Hukum pengungsi internasional

  • 3,155 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,155
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
70
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Hukum Pengungsi Internasional Life is Freedoom.... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum Pengungsi internasional adalah turunan dan salah satu pengaturan hukum internasional. Hukum pengungsi internasional lahir demi menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi internasional di negara tujuan mengungsi. Selain memberikan perlindungan dinegara tujuan, pengungsi intemasional juga dilindungi oleh negara- negara yang dilewatinya dalam perjalanan ke negara tujuan mengungsi. Dalam dunia intemas.ional yang mengalami perkembangan baik dan segi informasi, teknologi serta juga dalam bidang hukum intemasional. Hal ini pun terjadi dibidang hukum pengungsi intemasional. Pengunsi intemasional, terjadi dinegara-negara dunia tentu saja diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang membuat seseorang lebih memilih untuk berpidah (mengungsi) dan negara asalnya ke negara lain. Kondisi-kondisi yang dimaksud, adalah kondisi yang tidak aman bagi seseorang atau kelompok, apabila tetap berada pada wilayah negara tertentu, jadi demi keamanan dan keselamatan orang,
  • 2. kelompok tersebut memilih untuk berpindah kewilyah negara yang lebih aman bagi mereka. Namun pada perkembangan dunia internasional perlu kiranya diketahui bahwa tidak semua orang, kelompok yang berpindah dan sam wilayah negara ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikategorikan sebagai pengungsi internasional. Banyak dan orang, kelompok yang berpindah dan negaranya dengan cara illegal. Ilegal disini maksudnya dengan menjadi imigran gelap atau memasuki wilayah suatu negara dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan internasional. Selain dengan cara menjadi imigran gelap, ada pula yang dilakukan dengan mengajukan permintaan suaka kepada negara tujuan sesuai dengan aturan dan kategori untuk mendapatkan suaka. Agar jelas perbedaan dan pengungsi intemasional dengan cara-cara lain yang dilakukan dalani memasuki wilayah suatu negana maka penulis menengahkan rumusan masalah seperti dibawah ini.B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keadaan seseorang bisa dikatakan sebagai pengungsi dan Bagaimana peran UNHCR di indonesia?
  • 3. BAB II PEMBAHASAN1. Kedudukan Pengungsi Internasional dan Peran UNHCR di Indonesia Pada rumusan masalah telah di ketengahkan bahwa bukan hanya dengan cara menjadi pengungsi internasional, orang, kelompok dapat melakukan perpindahan dan negara asal ke negara tujuan. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok untuk melakukan perpindahan ke wilayah negara tujuan. Cara yang dilakukan oleh orang, kelompok untuk berpindah ke wilayah negara tujuan menentukan sikap negara tujuan dalam menangani orang, kelompok tersebut. Hal INi menjadi penting karena tentuuya penanganan oleh negara tujuan sesuai dengan aturan intemasional yang menjadi aturan yang disepakati oleh negara-negara didunia. Imigran yang dilakukan oleh orang, kelompok tersebut berkaitan erat dengan Hak Asasi manusia (HAM), terutama mengenai Suaka dan Pengungsi Intemasional. Hal ini pun mendapat perhatian oleh pemerintah Negara Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesi bekerjasama dengan UNHCR melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas dalam bentuk 15 (lima belas) kegiatan workshop yang terkait dengan masalah pengungsi yaitu “Workshop Antar Instansi Pemerintah mengenai Hukum Pengungsi Internasional dan Peran UNHCR di
  • 4. Jndonesia”di Hotel Santosa Resort, Lombok Nusa Tenggara Barat, 20-2 1Juli 2010. Rencana flak Asasi Manusia (Ranham) 2004-2009 yang akandiperbarui pada RANHAM 20 10- 2014 . Pada prinsipnya permasalahanpengungsi dan pencani suaka merupakan hal yang erat hubungannyadengan pertimbangan kemanusian dan hak asasi manusia.Permasalahan pengungsi sangat rntan dengan adanya kejahatan-kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan manusia (peoplesmuggling) dan perdagangan manusia (trafficking in persons). Dalam sambutannya Haryo Sasongko, mengharapkan bahwa dalamworkshop ini para peserta dapat melakukan peningkatan koordinasi kerjauntuk melakukan pengembangan dan pertukaran data, informasi dananalisa antar negara regional. Sehingga dapat mencegah terjadinyakejahatan-kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan manusia(people smuggling) dan perdagangan manusia (trafficking in persons) danjuga adanya tumpangan kepentingan dan tujuan migrasi para pencarisuaka dan pengungsi. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi flak AsasiManusia menjadi negara tujuan bagi para pemohon Suaka danPengungsi internasional. Menurut data United Nations HighCommissioner for Refugee (UNHCR), hingga bulan Juni 2009 tercatatada 1.928 orang migran masuk ke Indonesia. Dan data tersebut terdapat
  • 5. 441 orang sebagai pengungsi dan 1.478 orang pencari suaka. Lebihlanjut, UNHCR mencatat lima negara asal pencani suaka dan pengungsiyang masuk ke Indonesia ialah Afghanistan (1.200 orang), Myanmar (300orang), Irak (282 orang) dan sisanya dari negara Sri Lanka dan Somalia.Pusat penyebaran mereka pun terdapat di beberapa daerah sepertiJakarta (908 orang), Aceh (265 orang), Bogor (254 orang), Mataram (174orang) dan di daerah lainnya 100 orang. Dan data tersebut, dapat kitaasumsikan bahwa Indonesia merupakan tempat strategis, baik sebagaitempat mengungsi maupun sebagai tempat transit para pengungsi. Hal iniyang melatarbelakangi adanya kebutuhan yang penting dan mendesakyang perlu diakomodir oleh pemerintah, karena sampai saat mi Indonesiabelum meratifikasi Konvensi Wina 1951 tenang Status Pengungsi. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1951,Setidaknya terdapat tiga peraturan yang bersifat administratif dan teknisyang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan persoalanpengungsi, walaupun tanpa menggunakan atau mendefinisikan istilah“pengungsi” sebagaimana dipahanii berdasarkan hukum intemasional.Instrumen nasional, pertama adalah Surat Edaran Perdana Menteri No.11/R111956 tanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan PelarianPolitik. Yang kedua adalah Keputusan Presiden No.38 Tahun 1979tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam. Dan yangketiga adalah Keputusan Presiden No.3 Tahun 2001 tentang Badan
  • 6. Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan PenangananPengungsi. Dan ketiga aturan tersebutjelas bahwa Indonesia sangat antusiasmengenai perluhnya meratifikasi Konvensi Wina 1951 sebagai instrumenthukum internasional bagi pengungsi internasional. Untuk menentukan seseorang adalah pengungsi intemasionalrujukan yuridisnya adalah Konvensi Wina 1951 tentang Status Pengungsipada Pasal 1 bagian A poin 2, yang berbunyi: sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan dikarenakan ketakutanyang beralasan akan disiksa karena alasan-alasan ras, agama,kewarganegaraan, keanggotaan dan suatu kelompok sosial tertentu ataupendapat politik, ada di luar negara kewarganegaraannya dan tidakdapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkankesempatan untuk memperoleh perlindungan dan negara yangbersangkutan, atau yang karena tidak mempunyai kewarganegaraan dankanena berada di luar negana bekas tempat tinggalnya, scbagai akibatperistiwa-peristiwa tersebut, tidak memungkinkan atau, dikarenakanketakutan tersebut, tidak mau kembali ke bekas tempat tinggalnya itu. Dan pasal ini dapat ditanik beberapa poin yang berkaitan denganstatus orang, kelompok yang kemudian dapat dikatakan PengunsiIntemasional. Poin itu adalah karena alasan-alasan ras, agama,kewarganegaraan, keanggotaan dan suatu kelompok sosial tertentu atau
  • 7. pendapat politik. Namun poin yang paling menentukan seseorang bisadikategorikan sebagai pengungsi adalah mengenai ancaman terhadapjiwa mereka apabila tetap berada di negara asal mereka. Pasal iniberkaitan dengan jaminan Hak Asasi Manusia yang sangat dijunjungtinggi negara Indonesia. Pengungsi internasional dikalangan awan hampir memiliki anti yangsama dengan Suaka internasional. Dalam kaitannya dengan suaka, perludibedakan perbedaan antara pencari suaka dan pengungsi, Perbedaanitu ada pada status suakanya. Pada dasarnya kedua pihak adalah orangyang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karenarasa takut yang mendasar dan tidak mungkin untuk kembali lagi. Akantetapi kedudukan dan seorang pencari suaka dikatakan demikian apabiladalam pengajuan suakanya pada negara lain yang bersangkutan belumdiakui status suakanya atau apabila suakanya itu ditolak sementarapengungsi adalah status kelanjutan keberadaannya di luar negeri apabilastatus suakanya itu diterima oleh Negara lain dengan mengacu padaketentuan hukum intemasional yang ada.
  • 8. BAB III PENUTUPA. Kesimpulan Dan pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sangat penting perlindungan dilakukan terhadap para pengungsi internasional baik oleh negara tujuan, atau negara-negara yang menjadi negara persinggahan sebelum para pengungsi sampai pada negara tujuan, merigingt kondisi para pengungsi yang sangat riskan menjadi sasaran kejahatan dikarenakan para pengungsi intemasional selalu melakukan perjalanannya dengan persiapan yang kurang baik.B. Saran Sebagai bangsa yang menjujung tinggi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, hendaknya rejim pengaturan secara legal terhadap pengungsi dan pencari suaka di negara ini bisa diciptakan lebih komprehensif, baik mekanisme hukum dan kelembagaannya. Salah satu langkah strategis ialah dengan meratifikasi Konvensi Wina 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya. Memang kebijakan luar negeri belum menjadi hal yang populer dan menjual pada masa kampanye saat in Kebijakan soal hak asasi manusia seringkali dilihat hanya sesempit masalah perut, namun sebenarnya terdapat banyak ancaman terhadap martabat manusia, termasuk masalah pengungsi dan pencari suaka. Sebagaimana Arendt
  • 9. berpendapat bahwa human rights are not a given of human nature;they are the always tenuous results of a politics that seeks to establishthem, a vigorous politics intent on constituting relatively secure spacesof human freedom and dignity. Jadi, sebagai negara bangsa,Indonesia justru jangan menjadi pengahalang terhadap „pencarian‟martabat manusia dengan hanya mengakui hak suaka dalamkonstitusi, namun lebih melihat ini sebagai the fundamental deprivationof human rights.