Your SlideShare is downloading. ×
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Abk  2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Abk 2

1,052

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,052
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. IN 3 Nana Rosadi, Kabid Yankes (Rek. 3)B.1 Pengetahuan dan Pemahaman Trimakasih, Nama saya Nana Rosadi jabatan saya sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan DinasKesehatan Kota Tasikmalaya. Pendidikan terakhir saya adalah S2. Terkait dengan pertanyaan pertama, Pengetahuan dan Pemahaman saya tentang ABK danPermendagri No. 13 tahun 2006 tentang PPKD sudah barang tentu pada dasarnya sesuai denganbidang saya Yankes dengan kinerja. Semua anggaran sudah barang tentu yang kita lakukan atasdasar pekerjaan baik dari mulai perencanaan, pengguanaan uang ataupun waktu yang perludiselesaikan untuk apa, untuk efektifitas pelayanan terhadap masyarakat itu pemahaman anggaranyang harus kita kerjakan kaitannya dengan kinerja yang akan kita laksanakan dipelayanan untukmemahami kinerja bidang kesehatan perlu Bapak ketahui anggarannya sudah barang tentu yangsudah direncanakan lewat perencanaan suatu anggaran OPD yaitu RKA SKPD masing-masing atauterkait meningkatnya bagaimana kita harus meningkatkan derajat kesehatan dengan menurunkanangka kematian ba yidan ibu dan pipalensi gizi kurang, walaupun ini kaitannya dengan kinerja sudahbarang tentu terkait dengan pelayanan, ini terkait erat dengan aturan Permendagri No. 13 tahun2006 walaupun ada yang baru. Semua itu tergantung dalam aturan basiskinerja kita masing-masinguntuk selanjutnya bagaimana juga harus menilai PKM berprestasi atau tidak kaitanya dengan kinerjayang tadi disebuutkan ada 3 hal : 1. Efektif dalam perencanaan 2. Efisien dalam mengguanakan uang dan waktu dan menghasilkan sesuatu yang ujungnya yaitu ukuran tercapai atau tidak rencana yang sudah kita tetapkan sebagai tolak ukurnya adalah proses kinerja. Yang kedua adalah pembinaan akreditasi puskesmas ini dalam rangka peningkatan kinerja. 3. Terjadinya pertemuan Rumah Sakit Umum, Pemerintah Rumah Sakit Umum Swasta yang lain, Rumah Sakit Daerah segala macam, kaitanya dengan apa, dengan proses menjalankan rekap medis terkait denga 10 macam kasus penyakit begitu pula dilain pihak kaitannya dengan kasus kita proyeknya, kinerjanya, prosesnya terhadap pelayanan masyarakat miskin seperti operasi katarak, bibir sumbing dan ini semua masih kedalam Permendagri No. 13 tahun 2006 karena semua yang akan dilakukan berbasis kinerja karena langsung yankes ini melayani secara real faktual di lapangan. Artinya kalau melayani adalah kinerja walaupun ada segi administrasi ataupun kinerja.Lalu yang kedua unsur anggaran BK yang sesuai dengan Permendagri semua anggaran untuk Yankesadalah berbasis kinerj dan mulai pelayanan dasar dan rujukan suplai obat pelayanan khusus sepetioperasi bibir sumbing, katarak, itu adalah BK. Strategi yang diterapkan dalam penyusunan ABK strategi yang diterapkan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu gambaran dari assisment untuk kita buat satu kekuatan kita melayani masyarakat terkait dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Mengapa demikian, karnaa apapun alasanya kita bisa bekerja sudah barang tentu. Itu alasannya Angka harapan hidup, Angka kematian Ibu dan bayi, Gizi Buruk, privalansi penyakit menular jumlah kunjungan lama, kumjungan baru itu adalah indikator-indikatornya yang berbasis kinerja.5.Pada dasarnya sudah bagus. Tetapi dengan satu catatan, anggaran itu tidak mencukupi bagaimanakinerja kita mau full terkait dengan 3 hal :
  • 2. Perencanaan, efisiensi dan produktifitas sementara anggaran yang tersedia rendah, sentuhan kitahanya bisa tercover sesuai dengan kemampuan tidak bisa untuk mengcover keseluruhan artinyauntuk tahun depan kita usulkan kembali.Mengikuti DiklatSudah barang tentu pengetahuan, SDM yang tambah bagaimana mengefesiensikan orang-orangtersebut terhadap kinerja sehingga dia tahu betuk yang dia harus kerjakan.Metode/Cara Kerja/Mekanisme proses ketersediaan pelayananSudah barang tertentu data-data base yang kita lakukan pemetaan yang telah kita kerjakan danpendukung untuk kita gunakan banyak seperti rekap medis, resep, kunjunga orang sakit lama,kunjungan orang sakit baru, itu alat-alat yang kita gunakan.Alat-alat dan bahan tersebut tersedia ?Sudah barang tentu alat-alat dan bahan itu tersedia karna hal itu perlu tidak main-main karnamenyangkut nyawa.Siapa yang menyediakan ?Sudah barang tentu hal itu ada biayanya lewat BOP Biaya Oprasional PKM, dan BOK BiayaOperasional Kesehatan.Metode apa yang digunakan ?Ada 2 metode; pertama metode konsumsi, pola konsusmsi yang kedua pola berbasis penyakit ituyang belum itu harus kita kawainkan menjadi satu bentuk parempo ujungnya kita akan ketahuimana yang harus kita kerjakan secara kinerja tidak boleh ditunda mana yang harus biasa saja secaraesensialnya, mana yang normal. Kalo itu normal kita buat.Sejauhmana hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian program ?Ini berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kenapa saya bilang begitu, program bisa berjalanmulus dan wajar apabila didukung. Tanpa dukungan, contoh kita sudah bisa membebaskan segalamacam umpamanya lewat bebas BOP tapi terbatasLandasanIni yang menjadai masalah buat kesehatan, tolak ukurnya kalo tidak tahu. Sebetulnya tolak ukurnyaharus sudah tau dengan jelas adalah percapita jumlah orang yang ada di Pemerintahan KotaTasikmalaya.Contoh kalau untuk kebutuhan obat real perkapitanya 9000xjumlah penduduk Rp. 600000 itu kuranglebih Rp. 5,4 M apa yang kita dapatkan Rp. 2,8 M (kurang sekali). Yaaaah hampir setengahnyaIndikator kecukupanJumlah yang terlalu rendah yakni jumlah masyarakat sudah jelas dan jumlah rujukan makin banyakrujukan yang diberikan boleh PKM ke Rumah Sakit itu adalah sebuah indikator PKM kekurangan.Sejauh mana tingkat kecukupan anggaran dengan kebutuhan jauh ! tadi juga disebutkan kebutuhanobat saja harus Rp. 5,4 ini hanya Rp. 2,8Apakah anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diusulkan – tidak sesuai karnaketerbatasan anggaran dari Pemerintah. Menagapa, dan apa penyebabnya ?Sudah barang tentu tingkat faktor itu adalah orang Bappeda yang ngasih tahu bagaiman skalaprioritas yang harus ditentukan tapi menurut kami meninginkan bahwa kesehatan adalah kebutuhanwajib,maka hukum wajib harus dipenuhi, apapun. Alasannya, karna menyangkut hajat dalam angka
  • 3. produktifitas manusia. Bayangkan kalau orang sakit tidak terpenuhi, hajat kesakitannya harus kitasembuhkan, produktifitas kerjanya akan berkurang. Apa resiko yang akan terjadi kalau satu keluargaayahnya sakit, sementara ada 2,3,4 orang yang akan sengsara karena sang ayah sakit.DistribusiKalau dari APBD sudah barang tentu APBD I ( II contoh untuk APBD I tadi kebutuhan )Kalau APBD II bantuan-bantuan lainnyaContohnya ponev, contohnya jampersal kemarin banyak sekali.Sudah barang tentu untuk kegiatan seksi kami yang terkait erat dengan pelayanan khususLandasan apa yang di gunakan untuk penyusunan ABK adalah layanan khusus yang kita lakukankhusus ke masyarakat bagaimana menyimpulkan produktifitas kerja supaya dia siap untk bekerja..Sudah barang tentu penyakit.Prepentatif promotif yang harus kita dahulukan walaupun kita tidak mengurangi kreatif danrehabilitatif.Sejauh mana anggaran dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan yang di harapkan karena kitabutuh data-data, mapping yaitu pemetaan, kalau tidak terpenuhi ujungnya tahun berikutnya harusdi capai.Bagaimana ketersediaan anggaran selama ini dengan kebutuhan yang adaTidak sesuaiBagaimana distribusi anggaran BK ?Ini utusannya Bappeda kaitannya, kenapa begitu karena khusus untuk kesehatan adalah hukumwajib. Sebenarnya harus terpenuhi apapun alasannya karena menyangkut hajat orang dalamkehidupan untuk kerja untuk mencari nafkah.Sumber alokasiPada dasarnya tolak ukur / indikator Dinas Kesehatan sudah jelas ada tetapi sejauh ini belum bisakita capai karena memang alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan kesehatan.Jelas paling terukur adalah Dinas Kesehatan.Contoh : Angka kematian bayi terukur Angka kematian juga terukur lewat kohort dan segala macamnya begitu !Kendala-kendalaAdalah sumber anggaran kendala yang benhubungan dengan SDM itu karena kita secara langsungorang-orang kita adalah orang-orang profesional karena mempnyai profesi hanya kita harus dibantulewat profesi lain agar kita lebih profesional lagi seperti akuntan, kita belum punya banyak untukmenghitung uang. Sudah barang tentu program kinerja kesehatan.Program tersebut punya dokter, punya perawat, punya bidan, punya S2 MARS segala macam bangetyah dan itu sangat menunjang dalam proses kinerja. Kenapa demikian ?Karena kekurangan dana tadi.Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan ?Kita sudah berusaha, berupaya sedemikian rupa dengan meminta bantuan lewat provinsi, lewatajuan yang ke panggar ke badan sampai kementrian, untuk menutupi kekurangan, memang alokasianggaran dana di pemerintahan kota Tasikmalaya terbatas.
  • 4. Advokasi terhadap APBD tahun 2010 ?Tadi sudah di jelaskan sedikit bagaimana kita menskrim kesehatan ini harus diterapkan ke orang-orang Bappeda bahwa ini adalah hukum wajib yang harus kita laksnakan seperti pada MDGS(Millinium Development Golds) itu sudah jelas, kita advokasi lewat MDGS internal, lewat di dukungbasic street apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita, tetapi apa daya memanganggarannya sedikit sehingga kita dapat anggaran yang sudah di patok.Upaya advokasi di lakukan ?Sudah barang tentu kabag-kabag yang ada di kepada Bappeda, kepada Sekda, khusunya EkBang(Ekonomi dan Pembangunan), Asda, sosial, karena ini menyangkut kesehatan dan menyangkut sosialke kesra kita lakukan advokasi tersebut. Untuk apa ? untuk mendapakan dana yang sesuai. Untukmemproduktifitaskan masyarakat kota Tasikmalaya.Dalam forum kegiatan apa saja upaya advokasi ?Banyak forum yang kita lakukan dalam forum kota yaitu dalam forum yang memayungi bagaimanaadvokasi ini mengenai kesehatan lewat KPA (Komisi Pemberantasan Aids). Kita selalu melakukanadvokasi tersebut. Begitu pula lewat forum LSM setara.Lewat darahnya segala macam, kita lakukan.Antisipasi apa yang di lakukan dalam advokasi ?Antisipasinya sudah barang tentu bagaimana kita mempersatukan menstrim otak kita sama-samasehingga kita bisa merubah pola pikir orang-orang Bappeda bahwa kesehatan itu adalah merupakanhukum wajib.Kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan advokasi ?Banyak hal, pertama waktu. Saat kita ketemua tidak bisa bareng-bareng, apalagi yang namanya kadiskarena kesibukannya. Sehingga kita tidak bisa memberikan support untuk memberikan kejelasanterhadap Bappeda yang ujungnya anggaran kita terbatas.5.kendala apa saja ?Itu kendalanya pertama kebersamaan antara pelayanan dengan pemegang program denganperencanaan ini kurang bagus, kurang serasi terus terang kurang sinergis, matchnya kurangkeserasian dan kesepadanan.Sehingga menimbulkan dana yang kecil untuk Dinas Kesehatan.Bagaimana cara mengatasi ?Harus bisa di lakukan apapun kendalanya lewat keputusan kebijakan pimpinan atau kadis. Karenakadis adalah pemimpin kamiSejauh mana upaya yang di lakukan ?Beberapa kali kita desak kepala dinas bersama-sama dengan perencanaan untuk menghadapiBappeda.Apa hasil yang di peroleh setelah melakukan advokasi ?Belum terlihat hasil yang lebih jauh, ya yang sangat signifikan, masih belum malah menurunanggaran untuk tahun 2011.Apakah anggarang tahun 2010 tersebut.Sudah barang tentu tidak, sudah dari awal kami merasa kekurangan. Bila tidak ? sudah barang tentukita harus berusaha lewat Baper-Baper yang ada di linhkungan provinsi dan pusat . untuk apa ? yasudah barang tentu keterbatasan dari keuangan kita pemerintah daerah.
  • 5. 1CSudah barang tentu sangat, sangat kurang bijaksana karena anggaran apapun memang yahPagu anggarangnya sudah di tetapkan. Kegiatan terbatas, mengapa demikian ? sudah barang tentukarena anggarannya tidak bisa di apaapakan lagi.Anggara, kekompakan dari perencanaan awal, jelas mana skala prioritas yang harus kita dahulukankarena tidak vital, tidak boleh tidak. Esensial yang harus kita kerjakan normal kita bisa hanya sajasebetulnya kita harus bisa mendukung bagaimana sebaiknya, ya advokasi tidak bersama-sama lewatBappeda dan di ketahui oleh Walikota agar kita tahu betul bahwa kesehatan adalah merupakanhukum wajib walaupn kesehatan bukan segala-galanya.Apa ide atau gagasan saudara ?Yaitu bagaiman pola kerja, menstrim otak kesehatan bisa masih ke dalam menstrim otak-otak yangada pada orang Bappeda. Sehingga kita bisa mudah karena ini merupakan hukum wajib seperti. IN-5 PERENCANAAN DINKESB.Pengetahuan dan Pemahaman1. jawab : Barangkali saja, yang perlu saya garis bawahi pada prinsipnya mengenai permendagri no 13 tahun 2006 tentang PPDK, khususnya pengetahuan kami memang seharusnya kita mengacu kepada apa yang tertera pada Permendagri tersebut. Diantaranya memangkegiatan-kegiatan yang sifatnya harus terjadi kinerja antara muatan belanja aparatur denga belanja-belanja yang sifatnya untuk pelaksanaan dalam kegiatan seharusnya untuk lebih besar untuk belannja-belanja yang sifatnya untuk belanja-belanja program. Itu lebih besar untuk belanja-belanja yang sifatnya untuk belanja-belanja program. Itu pengetahuan saya yang ada dalam Permendagri No. 13 tahun 2006. Mungkin itu secara garis besarnya. Barangkali kalau kita lihat pengelolaan tata kelola anggaran yang ada saar ini kita cenderung pakai sistem pagu anggaran, sehingga kita sangat sulit untuk mengusulkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.2.Strategi apa yang diterapkanJawab : Jadi kalau strateginya barang X, kita usahakan bahwa kegiatan-kegiatan itu sifatnya button up. Dari mulai bahwa ususlan-usulan kita tampung untuk dijadikan dasar pengusulan kegiatan atau PPAS tahun berikutnya dan itu juga dapat dimasukkan dalam rencana kerja tindak lanjut atau RKAT yang kita buat karena sebelum kita mengajukan anggaran membuat PPAS kita ada yang namanya Lakip. Didalam Lakip tersebut ada rencana-rencana kegiatan tindak lanjut untuk tahun berikutnya. Namun itu seperti tadi hal itu memang untuk dijadikan anggaran yang sifatnya pagu karena disesuaikan dengan anggaaran yang ada.3.jawab : Indikator-indikator yang kita susun pada prinsip-prinsipnya kita mempunyai SPM. Nah kita berdasarkan kita berdasarkan SPM juga kegiatan atau program yang ada disesuaikan dengan Permendagri. Kita disesuaikan disinergiskan antara yang dikeluarkan dengan Permendagri dengan apa yag dikeluarkan dengan Kepmenkes sehingga isinya seperti itulah.
  • 6. 4.Diklat yang diikutiJawab : Saya sudah mengikuti 2 kali berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui diklat DHA salah satu bagaimana kita melihat sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja. Pada DHA di Provinsi Jabar yang tahun terakhir, tahun 2010.5.Urgensi DiklatJawab : Jadi kenapa sangat Urgen sekali, maksudnya begini, output daripada DHA tentunya kita menklasifikasikan jenis anggaran. Jadi anggaran yang berbasis kinerja itu akan mengklasifikasikan kalau sudah betul DHA itu digunakan. Dalam kita bisa memebedakan berapa kebutuhan belanja untuk aparatur, berapa belanja untuk oprasional. Belanja barang harus diklasifikasikan. Kalau yang sifatnya lebih banyak ke belanja oprasional atau biaya program itu akan lebih baik daripada belanja aparatur. Itu urgensinya.c. alat, bahan, metode atau cara1.alat dan bahan apa saja ?Jawab :maksudnya alat bahan : jadi yang jelas alat perangakat lunak, software, khususnya untuk penghitungan penganggaran dana nantinya. Softwarenya sudah ada it mungkin sebagai perangkat lunaknya kalau perangkat kerasnya yaitu komputerisasi memang itu diperuntukan khusus untuk program jadi tidak bisa tercampur dengan yang lainnya.2.jawab : untuk sekarang insya alloh dikita sudah ada jelas ada, kebetulan kita baru dimasukkan dalam sistem informasi kesehatan mudah-mudahan bisa online. Sedang tahun sekaran sudah ada.3.Metode apa yang diterapkanJawab : Jadi untuk metode kami sebetulnya jadi apa namanya ? metode alat cara untuk menyusun anggaran berbasis kinerja inin salahsatunya kami menyusun tim. Jadi tim DHA yang dimana sebagai leading sektornya adalalh Bappeda. Terus kami ambil juga dari semua instansi terutama yang berhubungan dengan kesehatan Rumah Sakit Pemerintah, Swasta karena yang berbasis kesehatan berapa sih anggaran yang dikelola oleh kesehatan baik swasta maupun yang ada di masyarakat.4.hubungan anggaranJawab : Selama ini mungkin untuk anggaran khususnya anggaran APBD, anggaran kesehatan dan APBD untuk pencapaian program terutama dalam SPM saja, kemungkinan itu sanga minim sekali.5.Landasan yang digunakanJawab : Sebagai landasannya kita harus mengetahui juga seluruh anggaran kalau menurut saya baik itu yang bersumber APBN, APBD Provinsi maupun hiba dari luar. Karena itu maupun pengadaan dana-dana atau anggaran-anggaran yang sifatnya dari swasta lalu nanti akan kita kumpulkan dan diakumulasi kan dan nanti dimasukkan dalam TOOL DHA nanti keluar berapa sebetulnya anggaran termasuk anggaran yang sifatnya belanja masyarakat contoh misalnya untuk pulsa, jadi ketauan sebetulnya berapa kebutuhan, kemampuan masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya. Untuk penganggaran kesehatan apabila kita dialihkan uang untuk rokoknya, asuransi dan sebagainya untuk kesehatan dalam hal ini jadi mungkin ini landasan kita untuk semua anggaran harus kita lihat dulu.
  • 7. 6.IndikatorJawab : Jadi indikatornya jelas, kalau menurut saya SPM dan sekarang mungkin MDGS. Jadi dengan adanya SPM kalau anggaran itu bisa mencukupi untuk biaya SPM apalagi kita untuk anggaran mencapai karena itukan sudah merupakan isue global nasional.D.Sumber,alokasi dan distribusi1.Sumber AnggaranJawab : Untuk tahun anggaran 2010 jadi yang pertama mungkin APBD murni, APBN juga, APBD Provinsi.2.bagaimana alokasi ABK, untuk apa dan berdasarkan apa ?Jawab : Kita bagikan dalam kategori anggaran untuk angkatan yang sifatnya pembiayaan tadi yang seperti saya katakan operasional baik itu yang membiayai tapi tujuan membiayai yang dilini yang paling bawa yaitu PKM. Jadi kita prioris di PKM. Maksudnya anggarannya lebih banyak untuk oprasionalbahkan aparat jadi untuk pelayanan langsung ke masyarakat.3.jawab : Jadi kalau saya lihat evaluasi dari anggaran mungkin untuk mengasilkan kinerja itu belum begitu memadai belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan juga mungkin sitem kelola keuangan sangat mempengaruhi.4.Ketersediaan anggaranJawab : Di APBD saya rasa sangat minim sekali dikarnakan bahwa anggaran-anggaran yang dari APBD kemungkinan menyesuaikan dengan belanja. Jadi kita balance antara pendapatan dengan belanja operasional OPD yang ada sehingga kita akan bagi bagi porsinya.5.Bagaimana Distribusi AKB berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006Jawab : Kini bisa saya katakan bahwa persentasi daripada kegiatan yang berbasis kinerja seharusnya 60-70% alokasi anggaran porsinya memang diperuntukan belanja opersiaonal kegiatan yang terutama pada masyarakat. Jadi, kembali intinya aparatur lebih banyak.6.Apa sumber alokasi dan distribusi biaya yang tersedia yang sesuai dengan target kinerja yangterukur dalam pelaksanaan program ? apa alasannya ?Jawab : Mungkin kalo saat ini belum sesuai dengan anggarannya, karnakan ini alasannya begini, tadi yang telah saya katakan misalnya untuk pencapaian penurunan angka kematian di program ibu yang notabennya kami memerlukan anggaran yang lebih besar daipada biaya biaya yang lain. Dikarenakan kecil sekali sehingga pada dampaknya itu tidak bisa banyak menurunkan angka kematian.E. kendala-kendala1. Kendala pada saat penyusunan ABK ?Jawab : Memang pada saat penyusunan ABK seharusnya kita ada kesamaan persepsi diantara kita pemegang program pada intinya. Dari pemegang program dengan direncanakan kegiatan- kegiatan yang akibatnya nanti sifatnya akan digulirkan, harus tau itu dulu. Terus disamping itu ada satu persensinergisitas dengan antara OPD dengan TAPD. Untuk kendala-kendala pada saat ini kita masih berbenturan, kita maunya ini TAPD masih belum bisa untuk itu.2.upaya untuk mengatasi kendala ?jawab : barang kali kita yang pertama bersosialisasi dengan TAPD bahwa kegiatan itu sangat mungkin untuk sering dilakukan dalam hal ini mungkin Bapedda bahwa sekretaris TAPD saya sosialisasikan bahwa kegiatan ini merupakan prioritas, dan sangat mungkin untuk nanti beliau-beliau itu mungkin alokasi akan lebih jadi. Itu harapana kita.
  • 8. F. Advokasi1. sejauh mana keterlibatan bapak dalam upaya advokasi ?Jawab : Bahwa kita harus mengadvokasi dalam hal ini kemungkinan daerah yang kita awali kita sendiri harusnya begini, hasil daripada analisis DHA itu mempersentasikan didepan beliau bahwa ternyata anggaran berbasis kinerja seperti ini, tapi saat ini belum bisa melaksanakan, belum ada pelaksanaan, jadi belum pernah mengadvokasi.2.Dalam forum apa dilaksanakannya kegiatan tersebut ?Jawab : Belum dilaksanakan3.Apa yang dilakukian agar usaha dapat dipenuhi ? bila tidak apa penyebabnya ?Jawab : Jadi gini tadi seperti yang dikatakan bahwa supaya usaha itu dipenuhi kita pertama memang harus buat data pendukung, daripada program atau kegiatan yang akan diusulkan. Terus secepatnya apakah prioritas atau urgensinya dilihat. Contoh, misalkan dana atau anggaran untuk pemabayaran sifat sifatnya wabah seperti itu yang berdampak besar terhadap masyarakat itu akan lebih, jadi bagaiman kita menyusun kerangka acuan kinerja selaku program ini bisa dipenuhi.4.Sebutkan kendala yang dihadapi, bagaiman cara mengatasinya ?Jawab : Kemungkinan saran kita posisinya ada di OPD ini bagian daripada perangkat daerah yang diatasnya kita punya TAPD kalau kita mau lihat ini mungkin kendalanya banyak. Kalo bisa harus langsung advokasi. Kepimpinan ah selama ini kita advokasi cukup ke TAPD, BAPEDDA. Hasil yang diperoleh alhamdulillah mungkin kalau dilihat dari tahun 2009 yang mungkin anggaran itu monoton dalam kegiatan, tapi tahun 2010 kita sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang aka menuju kepada kegiatan atau anggaran yang berbasisi kinerja, jadi kita lebih menghasilkan kegiatan-kegiatan itu untuk pembiayaan aparatur, contoh misalkan yang bersifat langsung ke masyarakat mulai dari Jamkesmas, Jamsostek. Jadi kita ketahui ada anaggaran-anggaran yang dialokasi.G. Rekomendasi1. bagaimana dampak dari kebijaksanaan penetapan ABK dalam kegiatan ? alasannya ? mengapa ?dan bagaimana selanjutnya ?Jawab : Jadi menurut saya dari awal mempunyai angan-angan, bukan angan-angan lagi itu memang harus diwujudkan, saya dari mulai mengikuti pelatihan, saya sangat berharap untuk bisa mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja dan hal itu dapat dialokasikan untuk Pemerintah Kota, makanya waktu dulu kita sarankan pengumpulan data0data tapi ini baru sebatas Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Daerah, tapi untuk praktek-praktek seperti Dokter yang lain-lain sepertinya masih lemah, kalau sudah terkumpul semua datanya Insya Alloh kita juga akan mengundang ahlinya sebagai analisis. Dalam hal ini mungkin dari Universitas Indonesia saya lupalagi Profesor siapa. Jadi kalau misalkan datanya suda tersedia dalam kerangka advokasi, kalau ada yanfg menjembatani.2.Apa Ide atau gagasan penetapan ABK berjalan dengan lancar, jelaskan alasanya !Jawab : Supaya kegiatan ini bisa lancar dari pihak terutama Bapeda beliau harus betul-betul mungkin bisa melaksanakan yang sifatnya kami akan mengumpukan datanya sehingga bisa dilakukan kegiatannya di OPD kita dan di OPD lainnya
  • 9. In 6 Kasie gizi –Rekaman 4B. pengetahuan dan pemahaman tentang ABK dan Permendagri No.13 tahun 20061.Kita sudah pernah dengar, cuma secara jujur saja tidak begitu tahu butir-butirnya daripadaPermendagrinya kalau kita mengusulkan suatu anggaran itu harus menuju ke Permendagri 13 tahun2006. Apalagi Permendagri 13 itu tentang anggaran ABK karena semua anggaran yang diusulkanharus selalu berbasis kinerja. Sementara ini saya pernah sosialisasi, tapi gak tahu sosialisasi apatentu harus merujuk ke Permendagri 13 itu secara jujur saya belum begitu paham.2.strategi yang diterapkan dalam menyusun ABKStrategi kita merencakan anggaran mempunyai rencana atau strategi bahwa anggaran kita itu bisamengusulkan ke Pemda merencanakan anggaran ini mungkin harus mempunyai data dasar ataumungkin data-data yang harus kita jual bahwa anggaran/rencana yang kita lakukan sesuai dengandata-data yang ada/ permasalahan yang ada di kami terutama seksi gizi kebetulan sekarang sayadipercaya sebagai pemegang prog. Gizi, jadi untuk merencakan kegiatan berbasis kinerja ini dilihatdulu masalah apa, terutama masalah gizi di Kota Tasikmalaya ini masalah-masalahnya dan data-datanya dasarnya apakah ada masalah atau tidak, nah dari masalah-masalah itu kita usulkan rencanakegiatannya sesuai dengan permaslahan atau mungkin sesuai dengan keadaan yang ada di seksikami. Untuk mengusulkan rencana itu mungkin saya pernah mencoba untuk komunikasi dengan OPDatasan kami mungkin dari KepBid/ke Kadis/lintas sektoral yang lainnya. Terutama kita selaluberhubungan dengan Kesra karena kami selalu berhubungan kalau ada anggaran bisa.......Sebagia dari Kesra, bisa apokasi.3.indikator yang digunakan untuk menyusun ABKIndikatornya kita harus merujuk ke SPM, kebetulan standar SPM kita menurunkan AKB dan itu AKAmenurunkan preparlensi gizi buruk. Kita merujuk ke SPM4.apakah ibu telah mengikuti diklat atau sosialisasi ?Sebenarnya kalau masalah diklat itu yang lama ya ? kami pernah sosialisasi mengenai PKD berbasiskinerja lupa lagi tapi masih tahun sekarang atau tahun-tahun ini di BalKot yang membuka BapakSekda. Pemberi materi dari bagian pembangunan tanggalnya lupa lagi5.jelaskan urgensi mengikuti diklat !Kita mengikuti sosialisasi yang kita tahu yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk pelaksanaansemua kegiatan dalam mengelola program kami. Jadi kita dengan adanya sosialisasi ini kita tahu apayang harus kita lakukan, jadi kita tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditentukan. Ternyatabanyak sekali yang harus kita ikuti atau lakukan sebenarnya harus dilakukan pada OPD pemerintah.Sebenarnya sangat bagus sekali ada sosialisasi itu kalau diklat mungkin lebih lama waktunya malahlebih rinci malah kayaknya lebih bagus.C.Alat bahan / metode / cara kerja1.yang paling penting alat seperti laptop, komputer karena dengan itu kita membuat sesuatu ituakan tersendat untuk melancarkan kegiatan yang lebih penting itu saya gunakan laptop. Alat yanglain kita bisa menyusun kegiatan yang kita rencanakan atau mungkin nanti dengan kegiatan itu kitamemerlukan bahan yang lain misalnya ATK serta kertas memerlukan alat tulis yang lainnya untukkegiatan ini.ATK dan bahan-bahan data yang kita kumpulkan tentang ABK begitu juga ada SDM nya. Jaditenaganya untuk menyusun ini kita harus mengetahui kekuatan personil atau SDM yang ada.
  • 10. Bagaimana kita mau melaksanakan ABK SDM kalau orang yang kita kerjakan tidak ada ? semuanyaakan tersendat jadi harus ada proses menganalisa dulu orang-orang SDM yang ada.2.alat dan bahanKetersediaan alat ini dari OPD cuman kalau di bilang kayaknya agak kurang terutama komputer,komputer itu satu untuk di kita tentu saja itu kurang untuk mengolah data itu jadi berebutan kalaukomputernya cuman satu kalau kita berorientasi pada kinerja efisiensi waktu, efisiensi tenaga dansebagainya. Kalau kempoternya sedikit kita akan tersendat-sendat kerjanya harus di selesaikan 50%hanya selesai 25% karena alat ini sangat kurang.3.metode apa yang di gunakan untuk menyusun ABK ?Kita dari data tahunan lihat analisa kegiatan yang tahun sebelumnya, kita lihat dulu apa pokokpermasalahnnya kegiatan yang akan datang juga mungkin metode disini apa mungkin metode disinibisa mengefesiensikan anggaran kegiatan yang kita lakukan bareng-bareng misalnya dalam suatuanggarang.4.hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian programMasalah alokasi anggaran kita tidak berbentur dari jumlah anggaran tapi tetap lakukan, Cuma akaluanggaran yang kurang otomatis anggarannya mungkin tidak semaksimal apa yang kita harapkan.Tapi kalau kita anggarannya sesuai dengan usulan yang di anggarkan, kita bisa di Acc atau di golkanoleh mungkin perencanaan disin sebagai kordinator dari OPD, mungkin pencapaian programnyaakan tercapai, sementara ini kita tidak terlalu alokasi anggaran cuman kita tetap kalau kegiatan itukita tidak melihat ke anggaran sebenarnya, kita punya anggaran ataupun tidak kegiatan tetapberjalan cuman kalau anggaran kita kurang hasilnya tidak maksimal.5.landasan yang di gunakan untuk mengetahui tingkat kelayakanRPJMD sama SPM kita punya acuan Renstra dinas, RPJMD, SPM karena kita kalau tidak menjuruskesitu akan ngawur. Jadi, kita kerjanya tidak terarah jadi kita kerja harus ini capaian ini nya harusberapa persen pencapaiannya, kita landasannya ke Renstra RPJMD sama SPM.6.indikator yang di gunakan untuk menetukan kecukupan ABK ?Kalau indikator untuk kecukupan yang berhubungan dengan kecukupan anggaran yang tinggikembali lagi ke SPM. Saya punya SPM untuk gizi buruk, untuk perawatan MP ASI untuk usia 6 sampaidengan 24 bulan itu harus 100% sedangkan untuk perawatan dan itu memerlukan uang atauanggaran jadi kalau memang untuk menetukan kecukupan anggaran itu berarti salah satunya keSPM, kalau di kita karena kalau di gizi itu istilahnya larinya ke makanan, karena makanan itu harus dipenuhi harus dibeli seperti MP ASI, kalau kecukupan anggaran atau cakupan , anggarannya tidakbanyak otomatis pencapaian kinerjanya kurang.Sekarang saja anggarannya cuman Rp. 150 juta, kemaren Rp. 130 juta kalau anggarannya kurangkeukupannya kurang otomatis kinerjanya akan menurun.D.sumber alokasi dan distribusi biaya1.sumber anggaran yang di gunakan.Kalau tahun 2010 kita dapat hanya dari APBD II, Bangub. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya (2007,2008, 2009) kita dapat anggaran dari APBN, APBD II, Bangub cuman dari tahun 2010 dari APBN nyatidak ada, kasusnya kasie gizi tidak ada, kalau yang lain mungkin ada, untuk APBN nya tidak ada.Terus yang ada hanya dari APBD II, Bangub. Rencananya untuk 2011 kita minta ke unicef ke APBD II.2.cara menalokasikan ABK ?
  • 11. Cara mengalokasikannya kita bukan hanya di lakukan di Dinas Kesehatan saja tapi di Puskesmassampai Posyandu untuk mengalokasikan anggarannya.bagaimana caranya, apa saja kegiatanmungkin atau berdasarkan apa ? kita mungkin berdasarkan analisa data untuk tahun ? sebelumnyaseperti upamanya untuk penanggulangan balita gizi buruk di daerah mana atau di PKM mana, yangbanyak. Ada lagi umpamanya untuk kegiatan pendataan status gizi di lakukan biasanya untuk balitaitu di Puskesmas. Jadi untuk mengalokasikan kegiatan ini kita lihat dulu dari mana masalah-masalahyang ada di Puskesmas. di Puskesmas mana yang masalahnya banyak kita alokasikan kesana. Jadimasalah yang kita ratakan di sana.3.sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja ?Memang kalau didukung dengan dana,pelaksana kinerja kita akan bagus, jadi sebenarnya lebihbaiknya kita alokasi anggaran itu sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin disini ada beberapakegiatan0kegiatan kinerja kita yang tidak perlu, bukan tidak perlu tapi dalam suatu anggaran tidakbisa jalan cuman hasilnya yaitu hasilnya atau kinerjanya tidak akan bisa di harapkan jadi mungkinlokasi disini sangat terbatas. Lagipula kalau alokasi ini mencukupi InsyaAllah kegiatan akanterlaksana.4.ketersediaan anggaran.Untuk gizi anggaran itu selalu cukup, kurang yang mungkin di bandingkan seksi yang lain. Terutamadi Kesga kita selalu lebih besar dari seksi yang lain. Itu memang kebutuhan kita seperti itu. Bahwagizi buruk berhubungan dengan masyarakat langsung dan itu juga berhubungan dengan makanan.Memberikan makanan, makanannya harus di beri dan itu juga tidak usah di lakukan satu hari duahari harus di lakukan dalam 90 hari kalau ada beberapa anak yang gizi buruk kita kasih TMC selama90 hari terus diunit posnya satu harinya berapa ? itukan menghasilkan anggaran yang besar.anggaran yang di berikan, sebenarnya gizi buruk dari bidang Kesga agak tinggi mungkin karenaanggaran kita alokasikan pada pemasalahannya.5.distribusi ABK.Setahu saya kalau kita sebelum menyusun anggaran harus di ketahui dulu untuk membuat rencanakegiatan tersebut. Harus beerdasar skala prioritas tapi setelah itu kita usulkan tidak sesuai denganapa yang kita harapkan apa yang kita usulkan jadi mungkin saya enggak tahu. Disangkanya ituproporsinya untuk apa dan dimana, yang saya tahu yang penting kita mengusulkan menurut apayang kita butuhkan. untuk anggaran ini bahkan mungkin kenapa di bagian Kesga ?6.sumber, alokasi dan distribusiBelum mencapai target, sesuai dengan pencapaian kinerja karena kita juga usulan anggaran. Tahunkemarenkan tidak sesuai masih banyak yang belum terkaper, kayak MP ASI kan di SPM baru 34%.Karena emang untuk pembelian MP ASInya uangnya sedikit.E. Kendala-kendala1.kendala yang dihadapi saat penyusunan ABKKendalanya itu mah mungkin kalau kita udah ngusulin kegiatan atau rencana ternyata turunya tidaksesuai dengan rencana itu. Jadi solusinya kita langsung ini dengan Bappeda di bagian sosial Bappeda,kita alokasi ke sana keluhan kita seperti ini,kebutuhan kita seperti ini tolong dipertahankan ataudiperjuangkan supaya anggaran yang kita bututhkan tidak terlalu kecil agar anggarannya seperti apayang kita harapkan. Kalau gak bisa jangan terlalu drastis turunnya. Jadi intinya kita advokasikan keBappeda di perencanaan anggarannya.F.Advokasi
  • 12. 1.sejauh mana keterlibatan ibu dalam upaya advokasi ?Kita kalau ini dibawahi sama Kepala Dinas Perencanaan untuk mengadvokasi kegiatan atau kegiatandan kepengurusan anggaran karena mungkin Dinas Kesehatan sebenarnya anggaran itu harus lebihbesar dari pada anggaran yang lainnya. Mungkin kalau pas anggarannya turun mereka juga mungkinbertanggung jawab mengapa anggaran ke Dinas Kesehatan kecil. Makanya kita suka rapat duludengan Kepala Dinas dan bidang-bidang lainnya siapa yang kita pertahankan setelah itu kita ikutmengadvokasi Bappeda dan kita pernah minta ke DPR supaya apa yang kita usulkan bisadipertahankan2.dalam forum apa saja advokasi dilakukan ?Itu pernah ada khusus dari Dinas Kesehatan mengadvokasi kesana ke Bappeda terus ke Sekda trus kedewan juga. Jadi ada forum khusus kita datang ke dewan dan menjadwalkan T-ekspose. Denganekspose itu kita tahu permasalahan yang ada di dinas ini. Jadi masalahnya harus berbasis kinerjaseperti ini. Jadi kita belajar terbuka, oh jadi dengan Dinas Kesehatan itu jadi kita suka diajak ikut-ikutkesana3.apa yang dilakukan agar usulan dipenuhi ? bila tidak dipenuhi apa penyebabnya ?Seperti tadi lobi-lobi, menjual program untuk supaya anggaran kita diisi dan kita lihat dan kasih tahubahwa anggaran kita untuk menolong gizi buruk-gizi buruk dan ada beberapa orang mungkin dankita bisa lihat foto dan gambarnya.Penyebabnya tidak dipenuhi, mereka anggarannya kecil Cuma kita tidak apa-apa juga sih kalaumereka tidak memenuhi anggaran kita, mungkin kita usulkan ke APBD I, kepihak tiga walaupunsementara ini saya tidak CSA seperti itu. Trus kita usulkan kesana, kita alhamdulilah mungkin tahundepan kita ingin kekaya unicef tapi sampai sekarang kita belum bisa juga. Jadi untuk usulan yangtidak dipenuhi, anggarannya kecil. Kita dipertengahan perjalanan di rasionalisasi kita lebih kecilpernah ada di pemerintahan kota, tetapi ada anggaran-anggaran juga yang harus dipertahankan.Kita tidak tahu sampai kesana cuma saya pernah dirasionalisasikan bagaimana cara menghadapiadvokasi terhadap apa yang dilakukan ?Kendalanya kita perlu persiapan mengadvokasi itu. Kendalanya kita memang merupakanpermasalahan dikita. Kalau kita anggap itu sangat bermasalah sementara itu mungkin tidak dianggarterlalu jadi kendalanya ada pada penjualan program.4.hasil yang diperoleh setelah melakukan advokasi ? adakah perubahan dalam bentuk anggaran ?Tahun-tahun ini dan sebelumnya memang suka ada jadi menambah advokasi misalnya untukanggaran dari mulai dulu pernah 100 juta kemudian 200 juta sekarang 300 juta. Karena kalau kamilihat disitu anggaran-anggaran kita terlalu tinggi. Tahun sekarang eh malah turun, berapa persen ya ?jadi 150 juta baru tahun ini kita turun, Pak ! untuk advokasi kita sudah dibatas sama Bappeda, kalaumisalkan kita sekarang untuk OPD 150 juta tapi kita bisa menganggarkan dibagian Kesra. Sebenarnyakita selalu bisa tapi tidak selalu semua advokasi tersosialisasi jadi ada beberapa kegiatan yang bisakita advokasi dan terealisasi. Mungkin untuk tahun sekarang semua terealisasi.G.Rekomendasi1.pendapat tentang kebijaksanaan yang diterapkan dalam menetapkan ABK ? untuk pelaksanaanprogram kegiatan mengapa demikian dan bagaimana sebaiknya ?Kalau kebijaksanaan Kepala Dinas memang sudah bagus kalau untuk keseluruhan kegiatan kitabelum sesuai dengan apa yang kita harapkan sebenarnya keinginan kita ke Puskesmas tersendatkarena anggaran yang ada pada diri kita. Kita sebenar membutuhkan anggaran yang lebih banyak,karena anggaran kita sedikit jadi aplikasi kita di lapangan juga kurang.Apa sasaran ibu atau harapan ibu ?
  • 13. Harapan kita sesuai dengan data-data atau bahan-bahan, dalam kegiatan kita kalau bisa itu bisa direalisasikan dengan anggaran pelaksanaan kita. Kalau emang untuk menuju ke ABK kalau emanganggarannya tidak sesuai dengan perhitungan kita agak sulit susah sedangkan di lapangan harus adaaplikasinya. Sedangkan anggaran yang kita dapatkan kurang cuman kalau untuk kebijakan-kebijakancoba semua yang gizi buruk bisa mendapatkan perawatan, anak yang satu sampai 4 bulan harusmendapatkan MP ASI, terus kesehatan di masyarakat harus tinggi, kegiatan-kegiatan itulah yangharus kita lakukankan. Apa yang kita harapkan dari kebijaksanaan Dinas sesuai dengan apa yang kitaharapkan.2.apa ide atau gagasan ibu agar ABK bisa berjalan dengan lancar ?Pertama harus ngumpulin dulu semua program untuk bersama memecahkan masalah kita, karenamasalah kita dengan SPM itu adalah menurunkan AKA (Angka Kematian Anak), AKB (Angka KematianIbu) karena itulah program kita terutama di bagian Kesda kita susun bersama kegiatan atau rencanaapa . kalau kita sudah tau permasalahannya jadi sudah di machingkan jadi kita tau permasalahannyaapa . dari analisa data itu kita tahu misalnya A nah yang A ini dari seksi Ibu apa, anak apa, dari giziapa, adapun kegiatannya biasanya di lakukan di P2PM lagian jadi tidak hanya mengetahui penyakitmenular. Kita juga memantau menyurvei ke masyarakat apakah gizi buruk sudah di tinjau, kita jugaberhubungan denagn YanKes, mungkin di situ kita ada hubungan dengan Farmasi karena kitakebetulan memerlukan obat. Apakah mau di anggarkan jeksi, kita harus menerangkan dulu program-program yang ada, kalau sudah di bidang-bidang dan tahu kegiatan itu insyaAllah kita pengarahanjuga tidak terlalu banyak, karena mungkin anggarannya tidak double, walaupun ada di anggaranyang kecil untuk kegiatan kita bisa di lakukan secara bersama untuk memecahkan masalah yang adadi Dinas Kesehatan. IN7 Rekaman 5 (H. Mustofa) kasi P2PB.1 terimakasih atas pertanyaannya, yang pertama sebelum menyampaikan pendapat tentangdiajukan dalam pertanyaan-pertanyaaan terlebih dahulu sampaikan :Nama saya Mustofa, pendidikan terakhir saya S1-SKM dan kebeutlan saya ditugaskan sebagai kepalaseksi P2P.Menyimak dari pertanyaan pertama, pertanyaan yang saudara ajukan menurut saya tentang ABKberdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 menurut saya ini sudah bagus dan sudah diaplikasikandala pelaksanaan ini mengingat karena dalam kaitannya dengan hasil itu kan harus disesuaikandengan anggaran yang ada sehingga tidak menghamburkan anggarannya. Anggaran yang besar dankinerjanya cukup memprihatinkan itu sudah sejujurnya harus diaplikasikan khususnya di DinasKesehatan Kota Tasikmalaya dan menurut saya juga pernah Puci desa yang kaitannya dengananggaran ini sudah mencoba dikaitkan antara hasil dan kaitan dengan kinerja apabila nantikinerjanya jelek dan apa anggarannya tinggi. Itu tidak relevan tidak sesuai dengan yang diharapkan.Menurut saya, intinya sudah harus dilaksanakan setiap anggaran harus dipertanggung jawabkan olehkita yang menggunakan anggaran itu, barang kali jawabannya.2.stategiKalau melihat disini apa alasan kita bahwa didalam penyusunan anggaran berbasis kinerja menurutPermendagri No.13 tahun 2006 jelas kita itu harus punya alasan yang pertama alasannya kita harusmemepretanggungjawabkan anggaran yang diberikan sehingga nanti apabila anggaran yangdiberikan mesti kegiatan-kegiatannya harus dipertanggungjawabkan.
  • 14. Yang kedua : alasan ini karena ini uang negara otomatis uangnya harus dipertanggungjawabkandalam kegiatan yang sesuai dengan rencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada yang adakaitannya dengan kesehatan.Yang ketiga : otomatis alasan ini alasan bahwa hasil ini untuk sebagai apa evaluasi kita. Apakahpekerjaan kta ini sesuai yang diharapkan atau tidak, atau menyimpang atau tidak itu branag kalialasan-alasannyaBelum strategi yang pertama otomati kita berbasis data yang ada khusus kita berbasis data denganpermasalahan yang ada dan kemudian kita direncanakan sehingga mendapatkan suatu kegiatanpelaksanaan program.3.indikatorKalau indikator yang pertama saya kira dari hasil yang kita capai yang pertama dalam penyusunanhasil yang dicapai apakah sudah sesuai dengan terget yang ada kemudian hasil dari evaluasipenyerapan anggarannya juga disesuaikan dengan indikatornya. Keudian dari permasalah yang adaitu barang kali mengenai indikatornya.Mengikuti diklat atau teknis sosialisasi untuk pelaksanaan pelatihan diklat teknis secara tentangpengelolaan keuangan daerah kalau secara resmi kebetulan saya belum pernah mengikuti Cumauntuk tentang secara sepintas sudah mendengar dari berbagai latihan antara lain saya pernahmengikuti sosialisasi dari pihak keuangan pemerintahan tapi itu hanya sepintas tidak merupakanresmi sehingga pada kesempatn pertemuan yang diadakan oleh Pemda kota bisa disampaikanberbasis kinerja. Secara resmi itu belum pernah mengikuti.5.urgensi diklatSaat ini saya kira untuk aplikasi mengikuti sudah harus dilaksanakan segera mungkin untukmengikuti apa diklat atau sosialisasi tersebut. Mengingat yang kita kelola ini adalah mengenaianggaran APBD atau duit yang besumber di masyarakat sehingga kita itu harusdipertanggungjawabkan daripada pelaksanaannya sehingga urgensinya bahwa diklat atau sosialisasitersebut harus segera disampaikan atau dilaksankana bahkan saya juga mungkin sangat menunggusehinggan dalam implementasi pengelolaan keuangan pas kah sesuai apa yang diharapkan ataumungkin ada acuan yang berupa hukum sehingga didalam pelaksanaannya ssuai dengan apa yangdiharapkanC.1 alat,bahan,metode / cara kerja / prosesSaya kira ini untuk apa, untuk alat dan ahan dalam kinerja, yang pertama mengenai ketersediaandata untuk menyusun ABK karena ini dasarnya dari data yang ada permaslahan kesehatan yangmana kemudian kalau kaitannya dengan cara kasus-kasus yang menukar sehingga anggaran itu harussesuai dengan apa yang diharapkan agar apa yang menjadi permasalahan yang ada, yah sepertibahan,data-data kemudian ATK kemudian sarana yang lain dan laptop serta alat komunikasi2.alat dan bahan tersebut tersedia?Saya kira alat dan bahan tersebut salah satunya sudah tersedia tapi itu tidak menutup kemungkinanitu masih kurang dan terus terang saya adapun alat dan bahan yang sudah tersedia ini APBD I,komputer sebagai alat penunjang, ada yang dari APBD II dan dari Provinsi3.saya kira untuk metode yang digunakan dalam penyusunan ABK ini saya kira metode daripadapermasalahan yang ada, dari permasalahan kemudian kita menyusun skala prioritas sehingga nantiapa yang perlu dikejakan sudah dipertimbangkan hal-hak yang memungkinkan bisa dilaksanakankhususnya oleh program kita.4.hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian program
  • 15. Saya kira hubungan alokasi anggaran dengan pencapaian program khususnya dari program P2Pkaitan dengan SPM dari seksi saya itu ada 3 :Ucikelurahan mengenai program imunisasi yang kedua mengenai sistem kewaspadaan ini untukmenanggulangi kejadian luar biasa yaitu penemuan tolak ukur dari hasil yang ada. Alhamdulilah kitauntuk mencapai alokasi anggaran cukup baik5.landasan yang digunakanLandasan kita adalah keacuan adanya juru teknis, renstra sehingga kita harus mengacu ke sana,sebagai landasan untuk pelaksanaannya6.indikator untuk menentukan kecukupan anggaran-anggaran ?Jawab : Saya kira ini kan ada aturan berapa persen untuk kegiatan sehingga menentukan ABK itu danpermasalahan yang ada. Anggaran harus lebih banyak terlebih anggaran-anggaran itu dapat disusunmasyarakatD.sumber,alokasi,distribusi mengenai APBD1.sumber anggaran yg digunakan untuk kegiatan berasal dari mana ?Jawab : sumber yang kami dapat pertama dari APBD II, bantuan WHO dan kegiatan-kegiatantertentu yang didatangi WHO mengenai penanganan flu burung kemudian peningkatan cakupanimunisasi itu dari kami yang bersumber dan kadang-kadang dari APBD Provinsi2.bagaimana cara mengalokasikan ABK, untuk apa, berdasarkan apa ?Jawab : untuk mengalokasikan ABK kami membuat RKA sehingga itu membuat anggaran tertentudari mulai anggarannya dan tujuan kemudian mengenai waktu kapan dilaksanakan sehingga alokasiini betul-betul dapat diimplementasikan pada kegiatan3.sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja ?Jawab : untuk program P2P dalam hal ini cukup bagus sehingga dimana anggaran itu dikaitkandengan permasalahan atau kegiatan yang ada. Saya kira nyambung apa lagi pada tahun 2010kinerjanya cukup baik saja. Saya mungkin dalam segi penemuan-penemuan penyakit danpenanganan PMD ada kaitannya4.bagaimana ketersediaan anggaran selama ini ? dan bagaimana hubungan dengan kebutuhanprogram ?Jawab : saya kira harus diingat keterkaitannya dengan program-program yang ada. Selama ini sayakira baik karena dalam kegiatan yang ada orgensinya dilaksanakan pada anggaran belanja tambahan.Apa yang direncanakan di awal tahun kemudian ada permasalahan di pertengahan tahun kita selalumendapat anggaran tambahan5.bagaimana distribusi ABK brdasarkan Permendagri 13 tahun 2006Jawab : kalau saya kira untuk program saya cukup erat kaitannya dengan aplikasinya di masyarakat6.apakah sumber alokasi dan distribusi biaya telah sesuai dengan target pencapaian ?Jawab : saya kira itu sudah bagus dengan alasan yang pertama kita menuju ke standar pelayananminimal untuk dikeseluruhan ada kaitannya dengan administrasi itu semua sudah ada diatas 80%.Diperkelurahan apa lagi untuk 2010 sudah mencapai 80-70 an per kelurahan. Yang kedua mengenaiketentuan APMD dengan kaitannya dedikasi folio, salah satunya dan kita menemukan penemuankasus kelumpuhan dan dalam kasus itu kami menemukan 18 penemuan cukup luar biasa.Penanganan KLB semua kejadian KLB baik kewaspadaan maupun penanggulangan 100% dilakukanpenyelidikan itu bukan penanganan.Saya ingin menanyakan UCI kelurahan itu apa ?
  • 16. Universal Children Imunitation atau seluruh anak yang melakukan imunisasi minimal 80% daripopulasi yang ada,9 bulan.E.kendala-kendala1.kendala dalam mengalokasikan anggaran ? sebutkan kendala yg sering dihadapi saat penyusunanABK?Jawab : pertama di dalam kaitannya itu pagu-pagu yang ada yaitu dari apa permasalahan yang adakemudian kita tuangkan ke dalam RKA menjadi ternyata anggarannya itu sudah dipatok sehinggakegiatan kita itu merujuk dengan kegiatan yang ada sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun hal ini bisa saja dilaksanakan asal ada dana tambahan, tapikan mau dilaksanakanjuga merasa kecewa. Seperti tahuun kemarin uang anggaran belanja itu kenapa bisa kurang terjadisehingga apa yang diharapkan tidak sesuai. Yang kedua mengenai ketidakateraturan yang tentunyasaja pada 2012 ini harus sudah masuk. Dilaksanakan mengacu pada standar harga 2011. Kebanyakanketerlambatan yang ketiga mengenai asistensi serta dalam pemahaman itu.2.bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?Jawab : saya kira masalah yang kesatu itu mengenai RKA ya ? tapi mengenai masalah tersebut sayakira itu dibuat RKA cadangan. Rencana kegiatan yang bisa saja diberi tambahan, dipersiapkansehingga apa yang tidak ada dalam kaitan tadi di pagu anggaran. Kita itu kan ada kegiatan-kegiatanyang tidak bisa sehingga disediakan apabila anggaran-anggaran rendah. Yang kedua yaitu mungkinseriusnya atau adanya pendekatan pada yang membuat kebijakan mungkin kegiatan-kegiatansehingga nanti kalau ada kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan.F.advokasi1.sejauh mana keterlibatan bapak dalam kegiatan advokasi ?Jawab : Pendekatan advokasi perlu dilakukan karena pada dasarnya untuk mendapat dukkungan dariatasan dan khusunya mendapat dukungan kegiatan yang mau dilaksanakan dengan menyapaikanrencana dan permasalahan yang ada. Dan yang akan dilakukan, nah ini advokasi kalau dari sayamungkin dilakukan melalui dukungan kegiatan atau biaya yang akan sampai itu juga advokasidilakukan atas izin Kepala Dinas. Kalau kita kegiatan ada sesuai dengan advokasi bisa saja disamping.Artinya diluar kegiatan dinas kita tingkatkan silaturahmi sehingga dimana kita dapat kesempatan.Yah, tidak ada salahnya kita menyampaikan untuk program kerja yang dilaksanakan. Agar upayasesuai rrencana.2.-3.apa yang dilakukan agar usulan dipenuhi ? apabila tidak dipenuhi apa penyebabnya ?Jawab : untuk usulan-usulan yang dapat dipenuhi pertama kita harus menyediakan datapermasalahan yang betul-betul dengan realita yang ada di masyarakat sehingga dia juga mendukungyang perlu. Dana tersebut dengan dibiayai. Yang kedua kita harus membuktikan kinerja kita yangsudah sehingga yang sudah diberikan anggaran sekian otomatis kita harus dilakukan di pencapaiananggaran itu dianggap 100% per 90 lebih, jadi artinya anggaran-anggaran yang sudah disediakansebelumnya dengan relasi yang ada. Itu cakupannya harus sesuai, dan yang ketiga harusmembuktikan hasil kegiatan yang sesuai dengan rencana. Apa adanya dari pada kegiatan yang adasehingga hasil itu harus dihentikan4.sebutkan kendala yang dihadapi dalam upaya advokasi ? bagaimana cara mengatasi dan apa yangdilakukan ?Jawab : ini kendala-kendala yang kita alami dalam advokasi. Yang kesatu ini ada kesempatan waktu.Kemudian yang dimana didalam pelaksanaan advokasi menjadi mudah diucapkan tetapipelaksanaannya agak sulit. Cara mengatasinya dalam hal mengefisiensikan waktu yang pertama inikita harus berusaha menyusun strategi yang benar yang ada kaitannya dengan Kepala Bidang. Iyah
  • 17. satu bulan satu kali itu harus ada kita lakukan baik secara prosedural maupun diluar advokasisehingga untuk lebihnya kita dekatkan advokasinya lebih baik5.apa hasil yang diperoleh setelah melakukan advokasi ?Jawab : hasil yang diperoleh sudah cukup memuaskan dengan adanya advokasi otomatis atasanlintas yang terkait lebih mengenal, lebih mengetahui dan untuk lebih memahami permasalahan yangada sehingga dalam kelancaran kaitannya dengan biaya. Dia bisa memperjuangkan danmempertahankanG.rekomendasi1.bagaimana pendapat bapak tentang kebijaksanaan yang diaplikasikan dalam ABK ? untukpelaksanaan program atau kegiatan mengapa demikian ? bagaimana sebaiknya ?Jawab : jadi didalam mengaplikasikan ABK secepatnya untuk saya kira ini cukup baik dan planingnyakita itu sudah dapat melaksanakan antara lain tadi sebaiknya didalam penyusunan anggaran kita ituseharusnya duduk bersama mendata antara lintas program di dinas kesehatan sehingga nantiprogram-program yang ada itu akan kena pada sasarannya dan sesuai dengan permasalahan yangada. Jangan sampai nanti setiap program mempunyai rencana dan hasilnya tidak ada ukuran. Itusebaiknya harus sudah hidup bersama ddalam merencanakan kegiatan-kegiatan berbasis kinerja.Kaitannya nanti dengan hasil yang akan disampaikan yang sudah ada.2.apa ide/gagasan bapak agar penetapan ABK bisa berjalan dengan lancar ? alasannya ?Jawab : untuk dalam penetapan ABK diharapkan berjalan dengan lancar. Saya kira yang pertama kitaharus duduk bersama harus ada persepsi. Sehingga nanti didalam pelaksanaannya sesuai denganapa yang diharapkan. Ya kaitannya dengan tadi, kalau kita itu kan bekerja berdasarkan standarpelaksanaan minimal dan landasan-landasan yang lainnya dan mungkin dari peraturan-peraturanyang terkait jadi tidak keluar dari koridor yang ada. In 8 REKAMAN 00-PROMKESB.Pengetahuan dan Pemahaman1. Bagaimana menurut saudara tentang ABK ?Jawab : yang diketahui sebetulnya memang seharusnya kita menganggarkan sesuai dengan harapan dan tugas yang akan kita laksanakan. Namun sehubungan dengan kebijakan Kota Tasikmalaya itu sudah ada penentuan pagu OPD untuk Dinas tertentu untuk program mungki di kita hanya berdasarkan pada pagu yang telah ditetapkan2.startegi yang diterapakanJawab : Kalau di Dinas Kesehatan saya memegang program YPKN harapannya mungkin dapat melayani oleh jaminan masyarakat dan dibiayai oleh pusat maupun oleh Pemda. Adapun stategi yang kami laksanakan : usulan dari Pemerintah Pusat itu langsung sehingga kita tidak membuat usulan. Tetapi, kalau dari Pemda kita membuat usulan, kemudian ada lagi bantuan pelaksanaan kesehatan daerah. Kalau operasionalnya sudah di pagu tetapi pelayanan dipagukan berdasakan SK kuota. Mungkin dalam pertemuan atau evaluasi kita sampaikan informasi-informasi tersebut.3.indikator yang digunakan ?Jawab : Kalau indikator kita menurunkan angka kematian ibu dan balita (IMDES) salah satunya yaitu pelayanan kepada masyarakat miskin.
  • 18. Sehingga ada input, croscheck, output, kemudian dampaknya akan melihat sejauh mana kemampuan anggaran. Karena memang operasional kita di oagu tapi operaturannya yang bisa menunjang kegiatan itu harus direncanakan. Rencana itu jelas harus tahu apa input yang bisa mendukung anggaran, sumber daya alat atau metode yang akan digunakan, kemudian proses kegiatannya,kegiatan apa yang dilaksanakan kalau input,output apa yang kita harapkan dari pada proses apakan sesuai target atau tidak4.apakah pernah mengikuti diklatJawab : Kalau pelatihan tidak, tetapi mungkin penunjang kegiatan yang mungkin, karena sebagai kepala seksi yang merangkap sebagai PPTK itu biasnya ada pengarahan baik dari Pak Walikota, ataupun dari Dinas Diklat penunjang pernah mengikuti yang dilaksanakan oleh inspektoran dari Bapeda ataupun oleh Pemerintah Kota pada awal tahun anggaran dan di Dinas.5.urgensi mengikuti diklatJawab : Kalau PPTK ikut sosialisasi, tapi mungkin kalau bagian keuangan, bagian perencanaan perlu adanya diklat. Karena kalau semua diberi pelatihan berapa anggaran yang harus dikeluarkan mungkin dari pake pelatihan anggarannya dipakai untuk kegiatan yang lainC. alat bahan,metode (cara kerja)1. apa saja alat dan bahan ?Jawab :alat bahan : ada input, ada SDM, ada alat-alatnya dan metodenya, kemudian ada dana alat penunjang kegiatan seperti : ATK, Mesin tik, Komputer, Infocuss, Laptop Setiap hari kita melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga bahan berupa ATK karena setiap hari mengeluarkan rekomendasi untuk ke RSU kemudian dana juga perlu dana operational berapa.Metodenya : mungkin ada pertemuan-pertemuan, kita kunjungan ke lapangan kemudian ke pemerintah kota, Bapeda, juga ke Dinas Kesehatan provinsi. Kemudian ke RS pertemuan rutin. Kalau dengan PKM satu bulan sekali walaupun anggarannya terbatas.2.apa alat dan bahan yg diperlukan ?Jawab : alat dan bahan tersedia tetapi belum mencukupi, karena untuk pelayanan-pelayanan lebih cepat harus memerlukan alat dan bahan yang memadai. Kemudian juga membuat laporan, yang menyediakan dari Dinas3.metode apa yang digunakan untuk meyusun anggaran ABK.Jawab : Metodenya menyampaikan usulan bersama-sama kemudian membuat draft, dan diferivikasi bersama-sama dan diferivikasi berdasarka prioritas, dan melihat anggaran mana dulu yang didahulukan4.sejauh mana hubungan alokasi anggaran dan pencapaian program.Jawab : selama ini kita melihat maslah anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dari target itu 100 % walaupun mungkin efektifitas kita laksanakan sehingga tidak terserap semua5.landasan yang digunakan untuk kelayakan ABK.Jawab : Layak tidaknya itu tergantung ferivikasi. Kita hanya membuat draft RKA kemudian diferivikasi masing-masing OPD. Awalnya dari perencanaan Dinas Kesehatan, kemudian ke Bapeda, Aset, pembangunan dan bagian keuangan untuk diaksistensi
  • 19. 6.indikator yang digunakanJawab : Indikatornya pada pelaksanaan anggaran dan kita juga melihat kepada perencanaannya yang kita tergetkan dengan adanya anggaran yang sudah dialokasikan. Jadi kita membuat seefektif mungkin tetapi produktif. Jadi harusnya harapannya sesuai antara input,proses, dan output. Indikatornya semua masyarakat miskin dan Jamkesmas dapat terlayani.untuk Jamkeskinda jadi semua masyarakat terlayaniD.Sumber alokasi dan Distribusi biaya pada APBD 20101.sumber anggaran yang digunkan untuk pelaksanaan program atau kegiatan berasal dari mana ?Jawab : Dari APBD,APBN,bantuan umum kemudian ada bantuan daerah2.Bagaimana cara mengalokasikan ABK ?Apa saja dan berdasarkan apa?Jawab : Kalau dari bantuan APBN di peruntukan untuk pelayanan kesehatan dasar,kalau bantuan gubernur untuk masyarakat miskin yang diluar program Jamkesmas,itu di peruntukan untuk Rumah Sakit,baik RSUD dan Rumah sakit yang bekerja sama dengan dinas.seperti RS.Hasan Sadikin kemudian RS.Harapan Kita.Kemudian untuk APBD II untuk biaya operasional di kita ada PJKM3.Bagaimana alokasi anggaran dan di gunakan untuk apa ?Jawab : Kalau dilihat nilai memang terlalu kecil untuk operasional bayangkan saja bantuan dari gubernur saja 2,2 M,kemudian bantuan Jamkesmas itu 1,2 M,berarti 3,4 M di danai oleh dana operasional sekitar 50-an.Kita cukup-cukup kan seefisien mungkin,namun masyarakat tetap terlayani4.Bagaimana ketersediaan anggaran selama ini hubungannya dengan kegiatan/program apa?Jawab : Kalau untuk anggaran apalagi dikaitkan dengan kinerja harus nya kita tidak melihat ABK,kan seharusnya kalau di permendagri kan harus ABK kalau kita tidak melihat tapi dari alokasi5.Bagaimana Distribusi ABK berdasarkan Permendagri No13 tahun 2006?Jawab : Untuk Kinerja pemerintah membuat dulu perencanaan kebutuhan setelah itu kita seolah- olah persentasi atau negosiasi atau advokasi beginilah tujuan kita tapi kan sekarang tidak karena tidak ada uangnya sehingga cukup tidak cukup yang penting harus sejalan6.apakah sumber alokasi dan distribusi biaya yang baru saja telah selesai target pencapaian kinerjayang terukur pada pelaksanan program?apa alasannya?Jawab : Selama ini mungkin dulu sampai pada indikator awal kan kita menurunkan angka kematian untuk bayi atau balita,tapi kan kita menghitung apakah anggaran atau program yang dilaksanakan yang telah di anggarkan itu sudah berjalan atau tidak. Jadi bukan belum sampai mungkin di hitung berapa sih anggaran ini berapa per mil banyak angka kematian bisa menurunkan angka kematian mungkin itu perlu ada perhitungan lagi karena itu semua program harus di hitung. Kalau kemarin kita memang sudah belajar berapa biaya yang di keluarkan bantuan oleh pusat untuk kesehatan,baru kemudian baru di lihat kematian ini berapa.E.Kendala-kendala1.Sebutkan kendala yang sering di hadapi di saat penyusunan ABK ?Jawab : Mungkin kalau kendala dalam hal itu turun,kita membuat suatu perencanaan di pertengahan tahun yang akan dilaksanakan bulan agustus mendatang. Kemudian pas awal akhir anggaran misalnya 2010-2009 itu tidak di keluarkan , jadi sudah jelas anggarannya , nah itu kadang-
  • 20. kadang turunnya kadang-kadang itu . Jadi salah satu kendalanya waktu. Kita harus melaksanakan program dari Januari tapi turun anggaran biasanya Maret,April juga sama jadi kadang-kadang yah dari mana anggarannya dan kalau tidak ada dana talangan akan repot. Selama ini kalau saya rasakan di program ini harus ada dana talangan untuk melaksanakan kegiatan memang untuk biaya selalu turun.2.Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut ?Jawab : Kalau di kita RAK begitu kita ada sel dari OPD perlu adany waktu kegiatan program. Soal anggaran kita sudah sampaikan ke bagian perencanaan itu yah berapa hari kita harus ada proses dengan dewan atau atasanF.Advokasi1. Sejauh mana keterlibatan ibu dalam upaya Advokasi ?Jawab : Kalau advokasi kaya nya kurang,kalau advokasi kalau ada kesempatan mungkin dengan dewan kaitan nya. Mungkin yang lebih berperan adalah Kepala bidang nya mungkin kalau di be Mungkin yang lebih berperan adalah Kepala bidang nya mungkin kalau di beri kesempatan jadi kita tidak langsung ke ini karena kii kesempatan jadi kita tidak langsung ke ini karena kita menyampaikan reformasi minta waktu ke ini karena kita tidak akan membuat kebijakan minimal kan Kepala bidang kita Cuma pelaksana nya2. Dalam Forum apa saja atau kegiatan apa saja advokasi di lakukan ?Jawab : Kalau itu mungkin yang jelas setiap bulan kita mengadakan rapat di dinas. Dengan itu dengan ada rapat evaluasi kunjungan dewan ke BAPEDA mungkin dalam kesempatan itu kita langsung to the point. T1 Rekaman 06 – Kepala Bagian KeuanganB.1 Pengetahuan dan pemahaman ABK dan PermendagriMakasih, beberapa hal yang telah diuatarakan berkaitan dengan proses wawancara ini.Pertama, mengenai pedoman pelaksanaan penganggaran ABK bagian regulasi yang telah ditetapkanmengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006. Bahwa pada struktur rencana kerja, anggaranataupun dokumen pelaksanaan anggaran itu capaian-capaian program berupa input atas dasar suatukegiatan juga output atas sesuatu kegiatan serta sasaran-sasarannya yang dilaksanakan harus secaraterukur dengan mengacu pad format-format yang sudah disediakan berdasarkan ketentuanpermendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut. Pada kolom rencana kerja itu juga ditetapkanbeberapa input dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, juga output yang akan diperoleh daripelaksanakan pekerjaan tersebut. Sehingga hasil-hasil yang dicapai akan sangat terukur denganformulasi ABK tersebut.2.StrategiMengenai strategi bagaimanapun pengelolaan keuangan daerah itu tidak terlepas dari perencenaanawal suatu penganggaran pada APBD itu dimulai dari pembahasan sebagai mana dituangkan dalamUU No 17 tahun 2003 tentang keunagan negara lalu juga dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentangsistem perencanaan pembangunan nasional dan formulasi awal dapat disususnya APBD itu berawaldari penyusunan Rencana Kerja pembangunan Daerah dimana penyusuana rencana kerjapembangunan daerah itu akan dipedomani pelaksanaanya yang akan dituangkan dalam APBD satutahun anggaran tersebut. Itupun mengacu kepada dokumen-dokumen lainnya diatasnya yaituRPJMD dan RPJP Daerah yang telah ditentukan berdasarkan Perda.
  • 21. 3.IndikatorPada kolom-kolom penyusunan dokumen rencana kerja anggaran itu telah ditentukan bahwa suatukegiatan itu diformulasikan dalam capaian program berdasarkan input. Input itu bisa berasal darijumlah dana ketersediaan SDM juga perundang-undangan yang mendasari dilaksanakannya kegiatantersebut lalu sejauh mana korelasi antara input dan output seringkali dikemukakan bahwa output ituakan sangant dingaruhi oleh seberapa besar alokasi dana dan seberapa besar kwalitas daripengeloaan tersebut yang lebih diproyeksikan management dari SDM.4.Bagaiman cara menganalisis ?Pertama, pada dokumen perencanaan daerah yang sifatnya menunjang yang dihitung berdasarakanmasa jabatan kepala daerah tersebut, dimana setiap tahunnya dari RPJMD tersebut ada tema-tematahun pembangunan untuk tahun salah satunya kalu kota Tasikmalaya tahun kesehatan itu temapada tahun 2010 itu masyarakat kota Tasikmalaya yang sehat. Tentunya untuk penganggarandibidang kesehatan dasar yang lainnya yang menunjang pada aspek tersebut itu diproporsikananggarannya lebih besar dibandingkan dengan OPD-OPD yang lainnya.C. alat,bahan dan metode dari cara kerja mekanisme dan proses ketersediaan kelayakan dankecukupan pada ABK di APBD 20101.sesuai dengan proporsi kepala bagian keuangan sekertaris Kota Tasikmalaya bagaimana tugas dankeuangan Bapak dalam menyusun dan menetapkan ABK ?Jawab : pada pemerintak Kota Tasikmalaya tim asistensi itu didelegasikan kepada 4 bagian untukOPD. Pertama Bapedda dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mereka lebih insten padakerangka logis dilaksanakan suatu pekerjaan, selanjutnya bagian pembangunana itu lebih instenskepada standar-standar biaya yang ditetapkan sebagai pedoman didalam penyusunan RKA/DPAselanjutnya bagian aset itu lebih pada standar-standar harga dari barang yang diadakan di dalamperizinan RKA/DPA. Untuk bagian keuangan lebih kepada pedoman pelaksanaan pada strukturrencana kerja anggaran padahal penetapan kodering-kodering yang lebih ditetapkan untukpenyusunan suatu dokumen RKA/DPA, jadi lebih pada kodering-kodering yang telah ditentukandipermendargi No.13 tahun 2006 atau Permendagri no.29 tahun 2007 juga Permendagri 21 tahun20092.menurut bagian keuangan alat dan bahan yang diperlukan untuk menyusun dan menetapkan ABKyang sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 untuk baghan-bahan yang dijadikan pedomandalam penyususnan rencana kerja atau DPA berbasis kinerja yang lebih diintegrasikan khususnya diAPBD bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan atau menetapkan ABK tersebut1. kita mempunyai keputusan wali kota tentang standar harga barang yang berlaku dilingkuppemerintah Tasikmalaya2. mempunyai standar biaya yabng ditetapkan pula melalui wali kota Tasikmalaya, lalu dibagiankeuangan pun mempunyai sistem dan mekanisme atau mekanisme pun prosedur penyusunan APBDyang disesuaikan dengan pedoman dengan pedoman di atasnya karena sekian tahun punKemendagri menertibkan penyusunan APBD untuk tahun yang akan datang3.menurut bagian keuangan apa saja yang digunakan untuk menyusun atau menetapkan ABK ?Jawb : sudah dijelaskan dalam pertanyaan sebelumnya.4.apakah alat dan bahan tersebut tersedia ? kalau tersedia, siapa yang menyediakannya ?Jawab : bahan-bahan saya lebih detail ke bahan baku tersedia yaitu sebagaimana tadi disampaikansudah berupa keputusan wali kota lalu standar biaya pun sudah ditetapkan berdasarkan keputusanwali kota. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang menyediakan bahwa pemerintah kota membuatpedoman penyusunan APBD, jadi pada setiap penyusunan tahun anggaran.
  • 22. 5.menurut bagian keuangan metode yang digunakan dalam menetapkan ABK sesuai permendagri 12tahun 2006 ?Jawab : metode yang digunakan sebagai pelaksanaan penyusunan dokumen RKA dan DPA itu denganPermendagri no 13 tahun 2006 itu bahwa pemerintah kota tasikmalaya telah menunjuk asistensimemproporsikan penyusunan RKA dan DPA yang dibuat oleh OPD yang sesuai dengan Permendagrino 13 tahun 20066.sejauh mana hubungan keterkaitan ketersediaan anggaran dengan pencapaian program di DinasKesehatan ?Jawab : hubungan ketersediaan anggaran dengan program di Dinas Kesehatan penyusunan dokumenperencanaan merupakan kumpulan tanggung jawab yang melekat pada setiap OPD yang berlaku 1tahun, korelasi antara ketersediaan anggaran dengan pencapaian program Dinas Kesehatan bahwapenyusunan atau penganggaran-penganggaran itu lebih di proyeksikan kepada tema pembangunanyang berlaku pada tahun tersebut. Salah satu contohnya mislanya untuk tahun anggaran program-program sebagaimana tertuang dalam RKPD itu lebih diproyeksikan kepada Dinas Kesehatanataupun kegiatan-kegiatan sebagai sarana penunjang pelayanan pada masyarakat7.landasan1.apa yang menjadi landasan untuk mengetahui tingkat kelayakan dalam penyususnan ABK ?Jawab : kelayakan suatu kegiatan itu diawali dari dibuatnya kerangka logis dimana disitu dapatdiketahui apa yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut mislanya karena ketentuan peraturanperundang-undangan sehingga bahwa kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang harusdilaksanakan oleh daerah. Hal-hal yang menjadi inovasi daerah pun tidak dibatasi8.menurut bagian keuangan,apa indikator yang digunakan untuk menentukan kecukupan anggaranberbasis kinerja ?Jawba : indikator suatu kinerja yang dapat diukur dari sebuah dokumen itu perencanaan ataupundalam pelaksanaannya itu diawal dari kerangka logis dari suatu kegiatan dimana pada kerangka logistersebut hal-hal yang diamanatkan oleh undang-undang berupa kegiatan-kegiatan yang harusdilaksanakan daerah misalnya dalam APBD ke-13 yang diatur bahwa daerah harus menyusun laporankeuangan pemerintah daerah, selanjutnya itu juga tidak dibatasi dari inovasi daerah-daerah untukmewujudkan visi misi yang hendak dicapai daerah,yaitu mislanya kegiatan-kegiatan berupa programdari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian visi misi daerah berdasarkan potensi-potensi daerah yang ada. Ataupun bisa didasarkan pada struktur, kultur dan ploktrovil daerahyangbisa menunjang pada pelaksanaan kegiatan tersebut.D.sumber alokasi dan distribusi pd APBD 20101. sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program atau kegiatan Dinas Kesehatan darimana saja ?Jawab : pertama mengenai sumber anggaran yang digunakan untuk OPD-OPD yang ada di lingkupTasikmalaya salah satu contohnya misalnya alokasi untuk Dinas Keshatan,bahwa pada struktur APBDitu terdapat struktur pendapatan maupun struktur belanja lalu pembiayaan.pada penyusunan APBDbeberapa post pendapatan yang diperoleh baik dari pemerintah pusat melalui DAU atau dana bagihasil lalu DAK yang termsuk dalam kelompok dana perimbangan tentunya itu dicatat sebagaipendapatan terlebih dahulu. Lalu pada post belanja ayng sumbernya itu dari psot pendapatankarena post pendapatan itu tidak lebih atau tidak di strukturkan dari post mana saja tapi itu dicatatsecara akumulasi sebagai post pendapatan. Lalu ada pula alokasi-alokasi yang sifatnya spesifik grandmislanya bantuan keuangan dari Prov Jabar atau pada post dana perimbangan kegiatan yangmerupakan alokasi spesifik grand itu lebih kepada yang sifatnya alokasi khusus. Dimana pada danaalokasi khusus itu daerah juga bisa menerima alokasi untuk bidang kesehatan, jadi pengalokasian
  • 23. berdasarkan sumber anggaran itu tentunya diperoleh di daerah sendiri lalu dari provinsi daripemerintah pusat yang merupakan pusat alokasi grand2.bagaimana kebijakan dalam mengalokasikan ABK untuk Dinas Kesehatan ?Jawab : kebijakan-kebijakan yang menjadi hak kelola atau hak bagian keuangan tentunya itu tidaklepas dari kapasitas bagian keuangan sebagai anggota dalam tim anggaran pemerintah daerah.Selanjutnya TAPD pun akan mengacu pada saat itu. Nah berkaitan dengan kebijakan bagiankeuangan untuk mengalokasikan ABK untuk di Dinas Kesehatan tentunya dokumen-dokumenperencanaan dari Dinas Kesehatan yang diusulkan untuk menjadi kegiatan pada APBD itu akandiberikan sebagaimana pedoman-pedoman yang telah ditetepkan berdasarkan ketentuan danregulasi-regulasi yang menunjang untuk dijadikan pedoman pada penyusunan ABK Dinas Kesehatan.3.Menurut bagian Keuangan sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja ?Dalam suatu artikel yang pernah saya baca itu adalah perbandingan terbaik antara input & output.Artinya, suatu kinerja dapat dianggap baik apabila memang output yang dihasilkan itu sesuai ataulebiih baik dibanding dengan input yang ada. Atau input sebagai masukan dalam pelaksanaankegiatan tersebut. Bahwa kinerja yang ileg juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menilaiinput yang ada pada satu kegiatan dengan output yang dihasilkan. Bisa saja pada penyusunandokumen suatu perencanaan itu dimana sangat jelas terukur dapat seberapa besar input yangdiadakan juga seberapa besar output yang hendak dicapai dar pelaksanaan pekerjaan tersebut. Akansangat terukur apabila output itu lebih baik daripada input, maka itulah yang menjadi dasarpenilaian kinerja atas kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang baik.4.Menurut bagian keuangan bagaimana distribusi anggaran berbasis kinerja sesuai denganPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 ?Distribusi ABK yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebetulnya lebih memberikanpedoman teknis bagaimana kita mengelola keuangan daerah mulai dari penganggaran pelaksanaandan pertanggung jawaban, penyusunan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan yangtelah dilaksanakan, yang mengenai distribusi Anggaran ABK itu tentunya sangat ditentukan olehkelayakan dari suatu dokumen perencanaan atau RKA yang diajukan oleh 1 OPD pada saat itumelaksanakan proses asistensi, sehingga bahwa kegiatan tersebut layak dari sisi penata usahaankeuanagan atau dari proses-proses pengadaan barang lainnya.5.Bagaimana kesesuaian penetapan anggaran dibandingkan dengan usulkan yang dianjurkan ?apabila tidak sesuai apa alasannya atau penyebabnya ?Kesesuaian antara penetapan anggaran dengan usulan yang dijaukan OPD tentunya yang pertamamenjadi alat ukur pada suatu daerah yaitu kemampuan keuangan pada daerah tersebut, lalukesesuaian antar rencana yang diusulkan dengan tema pembangunan saat itu lalu juga kesesuaianantara kegiatan-kegiatan yang diusulkan guna mencapai visi daerah yang hendak dicapai padakebijakan daerah yang telah ditetepkan.E.Kendala-Kendala1. kendala kendala apa saja yang sering dihadapai bagian keuangan pada saat menetapkan ABK ?Kendala-kendala kadang memang selalu ada dalam proses-proses penyusunan anggaran. Pertamakendala-kendala yang sering dihadapi yaitu ketepatan waktu di dalam menyampaikan usulankegiatan rencana anggaran. Kedua pemahaman, ada apa saja rencana kerja anggaran yang hendakdiwujudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapka o leh daerah. Yang ketiga,keterbatasan SDM baik dalam penafsiran terhadap indikator-indikator yang ada pada ABK tersebutkarena hal-hal yang bisanya diusulkan oleh OPD kadang-kadang merupakan proses argumentasiantara kegiatan yang diusulkan dengan standar-standar yang sudah baku dilaksanakan olehPemerintah Daerah.
  • 24. 2. bagaimana upaya yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk mengatasi kendala tersebut ?Upaya yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk mengatasi kendala seperti yang tadi disebutkan,pertama sebelum diadakannya asistensi TAPD atau bersama dengan asensi mengadakan sosialisasiterlebih dahulu kepada OPD OPD supaya mempedomani ketentuan-ketentuan berdasarkaPermendagri Nomor 13 tahun 2006, selanjutnya bagian keuangan pun dengan berkordinasi denganbagian-bagian yang ditunjuk sebagai team asistensi memformulasikan dokumen-dokumen yangberkaitan dengan penyusunan RKA yang akan diusulkan oleh OPD-OPD, upaya lainnya untukmeningkatkan kualitas SDM biasanya pada undangan-undangan yang kaitannya denganpelasksanaan dengan teknis pengelolaan keuangan daerah, kami juga biasanya mengutus staf-stafatau misalnya rekan-rekan di bagian keuangan untuk mengikuti pelaksanaan bintek-bintek tentangpengelolaan keuangan tersebut.F. Advokasi1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mendapatkan anggaran ?Setiap OPD setelah ditetapkan kebijakan umum anggaran dan PPAS maka pemda atau KepalaDaerah membuat surat edaran agar OPD-OPD menyampaikan RKA untuk di asistensi yang nantinyadiformulasikan ke dalam APBD. Nah kaitan pendistribusianatau pengalokasian anggaran tentunya ituakan sangat berkaitan dengan kelayakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun berkenaan. Laluketersediaan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya bagaimana juga sinergitas antara kegiatan-kegiatan tersebut antara program. Baik antara program-program provinsi atau pusat dalam rangkasinergisasi antara kegiatan-kegiatan antara pemerintah pusat atau provinsi dengan kegiatan-kegiatan di daerah.2.kepada siapa dan dalam forum apa saja upaya advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ?Jawab : siapa dan forum apa saja upaya advokasi itu dilakukan oleh OPD tentunya bagian-bagianyang ditunjuk menjadi tim asistensi itu biasanya yang dijadikan rujukan didalam pelaksanaankegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu OPD atau misalnya pada kesempatan ini DinasKesehatan sehingga kegiatan-kegiatan itu akan lebih terstruktur dari formulasi asistensi tersebut.3.bagaimana tanggapan bapak terhadap upaya advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan ?Jawab : upaya advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kadang tentunya asistensi itu lebihtidak kepada pemaksaan bahwa suatu kegiatan itu dilaksanakan tapi pada kesempatan upayaadvokasi tersebut juga dikemukakan dasar-dasar yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut danpentingnya kegiatan tersebut sehingga ukuran-ukuran bahwa itu dapat meningkatkan pelayananbahwa masyarakat akan menjadi lebih perhatian bahwa kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatukegiatan yang harus dilaksanakan4.bagaimana sebaiknya upaya advokasi yang harus dilakukan Dinas Kesehatan ?Jawab : upaya advokasi yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentunya pemerintah dalam halini pemerintah pusat tentunya mempunyai program-program juga sebagai bagian dari tanggungjawab pelaksanaan disentralisasi, kalaulah kami diberikan dimintakan bagaimana seharusnya upayaadvokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan tentunya bahwa pada pemerintah pusat pun itu ada yangdikenal dengan dokumen perencanaan tingkat pusat yaitu RPJP Nasional maupun RJPM Nasional.Daerah karena merupakan sebagian yang tidak bisa terpisahkan negeri kesatuan ide-ide di dalammemproyeksikan kegiatan-kegiatannya dengan menggunakan potensi-potensi yang ada pada dinastersebut. Tentunya tidak lepas juga dari program-program nasional yang telah ditentukan.G.opini1.menurut bapak bagaimana kebijakan permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedomanpengelolaan keuangan daerah dlm rangka penyusunan dan penetapan ABK ?
  • 25. Jawab : pemda dalam hal ini eksekutif, pengertian eksekutif adalah yang menajalankan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, artinya ketika ada regulasi yang menetapkan bahwakebijakan pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan Permendagri no 13 tahun 2006 makadaerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan harus mempedomani ketentuan-ketentuan yangdiatur permendagri 13 tahun 2006 tersebut. Jadi eksekutif adalah yang menjadikan amanatketentuan peraturan2.bagaimana sebaiknya pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tntang format penetapan ABK ?Jawab : pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah tentang pedoman ABK bahwa penetapan-penetapan yang terukur dalam suatu rencana kegiatan tentunya itu dilihat dari output yangdihasilkan dan bebrbasis kinerja tersebut yang paling dapat diukur pada pos yang berbasis kinerjaadalah pada belanja langsung wajib pilihan sehingga bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakanuntuk pelayanan publik tidak lebih kepada pelayanan aparatur jadi artinya kalau kinerja kita kinerjaaparatur daerah mau terukur baik pos-pos belanja publik itu lebih besar dari pada pos belanjaaparatur3.bagaimana sebaiknya pemahaman tentang penetapan ABK supaya mudah diterapkan dan bisaberjalan dengan baik?Jawab : pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa anggaran-anggaran tersebutmelalui mekanisme ABK tentunya dapat berjalan baik apabila seluruh OPD atau PPKD dalam halbagian keuangan memahami bagaimana menstrukturkan anggaran yang berbasis kinerja. Artinyaada persamaan persepsi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaankeuangan daerah dan pedoman penyusunan anggaran sebagai pada proses yang berjalan itudipahami bersama dan tidak menimbulkan salah tafsir atau aturan yang sama pada pelaksanaannya. T2 Rekaman 8- Bagian PembangunanB. (Pengetahuan dan Pemahaman)1. Bagaimana menurut saudara tentang ABK ?Jawab :Untuk pelaksanaan pengangaran BK di kota Tasikmalaya khususnya yang diajukan oleh Dinkes Kota Tasikmalaya menurut penilaian dari gagasan kami telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Permendagri tersebut. Yaitu yang dikenal dengan istilah tahapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan ada tahapan penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)2. Strategi yang diterapkan :Jawab : Strategi yang diterapkan dalam rangka penyusunan ABK ini terkait dengan kemampuan APBD Kota Tasikmalaya setiap OPD perlu yakin diarahkan oleh TAPD dalam mencapai tujuan dan target oleh Permendagri tersebut. Misalnya untuk Dinas Kesehatan tidak secara utuh mengadopsi pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 telah ditetapkan pagu anggaran tersebut dengan catatan tetap mengacu pada prinsip prinsip yang mengacu pada anggaran yang transparan yang akuntable. Kemudian juga dengan mengundang para perencana di Dinas Kesehatan, sebelum diadakannya proses tujuan atau asistensi terhadap DPA yang diajukan oleh Dinas Kesehatan.3. Indikator yang digunakan dalam menyusun ABK ?Jawab : Indikator yang digunakan dalam menyusun ABK Kota Tasikmalaya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu menggunakan indikator yang terukur, capaian program masukan, keluaran hasil dan kelompok sasaran, artinya sesuai yang saya contohkan
  • 26. misalnya, dalam satu kegiatan X harus ditentukan dulu sebelumnya apa capaian dan sasaran dari kegiatan tersebut terutama yang ada di Dinas Kesehatan. Misal masukan jumlah dananya jumlah personil, dan yang lainnya barang atau jasa yang diperlukan. Kemudian, untuk keluaran ataupun output dari kegiatan itu apa yang bisa diukur misalnya terlaksananya suatu kegiatan X dimana N berapa lama membutuhkan sumber dana. Untuk hasilnya terhadap akibat dari tingkat pencapaian program itu, tercapai atau tidak. Kemudian kelompok sasaran mana yang akan dicapai apakah unsur masyarakat ataupun unsur aparatur nanti tergantung dari kegiatan kegiatan di Dinas Kesehatan.4. Analisis usulan RKAJawab : untuk sampai saat ini RKA Dinas Kesehatan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetepkan oleh Permendagri Nomor 13 tahun 2006 akan tetapi terkadang ada bebrapa kegiatan yang masih kurang mendekati Visi atau terhadap tema yang dianggarkan atau yang telah ditetapkan Walikota sebagai Kepala Daerah. Akan lebih baik setiap rencana pengajuan Perda Dinas Kesehatan sebaiknya mengamati terhadap tema yang sedangC. Alat bahan metode.1.sesuai dengan TUPOKSI sebagai bagian pembangunanJawab : telah saya sebutkan bahwa anggaran di kota Tasikmalaya tidak berlaku murni, artinya penetapan anggaran itu tidak seutuhnya direncanakan oleh Dinkes terkait. Akhirnya diambil jalan tengah, yaitu ABK tercapai tetapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah Kota.2. jawab : Adapaun alat bahan yang digunakan diantaranya ATK, peralatan pendukung lainnyaseperti komputer, laptop, dan mungkin dibutuhkan alat- alat yang lain sesuai dengan kegiatanmasing-masing karena akan beda kegiatan alat yang digunakan pun akan berbeda.3.jawab : Masih menyambung pada mekanisme usulan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan kepadaTAPD dan diajukan kepada kami bagian pembangunan untuk diasistensi dievaluasi atau dilihatapakah unsur-unsur yang berlaku itu untuk bagian pembangunan dilihatnya dari sisi standar biayakemampuan daerah. Kalau memang usulan dari Dinas Kesehatan telah memenuhi ketentuan standarbiaya daerah berlanjutnua penyususnan selanjutnya yang diatur oleh masing-masing TAPD.4. Metode yang digunakan dalam menetapkan ABK .Jawab : Menurut bagian pembangunan sebenarnya sama dengan yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu mengenai indikato-indikator terhadap adanya capaian program, adanya masukan, ada hasil dan ada kelompok sasaran. Cuma, kadang-kadang ada beberapa OPD tertentu kami masih ada beberapa kegiatan yang agak dipaksakan yaitu berdasarkan keinginan bukannya kebutuhan Seharusnya kebutuhan ataupun kegiatan yang diusulkan terutama disesuaikan dengan kinerja yang akan dicapai. Kedua, tahu tema yang akan yang sedang berjalan atua ditetapkan. Ketiga, pagu anggaran yang telah ditetapkan juga oleh TAPD. Sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi Dinas Kesehatan dan kelompok sasaran yang dituju.5.Hubungan ketersediaan anggaran dengan pencapaian program.Jawab : Karna terhadap penganggaran Pemkot tidak sesuai dengan usulan murni dari masing-masing OPD termasuk Dinas Kesehatan cukup tidak cukup disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Tapi, dengan catatan tidak mengabaikan basis kinerja atau output kinerja dari suatu kegiatan tersebut.6. Landasan untuk mengetahui tingkat kelayakan dalam penyusunan ABK.
  • 27. Jawab : Dibagian pembangunan, mendapat porsi menyesuaikan atau mengukur RKA itu disesuaikan dengan standar biaya belanja daerah. Dimana standar belanja daerah mengukur tentang sasaran honorarium, besaran belanja jasa besaran belanja Dinas, besaran harga alat-alat tersebuat yang digunakan di Dinas Kesehatan. Apakah telah sesuai dengan keputusa Walikota tersebut atau tidak. Ukuran dari kami dibagian pembangunan membahasnya seperti itu. Tetapi selama ini yang kami amati di Dinas Kesehatan telah memenuhi syarat. Kalau pun ada standar biaya yang lebih setelah ditetapkan bagian pembangunan yang mengoreksi anggaran tersebut dan akhirnya terjadi penyesuaian-penyesuaian dari bagian pembangunan yang sesuai berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh keputusan Walikota.7. Apa indikator untuk mencukupi ABK.Jawab : menurut kami sebenarnya, kalau diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan sebaiknya usulan atau indikator yang digunakan dalam Perumusan Anggaran yaitu capaian program yang kedua keluaranya dan hasilnya kemudian keterangan sasaran dan ditambah waktu karena akan berbeda. Terutama kegiatan yang dilaksanakan satu kali kegiatan dengan kegiatan yang kegiatan yang berkala atau berlanjut. Nanti bisa terlihat. Bisa saja justru ada satu kegaitan yang hanya cukup satu kali seperti tentang penanggulangan AIDS itu apakah cukup satu hari jangan sampai menggunaka anggaran atau melebihi kegaitan yang berlanjut atau berkala.seperti pembinaaan generasi muda dalam hal apa misalnya,penyakit menular atau penyakit di lingkungan masyarakat. Tetap dilihat capain kinerja, output atau keluaran kelompok yang akan dicapai dan waktu untuk mengkur kecukupan anggaran dan kalau memang memadai disesuaikan dengan kebutuhan Dinas dan kebijakan di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Dibatasi oleh pagu anggaran yang ada atau yang tersedia.D. Sumber, Alokasi, dan Distribusi.Jawab : sepengetahuan kami, berdasarkan pengalaman kami dibagian pembangunan untuk Dinas Kesehatan biasanya mendapatkan alokasi anggaran dari 3 sumber : 1. APBD Kota Tasikmalaya 2. APBD Provinsi Jawa Barat (Program Banprop) 3. APBN yaitu melalui program DAK Dan selama ini sudah berjalan cukup baik ada kekurangan sedikit-sedikit yang cukup wajar dan disadari oleh kemampuan SDM, kemampuan pemahan aturan dan juga pelaksanaanya kadang-kadang terdapat pemahan yang berbeda antara jumlah dari Provinsi dengan Pusat dengan yang dipahami oleh aparatur Pemerintah di Daerah terutama Dinas Kesehatan.2. Bagaimana kebijaksanaan dalam mengalokasikan ABK.Jawab : kebijakannya kita lihat terhadap capaian program keluaran hasil, terus kebutuhan dan waktu. Jadi, kita slalu melihat logis tidaknya suatu kegiatan seperti terhadap saya contohkan kalo memang cukup diselesaikan dalam satu hari dengan aturan tertentu tidak mungkin membuat honorarium untuk panitia kegiatan itu sekian hari atau lebih. ABK artinya kinerja disesuaikan dengan kesesuian waktu dan capaian program.3. Sejauh mana alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja.Jawab : alokasi anggaran dapat menghasilkan kinerja, apabila tepat sasaran capaian programnya tercapai. Kalaupun terukur, hasilnya juga terukur, kelompok sasarannya juga bisa dilihat, atau terukur waktunya juga terukur. Jadi, semuanya terukur. Apabila ada yang masih bersifat kurang terukur akan menyulitkan pengelola dan bagi kami di bagian pembangunan yang
  • 28. mengevaluasi, biasanya kami arahkan agar sesuai dan terukur. Misalnya capaian program atau kegiatan itu agar dapat terukur satu tahun dalam rentan waktu satu tahun. Dengan jumlah dana yang diperlukan untuk indikator masukan dalam beberapa SDM yang terlibat beberapa orang. Agar logis masa misalnya suatu kegiatan kembali lagi pada masalah sosisalisasi. Tidak perlu satu Dinas mensosialisasikan itu. Cukup beberapa panitia pelaksana kegiatan, kemudian juga kelompok sasarannya logis tidak kalo memang anggaran sekian Rupiah ternyata yang diundang Cuma 5 orang, nah itu yang tidak berbasis kinerja.4.Distribusi anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13.Jawab : Distribusi anggaran yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dikembalikan pada normatif Permendagri tersebut yaitu tidak mengandung indikator dan tolak ukur kinerja. Ada capaian program, ada masukan, keluaran, hasil dan kelompok sasaran serta rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian juga ada tola ukur kinerjanya dengan nominalnya berapa.5.Bagaimana kesesuaian penetapan anggaran dibandingkan usulan yang di ajukan.Jawab : Untuk usulan dari Dinas Kesehatan dari beberapa kegiatan yang diusulkan selama ini memang ada beberapa yang tidak memenuhi usulan yang telah ditetepkan, sesuai dengan aturan yang telah ditetepkan tapi ada juga yang masih kurang, akan tetapi setelah melalui konsultasi dengan pemegang program sama akhirnya bisa disesuaikan. Alasannya kurang menyesuaikan dengan tahu tema yang kedua anggaran tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, yang ketiga tidak sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Kadang-kadang penyusunan itu tidak mengacu kepada standar biaya, misalnya menentukan satu alat laboratorium, membutuhkan salahsatu alat yang dibutuhkan misalnya microskop. Ternyata standar baiaya yang sesuai dengan keputusa Walikota Rp. 20000 ternyata pengelola program Dinas Kesehatan menetapkannya Rp. 25000. Jadi kita arahkan seperti itu.E.kendala-kendala1.sebutkan kendala-kendala apa saja yang dihadapiJawab : beberapa kendala 1. Beberapa pemahaman yang kadang-kadang berbeda seperti menurut versi Dinas Kesehatan bahwa kegiatan tertentu akan sukses dengan melibatkan banyak orang,tetapi menurut penilaian kami misalnya untuk suatu kegiatan tertentu yang bersifat singkat sederhana bisa disimpelkan atau disederhanakan itu menggunakan personil terlalu banyak. 2. Sasaran standar harga barang yang dari distributor resmi terkadang dari kami bagian pembangunan standar biaya itu kesulitan input dari distributor barang tentang barang- barang yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan terkadang lambat deberikan masukannya, dan disusun pada akhir tahun anggaran untuk dipakai tahun anggaran bertikutnya. Masukan harga barangnya itu terkadang di akhir tahun atau dibulan Desember atau mungkin kadang melewati waktu yang telah ditentukan. Kesulitan kadang-kadang dipakai harga yang dulu walaupun mungkin terkadang agak berbenturan dengan kebutuhan dari Dinas Kesehatan. Kemudian juga waktu konsultasi atau asistensi kami kadang-kadang tidak tepat waktu. Kemudian hasil koreksi terlambata disampaikan kepada kami, akhirnya memperpanjang waktu itu mengenai kasus penyusunan penetapan anggaran secara kolektif di Kota Tasikmalaya Hambatana yang melakukan asistensi atau konsultasi kepada kami terkadang bukan PPTK, tetapi mewakilkan kepada staf yang terkadang tidak menguasai permasalahan. Akan terjadi keterlambatan waktu dan miss comunikasi.2.bagaimana upaya yang dilakukan oleh bagian pembangunana untuk mengatasi kendala tersebut?
  • 29. Jawab : Untuk mengatasi kendala yang telah disampaikan terhadap kami mengusahakan pada saat itu bisa di konsultasikan dengan pengelola program kegiatan atau PPTK yang bersangkutan dengan kami. Kesatu, berkonsultasi langsung baik via telephon atau menghadirkan langsung pelaksanan kegiatanitu. Kedua, kami mebuat surat edaran untuk hal penetapan standar harga barang tersebut yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan dlam hal tertentu yang biasanya dibutuhkan ada spesifik-spesifik alat lab. Tempat kerja yang lainnya yang digarap oleh Dinas Kesehatan agar dipercepat atau aktif menghubungi para distributor kesehatan. Juga kendala waktu dapat menyesuaikan untuk penyusunan waktu konsultasi, waktu asistensi, dengan bagian pembangunan, agar kendala-kendala auntuk pelaksanaan DPA. Dampaknya nanti pada pencairan dana untuk kegiatan akan lebih ceoat sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kota.F. advokasi (menurut bagian pembangunan)1. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dians Kesehatan dalam rangka mendapatkan anggaranJawab : untuk pengelola-pengelola kegiatan tersebuat ada yang sudah aktif menghubungi panitia anggaran karena itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri jumlah anggaran yang berkaitan dengan basis kinerja dan memerlukan gabungan dari TAPD, tapia ada juga pengelola kegiatan tidka menghubungi kami untuk dalam hal melakukan pendekatan pembiayaan dan bersaran biaya yang akan ditetapkan. Untukitu kami hanya menyarankan sebelum menyusun RKA sebaiknya termasuk Diansa Kesehetan berkonsultasi intensif dengan bagian pembangunan, dengan semua pengelola, itu akan mudah untuk menentukan besaran biayanya pada saat kita dirapat internal TAPD diraskan akan memerlukan dana untuk kegiatan tersebut dengan alasan yang logis.2.Kepada siapa dan dalam forum apa saja.jawab : yang pertama pada forum resmi dan tidak resmi pada rapat tim Internal TAPD Yang kedua rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah Yang ketiga rapat konsultasi yang khusus diadakan oleh TAPD dengan OPD-OPD tertentu yang menurut penilaian OPD anggarannya perlu dipertanyakan dan dipertajam alasan- alasannya mengapa anggaran sebesar itu ? Forum tidak resminya diluar itu Tentang biayanya, tentang kegiatannya yang terakomodir3.bagaimana tanggapan terhadap upaya advokasi yang dilakukan oleh Dinas KesehatanJawab : Upaya-upaya sudah ada, sudah sangat aktif. Beberapa pengsudah sangat aktif. Beberapa pengelola program kegiatan tersebut di Dinas Kesehatan. Ada juga yang tidak aktif untuk konsul kebagian pembangunan, tapi mungkin sebagain yang lain aktif. Advokasi yang dilaksanakan oleh pemegang program di Dinas Kesehatan terhadap kami bagian pembangunan kurang aktif.4.Bagaimana sebaiknya upaya advokasi yang harus dilakukan oleh DKK ?Jawab : Alangkah lebih baik seluruh pengelola program harus aktif baik forum resmi maupun tidak resmi harap konsultasi pada seluruh TAPD. Agar tercapai maksud kegiatan yang telah direncanakan, jumlah kegiatannya disetujui semua dan juga anggaran yang akan direncanakan mendapat dukungan penuh terhadap TAPD. Kalau hanya beberapa orang yang ditemui mungkin akan kurang baik.G. opini1.bagaimana kebijakan Permendagri No.13 tahun 2006 ?Jawab : Menurut saya kegiatan Permendagri No.13 tahun 2006 dalam rangka penyusunan dan penetapan anggaran ini bahkan telah baik, telah dapat diajukan dengan baik di lingkungna
  • 30. Pemkot. Adapun yang selama ini ada perbedaan sedikit yaitu tentang pengistilahan penempatan PPTK mungkin diperaturan-peraturan lain tidak dikenal. Kegiatan itu dikelola langsung oleh PPTK dalam hal itu juga mungkin perlu ada semacam sosialisasi atau oemahaman lebih jauh yang harus dilakukan Pemkot kepada Lembaga Organisasi Daerah memberi masukan kaepada pemerintan provinsi dan pemerintah pusat tentang PPTK ini karena hanya berlaku di daerah kabupaten atau kota saja. Atau mungkin diprovinsi tidak semuanya diberlakukan, padahal anggarannya sama yang dikelola oleh PPTK itu dasarnya dari pusat juga. Tapi mengapa di pusat pelaksanaannya tidak mengenal istilah PPTK tapi pada dasarnya di Pemkot Tasikmalaya telah mengadopsi dengan pelaksanaan Pemendagri 13 ini2.bagaimana sebaiknya pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pedoman penetapan ABK.Jawab : Bahwa ABK diberi keleluasaan bagi para pengelola program masing-masing terutama Dinas Kesehatan untuk mengusulkan anggrana yang sesuai dengan tujuan kegiatannya. Agar tercapai kinerja yang diinginkan karena di beberapa daerah termasuk lingkungan Kota Tasikmalaya dibatasi oleh pagu kegiatan akhirnya terkadang pagu anggaran yang ditetapkan sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Tapi tekadang juga, yang telah ditetapkan pengelola program mencocokan, menyesuaikan kembali dengan pagu anggaran. Tolak ukur yang ditetapkan terkadang kabur, agak rumit, sebenarnya oagu anggaran tersebut kelebihan dan telah difikirkan tersebut dan kadang kekurangan. Sisi negatifnya indikator dan tolak ukur kinerjanya terkadnag disesuaikan pada pagu yang ada. Terlepas pagu itu tepat atau tidak, anggarannya, karena sudah ditetapkan mau tidak mau dipas- paskan dengan pagu anggaran yang ada. Sehingga indikator dan tolak ukur kinerja tepat.3.bagaimana sebaiknya pedoman tentang penetapan ABK supaya mudah diterapkan dan bisaberjalan dengan baik ?jawab : sebaiknya pedoman tentang penetapan ABK ini disosialisasikan sedini mungkin atau diawal tahun atau pada anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya. Dilaksanakan secara intensif jangan hanya satu kali dan kalau perlu diadakan kegiatan workshop terkadang dipusatkan di Bale Kota untuk sosisalisasi kegiatannya kadang Pemkot setiap Dinas instansi agar lebih efektif, mengena kepada unsur pengelola dan staf yang membantu unsur pengelola program kegiatan tersebut. Anggaran pemerintah daerah memiliki kemampuan SDM yang sama tentang pemahaman aturan, pemahaman visi,misi, ataupun aturan yang tekah ditetapkan. Pemahaman tentang visi dari suatu kegiatan itu karena yakin anggaran pemerintah daerah sendiri SDM yang ada mungkin beberapa orang atau beberapa unsur yang memahami peraturan yang berlaku. Pengelola OPD yang kurang memahami, sebainya diadakan pencerahan-pencerahan di unit kerjanya masing-masing ataupun di TAPD. T3 Rekaman 1 – Kabid Sosbud BappedaB.Pengetahuan dan pemahaman1.Permendagri 13 tahun 2006 sebetulnya sudah dianggap menjadi satu acuan bagi penyusunananggaran dan itu sudah menggambarkan bahwa anggaran yang diusulkan itu memeng diupayakandengan kebutuhan tidak bersifat pemberian pagu tetapi benar-benar diusulkan dengan kinerja OPD
  • 31. termasuk Dinas Kesehatan kalau misalnya Dinas Kesehatan membutuhkan rehab puskesmas itumenjadi benar-benar kebutuhan rehab puskesmas dilakukan berdasarkan kinerja OPD.2.strategikaitan dengan pertama tadi bahwa dalam hal untuk memperoleh konsep usulan ABK makaberdasarkan analisis kebutuhan dari OPD analisis kebutuhannya seperti tiu banyak mulai dariMusrembang tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Musrembang tingkat Kota. Berbagai steakholderjuga dimasukan sehingga usulan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan benar-benar menggambarkanaspirasi kebutuhan Dinas Kesehatan yang diusulkan. Sebagaimana tertuang dalam LPJP erdasarkanusulan harus berdasarkan analisis kebutuhan OPD.3.indikatorIndikator jelas disana harus memuat adanya sasaran, adanya target, adanya output seperti apatermasuk outcomenya manfaatnya itu seperti apa. Makanya bisa disimpulakan apakah ini benar-benar menjadi kinerja suatu OPD ketika menggunakan indikator-indikator masukan.Seperti tadi, input dan outputnya seperti apa. Hasil outcomenya seperti apa termasuk jugamanfaatnya.4.analisisTerkait dengan pertanyaan nomor3, ketika sudah ditetapkan indikator-indikator tadi maka carauntuk mnganalisisnya adalah melihat korelasi dari setiap program itu sehingga mengkerucut menjadisuatu program yang sinergis di OPD tersebut. Cara menganalisisnya dengan cara tadi melihatkorelasinya dari setiap program itu.C. Alat dan Bahan1.kalau berbicara Tupoksi dari Subid Kesos diantaranya kita satu menganalisis usulan program yangdisampaikan dengan OPD termasuk Dinas Kesehatan. Karena mngadvokasi dalam arti kitamemperjuangkan usulan-usulan yang menjadi skala prioritas. Kemudian memfasilitasi dalampengetian kita mengawal untuk mengarahkan agar program itu sesuai dengan target-target tertentudan yang lebih penting adalah harus sesuai dengan RKPD dan Renstra OPD kesehatan dan OPDlainnya. Dan sebenarnya Tupoksinya lebih kesana.bagaimana mengkoordinasikan, mengsinergiskan,dan mengharmoniskan baik itu dalam Dinas Kesehatan itu sendiri maupun OPD lain.2.secara umum dalam Permendagri 13 itu tercantum dan tertuang beberapa dokumen yang harusdisiapkan oleh OPD. Diantaranya kita tadi harus punya Renstra pembangunan, kemudian disitu jugaOPD juga harus menyusun RKPD dari itu kemudian mengkerucut lagi disana harus juga KAK(Kerangka Acuan Kerja) mungkin adanya RKA (Rencana Kerja Anggaran) kemudian adanya DPA(Dokumen Pelaksana Anggaran) alat itu yang dibutuhkan untuk apakah sesuai denga Permendagri 13atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti ada kesalahan yang harus kita arahkan dan kita luruskan.3.sama dengan jawaban nomor 2 yaitu harus ada Renstra,KAK,RKA,DPA4.menjadi suatu keharusan, memang harus di sediakan dengan Permendagri 13. Kemudian siapayang menyiapkan ya OPD itu sendiri, OPD yang harus menyusun. Kita disini hanya menganalisis,mengkaji, untuk kita arahkan. Jadi kembali ke OPD pengusul kegiatan.5.sesuai dengan Perda No.12 yaitu mengenai perencanaan pembangunan daerahMekanisme partisipasi melalui Musrembang, rakormonev kemudian ada tinjauan lapangan, berbagaiinstrument itu dikumpulkan sehingga menggambarkan suatu siklus perencanaan.6.sangat terkait sekali ketika kita mengusulkan program maka tentu saja harus disesuaikan denganketersediaan anggaran, ketika anggarannya tidak cukup.
  • 32. Pertama anggarannya harus ada, bisa melakukan subsidi-subsidi silang dlam pengertian suatuanggaran bisa dialokasikan atau berbagi dengan anggaran yang lain.atau ada pergeseran dari yangbelum prioritas ke yang prioritas hubungannya jelas terkait7.landasar kita kambalikan lagi ke siklus awal disitu awlanya ada dokumennya. Ada renstra, adaRKPD. Kembali lagi kalau ternyata memang itu tidak sesuai dengan Renstra dan RKPDTidak bisa dilanjutkan karena itu dokumen satuan yang harus diacuYang menjadi landasan yaitu Renstra dan RKPD. Yang dalam jangka panjangnya yaitu RJPMD.8.indikator kecukupan relatif, karena suatu kegiatan bisa saja dilakukan, dengan anggaran terbatas,tapi bisa juga dilakukan input juga ada tapi setidaknya OPD sendiri piaway dalam melakukankemitraan dengan pihak lain, misalnya dengan CSR. OPD lain kadang tidak menjadi indikator yangpermanen apakah ada anggaran atau tidak, dilaksanakan atau tidak ternyata harus kita lakukan dankemungkinan bisa dikerjasamakan mengapa tidak.Kalau berbicara efektivitas pelaksanaan program hampir di seluruh OPD kasusnya sama. Artinya kitamnginginkan kondisi yang ideal sesuai dengan Permendagri 13 di ABK : tapi semua juga terulanggimana kebijakan pimpinan dan ketersediaan anggaran yang ada dan kembali ke komitmen kitasecara umum adanya tematik pembangunan tiap tahun. Jadi adanya keberpihakan, bukankeberpihakan subjektivitas, tapi kebijakan objektiv berdasarkan skala prioritas. Saya memberimasukan sebagai bahan kajian. Ketika kita, melaksanakan tahun kebijakan infrastruktur dayabeli,tema kesehatan keberpihakan posisi anggaran tiap tahun itu leratif tidak konsistenPada persalinan kesehatan, diluar data hanya 4% dari pagu APBD yanng idealnya adalah dalamundang-undang kesehatan minimal 10%Sebenarnya, kita kembali kepada anggaran dan komitmen.D. sumber, alokasi dan distribusi biaya pada APBD 20101.pada umumnya sumber anggaran untuk belanja pembangunan terdiri dari sumber dana yangdibiayai oleh APBD2 yang juga termasuk dari pusat.2.yang menjadi kerangka acuan dalam melaksanakan program kegiatan masing-masing OPDtermasuk di Dinas Kesehatan yaitu sebagaimana tertuang di dalam RPJMD (Rencana Program JangkaMenengah Daerah) disitu sudah tertuang tahapan-tahapan bahwa pembangunan yang disebutdengan tema pembangunana tahun pertama, tahun kedua, infrastruktur tahun pertama,tahunkedua peningkatan daya beli yang tahun ketiga yaitu kesehatan masyarakat yang mana masyarakatdiharapkan masyarakat Kota Tasikmalaya selalu sehat.Tahun 2011 penyusunan anggarannya terjadi di 2010.3.setiap pelaksanaan program kegiatan ada target-targetnya jadi di RPJMD itu ada target capaian,sasaran masing-masing program dan kegiatan dalam kegiatan pun, kegiatan itu disusun berdasarkanoutput ini. Indikator kineerja itu terdiri dari input,proses,output,outcome.4.di Permendagri No.13 tahun 2006 sudah tertuang jenis program kegiatan, ada program kesehatansemuanya sudah menjadi kebiajakan dalam rangka menyusun kegiatan. Artinya bahwamelaksanakan kegiatan harus sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 sebagai tujukan5.alasannya karena keterbatasan anggaran yang ada. Kemudian solusinya menyusun skala prioritasyang mana yang lebih diprioritaskan. Yang kedua tentu saja pelayanan kesehatan.Point E1.ketidak sesuaian antara jumlah anggarandan belanja yang tersedia yanng dialokasikan secaraumum, artinya kita mempunyai keterbatasan memberi semua program kegiatan OPD sehingga OPD
  • 33. diajak untuk lebih cermat memilih program kegiatan yang mana yang prioritas yang mana memberidampak positif2.adas ebagian program yang kalau program kegiatan itu kembali lagi ke awal tidak semuanyadibiayai APBD. Ada beberapa program yang kita advokasi dari provinsi atau pusat diantaranya itu.Point F Advokasi1.untuk sektur kesehatan kami bersama-sama Dinas Kesehatan pernah melakukan ekspose kebappeda Provinsi tentang pembangunan gedung gedung RSUD tentang program-program PKMkhususnya kita disamping surat secara tertulis, kita juga melakukan paparan2.Dinas Kesehatan sebagai skala prioritas sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan programke legislatif kemudian .................Tapi juga ada upaya yang pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan oleh pihak ketiga atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan. Umpamanya adalah............Tidak harus selalu kita mendapatkan dana untuk partisipasi lembaga peduli kesehatan pakar-pakaruntuk Dinas Kesehatan mendapatkan advokasi sering dilakukan dengan Dinas Kesehatan.3.mengingat kebutuhan anggaran yang cukup terbatas memang untuk meyakinkan kepada parapimpinan....Mengingat keterbarasan sumber anggaran dari APBD kita bentuk kerjasama yang perlu ditingkatkandengan sektur swasta, atau mungkin dengan masyarakat. Karena mungkin untuk kesehatan itu tidakakan selesai dengan pelayanan saja. Tapi juga bagaimana partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bergerak merubah prilaku kalau di lakukan secara simultan dan masyarakat paham artikesehatan akan besar investasinya. Memang dana utamanya tentang pemeliharaan lingkungantentang pembuangan sampah, dan pengelolaan sampah. Tentang kebersihan, tentang penghijauan,tentang PHBS sangat berdampak besar dalam rangka menutupi kekurangan kita di APBD4.kalau hanya dengan mengandalkan APBD jelas akan kesulitan untuk mencapai sasaran targetprogram kegiatan kesehatan. Yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak swasta itu yang mungkin perlu digaliPoint G Opini1.saya kira tidak menjadi masalah semua program kegiatan telah sesuai dan menyesuaikan denganPermendagri. Jadi untuk dalam rangka intensitas kinerja kita perlu pengaturan dan itu sudah menjadisatu kewajiban kita untuk ta’at kepada aturan yang ada.2.yang terpenting program kesehatan itu, memberi manfaat pada masyarakat tidak hanya sekedarpencapai output sebuah kegiatan tetapi bagaimana kegiatan yang menghasilkan memberikandampak positif, yang bermanfaat terutama kepada masyarakat.3.tentu saja merujuk pada peraturan, kegiatan itu disusun secara jelas dan terukur. Baik disisianggaran, dari sisi waktu, kemudian tepat sasaran kepada penerima program. Kemudian jugamemberikan manfaat tepat waktu supaya kegiatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum.

×