Buletin defis 02 djpk

1,394 views
1,232 views

Published on

Buletin Desentralisasi Fiskal Edisi 02 Tahun 2012

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin defis 02 djpk

  1. 1. Media defis 1
  2. 2. Editorial Beberapa design yang mungkin dapat dikembangkan adalah mengubah DAK menjadi output base ketimbang input base yang selama“RE-DESIGN DAK” ini dijalankan. Hal ini akan memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk berkreasi sesuai kebutuhan. Penggunaan koridor Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai barometer pengukuran keberhasilan DAK diharapkan dapat memaksimalkanPeran strategis Dana Alokasi Khusus (DAK) prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan prioritas nasional dan padasebagai salah satu sumber pendanaan di rencana kerja pemerintah. saat bersamaan daerah penerima DAK dapatdaerah saat ini sudah tidak diragukan lagi Azas dan konsep DAK mengalami pemaknaan merasakan esensi ‘otonomi’ nya. Wacanadalam dinamika pembangunan. Meskipun yang berbeda dalam era UU Perimbangan lain yang mungkin perlu dikembangkanproporsinya kecil dibandingkan total dana Keuangan 1999 dan 2004 dan antara UU adalah sinergi antara pemerintah pusat danperimbangan yang dikucurkan dari APBN, dengan peraturan pelaksanaannya. Banyaknya daerah untuk lebih cepat mencapai tujuanbanyak daerah yang menggantungkan harapan diskursus yang timbul seperti diskursus pembangunan nasional. Pola perencanaandari DAK, di tengah-tengah masih terbatasnya “prioritas nasional dan urusan daerah”, “top DAK yang Top Down selama ini mungkin perlukemampuan keuangan daerah dalam down dan bottom up”, “fisik dan non fisik” dikombinasikan dengan pendekatan bottommendanai pembangunan. Kondisi ini terutama menimbulkan kesan adanya inkonsistensi up. Selain itu mengingat bahwa tidak semuabanyak ditemui di daerah-daerah dengan dalam pelaksanaan DAK. Demikian pula kegiatan yang menggunakan DAK sebagaikemampuan fiskal rendah yang sebagian besar dengan formulasi DAK yang menggunakan sumber dananya berdurasi tahunan makadana pembangunannya terpakai untuk gaji tiga kriteria sekaligus secara substitutif sudah saatnya kita mengimplementasikanpegawai dan belanja tidak langsung lainnya. telah mengaburkan nilai kekhususan daerah DAK yang mengacu kepada konsep MiddlePendanaan melalui DAK menjadi salah satu penerimanya. Penentuan daerah yang Term Expenditure Framework (MTEF). Diharapkantumpuan harapan mereka. Kucuran DAK ibarat seharusnya terseleksi menjadi semakin banyak nantinya DAK akan dapat mendorongsetetes embun penyejuk dalam kehausan. daerah yang akan menerimanya. pencapaian SPM sekaligus mendorongSejak diimplementasikan tahun 2003, pada pencapaian prioritas nasional serta dapat Sejumlah kajian yang berdasarkan analisisawalnya DAK hanya dialokasikan untuk bidang mengakomodir berbagai kebijakan pemerintah kuantitatif juga memperlihatkan bahwapendidikan, kesehatan, prasarana jalan, lainnya. pengalokasian DAK telah bias dari tujuanprasarana irigasi dan prasarana pemerintah. kekhususannya dan lebih memprioritaskan Untuk itu perlu ada upaya yang terus menerusPertanyaannya puaskah kita dengan kinerja fungsi ekualisasi (perimbangan). Kajian lain dalam menyempurnakan perangkat kebijakan.DAK? Berbagai permasalahan dan kendala menunjukkan bahwa belum ada korelasi yang Yang paling penting adalah merevisi Undang-muncul terkait dengan pertanyaan apakah signifikan bahwa pengucuran DAK memberikan undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangDAK yang dikucurkan telah tepat sasaran, dampak positif terhadap pertumbuhan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahapakah sudah efisien dan efektif, dan telah ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PPmemberikan dampak yang positif terhadap (IPM). No.55 tahun 2005 tentang dana perimbanganpembangunan? agar lebih sesuai dengan tantangan baru dan Apa yang menyebabkan semua itu? Apakah dinamika pendanaan pembangunan yangBatasan konsep, azas, terminology dan karena jumlah DAK yang dikucurkan hanya terdesentralisasi. Kita menginginkan adanyaformulasi DAK sepertinya mengalami sedikit sehingga “dosis” nya kurang untuk DAK yang lebih simple dan sederhana sertametamorfosa. DAK tidak lagi diberikan kepada mengobati permasalahan tertentu? Ternyata dapat mengeliminir berbagai kelemahan yangdaerah tertentu karena hampir sebagian tidak juga. Efisiensi pengalokasian DAK dan dijumpai saat ini. Redesign tersebut dapatdaerah saat ini mendapatkan kucuran DAK. efektifitas tatakelola implementasi DAK dilakukan secara parsial yang mendudukkanBesaran DAK juga cenderung naik sehingga menjadi kata kuncinya. Dengan kata lain kita ulang formulasi DAK sesuai hukum positifbatasan “membantu mendanai” menjadi tidak cukup bereksperimen dan melakukan yang ada atau reformasi integral yang merevisisedikit kabur. Kegiatan khusus yang yang metamorfosa azas, konsep dan formulasi keseluruhan konstruksi kebijakan DAK. Kitadidanai juga mengalami penambahan yang tetapi diperlukan adanya redesign DAK yangsignifikan dan bisa jadi keluar dari daftar lebih sesuai dengan kondisi terkini. tunggu tanggal mainnya. Ahmad Yani Media defis 3
  3. 3. Daftar Isi Profil Laporan Utama 30 Wawancara eksklusif Direktur Dana Perimbangan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAK: 5 Tantangan dan Konsep Ke Depan Feature PENATAAN ORGANISASI 8 DANA ALOKASI KHUSUS Dulu, Kemarin, Sekarang, dan Ke Depan 33 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Apakah urgensinya? 36 Resensi Buku Econo Myth DESAIN DAK KE DEPAN: 17 Apa yang perlu diperbaiki? Renungan 39 Suara STAKEHOLDER Menolong untuk Ditolong 21 terhadap Pelaksanaan DAK 22 DAK REIMBURSEMENT PROJECT Sekilas Berita 41 PELAKSANAAN QUALITY ASSURANCE “Peranan” Dana Alokasi Khusus: Reformasi Birokrasi Di Direktorat Jenderal 24 Sesuaikah Dengan Prinsip Awal? Perimbangan Keuangan PROBLEMATIKA PENGALIHAN KEGIATAN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Yang Konsultasi Hibah 42 27 Merupakan Urusan Daerah KE DANA ALOKASI KHUSUS Album Foto 43PELINDUNG Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan PENASEHAT Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJPK PENANGGUNG JAWABSekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemimpin Redaksi Ahmad Yani TIM REDAKSI Putut Hari Satyaka, Diah Sarkorini,Ubaidi Socheh Hamidi, Anwar Syahdat, Sugiyarto, M. Nafi TIM EDITOR Erny Murniasih, Fachroedy Junianto, Esthi Budilestari, Masagus Zenaidi,Wahyudi Sulestyanto, M. Sulthon Junaidi, Yadi Hadian, Endang Zainatun, Lily KUntratih, Deny Kurniawan, Ichwan Setyarno, Hesti Budi Utomo,David Rudolf desigN grafis Lukman Adi, Agung Setio Budi, Adhi Kurniawan Sekretariat M. Lilik CIB, Kurnia, Shanti Sukmawati, TitikFatmawati, Ricka Yunita Prasetya, Vanny Koesrini, Alit Ayu Meinarsari, Helmy Rukmana, Bangun Purwono Adi ALAMAT Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan|Gedung Radius Prawiro Lantai 10 Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710 Telepon: 021-3509442Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya4 Media defis
  4. 4. Laporan Utama IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAK: TANTANGAN DAN KONSEP KE DEPANDAK merupakan salah menyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada dalam hal perencanaan penganggaran dan daerah tertentu untuk mendanai kegiatan pelaksanaan kegiatannya, yang sudah pastisatu mekanisme khusus yang merupakan bagian dari program sesuai dengan yang telah digariskan olehtransfer yang yang menjadi prioritas nasional dan menjadi pemerintah pusat dalam penggunaannya, urusan daerah. mengingat DAK merupakan specific grant.bertujuan untuk Dari pengertian di atas terdapat 6 hal yang Dalam kaitan ini, menjadi hal yang cukup pentingmembantu mendanai perlu digarisbawahi. Pertama, DAK merupakan lagi adalah upaya untuk membangun kebijakankegiatan khusus yang dana yang bersumber dari APBN sehingga yang lebih mengedepankan kepentingan DAK merupakan bagian dari keuangan negara. publik, khususnya dalam pelaksanaan DAK.merupakan urusan Kedua, DAK dialokasikan kepada daerah Sehingga penciptaan lingkungan yang kondusifdaerah dan sesuai tertentu yang memiliki makna bahwa tidak perlu dibangun, antara lain melalui kepastiandengan prioritas semua daerah mendapatkan alokasi DAK karena daerah tertentu adalah daerah yang peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian layanan, kemudahan danpembangunan memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kesederhanaan proses memperoleh layanannasional. kriteria teknis. Ketiga, Alokasi DAK hanya publik tersebut, serta sinergi pembangunan digunakan untuk membantu mendanai bukan dan kebijakan antara pusat dan daerah, serta menggantikan. Karenanya daerah juga memiliki antar daerah.Sebagai bagian dari otonomi daerah dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan Dalam perjalanan panjang implementasinyadesentralisasi fiskal, keberadaan DAK telah pelayanan dasar sesuai kemampuan. telah banyak muncul berbagai permasalahan,memberi dimensi yang lebih jelas bagi Daerah Keempat, yang didanai adalah kegiatan khusus perspektif, dan kendala yang memerlukandalam penyelenggaraan pemerintahan dan yaitu kegiatan yang telah ditetapkan oleh perhatian pemerintah dan perlu diresponpelayanan, serta pengelolaan keuangan Kementerian Teknis. Kelima, Yang didanai dengan kebijakan yang selaras dan tepatberdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, merupakan urusan daerah, artinya kegiatan sasaran. Sejak diimplementasikan, awalnya DAKdan akuntabilitas. Tujuan utamanya adalah tersebut masuk dalam domain desentralisasi hanya dialokasikan untuk bidang pendidikan,untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan dan bukan urusan pusat. Keenam, prioritas kesehatan, prasarana jalan, prasaranaantara pemerintah pusat dan daerah serta nasional yang berarti kegiatan DAK merupakan irigasi dan prasarana pemerintah. Dalammengurangi kesenjangan kemampuan fiskal bagian dan prioritas nasional sebagaimana perkembangannya mengalami perubahanantar daerah, termasuk pemberian kewenangan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah. yang cukup siginifikan dari sisi jumlah, bidangdalam hal perpajakan daerah. Keberadaan Sangat disadari sepenuhnya bahwa kebijakan cakupan dan daerah penerimanya. DemikianDAK merupakan salah satu bentuk upaya pengalokasian DAK erat kaitannya dengan pula dari sisi azas, konsep, dan formulasi,pengurangan kesenjangan kemampuan fiskal pelayanan publik yang diberikan oleh DAK juga telah mengalami metamorfosa dalamantar daerah. pemerintah daerah, mengingat fungsinya berbagai bentuk dan pola.Pasal 39 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan sebagai instrumen bagi pemerintah daerah Dalam perkembangannya sampai denganbahwa DAK dialokasikan kepada pemerintah untuk menyediakan dan memberikan pelayanan saat ini, DAK digunakan untuk mendanaidaerah tertentu untuk mendanai kegiatan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk itu, kegiatan di 19 bidang, yaitu pendidikan;khusus yang merupakan urusan daerah. peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan kesehatan; infrastruktur jalan; infrastrukturSementara itu, Pasal 51 PP No. 55 Tahun 2005 DAK menjadi semakin penting terutama irigasi; infrastruktur air minum; infrastruktur Media defis 5
  5. 5. Laporan Utamasanitasi; prasarana pemerintahan daerah; juga menyelipkan kata “kemarin” di antara Sementara itu Putut Hari Setyaka, dalamkelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan dulu dan sekarang. Yang menarik, meskipun tulisan yang bertajuk Desain DAK kedepan:hidup; keluarga berencana; kehutanan; sarana jumlah DAK cenderung meningkat setiap tahun Apa yang perlu diperbaiki mengemukakanperdagangan; sarana dan prasarana daerah tetapi jika dilihat dari proporsi DAK terhadap beberapa kelemahan dan kelebihan DAK saattertinggal; listrik perdesaan; perumahan dan APBN selain tidak terlalu besar dan cenderung ini. Menurut Putut, DAK menghadapi kendalakawasan permukiman; keselamatan transportasi menurun. Dalam tulisannya Sdr. Ubaidi yang berat untuk bisa mewujudkan tujuannyadarat; transportasi perdesaan; serta sarana dan menyampaikan paling sedikit 10 dirkursus sebagaimana disebutkan di atas, yaitu tujuanprasarana kawasan perbatasan. yang melibatkan DAK. Banyaknya diskursus pencapaian prioritas nasional dan tujuan ini menunjukkan bahwa problem DAK begitu pemerataan. Kendala lain yang paling seringLaporan Utama Media Defis edisi kedua ini dikeluhkan oleh daerah adalah petunjukmencoba mencermati berbagai persoalan teknis dari K/L yang seringkali terlambatseputar DAK. Dengan mengambil tema besar Ada 2 (dua) kelebihan DAK disampaikan. Selain itu, sebagian besar JuknisImplementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus: saat ini yaitu mekanisme merujuk kepada “input based conditional transfer”,Tantangan dan Konsep Ke depan, Media Defisakan mengajak pembaca menyusuri lorong pencairan/penyaluran DAK menyebabkan Juknis menjadi sangat rigid yang relatif sangat simple yang pada gilirannya menyebabkan alokasiwaktu mencermati Kisah Perjalanan panjang DAK menjadi tidak dapat dilaksanakan secaraDAK dalam sistem dan mekanisme transfer di dan pada dasarnya DAK telah efisien karena tidak sesuai dengan kondisi danIndonesia. sangat membantu kebutuhan kebutuhan daerah. Masih ada lagi hal lain yangBeberapa tulisan yang kami sajikan pada pendanaan daerah, terutama merupakan kelemahan menurut Putut, adalahMedia Defis Edisi ini antara lain: Dana Alokasi untuk meningkatkan belanja lemahnya system dan mekanisme monitoringKhusus: Dulu, Kemarin, Sekarang, dan Kedepan dan evaluasi pelaksanaan DAK serta adanya modal mereka.Apakah Urgensinya; Desain DAk Ke depan: kewajiban penyediaan dana pendamping yangApa yang perlu diperbaiki: DAK reimbursement terkadang cukup memberatkan bagi daerah.Projet: “Peranan: Dana Alokasi Khusus: kompleks, pelik dan dinamis di mana dalam Namun demikian, Putut juga mencatat ada 2Sesuaikah dengan Prinsip Awal; dan Problema tataran implementasinya telah menimbulkan (dua) kelebihan DAK saat ini yaitu mekanismePengalihan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas banyak interpretasi dan harapan yang pencairan/penyaluran DAK yang relatif sangatPembantuan yang merupakan Urusan Daerah bermacam-macam. Ubaidi juga menawarkan simple dan pada dasarnya DAK telah sangatke Dana Alokasi Khusus. Selain tulisan tersebut 3 (tiga) alternatif konsep DAK ke depan. membantu kebutuhan pendanaan daerah,di atas kami juga menyajikan Suara Stakeholder Pertama, mempertahankan konsep DAK terutama untuk meningkatkan belanja modalterhadap Pelaksanaan DAK, dan wawancara dengan memberi ruang bagi munculnya jenis mereka.Ekslusif dengan Direktur Dana Perimbangan. transfer lainnya yang baru; kedua, memperluas dan/atau mengembangkan konsep DAK yang Mengacu pada berbagai kelemahan tersebutPada waktu pertama kali dialokasikan tahun ada sekarang, dan ketiga re-design DAK. di atas, Putut menekankan pentingnya2003, perhatian publik terhadap keberadaan Pilihannya tergantung kita. “Untuk menentukan untuk menyusun desain baru DAK dengandana ini boleh dikatakan masih kecil. Selain pilihan tersebut, kita harus bisa menjawab menempatkannya dalam payung hukumkarena jumlahnya yang relatif kecil dibandingkan terlebih dahulu kira-kira konsep perimbangan yang kuat melalui perubahan UU. AdaDana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil keuangan ke depan nantinya seperti apa? dua hal penting yang menjadi landasan(DBH). Perjalanan waktu implementasi DAK Apakah akan meletakkan DAK sebagai satu penyusunan desain DAK yang baru dalamdapat disimak dalam tulisan yang berjudul kesatuan yang utuh dalam posisinya sebagai revisi UU 33/2004, yaitu i) DAK harus mampuDana Alokasi Khusus: Dulu, Kemarin, Sekarang, bagian dari jenis Dana Perimbangan, atau menyederhanakan berbagai jenis specific grantdan Ke depan. Tulisan yang diusung oleh Ubaidi justru ingin menjadikan DAK lebih exclusive lagi yang ada dalam system transfer di IndonesiaSocheh Hamidi, Kepala Subdirektorat Dana dalam kaitannya dengan kepentingan prioritas saat ini; dan ii) desain DAK yang baru harusAlokasi Khusus ini ingin menunjukkan kepada nasional? Atau, DAK akan diarahkan untuk mampu meminimalisir kelemahan-kelemahanpembaca adanya dinamika yang tinggi dalam mendorong pencapaian standar pelayanan yang terjadi dalam pelaksanaan DAK saat ini.dimensi waktu. Segmentasi waktunya juga minimum (SPM)?” Demikian yang dipaparkan Cerminan dari keinginan yang kuat tersebuttidak lazim disampaikan. Bukan hanya dulu, Ubaidi dalam tulisannya. kemudian tercermin dalam rancangan revisi UUsekarang dan masa depan tetapi penulisnya 33/2004 yaitu membagi DAK dalam 3 jenis DAK,6 Media defis
  6. 6. Laporan Utamayaitu i) DAK untuk mendorong pencapaian tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. ditandatanganinya sebuah program kerjasamaSPM di bidang-bidang tertentu; ii) DAK untuk UU 33/2004 mendefinisikan DAK sebagai Pemerintah Republik Indonesia denganmendorong pencapaian prioritas nasional; dan dana yang bersumber dari pendapatan APBN Bank Dunia pada tanggal 23 Juni 2010 yaituiii) DAK untuk kebijakan tertentu yang diatur yang dialokasikan kepada daerah tertentu Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) No.7914-dengan peraturan perundangan. dengan tujuan untuk membantu mendanai ID tentang Local Government and Decentralization kegiatan khusus yang merupakan urusan Project (LGDP) atau Proyek Pemerintah DaerahDI tulisan lain, Anwar Syahdat menulis tentang daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. dan Desentralisasi (P2D2). Program ini juga“Peranan” Dana Alokasi khusus, Sesuaikah Lebih spesifik atau secara khusus DAK biasa disebut sebagai DAK Reimbursement Projectdengan prinsip awal? Menyatakan bahwa diarahkan untuk mendanai kebutuhan sarana dikarenakan konsep dari proyek ini yang akanistilah DAK mulai dikenal secara umum dan prasarana pelayanan dasar masyarakat mengganti (reimburse) sejumlah Dana Alokasiketika ditetapkannya UU 25/1999 tentang yang belum mencapai standar tertentu atau Khusus (DAK) yang menghasilkan keluaranPerimbangan Keuangan antara Pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai yang dipersyaratkan (eligible output).Pusat dan Daerah. Sebelum berlakunya UU daerah. Ketentuan Pasal 38 UU 33/3004 yang25/1999 atau periode berlakunya UU 32/1956 Dengan pendekatan ini, Bank Dunia akan menyatakan bahwa besaran DAK ditetapkantentang Perimbangan Keuangan antara Negara membayarkan kembali bagian dari DAK untuk setiap tahun dalam APBN ditafsirkan olehdan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum) Anwar bahwa DAK akan ada setiap tahun.Rumah Tangganya Sendiri, secara de jure berdasarkan laporan dan verifikasi output fisik Anwar juga menterjemahkan bunyi Pasal 39nomenklatur DAK belum dikenal, namun daerah partisipan provinsi/kabupaten/kota UU 33/2004 yang menyatakan bahwa DAKsecara de facto terdapat beberapa karakteristik yang dilakukan oleh BPKP. Tujuan program dialokasikan kepada daerah tertentu untukpendanaan daerah pada masa itu yang memiliki ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas mendanai kegiatan khusus yang merupakanciri kesamaan dengan DAK, seperti, Inpres. dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telahInpres merupakan suatu sistem pendanaan (jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi) di lokasi ditetapkan dalam APBN. Penjelasan pasal inidaerah yang bersifat top down dan penggunaan pemerintah daerah percontohan. Hal ini akan menyatakan bahwa yang dimaksud denganatau peruntukannya sudah ditentukan. dilakukan melalui peningkatan pelaporan daerah tertentu adalah daerah yang memenuhiDengan kata lain, terhadap dana tersebut keuangan dan teknis serta verifikasi output kriteria setiap tahun untuk mendapatkantidak ada sama sekali diskresi daerah terkait kegiatan infrastruktur yang dibiayai dengan DAK. alokasi DAK. Dengan demikian, menurut Anwar,pemanfaatannya. tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Selain tulisan di atas yang menggelitik pikiranBagaimana peran DAK diuraikan secara Anwar juga melihat , sedikit ada kontradiksi kita untuk memikirkan konsep DAK ke depan,gamblang oleh Anwar. Dalam UU/251999, antara batang tubuh dengan penjelasan pasal Media Defis kali ini juga memaparkan suara-peranan DAK adalah guna menutup 39 di atas. Dalam batang tubuh dinyatakan suara stakeholder terhadap pelaksanaan DAKkelemahan formulasasi DAU yang “disadari bahwa DAK diperuntukan untuk mendanai yang dikemas dalam bentuk pertanyaan danatau tidak” belum dapat mengakomodasi kegiatan khusus yang merupakan urusan jawaban. Tulisan-tulisan dan pertanyaan-semua keberagaman daerah. Selain itu, DAK daerah, namun dalam penjelasannya DAK juga pertanyaan tersebut di atas selainjuga sebagai instrumen pendanaan dalam hal dimungkinkan untuk mendanai fungsi agama menunjukkan adanya atensi daerah terhadapterdapat kebutuhan yang merupakan komitmen yang merupakan kewenangan Pemerintah permasalahan DAK juga sekaligus menunjukkandan prioritas nasional. Anwar menyimpulkan Pusat. Diakhir tulisannya Anwar mengajak kita masih begitu kompleknya permasalahan yangbahwa peranan DAK yang diharapkan oleh berpikir untuk menilai apakah kebijakan DAK diemban DAK. Ada asa dan harapan. AdaUU 25/1999 sangat berkaitan dengan kata saat ini masih sejalan dengan tujuan awal yang keraguan dan skeptisme. Tetapi juga ada solusi“fokus” karena DAK hanya diarahkan untuk mengharapkan DAK “fokus” untuk mendanai yang ditawarkan dalam Media Defis kali ini.mendanai “kebutuhan khusus”. Sementara kebutuhan khusus. Semuanya diramu dalam tulisan yang akanuntuk kebutuhan yang bersifat umum didanai membawa pembaca ke dalam kilas balik DAK Selanjutnya tulisan DAK Reimbursement Projectdari sumber lain. di masa lalu sekaligus melesatkan pembaca yang ditulis Denny Kurniawan mencoba ke masa depan. Setiap tantangan dan kendalaSementara itu dengan terbitnya UU 33/2004, memaparkan adanya terobosan baru dalam yang dihadapi dibarengi dengan sejumlahmuncul pula keinginan untuk menyesuaikan penerapan Output-Based Disbursement (OBD) konsep juga sudah dipersiapkan. Selamatkebijakan transfer ke daerah dengan yang baru pertama kali dilaksanakan di Membaca.perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta Indonesia. Momen penting ini dimulai setelah Ahmad Yani Media defis 7
  7. 7. Laporan Utama DA N A A LOK A SI KHUSUS Dulu, Kemarin, Sekarang, dan Ke Depan Apakah urge ns iny a?Biasanya judul dari sebuan tulisan dari sudut Pada periode “sekarang” (2009-2012), DAK terlalu permisif terhadap perkembanganpandang segmentasi waktu adalah “dulu, kebijakan terutama sebagai akibat darisekarang, dan masa nanti”. Tapi pada tulisan ini implementasi amanat Pasal 108 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan implementasi atas PPsaya ingin membagi segmentasi waktu dengan Nomor 38 Tahun 2007, dimana keduanyamenambah “kemarin” di antara “dulu” dan mengamanatkan adanya penyerahan urusan yang sudah menjadi kewenangan“sekarang”. Mengapa? Hal ini semata-mata ingin daerah kepada pendanaan APBD. Denganmenunjukkan bahwa ada dinamika yang tinggi menggunakan prinsip money follows function,dalam rentang waktu kemarin dan sekarang. maka fungsi yang diserahkan tersebut harus ada pendanaannya, dan yang memungkinkan dari sisi peraturan perundangan adalahKetika pertama kali dialokasikan pada tahun 2003, DAK tidak begitu menjadi perhatian banyak melalui DAK walaupun sepenuhnya itu tidakpihak. Di samping karena alokasi dananya yang hanya Rp2,3 triliun apabila dibandingkan benar. Ada yang bersifat pengalihan kegiatandengan alokasi DAU yang mencapai Rp60,5 triliun, juga pada saat itu daerah masih cukup dan pendanaannya, ada juga yang dialihkanleluasa untuk menentukan pola belanja di luar belanja pegawai mengingat sumber pendanaan kegiatannya namun pendanaannya harusdari dana transfer lainnya terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum on top. Pada kondisi seperti ini saya ingin(DAU) masih relatih besar. Hal ini terutama pada saat terjadi kenaikan DAU dan DBH pada mengatakan bahwa dengan konsep DAKtahun 2006 dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa DBH dan DAU pada tahun sebagaimana diatur dalam UU 33 Tahun2006 masing-masing mencapai Rp59,4 triliun dan Rp145,7 triliun, yang berarti mengalami 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, makapeningkatan sebesar Rp28,2 triliun dan Rp56,9 triliun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, hal tersebut terlalu “membebani” DAK.pada tahun 2007 (saya menyebut periode “kemarin”) kenaikan DBH dan DAU tidak sesignifikan Dengan kata lain bahwa banyak harapanseperti tahun-tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar Rp9,1 triliun dan Rp19,9 triliun. diarahkan pada DAK namun banyak juga yangBahkan pada tahun 2008 DBH justru mengalami penurunan sebesar Rp2,5 triliun sedangkan tidak melihat bahwa terlalu kecil DAK untukDAU meningkat sebesar Rp14,6 triliun. Pada tahun 2009 DBH dan DAU meningkat masing- memenuhi harapan itu semua. Dampaknyamasing sebesar Rp2,1 triliun dan Rp6,9 triliun dari tahun sebelumnya. Sejak saat itulah daerah adalah diskursus mengenai DAK sudahmulai menjadikan DAK sebagai ‘harapan’ untuk mempertahankan pola belanja modal di keluar dari konteksnya. Kegiatan/kejadiandaerah mengingat kenaikan DBH dan DAU tidak cukup signifikan untuk mengimbangi kenaikan yang dianggap “khusus” maka diusulkanbelanja di APBD yang bersifat rutin, walaupun sejak saat itu pula daerah mulai merasakan pendanaannya dari DAK. Dalam beberapaberat untuk menyediakan dana pendamping DAK sekurang-kurangnya 10%. kejadian, pemahaman mengenai DAK sering “salah kaprah”. Hal ini juga bisa ditemui8 Media defis
  8. 8. Laporan Utamadalam beberapa penyebutan mengenai 3. Membantu mendanai, yang berarti Perimbangan tersebut saling mengisi danDAK Bencana Alam padahal tidak pernah dana ini bersifat bantuan dan tidak saling melengkapi. Penjelasan atas halada DAK untuk bencana alam. Pendanaan menggantikan. Makna membantu di sini tersebut dapat dilihat dari keterkaitan tujuanbencana alam berasal dari Akun Belanja sebenarnya ditujukan kepada daerah- antar komponen Dana Perimbangan.Pemerintah Pusat dan bukan masuk dalam daerah yang kemampuan keuangannya DBH dialokasikan dengan tujuan untukAkun Transfer ke Daerah. Pernah juga salah di bawah rata-rata nasional. Dengan mengurangi ketimpangan fiskal vertikalsatu Gubernur menyampaikan usulan agar demikian, karena tidak menggantikan (antara pusat dan daerah). Disadari bahwadaerahnya diberikan DAK karena kekhususan maka logikanya daerah juga mempunyai kebijakan alokasi DAK tersebut menimbulkanyang disandangnya walaupun kemampuan tanggung jawab yang sama terhadap ketimpangan yang baru, yaitu ketimpangankeuangan daerahnya sangat tinggi. Itulah pelayanan dasar sesuai dengan fiskal secara horisontal (antardaerah) karenaDAK sekarang. kemampuan keuangan daerah yang hanya daerah-daerah yang mempunyai dimilikinya. potensi penerimaan pajak dan sumer dayaPENGERTIAN DAN TUJUAN DAK 4. Kegiatan khusus, yaitu kegiatannya alam yang tinggi yang akan mendapatkanUU Nomor 33 Tahun 2004 tentang sudah ditetapkan oleh kementerian bagian lebih besar dibandingkan daerahPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah teknis terkait melalui petunjuk teknis lainnya. Untuk itu dialokasikan DAU gunaPusat dan Pemerintahan Daerah penggunaan DAK. mengurangi ketimpangan fiskal horisontalmenyebutkan bahwa DAK merupakan dana 5. Urusan daerah, yang berarti tersebut. Dalam prakteknya, kedua jenisyang bersumber dari APBN yang dialokasikan kegiatan yang didanai dari DAK harus Dana Perimbangan yang bersifat blockkepada daerah tertentu untuk membantu sudah merupakan urusan daerah grant tersebut dalam pelaksanaan belanjamendanai kegiatan khusus yang merupakan karena merupakan bagian dari Dana di daerah kurang menyentuh beberapaurusan daerah dan sesuai dengan prioritas Desentralisasi. pelayanan dasar masyarakat yang merupakannasional. Dari pengertian tersebut, ada 6 hal 6. Prioritas nasional, yang berarti kegiatan prioritas nasional di daerah, sehinggayang perlu untuk diperhatikan, yaitu: DAK merupakan bagian dari prioritas masih banyak dijumpai ruang kelas SD1. Bersumber dari APBN, yang berarti nasional sebagaimana tercantum dalam yang rusak, puskesmas yang kurang layak, dananya bersumber APBN walaupun rencana kerja pemerintah (RKP). atau jalan kabupaten/kota yang rusak. ketika ditransfer ke daerah menjadi Bagi daerah-daerah dengan kemampuan Sementara itu, tujuan dialokasikannya DAK bagian dari APBD. Karena bersumber dari keuangan daerahnya yang relatif rendah, adalah untuk: APBN maka sejalan dengan pemahaman maka akan lebih sulit lagi untuk melakukan bahwa keuangan daerah merupakan 1. membantu daerah tertentu, diskresi pembelanjaan yang diarahkan untuk bagian dari keuangan negara walaupun 2. mendanai sarana dan prasarana kepentingan pelayanan dasar tersebut. keduanya merupakan dua entitas yang pelayanan dasar masyarakat, dan Untuk mempertahankan kualitas pelayanan berbeda. 3. mendorong percepatan pembangunan dasar tersebut, pemerintah sejak tahun 20032. Daerah tertentu, yang berarti tidak daerah. mengambil inisiatif dengan mengalokasikan semua daerah mendapatkan alokasi DAK DAK yang bersifat specific grant terutama untuk Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, maka karena daerah tertentu adalah daerah membantu daerah-daerah yang kemampuan alokasi DAK dihitung dengan 3 kriteria, yaitu yang memenuhi kriteria umum, kriteria keuangan daerahnya rendah. kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sebagian teknis. MEKANISME PENGALOKASIAN dari kita masih ada yang memahami DAK bahwa daerah tertentu adalah daerah POSISI DAK DALAM DANA yang hanya memenuhi kriteria umum PERIMBANGAN Berbeda dengan besaran alokasi DAU saja, yaitu daerah yang kemampuan nasional yang dipatok sekurang-kurangnya Pada pasal 10 ayat (1) PP 55 Tahun 2005 keuangannya relatif rendah. Padahal 26% dari PDN Neto, atau Dana Bagi Hasil disebutkan mengenai kesatuan Dana untuk menentukan daerah tertentu yang dipatok berdasarkan persentase Perimbangan dalam konteks perimbangan tersebut, ketiga kriteria dimaksud harus tertentu dari APBN, maka besaran alokasi keuangan, yaitu Dana Perimbangan alokasinya dipakai semua, tidak boleh dipakai salah DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. dalam APBN tidak dapat dipisahkan satu satu atau hanya dua kriteria saja. Artinya, bisa naik, bisa turun dan sangat sama lain karena masing-masing jenis Dana Media defis 9
  9. 9. Laporan Utamatergantung dari besarnya kebutuhan dan dapat menggambarkan kondisi sarana bahwa seluruh daerah di provinsiconstrain budget di APBN. dan prasarana yang akan didanai dari Papua diprioritaskan untuk DAK. mendapatkan alokasi DAK.Selanjutnya, perhitungan alokasi DAK untuk Implementasi atas ketiga kriteria di atas b. Seluruh daerah yang termasukmasing-masing daerah dilakukan melalui 2 dapat dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini. sebagai daerah tertinggal(dua) tahapan, yaitu : diprioritaskan mendapatkan alokasia. Penentuan daerah tertentu yang Penjelasan atas Bagan: DAK. menerima DAK, dengan memperhatikan 1. Jika suatu daerah IFN-nya<1, maka 3. Apabila suatu daerah dengan IFN>1 kriteria umum, kriteria khusus, dan berdasarkan kriteria umum daerah dan daerah tersebut juga tidak termasuk kriteria teknis. tersebut layak untuk mendapatkan DAK, dalam kategori daerah berdasarkanb. Penentuan besaran alokasi DAK masing- demikian sebaliknya untuk daerah yang butir 2 di atas, maka dilihat terlebih masing Daerah, yang dilakukan dengan IFN-nya>1. dahulu kharakteristik daerahnya yang perhitungan indeks berdasarkan kriteria 2. Bagi daerah yang IFN-nya>1, masih ditunjukkan dengan IKW. IKW ini digabung umum, kriteria khusus, dan kriteria dimungkinan layak untuk mendapatkan dengan IFN menjadi IFW, dan untuk teknis. alokasi DAK, apabila: selanjutnya apabila IFW>1, maka daerahPenjelasan atas penggunaan kriteria tersebut layak mendapatkan alokasi a. Berdasarkan peraturan perundang-pengalokasian DAK tahun 2011 tersebut DAK dari sisi kriteria umum dan kriteria an termasuk dalam kategoriadalah sebagai berikut : khusus. Apabila dengan IFW ini layak daerah-daerah di provinsi Papua. namun pada bidang tertentu daerah1. Kriteria Umum, yang ditetapkan UU mengenai Otonomi Khusus di tersebut tidak mempunyai infrastruktur dengan mempertimbangkan kemampuan Provinsi Papua mengamanatkan keuangan daerah yang dicerminkan Gambar 1 dari penerimaan umum APBD setelah Mekanisme Perhitungan Alokasi DAK dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.2. Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, yaitu : a. Peraturan Perundangan, dimana daerah-daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan diprioritaskan mendapat alokasi DAK, serta seluruh daerah tertinggal diberikan kebijakan untuk mendapatkan alokasi DAK. b. Karakteristik daerah, yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk dalam kategori daerah ketahanan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pariwisata.3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang10 Media defis
  10. 10. Laporan Utama yang rusak untuk bidang tersebut, maka DAK untuk masing-masing daerah dan Selanjutnya, pada tahun 2012 dialokasikan daerah tersebut tidak akan mendapatkan masing-masing bidang. DAK sebesar Rp25,1 triliun untuk mendanai DAK pada bidang tersebut. kegiatan DAK di 19 bidang, yaitu: 1. PERKEMBANGAN ALOKASI DAN4. Apabila dengan IFW inipun tidak layak, Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Keluarga BIDANG YANG DIDANAI DARI maka masih dimungkinkan layak apabila Berencana; 4. Infrastruktur Jalan; 5. DAK ketika digabung dengan IT-nya dan Infrastruktur Irigasi; 6. Infrastruktur Air Ketika baru pertama kali dialokasikan pada Minum; 7. Infrastruktur Sanitasi; 8. Prasarana digabung menjadi fungso IFWT yang tahun 2003, dialokasikan DAK sebesar Pemerintahan Daerah; 9. Kelautan dan menunjukkan nilai >1, maka daerah Rp2,3 triliun untuk mendanai 4 bidang Perikanan; 10. Pertanian; 11. Lingkungan tersebut dianggap layak menerima DAK, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Hidup; 12. Kehutanan; 13. Sarana dan alokasi DAK. Irigasi, dan Prasarana Pemerintahan. Jumlah Prasarana Daerah Tertinggal; 14. Sarana5. Pada tahap kedua, setelah diketahui ini meningkat setiap tahunnya menjadi Perdagangan; 15. Transportasi Perdesaan; 16. daerah-daerah yang layak mendapatkan Rp24,8 triliun pada tahun 2009, yang berarti Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; alokasi DAK, maka dilakukan perhitungan mengalami peningkatan 987 persen. Pada 17. Listrik Perdesaan; 18. Perumahan dan besaran alokasi masing-masing daerah tahun 2010,besaran alokasi DAK di APBN Permukiman; 19. Keselamatan Transportasi dengan menyusun Bobot Daerah mengalami penurunan menjadi Rp21,1 triliun. Darat. yang merupakan pencerminan IFWT Selanjutnya, pada tahun 2011 dan 2012 dikalikan dengan IKK (indeks kemahalan Selanjutnya, jumlah daerah yang menerima terjadi kenaikan DAK walaupun tidak secara konstruksi). alokasi DAK dari tahun ke tahun juga signifikan. Secara lebih jelas, perkembangan6. Bobot Dearah tersebut dikalikan dengan mengalami penambahan. Jika pada alokasi DAK tersebut dapat dilihat pada pagu DAK masing-masing bidang tahun 2008 terdapat 25 provinsi dan 451 Tabel 1 dan Gambar 2 di bawah ini. sehingga akan diketahui besaran alokasi kabupaten/kota yang menerima DAK, maka Tabel 1 Dana Alokasi Khusus, Tahun 2003 – 2012 (dalam miliar rupiah) No Bidang 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Pendidikan 625,00 652,60 1.221,00 2.919,53 5.195,29 7.015,42 9.334,88 9.334,88 10.041,30 10.041,30 2 Kesehatan 375,00 456,18 620,00 2.406,80 3.381,27 3.817,37 4.017,37 2.829,76 3.000,80 3.005,93 3 Infrastruktur Jalan 842,50 839,05 945,00 2.575,71 3.113,06 4.044,68 4.500,92 2.810,21 3.900,00 4.012,76 4 Infrastruktur Irigasi 338,50 357,20 384,50 627,68 858,91 1.497,23 1.548,98 968,40 1.311,80 1.348,51 5 Infrastruktur Air Minum 203,50 608,00 1.062,37 1.142,29 1.142,29 357,23 419,60 502,49 6 Infrastruktur Sanitasi 357,23 419,60 463,65 7 Kelautan Perikanan 305,47 322,00 775,68 1.100,36 1.100,36 1.100,36 1.207,84 1.500,00 1.547,12 8 Prasarana Pemerintah 88,00 228,00 148,00 448,68 539,06 362,00 562,00 386,25 400,00 444,50 9 Pertanian 170,00 1.094,88 1.492,17 1.492,17 1.492,17 1.543,63 1.806,10 1.879,59 10 Lingkungan Hidup 112,88 351,61 351,61 351,61 351,61 400,00 479,73 11 KB 279,01 329,01 329,01 368,10 392,26 12 Kehutanan 100,00 100,00 250,00 400,00 489,76 13 Prasarana Daerah Tertinggal 190,00 300,00 315,50 356,94 14 Perdagangan 150,00 107,32 300,00 345,13 15 Keselamatan Transportasi Darat 100,00 131,62 16 Listrik Pedesaan 150,00 190,64 17 Perumahan Dan Permukiman 150,00 191,24 18 Sarpras Kawasan Perbatasan 100,00 121,39 19 Transportasi Perdesaan 150,00 171,39 Jumlah Total Bidang 5 6 8 9 9 11 13 14 19 19 Jumlah Total Pagu 2.269,00 2.838,50 4.014,00 11.569,80 17.094,10 21.202,14 24.819,59 21.133,38 25.232,80 26.115,95 Media defis 11
  11. 11. Laporan Utama Tabel 2 Dalam prakteknya, pelaksanaan DAK Alokasi dan Jumlah Daerah Penerima DAK, 2008-2012 menggunakan pendekatan campuran, antara 2008 2009 2010 2011 2012 top down dan bottom up. Hal ini bisa dilihat pada saat proses perencanaan yang dimulai Alokasi Provinsi 762.51 1,360.47 829.05 1.305,46 1.331,39 dari musrenbangnas. Pada tahapan ini, Alokasi Kab/Kota 20,439.64 23,459.12 19,926.72 23.927,34 24.784,56 daerah mengusulkan beberapa kegiatan yang Jumlah Alokasi Nasional 21,202.14 24,819.59 20,755.77 25.232,80 26.115,95 merupakan kebutuhan daerah, dan untuk Provinsi Penerima DAK 25 29 32 32 32 selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan Kab/Kota Penerima DAK 451 477 472 488 488 bagian dari prioritas nasional. Selanjutnya, Rata-rata alokasi Kab/Kot 45.32 49.18 42.22 49,03 50,79 pada saat dilakukan perhitungan alokasi Rata-rata alokasi Nasional 44.54 49.05 41.18 48,52 50,22 DAK lebih banyak bersifat top down denganSumber : PMK Alokasi DAK, data diolah mendasarkan diri pada data-data sesuai dengan kriteria yang bersifat bottom up karenapada tahun 2012 bertambah menjadi 32 DAK didasarkan atas kebutuhan daerah, data dimaksud bersumber juga dari daerah.provinsi, 488 kabupaten/kota. Bertambahnya maka mekanisme bottom up akan lebih pas.jumlah daerah yang menerima alokasi DAK Selain itu, perhitungan alokasi DAK yang 2. Prioritas nasional vs kebutuhantersebut terutama disebabkan antara lain menggunakan kriteria umum, khusus, dan daeraholeh adanya penambahan daerah otonom teknis juga tidak dimunginkan DAK bersifat Beberapa daerah menyampaikanbaru akibat pemekaran. Perkembangan bottom up. Implementasi atas ketiga kriteria permasalahan mengenai alokasi DAK yangjumlah daerah penerima DAK tersebut dapat tersebut membutuhkan indikator-indikator dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhandilihat pada tabel 2 di samping. yang dapat digunakan untuk penyusunan daerah. Terhadap hal ini, bisa benar bisa juga indeks dari kriteria-kriteria dimaksud. HalWalaupun jumlah daerah yang menerima tidak. Dikatakan benar apabila input data ini berarti bahwa “data” merupakan elemenDAK mengalami peningkatan, namun rata- yang digunakan dalam perhitungan alokasi utama dalam perhitungan alokasi DAK.rata alokasi yang diterima oleh masing- kurang akurat, maka dimungkinkan akan Dengan demikian, penyediaan data-datamasing daerah kabupaten/kota mengalami terjadi hal demikian. Dikatakan tidak benar dimaksud dilakukan oleh masing-masingpeningkatan, yaitu sebesar 45,32 persen apabila menurut pusat masih dimunginkan kementeriam/lembaga terkait untuk datapada trahun 2008 menjadi 50,79 perrsen untuk dilakukan kegiatan tersebut namun kriteria khusus dan teknis, sedangkan datapada tahun 2012. menurut daerah tidak sesuai dengan kriteria umum menggunakan data APBD. kebutuhan. Dalam hal ini, ada baiknyaSementara itu, proporsi DAK dalam DanaPerimbangan juga tidak terlalu besar, yaitu Gambar 2sekitar 6% pada tahun 2011 dan menurun Dana Alokasi Khusus, Tahun 2003 – 2012menjadi sekitar 5% pada tahun 2012. Hal initentu saja tidak akan secara signifikan dapatmengubah pola belanja di daerah. Dengankata kata lain, harapan yang terlalu besarpada DAK seperti bertolak belakang denganketersediaan anggaran di APBN. Gambar 3dapat menjelaskan kondisi tersebut.DISKURSUS MENGENAI DAK1. Top down vs bottom upDalam proses pengalokasian DAK lebihbanyak dilakukan dengan pendekatan topdown. Hal ini sejalan dengan DAK dalamkaitannya dengan prioritas nasional. Jika12 Media defis
  12. 12. Laporan Utama Gambar 3 Rincian Dana Perimbangan Tahuan 2011 dan 2012apabila kembali kita merujuk pada konsep yang relatif rendah, namun ketentuan praktek alokasi DAK selalu digunakan ketigaspecific fund dimana kegiatan yang merupakan perundangan tidak cukup kuat untuk kriteria secara bersama-sama karena ketigaprioritas nasional tersebut kadang-kadang mengikat hal tersebut. Sebagai contoh kriteria tersebut sejalan dengan tujuan DAK.memang tidak sesuai dengan kebutuhan adalah penentuan daerah yang dapat DAK 4. Dana pendamping vs non- danadaerah. Hal ini tidak berarti kegiatan yang di dalam UU disebutkan harus memenuhi pendampingsudah dialokasikannya pendanaannya dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteriaDAK tersebut tidak dapat dilakukan oleh teknis. Mana yang mempunyai peran besar Dana pendamping yang dipersyaratkandaerah. Daerah harus melakukan kegiatan adalah tergantung dari kebijakan nasional sekurang-kurangnya 10% dari total DAKtersebut walaupun tidak sesuai dengan pada saat kebijakan itu dirumuskan. yang diterima oleh suatu daerah terasakebutuhan daerah, namun pemerintah tetap Prakteknya adalah ketiga kriteria harus memberatkan daerah terutama daerah-berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan dipakai dalam penentuan daerah tertentu daerah yang kemampuan keuanganprioritas nasional yang harus dilaksanakan di yang layak dapat alokasi DAK. daerahnya relatif rendah. Tujuan utamadaerah. dari dana pendamping adalah untuk Sebagai bagian integral dari kebijakan menunjukkan komitmen daerah terhadap3. Fiscal oriented vs technical nasional tentang perimbangan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.oriented maka DAK harus diletakkan dalam porsinya Isu keberatan dana pendamping ini terdengar untuk membantu daerah dengan kemampuanPerbedaan cara pandang terhadap kencang dalam 4 tahun terakhir ketika dana keuangan yang relatif rendah (fiscal oriented).DAK antara Kementerian Keuangan dan transfer lainnya dari pusat yang diterima Di sisi yang lain, terdapat pandanganKementerian Teknis cukup terasa ketika oleh daerah peningkatannya tidak signifikan bahwa sebagai bagian dari instrumen untukorang mulai bicara tentang “pengalihan” apabila dibandingkan dengan beberapa menjaga kualitas pelayanan dasar di daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU 33 tahun sebelumnya. Secara berkelakar sering yang menjadi bagian dari prioritas nasional,Tahun 2004. Pengalihan anggaran K/L yang dikatakan bahwa kewajiban penyediaan dana maka DAK mestinya tetap diarahkan untukdipergunakan untuk mendanai kegiatan pendamping oleh daerah tersebut seperti memperbaiki sarana prasarana dasar diyang sudah menjadi urusan daerah secara “jeruk makan jeruk”. Hal ini benar adanya daerah yang menjadi prioritas nasionalbertahap ke DAK terkadang di”gondeli” mengingat penyediaan dana pendamping sepanjang di daerah tersebut masih banyakmengingat ketika masuk dalam DAK, maka tersebut biasanya diambilkan dari DAU atau infrastruktur yang rusah (technical oriented).harus mengikuti ketentuan tentang DAK. K/L DBH yang notabene merupakan dana transfer Menurut penulis, dikotomi atas 2 haltidak bisa menentukan daerah-daerah mana dari pusat. Agak kontradiktif memang kalau tersebut adalah kurang pas karena justruyang akan diintervensi melalui DAK karena kita melihat arah kebijakan DAK yang lebih akan mengaburkan makna otonomi dimanaharus memenuhi kriteria umum, khusus, banyak ditujukan untuk membantu daerah- pembagian wewenang dan atau/urusan jugadan teknis. Walaupun secara filosofi DAK daerah dengan kemampuan keuangan relatif mengindikasikan pembagian akan tanggungterutama ditujukan untuk daerah-daerah rendah namun tetap mensyaratkan adanya jawab dalam pendanaannya. Makanya dalamdengan kemampuan keuangan daerah penyediaan dana pendamping minimal Media defis 13
  13. 13. Laporan Utama10%. Seiring dengan semakin banyaknya mengatakan, lha dana pendampingnya saja bidang yang didanai dari DAK tidak sertaalokasi DAK yang dialokasikan, maka dana untuk fisik, mosok DAK-nya untuk non-fisik. merta salah. UU tidak menyebutkan istilahpendamping ini akan semakin menjadi “bidang” namun “kegiatan khusus”. Kegiatan 6. Open menu vs detil menupersoalan tersendiri. UU memang mengatur khusus dijelaskan sebagai kegiatan yangmengenai daerah-daerah yang mempunyai Beberapa kementerian/lembaga menerbitkan sesuai dengan fungsi di dalam APBN dankemampuan daerah tertentu tidak diwajibkan petunjuk teknis yang detil, sebagian merupakan bagian dari prioritas nasional.menganggarkan dana pendamping. Namun lainnya bersifat open menu. Menu kegiatan Karena pendekatannya adalah “kegiatan”dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang detil menyebabkan beberapa daerah yang merupakan bagian dari prioritasdaerah dengan kemampuan keuangan daerah kesulitan dalam melaksanakan program nasional, maka ada kesan bahwa semuatertentu adalah daerah yang penerimaan kegiatan. DAK Pertanian adalah contoh kegiatan itu menjadi bagian dari prioritasumum APBDnya dikurangi dengan belanja DAK dengan kegiatan yang bersifat pilihan, nasional. Padahal kita tahu bahwa kegiatanpegawai sama dengan nol atau negatif. Tentu dan memberikan kebebasan daerah untuk yang dijabarkan sesuai dengan fungsisaja kondisi yang demikian tidak ditemui di memilih sesuai dengan prioritas dan dalam APBN itu banyak sekali, dan apabiladaerah. kebutuhan daerah. Sementara itu, penetapan dikaitkan dengan prioritas nasional akan persentase tertentu untuk beberapa menjadi terkait walaupun keterkaitannya5. Fisik vs non fisik pegiatan yang bersifat fisik dan mutu di DAK agak jauh.Pertimbangan utama mengapa DAK Pendidikan dianggap oleh beberapa daerah Banyaknya bidang DAK ini sebenarnyadigunakan untuk kegiatan yang bersifar fisik tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari konsekuensiadalah DAK pada saat pertama dialokasikan sesuai dengan kondisi daerah. implementasi PP 38 tahun 2007, juga adanyatidak terlalu besar jumlahnya dan agar 7. One year project vs multi years amanat UU mengenai pengalihan anggaranmudah diukur pencapaian ouputnya. Namun project K/L yang dipergunakan untuk mendanaiseiring dengan semakin besarnya alokasi DAK selama ini adalah bersifat satu tahun kegiatan yang sudah menjadi urusan daerahDAK tersebut, serta sejalan dengan dinamika anggaran, yang berarti harus selesai pada ke DAK. Dengan segala keterbatasan yangperubahan atas peraturan perundangan akhir tahun anggaran berkenaan, dan paling ada, DAK harus menyediakan dirinya untuklainnya (misalnya PP 38 Tahun 2007), ada lambat dapat dimanfaatkan pada awal menampung “pengalihan” tersebut.usulan bahwa DAK seyogyanya tidak hanyauntuk fisik saja, namun bisa juga untuk tahun anggaran berikutnya. Sejalan dengan 9. Sektoral vs kewilayahankegiatan yang bersifat non-fisik. kebijakan kebijakan kerangka pembangunan Diskursus mengenai hal ini sebenarnya jangka menengah (medium term expenditurePP 55 Tahun 2005 mengatur mengenai lebih tepat apabila diletakkan pada tataran framework, MTEF), DAK diharapkan dapatperuntukan DAK untuk sarana dan prasarana wacana diskusi dan bukan pada tataran dirumuskan dalam kerangka MTEF tersebut.dasar dengan mengutamakan kegiatan pengambilan kebijakan. Mengapa? Sejakyang bersifat fisik. Menurut penulis, kata 8. Banyak bidang DAK vs sedikit tahun 2003 hingga tahun 2010 selalu“mengutamakan” bisa diartikan bahwa DAK Bidang DAK digunakan pendekatan sektoral. Bidangsuatu saat bisa juga untuk kegiatan yang Idealnya memang DAK hanya terdiri DAK identik dengan nama sektor, dan halbersifat non-fisik. Hanya saja, rumusan dari beberapa bidang yang benar- tersebut sudah teruji sekian tahun. Ketikamengutamakan fisik tersebut tidak konsisten benar merupakan prioritas nasional dan DAK sudah melintasi wilayah “kewilayahan”dengan penjelasan mengenai fisik yaitu merupakan kebutuhan dasar di masyarakat. untuk menyebut suatu bidang, maka halkegiatan yang mempunyai umur ekonomi Namun dalam perkembangannya mengalami tersebut dirasakan agak menggangguyang panjang. Biasanya kegiatan yang penambahan bidang yang signifikan. Jika harmonisasi penyusunan kegiatan di tingkatmempunyai umur ekonomis yang panjang pada tahun 2003 baru 5 bidang, maka pada nasional maupun regional. Sebagai contoh,identik dengan belanja modal yang juga fisik. tahun 2010 sudah mencapai 14 bidang, dan tahun 2011 direncanakan alokasi DAKDiskresi untuk menginterpretasikan DAK bahkan pada tahun 2011 sudah mencapai 19 Kawasan Perbatasan. Kegiatannya hampirbisa untuk non-fisik juga terkendala dengan bidang yang didanai dari DAK. Dari sisi norma sama dengan DAK sarana dan PrasaranaUU 34 Tahun 2004 yang menyebutkan perencanaan, menurut penulis semestinya Daerah Tertinggal. Sebagian dari Kawasanbahwa penggunaan dana pendamping harus DAK hanya diperuntukkan bagi beberapa Perbatasan adalah daerah tertinggal.untuk fisik. Secara berseloroh orang akan bidang saja. Namun demikian, banyaknya Untuk menghindari adanya overlapping14 Media defis
  14. 14. Laporan Utamapendanaan, maka dirumuskan lokasi DAK DAK. Secara sederhana dapat diilustrasikan kita lihat kembali “Asbabun Nuzul” atauKawasan Perbatasan hanya untuk kawasan begini, pada KUA-PPAS dianggarkan dana sebab-sebab dialokasikannya DAK danperbatasan di wilayah Kalimantan, dan Rp20 miliar untuk kegiatan DAK Pendidikan. dirumuskannya pasal per pasal dalam UUuntuk kegiatan yang sama dengan DAK Selanjutnya, pada saat selesai pembahasan 34 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005.Sarana dan Prasarana Daerah tertinggal dengan DPR (biasanya akhir bulan Oktober) Sebab-sebab dialokasikannya DAK sudahdiperuntukkan bagi daerah tertinggal di luar diketahui DAK Pendidikan untuk daerah dibahas pada subbab posisi DAK dalamkawasan perbatasan di provinsi Kalimantan. tersebut Rp25M, maka biasanya daerah Dana Perimbangan di atas, yaitu membantuAda kesan terlalu menyederhanakan tersebut akan menggeser/mengurangi daerah-daerah yang kemampuan keuanganpersoalan dalam menyusun kebijakan. Hal alokasi anggarannya tersebut ke sektor daerahnya rendah untuk menjaga pelayananini dikhawatirkan juga akan mendistorsi lainnya. Karena prinsip DAK adalah dasar di daerah yang merupakan bagian dariperan Kementerian Pembangunan Daerah “membantu”, mestinya bantuan dari APBN prioritas nasional.Tertinggal dalam melakukan mainstreaming tersebut digunakan untuk menambah alokasi Implikasi dari hal tersebut adalah:kegiatan di berbagai sektor untuk anggaran yang sudah dianggarkan sehinggamemajukan daerah tertinggal. Ketika DAK mampu mempercepat proses pembangunan a. DAK harus tegas membatasi dirinyaSarana dan Prasarana Daerah Tertinggal di bidang pendidikan bagi daerah tersebut, untuk bidang-bidang yang benar-benartidak boleh mengintervensi daerah tertinggal dan bukan malah menggantikan. menjadi bagian dari prioritas nasionalyang berada dalam kawasan perbatasan saja, misalnya infrastruktur pendidikan,tersebut, maka akan ada pertanyaan ada apa DAK KE DEPAN kesehatan, dan ke-PU-an.ini, atau dengan meminjam judul lagu Peter Konsep DAK ke depan bisa saja dimulai b. DAK harus diletakkan dalam konteksPan, maka Ada Apa Denganmu. dari proses berpikir untuk mengembangkan perimbangan keuangan secara utuh, yang permasalahan atau isu-isu di atas. Namun berarti masih ditujukan untuk “daerahMasalahnya adalah penyebutan bidang- demikian, ada tiga pernyataan mendasar tertentu” saja terutama daerah-daerahbidang yang akan didanai dari DAK sudah yang menurut saya perlu untuk diperhatikan, yang kemampuan keuangannya rendah.ditulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu (i) mempertahankan konsep DAK Hal ini juga bisa dilakukan dengansehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan dengan memberi ruang bagi munculnya jenis konsistensi pengukuran kemampuanpenyesuaian bidang tersebut. Sebenarnya transfer lainnya yang baru; (ii) memperluas keuangan daerah tidak melalui kriteriatidak ada keharusan menulis bidang dan/atau mengembangkan konsep DAK yang umum namun menggunakan petasecara eksplisit di RKP. PP 55 Tahun 2005 ada sekarang, atau (iii) re-design DAK. Mau kapasitas fiskal.menyebutkan bahwa berdasarkan prioritas memilih yang mana? Ini hanyalah sebuah c. Mengurangi peran kriteria teknis dalamnasional sebagaimana tertuang dalam RKP, pilihan, bisa juga dipilih di luar ketiga penentuan “daerah tertentu”, atauMenteri Teknis mengusulkan kegiatan kepada hal tersebut. Untuk menentukan pilihan hanya menggunakan kriteria teknisMenteri Keuangan. Mekanisme kebijakan ini tersebut, kita harus bisa menjawab terlebih dalam penentuan besaran alokasi DAKtidak bisa berjalan dengan baik mengingat dahulu kira-kira konsep perimbangan per daerah per bidang. Hal ini berartidalam RKP juga sudah disebut jenis kegiatan keuangan ke depan nantinya seperti apa? harus merevisi UU 33 Tahun 2004.yang akan didanai dari DAK. Jika demikian, Apakah akan meletakkan DAK sebagai satukegiatan apa lagi yang harus diusulkan oleh d. Redefinisi kriteria khusus dalam kesatuan yang utuh dalam posisinya sebagaiMenteri Teknis kepada Menteri Keuangan? kaitannya dengan penentuan kelayakan bagian dari jenis Dana Perimbangan, atau suatu daerah menerima DAK.10. Membantu vs menggantikan justru ingin menjadikan DAK lebih exclusive e. Perlu dibangun persepsi bersama bahwaIsu ini bermula karena siklus penganggaran lagi dalam kaitannya dengan kepentingan kewajiban atas kegiatan yang menjadidi daerah tidak sama dengan siklus prioritas nasional? Atau, DAK akan diarahkan bagian dari prioritas nasional danpenganggaran DAK di pusat. Bermula pada untuk mendorong pencapaian standar sudah menjadi urusan daerah adalahsaat sekitar Juli (alokasi DAK belum diketahui) pelayanan minimum (SPM)? merupakan tanggung jawab bersamadisusun KUA-PPAS di daerah. Beberapa 1. Mempertahankan konsep DAK antara pusat dan daerah, dan bukandaerah sudah menganggarkan APBDnya Mempertahankan konsep DAK dalam merupakan kewajiban pemerintah pusatuntuk kegiatan-kegiatan yang merupakan pengertian ini adalah “kembali ke khittah”. saja.bagian dari kegiatan yang akan didanai dari Jika ini adalah interpretasinya, maka mari Media defis 15

×