakan DAK yang lebih akan mengaburkan makna otonomi dimanaharus memenuhi kriteria umum, khusus, banyak ditujukan untuk membantu daerah- pembagian wewenang dan atau/urusan jugadan teknis. Walaupun secara filosofi DAK daerah dengan kemampuan keuangan relatif mengindikasikan pembagian akan tanggungterutama ditujukan untuk daerah-daerah rendah namun tetap mensyaratkan adanya jawab dalam pendanaannya. Makanya dalamdengan kemampuan keuangan daerah penyediaan dana pendamping minimal Media defis 13
  • Laporan Utama10%. Seiring dengan semakin banyaknya mengatakan, lha dana pendampingnya saja bidang yang didanai dari DAK tidak sertaalokasi DAK yang dialokasikan, maka dana untuk fisik, mosok DAK-nya untuk non-fisik. merta salah. UU tidak menyebutkan istilahpendamping ini akan semakin menjadi “bidang” namun “kegiatan khusus”. Kegiatan 6. Open menu vs detil menupersoalan tersendiri. UU memang mengatur khusus dijelaskan sebagai kegiatan yangmengenai daerah-daerah yang mempunyai Beberapa kementerian/lembaga menerbitkan sesuai dengan fungsi di dalam APBN dankemampuan daerah tertentu tidak diwajibkan petunjuk teknis yang detil, sebagian merupakan bagian dari prioritas nasional.menganggarkan dana pendamping. Namun lainnya bersifat open menu. Menu kegiatan Karena pendekatannya adalah “kegiatan”dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang detil menyebabkan beberapa daerah yang merupakan bagian dari prioritasdaerah dengan kemampuan keuangan daerah kesulitan dalam melaksanakan program nasional, maka ada kesan bahwa semuatertentu adalah daerah yang penerimaan kegiatan. DAK Pertanian adalah contoh kegiatan itu menjadi bagian dari prioritasumum APBDnya dikurangi dengan belanja DAK dengan kegiatan yang bersifat pilihan, nasional. Padahal kita tahu bahwa kegiatanpegawai sama dengan nol atau negatif. Tentu dan memberikan kebebasan daerah untuk yang dijabarkan sesuai dengan fungsisaja kondisi yang demikian tidak ditemui di memilih sesuai dengan prioritas dan dalam APBN itu banyak sekali, dan apabiladaerah. kebutuhan daerah. Sementara itu, penetapan dikaitkan dengan prioritas nasional akan persentase tertentu untuk beberapa menjadi terkait walaupun keterkaitannya5. Fisik vs non fisik pegiatan yang bersifat fisik dan mutu di DAK agak jauh.Pertimbangan utama mengapa DAK Pendidikan dianggap oleh beberapa daerah Banyaknya bidang DAK ini sebenarnyadigunakan untuk kegiatan yang bersifar fisik tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari konsekuensiadalah DAK pada saat pertama dialokasikan sesuai dengan kondisi daerah. implementasi PP 38 tahun 2007, juga adanyatidak terlalu besar jumlahnya dan agar 7. One year project vs multi years amanat UU mengenai pengalihan anggaranmudah diukur pencapaian ouputnya. Namun project K/L yang dipergunakan untuk mendanaiseiring dengan semakin besarnya alokasi DAK selama ini adalah bersifat satu tahun kegiatan yang sudah menjadi urusan daerahDAK tersebut, serta sejalan dengan dinamika anggaran, yang berarti harus selesai pada ke DAK. Dengan segala keterbatasan yangperubahan atas peraturan perundangan akhir tahun anggaran berkenaan, dan paling ada, DAK harus menyediakan dirinya untuklainnya (misalnya PP 38 Tahun 2007), ada lambat dapat dimanfaatkan pada awal menampung “pengalihan” tersebut.usulan bahwa DAK seyogyanya tidak hanyauntuk fisik saja, namun bisa juga untuk tahun anggaran berikutnya. Sejalan dengan 9. Sektoral vs kewilayahankegiatan yang bersifat non-fisik. kebijakan kebijakan kerangka pembangunan Diskursus mengenai hal ini sebenarnya jangka menengah (medium term expenditurePP 55 Tahun 2005 mengatur mengenai lebih tepat apabila diletakkan pada tataran framework, MTEF), DAK diharapkan dapatperuntukan DAK untuk sarana dan prasarana wacana diskusi dan bukan pada tataran dirumuskan dalam kerangka MTEF tersebut.dasar dengan mengutamakan kegiatan pengambilan kebijakan. Mengapa? Sejakyang bersifat fisik. Menurut penulis, kata 8. Banyak bidang DAK vs sedikit tahun 2003 hingga tahun 2010 selalu“mengutamakan” bisa diartikan bahwa DAK Bidang DAK digunakan pendekatan sektoral. Bidangsuatu saat bisa juga untuk kegiatan yang Idealnya memang DAK hanya terdiri DAK identik dengan nama sektor, dan halbersifat non-fisik. Hanya saja, rumusan dari beberapa bidang yang benar- tersebut sudah teruji sekian tahun. Ketikamengutamakan fisik tersebut tidak konsisten benar merupakan prioritas nasional dan DAK sudah melintasi wilayah “kewilayahan”dengan penjelasan mengenai fisik yaitu merupakan kebutuhan dasar di masyarakat. untuk menyebut suatu bidang, maka halkegiatan yang mempunyai umur ekonomi Namun dalam perkembangannya mengalami tersebut dirasakan agak menggangguyang panjang. Biasanya kegiatan yang penambahan bidang yang signifikan. Jika harmonisasi penyusunan kegiatan di tingkatmempunyai umur ekonomis yang panjang pada tahun 2003 baru 5 bidang, maka pada nasional maupun regional. Sebagai contoh,identik dengan belanja modal yang juga fisik. tahun 2010 sudah mencapai 14 bidang, dan tahun 2011 direncanakan alokasi DAKDiskresi untuk menginterpretasikan DAK bahkan pada tahun 2011 sudah mencapai 19 Kawasan Perbatasan. Kegiatannya hampirbisa untuk non-fisik juga terkendala dengan bidang yang didanai dari DAK. Dari sisi norma sama dengan DAK sarana dan PrasaranaUU 34 Tahun 2004 yang menyebutkan perencanaan, menurut penulis semestinya Daerah Tertinggal. Sebagian dari Kawasanbahwa penggunaan dana pendamping harus DAK hanya diperuntukkan bagi beberapa Perbatasan adalah daerah tertinggal.untuk fisik. Secara berseloroh orang akan bidang saja. Namun demikian, banyaknya Untuk menghindari adanya overlapping14 Media defis
  • Laporan Utamapendanaan, maka dirumuskan lokasi DAK DAK. Secara sederhana dapat diilustrasikan kita lihat kembali “Asbabun Nuzul” atauKawasan Perbatasan hanya untuk kawasan begini, pada KUA-PPAS dianggarkan dana sebab-sebab dialokasikannya DAK danperbatasan di wilayah Kalimantan, dan Rp20 miliar untuk kegiatan DAK Pendidikan. dirumuskannya pasal per pasal dalam UUuntuk kegiatan yang sama dengan DAK Selanjutnya, pada saat selesai pembahasan 34 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005.Sarana dan Prasarana Daerah tertinggal dengan DPR (biasanya akhir bulan Oktober) Sebab-sebab dialokasikannya DAK sudahdiperuntukkan bagi daerah tertinggal di luar diketahui DAK Pendidikan untuk daerah dibahas pada subbab posisi DAK dalamkawasan perbatasan di provinsi Kalimantan. tersebut Rp25M, maka biasanya daerah Dana Perimbangan di atas, yaitu membantuAda kesan terlalu menyederhanakan tersebut akan menggeser/mengurangi daerah-daerah yang kemampuan keuanganpersoalan dalam menyusun kebijakan. Hal alokasi anggarannya tersebut ke sektor daerahnya rendah untuk menjaga pelayananini dikhawatirkan juga akan mendistorsi lainnya. Karena prinsip DAK adalah dasar di daerah yang merupakan bagian dariperan Kementerian Pembangunan Daerah “membantu”, mestinya bantuan dari APBN prioritas nasional.Tertinggal dalam melakukan mainstreaming tersebut digunakan untuk menambah alokasi Implikasi dari hal tersebut adalah:kegiatan di berbagai sektor untuk anggaran yang sudah dianggarkan sehinggamemajukan daerah tertinggal. Ketika DAK mampu mempercepat proses pembangunan a. DAK harus tegas membatasi dirinyaSarana dan Prasarana Daerah Tertinggal di bidang pendidikan bagi daerah tersebut, untuk bidang-bidang yang benar-benartidak boleh mengintervensi daerah tertinggal dan bukan malah menggantikan. menjadi bagian dari prioritas nasionalyang berada dalam kawasan perbatasan saja, misalnya infrastruktur pendidikan,tersebut, maka akan ada pertanyaan ada apa DAK KE DEPAN kesehatan, dan ke-PU-an.ini, atau dengan meminjam judul lagu Peter Konsep DAK ke depan bisa saja dimulai b. DAK harus diletakkan dalam konteksPan, maka Ada Apa Denganmu. dari proses berpikir untuk mengembangkan perimbangan keuangan secara utuh, yang permasalahan atau isu-isu di atas. Namun berarti masih ditujukan untuk “daerahMasalahnya adalah penyebutan bidang- demikian, ada tiga pernyataan mendasar tertentu” saja terutama daerah-daerahbidang yang akan didanai dari DAK sudah yang menurut saya perlu untuk diperhatikan, yang kemampuan keuangannya rendah.ditulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu (i) mempertahankan konsep DAK Hal ini juga bisa dilakukan dengansehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan dengan memberi ruang bagi munculnya jenis konsistensi pengukuran kemampuanpenyesuaian bidang tersebut. Sebenarnya transfer lainnya yang baru; (ii) memperluas keuangan daerah tidak melalui kriteriatidak ada keharusan menulis bidang dan/atau mengembangkan konsep DAK yang umum namun menggunakan petasecara eksplisit di RKP. PP 55 Tahun 2005 ada sekarang, atau (iii) re-design DAK. Mau kapasitas fiskal.menyebutkan bahwa berdasarkan prioritas memilih yang mana? Ini hanyalah sebuah c. Mengurangi peran kriteria teknis dalamnasional sebagaimana tertuang dalam RKP, pilihan, bisa juga dipilih di luar ketiga penentuan “daerah tertentu”, atauMenteri Teknis mengusulkan kegiatan kepada hal tersebut. Untuk menentukan pilihan hanya menggunakan kriteria teknisMenteri Keuangan. Mekanisme kebijakan ini tersebut, kita harus bisa menjawab terlebih dalam penentuan besaran alokasi DAKtidak bisa berjalan dengan baik mengingat dahulu kira-kira konsep perimbangan per daerah per bidang. Hal ini berartidalam RKP juga sudah disebut jenis kegiatan keuangan ke depan nantinya seperti apa? harus merevisi UU 33 Tahun 2004.yang akan didanai dari DAK. Jika demikian, Apakah akan meletakkan DAK sebagai satukegiatan apa lagi yang harus diusulkan oleh d. Redefinisi kriteria khusus dalam kesatuan yang utuh dalam posisinya sebagaiMenteri Teknis kepada Menteri Keuangan? kaitannya dengan penentuan kelayakan bagian dari jenis Dana Perimbangan, atau suatu daerah menerima DAK.10. Membantu vs menggantikan justru ingin menjadikan DAK lebih exclusive e. Perlu dibangun persepsi bersama bahwaIsu ini bermula karena siklus penganggaran lagi dalam kaitannya dengan kepentingan kewajiban atas kegiatan yang menjadidi daerah tidak sama dengan siklus prioritas nasional? Atau, DAK akan diarahkan bagian dari prioritas nasional danpenganggaran DAK di pusat. Bermula pada untuk mendorong pencapaian standar sudah menjadi urusan daerah adalahsaat sekitar Juli (alokasi DAK belum diketahui) pelayanan minimum (SPM)? merupakan tanggung jawab bersamadisusun KUA-PPAS di daerah. Beberapa 1. Mempertahankan konsep DAK antara pusat dan daerah, dan bukandaerah sudah menganggarkan APBDnya Mempertahankan konsep DAK dalam merupakan kewajiban pemerintah pusatuntuk kegiatan-kegiatan yang merupakan pengertian ini adalah “kembali ke khittah”. saja.bagian dari kegiatan yang akan didanai dari Jika ini adalah interpretasinya, maka mari Media defis 15
  • Laporan Utamaf. Perlu diatur mekanisme hubungan atau meningkatkan kualitas pelayanan dasar 3. Mendesign kembali konsep DAK koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang menjadi prioritas nasional di daerah. Mengambil pengalaman negara-negara maupun antara K/L Teknis dengan daerah lain dalam kaitannya dengan transfer Jadi idenya dibalik dengan rekomendasi dalam kaitannya dengan sinkronisasi yang bersifat conditional grant, maka butir 1. Kalau pada rekomendasi butir 1 di pencapaian target Kementerian dengan DAK bisa dipergunakan untuk mendorong atas dilihat terlebih dahulu peta kapasitas beberapa kegiatan di daerah yang masih tercapainya standar pelayanan minimum, fiskal per daerah, baru dilihat kebutuhan terkait dengan pencapaian target K/L dan mengkompensasi efek “rembesan” teknisnya, maka pada konsep ini dilihat tersebut. Misalnya target penuntasan (benefit/cost spillovers) dari investasi barang terlebih dahulu kebutuhan teknisnya baru ruang kelas SD yang rusak secara modal yang menjadi prioritas. Terkait dengan kemudian dilihat kemampuan fiskal masing- fungsi adalah menjadi tanggung jawab hal ini, perkembangan sekarang sebenarnya Kemendiknas, namun beberapa alokasi Ke depan ada baiknya juga ada sudah pada track yang benar, yaitu sudah DAK Pendidikan dalam penentuan banyaknya SPM yang telah ditetapkan oleh lokasinya merupakan kewenangan pemikiran mengenai transfer di masing-masing K/L. daerah. Indonesia terutama diskursus Ke depan ada baiknya juga ada pemikirang. Lebih memperkuat peran perencanaan mengenai penekanan jenis mengenai transfer di Indonesia terutama dan monitoring evaluasi atas transfer, akan lebih banyak ke diskursus mengenai penekanan jenis pelaksanaan DAK. conditional atau unconditional transfer, akan lebih banyak ke conditionalh. Lebih menghormati peran kementerian/ atau unconditional. Sementara itu, sejalan lembaga dalam tahapan-tahapan masing daerah dalam mendanai kebutuhan dengan perkembangan perubahan atas perencanaan DAK sampai dengan teknis tersebut. Setelah itu, baru dilakukan ketentuan perundangan sebagai konsekuensi evaluasi. Pada level perencanaan tentu perhitungan alokasi per daerah dengan logis dari pelaksanaan otonomi daerah saja Bappenas berperan sebagai leading melihat kebutuhan teknis dan kemampuan adalah telah ditetapkannya SPM di masing- sector, sementara pada tahapan alokasi fiskal. Jika ini dilakukan, lebih sederhana dan masing K/L. Jika ini yang menjadi dasar bagi dan penyaluran adalah Kementerian proporsional dari sisi alokasi berdasarkan pelaksanaan transfer, maka bentuk utama Keuangan. Berdasarkan alokasi kebutuhan teknis dan kemampuan fiskal. dari grant ini adalah closed ended matching tersebut Kementerian Teknis akan grant. Keberpihakan saya terhadap konsep Di sini bisa dihilangkan kriteria khusus karena menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan ini adalah setelah melihat implementasi atas kriteria khusus tersebut dapat menyebabkan DAK dengan dikoordinasikan oleh transfer di Indonesia yang secara konsep hasil perhitungan alokasi menjadi bias, dan Kemendagri. Pada saat monitoring dan mengusung tema kesenjangan fiskal, namun juga dapat memberi celah bagi masuknya evaluasi, masing-masing Kementerian dalam prakteknya tema tersebut seperti never DAK yang bersifat kewilayahan. mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai ending. Menyelesaikan persoalan kesenjangan dengan kewenangan yang dimiliki. Yang Selain itu, harus dipikirkan juga untuk: fiskal tidak akan pernah selesai. Daerah perlu diperkuat adalah konsistensi atas a. DAK sebagai bagian dari MTEF, agar DAK dengan kapasitas fiskal merasa masih kurang pelaksanaan koordinasi dalam rangka lebih predictable. juga alokasinya, apalagi dengan daerah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan yang kapasitas fiskalnya rendah. Persoalan b. Dana Pendamping, bisa dihapus atau monitoring dan evaluasi. utama bisa saja tidak pada ketimpangan tetap ada namun memperhatikan2. Mengembangkan konsep DAK kemampuan keuangan daerah melalui kapasitas fiskal, namun pada ketidaksamaan pengelompokan kemampuan keuangan tingkat pelayanan masyarakat antardaerah.Dalam benak penulis, mengembangkan daerah dalam kaitannya dengan Hal ini juga yang menjadi isu utama darikonsep adalah merupakan telaah atas penentuan besaran dana pendamping transfer di negara-negara maju lainnyapermasalahan yang terjadi dalam upaya dari masing-masing kelompok tersebut. seperti di Amerika. Apakah di Indonesia jugamemperkuat DAK di masa mendatang. berkembang isu seperti ini?Dalam hal ini, DAK masih tetap diarahkan c. Penggunaan untuk non fisik perlu dikaji terutama sejauhmana kebutuhan non Ubaidi Socheh Hamidiuntuk prioritas nasional saja namun lebihmengedepankan aspek teknis, atau saya fisik dari masing-masing K/L dalamingin mengatakan “DAK yang lebih exclusive”. mendukung kegiatan yang didanai dariDAK diarahkan untuk mempertahankan dan/ DAK.16 Media defis
  • Laporan Utama DESAIN DAK KE DEPAN: Apa yang perlu diperbaiki? Untuk menjembatani begitu banyaknya kepentingan dan kebutuhan tersebut, maka perubahan desain DAK harus mempunyai payung hukum yang kuat. Untuk itulah, perubahan desain DAK, tidak bisa tidak harusdilakukan melalui perubahan UU 33/2004. Seiring dengan dimulainya usulan Pemerintah untuk merevisi UU dimaksud, maka perubahan desain DAK juga dimasukkan sebagai salah satu agenda perubahan. Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder, maka terdapat dua hal penting yang menjadi landasan penyusunan desain DAK yang baru dalam revisi UU 33/2004, yaitu i) DAK harus mampu menyederhanakan berbagai jenis specific grant yang ada dalam system transfer di Indonesia saat ini; dan ii) desain DAK yang baru harus mampu meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan DAK saat ini.Secara umum, transfer yang bersifat tertentu” adalah bahwa bagi daerah yang Pertama, pencapaian prioritas nasionalkhusus (specific purpose transfer) mempunyai sudah cukup mampu secara financial menjadi tidak jelas karena dari tahun ketujuan untuk memberikan insentif bagi seharusnya daerah tersebut telah dapat tahun justru semakin tidak jelas prioritaspemerintah pada level sub-nasional untuk mendanai kegiatan khusus tersebut dari yang ingin dicapai. Hal ini ditengaraimenyelenggarakan kegiatan tertentu sumber pendapatan yang lain (DBH, antara lain dengan semakin banyaknya(khusus) yang biasanya merupakan DAU atau PAD). Dalam konteks ini dapat bidang yang didanai oleh DAK (hinggaprioritas pemerintah nasional (Anwar dikatakan bahwa DAK juga mengemban mencapai 19 bidang di tahun 2012).Shah, 2007 dan Robin Boadway, 2007). misi ekualisasi (financial) yang ditujukan Letak prioritas nasional menjadi kabur,Di sinilah esensi intervensi pemerintah untuk memeratakan kualitas layanan salah satunya adalah karena banyaknasional dalam konteks desentralisasi publik. Hal ini kemudian juga tercermin kementerian dengan alasannya masing-penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam formulasi DAK yang mengambil masing berkehendak untuk mempunyaimemaksa pemerintah pada level sub- salah satu kriterianya adalah kemampuan DAK di bidang masing-masing. Kedua,nasional untuk melaksanakan kegiatan fiskal daerah, dimana daerah yang layak tujuan untuk menjadi penyeimbang padatertentu yang merupakan prioritas mendapatkan DAK adalah daerah dengan akhirnya juga tidak sepenuhnya tercapai,nasional. kapasitas fiskal yang rendah. karena di dalam implementasinya faktor kapasitas fiskal ternyata tidak mempunyaiUU 33/2004 mendefinisikan desain Kelemahan dan kelebihan peran yang cukup signifikan. Peranspecific purpose grant dalam DAK, dimana DAK saat ini faktor kapasitas fiskal yang rendah ini“kekhususan” tidak hanya dimaknai Dalam implementasinya, DAK menghadapi diakibatkan oleh dua hal, yaitu i) formulasi“kegiatan tertentu yang merupakan kendala yang berat untuk bisa mewujudkan dengan menggunakan filter berjajar,prioritas nasional”, namun juga dimaknai tujuannya sebagaimana disebutkan di dimana yang tidak lolos dalam saringansebagai “daerah tertentu” sehingga tidak atas, yaitu tujuan pencapaian prioritas faktor kapasitas fiskal masih diikutkan lagiseluruh daerah bisa mendapatkan DAK. nasional dan tujuan pemerataan.Landasan pemikiran pemaknaan “daerah Media defis 17
  • Laporan Utamadalam saringan kedua dan ketiga; ii) bobot tergantung pada DAK, hal ini sekaligus di Indonesia saat ini; dan ii) desain DAKfaktor kapasitas fiskal yang relatif rendah. juga merupakan kelemahan DAK). yang baru harus mampu meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terjadi dalamDi samping kelemahan tersebut di atas, Langkah untuk memperbaiki DAK pelaksanaan DAK saat ini.masih terdapat beberapa kendala juga Dengan memperhatikan kelemahan yangdalam detail pelaksanaan DAK. Kendala Untuk masalah penyederhanaan system ada, maka menjadi sangat penting untukyang paling sering dikeluhkan oleh daerah transfer yang bersifat specific grant, maka menyusun desain baru DAK. Meskipunadalah petunjuk teknis dari K/L yang dalam rancangan revisi UU 33/2004 seluruh demikian, bukanlah hal yang mudah untukseringkali terlambat disampaikan (terlambat jenis transfer yang bersifat diarahkan menyusun desain specific grant yang baikpenyusunan maupun sosialisasinya) penggunaannya dimasukkan ke dalam dan pas dengan kondisi di Indonesia. Halmenyebabkan keterlambatan bagi daerah DAK, dan tidak ada lagi jenis transfer lain ini terjadi karena desain tersebut harusdalam merealisasikannya. Selain itu, di luar DBH, DAU dan DAK. Untuk itulah mampu menjembatani berbagai kepentingansebagian besar Juknis merujuk kepada dalam rancangan revisi UU 33/2004, DAK dan kebutuhan banyak stakeholder, dan“input based conditional transfer”, hal ini akan terbagi ke dalam 3 jenis DAK, yaitu sekaligus harus menjaga akuntabilitasnya.menyebabkan Juknis menjadi sangat i) DAK untuk mendorong pencapaian SPM Stakehoder yang sangat berkepentinganrigid. Rigiditas petunjuk teknis seringkali di bidang-bidang tertentu; ii) DAK untuk dengan DAK, tentu saja selain daerahmenyebabkan alokasi DAK menjadi mendorong pencapaian prioritas nasional; sendiri adalah Pemerintah Pusat. Di dalamtidak dapat dilaksanakan secara efisien dan iii) DAK untuk kebijakan tertentu yang Pemerintah Pusat sendiri, banyak pihakkarena tidak sesuai dengan kondisi dan diatur dengan peraturan perundangan. yang sangat berkepentingan dengan DAK,kebutuhan daerah. Hal krusial lain yang Pada dasarnya semua jenis transfer yang yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas,menjadi kelemahan DAK adalah lemahnya selama ini ada dalam kelompok “Dana Kementerian Dalam Negeri dan Kementeriansystem dan mekanisme monitoring dan Penyesuaian” akan masuk ke dalam DAK Teknis. Demikian juga di daerah, pelaksanaanevaluasi pelaksanaan DAK sehingga sulit jenis ketiga, termasuk pemberian insentif DAK akan melibatkan banyak pihak,untuk mendeteksi apakah DAK telah kepada daerah. Namun demikian untuk yaitu Dinas yang menangani pengelolaanberhasil mencapai tujuan nasional atau tidak membuka lebar celah terjadinya keuangan, SKPD teknis, Bappeda. Bahkantidak. Hal lain yang juga sangat sering “Dana Penyesuaian” yang bersifat ad hoc, mungkin masih ada lagi stakeholder lain yangmengemuka adalah masalah penyediaan maka untuk bisa masuk ke dalam DAK berkepentingan, seperti auditor, rekanandana pendamping yang terkadang cukup jenis ketiga ini kewajiban transfer tersebut dan juga legislative di Pusat maupun daerah.memberatkan bagi sebagian daerah harus dilandasi oleh UU Sektoral (misalnyapenerima DAK. Untuk menjembatani begitu banyaknya UU SIsdiknas yang mengamanatkan kepentingan dan kebutuhan tersebut, Bantuan Operasional Sekolah).Meskipun terdapat beberapa kelemahan maka perubahan desain DAK harusmendasar dari DAK saat ini, namun Sementara, jenis DAK yang kedua adalah mempunyai payung hukum yang kuat.ada beberapa hal yang juga merupakan untuk mendukung pencapaian prioritas Untuk itulah, perubahan desain DAK,kelebihan DAK saat ini, yaitu: nasional, diluar bidang yang telah tidak bisa tidak harus dilakukan melalui diprioritaskan dalam pencapaian SPM1. Mekanisme pencairan/penyaluran DAK perubahan UU 33/2004. Seiring dengan dalam DAK jenis yang pertama. Pada yang relatif sangat simple sehingga dimulainya usulan Pemerintah untuk dasarnya DAK jenis kedua ini hampir sama realisasi transfer DAK dari pusat merevisi UU dimaksud, maka perubahan dengan DAK yang ada saat ini, namun cenderung tinggi. desain DAK juga dimasukkan sebagai desain pengalokasian dan penggunaan2. Bagi sebagian besar daerah, pada salah satu agenda perubahan. DAK di daerah sedikit berbeda. DAK jenis dasarnya DAK telah sangat membantu Berdasarkan hasil diskusi dengan kedua ini akan lebih mengedepankan kebutuhan pendanaan daerah, stakeholder, maka terdapat dua hal penting konsep outcome based sehingga daerah terutama untuk meningkatkan belanja yang menjadi landasan penyusunan tidak terikat pada detail input dan output modal mereka (dalam konteks ini desain DAK yang baru dalam revisi UU yang harus dilakukan namun focus pada secara implicit terdapat kecenderungan 33/2004, yaitu i) DAK harus mampu pencapaian outcome yang telah ditargetkan. bahwa daerah sebenarnya sangat menyederhanakan berbagai jenis specific Kementerian Teknis mengeluarkan grant yang ada dalam system transfer Pedoman Umum penggunaan, bukan18 Media defis
  • Laporan UtamaPetunjuk Teknis Pelaksanaan DAK. Namun kepada upaya pencapaian SPM di tiga 3. DAK untuk mencapai SPM ini dapatdemikian, standar mutu input dan output bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan bersifat medium term hingga 3 tahuntetap harus mengacu kepada standar infrastruktur jalan, air minum, sanitasi dan bahkan dimungkinkan untukteknis yang dikeluarkan oleh Kementerian dan irigasi. Bidang-bidang tersebut dialokasikan kembali setelah jangka 3Teknis. merupakan layanan dasar dan juga tahun telah terlampaui. menjadi focus conditional transfer di banyak 4. Penggunaan DAK dengan pendekatanDAK untuk Mendorong Negara, bahkan termasuk Negara maju outcome based, sehingga KementerianPencapaian SPM seperti Australia. Harus diakui bahwa teknis cukup mengeluarkan pedomanSelanjutnya, secara lebih detail dalam prioritas nasional mungkin bukan hanya umum dan bisa berlaku untuk jangkatulisan ini akan memfokuskan pada ketiga hal tersebut, namun setidaknya menengah.DAK jenis yang pertama, yaitu untuk disepakati oleh pihak-pihak bahwa ketiga 5. Monitoring dan evaluasi DAKmendorong pencapaian SPM di tiga diperkuat secara sistematis denganbidang. Sebagaimana conditional transfer penguatan pengenaan sanksi kepadapada umumnya, maka yang selayaknya Jenis urusan yang daerah yang tidak menyampaikandidanai melalui specific grants adalah suatu mempunyai spill over laporan penggunaan DAK.urusan lokal yang mempunyai efek spill semacam ini biasanya 6. Tidak menggunakan dana pendampingover dimana bukan saja warga lokal yang dari daerah. justru merupakan urusanmenikmati fasilitas yang disediakan oleh Point penting di atas pada dasarnyapemerintah local namun juga warga di luar mendasar yang harus berusaha menjawab berbagai kelemahanteritori (Bird, RM, 2001 dan Bahl, 2000). disediakan layanannya yang ada pada DAK saat ini. PointJenis urusan yang mempunyai spill over oleh pemerintah, pertama bahwa DAK jenis pertamasemacam ini biasanya justru merupakan adalah prioritas dimaksudkan agar DAKurusan mendasar yang harus disediakan seperti pendidikan atau tetap focus pada hal-hal yang sangatlayanannya oleh pemerintah, seperti kesehatan mendasar saja dan jumlah prioritaspendidikan atau kesehatan. Oleh karena tersebut tidak berkembang menjadi terlaluitulah, dalam banyak kasus, hal tersebut banyak. Point kedua dimaksudkan untukmembuat pemerintah pusat mempunyai hal tersebut dalam jangka 10 tahun ke mengurangi kompleksitas formula DAKkepentingan untuk menjamin agar seluruh depan masih akan terus menjadi prioritas dengan tidak memasukkan unsur “kriteriawarga masyarakat mendapatkan layanan tertinggi dalam Rencana Kerja Pemerintah. khusus”, karena pencapaian SPM tidakdi bidang tersebut dengan selayaknya. terkait dengan dimensi kewilayahan dan Beberapa point penting dalamNamun mengingat urusan-urusan tersebut kekhususan karakteristik daerah namun pembaharuan desain DAK jenis pertamamerupakan otoritas daerah, maka lebih kepada pemenuhan kewajiban (mendorong pencapaian SPM tiga bidang)conditional transfer dimaksudkan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Di samping adalah:insentif agar pemerintah daerah mampu itu, dua kriteria utama, yaitu kemampuanmenyelenggarakan urusan tersebut dengan 1. Pengalokasian DAK secara keuangan dan indeks pencapaian SPM akansebaik-baiknya (Anwar Shah, 2007). keseluruhan diprioritaskan untuk DAK bersifat setara dan tidak dipergunakan jenis pertama, selain mandatory transfer berulang. Hal ini dimaksudkan agar fungsiUntuk itulah, dalam rencana pengaturan untuk melaksanakan UU (DAK jenis dari masing-masing kriteria dapat bekerjayang dituangkan dalam draft revisi ketiga). Dalam konteks ini tersirat secara optimal. Point ketiga dilandasi olehUU 33/2004, maka fokus DAK (jenis bahwa DAK jenis pertama dan ketiga pemikiran sebagai berikut: i) pencapaianpertama) menggunakan pertimbangan, i) lebih prioritas dibandingkan dengan SPM sendiri pada dasarnya bersifaturusan yang mempunyai spill over tinggi; DAK jenis kedua. multi years, karena SPM akan sangat sulitii) merupakan prioritas nasional; dan 2. Kriteria utama penetapan daerah yang untuk bisa dicapai hanya dalam waktuiii) merupakan kebutuhan dasar dalam layak adalah berdasarkan kemampuan satu tahun; ii) pendanaan medium termpelayanan public. Atas pertimbangan keuangan daerah dan indeks diperlukan untuk menjaga kontinuitasketiga hal tersebut, maka dalam draft pencapaian SPM. kegiatan yang bersifat multi years; iii)revisi UU 33/2004, DAK difokuskan memudahkan perencanaan DAK di daerah Media defis 19
  • Laporan Utamakarena tidak harus menunggu kepastian Point kelima menjadi krusial karena Hal ini terutama dimaksudkan sebagaiDAK di bulan-bulan akhir menjelang dapat dikatakan bahwa monev tidak wujud kepedulian dan sharing tanggungpenetapan APBD; dan iv) mengurangi berjalan dengan baik sampai saat ini. jawab dari pemerintahan yang mendapatkanpotensi keterlambatan penetapan APBD Kementerian teknis sangat mengeluhkan grant tersebut. Salah satu kelemahankarena menunggu kepastian DAK. rendahnya kepatuhan daerah untuk penyediaan dana pendamping adalah menyampaikan laporan teknis sehingga mendiskriminasikan daerah yang mempunyaiSelanjutnya untuk point keempat tidak mungkin bisa dilakukan evaluasi kemampuan keuangan yang rendah secaradimaksudkan agar rigiditas control dari apabila laporanpun tidak dimiliki. relatif apabila dibandingkan dengan daerahPusat tidak menghambat pelaksanaan DAK Rendahnya kepatuhan daerah ini karena kaya. Untuk itulah disepakati bahwa DAKitu sendiri. Pada dasarnya setelah DAK laporan tidak menjadi satu dengan system tidak menggunakan dana pendamping.dialokasikan maka DAK harus digunakan pengalokasian maupun penyaluran DAK. Pertimbangan lain adalah bahwa DAKoleh daerah sesuai dengan tujuan yang Untuk itulah dalam desain DAK yang baru, seharusnya menjadi insentif bagi daerahingin dicapai oleh pemerintah pusat. penyampaian laporan menjadi bagian tak untuk melaksanakan pelayanan dasar yangSecara teoritis terdapat dua pendekatan terpisahkan dari mekanisme penyaluran, mempunyai spill over tinggi yang sekaligusyang dapat digunakan, yaitu pendekatan yaitu berupa pengenaan sanksi merupakan prioritas nasional. Apabilainput (input based conditionality) atau penundaan penyaluran DAK bagi yang dianggap sebagai insentif, maka DAK adalahpendekatan outcome (output/outcome based tidak menyampaikan laporan. Meskipun pelengkap, yang berarti bahwa daerah sudahconditionality). Pendekatan tradisional yang demikian dalam konsep revisi UU 33/2004 seharusnya telah menganggarkan dana darisering digunakan oleh Negara berkembang ini pengkaitan antara laporan teknis dan APBD untuk urusan-urusan tersebut.adalah dengan pendekatan input,termasuk yang dilakukan oleh PenutupIndonesia sampai saat ini. Dengan Masih terdapat beberapa hal detailpendekatan ini maka DAK hanya Pada dasarnya penyediaan dana teknis yang sebenarnya melengkapidapat dibelanjakan untuk jenisinput tertentu, seperti fasilitas pendamping adalah praktek penjelasan konsep DAK ke depan yang dituangkan dalam rancanganruang kelas, buku, ataupun alat yang jamak dalam mekanisme revisi UU 33/2004. Namunperaga. Kelemahan mendasar dari pemberian grant. Hal ini terutama demikian, hal-hal krusial yang telahpendekatan ini adalah sempitnya disampaikan di atas setidaknyaruang gerak daerah untuk berkreasi dimaksudkan sebagai wujud telah dapat menunjukkan arah perubahan yang diinginkan. Harussesuai kebutuhan mereka sehingga kepedulian dan sharing tanggungjustru menjadi tidak efisien (Anwar diakui bahwa konsep DAK yangShah, 2007). Dalam banyak kasus, jawab dari pemerintahan yang tertuang dalam rancangan revisi UU 33/2004 tersebut masih terdapatterjadi ketidaksesuaian alokasi mendapatkan grant tersebut beberapa kelemahan, belum lagiDAK dengan kebutuhan daerah ditambah dengan kenyataan bahwasehingga tetap dilaksanakan tapi hal ini masih belum dibahas dengantidak optimal atau bahkan tidak DPR sehingga hasil akhirnyapundilaksanakan sama sekali. Pendekatan penyaluran masih bersifat tahunan dan belum diketahui. Namun setidaknya darioutcome berorientasi pada pencapaian sisi pemerintah, beberapa kesepakatan berlaku sanksinya pada tahun berikutnya.hasil sesuai target yang telah ditetapkan. telah berhasil diambil diantara berbagai Namun mengingat bahwa DAK ini bersifatDengan pendekatan ini, yang menjadi stakeholder utama, yaitu Kementerian tahun jamak, diharapkan hal ini bisa cukupfocus perhatian adalah target indikator Keuangan, Bappenas dan Kementerian efektif untuk memaksa daerah mengikutidalam SPM. Dengan pendekatan ini maka Dalam Negeri, serta Kementerian Teknis. ketentuan pelaporan.pemberi grant akan dapat memaksimalkan Diharapkan dengan kesepakatan yangpencapaian tujuannya dan pada saat yang Point selanjutnya adalah ditiadakannya dana telah diambil bersama tersebut akanbersamaan penerima grant merasakan pendamping. Pada dasarnya penyediaan menjadikan soliditas pemerintah dalamesensi otonominya. dana pendamping adalah praktek yang mengawal konsep perubahan DAK akan menjadi lebih baik. jamak dalam mekanisme pemberian grant. Putut Hari Setyaka20 Media defis
  • Laporan Utama (infrastruktur), dan kapasitas penyerapan Suara dana. Eligible output adalah paket pekerjaan yang STAKEHOLDER dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berpartisipasi dan dibiayai dari proyek DAK. Eligible output diatur dalam Surat Edaran terhadap Pelaksanaan DAK Menteri Pekerjaan Umum No. KU.01.01- Mn/678, yang meliputi: a. Subsektor Jalan, meliputi: pemeliharaan secara periodik, perbaikan, dan rehabilitasiApakah pencairan DAK dapat Mengapa P2D2 hanya diberikan jalan dan jembatan provinsi, kabupaten,dilakukan sekaligus (100%), hal kepada daerah tertentu saja? DAK dan kotaini untuk mengantisipasi adanya Bidang Infrastruktur apa saja yangpekerjaan yang telah selesai termasuk dalam kriteria eligible b. Subsektor irigasi, meliputi: perbaikan,dilaksanakan output? rehabilitasi, dan pembangunan jaringan irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa Yuyun, Dinas Pengairan Kota Malang Teguh Yuwono, Dinas Cipta Karya dan jaringan irigasi desa Kabupaten PacitanSesuai PMK No. 126/PMK.07/2010 tanggal c. Subsektor air minum, meliputi:12 Juli 2010, penyaluran DAK dilaksanakan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi pembangunan pengambilan air (watersecara bertahap, dengan rincian sebagai Daerah (P2D2) merupakan pinjaman intake) untuk air permukaan, air sumur,berikut : program Pemerintah yang bersumber dari small water treatment plants (SPAM), jaringan Bank Dunia dalam rangka memperkuat air pipa, saluran rumah, dan pembangunana. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hidran air persen) dari alokasi DAK, paling DAK khususnya bidang infrastruktur cepat dilaksanakan pada bulan d. Subsektor sanitasi, meliputi: dengan melakukan perbaikan (reform) sistem Februari, setelah Peraturan Daerah pengembangan fasilitas sanitasi umum, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. mengenai Anggaran Pendapatan dan fasilitas drainase limbah umum, fasilitas Terdapat hal-hal yang melatarbelakangi Belanja Daerah, Laporan Penyerapan limbah keras, MCK umum, dan instalasi dilaksanakanya Proyek Pemerintah Daerah Penggunaan DAK tahun anggaran pengolahan air limbah untuk rumah tangga dan Desentralisasi Daerah (P2D2) atau sebelumnya, dan surat pernyataan dikenal dengan DAK Reimbursement pada Apakah setiap daerah harus penyediaan dana pendamping diterima awal kegiatan ini diinisiasi, yaitu dari sisi menyediakan dana pendamping oleh Direktur Jenderal Perimbangan demand dan supply. Pada tahun 2012 ini P2D2 DAK? Keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yangb. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima Sampai dengan saat ini daerah diwajibkan menjadi percontohan, yaitu daerah yang persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan untuk menyediakan dana pendamping DAK berada di 5 (lima) provinsi, yaitu : selambat-lambatnya 15 (lima belas) (minimal 10%) dari masing-masing pagu hari kerja setelah Laporan Realisasi • Provinsi Jambi (1 provinsi, 9 kabupaten, 2 per bidang. Penyediaan dana pendamping kota); tersebut selanjutnya dituangkan dalam Penyerapan DAK tahap I diterima oleh • Provinsi Jawa Timur (1 provinsi, 29 Surat Pernyataan Dana Pendamping yang Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kabupaten, 9 kota); juga menjadi prasyarat pencairan DAK tahapc. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima • Provinsi Kalimantan Tengah (1 provinsi, 13 I. Penyediaan dana pendamping tersebut persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan kabupaten, 1 kota); dimaksudkan sebagai wujud komitmen selambat-lambatnya 15 (lima belas) • Provinsi Sulawesi Barat (1 provinsi, 5 daerah untuk melaksanakan kegiatan yang hari kerja setelah Laporan Realisasi kabupaten); didanai dari DAK. Terkait dengan kewajiban Penyerapan DAK Tahap II diterima oleh • Provinsi Maluku Utara (1 provinsi, 7 daerah menyediakan dana pendamping ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kabupaten, 2 kota). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Penentuan lokasi sebagai daerah pilotDalam pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa telah mengakomodir melalui pengajuan dilakukan berdasarkan kriteria letakpenyaluran secara bertahap sebagaimana revisi Undang-Undang 33 tahun 2004, geografis, pemetaan pendanaan ke daerah,dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan dimana daerah tidak lagi diwajibkan untuk aspek pelaksanaan pekerjaan umumsecara sekaligus dan tidak melampaui tahun menyediakan dana pendamping.()anggaran berjalan. Media defis 21
  • Laporan UtamaDAK REIMBURSEMENT PROJECT Terobosan baru dalam skema besar dari program P2D2 adalah penerapan Output-Based Disbursement (OBD).Medio 2010 tepatnya tanggal 23 Juni tersebut adalah Badan Pengawasan perhatian yang besar dalam proyek ini.2010 menjadi momen dimulainya sebuah Keuangan dan Pembanguan (BPKP). Berbagai pelatihan dilaksanakan untukprogram kerjasama Pemerintah Republik meningkatkan pemahaman pemangku Verifikasi dari output yang disetujui adalahIndonesia dengan Bank Dunia, dengan kepentingan mengenai DAK mulai syarat utama untuk pencairan pinjamanditandatanganinya Perjanjian Pinjaman dari proses perencanaan di daerah, dan merupakan suatu jaminan yang(Loan Agreement) No.7914-ID tentang pemrograman, pelaksanaan, pengawasan, diberikan oleh Pemerintah IndonesiaLocal Government and Decentralization Project dan evaluasi. Proses belajar antarprovinsi/ bahwa dana pinjaman tersebut telah(LGDP) atau Proyek Pemerintah Daerah kabupaten/kota partisipan diharapkan digunakan sesuai dengan petunjuk teknisdan Desentralisasi (P2D2). Program dapat menjadi sarana umpan balik untuk dan petunjuk pelaksanaan DAK danini juga biasa disebut sebagai DAK meningkatkan upaya reformasinya. telah mengikuti prinsip akuntabilitas danReimbursement Project dikarenakan konsep Lebih jauh lagi, provinsi/kabupaten/ transparansi. Verifikasi akan memastikandari proyek ini yang akan mengganti kota partisipan P2D2 diharapkan dapat bahwa output untuk setiap alokasi telah(reimburse) sejumlah Dana Alokasi Khusus menjadi model pelaksanaan proyek yang memenuhi target fisik dan mengikuti(DAK) yang menghasilkan keluaran sesuai bersumber dari DAK yang baik, sehingga prosedur dan kebijakan pengadaan,yang dipersyaratkan (eligible output). provinsi/ kabupaten/kota lainnya dapat manajemen keuangan, dan pengamanan belajar dari sesama pemerintah daerah lingkungan dan sosial.Output-Based Disbursement untuk penggunaan DAK yang akuntabel(OBD) Lalu pertanyaan yang mungkin muncul dan meningkatkan sistem pelaporan.Terobosan baru dalam skema besar dari dalam benak kita semua mungkin adalahprogram P2D2 adalah penerapan Output- ‘Untuk apa program ini dilaksanakan?’. Mengapa DAK BidangBased Disbursement (OBD) yang baru Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Infrastruktur?pertama kali dilaksanakan di Indonesia. untuk meningkatkan akuntabilitas dan DAK bidang infrastruktur dipilih sebagaiMenurut Bank Dunia, skema OBD telah pelaporan DAK pada sektor infrastruktur sector pilot dalam tolok ukur pencairanditerapkan di beberapa negara di dunia, (jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi) di dana pinjaman dari Bank Dunia tersebutantara lain: Brazil, Mexico, dan Vietnam. lokasi pemerintah daerah percontohan. dikarenakan DAK, salah satu jenis transferDengan pendekatan ini, Bank Dunia akan Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan ke daerah yang memiliki karakteristik specialmembayarkan kembali bagian dari DAK pelaporan keuangan dan teknis serta purpose grant, keluarannya sudah ditentukanuntuk infrastruktur (jalan, irigasi, dan air verifikasi output kegiatan infrastruktur dengan ditetapkannya petunjuk teknisminum) berdasarkan laporan dan verifikasi yang dibiayai dengan DAK. yang telah disusun oleh Kementerianoutput fisik daerah partisipan provinsi/ Untuk mencapainya, peningkatan Negara/ Lembaga teknis terkait. Halkabupaten/kota. Adapun lembaga yang kapasitas pemangku kepentingan di tersebut diyakini dapat menjadi landasanberfungsi sebagai verifikator output provinsi/kabupaten/kota mendapatkan22 Media defis
  • Laporan Utamadalam melakukan verifikasi keluaran yang Blitar; dan Kabupaten Kediri. Sehingga digunakan dalam sub-proyek yangakan dilakukan oleh BPKP. untuk tahun 2012, daerah percontohan memenuhi kriteria sebagai berikut: P2D2 menjadi sebanyak 75 daerahHal lain yang mendasari, secara filosofis, 1. Realisasi pembangunan fisik provinsi/kabupaten/kota dalam lingkup 5terkait pemilihan DAK bidang infrastruktur yang dibuktikan dengan Sertifikat (lima) provinsi P2D2 dengan Keputusanadalah keinginan Menteri Keuangan pada Penyelesaian Konstruksi dan Dirjen PK Nomor: KEP-35/PK/2012 tanggalsaat itu, yaitu Sri Mulyani Indrawati, Compliance dengan design teknis dan 8 Mei 2012 tentang Penetapan Daerahyang mengharapkan dengan pelaksanaan spesifikasi teknis (Form P-4 (kolom 3) Percontohan Proyek Pemerintah Daerahproyek ini pemerintah pusat dapat dari Petunjuk Teknis. dan Desentralisasi Tahun 2012.memperoleh feed back atas pelaksanaan 2. Kepatuhan dengan PeraturanDAK di daerah dimana selama ini Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Insentifpemerintah pusat tidak memiliki alat dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota yang dapatdata yang cukup untuk dapat mengetahui (khusus Pelelangan Umum dan menyerap DAK dengan memenuhiapa yang sudah dihasilkan dari transfer Pemilihan Langsung hanya dengan standar kualitas output yang ditentukanke daerah yang telah diberikan kepada Pasca Kualifikasi) dalam pengadaan serta dalam kurun waktu yang tepat,pemerintah daerah, dengan pilot sector kontraktor. akan mendapat insentif/reward di tahunbidang infrastruktur (jalan, irigasi, air anggaran berikutnya sebesar 10 % (sepuluh 3. Kepatuhan dengan peraturanminum dan sanitasi). persen) dari total dana DAK Infrakstruktur yang berlaku dalam melaksanakan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah pembayaran atas beban AnggaranDaerah Percontohan dan telah dinilai eligible oleh BPKP. Pendapatan dan Belanja NegaraPemerintah daerah yang menjadi daerah (APBN) dan Anggaran Pendapatan danpercontohan dalam proyek ini adalah Sebagai penghargaan bagi pemerintah Belanja Daerah (APBD).pemerintah daerah yang berada di 5 (lima) daerah yang telah berhasil melaksanakan 4. Kepatuhan dengan Pengamananprovinsi, yaitu: (1) Jambi; (2) Jawa Timur kegiatan DAK sesuai dengan syarat Lingkungan dan Sosial (Environment and(3) Kalimantan Tengah; (4) Sulawesi Barat; kelayakan yang telah ditentukan, Social Safeguards): Dibuktikan dengandan (5) Maluku Utara. Pemerintah akan memberikan insentif Form P-2 dan lampiran surat edaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAKPemilihan daerah percontohan tersebut Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh infrastruktur yang telah dikeluarkan.dilakukan atas pertimbangan kriteria Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, beberapa manfaat yang dapatletak geografis, tingkat ketaatan dirasakan secara langsung oleh pemerintah 5. Nilai subproyek tidak melebihiterhadap pelaporan dan kinerja terhadap daerah percontohan, diantaranya, $400.000 atau nilai yang setara.penyerapan DAK serta kesuksesan adalah (i) meningkatnya profesionalisme 6. Dilaksanakan oleh pemerintah daerahpenyelesaian output kegiatan yang didanai pengadaan dan meningkatnya efisiensi yang telah menyampaikan Commitmentoleh DAK. proses pengadaan dari sisi waktu dan Letter.Di tahun 2011, jumlah pemerintah biaya, (ii) meningkatnya kapasitas 7. Dihitung berdasarkan Reference Unitdaerah yang telah menyampaikan surat daerah dalam melakukan berbagai upaya Costs (RUCs) yang ditetapkan olehpernyataan kesediaan berpartisipasi dalam perlindungan terhadap kondisi lingkungan Kementerian PU setiap tahunnyaP2D2 (Commitment Letter) sebanyak 72 dan sosial setempat, terhadap potensi paling lambat pada tanggal 15daerah provinsi/kabupaten/ kota dalam akibat dari pembangunan infrastruktur, Februari.lingkup 5 (lima) provinsi percontohan dan (iii) meningkatnya akses masyarakat Diolah dari: dokumen Loan Agreement (LA)P2D2. terhadap pemanfaatan dana melalui dan Project Appraisal Document (PAD)Untuk tahun 2012, per tanggal 14 Maret sistem pelaporan berbasis internet (Web- Local Governent and Decenralization Project2012, Ditjen Perimbangan Keuangan selaku Based Reporting System). (Denny Kurniawan) (LGDP) Loan No.: 7914-IDUnit Implementasi Proyek (UIP) telah Jumlah dana yang bisa dimintakan Denny Kurniawanmenerima tambahan surat pernyataan penggantian oleh Kementerian Keuangankesediaan berpatisipasi dalam P2D2 dari kepada Bank Dunia dalam setiap tahunnya3 daerah, yaitu: Kota Jambi; Kabupaten adalah berdasarkan jumlah dana yang Media defis 23
  • Laporan Utama “Peranan” Dana Alokasi Khusus Sesuaikah dengan Prinsip Awal?Pada saat akan mulai menulis, Penulis mudahan dengan keterbatasan itu, saling mengisi dan melengkapi. Dari ketigasempat bertanya pada diri sendiri, apakah pemikiran yang Penulis tuangkan dalam komponen tersebut, DAK merupakan danajudul di atas sudah sesuai dengan maksud tulisan ini menjadi ragam tersendiri yang peruntukannya sudah ditentukan,dari apa yang akan Penulis tuangkan dari berbagai perspektif tulisan yang sedangkan dua komponen lainnya dapatdalam tulisan ini? Kekhawatiran tersebut telah ada. Kerangka berfikir yang Penulis digunakan sesuai prioritas dan politikmuncul karena kata “peranan” juga biasa gunakan sangatlah sederhana, yaitu anggaran daerah. Bagaimana kalau adadigunakan untuk menyatakan seberapa dimulai dengan melihat sekilas awal mula DBH yang ditentukan penggunaannya,besar konstribusi sesuatu terhadap timbulnya kebijakan DAK dan kebijakan masuk kelompok manakah dia? Ah tak tausesuatu. Misalnya, guna menyatakan yang sekarang sedang dijalankan. Tulisan lah awak.besarnya kontribusi PAD terhadap ABPD ini “jujur” tidaklah murni hasil pemikiran Menilik sedikit kebelakang, sepengetahuansebesar 10%, biasa juga dinyatakan Penulis sendiri tetapi sangat banyak Penulis, istilah DAK mulai dikenaldengan kalimat peranan PAD terhadap dipengaruhi oleh perbincangan antara secara umum ketika ditetapkannya UUAPBD sebesar 10%. Namun, dengan Penulis dengan beberapa rekan dan teman 25/1999 tentang Perimbangan Keuanganmelihat judul di atas secara utuh, tentunya sejawat. Tulisan ini Penulis awali dengan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Pembaca dapat memahami maksud dari sebuah pertanyaan sederhana, yaitu Sebelum berlakunya UU 25/1999 ataukata peranan tersebut. Jika “mohon “sejak kapan istilah DAK ada?”. periode berlakunya UU 32/1956 tentangmaaf ” Pembaca masih belum memahami Perimbangan Keuangan antara Negara danjuga, mungkin dengan membaca tulisan Sejak kapan istilah DAK ada? Daerah-Daerah yang Berhak Mengurusini sampai selesai, Pembaca dapat DAK merupakan salah satu bagian dana Rumah Tangganya Sendiri, secara demenemukan makna yang tepat untuk kata transfer dari Pemerintah Pusat kepada jure nomenklatur DAK belum dikenal,peranan pada judul tulisan ini. Semoga. Daerah dalam rangka pelaksanaan namun secara de facto terdapat beberapa desentralisasi fungsi/urusan. Dana transferSelanjutnya, ketika jari-jemari Penulis karakteristik pendanaan daerah pada masa atau yang lebih dikenal dengan danamulai hendak dihentakkan pada keyboard itu yang memiliki ciri kesamaan dengan perimbangan, sesuai UU 33/2004 tentanglaptop, timbul pula keraguan, apakah DAK, seperti, Inpres. Inpres merupakan Perimbangan Keuangan antara PemerintahPenulis cocok menulis masalah ini? suatu sistem pendanaan daerah yang Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiriKeraguan itu timbul “mungkin” karena bersifat top down dan penggunaan atau atas 3 komponen pokok, yaitu Dana BagiPenulis tidak punya pengalaman dalam peruntukannya sudah ditentukan. Dengan Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU),menggeluti Dana Alokasi Khusus (DAK) kata lain, terhadap dana tersebut tidak dan DAK. Dana perimbangan tersebutselama 14 tahun bekerja di Kementerian ada sama sekali diskresi daerah terkait merupakan satu kesatuan yang tidak dapatKeuangan. Dengan demikian, tentunya pemanfaatannya. dipisahkan satu sama lainnya karenapemahaman Penulis tentang DAK tujuan dari masing-masing dana tersebutsangatlah dangkal. Namun, mudah-24 Media defis
  • Laporan UtamaKebijakan DAK sesuai UU 25/1999 yang merupakan komitmen dan prioritas Kebijakan DAK sesuai UU 33/2004Mengingat kemunculan DAK pertama nasional. Kemunculan UU 33/2004 didasari adanyakali dalam UU 25/1999, maka tidak ada Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal keinginan untuk menyesuaikan kebijakansalahnya jika kita kembali melihat seperti 8 UU 25/1999, dijelaskan secara lebih transfer ke daerah dengan perkembanganapa kebijakan DAK yang diatur dalam UU rinci mengenai kebutuhan yang tidak keadaan, ketatanegaraan serta tuntutantersebut sehingga kita dapat mengetahui dapat diperkirakan dengan menggunakan penyelenggaraan otonomi daerah.prinsip awal yang dikehendaki oleh UU, rumus alokasi umum, yaitu kebutuhan Selain itu, ditetapkannya UU 33/2004yang sekaligus mencerminkan keinginan yang bersifat khusus yang tidak sama juga dalam rangka memenuhi mandatdari policy makers pada saat itu berkenaan dengan kebutuhan daerah lain, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)dengan DAK. kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan yang menghendaki agar Pemerintah dan kebutuhan beberapa jenis investasi/ Dewan Perwkailan Rakyat (DPR) melakukanDalam ketentuan umum UU 25/1999, prasarana baru, pembangunan jalan di perubahan yang bersifat mendasar dandijelaskan bahwa DAK adalah dana kawasan terpencil, saluran irigasi primer, menyeluruh terhadap UU 25/1999.yang berasal dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN), yang dan saluran drainase primer. Sementara Berkenaan dengan kebijakan DAK dalamdialokasikan kepada daerah untuk itu, kebutuhan yang merupakan komitmen UU 33/2004, dalam beberapa hal memangmembantu membiayai kebutuhan dan prioritas nasional dicontohkan, terjadi dengan apa yang digariskan dalamtertentu. Berdasarkan pemahaman antara lain, proyek yang dibiayai donor UU 25/1999. Sesuai ketentuan umum UUPenulis, dari definisi tersebut, “terkesan” dan proyek-proyek kemanusiaan untuk 33/2004, definisi DAK adalah dana yangbahwa DAK dialokasikan setiap tahun dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. bersumber dari pendapatan APBN yangdapat disalurkan kepada semua daerah Berpijak pada uraian rumusan kebijakan dialokasikan kepada daerah tertentukarena batasannya hanyalah “kebutuhan di atas, dapat diketahui bahwa peranan dengan tujuan untuk membantu mendanaitertentu”. Dalam hal kebutuhan tertentu DAK adalah guna menutup kelemahan kegiatan khusus yang merupakan urusantersebut ada disemua daerah tentunya formulasasi DAU yang “disadari atau tidak” daerah dan sesuai dengan prioritassemua daerah berhak memperoleh belum dapat mengakomodasi semua nasional. Lebih spesifik atau secaraDAK. Namun, dalam Pasal 8 UU 25/1999 keberagaman daerah. Selain itu, DAK khusus DAK diarahkan untuk mendanaiditegaskan bahwa DAK dapat dialokasikan juga sebagai instrumen pendanaan dalam kebutuhan sarana dan prasaranadari APBN kepada daerah tertentu untuk hal terdapat kebutuhan yang merupakan pelayanan dasar masyarakat yang belummembantu mendanai kebutuhan khusus, komitmen dan prioritas nasional. Kalau mencapai standar tertentu atau untukdengan memperhatikan tersedianya dana boleh Penulis menyimpulkan, peranan mendorong percepatan pembangunandalam APBN. DAK yang diharapkan oleh UU 25/1999 daerah.Menyimak ketentuan Pasal 8 UU 25/1999 sangat berkaitan dengan kata “fokus” Dalam Pasal 38 UU 33/3004 diaturtersebut, tentunya dalam penyaluran karena DAK hanya diarahkan untuk bahwa besaran DAK ditetapkan setiapDAK perlu memperhatikan 2 (dua) hal, mendanai “kebutuhan khusus”. Sementara tahun dalam APBN. Menurut penafsiranyaitu ada tidaknya kebutuhan khusus untuk kebutuhan yang bersifat umum Penulis, ketentuan tersebut secarayang perlu didanai dan ketersediaan dana didanai dari sumber lain. Selama periode implisit menyatakan bahwa DAK akandalam APBN. Sementara itu, mengingat berlakunya UU 25/1999, pendanaan dari ada setiap tahun. Mungkin ada yangalokasi DAK hanya kepada “daerah DAK dialokasikan paling banyak untuk menyanggah penafsiran Penulis tersebuttertentu” tentunya ini menyiratkan 8 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dengan menyatakan bisa saja DAK padakepada kita semua bahwa hanya daerah jalan, irigasi, air minum, prasarana tahun tertentu besarannya adalah noltertentulah yang akan memperoleh DAK pemerintahan, perikanan dan pertanian. alias tidak ada DAK. Namun, jika itu yangatau dengan bahasa lain, tidak semua Daerah penerima DAK pada akhir periode dimaksud pembuat UU tentunya akandaerah memperoleh DAK. Sementara berlakunya UU 25/1999 berjumlah 436 lebih tepat jika rumusan yang dibuatitu, yang dimaksud dengan “kebutuhan daerah dengan rincian 2 provinsi dan 434 adalah DAK dapat ditetapkan setiap tahunkhusus” adalah kebutuhan yang tidak kabupaten/kota. dalam APBN. Dengan rumusan demikian,dapat diperkirakan dengan menggunakan tentunya jika kondisi APBN tidakrumus alokasi umum dan/atau kebutuhan Media defis 25
  • Laporan Utamamemungkinkan, Pemerintah dapat saja 39 UU 33/2004 tersebut, sedikit ada untuk mendanai 19 bidang dengan 520tidak menganggarkan DAK dalam APBN. kontradiksi antara batang tubuh dengan daerah penerima DAK, dengan rincian 32 penjelasannya. Dalam batang tubuh provinsi dan 488 kabupaten/kota. DenganSelanjutnya, dalam Pasal 39 UU 33/2004 dinyatakan bahwa DAK diperuntukan demikian, hanya 4 daerah yang tidakdiatur bahwa DAK dialokasikan kepada untuk mendanai kegiatan khusus yang memperoleh alokasi DAK pada tahundaerah tertentu untuk mendanai kegiatan merupakan urusan daerah, namun dalam 2012, yaitu 1 provinsi dan 3 kabupaten/khusus yang merupakan urusan daerah penjelasannya DAK juga dimungkinkan kota.sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan untuk mendanai fungsi agama yangdalam APBN. Dalam penjelasan Pasal Lalu, sesuaikah peranan DAK dengan merupakan kewenangan Pemerintah39 UU 33/2004 dijelaskan bahwa yang prinsip awal? Berdasarkan fakta tersebut, Pusat.dimaksud dengan daerah tertentu adalah tentunya kita dapat menilai sendiri, apakahdaerah yang memenuhi kriteria setiap Dalam mengalokasikan DAK, Pemerintah kebijakan DAK saat ini masih sejalantahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Pusat menetapkan kriteria DAK, yaitu dengan tujuan awal yang mengharapkanDengan demikian, tidak semua daerah kriteria umum, khusus, dan teknis. DAK “fokus” untuk mendanai kebutuhanmendapatkan alokasi DAK. Sedangkan Kriteria umum ditetapkan dengan khusus. Sayangnya, kedua UU tersebutyang dimaksud dengan fungsi yang telah mempertimbangkan kemampuan sama-sama tidak memberikan batasanditetapkan dalam APBN, antara lain, keuangan daerah dalam APBD, kriteria yang tegas berkenaan dengan makna dariterdiri atas layanan umum, pertahanan, khusus dengan memperhatikan peraturan “kebutuhan khusus” yang dapat didanaiketertiban dan keamanan, ekonomi, perundang-undangan dan karakteristik melalui DAK.lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas daerah, dan kriteria teknis ditetapkan Anwar Syahdatumum, kesehatan, pariwisata, budaya, oleh kementerian teknis terkait. Denganagama, pendidikan dan perlindungan menggunakan kriteria umum, khusus dansosial. Melihat rumusan penjelasan Pasal teknis, pada tahun 2012, DAK disalurkan26 Media defis
  • Laporan UtamaPROBLEMATIKAPENGALIHAN KEGIATAN DEKONSENTRASIDAN TUGAS PEMBANTUAN YANGMERUPAKAN URUSAN DAERAHKE DANA ALOKASI KHUSUS Keuangan antara Permintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Latar Belakang dengan adanya temuan BPK RI bahwa Penuntasan atas mana yang menjadi masih ada dana pemerintah pusat yang urusan pusat dan urusan daerah yang membiayai urusan daerah melalui dana belum benar-benar selesai menyisakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kendala dan menjadi persoalan serius sehingga BPK RI merekomendasi untukSalah satu prasyarat terutama dalam pelaksanaan urusan mengalihkan dana dekonsentrasi dan baik di pusat maupun di daerah pascauntuk menghadirkan pelaksanaan desentralisasi/otonomi tugas pembantuan yang membiayai urusan daerah ke mekanisme DAK.desentralisasi atau dalam daerah. Kemudian pembagian urusan Tulisan ini mengulas beberapacakupan yang lebih luas yang belum tuntas tadi secara otomatis problematika yang menggelayuti mempengaruhi dalam pelaksanaanyakni otonomi daerah dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan pengalihan kegiatanadalah konsensus bersama yang sejatinya adalah untuk menunaikan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melaksanakan urusan daerahuntuk menyepakati batas- urusan pusat yang ada di daerah menjadi ke DAK. Mulai dari hulu yaitu sisi media dari kementerian/lembaga untukbatas mana yang menjadi ikut melaksanakan dan mendanai perencanaan dan penganggaranurusan pemerintah pusat urusan daerah dengan alasan yang bisa program/kegiatan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan program/ kegiatandan yang menjadi urusan dibenarkan dengan argumentasi serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan intepretasi dari sudut pandang masing-pemerintah daerah yang masing kementerian/lembaga. terkandung pemisahan wewenang antarasesungguhnya terlewat masing-masing layer pemerintahan yang Pengalihan program/kegiatan wajib dipatuhi dan adanya kontrakjauh atau lebih tepatnya dekonsentrasi dan tugas pembantuan kinerja dari masing-masing K/L yangbelum tuntas benar. yang merupakan urusan daerah ke Dana harus dilaksanakan sebagai bagian dari Alokasi Khusus (DAK) merupakan amanat target yang harus dicapai. Yang terakhir Pasal 108 Undang-undang Nomor adalah dari sisi teknis dua sumbu yang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan harus dipadukan tidak sepenuhnya bisa Media defis 27
  • Laporan Utamadipadukan dimana dekonsentrasi dan screening Kementerian Keuangan (Ditjen pada tumbuh suburnya pemikiran yangtugas pembantuan berbeda spesifikasi Perimbangan Keuangan dan Ditjen sifatnya sektoral tanpa mengindahkandengan DAK. Anggaran) atas RKA-KL tertentu juga pembagian urusan yang diatur dalam terungkap bukan hanya dengan skema PP No. 38/2007. Kembali juga terungkapProblematika Perencanaan pendanaan melalui dekonsentrasi dan bahwa walaupun penanggungjawabProgram/Kegiatan tugas pembantuan untuk membiayai semua urusan pada akhirnya adalahDekonsentrasi dan Tugas urusan daerah tapi juga melalui skema pemerintah pusat, kementerian/Pembantuan pembiayaan melalui kantor pusat lembaga terikat dengan kontrak kinerjaPelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kementerian/lembaga. dengan presiden untuk melaksanakandan tugas pembantuan pasca urusan yang merupakan urusan daerah. Proses identifikasi internal Kemenkeuimplementasi desentralisasi/ otonomi (Ditjen Perimbangan Keuangan dandaerah mengungkapkan data dan Problematika Money Follows Ditjen Anggaran) dan dilanjutkanfakta yang cukup mengejutkan semua Function dan Kontrak Kinerja dengan Kemenneg PPN/Bappenaspemangku kepentingan. Keterkejutan K/L dan kementerian/lembaga dilakukanbukan hanya dari sisi keuangan negara Sesuai prinsip money follows function atas 16 RKA-KL TA 2012. Dengansemata juga memunculkan kekhawatiran (kewenangan mengikuti fungsi) menggunakan data RAK-KL TA 2012bahwa otonomi daerah terancam berimplikasi dengan hilangnya juga menyimpan kelemahan dankeberlangsungannya karena urusan- kewenangan untuk pendanaan atas urusan mungkin moral hazzard dari kementerian/urusan yang harusnya dilaksanakan oleh yang merupakan urusan daerah dari lembaga. Kemungkinan bisa terjadidaerah (daerah enggan melaksanakan) kementerian/lembaga. Secara eksplisit hasil identifikasi atas kegiatanjustru dilaksanakan oleh pusat serta bisa diartikan kementerian/lembaga dekonsentrasi dan tugas pembantuanyang lebih ironis adalah adanya akan kehilangan jumlah dana untuk yang merupakan urusan daerah padaurusan daerah tersebut dikembalikan program/kegiatan yang melaksanakan TA 2012 tidak direncanakan dan tidakke pusat. Dari sisi keuangan negara urusan daerah. Dengan kondisi seperti dianggarkan kembali oleh kementerian/jelas berakibat inefisiensi jika ada ini yang terjadi adalah sebaliknya lembaga. Yang dimaksud denganurusan daerah yang dilaksanakan oleh dimana pemerintah berkomitmen untuk indikasi moral hazzard adalah untukpusat (dibiayai APBN) dan daerah juga menjaga pelaksanakan desentraslisasi menghindari kegiatan dekonsentrasimenganggarkan melalui APBD. Dari hasil mengalami situasi yang serba sulit karena dan tugas pembantuan yang merupakan alokasi anggaran untuk pendanaan urusan daerah hasil identifikasi desentraslisasi menjadi terbatas karena kementerian/lembaga menghilangkan walaupun dengan prinsip kewenangan Sesuai prinsip kegiatan tersebut pada TA 2013 dengan mengikuti fungsi kementerian/lembaga mengganti kegiatan lain. money follows function memadang pendanaan atas program/ (kewenangan mengikuti Sejak dari hulu yaitu dalam proses kegiatan yang melaksanakan urusan perencanaan dan penganggaran daerah dialihkan ke DAK tidak mengurangi fungsi) berimplikasi program/kegiatan dekonsentrasi besaran pagu anggaran. dengan hilangnya dan tugas pembantuan berpotensi Capaian desentralisasi/ otonomi kewenangan untuk untuk menjadikan program/kegiatan daerah, yang sudah menginjak usia 10 pendanaan atas urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun, memang masih jauh dari yang yang merupakan urusan melaksanakan urusan daerah. diharapkan. Tesis yang paling mahsyur Sebagai akibat minimnya edukasi daerah dari kementerian/ tentang adanya pemerintah lokal atas pembagian urusan di legislatif lembaga. (dibentuk dengan prinsip demokrasi) dan eksekutif (dalam hal ini adalah yang menciptakan kedekatan untuk kementerian/lembaga) berimplikasi28 Media defis
  • Laporan Utamamenyediakan barang publik yang sesuai Beranjak ke faktor teknis yang terkandung Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerianpreferensi publik lokal (baca rakyat di dalam kegiatan dekonsentrasi dan tugas Pendidikan Nasional dan Kebudayaandaerah) sehingga menciptakan efisiensi pembantuan dan DAK memunculkan sudah melakukan pengalihan kegiatanpenyediaan barang publik dan pada dikotomi ataupun kontrakdiksi satu dekonsentrasi dan tugas pembantuanakhirnya adalah kesejahteraan menjadi sama lain antara keduanya. Dikotomi yang merupakan urusan daerah keantitesis untuk beberapa contoh kasus yang pertama adalah dari sifat kegiatan DAK yaitu kegiatan BOS. Namun dalamdi Indonesia. Sebagai contoh yang dekonsentrasi yang bersifat non fisik pelaksanaannya ada beberapa daerahcukup menguncang adalah adanya kasus yang berupa kegiatan koordinasi, tidak bisa melaksanakan secara optimalgizi buruk di daerah yang dengan tesis bimbingan teknis dan sejenisnya yang sehingga ada indikasi Kementeriantersebut di atas bisa langsung diatasi ditujukan kepada sesama aparatur Pendidikan dan Kebudayaan memintalangsung oleh pemerintah daerah hasil di daerah sedangkan kegiatan DAK kembali pengelolaan Dana BOS.dari pilkada. Dengan bercermin dari fakta bersifat fisik. Kemudian adalah adanyaitu, menjadi kekhawatiran jika terjadi ketentuan dana pendamping yang harus Penutuppengalihan besar-besaran atas kegiatan dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan Kendala dan fakta proses pengalihandekonsentrasi dan tugas pembantuan DAK bisa memberatkan daerah. Dengan kegiatan dekonsentrasi dan tugasyang melaksanakan urusan daerah ke terbatasnya bidang dari DAK tidak bisa pembantuan yang merupakan urusanDAK. Seperti sudah diulas sebelumnya, menampung kegiatan tugas pembantuan daerah ke DAK yang sudah diuraikankementerian/ lembaga mempunyai yang tidak sesuai dengan bidang DAK dapat dikategorikan kedalam 4 (empat)kontrak kinerja dengan presiden untuk yang ada saat ini menambah daftar kelompok utama kendala dan faktamelaksanakan suatu misi (baca urusan) pengalihan, yaitu:yang menjadi urusan daerah dengan 1. Kendala dan fakta dari sisi metodeukuran kinerja tertentu. Jika urusan ini pendekatan dalam mengklasifikasikandikembalikan ke daerah menimbulkan Jangka waktu pembagian urusan pemerintahansejumlah kekhawatiran yaitu: pengalihkan kegiatan (yang menjadi faktor utama).1. Kemampuan SDM di daerah dalam dekonsentrasi dan 2. Dengan masih dominannya melaksanakan urusan tertentu dengan tugas pembantuan peran pemerintah pusat dalam indikator kinerja yang spesifik. yang merupakan urusan melaksanakan semua urusan pasca implementasi desentraslisasi/2. Dengan koordinasi yang masih belum daerah ke DAK yang sungguh benar terintegrasi dan faktor otonomi daerah mengaburkan posisi sesuai aturan PP No. masing-masing layer pemerintahan. politis maka kontrol atas urusan yang menjadi kontrak kinerja akan 7/2008 yaitu dimulai 2 3. Dengan usia desentraslisasi/ sulit dilakukan. Yang pada akhirnya tahun sejak tahun 2008 otonomi daerah yang sudah 10 kontrak kinerja tidak dapat tercapai. tahun, kemampuan daerah dalam3. Skema pendanaan dengan DAK melaksanakan urusan wajib masih atas urusan daerah dinilai oleh terbatas sungguh menjadi ironi yang dikotomi selanjutnya. mematahkan tesis desentralisasi/ kementerian/lembaga diragukan efektifitasnya berkaitan dengan Jangka waktu pengalihkan kegiatan otonomi daerah. aturan yang ada tidak memungkinkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 4. Kesinkronan aturan teknis pihak kementerian melakukan yang merupakan urusan daerah ke DAK menjadi kendala yang cukup intervensi dalam pelaksanaanya. yang sesuai aturan PP No. 7/2008 yaitu signifikan menjadi ganjalan untuk4. Problematika Teknis Dekonsentrasi dimulai 2 tahun sejak tahun 2008 sudah merampungkan pengalihan secara dan Tugas Pembantuan dan DAK dilakukan oleh beberapa kementerian, tuntas. sebagai contoh adalah Kementerian Beny Trias Oktora Media defis 29
  • ProfilDrs. Pramudjo, M. Soc. ScDirektur Dana PerimbanganGOLDENTIMESaat kami berkunjung Latarbelakang pendidikan saya adalah sifat dari Belanja itu berbeda dengan keuangan daerah, pada awal masuk Transfer, belanja itu harus ada bukti-buktike ruang kerja beliau, DJPK dilantik pada bulan November pembayaran yang diserahkan pada waktukami disambut dengan 2006 saat alokasi anggaran untuk 2007 meminta pembayaran sedangkan transfersenyuman hangat oleh sudah ditetapkan. Saya melihat bahwa tidak perlu melampirkan bukti-bukti. pengerjaan alokasi dana perimbangan Pendekatan transfer bersifat Top Down,bapak dari tiga orang putri masih bersifat normatif, dasarnya oleh karena itu penyaluran transfer selamayang lahir di Ambarawa 60 pelaksanaannya adalah UU No 33/2004 ini dikerjakan oleh KPPN sekarang diubahtahun yang lalu. Tampak dan PP No. 55 Tahun 2005, selama itu menjadi sentralisasi. Penyaluran danabeliau begitu segar pula Pemda datang meminta Kantor transfer bersifat sentralistik syaratnya Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah setiap daerah harus memilikisetelah berolah raga pagi penyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) rekening, pada saat itu yang memilikihari dan dengan familiar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) disertai seluruh data rekening seluruh daerahmenyambut kedatangan banyak penyimpangan-penyimpangan se Indonesia adalah Direktorat Sistem yang terjadi didalamnya. Hal ini tentunya Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan,tim Majalah Defis. tidak efisien dan efektif bila kondisi maka diajukanlah permohonanSimak wawancara tim Majalah Defis ini dibiarkan terus menerus. Kemudian permintaan data rekening Pemda tersebut.dibawah ini tentang keseharian pekerjaan dari sanalah muncul ide mengenai Rekening Pemda tersebut haruslah didan profil Bapak Drs. Pramudjo, M. desentralisasi fiskal dalam wujud transfer. verifikasi oleh Bank Indonesia agar dataSoc. Sc yang akrab dipanggil Pak Pram Melalui Direktorat Dana Perimbangan tersebut valid. Setelah proses verifikasiselaku Direktur Dana Perimbangan. mewujudkan pengelola dana transfer maka tahap selanjutnya agar menjaminBagaimana perjalanan grand design (waktu itu dana perimbangan) yang penyaluran dana transfer tersebut tidakdesentralisasi fiskal, sejak tahun 2007 berkualitas dan akuntabel. Pada tahun terlambat pada saat penyaluran perdanasampai dengan sekarang? 2008 mulai mengubah nomenklatur Belanja tanggal 2 Januari 2008. Diundanglah ke Daerah menjadi Dana Transfer, karena seluruh perwakilan bank-bank di Jakarta30 Media defis
  • Profiluntuk menjamin bahwa dana transfer dari Pegawai diharapkan bekerja sesuai Bapak rutin mengumpulkan anakPemerintah Pusat tidak akan terlambat dengan SOP yang telah ditetapkan dan buah dalam rapat formal maupunsampai ke rekening Pemda. Pada tanggal menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. informal, apa yang Bapak sampaikan2 Januari 2008 serempak seluruh Pemda pada rapat tersebut? Bagaimana memotifasi pegawai untukmenerima Dana Transfer ke Daerah mencapai kinerja yang tinggi? Awalnya pada saat saya menjabatmelalui rekening Pemda masing-masing eselon IV di KPPN 2, pada saat itu sayatanpa lagi harus datang menagih ke KPPN. Setiap 6 (enam) bulan dilakukan grading memiliki anak buah 30 – 40 orang,Sistem ini dilaksanakan sampai sekarang dengan tujuan ingin melihat seberapa jauh setiap saat ada aturan tentang tata caradan dampak efisiensinya sangatlah pimpinan memperhatikan setiap pekerjaan penerbitan Surat Perintah Membayarbesar, Pemda sudah tidak lagi harus anak buahnya, terdapat komunikasi dan (SPM) yang perlu dipahami bersama, makamenyiapkan SPM, SPP, data-data dukung diskusi terkait kinerja setiap staf untuk pada hari sabtu selepas pulang pukullainnya yang harus dibawa Pemda ke diberi penilaian untuk menaikan grade. 12.30 didahului makan siang bersamaKPPN yang lokasinya kerap kali cukup jauh Staf diharapkan memiliki sikap disiplin, dilanjutkan membahas Surat Edaranjaraknya. Secara bertahap ditindaklanjuti mulai dari hal yang kecil misalnya disiplin terkait berbagai peraturan-peraturan yangdengan aturan yang mengatur tentang waktu dalam pekerjaan. Bila sudah harus ditindaklanjuti. Mulai saat itu tidakpengelolaan transfer dengan menerbitkan memiliki sikap disiplin maka pekerjaan harus menunggu akhir pekan, setiap hariPeraturan Menteri Keuangan No. 04/ dapat dilaksanakan dengan mudah. diadakan kumpul bersama membahasPMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Terkait pelaksanaan manajemen kinerja, berbagai peraturan, unit seksi lainpunPertanggungjawaban Transfer yang setiap staf Direktorat Dana Perimbangan mulai tertarik untuk bergabung bersama.sekarang menjadi acuan Subdirektorat Keuangan telah memilik manual Indikator Pada saat bertugas di Bandung, saya tidakTransfer dalam menyalurakan dana Kinerja Utama (IKU) masing-masing yang menempatkan 10 Prodip PKL ditempattransfer ke daerah, selanjutnya setiap dikoordinir oleh Mitra Manajer Kinerja bagian umum yang biasa melihat pegawaitahun diterbitkan peraturan terkait. Organisasi. Manual IKU tersebut berisikan datang terlambat dan pulang sebelumSekarang ini sedang dipersiapkan PMK petunjuk operasional pekerjaan termasuk waktunya, namun saya menugaskantentang pengelolaan transfer menyeluruh target-targer kinerja yang harus dicapai mereka untuk hadir diruang rapat merekamulai dari perencanaan sampai dengan masing-masing individu dan selanjutnya setiap hari sebelum pukul 07.30. Sayapertanggung jawabannya. akan meningkat ke target unit kerja sudah siapkan pegawai-pegawai yangBagaimana mempersiapkan pegawai diatasnya. Dengan adanya penilaian mengajari mereka disegala bidang setiapDirektorat Dana Perimbangan dalam perilaku dan organisasi harus bisa pagi selama 60 menit. Setelah selesaimengelola Transfer Ke Daerah yang dijabarkan kebawah. Kiat untuk dapat belajar, mereka kembali menempatiberkualitas dan akuntabel? mencapai target-target yang diterapkan tempat kerja masing-masing dengan dalam kontrak kinerja dibuatlah matrik situasi dimana semua pegawai diruanganDirektorat Dana Perimbangan waktu, contohnya antara lain dibuat sudah duduk bekerja sehingga merekamenampung seluruh masukan yang list setiap target-target pekerjaan tidak melihat contoh pegawai yang datangbersifat membangun, baik dari intern (penyelesaian penetapan alokasi dana terlambat. Selanjutnya setelah selesaimaupun ekstern. Mendengar apa yang transfer) beserta disertai dengan kolom bekerja, pada sore hari pukul 16.30 merekadisampaikan anak buah dan memberikan norma waktu. Apabila sudah berjalan diminta masuk ke ruang rapat, diajarifeedback berupa arahan dalam bekerja. maka pimpinan dapat memonitoring kembali dengan berbagai materi pekerjaanSemua yang dikerjakan haruslah memiliki kinerja masing-masing staf dibawahnya. sampai dengan lewat pukul 17.00 dandasar hukum yang kuat dan aplikatif. Sejak awal Kementerian Keuangan sudah mereka tidak melihat pegawai yang pulangBekerja haruslah dengan sikap yang merintis Anggaran Berbasis Kinerja jauh sebelum waktunya. Hal tersebut untukoptimis, dilandasi dengan positif thinking, sebelum Manajemen Kinerja diterapkan memberikan persiapan dan landasanberkerja dengan hati jangan hanya dengan dan kegiatan didalam DIPA harus memiliki yang baik untuk generasi baru dalamlogika. Tidak ada tolelir bagi pegawai yang relasi dengan IKU. bekerja dan memberikan kesempatan bagimemanfaatkan daerah untuk kepentingan Terkait dengan membangkitkan pegawai lama untuk mengembangkanpribadi, segala hal-hal diluar kedinasan semangat diri sendiri dan orang lain, talenta mengajar. Selama bertugas diitu merupakan tanggungjawab pribadi. Media defis 31
  • ProfilDJPK, saya juga kerapmengumpulkan seluruh HOBI PAK PRAMUDJOpegawai untuk membahas Menulisperaturan-peraturan yang 1. Penulis Editorial Majalah Anggaran 1997/1998baru diterapkan, mulai 2. Penulis Editorial Malajah Anggaran 2005/2006 3. Artikel di Majalah Anggaran, Media Keuangan,dari membahas peraturan Koran Daerah Makassar, Kupang, Manadotentang kode etik pegawai 4. Menulis di blog mengenai Transfer ke Daerahsampai dengan peraturan (pramudjapk.blogspot.com.transferkedaerah. wordpress.com)tentang dana perimbangan. 5. Menulis di blog mengenai motivasi (motivasi2012.wordpress.com)Menurut Bapak apa yangmenjadi tantangan dan Melukis & Dekorasi 1. Melukis di Blog : swaricucuku.wordpress.comharapan DJPK ke depan? 2. Dekorasi : merangkai bunga, terakhir pada event yang penting untuk kamar pengantin dan tempatDiharapkan kedepan DJPK upacara siraman pengantin pada pernikahan putrimenjadi Center of Local kedua dan ketiga saya.Government Finance, mulai Menyanyidari perencanaan dana 1. Menyanyi di mobil diantara kemacetan daritransfer selanjutnya sampai kantor ke rumah 2. Menyanyi bersama istri karaoke di rumahkita bisa menjamin laporankeuangan daerah memiliki Memotretopini penilaian yang bagus 1. Koleksi photo pemandangan dari beberapa kota/daerahsemua (WTP) karena dengan 2. Koleksi photo berbagai jenis bungabegitu sudah menjamin Bagaimana membagi waktu untuk 3. Koleksi Photo humaniora & genderAPBD baik, kalau sekarang ini terdapat gap pekerjaan dan keluarga? Memasakpekerjaan ketika uang sudah ditransfer ke Sejak mulai bekerja sebagai pelaksana, Memasak berbagai macam masakan Tradisionaldaerah maka itu sudah menjadi urusan Jawa Tengah khusus vegetarian saya selalu tiba dikantor tepat waktu ataudaerah. Bila kondisi ini masih terjadi maka lebih awal, sekarangpun pukul 07.20 sudah Olah RagaDJPK sulit untuk menjadi Center of Local duduk diruangan dan langsung bekerja. 1. Bekas pemain sepak bola dan tennis meja tim kantor tingkat Eselon II DJAGovernment Finance, karena DJPK tidak Waktu yang ada saya gunakan seefektif 2. Jogging rutin, saat ini minimal 3 km setiap pagiberani untuk menyentuh daerah. Ketika mungkin untuk hal-hal yang produktif. BilaDJPK mengusulkan fungsi perimbangan ada tamu yang hendak bertemu namunkeuangan pada Kanwil Perbendaharaan, kesulitan mencari jam yang tepat maka dan anak-anak ketempat mereka hendakitu merupakan embrio untuk menyentuh dipersilahkan untuk dapat bertemu jam pergi, baik itu pergi belanja ataupundaerah. Rekan-rekan di Kanwil 07.00 pagi karena pada jam tersebut bagi menemui sanak saudara, saya selaluPerbendaharaan bisa datang ke kas daerah saya adalah golden time sebelum memulai hadir untuk mengawal mereka. Pada saatkemudian melihat perbendaharaan daerah aktifitas pekerjaan sehari-hari. Bila waktu menemani meraka berbelanja, waktu yangtidak sesuai dengan perbendaharaan dapat dimanfaatkan dengan optimal ada saya manfaatkan untuk menuangkanNegara, maka mereka dapat membenahi maka pekerjaanpun dapat terselesaikan segala ide-ide ke dalam tulisan-tulisanbagian yang tidak sesuai tersebut. APBD dengan baik dan tepat pada waktunya. narasi serta membuat power point denganseharusnya sudah bisa di evaluasi sedetail Waktu dengan keluarga tidak tergannggu menggunakan laptop.mungkin, bila ada kendala tidak memiliki oleh aktifitas pekerjaan karena semua Moto bekerja?sumber daya manusia maka ditambah sudah sesuai dengan perencanaan danpegawai, bila ada kendala keuangan untuk Bekerja dengan hati dan selalu Positive jadwal yang telah ditetapkan. Kualitasdatang ke daerah untuk menyamakan Thinking. kebersamaan dalam keluarga itulah yangdata-data dengan aplikasi maka diusulkan diutamakan, contohnya setiap akhir pekan Alit dan Davidanggaran untuk menyelesaikan kendala atau hari libur saya selalu mengantar istritersebut.32 Media defis
  • FeaturesPENATAANORGANISASIDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANSesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun keterlibatannya dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan belanja daerah. Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK2003, Presiden telah mendelegasikan kewenangan mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan,di bidang keuangan negara sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Darurat, Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, serta dana-dana lain dari pusat yang disalurkan ke daerahfiskal. Dengan kewenangan tersebut, Menteri dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perluKeuangan diberikan amanat untuk menentukan dikembangkan kepada evaluasi yang mendalam terhadap penggunaankebijakan yang terkait dengan keuangan negara anggaran belanja dalam APBD.termasuk dalam mengatur kebijakan penerimaan Penataan Organisasi DJPKdan pengeluaran daerah. Kewenangan Menteri Salah satu hal yang menjadi program reformasi birokrasi adalah penataanKeuangan tersebut selanjutnya didelegasikan dan penguatan organisasi, termasuk di dalamnya adalah penataan tata laksana yang perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan tugaskepada Direktorat Jenderal Perimbangan dan beban kerja serta tuntutan dari lingkungan organisasi. SebagaimanaKeuangan selain tugas-tugas yang berkaitan halnya manusia, organisasi juga mempunyai siklus hidup dengan melaluidengan pelaksanaan hubungan keuangan antara beberapa tahapan mulai dari tahap introduction (permulaan), tahap growth (pertumbuhan), maturity (kematangan), dan decline (penurunan).pemerintah pusat dan daerah lainnya. Dalam setiap tahap kehidupannya organisasi dituntut untuk dapatSeiring dengan proses desentralisasi fiskal di Indonesia yang menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan lingkungannya, agartelah berlangsung secara penuh sejak tahun 2000, masih banyak dapat eksis secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Untukpermasalahan keuangan negara yang muncul, khususnya di bidang itulah, penataan atau penyempurnaan organisasi menjadi sesuatu yangpengelolaan keuangan daerah. Besarnya dana yang ditransfer ke daerah wajib dilakukan, karena organisasi adalah alat pimpinan untuk mencapaiternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban/dikembangkan.signifikan. Hal ini ditengarai salah satunya karena adanya mata rantai Agar selalu sejalan dengan program reformasi birokrasi, Kementerianyang putus dalam siklus manajemen keuangan daerah, yakni pelaksanaan Keuangan memberikan acuan secara keseluruhan mengenai penataanpembinaan anggaran daerah (APBD) yang juga melibatkan Kementerian organisasi dengan menerbitkan PMK Nomor: 76/PMK.01/2009 TentangDalam Negeri, sehingga Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangantidak dapat berperan secara optimal dalam pengendalian pengelolaan yang bertujuan: 1. Untuk memberikan arah dan acuan kepada unitkeuangan daerah. eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukanBerkenaan dengan hal tersebut, DJPK sebagai kepanjangan tangan dari penataan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, prosedurMenteri Keuangan berupaya untuk melakukan serangkaian pembenahan dan ketentuan yang berlaku; 2. Untuk memberikan pola pikir yangdan penataan organisasi terutama dengan memperkuat peran dan sama kepada uirit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan bahwa Media defis 33
  • Featuresdalam setiap melakukan penataan organisasi tidak rnengutamakankepentingan unit organisasi masing-masing, tetapi mengutamakan 1) Tugas ini lebih banyak akan dilaksanakan pada unit yang diposisikan sebagai middle office yang terdiri dari 2 atau 3 direktorat untukkepentingan organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan; melaksanakan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan3. Untuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif, efisien, responsif, kebijakan hubungan keuangan pusat daerah yang mencakuptransparan dan akuntabel, check and balances, right sizing, serta sesuai perhitungan alokasi, koordinasi dan fasilitasi, standardisasi, bimbingandengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi teknis, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pengalokasian danapada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam transfer ke daerah, hibah daerah, pinjaman daerah, dana-dana pusat ke daerah lainnya.rangka mewujudkan good governance. 2) Jumlah sub direktorat setiap direktorat berkisar antara 4 unit sampaiSesuai dengan PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata dengan 6 unit. Selain Sub Bagian Tata Usaha juga diusulkan adanyaKerja Kementerian Keuangan, DJPK mempunyai tugas merumuskan dan unit data bantuan teknis untuk mendukung tugas-tugas teknis bagimelaksanakan kebijakan dan standardisasi tehnis di bidang perimbangan direktorat. Unit ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan koordinasi masalah-masalah teknis yang diperlukan lingkup direktoratkeuangan. Otonomi daerah sangat erat dengan desentralisasi fiskal, dan antar direktorat/sekretariat ditjen. Unit seperti ini sudah ada antarakarena esensi otonomi daerah adalah diserahkannya hampir semua lain pada Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan.kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang disertai dengan 3) Sebagai KPA dana-dana APBN yang di desentralisasikan, diperlukanpendanaannya dan daerah diberikan keleluasaan dalam pengelolaan satu direktorat yang khusus untuk melaksanakan penyaluran dana-danakeuangannya. tersebut ke daerah. Selain itu, unit ini juga bertugas untuk melakukan pelaporan dan akuntansi atas pelaksanaan penyaluran dana transfer keTahapan proses penataan organisasi DJPK selama kurun waktu 2009 daerah. Unit ini diposisikan sebagai front office DJPK.sampai dengan 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : 4) Untuk memberikan dukungan data, dukungan aplikasi teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi pelaksanaan kebijakanA. Periode 2009 dan 2010 desentralisasi fiskal diperlukan satu direktorat. Direktorat ini diharapkanKonsep yang mendasari hal tersebut adalah perlu dilakukan pembagian menjadi sumber segala informasi terkait kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, termasuk di dalamnya data yang diperlukan di dalamorganisasi yang meliputi kegiatan front office, middle office dan back office. rangka perumusan kebijakan hubungan/perimbangan keuanganPenataan pada periode ini didasarkan pada tujuan sebagai berikut: 1) pusat dan daerah. Disini juga merupakan tempat pengelolaan danDana APBN yang dialokasikan ke Daerah cukup besar (lebih kurang 1/3 pengolahan data APBD yang diterima dari seluruh daerah sekaligus evaluasi atas penggunaan dana yang telah di desentralisasikan (danaBelanja APBN), mengakibatkan beban tanggung jawab yang besar pula, transfer ke daerah) yang telah dialokasikan.sehingga perlu adanya distribusi risiko dan tanggung jawab kepada 5) Selanjutnya untuk memberikan dukungan keilmuan/kajian akademisunit-unit eselon II di DJPK. 2) Struktur organisasi DJPK saat ini dirasa kepada semua unit dilakukan oleh tenaga khusus pengkaji hubungan/masih belum memenuhi beberapa asas organisasi yang ditetapkan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untukdalam PMK Nomor 76/PMK.01/2009 : koordinasi yang belum maksimal, menyikapi adanya kebutuhan second opinion dari sisi akademis terkaitkeseimbangan beban kerja yang belum merata, belum berjalannya dalam perumusan kebijakan dan menanggapi isu-isu desentralisasiprinsip one stop services serta check and balances dalam pelaksanaan tugas. fiskal, sehingga perlu pelembagaan tenaga khusus pengkaji dalam struktur organisasi DJPK, seperti di Setjen, Bapepam-LK, dan DitjenPelaksanaan evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik dan Pajak serta yang sekarang dalam proses di DJA dan DJPB.berkelanjutan pada seluruh tingkatan unit bahkan untuk setiap pegawai, 6) Sementara sebagai unsur pembantu pimpinan untuk melakukanmemerlukan penajaman tugas dan output yang jelas pada masing- dukungan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberianmasing unit; 3)Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Departemen dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur diKeuangan menuntut adanya pembagian beban risiko yang lebih merata lingkungan Direktorat Jenderal oleh Sekretariat Ditjen. Dengan adanyapada masing-masing unit kerja, sehingga tidak terjadi perbedaan risiko tambahan tugas pelaksanaan evaluasi kinerja yang akan dilakukanyang sangat lebar antar unit. 4) Sejak berdirinya Ditjen PKPD, setiap secara periodik dan berkelanjutan pada seluruh tingkatan unit bahkan untuk setiap pegawai, penerapan manajemen risiko, fasilitasi kerjasamatahun selalu dibentuk Tim Asistensi yang khusus menangani isu-isu dengan institusi pemerintah/non pemerintah lainnya, serta terakhirdesentralisasi fiskal yang bersifat ad hoc, untuk itu perlu pelembagaan instruksi Menteri Keuangan untuk membentuk unit kepatuhan internaltenaga khusus pengkaji dalam struktur organisasi DJPK, seperti di Setjen, dan mekanisme whistle blower pada setiap unit eselon I, memerlukanBapepam-LK, dan Ditjen Pajak. 5) Tugas-tugas fasilitasi kerjasama dengan pelembagaan dalam unit yang jelas untuk melaksanakannya.institusi pemerintah/non pemerintah lainnya yang semakin banyak, Diusulkan pada sekretariat ditjen dilakukan pengaturan kembali tugaskiranya perlu dilembagakan dalam unit yang jelas untuk melaksanakan dan fungsi Bagian Perencanaan dan Organisasi dan penambahantugas-tugas tersebut. 1 (satu) bagian lagi yang khusus menangani kepatuhan internal sebagaimana yang saat ini sudah dilakukan di Ditjen Anggaran. 7) Direktorat yang menangani dukungan data dan informasi, Tenaga Khusus Pengkaji, dan Sekretariat Ditjen diposisikan sebagai back office DJPK.34 Media defis
  • ProfilB. Periode 2011 Perbendaharaan harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Dirjen PerimbanganWacana pembukaan kantor wilayah DJPK Keuangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Hasil “kolaborasi” DJPK dan DJPB tersebut diharapkan memberikan suatu outputSehubungan dengan konsepsi perubahan yang jelas, terutama dalam meningkatkan dan memperkuat peran Kementerian Keuangan dalamorganisasi sebagaimana di awal, penataan konteks hubungan keuangan pusat dan daerah. Output tersebut dapat diwujudkan melalui hal-halorganisasi yang direncanakan dilakukan dalam sebagai berikut: 1. Adanya keterwakilan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan kepentingan/kerangka penguatan posisi dan peran Menteri aspirasi daerah yang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah di forum nasional baikKeuangan dalam konteks Hubungan Keuangan dengan Kementerian/Lembaga, DPR, maupun stakeholder lainnya; 2. Adanya perbaikan kebijakanPusat dan Daerah (HKPD) khususnya di bidang di dalam pengalokasian dana APBN ke daerah termasuk Dana Transfer ke Daerah, diharapkanpengelolaan keuangan daerah. Penataan nantinya tidak hanya dilihat dari sisi kapasitas dan kebutuhan fiskal daerah semata, namunorganisasi ini merupakan langkah awal dan perlu juga dilihat dari sisi dampak penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan pelayananjuga merupakan bagian dari rencana aksi dan kesejahteraan masyarakat; 3. Adanya instrumen yang mampu mendorong dan memfasilitasiyang diperlukan dalam mencapai penguatan Pemerintah Daerah dalam mempercepat penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APBD; 4.peran Kementerian Keuangan dalam rangka Adanya peningkatan fungsi serta peran aktif dalam memfasilitasi, mensupervisi, dan mengevaluasipeningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan keuangan daerah, agar Pemerintah Daerah dapatdaerah. Beberapa tahapan yang akan dilakukan mengelola keuangannya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang pada akhirnyaadalah : diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).Sampai saat tulisan ini dibuat telah diusulkan Dari hasil sinergitas antara DJPK dan DJPB tersebut diharapkan suatu langkah maju dalamRancangan Keputusan Menteri Keuangan mewujudkan sistem keuangan negara yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah kemengenai Penetapan Direktorat Jenderal dalam pengelolaan keuangan Negara secara nasional dapat tercapai…semoga.Perbendaharaan untuk melaksanakan sebagiantugas Kementerian Keuangan dalam bidang Esthi dan Agungpenganggaran dan perimbangan keuangan Tahap Pertama Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah yangmelalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Tahapan yang sifatnya jangka pendek dengan berkualitas dan akuntabel, pengelolaan keuanganPerbendaharaan. rentang waktu selama 1 (satu) tahun. Target yang daerah yang menerapkan prinsip-prinsip akan dicapai dalam tahap pertama ini adalah: a. pengelolaan keuangan yang baik dan prudentRencana Sinergi DJPK dan DJPB untuk Terwujudnya penguatan posisi dan peran Menterimemperkuat peran Menteri Keuangan Tahap Ketiga Keuangan dalam konteks HKPD, sehingga dapatDalam Hubungan Keuangan Pusat dan Tahapan yang sifatnya jangka panjang dengan mendukung efektifitas tugas dan fungsi Menteri rentang waktu selama 5 (lima) tahun. TargetDaerah. Rencana sinergi DJPK dan DJPB akan Keuangan dalam pengelolaan fiskal; b. Terwujudnya yang akan dicapai dalam tahap ketiga ini adalahdirealisasikan melalui pembentukan satu unit transformasi kelembaga-an di Kementerian Pertama, terwujudnya pengelolaan fiskal daeraheselon III di Kanwil Perbendaharaan yang akan Keuangan yang mampu menjawab tantangan yang terintegrasi dengan pengelolaan fiskal dan permasalahan pengelolaan keuangan yangmempunyai tugas dan fungsi dalam rangka Nasional, kedua, terwujudnya penyelenggaraan baik dan prudent, terutama yang terkait denganpenguatan peran kementerian keuangan HKPD yang berkeadilan dan dapat mendorong pengelolaan HKPDdalam melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketiga Tahap Kedua Periode 2012, Rencana Sinergi DJPK dan DJPB.pengelolaan keuangan daerah. Tahapan yang sifatnya jangka menengah dengan Wacana pembukaan kantor wilayah DJPK padaTugas dan Fungsi Bidang Perimbangan rentang waktu selama 3 (tiga) tahun. Target yang tahun 2011 menimbulkan pro dan kontra. SebagianKeuangan yang dilaksanakan oleh Kantor akan dicapai dalam tahap kedua ini adalah : a. yang mendukung memiliki alasan jumlah jabatan Terwujudnya arah dan tujuan HKPD ke depan yang di DJPK sekarang terlalu kecil sehingga sudahWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memperhatikan rasa keadilan melalui pengelolaan saatnya ditambah jenjang karirnya denganyaitu: 1) Pelaksanaan pemantauan atas HKPD yang sehat (dikelola secara efisien, efektif, pembentukan kantor wilayah, namun disisi lainpenerimaan dana transfer dan hibah ke daerah transparan dan akuntabel), selaras (sesuai dengan sebagaimana hasil penelaahan Sekretariat Jenderaldi daerah; 2) Koordinasi pemantauan laporan peraturan perundang-undangan), dan seimbang Kementerian Keuangan dirasa kurang efisienrealisasi penggunaan dana transfer dari Kepala (memperhatikan kebutuhan dan kemampuan); apabila DJPK harus membuka kantor perwakilan di b. Terbentuknya peraturan perundang-undangan daerah. Mempertimbangkan tingginya biaya yangDaerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan di bidang HKPD yang telah mengakomodir arah harus dialokasikan terutama untuk pengadaanKeuangan, 3) Fasilitasi penyampaian informasi dan tujuan HKPD ke depan; c. Terselenggaranya SDM, kantor dan infrastruktur lainnya, makakeuangan daerah melalui sistem elektronik, HKPD yang sesuai dengan peraturan perundang- rencana pembukaan kantor wilayah dibatalkan dandan 4) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan undangan HKPD yang baru (revisi UU 33/ 2004), munculah alternatif untuk melakukan sinergi dengandaerah. sehingga dapat mewujudkan harmonisasi Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2012. Hal ini perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, dapat dianggap sebagai suatu kebijakan “win-winDalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sinergisitas Pusat dan Daerah, percepatan solution” mengingat sumber daya manusia di DJPBKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal penyusunan, penetapan dan pelaksanaan saat ini sangat memungkinkan untuk menghandle APBD, kemandirian daerah dalam meningkatkan tugas-tugas DJPK di daerah Media defis 35
  • Resensi Buku Mitos Ekonomi David Orrell menjelaskan bagaimana sejarah sedang berlangsung di bawah kaki perekonomian sebagai hasil dari proses mereka. Pada akhir tahun, Indeks S&P 500Sejak pertama kali yang kompleks dan jaringan yang tidak menurun 38 persen, sejumlah $29 triliunditemukan, revolusi ilmu linier. Ia juga menunjukkan mengapa telah hilang di pasar global, dan banyakekonomi telah didominasi model-model matematika yang digunakan pondasi perekonomian dunia telah oleh para bankir dan pembuat kebijakan runtuh.oleh sistem pemikiran telah mengakibatkan dunia menjadi lebih Kegagalan pembayaran kredit dalammekanistik dan linier yang berisiko. Hubungan paradoks di antara skala besar (credit crunch) terjadi dalaminspirasinya bersumber uang dan kebahagiaan juga dieksplorasi. beberapa fase, namun kejadian yang Selain itu, David Orrell berpandangandari ilmu mekanika paling penting adalah kolapsnya bahwa sistem keuangan lebih baikNewton. Fenomena ini dilihat sebagai suatu proses organik layanan keuangan perusahaan Lehman Brothers pada September 2008. Denganakan berubah. Melalui dibandingkan sebagai suatu mesin. Pada kepemilikan aset lebih dari AS$600 miliar,buku ini, David Orrell, akhirnya, dapat ditunjukkan bagaimana kebangkrutan Lehman Brothers adalah ilmu pengetahuan dapat membantuseorang ahli matematika, menemukan kembali ilmu ekonomi di yang terbesar dalam sejarah perusahaan di Amerika Serikat. Lehman juga merupakanmenunjukkan bagaimana abad ke-21. salah satu titik kunci di dalam jaringanrevolusi ilmu ekonomi Pada awal tahun, menurut hasil ramalan keuangan, sehingga kebangkrutannyadipengaruhi oleh ide-ide dari berbagai pihak (Bloomberg.com), mengantarkan krisis memasuki fase yangbaru yang muncul dari tahun 2008 akan menjadi tahun sejahtera sangat berbahaya. Banyak pihak yang bagi pasar keuangan. Tidak seorangpun khawatir bahwa seantero sistem keuanganberbagai bidang, seperti menduga akan terjadi suatu kerugian dan global akan hancur. Kekhawatiran initeori kompleksitas dan bahkan keuntungan bisnis diprediksikan tidak terjadi dan pasar pada akhirnyailmu jaringan. mencapai rata-rata 11 persen. Mereka dapat pulih dari pengalaman hampir-mati. tidak memperhatikan bahwa salah satu Namun, dampak dari kejadian bangkrutnya bencana keuangan terbesar dalam36 Media defis
  • Resensi BukuLehman Brother masih terasa hingga saat tahun, ternyata terjadi setiap hari selama tinggi pula. Kondisi ini sering dipandangini. tiga hari berturut-turut. lumrah sebagai konsekuensi tingginya risiko yang diambil oleh para bankir.Kegagalan para ekonom untuk Anda tidak perlu menjadi seorang ahli Tetapi, sayangnya, karena keputusanmemperkirakan credit crunch atau matematika untuk melihat bahwa ada hal mereka yang keliru, terjadi kekelamanresesi yang berikutnya bukanlah hal yang salah dengan model-model yang pada perekonomian riil. Pihak lainyang khas. David Orrel menunjukkan digunakan sebagai alat analisis sistem yang harus bertanggung jawab adalahbahwa peramalan keuangan memiliki keuangan. Tetapi, bagaimana mungkin regulator yang telah gagal mengawalcatatan pengalaman (track record) begitu banyak ahli yang bergaji tinggi pesatnya inovasi pada produk-produkkeberhasilan yang sangat buruk, bahkan telah salah dalam menduga bekerjanya keuangan. Di samping itu, masih banyaktatkala didasarkan pada model-model perekonomian? aktor-aktor lainnya yang ikut terlibat.matematika yang sempurna. Dewasa Sebenarnya, tidak seorangpun terkejut Para pemilik rumah di Amerika Serikatini, model-model tersebut tidak hanya dengan krisis sebagaimana dirasakan yang mengambil subprime loans, namungagal untuk memprediksikan kejatuhan oleh para analis kuantitatif dan model tidak mampu membayar kembali, bank-ekonomi, tetapi lebih jauh lagi, membantu matematikanya. Pada awal 2003, Warren bank sentral yang mengabaikan gejala-kegagalan. Buffet menjelaskan produk-produk gejala persoalan, dan para ekonom yangPada tahun-tahun sebelum krisis, pelaku derivatif yang kompleks yang menjadi merancang model-model matematikapasar keuangan sangat bergantung pada kunci dalam credit crunch, sehingga yang cacat.model-model kuantitatif/ matematika disebut sebagai senjata keuangan Fenomena yang terjadi masihdalam membuat keputusan. Bahkan untuk penghancuran massal (financial meninggalkan pertanyaan mengenaijika model-model yang digunakan tidak weapons of mass destruction). Di tahun bagaimana begitu banyak orang di dalammampu memperkirakan dengan tepat yang sama, sebelum jatuhnya Lehman industri keuangan telah tersesat dengansituasi di masa depan, mereka masih yang menghancurkan sistem perbankan, risiko yang dijalankannya dan tidakmenggunakannya untuk menghitung seorang ilmuwan jaringan, Albert-Laszlo memperhatikan bahaya yang ditimbulkan.risiko. Sebagai contoh, untuk menghitung Barabasi telah mengingatkan potensi Alasannya, menurut Orrell, adalah bahwarisiko dari suatu paket pinjaman, para “cascading failures” di dalam perekonomian. asumsi-sumsi dasar yang membentukpelaku pasar keuangan hanya perlu Bahkan para bankir di bank-bank sentral teori ekonomi penuh dengan kekurangan.melakukan suatu perhitungan statistik telah memikirkan bahwa sistem keuangan Hal ini bermakna bahwa tidak hanyadengan menggunakan rumus sederhana telah menjadi kurang stabil. Pada Januari model-model matematika, tetapi model-atau model risiko yang didasarkan pada 2007, Jean-Claude Trichet, Presiden Bank model aktual mengenai perekonomianteori ekonomi standar. Perhitungan Sentral Eropa, mengemukakan bahwa yang dimiliki oleh kebanyakan ekonomstatistik sepertinya berjalan dengan baik, elemen-elemen pasar keuangan global sepenuhnya salah.sehingga para analis kuantitatif mulai terlihat tidak stabil, namun letak risikonyamenggunakannya untuk mempertaruhkan tidak sepenuhnya dapat diketahui. Persoalan ini menjadi alasan dibalikrisiko yang lebih besar. Nassim Taleb, seorang penulis, dan perhitungan risiko keuangan. Persoalan Nouriel Roubini, seorang ekonom, telah utama yang dihadapi oleh sistem ekonomiSebelum krisis menjadi sangat parah, memberikan peringatan secara lebih kita adalah tidak pada kesulitan untukterdapat tanda-tanda bahwa model- spesifik, namun suara mereka diabaikan, memprediksinya, tetapi di sampingmodel yang digunakan gagal menangkap karena agresivitas para pelaku di dalam produktivitas dan kreativitasnya yangberagam risiko perekonomian yang sistem keuangan yang mengejar profit. luar biasa, adalah pada yang disebutsebenarnya. Pada 11 Agustus 2007, oleh Orrel sebagai “a state of ill health”.setahun sebelum jatuhnya Lehman Sama seperti krisis-krisis sebelumnya, Perekonomian pada dasarnya tidak adil,Brother, turbulensi pasar yang tidak penyebab credit crunch telah banyak tidak stabil, dan tidak berkelanjutan.terduga telah terjadi dan menyebabkan dianalisis dan diperdebatkan. Kritik yang Namun, teori ekonomi tidak memiliki caraturunnya harga rumah di Amerika Serikat. paling nyata adalah pada perilaku dari untuk mengakomodasi hal ini.Kejadian yang diperkirakan oleh model para bankir yang memperoleh gaji sangathanya akan terjadi sekali dalam 10.000 tinggi dan masih ditambah bonus yang Media defis 37
  • Resensi BukuPerekonomian tidak adil. Teori ekonomi diperhatikan dibandingkan hutang bank- di dalam Nature yang berjudul “Economicsseharusnya membahas mengenai bank kepada pemerintah atau pemegang Needs a Scientific Revolution” menegaskanoptimisasi alokasi sumber daya. Dalam saham. Dalam konteks ini, krisis yang bahwa kita perlu melepaskan diri darirealitanya, orang yang kaya menjadi terjadi dapat dipandang sebagai suatu ilmu ekonomi klasik dan mengembangkansemakin kaya. Pada tahun 2009, berkah yang terselubung (blessing in alat-alat yang sepenuhnya berbeda.seorang manajer hedge fund memperoleh disguise), karena menjadi daya pendorong Tatkala ilmu ekonomi membuat modelpenghasilan lebih dari AS$2 miliar, bagi kita untuk memikirkan kembali secara tradisional mengikuti ilmusementara lebih dari satu juat orang pendekatan kita mengenai uang. fisika dan mekanika, perekonomianhanya memiliki penghasilan kurang dari menghadapi suatu organisma hidup Selain gagal menyelesaikan keterbatasanAS$1 per hari. Arus utama ilmu ekonomi dan bukan mesin. Buku ini menunjukkan perekonomian, teori ekonomi juga gagaladalah suatu teori yang menyatu dengan bagaimana suatu generasi baru ekonom, untuk memperhitungkan dengan cermatkepentingan orang yang sangat kaya. ahli matematika, ahli lingkungan, dinamika dan produktivitas perekonomian. dan pakar ilmu pengetahuan lainnyaPerekonomian tidak stabil. Menurut teori, Suatu modal yang menekankan stabilitas menerapkan beragam pelajaran dan teknikinvisible hand seharusnya menjaga harga tidak cukup baik dalam menangkap untuk mengembangkan suatu modelaset-aset pada tingkat yang stabil. Tetapi kreativitas pasar. Jadi, mengapa kita tetap perekonomian yang lebih realistis.dalam faktanya, harga beragam aset, mempertahankan teori ekonomi yangseperti minyak bumi, emas, dan mata dalam kenyataannya tidak sesuai dengan Setiap bab diawali dengan salah satuuang sangat berfluktuasi. Pada akhir 2007, tujuan yang ingin dicapai? kesalahan konsepsi dibalik teori ekonomiharga minyak bumi pernah mencapai lebih ortodoks. Diskusi kemudian diarahkan Ilmu ekonomi adalah suatu representasidari AS$140 per barel, namun kemudian pada sejarah untuk melacak sumber ide matematika dari perilaku manusia,menurun tajam menjadi di bawah AS$40 tersebut dan menjelaskan bagaimana dan seperti model-model matematikaper barel hanya dalam beberapa bulan. pengaruhnya terhadap kehidupan kita lainnya, didasarkan pada asumsi-asumsiMinyak bumi sering disebut sebagai darah sehari-hari. Selanjutnya, dicoba untuk tertentu. Orrell berpandangan bahwakehidupan perekonomian (lifeblood of the menguraikan mengapa kondisi tersebut dalam kasus ilmu ekonomi, asumsi-economy), tetapi suplai darah kita sendiri terus berlangsung meskipun bukti-bukti asumsi yang digunakan sangat jauh daridapat diatur dengan lebih baik. Sementara menunjukkan kondisi yang sebaliknya, realita, dan sesuai dengan kebutuhanwaktu ini, perekonomian sepertinya serta mengusulkan bagaimana kita dapat dan perilaku dari kebanyakan orang,sedang mengalami serangan jantung. mengubah atau menggantikannya. Secara maka hasilnya adalah berupa karikatur lebih spesifik, kesalahan-kesalahanPerekonomian tidak berkelanjutan. yang sangat menyesatkan. Teori ekonomi konsepsi yang dimaksudkan terdiri dari:Menurut teori, perekonomian dapat lebih sesuai untuk menjadi suatu ideologi perekonomian dapat digambarkan olehtumbuh selamanya tanpa batas. dibandingkan ilmu pengetahuan. Alasan hukum-hukum ekonomi; perekonomianRealitasnya, kita dihadapkan pada mengapa begitu banyak orang meyakini terbentuk oleh perilaku individu-individukendala-kendala kemacetan yang parah bahwa asumsi-asumsi tersebut masuk akal yang independen; perekonomian(over-crowding), perubahan iklim, dan adalah karena didasarkan pada ide-ide berjalan dengan stabil; risiko ekonomidegradasi lingkungan. Sebagaimana yang bersumber dari ilmu fisika atau teknik dapat dengan mudah dikelola dengandikemukakan oleh para pemerhati yang merupakan bagian dari warisan ilmu menggunakan statistika; perekonomianlingkungan, pertumbuhan yang tanpa pengetahuan kita sekitar 2500 tahun yang berlangsung secara rasional dan efisien;akhir (never-ending growth) merupakan lalu (Yunani kuno). Mereka terlihat dangkal perekonomian bersifat gender-netral;filosofi dari suatu sel kanker. sebagai ilmu pengetahuan riil, namun perekonomian berjalan dengan adil; merupakan koin tiruan.Ketiga persoalan jauh lebih penting pertumbuhan ekonomi dapat berlangsungdibandingkan kejadian credit crunch. Hutang Untuk membuat kemajuan, tidak cukup terus-menerus selamanya; pertumbuhanperekonomian global yang menumpuk untuk menyesuaikan dan memperbaiki ekonomi akan membuat kita bahagia; dandibandingkan persoalan lingkungan, atau asumsi-asumsi tersebut. Banyak karya pertumbuhan ekonomi selalu baik.hutang yang dimiliki oleh negara-negara telah dilakukan untuk mengeksplorasi Roberto Akyuwenkaya di negara-negara miskin, perlu lebih variasi-variasi minor. Misalnya, suatu artikel 38 Media defis
  • Renungan tolong kepada kita. Karena siapa tahu, itu adalah malaikat yang diutus Allah untukMenolong menguji seberapa tebal keimanan dan kesyukuran kita kepada-Nya. Pernah suatu saat saya besuk istri seoranguntuk Ditolong teman yang sakit agak parah dan sudah beberapa lama di rumah sakit. Terjadi dialog dengan teman tersebut : T : “Ditempatmu, ada orang susah yang“Ahh….lagi-lagi dia, males…kalau gak tolong menolong dalam berbuat baik dan perlu ditolong gak?, atau bisa gak kamubawa masalah, paling minta tolong ini … dalam rangka ketaqwaan, bukan dalam hal carikan orang yang membutuhkan pertolongan”.minta itu” sergah seorang kawan ketika pelanggaran dan dosa. Menilik firman Allahdiberitahu ada temannya yang datang. ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk S : (sambil bingung) “Memang kenapa?”.Perkataan seperti itu sering kali bahkan menolak permintaan bantuan kepada kita, T : “Aku mau menolongnya”.mungkin sangat sering terdengar dalam apapun, sepanjang hal itu dalam kerangka S : “Loh, bukannya sampeyan sendirikeseharian kita. Terus kenapa dengan kebaikan yang diridhoi-Nya. Lebih lanjut yang butuh pertolongan?”kalimat itu? Apa salah? Ya..tidak ada saling menolong dalam kebaikan adalah T : “Justru itu, agar aku mendapatkansalahnya….wajar... manusiawi…apa lagi? merupakan salah satu bentuk kewajiban pertolongan dari Allah untuk dari-Nya dan bentuk taqwa kita kepada- menyembuhkan istri saya, maka akuTidak salah, karena sebagai manusia Nya. Perhatikan penutup ayat di atas akan menolong orang yang sangatsering kita merasa bosan…merasa yang menegaskan agar kita bertaqwa agar membutuhkannya. Diriwayatkanterbeban dengan permintaan yang sering dalam sebuah hadits Rasululloh, terhindar dari beratnya siksa Allah.disampaikan atau bahkan selalu datang bahwa pertolongan Allah akan selalukepada kita. Jadi menjadi wajar juga bagi Kembali ke permasalahan ucapan kawan menyertai seorang hamba, selamakita untuk mendengar kalimat seperti di atas, maka sebagai seorang hamba yang hamba tersebut menolong kepadaitu, karena kita biasa menempatkan taqwa seharusnya kalimat itu tidak perlu saudaranya (sesama hamba)”.sebagai orang yang senang kalau terucapkan. Terus bagaimana seharusnya Dan alhamdulillah tidak lama kemudian,mendapatkan pertolongan, bukan pada kita menyikapi ketika harus menghadapi istri teman tersebut mendapatkan obatposisi sebaliknya, dan akhirnya sebagai adanya permintaan, baik materi ataupun yang cocok dan sembuh.permakluman kita bilang sebagai kalimat non materi, yang diajukan kepada Subhanallah... ternyata menolong sesamayang manusiawi. Permakluman? Loh ber- kita. Ya seharusnya kita memenuhinya adalah salah satu cara untuk mendapatkanarti salah? Kurang pas…kurang tepat. dengan dasar pelayanan sebagai wujud pertolongan dari Allah. Bukankah kitaBisa dikatakan begitu. Coba kita sedikit pengabdian/ibadah kita kepada Sang juga sudah melihat, orang yang seringmemperhatikan firman Allah dalam Khaliq. Masak sih harus begitu? Kita khan memberikan pertolongan/ membantuAlquran surat Al-Ma’idah ayat 2 yang manusia yang tidak selalu mempunyai kepada orang lain, kehidupannya akanartinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam keluasan bahkan hanya keterbatasan lebih baik? Tentunya pertolongan yang(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan yang ada pada kita. Ya memang, manusia ikhlas semata-mata mengharap ridho dantolong-menolong dalam berbuat dosa dan diciptakan dengan keterbatasan dan balasan dari Allah SWT dalam kontekspermusuhan (pelanggaran). Dan bertakwalah dengan keterbatasan itulah kita diuji oleh- beribadah, bukan untuk pamer atau ka-kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat Nya sampai dimana kesungguhan kita rena niat yang lain. Bersyukurlah, ketikaberat siksa-Nya.” dalam beribadah. Bahkan, Allah pun tidak kita bisa memberikan pertolongan yang menghendaki kita beribadah melampauiJadi sebenarnya saling menolong adalah baik, karena dari situlah pertolongan Allah batas kemampuan kita. Jadi yang kitaperintah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, Yang Maha Kaya akan diberikan. Semangat lakukan semestinya hanyalah janganDzat yang menciptakan dan memberikan ….untuk menolong. sampai berprasangka jelek terlebih dahulukehidupan kepada kita. Hanya saja, yang atas siapapun yang datang untuk meminta Wahyudi Sulestyantodiperintahkan adalah dibatasi untuk Media defis 39
  • Sekilas BeritaBIMBINGAN TEKNISPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHBimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasadilaksanakan di enam lokasi lingkup daerah percontohanP2D2 meliputi Jambi, Surabaya, Ternate, Mamuju, Malang,Palangkaraya dalam kurun waktu April sampai denganMei 2012. Tujuan dan maksud dari Bimtek ini adalahuntuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerahkhususnya pejabat pengadaan terkait peraturan dan praktikpengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pada akhirnyapengelolaan DAK khususnya Bidang Infrastruktur dan tingkateligibilitas output DAK akan lebih baik lagi. Narasumberyang dihadirkan berasal dari Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pembinaan (BP)Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, dan LembagaPengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. (Koer & Rype)Launching Aplikasi WBRS DAKPeluncuran (launching) Aplikasi Web Based Reporting System(WBRS) DAK diselenggarakan di Hotel Red Top Jakartapada tanggal 29 Mei 2012 lalu. Acara yang diresmikan olehDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mengundangseluruh Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala DPPKAD,dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum lingkup wilayah ProvinsiJambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku Utara, ProvinsiSulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuandari acara launching WBRS ini adalah untuk memperkenalkanAplikasi WBRS DAK kepada daerah percontohan P2D2dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DanaAlokasi Khusus sektor Infrastruktur meliputi bidang Jalan,Irigasi, dan Air Minum dimana keluaran yang dapat disajikandari WBRS ini adalah informasi atas output kegiatanDAK meliputi data teknis, data keuangan, lokasi proyek,koordinat GPS, kemajuan fisik proyek, gambar visual dariproyek DAK dimaksud. (Rype & Koer) BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN INFRASTRUKTUR DAN WBRSHari kedua memfokuskan pada asistensi dan simulasi penggunaan aplikasi WBRS dengan mengundang para operator yang saat ini bertugasmelakukan pelaporan DAK. Kegiatan hari kedua dilakukan dalam bentuk ruangan kelas dengan para instruktur dari DJPK, KementerianKeuangan. Diharapkan, dengan bimtek ini, aplikasi WBRS yang sudah diluncurkan dapat diimplementasikan dalam waktu yang tidak terlalulama lagi. (Rype & Koer)40 Media defis
  • Sekilas Berita PELAKSANAAN QUALITY ASSURANCEREFORMASI BIROKRASI DI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGANDalam rangka memastikan dilaksanakannya seluruh Jenderal Perimbangan Keuangan mendapat nilaiProgram Reformasi Birokrasi dan Transformasi 92,23, yang berarti masuk kategori sangat baik.Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan Atas hasil penilaian Quality Assurance tersebut,serta untuk mengidentifikasi hambatan atau agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktoratpenyebab belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Jenderal Perimbangan Keuangan dapat lebih baik,Birokrasi, Inspektorat Jenderal pada tanggal 10 Mei Inspektorat Jenderal merekomendasikan agarsampai dengan 1 Juni 2012 melaksanakan kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan segeraPenjaminan Kualitas (Quality Assurance) pada menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikanDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Inspektorat Jenderal, diantaranya adalah perlunyamenggunakan parameter yang ditetapkan dalam meningkatkan komunikasi efektif kepada pegawaiPermenpan Nomor 53 tahun 2011 yang terdiri dari 73 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbanganparameter pada 8 program/area perubahan. Keuangan terutama informasi menyangkutKegiatan Quality Assurance oleh Inspektorat pelaksanaan program reformasi birokrasi,Jenderal tersebut dilaksanakan melalui metode perlunya meningkatkan kepatuhan dalam prosesreviu dokumen, wawancara ke pihak-pihak terkait, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dankuesioner, dan observasi lapangan. Dari hasil pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, perlunyapelaksanaan Quality Assurance di Direktorat Jenderal meningkatkan tercapainya Indikator Kinerja UtamaPerimbangan Keuangan pada 8 (delapan) program (IKU) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansiserta 73 parameter tersebut diperoleh simpulan Pemerintah (LAKIP).bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat (ichwan) Media defis 41
  • Konsultasi Keuangan Daerah dilakukan melalui Pemerintah PusatHibah melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah. Khusus untuk hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari pinjaman luar negeri, prioritas diberikan kepadaHibah daerah yang diatur dalam Peraturan ini memang tidak terlalu signifikan jika daerah berkapasitas fiskal rendahPemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang dibandingkan dengan transfer ke daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal yangHibah Daerah merupakan salah satu lainnya, seperti Dana Alokasi Umum, ditetapkan dalam Peraturan Menterisumber penerimaan untuk mendanai Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Keuangan dan atau prioritas sebagaimanapenyelenggaraan urusan yang menjadi Hasil. Namun demikian, output dari hibah ditetapkan dalam Rencana Pembangunankewenangan Pemerintah Daerah. Hibah daerah yang ada sampai dengan saat ini Jangka Panjang/Menengah (RPJP/RPJM).kepada Pemerintah Daerah dapat telah mendukung pencapaian kinerja Contohnya adalah Hibah Mass Rapid Transitbersumber dari Pemerintah Pusat, dalam bidang tertentu, misalnya Hibah (MRT) dari JICA untuk DKI Jakarta. Hal lainpemerintah daerah lain, badan/lembaga Local Basic Education Capacity (L-BEC) yang membedakan dengan DAK adalahorganisasi swasta dalam negeri, dan atau dari World Bank yang bertujuan untuk selama ini bisa dikatakan bahwa hibahkelompok masyarakat/perorangan dalam meningkatkan kapasitas pendidikan di daerah ini digunakan untuk membiayainegeri. Adapun hibah dari Pemerintah 50 daerah. Contoh hibah berikutnya kegiatan yang bukan merupakan prioritasPusat dapat bersumber dari pendapatan adalah Hibah Air Minum dari AusAID nasional dan ada kemungkinan tidakAPBN, pinjaman luar negeri, dan/atau yang menargetkan tersedianya 76.000 setiap tahun ada alokasi belanja hibah.hibah luar negeri. Prinsip-Prinsip Hibah sambungan rumah, dan Hibah WaterDaerah adalah sebagai berikut: and Sanitation Project-D (WASAP-D) dari Terkait dengan penyaluran, maka bisa World Bank yang menargetkan adanya dikatakan bahwa hibah daerah (dari• Hibah diberikan untuk mendanai pembangunan fisik sanitasi antara lain Pemerintah) ini memiliki kekhususan penyelenggaraan urusan yang menjadi MCK. yaitu penyaluran dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam capaian kinerja (performance-based). Bahkan kerangka hubungan keuangan antara Apabila dilihat dari penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka hibah daerah ini dikategorikan Pemerintah No. 2 tahun 2012, terdapat• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan sebagai dana transfer yang peruntukan/ 5 (lima) mekanisme penyaluran hibah Pelayanan Publik penggunaannya telah diatur secara ke daerah, yaitu: pemindahbukuan dari spesifik (conditional grant) sebagaimana• Dilaksanakan dengan menggunakan Rekening Kas Umum Negara ke Rekening halnya dengan Dana Alokasi Khusus mekanisme APBN dan APBD Kas Umum Daerah; pembayaran langsung; (DAK). Namun demikian, berbeda dengan• Dilaksanakan melalui penandatangan- rekening khusus; letter of credit (L/C); atau DAK yang penetapannya dan pengaturan an Perjanjian Hibah antara Menteri pembiayaan pendahuluan (pre-financing). dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan (PMK), maka hibah daerah Hibah daerah dengan berbagai kekhususan Keuangan dengan Kepala Daerah ini harus ditetapkan dalam naskah dan manfaatnya dapat menjadi alternatif• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang perjanjian. Untuk Hibah yang bersumber bagi Pemerintah Pusat membantu daerah bersumber dari luar negeri dilakukan dari penerimaan dalam negeri APBN dalam membiayai penyelenggaraan urusan melalui Pemerintah dan dari pihak lain di dalam negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah• Penyaluran hibah berdasarkan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Daerah dalam kerangka hubungan permintaan penyaluran dana dari Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan keuangan anatara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah yang bersumber dari luar negeri Pemerintah Daerah.Hibah daerah yang bersumber dari (baik dari pinjaman luar negeri maupun Yadi HadianPemerintah Pusat selama beberapa tahun hibah luar negeri yang diterushibahkan)42 Media defis
  • Album FotoPenyerahan Plakat TIM ISO 9001 : 2008Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah sebagaibukti layanan prima DJPK kepada stakeholderKonsultasi Pemerintah Kabupaten PegununganTengah Provinsi Papua terkait pengelolaankeuangan daerahSosialisasi pelaksanaan Unit KepatuhanInternal di Lingkungan DJPK, diikuti olehseluruh pejabat dan pegawai DJPKKunjungan Pimpinan dan Anggota DPRDProvinsi Sumatera Utara ke DJPK
  • Konsultasi Keuangan Daerah44 Media defis