Media Indonesia 25 Maret 2014

1,484 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 25 Maret 2014

  1. 1. ARIF HULWAN P ESAWAT Malaysia Air- lines (MAS) bernomor penerbangan MH 370 dipastikan jatuh di Sa- mudra Hindia bagian selatan, di lepas pantai Perth, Australia. Penumpang pesawat yang ber- jumlah 239 orang pun dinyata- kan tidak ada yang selamat. “Dengan kesedihan dan penyesalan mendalam, saya harus mengabarkan bahwa menurut data terbaru, pener- bangan MH 370 berakhir di Samudra Hindia,” ujar PM Ma- laysia Najib Razak dalam kon- ferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin. Pernyataan Najib tersebut didasarkan atas hasil analisis satelit telekomunikasi Inggris Inmarsat dan Badan Investi- gasi Kecelakaan Udara Inggris (AAIB). Satelit itu mendeteksi jalur MH 370 lewat algoritma jejak penerbangannya. Najib melanjutkan analisis satelit menunjukkan pesawat itu terbang di sepanjang kori- dor selatan hingga posisi tera- khirnya terdeteksi di tengah Samudra Hindia sebelah barat daya Perth, Australia. Najib memastikan pihaknya sudah memberitahukan ke- pada seluruh keluarga penum- pang soal insiden pesawat ter- sebut dan nasib para penum- pangnya. Pernyataan Najib tersebut menjawab teka-teki MH 370 yang dinyatakan hilang kontak pada 8 Maret. Setidaknya 26 negara yang bahu-membahu mencari jejak pesawat dalam penerbangan Kuala Lumpur- Beijing, China, tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan pukul 23.00 WIB, belum diketahui bagaimana dan kenapa pesawat tersebut berbalik arah hingga ke se- latan, begitu juga penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Sebelumnya sempat muncul spekulasi pesawat itu dibajak dan meledak di udara. Selamat Omar, ayah insinyur penerbangan yang merupakan salah seorang penumpang MH 370, mengaku menerima dengan lapang dada fakta ter- sebut. Meski begitu, akunya, beberapa anggota keluarga penumpang yang lain menan- gis tersedu saat berita tentang penemuan pesawat itu di- tayangkan. “Kami menerima kabar tra- gedi itu. Ini sudah takdir,” ujarnya. Dalam pernyataan resmi kepada keluarga para penum- pang, MAS menyatakan penye- salan. “Dalam masa yang be- nar-benar menyakitkan ini, doa kami tertuju pada semua orang tercinta, 226 penum- pang dan 13 rekan serta kolega kami,” ujar maskapai itu. Pencarian dipacu Pada bagian lain, perburu- an puing pesawat MH 370 di Samudra Hindia sebelah barat daya Perth, Australia, semakin ditingkatkan. Angkatan Laut Australia yang memimpin pencarian di Samudra Hindia koridor selatan mengirim ka- pal HMAS Success untuk mene- mukan benda itu. “HMAS Success sudah ber- ada di lokasi dan mencoba un- tuk menemukan benda-benda tersebut,” ungkap PM Australia Tony Abbott. Abbott mengungkapkan bahwa kedua objek yang di- gambarkan seperti benda ber- bentuk lingkaran berwarna abu-abu atau hijau tersebut terlihat di sekitar 2.500 kilo- meter di barat daya Perth pada kemarin sore. Lokasi pencarian Australia saat ini meliputi wilayah seluas 18.500 mil laut persegi. Selain kapal HMAS Success yang su- dah berada di lokasi, sejumlah kapal China juga diperkirakan tiba di lokasi pencarian pada hari ini. Tiga pesawat, 2 dari Jepang dan 1 dari Uni Emirat Arab, sudah diberangkatkan dari Subang, Malaysia, menuju koridor selatan. Komandan Armada Ketujuh AS Laksanama Chris Buddge berharap kesimpulan akhir dari penemuan objek tersebut amat berguna untuk menemu- kan kotak hitam (black box) dan perekam suara kokpit se- segera mungkin sebelum daya baterainya habis. (Reuters/AP/ Hym/X-4) arif_hulwan @mediaindonesia.com SELASA, 25 MARET 2014 / NO. 12027 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Perempuan India Cari Rasa Aman Undang-Undang Antipemerkosaan di India saat ini jauh dari memadai. Banyak kasus pemerkosaan yang terjadi tidak sampai ke pengadilan. Fokus Internasional, Hlm 22-23 TIDAK salah jika banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri merasa menjadi anak terbuang. Berulang kali para pahlawan remitan itu harus terjebak dalam kondisi tidak manusiawi bahkan hingga meregang nyawa. Cerita lama itu terulang di penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Presiden melakukan lawatan ke berbagai daerah, termasuk kesibukan berkampanye, buruh migran bernama Satinah terancam hukuman pancung. PerempuanasalSemarang,JawaTengah,ituakandihukum mati pada 12 April mendatang setelah ditetapkan bersalah oleh pemerintah Arab Saudi, atas pembunuhan majikannya, Nura Al Gharib. Satinah juga dinyatakan mencuri uang sebe- sar SR37.970, atau Rp100 juta lebih, pada Juni 2007. Satinah bisa selamat jika membayar diat, atau ganti rugi, selambatnya 3 April 2014. Namun, diat sebesar Rp21 miliar jelas hanya bisa dipenuhi dalam mimpi oleh keluarga Sati- nah. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memang menyediakan dana sebesar SR4 juta, atau Rp12,4 miliar, untuk membayar diat tersebut. Melalui berbagai jalan, pemerintah juga tengah me- negosiasikan penurunan uang diat tersebut. Namun, peran yang dija- lankan pemerintah semesti- nya jauh lebih besar. Ibarat pemadam kebakaran, peme- rintah baru bekerja setelah api muncul. Tidak menghe- rankan, seperti yang terjadi pada Satinah, pembebasan tidak kunjung tercapai meski sudah bertahun-tahun. Jika pendekatan seperti itu yang terus dipilih pemerintah, bukan tidak mungkin kondisi sama juga dialami 48 buruh migran yang juga sudah divonis hukum pancung oleh pe- merintah Arab Saudi. Tingginya angka buruh migran yang terjerat hukuman berat juga gambaran lemahnya perjuang- an hukum dan diplomasi yang dilakukan pemerintah. Pada 2011, lemahnya diplomasi berbuah pelaksanaan hu- kuman pancung terhadap Ruyati yang diklaim pemerintah tanpa pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi. Kita iri dengan sikap pemerintah Filipina yang sigap mem- bebaskan buruh migrannya yang terancam hukuman mati di Uni Emirat Arab, beberapa waktu silam. Pembebasan itu terjadi setelah Presiden Filipina saat itu Fidel Ramos menelepon Raja UEA. Diplomasi langsung macam itu juga sebenarnya bukan baru di Indonesia. Presiden Abdurrah- man Wahid, misalnya, berhasil membebaskan Siti Zainab setelah berbicara dengan Raja Arab Saudi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut langsung memperjuangkan warga negaranya yang nyawanya terancam di negeri orang. Diplo- masi Presiden juga bukan hanya menjadi bukti nyata dari janji kampanye, melainkan juga memang kewajiban yang semestinya tetap dipenuhi selama memerintah. Tidak berhenti di situ, sudah selayaknya pula Presiden fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di sisa masa jabatannya, termasuk melindungi buruh migran. Pasalnya, sudah jamak terjadi, lilitan hukum terhadap buruh migran juga buah dari kondisi kerja mereka yang tidak manusiawi. Itu disebabkan kita lebih banyak me- ngirim tenaga kasar, bukan tenaga kerja berketerampilan. Pemerintah telah gagal menyediakan lapangan kerja di da- lam negeri sehingga banyak tenaga kerja kita yang mengais rezeki di negeri seberang. Ketika pemenuhan lapangan kerja di dalam negeri tidak disediakan, perlindungan terhadap buruh migran semestinya menjadi hal minimal yang di- penuhi pemerintah. MENJAGA kekuatan penglihatan tidak ha- nya bisa dilakukan de- ngan menjaga nutri- si yang dibutuhkan mata, tetapi juga de- ngan berolahraga. Me- nurut penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal Opthalmology, berolahraga baik karena membuat mata menjadi aktif. Untuk sampai pada kesimpulan, tim peneliti dari Univer- sity of Wisconsin School of Medicine, AS, menganalisis data dari studi Beaver Dam Eye, sebuah penelitian jangka panjang yang diikuti hampir 5.000 peserta yang berusia 43-84 tahun antara 1988 dan 2013. Selama periode 20 tahun, 5,4% dari partisipan mengalami gangguan penglihatan. Tim menemukan orang yang berolahraga tiga kali atau lebih dalam seminggu berkurang mengalami gangguan penglihatan. Ketika tim menyesuaikan temuan mereka berdasarkan usia, 58% orang yang aktif secara fisik punya lebih kecil kemungkinan mengalami gangguan penglihatan daripada yang tidak aktif. (Medical News Today/Hym/X-4) Buruh Migran yang Terus Terlupakan Olahraga dan Mata Ketika lapangan kerja di dalam negeri tak dapat disediakan, perlindungan buruh migran mestinya menjadi hal minimal yang dipenuhi. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com AP/HATEM MOUSSA, POOL Najib Razak Perdana Menteri Malaysia BANYAKNYA tindak korupsi terungkap yang pelakunya lalu diadili, tidak terkecuali pejabat negara, menjadi sa- lah satu alasan pemerintah menerbitkan Inpres No 2/2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (lihat grafik). Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Djoko Suyanto saat menanggapi keraguan sejum- lah pihak tentang efektivitas inpres yang ditandatangani Presiden, Jumat (21/3) itu, dan beberapa inpres terdahulu. “Justru karena gencarnya kebijakan pemberantasan korupsi, (pelaku) yang dulu bersembunyi kini ditangkap. (Terbitnya inpres) harus dilihat dari sisi ini,” kata Djoko kepada Media Indonesia, kemarin. Kendati demikian, lanjut Djoko, pemerintah masih ha- rus banyak membenahi sistem untuk menutup semua celah korupsi di tubuh birokrasi. “Kami bahkan membuat strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang dan jangka me- nengah melalui perpres. Inpres itu kebijakan yang diperbarui setiap tahun,” ujar Djoko. Direktur Pusat Kajian Anti- korupsi UGM Zaenal Arifin Mochtar tidak sependapat dengan pernyataan Djoko tersebut. Menurut Zaenal, se- sungguhnya yang dibutuhkan ialah daya jelajah inpres untuk memastikan apa yang dilakukan birokrasi di pusat dan daerah dalam pemberantasan korupsi sudah benar. “Kalau tidak ada KPK, apa yang bisa dikerjakan pemerin- tah pusat (dalam memberan- tasan korupsi)?” tanya Zaenal. Ia melihat persoalan dasar pemberantasan korupsi di pu- sat dan daerah ialah minimnya kemampuan dan kemauan. “Presiden harus mengurai p r o b l e m dengan melaku- kan evaluasi dan sinkronisasi. Publik pasti bertanya, ‘ada apa dengan inpres lama?’’’ Adapun mantan Menteri Otonomi Daerah Ryass Rasyid mendorong agar inspektorat diberi kewenangan melaku- kan penyidikan internal. “KPK sebagai supervisor. Jangan tunggu menteri!” Irjen Kemenag M Jasin meng akui selama ini fokus inspek- torat hanya mengaudit berda- sarkan sampling risiko dan memberikan pendidikan anti- korupsi. Jasin sepakat apabila inspektorat diperbolehkan mengusulkan sanksi bagi satu- an kerja yang hasil audit kiner- janya buruk selama dua tahun. (Mad/Nov/SU/Bay/X-3) MH370Berakhir diSamudraHindia DUKA KELUARGA: Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines MH 370 tak kuasa menahan tangis setelah mendapat informasi terbaru mengenai keberadaan pesawat nahas itu, di Beijing, China, kemarin. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memastikan pesawat tersebut jatuh di Samudra Hindia. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memastikan 239 penumpang pesawat tidak ada yang selamat. AP/NG HAN GUAN DayaJelajahInpres TutupCelahKorupsi SENO
  2. 2. SELASA, 25 MARET 2014SELEKTA2 KPKakan ValidasiData Anassoal DanaSBY KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memvalidasi dan mendalami keterangan dan data dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengatakan sumber dana kampanye Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono (SBY) pada Pemilu 2009 sebesar Rp232 miliar sebagian diduga berasal dari penyela- matan Bank Century. “Semua informasi akan kita validasi kemu- dian selanjutnya akan kita dalami dan telusuri kebenarannya,” kata Ketua KPK Abraham Sa- mad saat dihubungi, kemarin. Jubir KPK Johan Budi belum mengetahui data yang diberikan Anas seperti apa. Namun, jika benar data itu ada, ia menegaskan KPK akan menelusuri setiap informasi atau data yang disampaikan tersangka atau saksi untuk kemu- dian didalami penyidik. “Apakah keterangan itu didukung fakta-fakta atau tidak sehingga bisa disimpulkan data dan informasi itu benar atau tidak serta terkait de- ngan penanganan kasus yang sedang disidik atau tidak,” kata Johan. Pekan lalu, seusai diperiksa KPK selama 9 jam, Anas mengatakan telah menyampaikan infor- masi dan data hasil audit akuntan independen terkait dengan dana kampanye Pilpres 2009 pa- sangan SBY dan Boediono. Menurut Anas, data itu menjelaskan siapa daftar penyumbang, baik perseorangan atau korporasi yang jumlahnya Rp232 miliar. Ternyata hasil audit menunjukkan terdapat dugaan manipulasi data penyumbang dana, yaitu nama pihak yang sesungguhnya tidak menyumbang tetap ditulis sebagai donatur pa- sangan tersebut. Terkait dengan wacana justice collaborator (JC) yang diusulkan Anas dan sudah ditolak KPK, pengamat hukum Universitas Sriwijaya Amzulian Rivai menjelaskan pengajuan ter- sangka menjadi JC tidak diatur dalam hukum positif negara dan merupakan kewenangan dari penyidik. Karena itu, ia menyarankan agar informasi yang diketahui Anas diungkapkan di pengadilan. “Artinya Anas dalam fakta persidangan nanti (membuka informasi agar) keterangannya bisa (digunakan) untuk menelusuri kasus itu,” jelasnya. Sebelumnya, KPK merespons tegas permin- taan Firman Wijaya agar kliennya itu bisa men- jadi justice collaborator. (Ben/Ami/X-6) Rusia Lucuti Semua Simbol Kekuatan Ukraina LANGKAH militer Rusia melucuti simbol-simbol kekuatan Ukraina di semenanjung Krimea terus berlanjut. Setelah merampas pangkalan angkatan udara di Belbek dan angkatan laut di Sevastapol pada Sabtu (22/3), tentara Rusia merebut paksa markas marinir Ukraina di Feo- dosia, kemarin pagi. “Pasukan Rusia telah merebut markas militer yang menjadi bagian dari pangkalan Feodosia. Markas itu digunakan Bataliyon Marinir Khu- sus Pertama, yakni unit militer utama Ukraina di Krimea,” ungkap pejabat militer Ukraina, Letnan Satu Anatoly Mozgovoy. Dia memaparkan bahwa tentara Rusia me- nekan dengan melemparkan granat dan me- lepaskan tembakan. Padahal, lanjutnya, tentara Ukraina dalam keadaan pasif atau tidak sedang melengkapi diri dengan persenjataan. Sebelum pengambilalihan, tentara Ukraina masih ber- cokol dan mengendalikan gudang senjata, barak, dan fasiltas yang terdapat di dalam kompleks. “Pasukan menyerang dengan menggunakan granat setrum dan juga menembakkan senjata otomatis. Wilayah di dalam kompleks penuh dengan tentara Rusia,” kata juru bicara militer Ukraina di Krimea, Vladislav Seleznyov. Namun, dia tidak menjelaskan apakah ada korban atau tidak. Setelah berhasil menguasai area, jelas dia, pasukan Rusia lalu mengusir semua anggota militer Ukraina yang ada di markas marinir tersebut ke tempat lain untuk diinterogasi. Mi- liter ‘Negeri Beruang Merah’ juga menurunkan bendera Ukraina dan menggantinya dengan bendera Rusia. Taktik tentara Rusia menguasai markas marinir itu sama dengan ketika mereka merebut pangkalan udara Belbek. Selain melempar granat dan menghujani dengan tembakan, mereka juga mengerahkan kendaraan lapis baja. Aksi itu juga didukung milisi Krimea yang pro-Rusia. Saat menanggapi aksi Rusia yang agresif itu, presiden sementara Ukraina Oleksander Turchinov menyeru kepada semua tentara yang tersisa untuk segera meninggalkan Krimea. Dia menyayangkan aksi Rusia tersebut. Ia juga menyebut aksi itu sangat membahayakan jiwa dan keselamatan para tentara berikut para keluarga mereka. “Dewan keamanan dan pertahanan nasional telahmenginstruksikankementerianpertahanan untuk melakukan penyebaran ulang unit tentara dan melakukan proses evakuasi bagi keluarga mereka,” ujar Turchinov. (Reuters/BBC/X-4) Pemerintahhanya MauBayarRp12,4Miliar PEMERINTAH menolak mem- bantu membayar penuh diat untuk membebaskan Satinah binti Jumadi, TKI yang diancam hukuman mati, pada April men- datang di Arab Saudi. Pasalnya, diat yang diminta keluarga kor- ban Al Gharib SR7,5 juta (sekitar Rp21 miliar) terlalu besar dan tidak rasional. Namun, pemerin- tah terus melakukan negosiasi intensif untuk menurunkan diat yang diminta. “Kita hanya bersedia mem- bantu pembayaran diat (uang darah) dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Satinah sebesar SR4 juta (sekitar Rp12,4 miliar),” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Tatang Budi Utama Razak, kemarin. Menurut Tatang, pemerintah menunjukkankeberpi- hakan,tapibukan berartidiharus- kan memba- yar penuh. “Kami sudah mendekati Fi- lipina dan Bang- ladesh. Tidak ada satu pun negara yang menyediakan bantuan bagi warga masing- masing yang terlibat kasus kriminal.” Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiMuhaiminIskandar, dalam siaran persnya, menga- takan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirimkan surat permohonan maaf dan ke- ringanan diat kepada Raja Arab. Wakil Menteri Luar Negeri Wardhana menambahkan, Satgas Perlindungan TKI dan petugas Kedutaan Besar RI di Arab Saudi juga berbicara dengan tokoh agama setempat untuk mem- bantu proses negosiasi itu. Ketua Satgas Perlindungan TKI Maftuh Basyuni me- ngatakan pada awalnya pihak korban meminta diat SR15 juta (sekitar Rp45 miliar). Saat dihubungi secara terpisah, aktivis Migrant Care Anis Hi- dayah mengatakan pemerintah wajib membayar diat dari dana taktis untuk Satinah agar ia ter- hindar dari hukuman mati. Sementara itu, sejumlah ka- langan menggalang dana untuk membantu pembebasan Satinah dari jerat hukuman pancung. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kalangan PNS, para artis, dan teman-teman di Jakarta juga ikut menyumbang hingga terkumpul Rp103 juta. Aksi serupa juga dilakukan musikus Melanie Subono. Man- tan model itu berharap bisa me- nyelamatkan ibu satu putri itu. “Sudah terkumpul Rp3 miliar,” ujarnya. (Hym/Vei/Mad/HT/X-7) HakimMKAkuiKongkalikongBisaTerjadi HAKIM Konstitusi Maria Farida bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Maria bersaksi dalam kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar dengan terdakwa Susi Tur An- dayani. Pada kasus itu, Susi didakwa menyuap Akil Rp1 miliar dalam sengketa pemilu kada Lebak, Banten. Dalam sengketa itu, Maria bersama Anwar Usman menjadi anggota hakim panel yang dipim- pin Akil. Ketika meberikan kesaksian, Maria lebih banyak mengatakan bahwa setiap putusan MK netral dari intervensi pihak mana pun, termasuk sesama hakim. “Sebelum pengambilan putus- an, selalu didiskusikan dengan hakim panel lainnya, termasuk fakta-fakta di persidangan. (Akil) tak pernah memengaruhi hakim lainnya, bahkan dia selalu mena- nyakan lebih dulu kepada hakim anggota lainnya,” kata Maria. Meski begitu, Maria tidak menampikkemungkinankongkali- kong. Pasalnya, jelas dia, ada masa jeda cukup panjang antara rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan hari pembacaan putusan. RPHdiikutiolehsembilanhakim konstitusi untuk menentukan draf isi putusan. Berdasarkan kete- rangan Maria, RPH digelar pada 26 MI/ROMMY PUJIANTO SIMAK KETERANGAN SAKSI: Terdakwa kasus dugaan suap di MK, Susi Tur Andayani (kiri), menyimak keterangan saksi hakim MK Maria Farida Indrati ketika sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. DIRAWAT DI RUANG TUNGGU: Sejumlah pasien menjalani perawatan di ruang tunggu Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, kemarin. Penuhnya ruang rawat inap di rumah sakit tersebut membuat puluhan pasien tidak mendapatkan perawatan di tempat yang layak. ANTARA/M AGUNG RAJASA Titik api sempat kembali melonjak, sebagian akibat pembakaran lahan dan hutan yang terus saja terjadi. Ultimatum Presiden Diabaikan RUDI KURNIAWANSYAH K ENDATI Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono telah me- lontarkan ultimatum agar kebakaran hutan segera dituntaskan, titik api masih saja bertebaran di Sumatra. Ti- tik api bahkan kembali melon- jak, Minggu (23/3). Berdasarkan pencitraan satelit yang dilansir Badan Meteorologi Singapura di situs www.weather.gov.sg, terpan- tau 549 hot spot yang sebagian besar berada Riau. Titik api juga ditemukan di Aceh dan Sumatra Utara. Jumlah itu jauh lebih banyak ketimbang dua hari sebelumnya yang menca- pai 261 titik. Kembali melonjaknya titik api tersebut mengindikasikan pembakaran lahan dan hutan untuk dijadikan perkebunan terus berlangsung. Padahal saat terjun langsung ke Riau, Sabtu (15/3), SBY menegaskan kebakaran hutan akibat pem- bakaran lahan tak bisa lagi ditoleransi. “Saya tidak mau kejadian seperti ini terus terulang dari tahun ke tahun. Sekarang ada waktu tiga minggu untuk me- madamkan. Sudah banyak warga tidak berdosa menjadi korbanorangtidakbertanggung jawab. Saya akan kumpulkan perusahaan-perusahaan,”tegas- nya kala itu. Kepala Pusat Data dan Infor- masi Badan Nasional Penang- gulangan Bencana (BNPB) Su- topo Purwo Nugroho menyata- kan, kembali merebaknya titik api tersebut, selain akibat fak- tor cuaca panas yang meman- tik bara di kedalaman lahan gambut, juga tak lepas dari ulah para pembakar lahan. “Memang ada indikasi diba- kar lagi. Itu sudah kita ke- tahui saat pemantauan lewat udara. Namun, kami belum bisa mengidentifikasi pelaku, apakah warga lokal atau kor- porasi perkebunan,” ungkap Sutopo, kemarin. Ia menepis anggapan pene- gakan hukum lemah sehingga pembakar hutan tak jera. Saat ini, ujar dia, aparat sudah me- netapkan 88 tersangka yang hampir seluruhnya warga. Disisilain,DirekturEksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Riko Kurniawanmengatakanpelaku tak akan takut dengan ultima- tum Presiden karena belum ada tindakan yang bisa meng- hadirkan efek jera. “Seperti pada kasus PT Adei Plantation yang tertangkap membakar lahan pada 2013. Padahal, per- usahaan sawit itu sudah beru- lang kali terjerat kasus serupa,” ujarnya di Pekanbaru. Agar para pembakar hutan kapok, ia meminta pemerintah konsisten mengimplementasi- kan perintah Undang-Undang tentang Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup. Mereka yang bersalah mesti dikenai sanksi pencabutan izin dan penyitaan lahan konsesi untuk dikembalikan ke negara. Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau Banu Laksamana yang mena- ngani kasus PT Adei Plantation juga mengatakan penegakan hukum bagi pembakar lahan danhutanbelummampumem- berikan shock therapy. “Sudah saatnya pembakaran lahan dan hutan yang meru- pakan kejahatan lingkungan masuk pidana khusus seperti halnya korupsi. Siapa yang merusak harus dimiskinkan.’’ Masalah kewibawaan Direktur Walhi Abetnego Tarigan juga meragukan teng- gat ultimatum SBY soal keba- karan hutan bisa terpenuhi selama aparat masih loyo ter- hadap pelaku dari kalangan korporasi. Ketua DPP Partai NasDem Bidang Advokasi dan Hukum Taufik Basari menilai pemba- karan lahan dan hutan masih marak lantaran kurangnya kewibawaan pemerintah. “Ada indikasi ultimatum Presiden tidak ditanggapi secara serius oleh penegak hukum di lapang- an. Kalau hukum enggak tegak, tidak ada efek jera, pembakar- an terus terjadi.” Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi berpandangan sama. “Karenapemerintahmasihber- pihak ke pengusaha perkebun- an sawit. Selama pemerintah masihberpikirbahwasawitbisa menjadi sumber kemakmuran ekonomi, kebakaran hutan dan asap akan terus terjadi.” (Kim/ SU/Vei/BG/X-8) rudi@mediaindonesia.com September2013,sedangkanputus- an dibacakan 1 Oktober 2013. “Mungkin ya. Tapi saya tidak pernah berpikiran seperti itu sampai kejadian ini (penangkap- an Akil) terjadi,” ujarnya menja- wab pertanyaan kuasa hukum Susi, Reza Edwijayanto. Kuasa hukum terdakwa men- duga adanya permainan untuk menekan pihak beperkara. Na- mun,Mariaberkukuhbahwadraf putusan hasil RPH tak berubah ketika putusan itu dibacakan pada 1 Oktober 2013. “Tidak berubah, sama dengan putusan yang dibacakan.” Hasil RPH berbuah putusan yangmemerintahkanpemilukada Lebak harus diulang serta meng- anulir kemenangan pasangan Iti Oktavia-Ade Sumardi. Gugatan itu diajukan oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Akil disebut pernah meminta Susi, yang ke- tika itu menjadi kuasa hukum Amir Hamzah dan Kasmin, untuk menghubungi Gubernur Banten Ratu Atut. Akil meminta uang Rp3 miliar agar dapat mengabul- kan permohonan penggugat. (Pol/X-6) “Pembakaran lahan dan hutan masih marak lantaran kurangnya kewibawaan pemerintah.” Taufik Basari Ketua DPP Partai NasDem Bidang Advokasi dan Hukum
  3. 3. Peran Wawan dalam Pemilu Kada Lebak juga terungkap dalam kesaksian Amir Hamzah saat menjadi saksi untuk terdakwa Susi Tur Andayani, kemarin. MI/M IRFAN DIPERIKSA TERKAIT KASUS SKRT: Anggota DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, kemarin. Tamsil diperiksa sebagai saksi terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan atas tersangka Anggoro Widjojo. MAJELIS hakim di Pengadil- an Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) Tu- bagus Chaeri Wardana alias Wawan, terdakwa perkara dugaan tindak pidana ko- rupsi terkait pengurusan sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten di Mahkamah Kosntitusi. “Menyatakan keberatan terdakwa dan penasihat hu- kum terdakwa tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum melanjut- kan pemeriksaan perkara ini,” kata Ketua Majelis Ha- kim Matheus Samiadji dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Keberatan kubu Wawan yang menyata- kan bahwa surat dakwaan ti- dak cermat mengungkapkan pihak yang menyuap diang- gap majelis hakim sudah memasuki pokok perkara sehingga akan dibuktikan dalam persidangan selan- jutnya. Wa w a n d a l a m n o t a keberatannya menyatakan bahwa ia tidak berkepenting- an untuk persoalan sengketa pemilu kada Lebak. Wawan didakwa memberikan uang Rp1 miliar untuk mantan Ketua MK Akil Mochtar me- lalui advokat Susi Tur An- dayani agar membantu me- menangkan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin dalam sengketa pemilu kada Lebak di MK. Uang Rp1 miliar ter- sebut merupakan sepertiga jumlah yang diminta Akil, yaitu Rp3 miliar. Pemberian uang itu pun direstui oleh Gubernur Banten yang juga kakak Wawan, Ratu Atut Cho- siyah. Dalam sidang putusan sela kali ini, Wawan juga ti- dak didampingi oleh istrinya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Sementara itu, dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pengurusan sengketa pemilu kada Banten di MK, Wawan menghad- iahkan Rp7,5 miliar kepada Akil Mochtar agar menolak permohonan gugatan pa- sangan calon gubernur dan wakil gubernur lain. Peran Wawan dalam pe- milu kada Lebak juga ter- ungkap dalam kesaksian Amir Hamzah saat menjadi saksi dengan terdakwa Susi Tur Andayani, di pengadil- an tipikor, kemarin. Amir Hamzah berpasangan de- ngan Kasmin ialah pihak yang disokong Golkar dan kalah dalam Pemilu Kada Lebak 2013-2018. Dalam kesaksian, disebutkan, Atut melalui adiknya, Wawan, menggelontorkan uang Rp1 miliar kepada Akil Mochtar yang diberikannya melalui Susi Tur Andayani. (Pol/P-2) LAPORAN masyarakat ten- tang hakim yang diadukan main perkara atau suap yang masuk ke Komisi Yudisial dari tahun ke tahun masih bermun- culan. Dalam sebulan rata- rata KY menerima 100 laporan pengaduan dari masyarakat. Hal itu disebabkan masih ada hakim yang belum meng- hayati jabatannya sebagai pengadil dan masyarakat yang beranggapan lembaga peng- adilan bukan untuk mencari keadilan, melainkan keme- nangan. Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshari Saleh mengakui masih adanya adu- an miring dari masyarakat terhadap hakim. “Kalau me- ningkat, tidak; turun drastis juga tidak,” ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin. Menurut Imam, pengawas- an dari MA dan KY harus terus ditingkatkan, termasuk sistem pengawasannya diperbaiki. Ia juga mengusulkan mekanisme hakim mengawasi hakim. Kalau tidak bisa mengingat- kan, sarannya, mereka harus melaporkan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah kultur masyarakat yang mu- dah memberikan sesuatu. Imam mengungkapkan KY setiap harinya menerima tiga atau empat laporan pengadu- an, atau sekitar 100 laporan sebulan. Data dari Bagian Pengolahan Laporan Masya- rakat KY menyebut pada 2013 pengaduan mencapai 2.193 la- poran. Ada yang disampaikan langsung ke KY, via pos, via daring, dan informasi. Jumlah laporan yang telah diregister sebanyak 709. Data tersebut mengungkap sikap profesional menjadi jenis pelanggaran yang pa- ling banyak dilakukan, 775 laporan (35,33%). Data itu menunjukkan ketidakmam- puan hakim dalam menerap- kan hukum acara. Berikutnya hakim berperilaku tidak adil 375 laporan (17,09%). Berda- sarkan lokasi aduan, terba- nyak dari DKI (489 laporan), diikuti Jawa Timur (247), Sumatra Utara (204), Jawa Barat (167), dan Jawa Tengah (117). (Nur/P-2) RAJA EBEN L A NGGOTA Badan A n g g a ra n D P R dari Fraksi Par- tai Keadilan Se- jahtera (F-PKS) Tamsil Lin- rung, saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin, memaparkan u- paya mantan pemilik PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo dalam meyakinkan anggota DPR terkait kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Ke- menterian Kehutanan ta- hun 2006-2007. Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Ang- goro meyakinkan bahwa pendanaan proyek SKRT berskema G to G (government to government) sehingga DPR tidak bisa mengham- batnya. “Waktu itu, Ang- goro juga memerlihatkan surat dari Kementerian Ke- uangan untuk menunjukkan bahwa DPR sama sekali tidak boleh menghambat,” ungkap Tamsil seusai diperiksa KPK sekitar 3,5 jam di Jakarta, kemarin. Saat anggaran proyek SKRT diajukan ke DPR sekitar 2007, Tamsil duduk di Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan. Tamsil pada 2009 pernah di- periksa sebagai saksi dalam persidangan Yusuf Erwin Faishal, anggota DPR yang menjadi terdakwa kasus SKRT ketika itu. “Itu dana loan dari pemerintah Ame- rika. Itulah yang kemudian tadi ditanyakan kepada saya, apa pernah melihat surat se- perti ini,” tambah Tamsil. Tamsil mengaku pemerik- saannya berlangsung sing- kat karena hanya meme- riksa berita acara pemerik- saan (BAP) miliknya dulu pada 2009. “Kami pernah mengembalikan dana ke KPK dan itu ditanyakan, apakah dana yang dikembalikan itu termasuk dana SKRT, saya tidak tahu persisnya, tapi rupanya KPK punya rincian- nya dan dia tahu bahwa itu salah satunya ialah SKRT,” ungkap Tamsil. Namun, Tamsil tidak meng- ungkapkan rincian jumlah uang yang ia kembalikan. “Saya tidak buka, saya sudah kembalikan ada yang ke KPK, ada yang lewat orang lain, ada juga yang dikembalikan ke Pak Anggoro,” tambah Tamsil. Orang lain yang di- maksud Tamsil ialah petugas suruhan mantan Ketua Komi- si IV bidang Kehutanan DPR Yusuf Erwin Faishal yang mendapatkan Rp75 juta dan S$60 ribu dari Anggoro. Da- lam persidangan pada 2009, Tamsil mengaku sempat me- nerima uang dalam bentuk cek perjalanan dari Yusuf terkait alih fungsi hutan lind- ung di Tanjung Api-api, tapi uang itu, menurut Tamsil, telah dikembalikan. Mengalir ProyekSKRTsesungguhnya sudah dihentikan pada 2004, ketika M Prakoso menjabat Menteri Kehutanan. Diduga, atas upaya Anggoro, proyek tersebut dihidupkan kembali saat MS Kaban menjabat menhut. Komisi IV akhirnya mengabulkan permintaan Anggoro dengan menge- luarkan rekomendasi pada 12 Februari 2007 dan nilai proyek Rp180 miliar yang dialokasikan dari anggaran Dephut, padahal dana itu seharusnya digunakan untuk reboisasi dan gerakan reha- bilitasi hutan dan lahan. Dalam pengusutan kasus SKRT, kemarin, KPK meme- riksa Ketua Umum Dewan Da’wah Islmiyah Indonesia Syuhada Bahri sebagai saksi dengan tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. Seusai menjalani pemeriksaan, Syuhada meng- akui, pernah menerima ban- tuan dari Anggoro. Namun, ia tidak mengetahui bantuan tersebut dari proyek SKRT. “Ditanya tentang bantuan untuk menara dakwah tahun 2008. Bantuan dari Anggoro,” katanya. Menurut Syuhada, Anggoro merupakan sosok yang dermawan.(P-2) raja_eben @mediaindonesia.com EksepsiWawanDitolakHakim KYSebulanTerima100AduanHakimNakal MI/ROMMY PUJIANTO EKSEPSI WAWAN DITOLAK: Terdakwa kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilu kada Lebak, Banten, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan (kiri), berkonsultasi dengan penasihat hukumnya saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang putusan sela itu, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa. SELASA, 25 MARET 2014 TIPIKOR 3 Kemenkeu Muluskan SKRT Ada hal aneh dalam kasus proyek SKRT bahwa DPR tidak berdaya saat Anggoro membawa surat dari Kemenkeu yang memereteli hak bujet DPR.
  4. 4. SELASA, 25 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 SEJUMLAH lembaga survei menggugat ketentuan larang- an pengumuman hasil peng- hitungan cepat (quick count) pemilu yang diatur dalam UU No 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon yang terdiri dari Indikator Politik Indo- nesia, Pedoman Riset, dan Saiful Mujani Research and Consulting menguji Pasal 247 ayat (2), (5), (6), Pasal 291, dan Pasal 317 ayat (1) dan (2) UU Pemilu Legislatif. Kuasa hukum pemohon, Andi Syafrani, saat sidang di MK Jakarta, kemarin, me- ngatakan norma yang diuji tersebut sebenarnya telah dibatalkan dalam putusan MK No 09/PUU-VII/2009 yakni menghapus Pasal 245 ayat (2) dan (3) UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. “Larangan pengumuman survei pada masa tenang menghilangkan semangat reformasi, yakni kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat.Halitubertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,” kata Andi Syafrani saat membacakan permohonan di depan majelis panel yang diketuai Muhammad Alim. Pasal 247 ayat (2) berbunyi ‘Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa te- nang’. Pasal 247 ayat (5) berbunyi ‘Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah sele- sai pemungutan suara di wila- yah Indonesia bagian barat’. Ayat (6) di pasal yang sama menyebutkan, ‘Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupa- kan tindak pidana pemilu’. Sementara itu, Pasal 291 me- nyebutkan, ‘Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) dipidana de- ngan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta’. Adapun Pasal 317 mengatur ancaman pidana dan denda jika lembaga survei tidak memberitahukan hasil peng- hitungan cepat bukan meru- pakan hasil resmi pemilu, dan memberitahukan hasilnya sebelum 2 jam. Menurut Andi, larangan pengumumanhasilsurveisaat masa tenang dalam Pasal 247 ayat (2) kontraproduktif de- ngan cita-cita menjaga kuali- tas demokrasi dan pemilihan umum. Sebab, survei seperti halnya hasil penelitian lain selayaknya dapat diumumkan kapan pun kepada publik. Saat menanggapi gugatan itu, anggota majelis hakim Ah- mad Fadlil Sumadi menyebut pembuat aturan itu sembrono dalam menyusun UU tentang pemilu itu. “Ini tidak benar yang mem- buat UU ini, bahasa prokem- nya begitu. Suatu materi yang sudah diputuskan MK dan pu- tusan itu mengabulkannya, se- harusnya dari situ konstruksi awalnya,” ucapnya. Menurutnya, pasal-pasal yang mengatur pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat dalam dalam UU Pemilu itu sama dengan dua UU yang telah diputuskan MK bebera- pa tahun silam, yakni UU No 10/2009 dan UU No 42/2008. Persoalan yang diuji di ke- dua UU itu pun serupa de- ngan UU No 8/2012 yang kini tengah disidangkan, yaitu soal larangan pengumuman hasil survei pada masa tenang dan larangan pengumuman peng- hitungan cepat. “Yang pernah diuji dimuat lagi, lalu harus diuji lagi. Ini kan tidak benar yang mem- buat UU ini, problemnya kan begitu. Lalu, kriminalisasinya itu jahatnya seperti apa? Saya kira itu saja,” tutur Fadlil. Selain itu, majelis hakim MK tidak bisa menjanjikan peng- abulan permintaan pemohon agar MK mempercepat si- dang dengan alasan mepetnya pelaksaan pemilu. (AI/*/P-1) LembagaSurveiGugatAturanQuickCount MI/IMMANUEL ANTONIUS SIDANG PENDAHULUAN: Hakim konstitusi Patrialis Akbar (kiri), Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi (kanan) memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Sidang beragendakan pemeriksaan atas uji UU No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. ANTARA/ARIF FIRMANSYAH MUSNAHKAN SURAT SUARA RUSAK: Petugas KPU Kota Bogor memusnahkan surat suara Pemilu Legislatif 2014 yang rusak di halaman GOR Indoor Pajajaran, Bogor, Jabar, Minggu (23/3). Sebanyak 3.701 surat suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kota Bogor, yang rusak akibat robek dan bercak tinta, dimusnahkan dengan cara dibakar. K AMPANYE rapat terbuka yang telah berlangsung selama sembilan hari dini- lai telah gagal menanamkan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia An- drinof Achir Chaniago, kampa- nye yang tengah berlangsung saat ini tak lebih dari sekadar panggung hiburan dan ajang mencela lawan politik. “Seharusnya metode kampa- nye terbuka calon anggota le- gislatif (caleg) harus menekan- kan pada pemaparan gagasan, solusi terhadap memperbaiki masalah yang dihadapi, dan program apa yang akan dilaku- kan jika terpilih nanti. Ini kok kampanye malah didominasi sama hiburan musik,” kata Andrinof saat dihubungi, ke- marin. Setelah panggung diisi oleh gegap gempita musik, sam- bungnya, kampanye kian ke- hilangan arah saat para caleg menjelek-jelekkan partai lain dalam orasi. Semua itu dilaku- kan para partai dan caleg di tengah minimnya pemahaman masyarakat soal kinerja peme- rintah dan DPR. “Kampanye harusnya men- jadi sebuah rancangan awal buat menentukan solusi atas berbagai masalah yang di- hadapi. Saat terpilih, harus berlomba-lomba memberikan solusi jika mereka benar bertu- juan untuk mewakili rakyat,” jelasnya. Senada dengannya, Direk- tur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengata- kan kampanye terbuka bela- kangan ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk sekadar hiburan bagi masyarakat alih- alih penyampaian visi-misi parpol dalam menyelesaikan masalah bangsa. “Panggung rapat terbuka lebih banyak didominasi ke- giatan hiburan atau entertain- ment lain, semisal kuis dan sebagainya, daripada mem- bangun komitmen bersama untuk Indonesia lima tahun ke depan,” kata Ray. Pengajar ilmu komunikasi politik dari Universitas Pelita HarapanTjiptaLesmanameng- ingatkan, metode pembusukan karakter (black campaign) de- ngan cara menjelek-jelekkan lawan politik berpotensi me- ningkatkan sikap apatis ma- syarakat. “Pembusukan karakter ja- ngan sampai menyebar. Selain menambah apatis masyarakat terhadap calon wakil me- reka, itu juga dapat menu- runkan penggunaan hak pilih. Maka itu, saya mengingatkan untuk arif dan bijak dalam berkomunikasi dalam politik,” ujarnya. Tidak bermartabat Di tempat terpisah, Ikrar Nusa Bhakti, profesor riset Pusat Penelitian Politik UI, menilai kampanye pemilu kali ini lebih tidak bermartabat ke- timbang Pemilu 2009. Menurutnya, banyak contoh kampanye hitam dalam kam- panye partai politik dengan menjelekkan lawan-lawan politik yang tengah bersama- sama bertarung. “Kampanye Pemilu 2014 jauh tidak bermartabat dari- pada 2009. Pertanyaannya, kenapa? Misalnya, saya lihat ada majalah yang judul de- pannya pakai judul ‘Kristen dan Tiongkok ada di belakang Jokowi’. Itu sama sekali tidak bermartabat,” ujarnya dalam dialog pilar negara bertajuk Persaingan Capres-Cawapres Menjelang Pemilu, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain itu, Ikrar juga mene- mukan beberapa tokoh dengan terang-terangan menjelek- jelekkan, bahkan menggem- bosi beberapa tokoh yang memang tengah unjuk gagasan dalam kampanye. (*/P-1) cahya@mediaindonesia.com Partai politik tidak memanfaatkan masa kampanye mereka sebagai ajang membangun komitmen bersama demi bangsa. Kampanye cuma Jadi Ajang Joget CAHYA MULYANA SEKRETARIS Jenderal Par- tai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah berharap ma- syarakat tak lupa atas ber- bagai tindakan yang diambil PDIP saat berkuasa pada 2001-2004. Sejumlah kebi- jakan tidak populer diambil saat itu oleh Presiden Mega- wati Soekarnoputri. “Saya sudah ingatkan ma- syarakat lewat tweet saya di Twitter,” jelas Fahri, ke- marin. Lewat tujuh cicitannya dengan hashtag #Mela- wanLupa, ia memaparkan kebijakan-kebijakan peme- rintah saat dipimpin Presi- den Megawati Soekarnopu- tri, mulai dari penjualan satelit ke Singapura melalui Indosat. ‘Dulu kau jual satelit ne- gara kami ke Singapura me- lalui jualan Indosat dengan murah.#MelawanLupa’, de- mikian Fahri memulai ki- cauannya. Ia melanjutkan, ‘Dulu kau jual aset-aset kami yang di- kelola BPPN dengan mu- rah (hanya 30% nilainya) ke asing#MelawanLupa’. ‘Dulu kau jual kapal tan- ker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal#MelawanLupa’. ‘Dulu kau jual gas Tangguh de- ngan murah (banting harga) ke China (hanya US$3 per mmbtu)#MelawanLupa’. ‘Se- karang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup#MelawanLupa’. ‘Dan sekarang, untuk me- ngatrol suaramu yang ter- puruk, kini kau umpankan si ‘Kotak2’ #MelawanLupa’. ‘Semoga saja, rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manismu#MelawanLupa’. ‘PDIP, termasuk Jokowi, harus bisa menjelaskan ke- bijakan itu sekarang. Sebab kalau memang itu benar, berarti akan terulang lagi. Kecuali diakui salah’, ia me- nambahkah tweet-nya. Di kesempatan berbeda, Ketua DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan kri- tik yang dilontarkan Fahri Hamzah kepada PDIP terlalu memaksakan diri. Eva meni- lai Fahri melepaskan kritik di luar konteks persoalan yang terjadi pada saat PDIP berkuasa. “Konteksnya jangan dilepas dalam menilai masa lalu. Pre- siden Megawati saat itu ha- nya menerima mandat dari MPR,” ujar Eva. Eva mengatakan, pada masa pemerintahan Mega- wati, presiden wajib men- jalankan GBHN. Presiden juga bertanggung jawab sepe- nuhnya kepada MPR, bukan kepada partainya ataupun partai lain di DPR. Dengan kata lain, kebi- jakan-kebijakan yang di- keluarkan Megawati atas sepengetahuan MPR, yang terdiri dari berbagai partai politik. (*/P-1) PKSTagih PenjelasanPDIP MI/PANCA SYURKANI BAKTI SOSIAL KAKI PALSU: Caleg Partai NasDem dapil Sumatra Utara 1 Prananda Surya Paloh (tengah) membantu memasangkan kaki palsu kepada perwakilan penerima kaki palsu di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Sebanyak 59 kaki palsu dibagikan kepada penyandang disabilitas. SALAH satu tanggung jawab negara ialah menjamin pe- nyandang disabilitas dapat hidup dengan layak. Sayang- nya, penyandang disabilitas di Indonesia malah menjadi warga nomor dua di negeri sendiri. Keluhan itu disampaikan para penyandang disabilitas di Sumatra Utara saat bertemu Prananda Surya Paloh, calon anggota legislatif (caleg) DPR Partai NasDem, di Medan, Su- matra Utara, kemarin. “Perlu ditekankan, ini tidak semata-mata untuk memben- tuk popularitas pribadi dan Partai NasDem, tetapi ini ben- tuk kepedulian saya sebagai individu dan caleg NasDem kepada kaum yang dikesam- pingkan. Di luar negeri, me- reka lebih diperhatikan. Tetapi di Indonesia, hak-hak para penyandang disabilitas tidak setara dengan warga negara lainnya,” ujar Prananda. Ia menyesalkan pemerintah yang kurang tanggap untuk membantu warga negara yang membutuhkan bantuan fasili- tas kesehatan bagi penyandang disabilitas. Prananda bersama Sugeng Siswoyudoyono, penyandang disabilitas yang juga pem- buat kaki palsu, juga mem- berikan bantuan berupa kaki palsu kepada para penyandang disabilitas dari Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, dan Serdang Bedagai, di Sumatra Utara. Kegiatan sosial itu juga dihadiri orangtua Prananda, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beserta istri, Rosi- ta Barrack. Caleg muda nomor urut 1 dapil Sumatra Utara I itu me- ngakui apa yang dilakukannya murni sebagai bentuk inisiatif mengurangi beban hidup pe- nyandang disabilitas. Sebagai sesama penyandang disabilitas, Sugeng Siswoyu- doyono memberikan sema- ngat kepada para penyandang disabilitas untuk tidak berkecil hati dengan keterbatasan yang dimiliki. Saat ini, Sugeng sudah membuat inovasi generasi ke- enam yang mampu membuat pengguna kaki palsu bisa me- nekukkan lututnya. “Sekarang saya sedang mem- buat generasi ketujuh. Jadi, kaki palsu yang digunakan nanti dapat dibengkokkan agar dapat menyesuaikan gerakan salat saat duduk tahiat,” kata Sugeng. (Yah/P-1) CalegMudaJanjikanPerubahan ‘PDIP, termasuk Jokowi, harus bisa menjelaskan kebijakan itu sekarang. Sebab kalau memang itu benar, berarti akan terulang lagi. Kecuali diakui salah’
  5. 5. ASTRI NOVARIA P ETA politik berke- naan dengan pemi- lihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 sejauh ini masih mengerucut pada dua isu uta- ma, yakni apakah yang akan terpilih dalam pilpres menda- tang ialah tokoh tua (lama) atau tokoh muda (baru). Dalam realitas politik keki- nian, panggung politik terkait dengan Pilpres 2014 masih di- dominasi tokoh-tokoh tua. Na- mun, itu tidak berarti peluang tokoh muda sudah tertutup. Hanya, pemunculan tokoh muda harus dilakukan lebih awal, tidak bisa ujuk-ujuk menjelang pilpres. “Kalau partai ingin memun- culkan nama baru harusnya jauh hari. Sekarang saja, an- tara pileg dan pilpres jaraknya sebentar.Apakahmasihpunya waktu bagi partai politik un- tuk mengajukan calon baru?” ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. Menurut dia, peluang bagi tokoh muda masih terbukan terutama bagi partai politik yang hingga kini belum me- nentukan capresnya. Ia men- contohkan Partai Keadilan Sejahtera. Beberapa nama sempat beredar dalam bakal capres seperti Anis Matta dan Ahmad Heryawan. “Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mengatakan bahwa mendu- kung Rhoma Irama jadi ca- pres dan Jusuf Kalla jadi ca- wapresnya. Buat saya, ini tan- da tanya besar. Jangan-jangan hanya digunakan sebagai vote getter,” imbuhnya. Ditambahkan, konvensi capres Partai Demokrat pun yang diharapkan dapat me- munculkan tokoh muda sela- ma ini tidak diseriusi. Ia me- nilai konvensi itu layaknya pertandingan sepak bola an- tarkampung alias bukan di- visi utama. Sementara itu di- visi utama tetap wajah-wajah lama. “Dari hasil survei saja, tokoh muda seperti Gita Wirjawan, Anis Baswedan kecil sekali. Saya mau mengatakan upaya Demokrat dalam hal ini tidak berhasil. Konvensi malah di- hentikan oleh ketua umumnya karena harus fokus pada pileg. Artinya, disitu terjadi problem besar, konvensi tidak dijalan- kan oleh partai dengan baik,” pungkasnya. Padakesempatanyangsama, pakar psikologi politik Univer- sitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai konstelasi capres dan cawapres sesungguhnya akan diputuskan dengan pola nego- siasi oleh elite. “Negosiasinya elite. Ka- lau kita lihat sekarang, siapa cawapres Jokowi ya tanya Bu Mega. Begitu juga dengan yang lain,” ujarnya. Pihaknya melihat para ak- tor politik juga akan mulai berkeliling dengan mengklaim hanyamelakukansilaturahim. “Padahal, intinya ‘dagang sapi’ dan melakukan deal politik. Sehingga nantinya rakyat ting- gal disodorkan pilihan-pilihan itu,” tukasnya. Ia menambahkan, perlu ada perbaikan sistem presi- dential ke depan karena yang terjadi saat ini presiden baru dicalonkan setelah melihat ha- sil pileg. “Yang benar itu cari dulu eksekutif baru legislatif,” jelasnya. Politik panas Sementara itu, politikus mudaPartaiGolkarAisAnanta Said mengingatkan pimpinan partai tersebut mewaspadai eskalasi politik yang diperki- rakan meningkat menjelang maupun setelah Pileg 2014. “Yang saya khawatirkan situa- si politiknya panas,” katanya. Terkait capres dari Partai Golkar, dia mendesak Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertimbangkan kembali pencapresannya ka- rena elektabilitasnya tidak memungkinkan untuk me- nang dalam pilpres. (Ant/P-3) astri@mediaindonesia.com KUOTA sebesar 30% calon legislatif (caleg) perempuan yang wajib dipenuhi oleh partai politik di setiap daerah pemilihan (dapil), dirasa kurang oleh caleg DPR Ratih Sanggarwati. “Tiga puluh persan saja sebetulnya kurang banyak, se- harusnya 50%,” ungkap Ratih kepada Media Indonesia. Menurut caleg PPP untuk Dapil Sumedang, Majaleng- ka, dan Subang itu beralasan persoalan bangsa Indonesia mayoritas berkaitan dengan perempuan. Maka dari itu, perempuan akan lebih mengerti permasalahan terse- but jika dibandingkan dengan laki-laki. “Laki-laki hanya memiliki pandangan secara garis besarnya,” ujar Ratih. Dia juga mengatakan pikiran-pikiran perempuan hebat sebagian besar di- brainwash oleh laki-laki. Mereka tidak diizinkan suami mereka untuk menjadi anggota DPR, sehingga lama kelamaan mereka menjadi takut untuk maju. “Se- perti benang ruwet.” Ratih mengaku jika terpilih menjadi anggota DPR, dia ingin terjun di bi- dang yang mengurus terkait masalah perempuan dan anak terutama pen- didikan. Adapun alternatif lain, yaitu yang membidangi pertanian. “Karena pemilih saya sebagian besar ialah petani perempuan, saya harus memikirkan permasalahan yang me- reka hadapi,” ungkapnya. Keinginan untuk menjadi wakil rakyat di dalam diri Ratih tumbuh karena dia berpendapat bahwa semua kegiatan yang ada di dalam kehidupan negara Indonesia, semuanya merupakan hasil keputusan anggota DPR. “DPR yang mengesahkan semua produk hu- kum itu,” cetus Ratih. Jika menjadi anggota DPR nanti, dia juga tidak akan melupakan latar belakang pendidikannya sebagai lulusan sarjana ekonomi Universitas Jayabaya. Meskipun Ratih akan fokus di bidang pendidikan perempuan, ternyata di balik itu semua dia ingin meningkatkan perekonomian kaum hawa. Dia berpendapat majunya pereko- nomian diawali dengan pendidikan. “Semua berawal dari pendidikan. Kalau terdidik, mereka akan terangkat. Sehing- ga perekonomian pun akan tertolong,” tegas Ratih. Dia menceritakan dirinya terjun ke dunia perpolitikan sejak 2008. Awalnya, dia berkenalan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Saat itu, dia diminta untuk menjadi duta koperasi perempu- an. Kemudian PPP meminta dirinya untuk menjadi anggota PPP. PPP, menurut Ratih, merupa- kan partai yang berasas Islam. Maka dari itu, Ratih yang juga merupakan tokoh muslimah merasa terpanggil untuk mem- besarkan partai tersebut. “Saya berkewajiban menjadikan PPP sebagai partai Islam yang besar,” ujarnya. Ratih mengatakan bahwa memilih partai sama seperti memilih jalan hidup. Anggota DPR, dalam kacamata Ratih, ialah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat sendiri. Dia mengatakan jangan terlalu mendiskreditkan anggota DPR. “Karena mereka merupakan pilih- an rakyat, makanya rakyat jangan sampai salah pilih,” tandas Ratih. Dalam menarik simpati rakyat, Ratih memberikan pendidikan politik dan terkait pemilu. Dia me- ngatakan bahwa dirinya sangat menentang politik uang. “Saya sangat menolak money poli- tic,” tegas Ratih. (Nur/P-4) MENCARI PERHATIAN: Baliho calon anggota legislatif berkepala hewan dipasang di kawasan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Menjelang Pemilu Legislatif 2014 yang digelar pada 9 April mendatang, beraneka cara dilakukan para caleg untuk menarik perhatian masyarakat. MI/ROMMY P Bila partai politik ingin mengorbitkan tokoh muda sebagai capres atau cawapres, hal itu harus dilakukan secara mendadak jelang pilpres. TokohMudaHarusSegeraMuncul TingkatkanPendidikan,TingkatkanPerekonomian ”Karena pemilih saya sebagian besar ialah petani perempuan, saya harus memikirkan permasalahan yang mereka hadapi.” Ratih Sanggarwati Caleg PPP PERNIK KAMPANYE CALEG PEREMPUAN BICARA Panggung politik saat ini didominasi tokoh tua, tetapi itu tidak berarti peluang tokoh muda untuk maju sudah tertutup. SELASA, 25 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5 MI/ROMMY P SensasiCalegBermukaBinatang PARA caleg biasanya akan menggunakan foto terbaiknya dan visi- misinya untuk digunakan dalam upaya sosialisasi pencalonannya agar menarik minat masyarakat. Namun, tidak demikian dengan caleg asal Sidoarjo yang satu ini. Tidak jelas apa maksud Indra Dedy HK caleg dari Partai Hanura Dapil Kecamatan Gedangan, Buduran, dan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dia justru mengganti wajah pada poster atribut kampanyenya dengan kepala berbentuk berbagai binatang. Ada (muka) tikus, monyet, dan buaya. Munculnya atribut kampanye yang tidak la- zim yang dipasang di perempatan jalan utama di tiga kecamatan itu cukup menarik perhatian warga. Bisa dipastikan warga yang berlalu lalang di perempatan jalan tersebut melihatnya. Sebagian besar warga yang melihat poster tersebut menilai bahwa apa yang dilakukan caleg bersangkutan hanya untuk sensasi dan menarik perhatian orang. Namun, sebagian juga menilainya justru tidak baik dan tidak sopan. “Cara kampanye seperti ini justru akan menjatuhkan nama caleg bersangkutan,” kata Tri Julianto, warga Kecamatan Buduran. (HS/P-2) DanaKampanyePKPIPamekasanRp50Ribu PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur menyetorkan laporan dana kampanye dengan catatan nominal hanya Rp50 ribu pada laporan tahap kedua kepada KPUD Pamekasan. “Itu sesuai dengan laporan rekening dana kampanye yang disampaikan ke KPU Pamekasan,” kata Komisioner KPU Pameka- san, Agus Kasianto, kemarin. Laporan rekening dana kampanye partai sebesar itu ditandatangani Ketua PKPI Kabupaten Mahrus Miyanto dan bendahara Nurul Bariyah pada 25 Februari 2014. Agus menjelaskan KPU tidak mempersoalkan besaran laporan dana kampanye yang diserahkan partai politik peserta pemilu itu, karena layak-tidaknya laporan dana kampanye akan dinilai akuntan publik yang memang telah ditunjuk KPU pusat. KPUD hanya memeriksa kelengkapan dan jadwal penyerahan berkas laporan dana kampanye ke institusi penyelenggara pe- milu. Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, PKPI merupakan satu dari 12 partai politik peserta pemilu yang tercatat paling sedikit melaporkan dana kampanyenya. “Parpol yang terbanyak adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem), yakni Rp1,68 miliar, selanjutnya PKB Rp592 juta, lalu Partai Golkar di urutan ketiga, yakni Rp576 juta dan PDIP Rp128 juta,” katanya. Selanjutnya, PKS Rp2,6 juta, Gerindra Rp72 juta, Partai Demokrat Rp2 juta, PPP Rp47,2 juta lebih, dan Partai Hanura Rp14,7 juta, serta PBB Rp7,5 juta.(Ant/P-2) PANGorontaloUtaraPilihMancing KADER Partai Amanat Nasional Gorontalo Utara, memilih me- mancing bersama rakyat agar lebih dekat dan mampu menyam- paikan pesan demokrasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Herman Adam di Gorontalo, mengakui sudah dua pekan setiap akhir pekan mancing bersama masyarakat di wilayah pesisir Ponelo Kepulauan. “Saat memancing, kami mendiskusikan banyak hal, khu- susnya kiprah PAN dan peran para calegnya yang bercita-cita mengantarkan rakyat pada kesejahteraan yang lebih baik pada Pemilu 2014 ini. “Menjadi partai kedua terbesar di Gorontalo, seluruh kader harus bisa berinovasi agar posisi tersebut semakin meningkat,” ujarnya. Sama halnya dengan Syaiful yang mengaku sengaja memilih cara itu (memancing) untuk menarik dukungan massa bagi istrinya, sebagai caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari PAN. “Ide ini datang dari masyarakat yang wajib kita tanggapi dan ternyata mampu menyedot dukungan bagi istri saya, Inday Joan Sanabe,” ujar Syaiful. Ia sendiri sangat bersemangat melakoni kegiatan memancing bersama masyarakat dan simpatisan par- tai. (*/P-2)
  6. 6. R AKYAT Riau dan beberapa provinsi di Pulau Sumatra tak bisa lagi hidup nyaman. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning terus menyesaki napas mereka. Mata pun perih terpapar kabut asap. Semua aktivitas masyarakat lumpuh. Begitu pula aktvitas pemerintah dan swasta tak bergairah. Kerugian ditaksir mencapai trilunan rupiah akibat kasus kabut asap tahun ini. Anehnya, kasus kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap bukan pertama kali terjadi. Kasus itu terus berulang saban tahun, tetapi tidak ada langkah luar biasa dari pemerintah untuk menghentikannya. Sekalipun ada Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penangangan Asap dan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, aturan itu hanya menjadi macan kertas. Dari rezim ke rezim, hutan kita selalu menderita. Tak heran bila laju deforestasi kita pernah meraih predikat terbesar di dunia. Pembalakan liar (illegal logging) menjadi pesta pora kaum mafioso dengan para pengambil kebijakan di sektor kehutanan plus aparat keamanan. Saat menyadari hal itu, pemerintahan Soesilo Bambag Yudhoyono sejak awal mencanangkan pro- growth, pro-job, and pro- environment. Tidak hanya itu, Presiden Yudhoyono pun bertekad memberantas pembalakan liar. Tekad itu berbarengan dengan deklarasi pemberantasan korupsi, terorisme, dan narkoba. Kemudian, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mencanangkan Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon. Di mana-mana Menhut mengadakan penanaman pohon sehingga jumlah pohon yang ditanam sudah melampaui target yang dicanangkan. Zulkifli pun mengklaim laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia kini telah menurun signifikan. Hingga akhir 2012, laju deforestasi menurun dari angka 3 juta hektare per tahun menjadi sekitar 300 ribu hektare per tahun. Lalu, bagaimana pandangan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 terhadap pengelolaan hutan di Tanah Air? Berikut petikannya. (Alw/P-3). ANTARA/AMPELSA PEMBALAKAN LIAR: Warga menyaksikan pohon yang ditebang dan dibakar di kawasan hutan Gunung Seulawah, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar. Hukuman yang ringan bagi pembalak liar tidak menimbulkan efek jera bagi perambah hutan. JanganUbah MataAirJadiAirMata Bambang Wuryanto Ketua DPP PDIP PEMERINTAH belum memiliki peta jalan untuk menjaga kelesta- rianlingkunganyangberkelanjutan.Kalautidakadaperencanaan terhadap pembangunan untuk keseluruhan, kita akan menjadi bangsa yang terkaget-kaget dan kemudian didikte negara lain sehingga kepentingan nasional kita tidak jelas. Kalau jelas, tentu tergambardaripetajalanyangdisiapkan.Membangunnegaraitu untuk jangka panjang sehingga harus ada peta jalan yang jelas. Coba lihat sekarang, apakah oksigen sudah memenuhi standar, apakah air terjaga keberlanjutannya? Kita seharusnya bisa men- contoh China yang membakar batu bara sesukanya untuk men- dapatkan listrik murah. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Misalnya, bahan bakar minyak yang terlalu berlebihan, apa tidak lebih baik kita alihkan ke batu bara? (Wta/P-3) 4 PDIP Mulyadi Politikus Partai Gerindra PROGRAM pemerintah masih kurang berpihak pada upaya mengatasi kerusakan lingkungan. Prinsipnya, sumber daya alam, terutama yang berada di perut bumi, terus dieksploitasi untuk kemakmuran rakyat. Dalam rapat kerja di DPR, saya meng- ingatkan Menteri Lingkungan Hidup untuk tidak boleh memberi izin tambang hanya berdasarkan amdal yang seremonial. Kita harus menata kekayaan di perut bumi. Hal sederhana, misal- nya, pada kontrak karya yang dikeluarkan untuk perusahaan asing. Kompensasinya hanya perusakan alam. Ini menunjukkan pemerintah tidak punya roadmap kuat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan memelihara lingkungan. Harusnya itu menjadi sinergi antarkementerian. Dari sisi anggaran, yang ada saat ini lebih dipakai sebagai pemadam masalah daripada mencegah kerusakan lingkungan. (Wta/P-3) 6 Partai Gerindra 7 Partai Demokrat 9 PPP 10 PARTAI HANURA 14 PBB 15 PKPI 8 PAN 1 Partai NasDem 3 PKS Kurtubi Ketua DPP Partai NasDem SAAT ini langkah pemerintah untuk mengatasi kerusakan ling- kungan masih jauh dari memuaskan. Kerusakan lingkungan di negara kita terjadi karena ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi lingkungan. Sekarang saya sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh pemuda di Lombok, menginisiasi penanaman man- grove di pantai-pantai Pulau Lombok yang banyak terdegradasi. Masyarakat sendiri berinisiatif secara aktif untuk masalah ling- kungan. Ini harus didukung. Kita mengetahui kerusakan-kerusa- kan lingkungan tetap berjalan, terutama pembalakan liar. Atau contoh lainnya, kerusakan lingkungan yang disebabkan lumpur Lapindo. Yang rusak bukan hanya lingkungan secara biologis, melainkan juga sosial serta lingkungan aktivitas ekonomi masya- rakat.Tidakadalangkahkonkretpemerintahuntukmenyehatkan lingkungan yang sudah rusak itu. (Wta/P-3) Nasir Djamil Ketua DPP PKS SALAH satu yang ikut menyumbang kerusakan lingkungan ialah sistem politik yang selama ini berlangsung, terutama pe- milihan kepala daerah secara langsung. Kepala daerah tidak berdaya saat pengusaha meminta kompensasi atas bantuan yang diberikan saat pemilu kada. Kompensasinya ya pemberian izin penambangan dan perambahan hutan, apalagi kalau kepala daerahnya pengusaha. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono sudah membuat program prolingkungan, tapi tetap saja di lapangan tidak bisa dicegah. Sebabnya, izin eksplorasi sumber daya alam tidak semuanya di pusat, sebagian ada di daerah. Menurut saya, peraturan perundangan mengenai ling- kungan hidup harus dipertegas. Isu lingkungan memang tidak populer. (Wta/P-3) Nur Yasin Politikus PKB PROGRAM pemerintah terkait lingkungan saat ini tidak efektif. Kementerian Lingkungan Hidup seperti ada, tapi tiada. Secara kelembagaan, Kementerian Lingkungan Hidup hanya menteri negara.Jadi,hanyamembuataturan,tapitidakbisamengeksekusi sendiri beberapa kegiatan yang bersifat pelestarian lingkungan. Yang sangat perlu sebetulnya membuat aturan, melakukan pe- nindakan,danaksipembenahan.Initidakada.penindakanmasih sangat kurang. Seharusnya ada hakim ad hoc dari pengadilan ne- geri sampai Mahkamah Agung untuk memperkuat penindakan. Diperlukan hakim dengan spesialisasi lingkungan karena tidak bisa ditangani oleh sarjana hukum biasa. Dari sisi pendanaan, anggaranuntuklingkunganhidupsaatinitidaksampaiRp1triliun. Hanya 0,05% dari APBN. (Wta/P-3) 2 PKB 5 Partai Golkar Tantowi Yahya Wakil Sekjen DPP Partai Golkar PERHATIAN pemerintah terhadap kerusakan lingkungan masih belum cukup. Kami melihat kasatmata saja di daerah pemilihan saya di Jakarta, kerusakan lingkungan yang terjadi parah sekali. Kita lihat bagaimana sampah yang menggunung tidak tertangani dari tahun ke tahun. Saking banyaknya, sampai menjadi daratan baru. Saya menilai komitmen pemerintah untuk lingkungan ma- sih rendah. Penanganan harus fokus pada hal-hal yang bersifat edukatif, preventif, dan penindakan. Edukasi kepada masyarakat saat ini masih kurang. Harus ada edukasi yang kuat bagaimana kerusakanlingkunganberakibatlangsungkepadamereka.Akibat jangka panjangnya seperti apa. Masih banyak masyarakat yang belum tahu secara pasti dampak kerusakan lingkungan. Upaya preventif juga masih kurang memadai. (Wta/P-3) Sutan Bhatoegana Ketua DPP Partai Demokrat KAMI akan meneruskan kebijakan pemerintahan SBY yang berpihak pada empat pro, yakni pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-environment. Jadi, kebijakan lingkungan itu bagi Demokrat harga mati. Demokrat selalu menyampaikan kepada kader-kader untuk melestarikan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup, yang tadinya hanya mengimbau, sekarang bisa menangkap dan menghukum perusak lingkungan. Tahun ini dibuat lagi Dewan Nasional Perubahan Iklim. Artinya, pe- merintahan SBY sangat prolingkungan. Siapa pun pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Pak SBY harus memikirkan lingkungan hidup untuk keberlangsungan kehidupan rakyat. Aturan dan kebijakan pemerintah sebenarnya sudah benar semua. Cuma, implementasinya belum maksimal kalau tidak didukung rakyat. (Wta/P-3) Alimin Abdullah Ketua DPP PAN SEJUJURNYA harus kita katakan bahwa perhatian pemerintah terhadap kerusakan lingkungan masih kurang. Ini juga ter- kait porsi anggaran yang masih kecil untuk lingkungan hidup. Padahal, kerusakan yang sudah terjadi selama ini luar biasa. Baik karena perambahan hutan maupun tidak memperhatikan lingkungan dan pembangunan. Termasuk juga pembangunan tambang, terutama tambang-tambang liar seperti di Bangka dan Kalimantan sudah luar biasa. Karenanya, perlu sosialisasi untuk kepentingan bersama dan melakukan pengawasan. Kita lihat sekarang penindakan terhadap orang yang membakar hutan saja belum tegas, belum jelas. Harus ada pendidikan khu- sus lingkungan bagi hakim dan jaksa supaya lebih memahami teknis-teknisnya. (Wta/P-3) Romahurmuziy Sekjen DPP PPP KETENTUAN dan sanksi atas tindakan perusakan lingkungan, terutama perambahan hutan, sudah termuat jelas dan tegas dalam undang-undang. Baik di UU Nomor 41 Tahun 1999 ten- tang Kehutanan maupun UU Perlindungan dan Pengelolaan (PPLH). Ada masalah dalam hal penegakan hukum di bidang lingkungan. Selama ini para pelaku perusakan hanya diberikan hukuman ringan, atau bahkan kasusnya menguap karena dini- lai tidak cukup bukti. Ini membuat tidak ada efek jera. Mereka terus melakukannya lagi dan lagi. Untuk para pembalak liar, harus dicabut izin mereka karena sudah masuk kejahatan yang luar biasa. Perlu ada kemauan politik semua pihak guna men- dukung penegakan hukum. Kalau tidak, anak cucu kita akan diwarisi masalah lingkungan yang serius. (Wta/P-3) Ali Kastela Ketua DPP Partai Hanura MASALAHpenangananlingkunganhidupseharusnyadikuatkan pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, pengendalian pencemaran dan masalah yang berhubungan de- ngan penegakan hukum. Masalahnya saat ini upaya pencegahan tidak dilakukan dengan baik. Penindakan juga berorientasi pada pendapatan. Contohnya, perizinan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan seluas-luasnya. Ini memberi dampak luar biasa terhadap kerusakan lingkungan kita. Oleh karena itu, kita prihatin kalau pemerintah saat ini tidak menge- depankan perhatian terhadap kerusakan lingkungan. Yang kita titipkan kepada generasi mendatang ialah air mata, padahal seharusnya kita memberikan mata air. Kerusakan lingkungan luar biasa yang terjadi di mana-mana. (Wta/P-3) MS Kaban Ketua Umum DPP PBB PROGRAMpemerintahsaatinimasihjauhdariefektifuntukmeng- atasi kerusakan lingkungan. Tidak ada strategi dan program yang jelas untuk meningkatkan kualitas lingkungan kita. Pemerintah lebihbanyakmengambilisu-isuinternasionalyangsedangpopuler, padahal itu bukan sesuatu yang utama untuk Indonesia. Misalnya, tentang emisi karbon. Indonesia bukan negara industri, tidak pu- nya kewajiban menurunkan emisi. Kita lupa masalah lingkungan definisinya luas. Terkait pemanfaatan sumber daya alam, saat ini mulai dari hulu hingga hilir tidak ada program yang tuntas, dari pusat ke daerah. Maka itu, dari waktu ke waktu kita tidak punya standarsuksesmenyelamatkanlingkungan.Yangpalingmencolok ketika pemerintah mengatakan ada moratorium kawasan hutan, tapi kenapa masih terjadi kebakaran yang luar biasa? (Wta/P-3) Budhy Santoso Ketua DPN PKPI MEMANG sudah ada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di samping program- program kementerian terkait. Namun, realitas menunjukkan upaya pemerintah belum efektif. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya bencana alam, khususnya yang disebabkan keru- sakan lingkungan. Contohnya antara lain banjir, longsor, efek rumah kaca yang disebabkan limbah industri, serta kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan aneka ragam hayati. Itu di- sebabkan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengefektifkan konsep go green. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi seluas-luasnya secara intens dan berlanjut mengingat pemahaman masyarakat tentang arti lingkungan hidup masih rendah. (Wta/P-3) SELASA, 25 MARET 2014PLATFORM PARTAI6
  7. 7. P ENGAWASAN atas pe- nyelenggaraan pemi- lihan umum (pemi- lu) sepertinya tidak didesain untuk mengawasi peserta pemilu yang juga aktif sebagai pejabat atau penye- lenggara negara. Jika melihat DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD, mayoritas masih diisi wajah lama, termasuk juga yang menduduki jabatan se- bagai menteri. Di jajaran Kabinet Indo- nesia Bersatu (KIB) Kedua, setidaknya ada 10 menteri aktif yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Bahkan 5 dari 10 menteri tersebut berasal dari Partai Demokrat, sisanya dari Partai Keadilan Sejahtera (2 menteri), Partai Kebangkitan Bangsa (2), dan Partai Amanat Nasional (1). Sekilas tak ada yang salah jika seorang menteri atau incumbent mengajukan diri sebagai calon anggota legisla- tif. Namun, jika diselisik lebih jauh ada kelemahan sistemis dalam sistem pengawasan pemilu jika dikaitkan dengan keikutsertaan menteri atau incumbent dalam kontestasi pemilu legislatif. Problem hukum Dari sisi hukum, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD cenderung memberikan kele- luasaan kepada anggota DPR, DPD, DPRD, dan menteri un- tuk tetap aktif memegang jabatan mereka walaupun dicalonkan sebagai calon anggota legislatif. Namun, di sisi yang lain, undang-undang justru mewajibkan kepada kepala daerah untuk mun- dur dari jabatan mereka jika dicalonkan sebagai anggota legislatif. Dampak dari pengaturan itu ialah ketiadaan instrumen pengawasan yang mumpuni untuk mengawasi menteri dan incumbent. Hampir ti- dak ada batasan atau ukuran untuk menilai apakah yang bersangkutan sedang men- jalankan tugasnya sebagai pejabat negara atau se- dang melakukan ke- giatan kampanye. Sebagai contoh, misalnya, ketika anggota DPR tu- run ke basis pemi- lihnya menggu- nakan fasilitas negara karena jabatan- nya se- b a g a i a n g - g o t a D P R . Dalam p r a k - t i k n y a kegiatan tersebut sering kali ‘dibum- bui’ konten yang sebetulnya dikategorikan sebagai bentuk kampanye. Dalam banyak kasus ke- giatan semacam itu bahkan dilakukan secara vulgar, misalnya ada anggota DPR menggunakan program di kementerian tertentu un- tuk digunakan sebagai alat kampanye. Biasanya caleg melakukan ‘klaim’ bahwa program tersebut ialah ‘jerih payahnya’ sebagai anggota le- gislatif. Pada sisi yang lain, tak tertutup kemungkinan men- teri aktif pun menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya untuk melakukan kegiatan kampanye. Faktanya memang sangat sulit dibeda- kan dan dibuktikan apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugasnya atau sedang berkampanye. Dalam konteks pengawasan, sebagai bahan perbandingan dalam penyelenggaraan pe- milu kada, penggunaan dana bansos untuk kepentingan in- cumbent tidak pernah tersen- tuh oleh pengawasan pemilu. Lalu apa yang akan dilakukan jika ada indikasi dana bansos di kementerian tertentu disalah- gunakan, termasuk terhadap incumbent yang menggunakan fasilitas jabatannya untuk ke- pentingan kampanye? Fenomena penyalahgunaan dana bansos sebetulnya telah menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil kajian KPK di daerah, misalnya, mengungkap bahwa ada peningkatan signifikan terhadap pengalokasian dana bansos dan hibah dalam APBD (2011–2013). Hal yang sama juga terjadi di ke- menterian, alokasi dana ban- sos dalam APBN 2014 men- capai Rp73,2 triliun, padahal di tahun sebelumnya (2013) berkisar pada angka Rp59 triliun (Media Indonesia, 20/3). Namun, pada sisi yang lain, diskresi pengguna anggaran yang terlalu besar tidak di- imbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Karena itu, tidak menghe- rankan jika pada sisi audit, ha- sil pemeriksaan Badan Peme- riksa Keuangan (BPK) selalu menemukan penyimpangan atas pengelolaan dana ban- sos dan hibah. Bahkan dalam beberapa kasus, itu dikatego- rikan sebagai bagian dari tin- dak pidana korupsi. Semua hal itu tentu tidak terlepas dari politik alokasi anggaran yang memang berpotensi sangat besar untuk disalahgunakan baik oleh kepala daerah mau- pun kementerian. Terobosan pengawasan Kondisi tersebut tentu saja melahirkan situasi yang tidak fair dalam penyelenggaraan pemilu. Harus diakui bahwa pejabat aktif tentu lebih memi- liki peluang paling besar un- tuk menggunakan anggaran, fasilitas, dan kekuasaan yang melekat pada jabatannya un- tuk kepentingan politik. Karena i t u , p e n g a - wasan pemi- lu harusnya masuk ranah ke k u a s a a n yang dijalan- kan para ca- leg. Namun, fakta yang lain justru memper- lihatkan ringkihnya pengawasan pemilu. Institusi penyeleng- gara pemilu terlihat gagap dalam mela- kukan pengawasan terhadap peserta p e m i l u y a n g n y a t a - n y a t a m e l a k u k a n pelanggaran. Contoh yang paling sederhana ialah soal pemasangan atribut kampanye yang melanggar aturan. Saat ini atribut peserta pe- milu dengan mudahnya dapat dijumpai dalam ruang-ruang publik. Padahal, secara hu- kum pemasangan atribut ter- sebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu karena dipasang pada tempat yang dilarang. Lalu, bagaimana penyeleng- gara pemilu bisa mengidenti- fikasi dan menindak pelang- garan yang dilakukan secara terselubung melalui program di kementerian tertentu, se- mentara pelanggaran yang terlihat nyata sekalipun tidak dilakukan tindakan hukum yang tegas? Itulah potret nyata bahwa sistem pengawasan pemilu jauh tertinggal di bela- kang, sementara pelanggaran pemilu telah dikreasikan sede- mikian rupa untuk menyiasati celah hukum. Ke depan mungkin perlu ada terobosan penegakan hu- kum dalam hal pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu hendaknya tidak dibatasi kerangka hukum pemilu saja, ada regulasi lain yang bisa diterapkan untuk menjerat peserta pemilu yang melaku- kan pelanggaran. Dalam konteks penyalahgu- naan anggaran, jabatan atau fasilitas negara bagi menteri aktif dan incumbent harus- nya menggunakan terobosan hukum tidak hanya dalam konteks hukum kepemiluan. Ada instrumen hukum lain, misalnya dengan mengguna- kan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pi- dana Korupsi. Karena rumus- an tentang penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi ialah bagian dari tin- dak pidana korupsi. Tero- bosan semacam itu penting dilakukan agar kelemahan pengawasan pemilu benar- benar menjamin pelaksanaan pemilu yang fair bagi semua peserta pemilu. H ARI Air Sedunia (World Water Day), yang diperingati se- tiap 22 Maret, pada tahun ini mengambil tema water and energy (air dan energi). Tema itu dipilih de- ngan mempertimbangkan keterkaitan yang erat antara air dan energi. Di masa datang, ketersediaan energi dengan harga terjangkau dan harga air tawar yang makin mahal akan menjadi masalah pelik bagi setiap negara. Meski air kebutuhan dasar manusia, peringatan Hari Air Sedunia belum mendapat perhatian luas dari masya- rakat. Di tengah kehidupan yang kian boros energi karena tersedianya berbagai fasilitas yang memanjakan kehidupan, setiap anggota masyarakat diharapkan mau melaksana- kan berbagai kegiatan gerakan hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan hemat air semakin pentingketikakrisislingkungan yang kian masif belakangan ini dapat menetaskan defisit air tawar di tengah penduduk dunia yang jumlahnya terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir meningkat menjadi 7 miliar, dan akan mendekati angka 9 miliar dalam kurun waktu 30 tahun yang akan da- tang. Defisit air tawar menjadi ancaman baru. Kebutuhan se- karang dan masa datang akan lebih sulit karena masyarakat membutuhkan pangan yang jumlahnya dua kali produksi pangan saat ini, yang berarti meningkatkan kebutuhan air. Itu menunjukkan kebutuhan air bagi umat manusia sangat- lah penting karena air ialah sumber kehidupan. Defisit Kebutuhan air yang makin meningkat setiap tahun di te- ngah krisis lingkungan yang kian masif patut mendapat perhatian dari pemerintah. Di mata masyarakat dunia, Indo- nesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya air yang cukup besar. Namun, mereka juga mencatat bahwa bencana kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan di sejumlah daerah baru-baru ini telah menetaskan defisit air tawar. Fenomena krisis lingkungan yang makin buruk ini akan memicu kelangkaan pangan di negeri yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Tanpa pengelolaan serius, di masa datang air akan menjadi sumber konflik di te- ngah warga. Para ahli konser- vasi air mengestimasi dua dari tiga penduduk akan semakin sulit mengakses bersih tawar pada 2025. Air merupakan kebutuhan vital manusia. Namun, krisis lingkungan yang kian masif mengakibatkan pemenuhan kebutuhan air tawar bagi pen- duduk dunia menghadapi ma- salah pelik. Sekitar 1,8 miliar penduduk dunia mengonsumsi air tidak bersih setiap hari dan 1,3 miliar penduduk dunia be- lum memiliki fasilitas sanitasi. Dampaknya dari sekitar 50 ribu orang meninggal setiap hari di dunia, sedikitnya 16 ribu orang di antaranya me- ninggal akibat mengonsumsi air yang kurang bersih. Lalu, bagaimana pemenuh- an air bersih di Indonesia? Sudahkah seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih secara merata baik kuanti- tas maupun kualitas untuk kebutuhan sehari-hari? Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mence- gah krisis air? Apakah sudah terjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat luas untuk mengatasi pencemaran air di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan? Kerja sama kian penting mengingat harga air semakin mahal. Ilmu ekonomi zaman dulu mengajarkan air ialah barang gratis. Kini terbukti air lebih mahal daripada bensin. Dahulu, untuk minum dan ke- butuhan rumah tangga cukup mengambil air dari sumur. Na- mun, seiring dengan kualitas air sumur yang kian diragukan kelayakannya karena terce- mar, masyarakat harus mem- buka dompet untuk membeli air kemasan yang diproses dari air pegunungan demi menjaga kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum warga Jakarta dan kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya terus menyedot air tanah secara berlebihan menyusul pembangunan per- mukiman baru yang bertum- buh secara signifikan. Peng- gunaan air tanah dengan cara menyedot secara berlebihan dapat mengakibatkan intrusi air laut di berbagai kota pantai. Air di sumur-sumur penduduk berubah menjadi asin alias payau. Penyedotan air tanah secara berlebihan akan mem- bentuk rongga-rongga di dalam tanah dan banjir besar akan selalu mengintai karena terjadi penurunan permukaan tanah. Di Jakarta belahan utara, menurut data terkini, tanah- nya sudah turun secara ber- makna dalam jangka waktu 30 tahun belakangan. Intrusi air laut sudah mencapai daerah Monas. Jika eksploitasi air tanah ini dilanjutkan secara terus-menerus tanpa pengen- dalian, penurunan tanah akan mencapai 4 meter pada 2030. Dalam kondisi demikian, bisa dipastikan akan sangat sulit mengatasi bahaya banjir yang kerap terjadi belakangan ini. Bahkan tidak mustahil kawa- san Jakarta Utara akan men- jadi waduk raksasa. Gerakan hemat air Mengatasi defisit air tawar patut dilakukan melalui gera- kan hemat air dan dikampa- nyekan secara terus-menerus. Kesadaran masyarakat akan terbangun untuk memahami bahwa sumber daya air itu ha- rus dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup bangsa. Hal itu akan menetaskan pa- radigma baru, yakni memberi pemahaman bahwa fungsi air tidak sekadar untuk mandi, cuci, dan kebutuhan minum, tetapi juga berfungsi untuk membilas kota. Kota Jakarta, yang saat ini berpenguhuni sekitar 12 juta jiwa, setiap hari menghasilkan sekitar 3.000 ton tinja. Jumlah limbah yang luar biasa itu dikhawatirkan dapat menjadi ‘bom waktu’ yang mencemari seluruh air tanah dangkal oleh bakteri koli yang hidup dalam tinja manusia. Untuk itu, dibu- tuhkan air yang cukup untuk membilas Kota Jakarta dari cemaran dan ancaman penya- kit akibat bakteri koli. Kecukupan air bersih seba- gai hak asasi manusia masih terjadi kesenjangan. Masyara- kat miskin yang tidak mampu berlanggananairminumharus membayar lebih mahal dari tu- kang pikul jika dibandingkan dengan tarif air minum yang dibayar warga yang menda- patkan pelayanan air bersih dari PAM. Sekadar menyebut contoh, masyarakat miskin di Jakarta Utara harus membeli air bersih yang harganya lebih mahal daripada yang dinikma- ti masyarakat mampu di Men- teng dan Kebayoran Baru. Data menunjukkan warga Medan yang bisa menikmati air PAM baru mencapai 40%. Warga lainnya mendapatkan air bersih dari air tanah yang kualitasnya sudah mulai menu- run. Untuk kebutuhan mandi dan cuci, sebagian warga meng- gunakan air dari Sungai Deli dan Babura yang warnanya kerap berubah menjadi cokelat karena tercemar baik secara kimia maupun biologis. Mengingat kian masifnya krisis lingkungan belakangan ini dan sudah berdampak buruk pada defisit air tawar untuk kehidupan, saatnya kita belajar menghargai setiap tetes air. Jika setiap orang, misalnya di Jakarta, dapat menghemat 1 liter air setiap hari, berarti ada 12 juta liter air yang bisa diselamatkan. Nah, mulai seka- rang mari berhemat air guna mencegah konflik baru mem- perebutkan sumber kehidupan yang satu ini. SELASA, 25 MARET 2014 OPINI 7 PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Mengingat kian masifnya krisis lingkungan belakangan ini dan sudah berdampak buruk pada defisit air tawar untuk kehidupan, saatnya kita belajar menghargai setiap tetes air. Ringkihnya Pengawasan Pemilu AirdanKrisisLingkungan Reza Syawawi Peneliti hukum dan kebijakan Transparency International Indonesia Posman Sibuea Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumut, Direktur Center for National Food Security Research Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan- song Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau- rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato- mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau- rens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase- tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035- 306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR- TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME- MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah- mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri- antari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul- wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne- lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo- hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per- mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us- man Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi- djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri- ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per- cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu- lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
  8. 8. LINTAS BERITA SELASA, 25 MARET 2014MEGAPOLITAN8 S ETELAH menempuh sejumlah rangkaian tes, Brigadir Susanto, tersangka penembak- an Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya Ajun Komisa- ris Besar Pamudji, akhirnya mengakui perbuatannya. Menurut pengakuan Su- santo, penembakan itu tidak disengaja, tapi hanya reaksi spontan. Ia bahkan sempat bergelut dengan korban un- tuk memperebutkan senjata api jenis revolver kaliber 38 milimeter. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto, kemarin, menga- takan pengakuan itu diung- kapkan Susanto saat kembali menjalani pemeriksaan inten- sif di ruang penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ketika penyidik melaku- kan tes psikologis, tersangka berusaha menutupi fakta kejadian. Selain itu, tambah Heru, hasil pemeriksaan lanjutan menggunakan alat uji ke- bohongan (lie detector) pun nyaris dikelabui karena ke- terangan Susanto tidak didu- kung data yang dikeluarkan mesin. “Karena ada indikasi bohong, tersangka lalu kita istirahatkan dan lakukan pen- dekatan. Pada pemeriksaan kedua dengan lie detector, ba- rulah dia mengaku yang me- lakukan (penembakan). Mesin juga menunjukkan jawaban jujur dan benar,” kata dia. Se- telah ada pengakuan sebagai pelaku tunggal itulah Susanto kembali menjalani pemerik- saan intensif di ruang. Ambil pistol Dalam pemeriksaan inten- sif, Susanto juga mengung- kapkan peristiwa pada selasa (18/3) pukul 21.15 WIB itu di- awali kedatangan atasannya, AKB Pamudji, ke ruang piket Yanma. Tersangka menyapa, “Selamat malam, Koman- dan.” Namun, Pamudji malah menegur tersangka karena tidak mengenakan seragam. “Senjata api tersangka lalu diambil dan disimpan di kan- tong celana korban. Tersangka kemudian masuk ke ruangan untuk memakai seragam dan diperintahkan mengecek piket (unit) genset,” ujar Heru. Tak lama berselang, tersang- ka kembali ke ruang piket dan melapor ke Pamudji perihal hasil pemeriksaan di unit gen- set. Saat laporan disampaikan, terjadi perselisihan karena korban dianggap tak peduli. “Artinya, laporan tersangka tidak dipedulikan. Pekerjaaan yang dilakukan tidak menda- pat apresiasi, tapi terus dapat teguran,” tambahnya. Susanto selanjutnya me- minta Pamudji agar mengem- balikan senjata api miliknya. “Terjadilah sedikit perta- hanan. Saat itu tangan kor- ban memegang pelatuk dan meletus,” kata Heru. Hal senada dikatakan Ka- bid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto. Menu- rutnya, setelah pergumulan dan letusan pertama, senjata pindah ke tangan tersangka. “Jadi, tangan korban dan ter- sangka sama-sama ke atas memperebutkan senjata. Lalu, tangan korban sempat ditu- runkan tersangka dan senjata diarahkan ke kepala korban, (tembakan kedua) kena peli- pis,” pungkasnya. (Gol/J-4) ANITA Ambarwati, 18, siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 Cibinong yang jenazahnya ditemukan di hu- tan Kampung Pedurenan, RT 001 RW 02, Kelurahan Kali Mulia, Cilodong, Kota Depok, Minggu (16/3), tewas akibat dibunuh. Setelah dibunuh, kor- ban diperkosa dua pelaku. Kepala Polsek Sukma Jaya Komisaris Agus Widodo me- ngatakan pelaku bernama Syarifuddin, 33, dan Parilhan Jayadi alias Pepen, 33. Mereka mengaku membunuh dan me- merkosa Anita lantaran ingin memperdalam ilmu hitam dan aji kesaktian. “Polisi mencurigai peng- akuan kedua tersangka, se- hingga perlu pendalaman untuk mengungkap korban lain. Kami juga perlu kete- rangan lain, tidak cukup hanya keterangan Syarifuddin dan Pepen,” kata Agus, kemarin. Menurutnya, ilmu hitam ter- sebut oleh kedua tukang ojek itu selain akan dipakai untuk mengguna-gunai gadis, juga untuk kebal terhadap macam senjata tajam dan bisa meng- hilang setelah melakukan kejahatan. “Untuk mendapatkan itu harus membunuh dan me- merkosa anak baru gede (ABG) untuk tumbal,” kata Pepen. Pepen mengungkapkan, ia mengenal Anita lewat jejaring sosial Face Book. Pada Minggu (16/3) pukul 04.00 WIB, ia menghubungi Anita yang ting- gal di Perumahan RRI Cisalak, Sukma Jaya, Depok, melalui telepon untuk menemuinya di SPBU Kali Mulya, Cilodong. Setelah bertemu , Anita, Pepen, dan Syarifuddin kemudian menyusuri jalan setapak ke arah hutan. Setibanya di sana, leher gadis itu dijerat dengan tali nilon yang telah disiapkan hingga tewas. Setelah itu, ke- dua pelaku memerkosanya. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sukma Jaya Ajun Komi- saris I Ketut Gorris mengata- kan, mayat Anita ditemukan pada Kamis (20/3). Melalui pe- nelusuran ponsel milik Anita, petugas mendeteksi identitas Pepen dan Syarifuddin, ke- mudian meringkus mereka. (KG/J-4) KEPOLISIAN Sektor Tambun, Kabu- paten Bekasi, Jawa Barat, memukan unsur kesengajaan dalam kasus keba- karan toko mebel yang menewaskan dua bocah dan membuat ibu mereka kritis. “Kami sudah mendapat ha- sil sementara dari Puslabfor (Fusat Laboratorium Forensik). Memang ada dugaan unsur kesengajaan da- lam kebakaran yang menewaskan dua balita dan satu orang kritis,” kata Kapolsek Tambun Komisaris Indra Arya Yuda, kemarin. Menurutnya, sejak awal pihaknya telah menemukan kejanggalan dalam kebakaran Toko Bintang Makmur Fur- niture sekaligus rumah tinggal pada 19 Maret lalu. Antara lain, di dinding kamar tidak ada bekas terbakar, dan hanya kasur yang terbakar. Sementara itu, berdasarkan data dari hasil olah tempat kejadian perkara di Jalan H Nausan, Kam- pung Gabus Pabrik, RT 04/01, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, ditemukan beberapa barang bukti yang menguatkan kejanggalan itu. Di antaranya, lima botol air mineral, dua bungkus korek api, dan kunci kamar yang diletakkan di meja. Di sisi lain, Monalisa, 34, ibu kedua bocah, saat ini masih kritis dan dira- wat Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. (Gan/J-4) HINGGA kemarin, polisi masih mem- buru pelaku perusakan Stasiun Kereta Duri, Tambora, Jakarta Barat, yang terjadi pada Jumat (21/3) malam. Ber- dasarkan penyelidikan, pelaku diduga berjumlah lima orang. Perusakan itu dipicu dari perteng- karan antara petugas keamanan dan sekelompok penumpang yang turun dari KA 1033. Namun kemudian, lima penumpang yang sudah menukar tiket dan keluar dari peron memaksa masuk lagi ke stasiun. Alhasil, tindakan kelima penum- pang tersebut langsung mendapat- kan teguran dari petugas keamanan. Pasalnya, penumpang yang hendak masuk stasiun harus membeli tiket untuk melewati gerbang dengan sis- tem tap-in/tap-out. Perusakan pun terjadi oleh kelima orang itu bersama puluhan teman mereka. Mereka melempari stasiun hingga membuat fasilitas stasiun ru- sak. Namun, kemarin, Humas Daop I PT KAI Agus Komarrudin mengatakan stasiun sudah diperbaiki dan operasi- onal pelayanan tidak terganggu. Kanit Reskrim Polsek Tambora AK Widharma Jaya mengungkapkan su- dah delapan saksi diperiksa dalam kasus ini. (Tes/J-1) PENERTIBAN JOKI 3 IN 1: Petugas satpol PP merazia sejumlah joki 3 in 1 dan gelandangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Razia dilakukan untuk menciptakan kondisi Jakarta yang bebas gelandangan dan permasalahan joki 3 in 1 yang kerap menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan. MI/ANGGA YUNIAR SIDANG PERDANA: Terdakwa pembunuh Holly Angela, yakni Surya Hakim, Abdul Latif, dan Pago menjalani sidang perdana di PN Jakarta Selatan, kemarin. Ketiganya ialah eksekutor yang disewa otak pembunuhan, Gatot Supiartono, MI/ANGGA YUNIAR SusantoAkui tidakSengajaMenembak TukangOjekBunuhAnita untukPerdalamIlmuHitam RAZIA PARKIR LIAR: Petugas Dishub Pemrov DKI mencabut pentil kendaraan roda empat yang diparkir sembarangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin. Razia parkir sembarangan di pinggir jalan tersebut bertujuan mengantisipasi kemacetan. ANTARA/RENO ESNIR KebakaranDidugaDisengaja PerusakanStasiunDiusut KOTA DEPOK POLDA METRO JAYA KABUPATEN BEKASI JAKARTA BARAT PELESIR massal pegawai Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Na- kertrans) Jakarta Timur ke Gunung Bromo, Jawa Timur, dengan cuti bersamaan, Jumat (21/3) pekan lalu, menuai protes keras. Bahkan Dinas Nakertrans DKI Ja- karta akan memverifikasi ulah 24 pegawai negeri sipil (PNS) itu dan meminta keterangan Kepala Suku Di- nas Nakertrans Jakarta Timur Hikmat Sirait. Dia dinilai lalai karena mem- berikan izin kepada anak buahnya untuk pelesir di hari kerja. “Sebagai PNS, tidak bisa seperti itu, apalagi di saat jam kerja,” kata Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Priyono, kemarin. Menurut dia, seharusnya PNS bertanggung jawab melayani masya- rakat, bukan berwisata. Oleh karena itu, baik Kepala Sudin Nakertrans maupun 24 PNS yang berwisata akan dijatuhi sanksi jika dalam verifikasi, mereka terbukti melakukan kesa- lahan. Ketika ditanya soal bentuk sanksi yang akan dijatuhkan, Priyono mengatakan hasil verifikasi tim akan menentukan jenis sanksi. “Kita tunggu tim. Mau sanksi te- guran tertulis atau lisan, yang jelas ini warning pertama dan terakhir buat mereka,” tegasnya. Ia juga ber- harap sudin nakertrans lainnya bisa mengambil pelajaran dari kasus itu. (AF/J-4) PNSPelesirTerancamSanksi JAKARTA TIMUR Pembunuh Satpam Diduga Sakit Jiwa PELAKU penusukan hingga tewas Chairil Fachri, petugas keamanan Giant Ekspres Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangsel, diduga menderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari melanturnya jawaban pelaku saat dimintai keterangan oleh polisi. Tersangka Amordiah Widi Amara hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Ti- mur, karena dikeroyok massa. Kapolsek Pondok Aren Komisaris Hafidz Herlambang, kemarin, mengaku tidak sepenuhnya percaya dengan tingkah laku pelaku. Makadariitu,penyidikakanmemanggilpsikiateruntukmengecek kondisi kejiwaan tersangka. “Ditakutkan, dia cuma berpura-pura hilang ingatan supaya da- pat mengelabui petugas,” tuturnya. Desi, kakak kandung pelaku, mengatakan Amordiah mengalami gangguan jiwa sejak 10 tahun lalu. Sebelumnya, pelaku sempat membakar rumah kontrakan tetangganya. Pelaku juga pernah berobat untuk kejiwaannya di Cirebon, Jawa Barat. (DA/J-1) Hakim Duga Pelapor Bohong MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menduga ada kejangalan dalam kasus penguasaan harta yang dilaporkan Luthfia terhadap mantan suaminya, Deding Abdulah. Sudah dua kali Luthfia mangkir dalam persidangan. Majelis Hakim Dahmi Wirda menyatakan tidak bisa menerima alasan sakit yang diberikan Luthfia melalui jaksa. Menurutnya, harus dijelaskan sakit dari pelapor itu seperti apa sehingga tidak bisa datang dalam dua kali persidangan. Dia juga mendesak Jaksa untuk memastikan kebenaran alasan pelapor, dan melakukan penjemputan terhadap pelapor utuk sidang berikutnya. Jaksa Indra Gunawan berkeras menyatakan pelapor sakit. “Ini baru pangilan kedua. Pada persidangan ketiga akan kami lakukan penjemputan,” katanya. (Nel/J-1) Eksekutor Holly Diancam Hukuman Mati TIGA eksekutor pembunuhan Holly Angela yang terdiri dari Surya Hakim, Abdul Latief, dan Pago Satria Permana terancam hukuman mati. Ancaman itu disampaikan jaksa dalam dakwaan untuk ketiga orang itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Made Sutrisna itu, Sofyan Yusuf dan Abdul Latief, diadili bersamaan, sedangkan Pago Satria terpisah. Jaksa Agus Setiawan dalam dakwaan primer menjerat ketiga terdakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1, subsider Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 dan dalam dakwaan lebih subsider menjerat mereka dengan Pasal 353 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat 1. Menurutnya, Pasal 340 merupakan pidana pembunuhan be- rencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. (Nel/J-4) “Susanto meminta Pamudji mengembalikan senjata apinya sehingga terjadi perebutan. Saat itu tangan korban memegang pelatuk dan pistol meletus.”

×