Pelancong Asia makin Bersemangat
Minat orang-orang Asia untuk melakukan perjalanan
alias traveling rupanya semakin menguat...
ARIF HULWAN
S
EBAGAI prajurit, Praka
Heri sepatutnya men-
jaga senjata yang di-
percayakan kepadanya
tidak berpindah tanga...
D
EWAN Perwakilan
Daerah (DPD)
semestinya
menjadi saluran
aspirasi alternatif bagi
masyarakat. Faktanya,
kiprahnya tak ter...
KAMIS, 27 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
MAHKAMAH Konstitusi tidak
berwenang mengadili putus-
an yang telah dikeluarkan
kare...
KAMIS, 27 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
BOTOL itu berlapis stiker
kuning. Isi di dalamnya
sedikit keruh. Saat dioles-
kan...
I
NDONESIA bukan negara sejahtera
(welfare state), tetapi subsidi
bahan bakar minyak (BBM) yang
dialokasikan pemerintah ba...
LINTAS BERITA
KAMIS, 27 MARET 2014MEGAPOLITAN8
THEO Surentu, 55, ditang-
kap polisi Polda Metro Jaya,
Rabu (26/3) dini har...
KAMIS, 27 MARET 2014 NARKOBA 9
TESA OKTIANA SURBAKTI
N
ARKOBA tidak bisa
diberantas dengan
penyuluhan model
klasik dan pen...
KUALITAS udara di sejumlah daerah di
Riau kembali memburuk karena kabut
asap akibat kebakaran lahan dan hutan
muncul.
Data...
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Media Indonesia 27 Maret 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Media Indonesia 27 Maret 2014

3,174 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 27 Maret 2014

  1. 1. Pelancong Asia makin Bersemangat Minat orang-orang Asia untuk melakukan perjalanan alias traveling rupanya semakin menguat di sepanjang tahun ini. Travelista, Terbit 8 Halaman KAMIS, 27 MARET 2014 / NO. 12029 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) NEGERI ini memang paradoksal. Indonesia ialah negara besar, tetapi sudah berpuluh-puluh tahun gagal menunjuk- kan kebesarannya. Indonesia ialah negara dengan 250 juta penduduk, tetapi teramat sukar mencari pemimpin yang benar-benar pemimpin. Sudah teramat lama bangsa ini krisis kepemimpinan. Kita pernah memiliki sosok-sosok besar seperti Bung Karno, Hatta, Syahrir, Natsir, atau Kasimo. Mereka pemimpin- pemimpin besar yang tak hanya dicintai rakyat, tetapi juga disegani bangsa-bangsa lain. Mereka pemimpin berintegritas, yang setiap laku dan tindakan semata-mata demi mengangkat harkat dan mar- tabat bangsa. Mereka bukan pemimpin yang asal jadi dan mengaku-aku sebagai pemimpin, melainkan pemimpin yang benar-benar pemimpin. Namun, kisah membanggakan itu tinggal cerita. Kerin- duan rakyat untuk mendapatkan kembali pemimpin- pemimpin seperti mereka, yang berjiwa negarawan, pun sudah sangat lama terpendam, seakan-akan sekadar impian yang entah kapan menjadi kenyataan. Era reformasi yang digadang-gadang sebagai momen- tum kebangkitan mencetak pemimpin besar, yang pu- nya gagasan-gagasan besar dan punya kemauan besar untuk mewujudkannya, ma- sih jauh dari harapan. Betul bahwa sejak keran reformasi dibuka, ribuan anak bangsa terobsesi men- jadi pemimpin. Namun, me- reka baru pemimpin dalam arti julukan, bukan orang yang berjiwa pemimpin. Itulah keprihatinan yang sudah lama menggumpal seakan-akan tanpa jalan keluar. Keprihatinan itu pula yang diungkapkan secara gamblang oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat berdialog dengan sekitar 200 mahasiswa di Padang, Sumatra Barat, Selasa (25/3). Menurut Surya, selama 16 tahun era reformasi, kita terperangkap pada pemimpin artifisial, pemimpin buatan yang lahir dari pencitraan. Bu- kan pemimpin substansial dengan ide-ide besar yang bisa mengembalikan kebesaran bangsa. Di masa silam, bangsa ini mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara besar lantaran memiliki pemimpin substansial. Mereka berhasil menjulangkan nama bangsa lantaran lahir dari pergerakan terdidik yang visioner. Namun, setelah dikelola pemimpin artifisial, Indonesia kehilangan kebanggaan di segala bidang. Jangankan de- ngan negara-negara superior semacam Amerika Serikat, tatkala berhadapan dengan negara-negara tetangga saja kita kerap inferior. Ketegasan bersalin wujud menjadi ketidakberdayaan untuk menunjukkan harga diri. Nostalgia indah bukan hanya untuk dikenang, melainkan juga harus kita ulang. Pemilihan umum tahun inilah saat- nya untuk mewujudkan kembali harapan kita memiliki pemimpin-pemimpin hebat. Bisakah? Semua bergantung pada rakyat. Yang pasti, agar tak terus tersandera oleh pemimpin ar- tifisial dan lepas dari jebakan pemimpin palsu yang eksis karena sekadar pintar memoles citra, rakyat mesti cerdas dan jeli menjatuhkan pilihan. Kesadaran rakyat akan pen- tingnya perubahan merupakan keniscayaan. Hanya figur yang steril dari kepentingan pribadi dan ke- lompok, yang lantang bersuara ‘ini dadaku, mana dadamu’ kala berurusan dengan negara lainlah yang layak jadi pemimpin. Kita meminta pemimpin artifisial yang besar karena pencitraan minggir dari pertarungan. Jangan jebak rakyat dengan citra. ANTARA/IRWANSYAH PUTRA PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE: Warga berada di dekat alat peraga kampanye (APK) caleg yang dirusak di Desa Ilie, Ulee Kareng, Banda Aceh, kemarin. Menjelang berakhirnya masa kampanye Pemilu Legislatif 2014, tingkat perusakan APK di Aceh menurun jika dibandingkan dengan pada masa kampanye lima tahun lalu. Presiden mengirim surat kepada Raja Arab Saudi demi membatalkan hukuman mati TKI Satinah. Namun, upaya itu dinilai tidak cukup. PENELITIAN di AS menyimpulkan para anggota legislatif sebaiknya membuat undang-undang yang membantu persoalan keutuhan ke- luarga. Demikian kesimpulan penelitian yang digelar Dewan Kebijakan Keluarga Florida berdasarkan wawancara terha- dap orangtua di negara bagian tersebut. Presiden Dewan John Stemberger mengatakan anggota legislatif sebaik- nya memandang persoalan keutuhan keluarga dari sudut ekonomi. Pasalnya, lanjutnya, kerusakan keluarga berdampak pada biaya yang besar bagi negara. Menurut dia, di Florida saja kerugian akibat keluarga rusak mencapai US$1,9 miliar (sekitar Rp21,7 triliun) per tahun. Di sisi lain, di negara bagian tersebut, bayi yang dibe- sarkan orangtua tunggal akibat perceraian mencapai 48% pada 2012. Jumlah itu meningkat drastis daripada dekade 1960, yakni 9,5%. Kerusakan keluarga juga berdampak pada tingkat pendidikan dan kejahatan. (AP/Kid/X-4) Negara Jangan Gamang Bela Satinah Mengakhiri Jebakan Pemimpin Artifisial Legislatif dan Keutuhan Keluarga Silakan tanggapi Editorial ini melalui www.metrotvnews.com Kita meminta pemimpin artifisial yang besar karena pencitraan minggir dari pertarungan. Jangan jebak rakyat dengan citra. SATELIT Prancis kembali me- nangkap citra objek yang diduga puing pesawat Boeing 777-200 ER milik maskapai Malaysia Airlines (MAS) MH 370 di Samudra Hin- dia. Ada citra 122 objek terapung di sekitar 1.550 mil laut sebelah barat daya Perth, Australia. “Ini petunjuk paling kredi- bel yang kita dapatkan,” kata Menteri Pertahanan Malaysia yang merangkap Plt Menteri Perhubungan Hishammudin Hussein dalam konferensi pers di Kuala lumpur, kemarin. Citra terbaru itu ditangkap satelit milik Grup Airbus Prancis, Air- bus Defence and Space, pada 23 Maret. Hishammudin mengatakan kawasan citra objek terbaru itu hampir sama dengan yang telah diungkap lewat temuan satelit sepekan lalu. Namun, setelah di- telusuri dengan pesawat dan ka- pal, tidak ada satu pun dari objek yang terlihat itu ditemukan. Ahli kelautan David Ferreira dari Universitas Reading, Inggris, menyatakan topografi dasar laut di lokasi itu tidak tergambarkan secara pasti. Karena itu, sangat sulit bagi tim pencari untuk me- nemukan jika reruntuhan pesa- wat berada di dasar laut. Kemarin, pencarian MH 370 kembali dilanjutkan dengan melibatkan 12 pesawat dan lima kapal dari Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan AS. Kawasan pencarian pada radius 80 ribu km persegi di lokasi sekitar 2.000 km dari barat daya Perth. Namun, hingga berita ini diturunkan pukul 23.00 WIB juga belum ditemukan bukti pu- ing pesawat tersebut. Pada bagian lain, kerabat korban warga Tiongkok masih skeptis atas informasi yang di- keluarkan otoritas Malaysia. Mereka meminta informasi yang sebenarnya. Karena itu, kemarin, Presiden Tiongkok Xi Jinping me- ngirim utusan khusus, Wamenlu Zhang Yesui, untuk bertemu oto- ritas Malaysia di Kuala Lumpur. Terkait dengan kekecewaan warga Tiongkok itu, Firma Hu- kum Ribbeck di Chicago, AS, me- nyatakan siap mewakili keluarga untuk menggugat perusahaan Boeing. Firma itu yakin pesawat itu hilang akibat ada kerusakan. (Reuters/AP/Xinhua/Kid/X-4) Satelit Prancis Tangkap 122Objek Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com SYARIEF OEBAIDILLAH M ENJELANG eksekusi hu- kuman pancung terhadap Satinah, tenaga kerja Indo- nesia (TKI) asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, di Arab Saudi, pemerintah Indonesia dinilai kurang maksimal melakukan upaya penyela- matan. Hal itu terkait dengan jumlah pembayaran uang darah atau diat yang diminta Arab Saudi untuk membatal- kan hukuman tersebut. Koordinator Migrant Care Anis Hidayah meminta pemerintah tidak gamang dalam menyelamatkan warga negara yang terancam hukuman mati. “Tidak boleh gamang, dong, Masak ragu memperjuangkan keselamatan warganya?” kata Anis, tadi malam. Anis menilai upaya diplomatik Pre- siden Susilo Bambang Yudhoyono de- ngan mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi tidak efektif dalam situasi genting saat ini. Apalagi, muncul kesan pemerintah keberatan dengan jumlah diat. Keluarga korban bersedia memberi maaf kepada Satinah dengan diat se- besar SR7 juta atau setara Rp21,25 mi- liar. Pemerintah kemudian menawar jumlah itu menjadi Rp12 miliar, tetapi ditolak ahli waris korban. “Ini situasi genting. Sebaiknya Pak SBY telepon langsung Raja Arab Saudi atau datang langsung untuk menun- jukkan ketegasan dan menunjukkan martabat bangsa dalam membela warga negara,” tegas Anis. Senada, pengamat ketenagakerjaan Wahyu Susilo mengatakan pemerintah tidak usah ragu melunasi pembayaran diat Satinah kepada keluarga korban pembunuhan untuk membebaskan sang TKI dari ancaman hukuman pan- cung yang dijadwalkan April. “Pembayaran diat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu harus dilakukan se- bagai bentuk tanggung jawab negara karena lalai melindungi keselamatan WNI di luar negeri, khususnya me- lindungi para TKI,” ujar Wahyu, tadi malam. Menurutnya, pemerintah sudah lalai karena tidak memberikan pen- dampingan maksimal kepada Satinah ketika menghadapi proses persidangan yang berlangsung sejak 2007 hingga 2009. “Selama masa persidangan, Satinah tidak didampingi pengacara, penerje- mah, psikolog, ataupun pendampingan lainnya dari pemerintah hingga mun- culnya vonis tetap,” lanjutnya. Wakil Sekjen DPP Hanura Kris- tiawanto juga mende- sak pemerintah untuk berupaya maksimal membebaskan Sati- nah. Sebelumnya, Presi- den Yudhoyono me- ngatakan pemerintah akan berusaha keras membebaskan Satinah dari hukuman mati. “Saya sudah minta Pak Djoko Suyanto (Menko Polhukam) minta perpanjangan lagi. Saya kirim surat lagi agar bisa diperpanjang ek- sekusinya (pembayaran diat). Mudah- mudahan ada titik temu, kemudian bisa dibebaskan (dari hukuman mati),” kata Presiden, kemarin. Konselor KBRI Riyadh Dede Ach- mad Rifai mengatakan pihaknya ma- sih menunggu surat dari Presiden untuk Raja Arab Sau- di. “Malam ini (tadi malam), kita akan ber- temu penasihat hukum guna membahas lang- kah selanjutnya.” Di sisi lain, pengga- langan donasi Peduli Satinah di Jawa Tengah terus bergulir. Menu- rut Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah Wika Bintang, dari penggalang- an dana melalui rekening BRI, sampai kemarin sudah terkumpul Rp283 juta. (Nov/Mus/HT/Kid/X-6) oebay@mediaindonesia.com SENO
  2. 2. ARIF HULWAN S EBAGAI prajurit, Praka Heri sepatutnya men- jaga senjata yang di- percayakan kepadanya tidak berpindah tangan. Akan tetapi, anggota Batal- yon 111/Raider Kodam Iskan- dar Muda itu justru sengaja meminjamkan senapan SS-2 V1 kepada dua pelaku penem- bakan posko caleg NasDem di Aceh, yaitu Rasyidin dan Umar. “Heri tidak mampu menolak ketika Rasyidin meminjam senjata. Mereka teman yang kenal lama, baik untuk ber- buru maupun menggunakan narkoba,” kata Kadispen TNI- AD Brigjen Andika Perkasa kepada Media Indonesia, ke- marin. Menurut keterangan Heri pula, lanjut Andika, peminjam- an senjata dilakukan saat me- reka dalam pengaruh narko- ba. Penggunaan barang haram terbukti ketika Heri diperiksa Pom TNI-AD. “Saat diperiksa, Praka Heri positif mengguna- kan narkoba.” Oleh karena itu, menurut Andika, KSAD memerintah- kan Komandan Pom TNI-AD memproses hukum Praka Heri, kemarin. (Heri) kemu- dian menjalani hukuman pen- jara di Jakarta dan selanjutnya dipecat dari dinas militer. LebihjauhAndikamengung- kapkan keterlibatan Heri tidak berarti adanya intervensi TNI- AD untuk mengacaukan pemi- lu. “KSAD mengimbau semua pihak ikut mengawasi.” Penyerangan oleh Rasyidin dan Umar terhadap posko pemenangan caleg Partai NasDem Zubir HT di Desa Kunyet Mule, Aceh Utara, terjadi Minggu (16/2) pukul 04.20 WIB. Rasyidin merupakan man- tan kombatan yang ditangkap Minggu (16/3) pukul 16.30 di Aceh Utara. Adapun Umar dibekuk di sebuah rumah besok harinya juga di Aceh Utara. Insiden kekerasan lain di Aceh ialah pelemparan granat terhadap posko pemenangan Partai Aceh di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Se- lasa (11/3) pukul 20.30. Meski penyerangan tidak menelan korban jiwa, pintu dan kaca jendela kantor di kompleks ruko itu hancur berantakan. Lakukan pengintaian Kabid Humas Polda Aceh Kombes Gustav Leo mengakui pihaknya menyerahkan Praka Heri kepada TNI. “Kami me- nangani dua pelaku yang me- ngendarai motor dan pelaku penembakan.” Menurut Gustav, penyerang- an terhadap posko caleg me- rupakan bentuk teror ter- hadap partai nasional yang dipandang menjadi pesaing untuk meraih kursi legislatif. “Ketua partainya sendiri su- dah menegaskan soal pemilu damai. Penembakan itu ha- nya aksi perorangan sebagai teror kepada pesaing,” ungkap Gustav. Kapolri Jenderal Sutarman, Selasa (18/3), mengatakan dua pelaku penembakan ialah sim- patisan Partai Aceh. Motif me- reka pembalasan atas upaya penurunan bendera Partai Aceh yang diduga dilakukan simpatisan Partai NasDem. “Motifnya politik. Ada ben- dera partai kemudian ada se- suatu, akhirnya diturunkan. Di situlah terjadi penyerangan,” jelas Kapolri. Saat menanggapi kekerasan yang melibatkan tentara di Aceh, Kepala Divisi Pemantau- an Impunitas Kontras Mu- hammad Daud Berueh meng- ungkapkan hal itu terus ter- jadi sejak Perjanjian Helsinki ditandatangani pada 2005. “Tentara mendominasi kon- flik di Aceh, bahkan masuk ke kelompok fundamentalis. Ke- kerasan dalam konteks poli- tik yang terjadi pascapemilu kada 2012 sampai kini diduga melibatkan tentara,” kata Daud. Sementara itu, staf Kontras yang melakukan investigasi di Aceh, Nanto Setyawan, menambahkan kini kelom- pok orang tidak dikenal di Aceh bahkan kerap mengintai dan melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam. “Terjadi sejak pemilu kada.” (SU/X-3) arif_hulwan @mediaindonesia.com MANTAN Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Ke- menlu) Sudjadnan Parnoha- diningrat terancam pidana kurungan 20 tahun penjara. Dalam sidang perdana di Peng- adilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, ia didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain. Akibatnya negara dirugikan Rp11,091 miliar. “Terdakwa menggunakan sebagian dana itu untuk ke- pentingan diri sendiri dan orang lain, serta penggunaan sebagian dana yang tidak se- suai peruntukannya sebesar Rp4,57 miliar, pada saat me- nyelenggarakan 12 konferensi/ sidang internasional di Ke- menlu pada kurun 2004-2005,” jelasjaksaKadekmembacakan surat dakwaan, kemarin. Dalam dakwaannya, jaksa juga menyebutkan mantan duta besar untuk Amerika Se- rikat itu melakukan perbuat- annya bersama-sama Kabiro Keuangan Kemenlu Warsita Eka dan Kepala Bagian Pelak- sana Anggaran Sekjen Ke- menlu I Gusti Putu Adnyana. Dari uang Rp4,57 miliar, lanjut jaksa, Sudjadnan mengantongi Rp300 juta, ke Warsita Rp15 juta, I Gusti Puti Rp165 juta, ke Kepala Bagian Pengendali Anggaran Suwartini Wirta se- besar Rp165 juta, dan Sekreta- riat Jenderal Rp110 juta. “Selain itu, ada aliran dana kepada mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wira- juda sebesar Rp440 juta. Kala itu, ia masih menjabat menlu,” tambah Kadek. Jaksa menambahkan, dari 12 kegiatan itu, sebetulnya kerugian negara Rp12,744 mi- liar. Namun, sebesar Rp1,653 miliar sudah dikembalikan kepada negara. Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi- dana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana, atau melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi- dana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana, dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Sudjadnan dan penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis (3/4) dengan agen- da mendengarkan keterangan para saksi. (Pol/X-7) PENETAPAN daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2014 oleh Komisi Pemi- lihan Umum per 15 Februari 2014, yang diumumkan pada Selasa (25/3), dikuatkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan dinya- takan sudah final. Anggota Bawaslu Daniel Zuchron dalam rapat di Jakar- ta, Selasa (25/3) malam, me- nyatakan pihaknya memutus- kan rekomendasi bahwa jum- lah DPT sudah bisa dieksekusi. ‘’Itu disegel saja agar tidak ada perubahan lagi. Itu otoritas KPU. KPU yang memutuskan,’’ ujarnya, kemarin. Setelah mengalami bebera- pa kali perubahan, KPU mene- tapkan jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 185.822.507 orang. Jumlah itu berkurang 789.748 orang ketimbang daftar yang ditetapkan pada 4 November 2013. Dengan dikuncinya DPT, kata Daniel, jika ada masukan atau tambahan data, terma- suk dari partai politik, KPU tak perlu lagi mengubahnya, tetapi cukup menandai. Bawaslu juga meminta KPU fokus pada persoalan tempat pemungutan suara (TPS). “Dua minggu jelang pemu- ngutan suara ini, KPU bisa fokus me-manage TPS sesuai DPT yang ada.’’ Secara terpisah, komisioner KPU Arief Budiman menya- takansuratsuarauntukpemilu legislatif yang rusak terus bertambah dan data terakhir mencapai 2.967.838 lembar. Padahal, dua hari sebelumnya, KPU hanya mencatat 1,6 juta surat suara rusak. “Update terakhir 2.967.838 atau setara dengan 0,39% yang tersebar di 301 kabupa- ten/kota di seluruh Indonesia, tidak lebih dari 0,5% dari jumlah total. Mulai hari ini kita lakukan produksi untuk penggantian dan paling lam- bat sudah sampai di kabupa- ten/kota pada 31 Maret,’’ tutur Arief. Ketua Bidang Advokasi Par- tai Gerindra Habiburokhman meminta KPU menyikapi se- cara serius persoalan kertas suara rusak yang jumlahnya terus bertambah. Menurut dia, mekanisme penghancuran suara yang rusak itu harus jelas sehingga tidak digunakan lagi oleh pihak-pihak tertentu. ‘’Surat suara yang rusak bi- sa dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggelembungkan suara dan kecurangan lain- nya. Hal ini akan berpengaruh pada hasil pemilu,’’ tandas Habiburokhman. (AT/X-8) KAMIS, 27 MARET 2014SELEKTA2 PrakaHeriSengaja PinjamkanSenjata Penyerangan posko caleg merupakan bentuk teror terhadap partai nasional yang dipandang sebagai pesaing untuk meraih kursi legislatif. JALANI SIDANG: Terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran seminar pada 2004-2005 di Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Mantan Sekjen Kemenlu pada era Menlu Hassan Wirajuda itu diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga merugikan negara sekitar Rp11 miliar. MI/M IRFAN Bawaslu Persilakan DPT Dikunci WirajudaDisebut TerimaUangKorupsi PasienSirosisIndonesiaDatangBerobatdenganDokterDiGuangzhou T ANGGAL 17 Maret 2014, pasien Indo- nesia yang bernama Tommy Thenesia datang ke empat kali untuk berobat di Guangzhou,di Hospital Maria Pan Yu, dia memegang erat-erat kedua belah tangan dokter utama yang sebelumnya pernah mena- ngani pasien. Ketua Profesor Ahli Stemcell Pusat Pengobatan Asian Modern yang bernama Wang Rong Hua, dengan suara keras berseru-seru mengatakan terima kasih. Hal ini telah mem- buat seluruh orang pihak Rumah Sakit merasa terharu. “Bulan lalu saya baru datang ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan, Laporan Pemeriksaan telah menyatakan fungsi levernya normal, saya kali ini datang kontrol di Rumah Sakit untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Profe- sor Wang di Maria Hospital dan kepada semua orang selama ini yang telah memperhatikan saya.” ujar Tommy Thenesia. Hal ini telah dimengerti bahwa Tommy Thenesia adalah seorang pasien kanker hati stadium lanjut, tahun lalu pada Maret awal, dikenalkan oleh teman untuk berobat di Pusat Pengobatan Asian Modern Stemcell. Profesor Wang adalah Dokter Utama yang menangani pasien. Dari kenalan Profesor Wang, pertama kali Tommy Thenesia berobat ke Guangzhou, kondisi fisiknya sangat tidak bagus, sering muncul gejala pendarahan di saluran pencer- naan dan ada cairan di perut, setelah pertama kali pengobatan Stem cell, kondisinya sudah signifikan berubah menjadi lebih baik, di tahun lalu bulan April dan Juni setelah melakukan pengobatan Stem cell yang kedua kali sampai ketiga kali, cairan diperut sudah menghilang. Sekarang adalah saatnya pasien balik untuk memantau kondisinya setiap hari secara rutin, supaya selalu mengetahui kondisinya setiap saat sehingga penyakitnya tidak ada reaksi buruk. Pada bulan Februari tahun ini setelah menjalankan pemeriksaan di Rumah Sakit hasil laporan pemeriksaan telah menyatakan bahwa fungsi levernya sudah normal dan pulih kembali. Apa yang dimaksud dengan teknologi stem cell? Apakah dengan stem cell bisa membuat kelahiran baru bagi pasien yang sudah sekarat? Dengan pertanyaan ini, wartawan mewawan- carai Profesor Wang Ronghua. Profesor Wang menuturkan, terapi sel induk merupakan terapi sel biomedis murni, merupakan terobosan terapi dari pengobatan tradisional dan peng- obatan pembedahan. Sebagai contoh, pasien yang bernama Thenesia memiliki kasus yang signifikan, karena penyakitnya sudah menca- pai stadium akhir pengerasan hati pada saat menjalani pengobatan, setelah melalui satu kali pengobatan, berhasil disembuhkan, jika de- ngan pengobatan tradisional hal ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Profesor juga memberitahukan kepada wartawan, bahwa dari tahun 2010,Modern Hospital GuangZhou (Stem Cell Research and Treatment Center) lebih dari 1000 kasus sirosis 80 kasus dipilih untuk transplantasi stemcell setelah penelitian, diantaranya terdapat 22 orang perempuan, dan laki laki sebanyak 58 kasus, dengan umur rata rata berkisar 46 tahun, hasil pengobatannya mencapai tingkat kepuasan sebesar 96%, dian- taranya 68 kasus dengan kesembuhan total, 7 kasus dengan perubahan gejala yang membaik, 5 kasus nyawa bisa diperpanjang. Dari sudut pandang data klinis, hasil pengobatan sangat memuaskan. Pada tanggal 17 Maret sore, di hadapan war- tawan, Thenesia juga diundang untuk mengun- jungi Modern Hospital GuangZhou (Stem Cell Research and Treatment Center), pada saat ini pusat skala terbesar di Asia, dan juga merupa- kan pusat penelitian teknologi stem cell yang paling canggih, bahkan merupakan pencetus pertama kali misteri ini. Profesor Wang Rong Hua memberitahu kami, pada Tahun 2014, setelah optimasi dan inte- grasi secara menyeluruh, Persatuan Lembaga Yayasan Ikatan Kasih Bo Ai China pada Modern Cancer Hospital Guangzhou pada produk stem cell, Maria Pan Yu Hospital dan persatuan selu- ruh integritas keunggulan lainnya, hal ini me- nyebabkan Rumah Sakit Maria Pan Yu menjadi Rumah sakit terbesar di Asia dalam melakukan pengobatan stem cell, yaitu Asia Modern Stem Cell Treatment Center. Profesor Wang Rong Hua berkata bahwa pusat penelitian Stem Cell terbagi atas tim pene- litian dan tim klinis, Tim penelitian merupakan peneliti yang berasal dari pusat National Acad- emy of Sciences sel biologis Research Center, dan setelah itu melakukan isolasi, pengembang- biakkan, dan meningkatkan jumlah dari stem cell, melakukan serangkaian anti penolakan, dan kestabilan dari sel. Aplikasi klinis yang dilakukan di Rumah Sakit Maria Pan Yu yang merupakan spesialis stem cell, pemimpin dalam berbagai ilmu penelitian, kelompok dokter, dan cara terbaik dari pengobatan, keamanan operasi transplantasi dan hasil pemeriksaan, pengobatan terintegrasi yan digunakan, hal ini dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan transplantasi dan research produk. Pusat pe- nelitian stem cell untuk mengobati diabetes, penyakit pengerasan hati, fungsi ginjal yang kurang baik, penyakit syaraf seperti penyakit parkinson, stroke, dan untuk anti aging meru- pakan pengobatan terdepan. Setelah selesai berkunjung ke Pusat Pengobat- an, Tommy Thenesia datang ke Hospital Maria Pan Yu untuk rawat inap saat itu berpapasan ketemu dan berkomunikasi dengan Pasien Proffesor Wang yang sedang akan menjalankan pengobatan Terapi Stemsel.Dia menceritakan pengalaman pengobatan terapi Stemsel dan perasaan saat berkunjung di Pusat Pengobatan. Tommy Thenesia berkata: harap melalui cerita saya ini bisa menambah kepercayaan, meme- nangi penyakit dan memulihkan kesehatan. Hotline Service 021-99933380 021-2930 8708 DOK RS GUANGZHOU
  3. 3. D EWAN Perwakilan Daerah (DPD) semestinya menjadi saluran aspirasi alternatif bagi masyarakat. Faktanya, kiprahnya tak terdengar hingga kini. Kendala terbesar berasal dari lemahnya kewenangan yang dimiliki DPD. Para senator berhak mengusulkan dan membahas legislasi, tetapi kewenangan memutuskan tetap di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Timpangnya kewenangan tersebut membuat pergerakan DPD terhambat. “DPD sudah berjalan dua periode, tapi banyak orang awam yang saya tanya enggak tahu DPD itu apa. Padahal, gaji dan fasilitas yang didapat sama seperti DPR,” ujar calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Mohamad Sjohirin kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (7/3). Masalah lain bersumber dari sumber daya manusia (SDM) yang menduduki kursi DPD. Lembaga yang semestinya bebas dari kepentingan partai politik malah banyak diisi oleh anggota parpol tertentu. Sebagai contoh, tiga dari empat anggota DPD-RI dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta (sebelum PAW) terafiliasi partai politik tertentu. Keterikatan anggota DPD dengan partai politik itu menghambat upaya DPD dalam penguatan posisinya sebagai suara penyeimbang di parlemen. Bagaimanapun anggota DPD terpilih cenderung menuruti arahan partai politiknya. Anggota DPD tak berkutik jika arahan parpol menolak penguatan kewenangan DPD. “DPD itu harus diisi oleh kalangan independen, kaum profesional, budayawan dan cendekiawan, bukan orang partai. Orang partai kan sudah ada salurannya di DPR,” tegas dosen Unika Atma Jaya ini. Langkah menuju penguatan ditentukan oleh suara masyarakat pada 9 April mendatang. Latar belakang anggota DPD terpilih akan menggambarkan apakah akan ada perubahan pada tubuh DPD atau tidak. Jika mayoritas orang partai yang terpilih kembali, upaya penguatan DPD diproyeksi akan kembali stagnan. “Kalau keberadaan DPD hanya sebagai kosmetik demokrasi dan supaya terlihat keren saja di mata internasional, alangkah bodohnya negeri ini. Biaya yang dikeluarkan untuk DPD itu besar. Kalau tidak berfungsi, lebih baik enggak ada DPD,” cetus pendiri Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Masyarakat umum menjadi target utama penyadaran mengenai pentingnya fungsi DPD. Edukasi politik terhadap mereka perlu dilakukan secara konsisten. Pengetahuan yang cukup merupakan modal penting agar mereka bisa memilih wakilnya secara tepat. Bagaimanapun, mereka akan terkena dampak dari segala kebijakan yang diputuskan parlemen. “Masyarakat itu mikirnya cari makan, hidup sejahtera. Mereka enggak mikir DPR atau DPD. Namun, keputusan yang dibuat akan memengaruhi hidup mereka,” terangnya. Jika terjadi perubahan pada komposisi anggota DPD periode baru, langkah selanjutnya ialah menggalang suara. Penolakan yang dialami DPD sebelumnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 92/PUU-X/2012 pada 27 Maret 2013 semestinya bukan halangan untuk kembali memperjuangkan penguatan posisi senat. Ia meyakini MK akan kembali mempertimbangkan jika usulan tersebut disertai argumentasi yang lebih kuat. Penguatan fungsi DPD juga dapat dilakukan melalui perubahan UU MD3. “Jika dalam dua tahun pertama berjuang betul- betul, fungsi DPD tetap tidak dirasakan rakyat, saya lebih baik mundur,” tukasnya. (Din/S-25) Penguatan Kewenangan DPD Mendesak Mohamad Sjohirin Calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta MI/ATET DWI PRAMADIA POLITIK & HUKUMKAMIS, 27 MARET 2014 3 DITANYA SEPUTAR TANAH: Ketua DPRD Provinsi Banten Aeng Haerudin keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai diperiksa sebagai saksi di Jakarta, kemarin. Aeng yang diperiksa atas tersangka Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan dicecar pertanyaan seputar tanah oleh penyidik KPK. MI/ROMMY PUJIANTO RAJA EBEN LUBIS W AKIL Ketua Ko- misi Pemberan- tasan Korupsi meminta peme- rintah pusat berhati-hati menggunakan dana bantuan sosial yang mengalami pe- ningkatan dari Rp55,8 triliun menjadi Rp91,8 triliun. Hal itu disebabkan ada in- dikasi penggunaan dana ban- sos di tingkat kementerian tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. “Di tingkat kementerian ada indikasi penggunaan Bansos tidak sesuai dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Apalagi, ada peningkatan penggunaan Bansos dari Rp55 triliun men- jadi Rp91 Triliun pada tahun ini,” kata Bambang melalui pesan singkat kemarin. Untuk itu Bambang berha- rap agar mekanisme pemberi- an bansos dan hibah harus se- lalu berpegang pada keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat luas. Pemberian bansos dan hi- bah pun, lanjutnya, tidak di- perbolehkan untuk kepenting- an pribadi atau kelompok, baik dari unsur pemda mau- pun dari kementerian. Sebelumnya,KPKmengirim- kan surat kepada Presiden Su- silo Bambang Yudhoyono agar dana bansos dikelola Kemen- terian Sosial. Berdasarkan kajian lembaga rasywah, dana bansos rawan diselewengkan karena pelaksanaannya tidak akuntabel dan transparan. Pemerintah mengaku masih mempelajari surat KPK terse- but (Media Indonesia, 26/3). Bambang menambahkan, untuk bansos di tingkat peme- rintah daerah ada indikasi kuatpeningkatanpenggunaan bansos dan hibah demi kepen- tingan unsur pemda. Bansos di pemda harus mengacu ke Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diperbaharui men- jadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dalam pemberian bansos dan hibah. KPK mengusulkan agar pemberdayaan terhadap apa- ratur pengawas internal pe- merintah (APIP) daerah dan inspektorat di tingkat kemen- terian diadakan untuk me- ngontrol pengalokasian dana bansos dan hibah, di bawah supervisi KPK. Menteri menolak Terkait desakan berbagai kalangan agar pemerintah membekukan sementara dana bansos hingga selesai Pemilu 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menolak. “Ini sudah ada sejak dulu, tidak elok kalau gara-gara pe- milu tunjangan untuk guru, dana bantuan operasional sekolah (BOS), perbaikan seko- lah tidak diberikan,” ungkap Nuh di Jakarta, kemarin. Setali tiga uang, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri me- mastikan tidak ada penyele- wengan dana bansos di tahun politik. “Sebab penyalurannya sudah berdasarkan nama dan alamat melalui kantor pos.” Namun, Salim sepakat agar dana bansos hanya dikelola Kementerian Sosial agar pe- ngelolaannya fokus dan tepat sasaran. Secara terpisah, kalangan partai politik mendukung si- kap KPK, seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Ge- rindra) Fadli Zon dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Kha- dafi mendesak Presiden segera menyikapi surat dari KPK. “Presiden harus segera me- merintahkan Menteri Keuang- an supaya dana bansos dan nomenklaturnya diubah, salah satunya agar menjadi satu pintu,” kata Uchok. (Nov/X-5) raja_eben @mediaindonesia.com Sejumlah kementerian menolak pembekuan dana bansos hingga usai Pemilu 2014. BansosLanggarUndang-Undang TREN menghukum berat ko- ruptorditingkatbandingatau- pun kasasi terus berlanjut. Pengadilan Tinggi DKI Ja- karta memperberat hukuman orang dekat Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, terdakwa kasus im- por daging sapi, dari 14 tahun penjara menjadi 16 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Dalam putusan PT.DKI No.10/Pid/Tpk/2014/PT.DKI tanggal 19 Maret 2014, majelis hakim menyatakan Ahmad Fathanah terbukti melanggar sesuai dakwaan pertama yai- tu Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan dakwaan Kedua Pasal 3 UU No 8/2010 tentang TPPU. “Memidana terdakwa de- ngan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, subsider 6 bulan kurungan penjara,” kata Hu- mas PT DKI Ahmad Sobari saat dihubungi kemarin. Menurut Sobari, majelis hakim yang terdiri dari Ach- mad Sobari, Elang Prakoso Wibowo, Roki Panjaitan, HM As’Adi Alma’ruf, dan Sudiro memperberat hukuman Fa- thanah selain untuk menim- bulkan efek jera, juga un- tuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena vonis di tingkat pengadilan negeri belum setimpal dengan per- buatannya. “Perbuatan Fathanah telah menyebabkan harga daging sapi sangat mahal sehingga merugikan dan meresahkan serta menganggu kebutuhan pangan masyarakat,” kata Sobari. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mem- perberat vonis terdakwa ka- sus korupsi simulator SIM dan pencucian uang Irjen Djoko Susilo dari 10 tahun menjadi 18 tahun penjara. Di tingkat kasasi, Mahka- mahAgungjugamemperberat hukuman terdakwa korupsi Angelina Sondakh (Angie) dari 4 tahun 10 bulan penjara menjadi 12 tahun penjara. Saat menanggapi putusan PT DKI, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Jo- han Budi mengatakan KPK belum bisa mengambil sikap karena sedang menunggu salinan putusan tersebut. (Ben/X-5) PERAN MEDIA DALAM PEMILU 2014: Peneliti Remotivi M Haikal (kanan) bersama moderator Ninok Leksono (kiri) dan peneliti PR2Media Amir Efendi Siregar berbicara dalam presentasi penelitian independensi media dan konvergensi media di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin. MI/IMMANUEL ANTONIUS VonisFathanah Jadi16Tahun
  4. 4. KAMIS, 27 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 MAHKAMAH Konstitusi tidak berwenang mengadili putus- an yang telah dikeluarkan karena putusannya bersifat final dan mengikat. Itulahyangmenjadiketetap- an MK dalam sidang pemba- caan ketetapan uji Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pre- siden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh calon ang- gota legislatif Partai Gerindra Habiburokhman, di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Pada sidang sebelumnya, pemohonmemintaagarputus- an MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dikeluarkan pada 23 Janauri 2014 mengenai pe- laksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada 2019 ditinjau kembali. Pemohon meminta pelaksa- naan pemilihan umum seren- tak dilaksanakan pada 2014. Disidangsebelumnya,yakni pada 25 Februari 2014, pemo- hon mengatakan putusan MK tersebut memiliki masalah karena putusan MK tidak ber- laku seketika untuk pelaksa- naan pemilu serentak di 2014. Pemilu tidak serentak di 2014 menurut pemohon bersifat inkonstitusional. Pada sidang perbaikan, 10 Maret yang lalu, pemohon tetap berkukuh dapat meng- ajukan PK terhadap putusan MK. Menurut pemohon, pe- laksanaan PK merujuk pada pemeriksaan permohonan di Mahkamah Agung. Pendapat MK dalam pem- bacaan ketetapan ialah pemo- hon pada dasarnya memohon untuk melakukan peninjauan kembali atas Putusan MK No- mor 14/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi UU Pilpres. Maka itu, MK tidak berwenang un- tuk mengadili putusannya sendiri. Dalam ketetapannya, Mah- kamah Konstitusi menga- takan putusan MK bersifat final dan mengikat. “Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, putusan MK bersifat mengikat dan final. Oleh karena itu tidak dapat dimohonkan peninjauan kem- bali,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva pada saat membaca- kan ketetapan MK terhadap permohonan pemohon. Dengan demikian, MK ti- dak dapat menindaklanjuti permohonan pemohon untuk melakukan PK atas putusan MK mengenai pemilu seren- tak pada 2019. “Mahkamah Konstitusi ti- dak berwenang mengadili permohonan pemohon,” kata Hamdan saat membacakan ketetapan, diikuti dengan ketukan palu satu kali. (AI/ P-4) TidakAdaPKdalamBeracaradiMK ANTARA/FANNY OCTAVIANUS KETETAPAN UU PILPRES: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) dan hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat sidang pembacaan ketetapan atas perkara Nomor 13/PUU-XII/2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta, kemarin. TAWARKAN PERUBAHAN: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) berbicang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di pesawat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatra Barat, kemarin. Keduanya berdiskusi untuk sama-sama menawarkan perubahan dan hal baru bagi Republik ini. USAMAH HISYAM POLITIK uang ditengarai masih marak dan terjadi di hampir seluruh daerah menjelang Pe- milu Legislatif 2014 meskipun aparat kepolisian memidana- kan politikus yang melakukan politik kotor tersebut. Panwaslu Kabupaten Ma- lang, Jawa Timur, menemukan pelanggaran pidana pemilu yang didominasi politik uang dilakukan oleh caleg. Proses hukum kasus pidana pemilu itu diteruskan ke aparat Pene- gak Hukum Terpadu Pemilu (Gakumdu). Pemimpin Divisi Pena- nganan dan Penindakan Pe- langgaran Pemilu Panwaslu Malang George Da Silva me- ngatakan pihaknya sudah menangani lima kasus pidana pemilu berupa politik uang, kampanye di tempat ibadah, dan kampanye di tempat pen- didikan. Berkas kasus caleg yang siap dilimpahkan ke pengadilan ialah kasus politik uang dan pembagian sembako yang di- lakukan Syamsul Arifin, caleg DPRD Jatim dari Partai Hanura. Sidang perdana pelanggaran pemilu tersebut diagendakan di Pengadilan Negeri Malang, hari ini. Panwaslu setempat juga menangani kasus politik uang serupa yang dilakukan caleg DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Maschan Moesa. Dari Padang juga dilaporkan, Panwaslu Kota Solok, Sumatra Barat, menyelidiki dugaan poli- tik uang oleh caleg berinisial M dari Partai Demokrat. “Saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan terhadap caleg tersebut, diduga politik uang,” kata Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti, di Padang. Kala menanggapi masih maraknya politik uang terse- but, Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan pihaknya saat ini tengah memproses tujuh kasus politik uang yang terjadi sela- ma kampanye Pemilu 2014. Ia pun berjanji akan menegakkan hukum secara tegas kepada para pelaku. “Sudah ada tujuh kasus yang kita sidik di beberapa dae- rah,” kata Sutarman di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan pihaknya akan menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Senada dengan Kapolri, Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan para peserta Pemilu 2014 untuk tidak coba- coba melakukan politik uang sebab akan mudah diselisik dan diproses secara hukum. (BN/Mad/WJ/P-2) PolitikUangmasihMarak M AHASISWA se- bagai agen per- ubahan diharap- kan lebih peka melihat kondisi karakter bangsa Indonesia yang sema- kin terkikis. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat memberikan kuliah umum di depan 200 maha- siswa di Hotel Daima Padang, Sumatra Barat, Selasa (25/3). Mereka yang hadir ialah ma- hasiswa Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Pendi- dikan Keguruan, Universitas Andalas, Universitas Pendi- dikan Indonesia Sumatra Ba- rat, dan Universitas Ekasakti. Surya mengatakan Indone- sia sudah tak lagi memiliki pemimpin visioner yang lahir dari dunia pergerakan, yang mampu membangun nation character, demi memperkuat kembali jati diri bangsa se- suai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945. “Mana hal-hal yang prin- sipiel dan strategis kita ang- gap biasa-biasa saja. Watak manusia Indonesia, sebagai manusia yang memiliki kesan- tunan, saat ini sudah menurun drastis, hingga berada di dasar kemuliaan manusia. Apa kita bisa bertahan seperti ini?” Menurut Surya, bangsa Indo- nesia sedang mengalami saat- saat yang dilematis. Namun, tidak banyak yang mampu merasakan kegelisahan yang dirasakannya sebagai putra Indonesia. Ia mengajak para mahasiswa berpikir sejenak, bahwa Indonesia sudah lari menjauh dari nilai-nilai Pan- casila sebagai dasar negara. Surya menilai belakangan ini ideologi bangsa malah bergerak ke arah demokrasi liberal yang berakhir pada se- makin pragmatisnya mental rakyat. “Lihatlah ketika bangsa ini masih mengakui Pancasila se- bagai ideologi. Sila ke-4 yang berbunyi ‘Kerakyatan yang di- pimpin oleh hikmat kebijaksa- naan dalam permusyawaratan perwakilan’, yang nyatanya dihadapkan pada praktik peri- laku kehidupan transaksional yang didukung praktik politik liberalis,” jelasnya. Surya mencontohkan demo- krasi liberal yang dibangun belakangan ini seperti pemilu gubernur, bupati, dan wali kota yang berakhir pada praktik transaksional. Bahkan, ia me- nyebut pemilihan ketua umum partai politik juga mengandal- kan kemampuan mobilisasi ke- uangan sebagai penentunya. “Betapa semangat egosen- tris akan semakin mendomi- nasi jika nation character tidak dibangun. Ke depan kita akan semakin terpecah. Mungkin barangkali saja sekarang su- dah tidak ada nasionalisme, tetapi yang hadir hanya se- mangat individualistis dan materialistis,” paparnya. Janji belaka Mahasiswa dari berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia, Kesa- tuan Aksi Mahasiswa Mus- lim Indonesia, dan organisasi mahasiswa lainnya itu men- dengarkan secara saksama apa yang disampaikan Ketua Umum Surya Paloh. Jumaidi, 24, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, mengungkapkan harapannya kepada Partai NasDem dan partai politik peserta pemilu lainnya. Sebagai aktivis, ia mema- hami apa yang disampaikan Surya Paloh. Menurutnya, Indonesia membutuhkan per- ubahan, yang tidak sekadar janji belaka. Janji yang selaras dengan perbuatan seperti merapatkan kesenjangan so- sial yang terjadi di Indonesia. Begitu juga Hasbi, 22, maha- siswa dari Universitas Anda- las, yang berharap Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. (Yah/P-4) mirza@mediaindonesia.com Ideologi bangsa bergerak ke arah demokrasi liberal, mengubah mental rakyat menjadi semakin pragmatis. Karakter Bangsa HarusDibangun MIRZA ANDREAS MANTAN Presiden Indonesia BJ Habibie mengimbau masya- rakat Indonesia agar memilih calon presiden berusia muda, berusia 40 hingga 60 tahun, pada pemilu presiden men- datang. “Saya pikir saat ini sudah waktunya ada regenerasi kepemimpinan dengan mem- berikan kesempatan kepada tokoh muda,” kata BJ Habibie pada diskusi bertajuk Uji Publik Capres 2014: Mencari Pemimpin Muda Berkualitas, di Jakarta, kemarin. Menurut BJ Habibie, tokoh muda yang memiliki rekam jejak dan visi ke depan yang baik yaitu dapat mengatasi per- soalan krusial bangsa Indone- sia. Dia menjelaskan presiden muda tersebut harus memiliki tekad untuk bekerja keras me- nyelesaikan persoalan bangsa Indonesia tepat waktu dan dise- lesaikan secara transparan. “Sekarang sudah waktunya regenerasi. Tokoh muda yang potensial perlu diberi kesem- patan,” tegasnya. Pakar aeronautika itu me- nambahkan, pemimpin beru- sia tua hendaknya berpikir bahwa saat ini sudah waktunya beristirahat dan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. “Kalau kepemimpinan orang tua sama saja dengan kepemimpinan orang muda itu merugi. Kalau kepemimpinan orang tua malah lebih buruk, itu celaka,” tandas Habibie. Habibie juga mengingatkan akan pemimpin Indonesia masa lalu yang cemerlang, yakni Soekarno dan Soeharto, yang memimpin Indonesia mu- lai usia 44-45 tahun. Senada, pengamat politik Universitas Pelita Harapan Em- rus Sihombing menilai sudah waktunya Indonesia dipimpin oleh tokoh muda. Ia menegas- kanbahwatokohmudayangdi- maksud bukan hanya dari segi usia, melainkan juga didukung oleh idealisme dan juga rekam jejak yang mumpuni, termasuk tidak terlibat korupsi. Pihaknya menyebutkan na- ma-nama seperti peserta kon- vensi Partai Demokrat Anies Baswedan dan politikus muda Partai Golkar, yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, masuk kategori tokoh muda yang patut dipertimbangkan menjadi pemimpin bangsa. Emrus menilainya sebagai mutiara yang tertanam karena selama ini stok tokoh muda yang dimiliki Indonesia kurang dimunculkan ke permukaan. (Nov/Ant/P-4) HabibieImbauMasyarakatPilihPemimpinMuda ANTARA/AMPELSA SIMULASI PEMILU: Warga mengikuti pencoblosan saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum di Banda Aceh, kemarin. Sekitar 500 warga dilibatkan dalam simulasi, termasuk tunanetra dan warga usia lanjut, untuk mendapat pemahaman saat mencoblos.
  5. 5. KAMIS, 27 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5 BOTOL itu berlapis stiker kuning. Isi di dalamnya sedikit keruh. Saat dioles- kan ke kulit, rasa hangat dan aroma rempah-rempah menguar. Melalui botol berisi mi- nyak gosok itu, Giwo Ru- bianto Wiyogo berusaha memikat hati para calon konstituennya. Stiker yang ditempel di botol mungil itu berhiaskan foto, nama aslinya Sri Woerjaningsih, angka tiga, nomor urut yang diperoleh dari Partai Golkar yang menaunginya serta daerah yang diwakilinya dalam pertarungan pemilu kelak, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu. “Jadi, ceritanya ada teman dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yang membawakan minyak gosok. Setelah saya perhatikan, sepertinya ba- gus juga jika dijadikan cen- dera mata buat para ibu dan masyarakat yang saya temui saat bersosialisasi,” kata mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indo- nesia (KPAI) yang juga pe- ngusaha properti itu. Setelah wujudnya di- modifikasi menjadi cen- dera mata penanda par- tisipasinya sebagai calon anggota legislatif pada Pe- milu 2014, botol minyak gosok itu menjadi atribut wajib yang dibawanya saat menyapa masyarakat yang ditemuinya buat memperke- nalkan dirinya. “Ibu-ibu yang se- harian mengurus rumah tangga, atau juga yang melakukan bisnis kecil-kecilan di rumah, kan sering tuh pusing-pusing atau pegal-pegal. Kan enak kalau kemudian dioles- kan minya gosok seperti ini,” kata Giwo yang ketika ditemui mengena- kan baju terusan kuning sesuai dengan identitas par- tainya. Perempuan yang kini mengejar gelar doktor di Jurusan Manajemen Pendi- dikan Universitas Negeri Ja- karta itu memang rutin me- nyambangi para konstituen- nya di sudut barat dan utara Jakarta. Baik para ibu rumah tangga maupun perempuan yang bergelut dalam bisnis mikro menjadi salah satu target pendekatannya. “Karena mereka yang pa- ling rentan menjadi korban dalam ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, seka- ligus juga punya potensi pa- ling besar buat memperbaiki keadaan,” kata Giwo. Karena itu, Giwo pun meng- aku berbincang dengan para ibu pembuat aneka makanan ringan yang kemudian di- bungkus dalam karung-ka- rung plastik, yang kemudian kerap dibawa sebagai buah tangan oleh warga Betawi yang masih dominan meng- huni kawasan utara dan barat Jakarta saat bertandang ke kenduri para kerabat. “Mereka terampil sekali, tapi harga jualnya masih sangat murah. Sebenarnya jika diperbaiki bahan dan tekniknya, kualitas produk mereka masih bisa didong- krak dan harga produk bisa naik,” kata Giwo. Strategi buat meningkat- kan harkat derajat para perempuan tangguh yang bergerak di sektor mikro itu coba dimatangkan Giwo bersama tim suksesnya yang bermarkas di kawasan Jalan Sasak, Kelapa Dua, Jakarta Barat. Giwo optimistis prinsip hidupnya yang hingga kini teguh dipegangnya, tak boleh sedikit pun waktu yang ter- buang, juga bisa dibaginya kepada masyarakat. Konsep menghargai waktu itu, pada Giwo, telah berwujud penca- paian akademik, bisnis, dan manajemen dalam keluarg- anya. Prinsip itu, kata Giwo, mestinya bisa menjadi peranti buat menyelamatkan diri dari kemiskinan, ketidakpedulian, dan kebodohan. “Jadi, kalau ke- pala pusing, o l e s p a k a i minyakgosok, tapi sesudah itu, carilah solusi. Saya m e n d a p a t pengalaman pahit di du- nia bisnis, di- tipu dan lain- nya, tapi kan harus terus berjalan. Se- mangat itu y a n g s a y a coba bagikan ke mereka,” kata Giwo. G o s o k a h ! (Zat/P-4) PolitikMinyakGosok ABDUS SYUKUR C ALO jual beli suara dalam pemilu legis- latif kali ini bergen- tayangan di Jawa Ti- mur dan Jawa Barat. Mereka menawari para caleg untuk mendapat tambahan 30 ribu suara dengan harga hingga mencapai Rp1,5 miliar untuk caleg DPR RI. Praktik percaloan dan jual beli suara dalam Pemilu 2014 itu ditemukan Komite Indepen- den Pemantau Pemilu (KIPP). Temuan tersebut didapatkan dari pengakuan dua caleg DPR RI dari daerah pemilihan (da- pil) di Jawa Barat dan seorang lagi dari dapil di Jawa Timur yang disampaikan kepada Mochtar Sindang, Sekretaris Jenderal KIPP. “Modusnya dengan penam- bahan suara di setiap tempat pemungutan suara mulai 5 hingga 10 suara. Para caleg dijanjikan hingga menda- pat tambahan 30 ribu suara dan penawarannya sebesar Rp1,5 miliar,” terang Mochtar, di Jakarta, kemarin. Dari penawaran sebesar itu, ber- arti setiap suara dihargai Rp50 ribu. Mochtar enggan menyebut- kan nama kedua caleg DPR RI tersebut. Begitu pula dengan caleg, juga enggan memberita- hukan nama calo yang mena- warkan jasa penambahan per- olehan suara itu. “Mereka yang menawarkan itu oknum yang menamakan diri staf Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” ujarnya. Menurut Mochtar, modus tersebut dijalankan oknum dan kelompoknya saat pemu- ngutan suara berlangsung di TPS, yakni memanfaatkan rendahnya pertisipasi ma- syarakat yang diperkirakan sebelumnya. Pada saat para saksi dari parpol lengah, seperti waktu jam istirahat makan siang, saat itulah kesempatan digunakan dengan menambahkan daftar hadir pemilih. Selain itu, cara tersebut juga bisa dilakukan saat penghitungan surat suara yang telah dicoblos. “Kami imbau parpol untuk menyiapkan saksinya agar ti- dak lengah dan meninggalkan TPS sekejap saja. Biasanya saat makan siang, ada pihak ter- tentu yang akan menawarkan makan di luar. Langsung dito- lak saja dan lebih baik bawa bekal sendiri,” urai Mochtar. Juga diimbau agar saksi me- miliki daftar absen dari pemilih yang hadir secara riil. Sebelum penghitungan, saksi harus berani mencocokkan daftar absen dengan pihak kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). Modus jual-beli suara itu tidak berbeda dengan Pe- milu 2009, yakni penambahan suarasejakdiTPS.Bahkanpada Pemilu2009,sempatditemukan oknum PPK yang bekerja sama dengan PPS di tingkat kelu- rahan/desa hingga KPPS. Pencegahan Mengenai indikasi jual-beli suara, komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengata- kan akan memprosesnya jika KIPP melaporkan. “Kami akan memprosesnya dengan tegas.” Untuk mencegah kecurang- an pemilu, KPU sudah menyi- apkan sistem, di antaranya memindai seluruh hasil peng- hitungan perolehan suara pada form C1 di TPS. Selanjut- nya, form C1 disandingkan saat penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS sehingga penghitungan suara tidak menimbulkan sengketa. Nasrullah, komisioner Ba- waslu, mengajak semua pihak melapor jika menemukan indikasi jual-beli suara. Selain itu, diperlukan antisipasi yang dimulai dengan pembagian un- dangan terhadap pemilih dan benar-benar dilakukan secara transparan. (P-2) abdus @mediaindonesia.com Lembaga penyelenggara pemilu, parpol, dan masyarakat saling mengawasi potensi kecurangan pemilu. Tambah Suara Rp1,5 Miliar KAMPANYE PAN DI LAMPUNG: Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyimulasikan pencoblosan saat kampanye di lapangan Enggal, Bandar Lampung, Lampung, kemarin. PAN menggelar kampanye terbuka di lapangan Enggal untuk kali pertama yang dihadiri ribuan kader serta puluhan caleg. MI/SUSANTO MencariTuahdiSumurTuaSoekarno KaderPKSSebarkanPocong Ramai-RamaiMintaBerkahdiMakam MITOS rupanya masih sulit dihapus dari alam pikiran masya- rakat. Salah satunya bisa dilihat dari perilaku calon anggota legislatif pada masa kampanye kali ini. Beberapa caleg dari beberapa parpol, termasuk perseorangan, (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dari Bengkulu tercatat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno (Presiden pertama RI) dan mencoba berkah sumur tua yang konon membawa berkah bagi orang yang mencuci muka di sana. Banyak orang di sana percaya siapa saja yang mencuci muka dengan air dari sumur tua tersebut, aura kepemimpinannya akan terbuka seperti layaknya Presiden Soekarno. Aksi para caleg tersebut sontak mendapat sambutan dari masyarakat sekitar dan para penjaga rumah pengasingan Bung Karno. Meski enggan menyebut aksi cuci muka itu terkait de- ngan mitos, salah seorang caleg DPD yang enggan namanya disebut mengaku hanya kagum dengan sosok Presiden Soekarno. (*/P-2) SOSOK hantu tampaknya masih menjadi daya pikat bagi masyarakat. Setidaknya hal itu yang ada dalam pikiran poli- tikus Partai Keadilan Sejahtera di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dengan alasan meramaikan kampanye Pemilu 2014, se- jumlah kader PKS sengaja mengenakan kostum ala pocong, lengkap dengan make-up tebal. Mereka berdiri mematung di sepanjang perempatan Jalan Agus Salim di Kota Gorontalo. Mereka tidak melakukan orasi ataupun teriakan dalam aksi tersebut. Namun, gerakan tubuh para pocong cukup mewakili apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Aksi pocong jalanan itu sengaja dibuat dalam bentuk freeze mob untuk memberikan warna baru kampanye. Cara itu diklaim dapat menarik perhatian warga. Selain menyebar pocong, kader PKS juga membentangkan sejumlah poster dan membagikan selebaran agar warga tidak golput. (*/P-2) MAKAM Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Alkholili Naqsabandi di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, kini selalu ramai dikunjungi warga. Tidak hanya warga awam dan penganut tarekat Naqsabandi- yah yang berziarah ke makam ulama tersebut, tetapi sejumlah caleg ikut berdatangan. Para caleg dari beragam parpol datang ke makam untuk berziarah sekaligus memohon doa (restu) di makam Tuan Guru agar mereka dimudahkan untuk menjadi anggota legislatif. Penjaga makam, Haji Musaddaq, mengatakan umumnya se- lain didoakan, para caleg juga berharap dijauhkan dari hasut dan dengki dari pihak lain. Tidak hanya caleg DPRD Langkat dan caleg DPRD Provinsi Sumatra Utara, caleg DPR RI hingga caleg DPD pun berdatangan di makam tua tersebut. Sebagian dari mereka bahkan meninggalkan kartu tanda caleg di lokasi permakaman. (*/P-2) PERNIK KAMPANYE Sri Woerjaningsih DOK. PRIBADI CALEG PEREMPUAN BICARA
  6. 6. I NDONESIA bukan negara sejahtera (welfare state), tetapi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan pemerintah bagi masyarakat tidak sedikit. Pada 2012, subsidi BBM mencapai Rp216,77 triliun. Selanjutnya pada 2013, turun menjadi Rp193,8 triliun akibat turunnya harga jual minyak dari US$105 per barel menjadi US$100 per barel. Tahun ini, akibat nilai tukar rupiah yang melemah, subsidi BBM membengkak menjadi Rp252 triliun. Subsidi, termasuk subsidi BBM, sejatinya merupakan wujud perhatian negara terhadap masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi alias miskin. Angka kemiskinan per September 2012 mencapai 11,66% atau sekitar 28,6 juta dengan tingkat kemiskinan Rp280.000/ orang/bulan (BPS). Bila dana subsidi (tidak hanya subsisi BBM) disalurkan tepat sasaran, seharusnya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Tapi pertanyaannya, mengapa jumlah orang miskin masih 28,4 juta, sedangkan total subsidi 2012 mencapai Rp346,4 triliun dan meningkat menjadi Rp358,2 triliun dalam APBNP 2013? Jawabannya tidak sulit, karena sebagian besar subsidi yang disalurkan salah sasaran. Subsidi BBM, misalnya, sebagian besar dinikmati para pemilik kendaraan bermotor yang notabene bukan orang miskin. Penggunaan BBM bersubsidi pun bersifat konsumsi yang terkompensasi. Artinya, berapa pun konsumsi BBM bersubsidi, tidak peduli oleh siapa dan untuk keperluan apa, pemerintah pasti menyubsidinya. Semakin banyak mengonsumsi BBM bersubsidi, semakin besar subsidi yang dinikmati. Permasalahan kian kompleks ketika alokasi subsidi BBM selalu membengkak setiap tahun. Peningkatan beban subsidi BBM terhadap keuangan negara setiap tahun dapat menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap upaya mempertahankan subsidi BBM dapat dimaknai sebagai upaya melanggengkan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, menguntungkan para pelaku pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi, dengan dalih melindungi masyarakat miskin. Jika subsidi BBM dipertahankan, lalu bagaimana nasib masyarakat yang tak punya kendaraan bermotor, yang notabene masyarakat miskin? Untuk memperoleh gambaran bagaimana kebijakan subsisi BBM ke depan, Media Indonesia meminta komentar dan pandangan 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Berikut petikannya. (Wta/P-3) 1 Partai NasDem Nur Yasin Politikus PKB SUBSIDI BBM tidak mungkin dihapuskan karena ada yang perlu disubsidi. Mau ditam- bah juga sulit. Kalau ditambah terus, seperti membiarkan kesalahan pemerintah. Kami dari F-PKB di DPR tidak menoleransi kenai- kan subsidi yang sudah dianggarkan di APBN 2014. Harus dicari cara supaya pembengkakan subsidi tidak terjadi. Bagaimana caranya, ya pemerintah yang usul. Pelaksanaan subsidi BBM saat ini tidak pernah tepat sasaran. Saya sudah pernah usulkan ada subsidi flat se- hingga berapa pun terjadi gejolak harga, tidak mengganggu anggaran. (Wta/P-3) 2 PKB 3 PKS Bambang Wuryanto Ketua DPP PDIP KAMI setuju dengan pengurangan subsidi BBM. Tapikompensasinyajangandalambentukbantu- an langsung tunai, kami tidak setuju. Kompensa- sinyaharuskembalikeenergi.Subsididikurangi, tapi dengan peta jalan yang jelas. Kalau terjadi pengurangan subsidi, harus dialihkan untuk ke- pentingan jangka panjang dalam sektor energi. Misalnya, kita membangun infrastruktur ang- kutan umum. Harus ada survei terlebih dahulu. Sebenarnya kita punya kemampuan berapa dan bagaimana dengan daya beli masyarakat kelas menengahbawah.Atasdasardatakuantitatifitu, kita melakukan pengurangan subsidi.(Wta/P-3) 4 PDIP Daulat Sinuraya Politikus PKPI KALAU kita bicara subsidi, harus jelas dulu tu- juannya apa. Tujuan subsidi ialah membantu masyarakat yang masih perlu dibantu. Kalau subsidinya tidak mencapai sasaran dalam rangka menolong orang yang membutuhkan, jelas salah. Tapi lebih daripada itu, kenapa kita selalu berpikir soal subsidi, karena fondasi ekonomi kita lemah. Karena selalu mengejar pertumbuhan. Kalau semua orang bekerja mendapat penghidupan layak, tidak perlu disubsidi. Sekarang subsidi sangat dilematis. Kita harus meningkatkan fondasi ekonomi dengan cara yang permenen, bukan dengan BLT. (Wta/P-3) 9 PPP Ahmad Farial Ketua DPP PPP PEMAKAIAN BBM tinggi karena pertumbuhan kendaraan bermotor juga tinggi. Adapun harga BBM sekarang modalnya saja sudah mahal. Jadi otomatis subsidinya mening- kat. Untuk membantu menambah anggaran pembangunan, harus mengurangi subsidi. Ini harus dilakukan, tetapi uangnya dikem- balikan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti perbaikan jalanan yang saat ini sa- ngat kurang. Juga pembenahan transportasi umum. Saya pernah mengusulkan agar yang disubsidi hanya kendaraan pelat kuning dan roda dua. (Wta/P-3) Ahmad Sukatmajaya Wakil Sekjen DPP PBB SUBSIDI BBM itu dilematis. Di satu sisi subsidi dinikmati orang kaya, pemilik kendaraan. Di sisi lain, kalau tidak disubsidi, uangnya tidak jelas ke mana. Logikanya subsidi itu langsung kepada rakyat miskin, tapi rakyat miskin yang mana? Faktanya banyak orang miskin yang tidak mendapat jatah subsidi BBM. Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada rakyat miskin itu tidak mendidik. Kenapa tidak di- arahkan pada kegiatan padat karya? Misalnya, membersihkan sungai, membuat irigasi. Pasti yang bekerja rakyat miskin. Kalau kelebihan dana subsidi diberikan langsung, yang nikmati elite-elite di kelurahan.(Wta/P-3) Ali Kastela Ketua DPP Partai Hanura MASALAHsubsidiBBMmembebaniAPBNham- pir mencapai Rp300 triliun. Seharusnya kita menekan subsidi BBM dari anggaran negara. Kalau toh volumenya tetap, jumlah anggaran negara harus berkurang. Dalam kenyataannya, subsidi BBM naik terus menggerogoti anggaran karena kebijakan di lapangan, pengawasan, aspek perencanaan, dan peruntukannya tidak tepat. BBM bersubsidi tetap saja tidak bisa mencapai target. Selain diselundupkan, BBM bersubsidi juga tetap digunakan oleh kelompok yang tidak berhak karena pengawasan lemah. (Wta/P-3) 10 PARTAI HANURA 14 PBB 15 PKPI 5 Partai Golkar Suhardi Ketua Umum DPP Partai Gerindra PERSOALAN subsisi BBM itu akan kita tangani dengan berbagai cara yang langsung segera mengurangi ketergantungan kita pada BBM, terutama dari fosil. Dimulai dari efisiensi, de- ngan memaksimalkan peggunaan angkutan massal, dan diatur dengan regulasi andal. Dengan demikian, penggunaan BBM akan semakin sedikit. Efisiensi lain, menggunakan tenaga matahari dan nuklir. Ini akan sangat mengurangi penggunaan BBM sehingga akan tersedia dalam jumlah yang cukup, bahkan bisa menjadi pengekspor minyak lagi. Kalau sudah demikian, orang tidak perlu subsidi lagi. (Wta/P-3) 6 Partai Gerindra Sutan Bhatoegana Ketua DPP Partai Demokrat REALISASI subsidi BBM saat ini belum tepat sasaran karena orang kaya masih ikut me- nikmati BBM bersubsidi. Karena itu, subsidi BBM lebih baik dikurangi dan kompensasinya digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih terasa manfaatnya untuk kepen- tingan umum. Pembangunan infrastruktur sebaiknya difokuskan pada pembangunan jalan dan fasilitas kendaraan umum agar ma- syarakat lebih nyaman untuk menggunakan transportasi publik. Kalau sudah demikian, penggunaan BBM oleh kendaraan pribadi pasti akan berkurang. (Wta/P-3) 7 Partai Demokrat Alimin Abdullah Ketua DPP PAN REALISASI subsidi BBM belum tepat sasaran. Pemasangan RFID (radio frequency identifica- tion) atau alat monitor BBM saja masih belum jalan. Ini harus dikontrol supaya jangan salah sasaran. Subsidi kan untuk rakyat miskin. Yang paling miskin itu tidak punya motor, ti- dak punya mobil. Jadi banyak rakyat miskin yang belum dapat subsidi. Belum lagi BBM yang dibawa ke industri. Ini perlu kita kontrol. SPBU kita populasinya masih rendah. Makanya kita terima perusahaan swasta untuk meleng- kapi Pertamina supaya lebih banyak yang menikmati subsidi. (Wta/P-3) 8 PAN MI/ATET DWI PRAMADIA SUBSIDI BBM: Puluhan sepeda motor antre mengisi BBM bersubsidi di SPBU di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Tahun ini, subsidi BBM diperkirakan membengkak menjadi Rp252 triliun. Bila dana subsidi (tidak hanya subsidi BBM) disalurkan tepat sasaran, seharusnya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Parpol Akui Subsidi BBM Salah Sasaran Enggartiasto Lukita Ketua DPP Partai NasDem SUBSIDI BBM saat ini tidak tepat sasaran. Sistem subsidi kita secara ekonomi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memengaruhi anggaran begitu besar. Yang menikmati ma- syarakat berpenghasilan menengah ke atas. Seharusnya ganti BBM dengan BBG yang dulu dicanangkan dan belum terealisasi sepenuh- nya. Realisasi BBG harus bisa dilakukan dan tidak sekadar seremonial. Setiap SPBU harus menyediakan itu dan orang akan beralih dan harganya lebih murah. Pemerintah harus berani mengurangi subsidi BBM, tapi harus ada kompensasi. (Wta/P-3) Hajriyanto Y Thohari Ketua DPP Partai Golkar KAMI berpendapat subsidi BBM itu dicabut total saja. Pasalnya, subsidi tidak pernah bisa tepat sasaran dan selalu tidak menguntungkan rakyat miskin. Lebih baik subsidi BBM dicabut total dan dana yang digunakan untuk subsidi sebesar Rp300 triliun itu digunakan untuk dua hal. Pertama, bantuan langsung untuk rakyat miskin, tetapi diarahkan untuk modal usaha agar produktif. Kedua, membangun infrastruk- turterutamajalandanirigasipertanian.Subsidi BBM hanya bagus dalam teori. Praktiknya tidak sebaik yang diteorikan. Subsidi BBM seakan- akan meringankan beban rakyat miskin, ke- nyataannya tidak demikian. (Wta/P-3) Aboe Bakar Alhabsy Wakil Sekjen DPP PKS DAMPAK negatif kenaikan harga BBM, yakni naiknya jumlah masyarakat miskin di Indo- nesia. Selain itu, pada 2013 terlihat kebijakan pengurangan subsidi BBM akan berdampak secara langsung pada peningkatan biaya trans- portasi. Kenaikan harga BBM juga akan mem- bawa konsekuensi membengkaknya anggaran belanja untuk kompensasi BBM. Kami kira sub- sidi BBM masih diperlukan oleh masyarakat. Sebenarnya harga BBM tidak perlu dinaikkan. Masih banyak cara yang bisa ditempuh, seperti penghematan anggaran birokrasi dan berantas korupsi sistemis pada pajak rakyat. (Wta/P-3) KAMIS, 27 MARET 2014PLATFORM PARTAI6 K EKERASAN terhadap anak terus terjadi di Tanah Air ini. Kekerasan yang terjadi terhadap Iqbal, 3,5, merupakan cermin dari kekerasan yang masih menimpa anak-anak Indonesia. Iqbal yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Koja itu mengalami kekerasan, kekejaman, dan ekploitasi dari seseorang. “Masih banyak Iqbal-Iqbal lain yang mengalami kasus serupa. Peristiwa itu telah mengetuk nurani kita semua. Sampai di mana sistem perlindungan anak Indonesia?” tanya Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta, baru-baru ini. Diakui Marzuki, undang-undang Perlindungan Anak sudah ada sejak 12 tahun lalu, yaitu melalui UU No 23 tahun 2002. Bukan cuma itu, lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Anak pun sebenarnya telah menunjukkan aktivitas cukup berarti. “Namun, kekerasan terhadap anak justru meningkat. Untuk itu sebagai Ketua DPR, saya meminta perhatian semua pihak, agar dilakukan langkah kongkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia yang merupakan generasi masa depan bangsa,” ujarnya. Anak, lanjut Marzuki, adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus dijaga. Karena, dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak anak sebagai manusia Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Hal itu sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, sambung Marzuki, anak ialah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. “Untuk itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, termasuk berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan,” tandasnya. Meski, perlindungan dan kesejahteraan anak telah dijamin dalam peraturan perundangundangan, implementasinya belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Padahal, lanjut Marzuki, pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak. Misalnya melindungi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi, dan korban kekerasan, baik fisik maupun mental, penyandang cacat, serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam UU tentang Perlindungan Anak, tambah Marzuki, juga diatur secara khusus mengenai perlindungan bagi anak korban kekerasan, meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. “Pengaturan itu dilakukan dengan upaya-upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundangundangan, yang melindungi anak korban tindak kekerasan dalam bentuk pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,” paparnya. Agar pelaksanaan UU itu berjalan, menurut Marzuki, pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, para penggiat perlindungan anak, dan masyarakat luas, dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual, sangat diperlukan. “Karena anak adalah tanggungjawab kita bersama,” tandasnya. Selain itu, lanjut Marzuki, diperlukan tindakan-tindakan konkret atau gerakan yang bersifat nasional untuk menyetop semua bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Marzuki berharap segenap komponen bangsa untuk bertindak kongkret cepat dan tepat, agar tidak lagi jatuh korban anak-anak di Indonesia. “Kita meminta Presiden untuk turun tangan melakukan gerakan, menghentikan semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar nantinya, lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicederai oleh kasus-kasus kekerasan dan kekejaman,” ujar Marzuki seraya menambahkan ia mendukung usulan KPAI agar dilakukan pencanangan Gerakan Nasional “Setop Kekejaman Terhadap Anak Indonesia”. (RO/S-25) Marzuki Alie Minta Langkah Konkret Pemerintah Setop Kekerasan terhadap Anak Marzuki Alie Ketua DPR DOK DPR
  7. 7. LINTAS BERITA KAMIS, 27 MARET 2014MEGAPOLITAN8 THEO Surentu, 55, ditang- kap polisi Polda Metro Jaya, Rabu (26/3) dini hari karena membawa kabur Rp2,07 mi- liar uang ATM BCA milik PT Armorindo Artha di dalam mobil Daihatsu Grand Max yang disopirinya. Tersangka ditangkap di Wisma Nusa Indah, Desa Bojong Kuluh, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat (14/3) dini hari, atau tiga hari pascainsiden pencurian. Dari uang Rp2,07 miliar itu, Theo membeli mobil Toyota Avanza warna hitam B 1526 TKN. Entah apa lagi yang dibelinya, yang jelas polisi hanya me- nyita mobil dan uang Rp1,33 miliar. “Dari seluruh hasil curian itu, tersisa Rp1,33 miliar. Tersangka terancam hu- kuman 5 tahun penjara,” kata Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Krimi- nal Umum AKB Herry Hery- awan, kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, me- ngatakan pelaku hanya me- lakukan aksinya sendiri. Saat teman-temannya turun mobil, dia langsung menan- cap gas mobilnya. “Motifnya faktor ekonomi dan adanya peluang membawa kabur uang,” katanya. (Gol/J-2) PENCEMARAN LIMBAH DOMESTIK: Warga menyeberangi jembatan Kali Sunter yang dipenuhi busa hasil olahan rumah pompa Sunter Selatan, Jakarta,kemarin. Pencemaran diduga berasal dari limbah domestik deterjen yang menghasilkan busa sehingga mengakibatkan gatal serta bau tak sedap. MI/ATET DWI PRAMADIA POLDA METRO JAYA Lokasi Perdagangan Anak Digerebek PencuriUangATM Rp2MiliarDitangkap JAKARTA UTARA S ATUAN Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Kepolisian Sek- tor Muara Baru, Jakarta Utara, danKomisiNasionalPerlindung- an Anak Indonesia menggere- bek ruko yang diduga menjadi tempat penampungan korban perdaganganmanusiaberkedok penyalur tenaga kerja. Di lantai tiga salah satu ru- mah toko (ruko) yang berada di Muara Baru Centre terse- but, pada Selasa (25/3) malam petugas menemukan 19 orang diduga korban perdagangan manusia atau trafficking dan menangkap delapan pelaku. Tiga dari 19 korban merupa- kan anak di bawah umur. “Ada tiga anak di bawah umur, yaitu usia 15 tahun satu orang dan usia 13 tahun ada dua orang. Sedangkan 16 lainnya adalah pria dewasa,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Asep Adi Saputra, kemarin. Ia mengungkapkan, peng- gerebekan berawal dari la- poran warga ke Polsek Muara Baru bahwa anaknya bernama Muhammad Alwi, 15, dan Nur Arifin, 23, hilang. Ber- dasarkan informasi, korban berada di penyalur tenaga kerja Bina Jasa Mina di ruko Muara Baru Center, Pelabuhan Muara Baru. Setelah dipas- tikan lokasinya, lanjut Asep, pihaknya menggerebek ruko dan mengevakuasi penghu- ninya. “Kita masih mendalami peranan pengurus dalam pe- ristiwa ini. Namun, diduga ada pelanggaran perlindungan anak dan ketenagakerjaan. Mereka akan dipekerjakan se- bagai ABK (anak buah kapal),” jelas Asep. Kasat Reskrim Polres Pe- labuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Wirdhanto Hadi- caksono menambahkan, ber- dasarkan penuturkan korban bernama Alwi, ia bisa masuk ke penyalur tenaga kerja itu karena ditawari bekerja de- ngan imbalan besar oleh se- seorang. Alwi yang berasal dari kelu- arga kurang mampu, ujarnya, tertarik untuk bergabung. Wirdhanto menyebutkan, pe- nyalur tenaga kerja itu bero- perasi sejak setahun lalu dan rutin mengirimkan ABK bagi kapal-kapal nelayan di per- airan Indonesia. Kini delapan orang dari penyalur tenaga kerja ditahan di Polres Pela- buhan Tanjung Priok dan ma- sih diperiksa intensif. Ketua Komisi Nasional Per- lindungan Anak Arist Merdeka Sirait saat dihubungi mem- benarkan tentang pengge- rebekan tempat penampungan anak-anak yang akan dijual sebagai tenaga kerja ke sejum- lah kota. Di antara penghuni tempat penampungan itu ada dua anak dalam kondisi kumal yang tengah tidur. Anak-anak,ujarnya,umumnya dipekerjakan sebagai tenaga pembersih kapal, penangkap ikan,dansejumlahpekerjaanlain yang berbahaya bila dilakukan anak-anak. “Rata-rata mereka diiming-imingi gaji besar dan kerja di tempat enak. Namun, adajuga dugaan sebagian anak- anak diculik,” tambahnya. Dalam menanggapi masih banyaknya anak-anak yang dipekerjakan di tempat berba- haya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung- an Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan saat ini ada sekitar empat juta anak yang terpaksa menjadi peker- ja karena faktor kemiskinan. (Ths/Tlc/J-4) RampokGasakRp80JutadanEmas RUMAH salah seorang dukun pengobatan Boseng 55, dan istrinya di Kampung Pulo Ngandang, RT 12, RW 03, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, disatroni tiga perampok bersenjata tajam, Selasa (25/3) dini hari. Perampok diam-diam masuk rumah korban dan lang- sung mengikat kedua korban. “Korban disekap dan diikat dengan tali. Kemudian mulutnya disumpal pakai kerudung,” kata Wakil Kasatserse Polresta Kabupaten Bekasi Komsaris Suwandi di Polres Kabupaten Bekasi, kemarin. Dalam aksinya perampok menggasak uang Rp80 Juta, juga perhiasan kalung emas 50 gram, satu buah gelang emas 50 gram, empat buah cincin 40 gram, dan juga mengambil sepeda motor B-6696-FUJ. Boseng sempat melawan. Namun, aksinya dilumpuhkan para perampok dan dia diikat tangan dan kakinya. Menurut Suwandi, polisi sudah mengejar para tersangka. “Polisi sudah mendapat ciri-ciri pelaku dari seorang saksi di tempat kejadian,” ujar Suwandi. (Gan/J-2) KASUS sengketa tanah yang melibatkan sejumlah pihak seperti warga Bogor atau ahli waris tanah, staf BPN Kota Bogor, dan pejabat di Kota Bogor memasuki babak akhir di Pengadilan Bogor, Rabu (26/3). Adanya manipulasi terhadap dokumen-dokumen, hingga membuat sertifikat bodong, di- yakini pihak ahli waris. Hal itu terungkap dalam kesimpulan yang disampaikan tim pengacara ahli waris atau keluarga (alm) M Noer bin Yakoeb kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor, Rabu (26/3). “Tadi agenda sidangnya penyampaian kesimpulan. Masing- masing pihak menyerahkan kesimpulan dari persidangan sebelumnya, termasuk sidang atau tinjauan lokasi minggu lalu,” kata Robi Anugrah Marpaung, dari Ram Law Office, pengacara ahli waris. Untuk kerugian yang dialami kliennya, Robi mengatakan secara materil sebesar Rp383.451.000. “Nilai itu selama memperjuangkan secara riil hak-haknya yakni untuk biaya pengurusan di polisi, di pengadilan, hingga menggugat para pejabat Kota Bogor itu. (DD/J-2) WARGA Kampung Apung sedikit lega karena setelah ber- puluh-puluh tahun digenangi air, kemarin, permukiman mereka mulai dinormalisasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. PenormalanKampungApung atau Kampung Teko yang ter- letak di RW 10, Kelurahan Ka- puk, Kecamatan Cengkareng, dimulai dengan pengerukan lumpur dan sampah, untuk mengeringkan lokasi. “Mulai hari ini, kami fokus terhadap upaya pengerukan sampah dan lumpur terlebih dahulu. Apabila tidak ada ken- dala, sekitar tiga sampai em- pat minggu Kampung Apung akan terbebas dari lumpur dan sampah,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Yuliadi saat meninjau kam- pung itu, kemarin. Di lahan seluas empat hek- tare itu tidak hanya terdapat ratusan rumah panggung, terdapat pula 3.810 makam. Adapun ketinggian yang yang menggenangikampungmenca- pai 2,5 meter. Menurut Yuliadi, setelah lokasi kering, peme- rintah akan memindahkan makam ke lokasi lain. Kemu- dian, kampung akan diuruk, sehingga Kampung Teko tidak lagi tergenang. (Tes/J-4) JAKARTA BARAT KampungApung MulaiDikeringkan POLDA METRO JAYA WNKoreaDimutilasidenganCutter KIM Young-sim, 51, perem- puan warga negara Korea Selatan korban pembunuhan yang tubuh dan kepalanya ditemukan terpisah, dimu- tilasi mantan karyawannya, Albino Parulian Sarumpaet, 32, menggunakan cutter. “Korban awalnya dijerat dengan kabel mesin cuci. Se- telah yakin meninggal dunia, korban dimasukkan ke mobil (Toyota) Avanza menuju Ci- leungsi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto. Kim dibunuh di kediaman- nya di Jalan Anggrek V/23 Pe- rumahan Kemang Pratama II Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, 15 Maret pukul 20.00 WIB. Sesampai- nya di Cileungsi, Kabupaten Bogor, ujar Rikwanto, Selasa (25/3), pelaku lantas memo- tong leher korban mengguna- kan cutter dengan tujuan un- tuk menyulitkan identifikasi apabila jasad ditemukan. Kepala korban lalu dibuang di bawah jembatan layang Cileungsi, sedangkan badan- nya dibuang di Kampung Sela, Desa Mekarsari, Kabu- paten Cianjur, Jawa Barat. “Kemudian pelaku mening- galkan mobil korban di dae- rah Cianjur.” Kepada penyidik, pelaku mengaku sebagai mantan karyawan korban saat beker- ja di sebuah perusahaan di Bogor. Motif pembunuhan itu adalah perampokan. Pasal- nya, ada beberapa harta kor- ban yang hilang. Albino ditangkap sepekan pascapembunuhan. Kasus tersebut terungkap dari pe- nuturan keluarga yang me- ngenali wajah korban. Kasus tersebut kini ditangani Polres Cianjur dan Polda Jawa Barat. (Gol/Gan/J-4) NORMALISASI Waduk Pluit, Jakarta Utara, mendapat pu- jian positif dari para cende- kiawan. Program itu dinilai sukses dalam pembangunan Jakarta Baru yang digelar pasangan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pengamatan para cende- kiawan tentang normalisasi Waduk Pluit itu dituangkan dalam sebuah buku berju- dul Waduk Pluit Semangat Membangun Jakarta Baru. Peluncuran buku dilakukan Rabu (26/3), di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat. Isi buku setebal 244 hala- man itu diperkaya dengan tu- lisan para cendekiawan yang ahli di bidang masing-ma- sing, seperti Peneliti Teknik Lingkungan Universitas In- donesia dan Dewan Pengarah Kemitraan Air Indonesia Fir- daus Ali, arsitek perencana kota Andy Siswanto, Guru Be- sar Sosiologi UI Paulus Wiru- tomo, Guru Besar Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro dan Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Pelaksanaan Otonomi Dae- rah Robert Endi Jaweng, dan Peneliti Komunikasi Politik UI Effendi Gazali. (SSR/J-2) JAKARTA UTARA WadukPluitDipuji Cendekiawan BUKU WADUK PLUIT: (dari kiri) Hendry Saparini, Firdaus Ali, Sukardi Rinakit (morderator) dan Tamrin Amal Tomagola menjadi pembicara pada diskusi dan peluncuran buku ‘Waduk Pluit’ di Jakarta, kemarin. Buku ini membahas fungsi Waduk Pluit MI/PANCA SYURKANI “Korban dijerat dengan kabel mesin cuci. Jenazahnya lalu dimutilasi menggunakan cutter. Kepalanya dibuang di Cileungsi, badannya di Cianjur.” KasusSertifikatBodongTerungkap
  8. 8. KAMIS, 27 MARET 2014 NARKOBA 9 TESA OKTIANA SURBAKTI N ARKOBA tidak bisa diberantas dengan penyuluhan model klasik dan pene- gakan hukum saja. Namun, diperlukan pendekatan ke masyarakat untuk mencerna akar permasalahannya. Satuan Reserse Narkoba Pol- res Jakarta Barat pun mengu- sung gerakan RW Bebas Nar- koba. Gerakan tersebut meru- pakan upaya pencegahan masif untuk membentengi warga supaya tidak menjadi korban atau pengedar narkoba. “Kalau sekadar penyuluhan, masyarakat bisa mengakses informasi di internet atau jejaring sosial. Konsep RW Bebas Narkoba dipilih seba- gai bentuk penyelamatan dari lini terkecil, tapi lambat laun dapat berdampak luas,” papar Kasat Serse Narkoba Polres Jakbar AKB Gembong Yudha di Jakarta, kemarin. Menurut Gembong, polisi melakukan pendekatan de- ngan metode belanja masalah di tengah masyarakat. Setiap wilayah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda. Penanganannya pun tidak bisa dipukul rata. Dari situ, dapat dilihat apakah di wila- yah tersebut ada korban atau malahmenjadisarangpengedar narkoba. “Sebelum menawarkan su- atu konsep perubahan, ha- rus dianalisis sejauh mana peranan suatu wilayah dalam menyumbang tindak kriminal- itas. Tiap-tiap wilayah potensi kriminalnya berbeda-beda. Ada yang zero, bahkan ada yang marak,” tandasnya. Aspek lain yang diteliti ialah prasarana dan fasilitas umum yang ada di wilayah terse- but. Fasilitas yang baik dapat mencerminkan warga yang dilingkupi kegiatan positif. Di samping itu, sisi pra- nata sosial, seperti ada atau tidaknya kegiatan PKK, serta kegiatan keagamaan harus digerakkan untuk bersama- sama membantu mencegah peredaran narkoba. Program yang dicetuskan sejak pertengahan 2013 itu sudah merangkul 15 RW, di antaranya RW 04 dan 15 Kali- deres, RW 12 Cengkareng Ba- rat, RW 09 Cengkareng Timur, RW 06 Kelapa Dua, dan RW 04 Kembangan Utara. Lalu RW 04 Kembangan Selatan, RW 02 Roa Malaka, RW 03 Jembatan Besi, RW 01 Tangki, RW 10 Keagungan, RW 16 Kemanggisan, RW 03 Slipi, RW 04 Tanjung Duren, dan RW 06 Tanjung Duren Utara. Peran masyarakat Gembong mengungkapkan polisi hanya berperan seba- gai penggerak. Adapun mo- tor utama program itu ialah masyarakat. Hasilnya, warga binaan di RW Bebas Narkoba mulai terbuka dan berusaha melapor ke polisi apabila mencium gerak-gerik yang mencurigakan. “Hasil dari program ini me- mang sudah terasa. Sejauh ini belum ada laporan terdapat wilayah binaan yang terkena kasus peredaran narkoba. Program ini pun sebenarnya berdampak pada kehidupan warga di aspek lain. Warga yang cuek pun akhirnya ter- gerak untuk akrab dengan lingkungannya,” tuturnya. Ketua umum Gerakan Na- sional Antinarkotika (Granat) Henry Yosodiningrat meng- apresiasi program tersebut. Menurut dia, program itu amat berpengaruh untuk memperkecil ruang gerak peredaran narkoba. Akan lebih baik jika program RW Bebas Narkoba mencakup selu- ruh wilayah tanpa terkecuali. Pasalnya, tanpa disadari ling- kungan terkecil seperti RT dan RW kerap kali menjadi sasaran empuk pengedar narkoba. “Baiknya seluruh wilayah mengusung program RW Be- bas Narkoba sehingga tidak ada lagi ruang gerak bagi pere- daran narkoba,” ujar Henry. Ia pun berharap segala ben- tuk upaya yang dicetuskan pe- merintah dan kepolisian tidak bersifat temporer. Dibutuhkan konsistensi agar tujuan me- merangi dan memberantas narkoba dapat tercapai. (J-1) tesa@mediaindonesia.com Setiap RW memiliki karakteristik masalah yang berbeda dalam pemberantasan narkoba. Penanganannya pun harus berbeda. Pencegahan Masif di Tingkat RW MI/ANGGA YUNIAR IKLAN ANTINARKOBA: Pengendara melintas di bawah layar LCD besar yang bertuliskan ‘Mari Kita Bebaskan Jakarta Barat dari Penyalahgunaan Narkoba’ di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat, kemarin. RW 04 Kelurahan Kalideres dinobatkan Polres Jakarta Barat sebagai RW Bebas Nar- koba terbaik. Pasalnya, warga di RW yang terdiri dari 12 RT dan didiami 1.021 KK itu dahulu- nya akrab dengan peredaran narkoba. Tidak hanya muda mudinya, orang tua pun kerap menggunakan narkoba di sana. Bahkan para pengedar ti- dak sungkan hilir mudik di wilayah yang terletak di ping- giran Jakarta Barat itu. Walau dideteksi tidak ada pengedar yang tinggal di sana, peredaran narkoba di wilayah tersebut terbilang masif. Sejak 1998, kawasan itu selalu disinggahi pengedar yang membawa paket-paket narkoba yang telah dipesan sebelumnya. “Memang benar tidak ada lapak-lapak khusus seperti di Kampung Ambon. Na- mun, kengerian akan pere- daran narkoba di wilayah ini sangat terasa. Dahulu, sering ditemukan anak-anak muda yang berkumpul untuk mabuk-mabukan sekaligus mengonsumsi narkoba,” kata Ketua RW 04 Muhammad Arif. Dijelaskan Arif, dampak masifnya peredaran narkoba di wilayahnya tidak hanya mengakibatkan warga me- ninggal lantaran overdosis (OD), tapi juga terdapat be- berapa warga yang terserang virus HIV/AIDS. “Kami ini tinggal di ping- gir kota, masyarakat ter- pinggirkanlah. Banyak warga tidak paham bahwa memakai narkoba itu berbahaya. Dulu mana ada kampanye nar- koba hingga ke kampung kami? Akhirnya peredaran narkoba bisa merajalela,” tuturnya. Mata warga RW 04 mu- lai terbuka ketika program RW Bebas Narkoba mulai masuk ke wilayah mereka. Warga yang sadar pun mulai aktif melakukan tindakan pemberantasan. Setidaknya peredaran narkoba turun hingga 60%. “Saat ditawarkan program RW Bebas Narkoba, warga pun langsung antusias me- nyambut program ini. Saya melihat warga RW 04 memi- liki keinginan kuat untuk me- lawan peredaran narkoba.” Kepala Keluarga merasa- kan campur tangan RW Bebas Narkoba dapat mengubah wajah lingkungan mereka. Kini, masyarakat aktif dalam sejumlah kegiatan seperti PKK, kegiatan kea- gamaan, olahraga bersama, karang taruna, bahkan Sat- gas Narkoba yang terdiri 42 perwakilan dari tiap RT. “Ada perubahan yang sig- nifikan di wilayah kami. Sekarang ini hanya tiga war- ga saja yang dibina karena terpengaruh oleh narkoba. Kami berharap kampung kami sepenuhnya zero nar- koba,” ujarnya. (Tes/J-1) Mengubah Zona Merah Menjadi Zona Hijau Ada keinginan kuat dari warga RW 04 Kalideres untuk melawan peredaran narkoba. Program ini membangkitkan semangat perlawanan. MI/SUMARYANTO Henry Yosodiningrat Ketua umum Granat
  9. 9. KUALITAS udara di sejumlah daerah di Riau kembali memburuk karena kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan muncul. Data indeks standar pencemaran udara (ISPU) yang dihimpun di posko Satgas Tanggap Darurat Asap Riau kemarin me- nunjukkan kualitas udara di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, cukup berbahaya karena mencapai 500 PSI (pollutant standard index). Hal serupa juga terjadi di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Hasil pantauan ISPU milik PT Chevron Pacific Indonesia menunjukkan kualitas udara di Kota Duri mencapai angka 105 dan 156. “Se- jumlah daerah di Riau memang kembali berasap,” kata Kepala Divisi Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Agus Wibowo, kemarin. Adapun hasil pencitraan satelit NOAA- 18 pada 25 Maret pukul 18.00 WIB men- deteksi adanya 41 titik panas. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang terpantau hanya lima titik panas. Titik-titik panas itu tersebar di Kabupaten Rokan Hilir 12 titik, Bengkalis 11 titik, Dumai 7 titik, Siak 5 titik, Pelalawan 3 titik, dan Kepulauan Meranti 3 titik. Berdasarkan pengecekan lapangan, Satgas Pasukan Darat menemukan ada- nya 28 titik kebakaran besar di beberapa wilayah. “Berdasarkan prediksi Fire Danger Rat- ing System, potensi tingkat kerentanan dan pengendalian kebakaran tinggi di sebagian besar wilayah Riau, terutama di bagian utara dan pesisir timur,” im- buh Agus. Kabut asap mulai muncul lagi di se- jumlah wilayah Sumatra Utara, kemarin. Selain Medan, wilayah lain yang terkena kabut asap ialah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, dan Sibolga. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wila- yah I Medan, tercatat ada 81 titik api di Sumatra saat ini. Munculnya titik api itu karena cuaca kering dan dipicu siklon tropis Gillian yang berada di Samudra Hindia yang terjadi pada 24-26 Maret. Siklon tersebut mengakibatkan massa udara atau uap air di wilayah Riau ter- tarik ke arah selatan. BMKG mempredik- sikan pada 28-29 Maret akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. (BG/YN/N-3) MantanKapolres KuasaiLahanBiosfer RUDI KURNIAWANSYAH R ATUSAN hektare lahan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Provinsi Riau, diduga dikuasai se- jumlah perwira polisi. Komandan Satgas Pasukan Darat Operasi Darurat Asap Riau, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto, mengungkapkan ada sejumlah per- wira polisi terlibat dalam perambahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu. Mereka menguasai ratusan hektare lahan untuk kebun kelapa sawit. “Semuanya terbongkar lewat keterangan Sersan Mayor Sudigdo sehingga kami menda- patkan sejumlah nama. Mulai bekas kapolres hingga pengusaha,” kata Prihadi Agus, di Posko Satgas Darurat Asap Riau, Pekanbaru, kemarin. Sudigdo merupakan prajurit aktif TNI- AD yang ditangkap karena menjadi cukong (pemodal) dalam aksi perambahan di cagar biosfer. Prihadi menambahkan Digdo merupakan pemain lama yang pernah ditangkap pada 2013 dalam kasus sama. Ia akan menjalani sidang di Mahkamah Militer dalam waktu dekat. “Dari pengakuan Didgo ditemukan adanya oknum polisi yang sempat menjabat sebagai Kapolres Bengkalis. Oknum ini menguasai lahan 600 hektare di kawasan tersebut. Ok- num polisi tersebut akhirnya menyerahkan lahan tersebut ke satgas untuk ditertibkan,” terangnya. Informasi lain menyebutkan ada bekas Ka- polres Dumai menguasai 100 hektare lahan berupa kebun sawit di kawasan penyangga cagar biosfer. “Mereka sudah menyerahkan lahan itu ke satgas, dan untuk urusan hukum saya serah- kan ke Satgas Penegakan Hukum Polda Riau,” tegasnya. Sedikitnya 450 ton kayu ilegal dari pemba- lakan liar telah disita dan dimusnahkan saat TNI-AD diterjunkan dalam operasi khusus se- telah Pemprov Riau menetapkan status darurat asap pada 26 Februari lalu. Daerah operasi khusus itu mencakup ka- wasan konservasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang terletak di Kabupaten Siak dan Bengkalis, dengan luas lebih dari 700 ribu hektare. Informasi lain yang diterima satgas ialah adanya jaringan mafia pembalakan liar yang didukung aparatur desa setempat untuk memu- dahkan jual beli kawasan cagar biosfer. “Para pembalak liar dan perambah ini telah melakukan pembakaran hutan lebih dari 3.000 hektare di kawasan Giam Siak, dan 800 hektare di antaranya berada di zona inti.” 100 tersangka Kepolisian Daerah Riau menetapkan 100 tersangka pembakaran hutan dan lahan. Dari jumlah itu, hanya ada satu tersangka dari kor- porasi, yakni perusahaan PT Nasional Sagu Prima milik Sampoerna Group di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabid Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo menjelaskan, dari 50 laporan kepolisian terdapat 100 tersangka. Dari jumlah itu 31 orang berstatus dalam penyidikan, 18 berkas dalam tahap I, dan 7 berkas sudah siap diajukan ke pengadilan oleh jaksa (P21). Kemudian dua berkas sudah tahap II dan lima orang lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). “Polisi akan terus memburu para pelaku pembakaran hutan dan perambahan liar ini,” ungkap Guntur, kemarin. Saat ini, kondisi udara di Kota Pekanbaru diselimuti kabut asap tipis. Namun, sejumlah daerah di Riau seperti Bangko, Ujung Tanjung, dan Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, ter- tutup asap tebal dengan jarak pandang sekitar 50-100 meter. “Jarak pandang sangat buruk,” keluh Zulkifli, penduduk Bengkalis. Juru bicara Satgas Tanggap Darurat Bencana Asap Riau, Kolonel Inf Bernardus Robert, mengatakan saat ini api masih membakar se- jumlah wilayah di Duri Field, Bengkalis, dan Pelintung serta Medang Kampai, Kota Dumai. (Ant/N-3) rudi@mediaindonesia.com Polda Riau telah menetapkan 100 tersangka pelaku pembakaran lahan dan hutan. ANTARA TAUFAN RAZZAK PEMADAMAN: Helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjatuhkan bom air di atas kawasan hutan yang terbakar di Kabupaten Pelalawan, Riau, kemarin. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi dan mengakibatkan beberapa wilayah di Riau diselimuti kabut asap lagi. Kualitas Udara di Riau kembali Memburuk Munculnya titik api itu karena cuaca kering dan dipicu siklon tropis Gillian yang berada di Samudra Hindia yang terjadi pada 24-26 Maret. KAMIS, 27 MARET 2014KABUT ASAP10

×