Kenalkah Anda dengan para Caleg?
Tidak sedikit tenaga, pikiran, dan uang, yang harus
dikeluarkan agar dikenal masyarakat. ...
RAJA EBEN LUBIS
P
ERMINTAAN kuasa hukum
mantan Ketua Umum Par-
tai Demokrat Anas Urba-
ningrum, Firman Wijaya,
untuk menja...
SENIN, 24 MARET 2014 HUKUM 3
RAJA EBEN LUBIS
M
ASALAH yang
melilit Sekre-
taris Mahkamah
Agung, Nurhadi,
tidak hanya berka...
SENIN, 24 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
SALAH satu peran negara
ialah memberikan fasilitas
kesehatan yang terjangkau,
murah...
SENIN, 24 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
Hadir di arena kampanye
biasanya mengundang
rasa haus dan lapar.
Tawaran makanan
...
SENIN, 24 MARET 2014MEGAPOLITAN6
SEJUMLAH warga yang ter-
gabung dalam Forum Umat
Islam (FUI) Jatisampurna
menuntut paniti...
SENIN, 24 MARET 2014 PERBAIKAN JALAN 7
Sebagian Besar
Lubang sudah
Tertutup
PERBAIKAN jalan berlubang
akibat banjir bebera...
INVEST8
ANATA SYAH FITRI
K
AMPANYE terbuka resmi bergulir 23
Maret, tapi sebenarnya pertarungan
sudah dimulai sejak jauh h...
P
OT-POT bercat kuning
ditata selang-seling dengan
pepohonan yang batangnya
juga dicat kuning sepanjang jalan
protokol Kab...
Mengurangi
Risiko Dana
Bansos
Enny Sri Hartati
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
SENIN, ...
Mereka Memang Dimiskinkan
MEREKA ini menjadi miskin karena dimiskin-
kan oleh yang menjadi wakil mereka. Hara-
pan mereka ...
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Media Indonesia 24 Maret 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Media Indonesia 24 Maret 2014

1,583 views
1,454 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 24 Maret 2014

  1. 1. Kenalkah Anda dengan para Caleg? Tidak sedikit tenaga, pikiran, dan uang, yang harus dikeluarkan agar dikenal masyarakat. Faktanya banyak warga yang tak kenal caleg mereka. Fokus Polkam, Hlm 22-23 SENIN, 24 MARET 2014 / NO. 12026 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) KITA ialah bangsa yang rajin memproduksi aturan, tapi ma- las mengawasi pelaksanaannya. Aturan kerap diterbitkan, tapi efektivitasnya enggan diukur. Padahal, aturan hanya bermakna bila pelaksanaannya efektif. Tanpa itu, aturan hanyalah macan ompong, garang di atas kertas, tapi loyo di lapangan. Itulah juga yang terjadi dengan instruksi presiden, per- aturan presiden, dan keputusan presiden terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejak 2004 hingga Maret 2014, Presiden telah menerbitkan 10 inpres, perpres, dan keppres pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang paling mutakhir ialah Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014. Sekadar komitmen di atas kertas berwujud aturan tidak- lah cukup. Negara ini lebih memerlukan komitmen dalam bentuk perbuatan daripada barisan kata dalam inpres, perpres, dan keppres itu. Bukankah esensi pencegahan dan pemberantasan korupsi ialah pelaksanaan kata-kata dalam berbagai tata aturan? Akan tetapi, justru di ting- kat pelaksanaan itulah kita kedodoran. Contohnya In- pres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpres itu ternyata tak cukup perkasa mencegah korupsi di BP Migas serta Kemen- terian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terung- kap pada 2013. Ihwal pem- berantasan korupsi, inpres, keppres, ataupun perpres menugasi Polri dan Kejak- saan Agung sebagai institusi di bawah presiden untuk melaksanakannya. Namun, kita menilai Polri dan Keja- gung belum juga naik kelas dalam memberantas korupsi. Lemahnya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh kementerian dan lembaga memamerkan kepada kita bahwa berbagai aturan yang dikeluarkan Presiden pada hakikatnya lemah pengawasan, tiada ukuran, serta absen hukuman. Dengan melihat pengalaman aturan-aturan terdahulu yang majal di tingkat pelaksanaan, kita bertanya, apa sesungguh- nya tujuan penerbitan Inpres Nomor 2 Tahun 2014? Apakah Presiden tidak sedang melakukan pencitraan di penghu- jung masa jabatan? Bila terkait Pemilu 2014 yang tengah memasuki masa kampanye, apakah inpres itu merupakan kampanye demi memulihkan citra partai Pak Presiden yang belakangan banyak tersandung oleh kasus korupsi? Kita berharap bukan itu tujuan penerbitan inpres. Untuk itu, Presiden harus menyertakan komitmen pengawasan pelaksanaan, pengukuran efektivitas, serta hukuman bagi yang mengabaikan inpres. Presiden, misalnya, bisa memulai dengan mengeluarkan perintah untuk membekukan sementara dana bantuan sosial di sejumlah kementerian yang rawan dikorupsi menjelang pemilu hingga pemilu usai. Dengan begitu, kita boleh ber- harap Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan langkah awal me- nyetop produksi aturan majal oleh Presiden. AP/IVAN SEKRETAREV EVAKUASI WARGA: Milisi pro-Rusia mengevakuasi warga saat tentara ‘Negeri Beruang Merah’ tersebut menyerang dan mengambil alih pangkalan militer Ukraina di Belbek, Sevastopol, Krimea, Sabtu (22/3). Peran inspektorat di kementerian yang selama ini diabaikan harus kembali dikedepankan untuk mencegah korupsi. TAHUKAH Anda jumlah bau maksimal yang dapat dikenali manusia? Leslie Vosshall, peneliti Universitas Rocke- feller, AS, menyatakan ada setidaknya 1 triliun bebauan berbeda yang dapat dikenali manusia. Hasil temuan baru itu diung- kap Vosshall setelah melakukan pengamatan yang melibatkan 26 partisipan. “Analisis kami menunjukkan kemampuan manusia membedakan bau jauh lebih besar daripada yang dipikirkan,” kata Vosshall yang merupakan kepala laboratorium neurogenetis di Universi- tas Rockefeller tersebut. Sebelumnya, ilmuwan meyakini indra penciuman manusia hanya dapat mengenali 10 ribu bebauan yang berbeda. Dalam laporan penelitian yang diterbitkan jurnal Science itu, Vosshall juga menerangkan telinga dapat membedakan suara hingga 340 ribu jenis. (Guardian/Kid/X-4) Perkuat Lembaga Pengawas Korupsi Mengobral yang Majal Penciuman dan Jumlah Bebauan Silakan tanggapi Editorial ini melalui www.metrotvnews.com Presiden, misalnya, bisa memulainya dengan mengeluarkan perintah untuk membekukan sementara dana bantuan sosial di sejumlah kementerian yang rawan dikorupsi menjelang pemilu. MILITER Rusia merebut pang- kalan militer Ukraina, Belbek, Sabtu (22/3), atau sehari sete- lah Krimea resmi bergabung dengan ‘Negeri Beruang Me- rah’ tersebut. Pendudukan itu sempat di- warnai saling tembak antara pasukan Rusia dan Ukraina. Namun, hingga saat ini hanya ada satu tentara Ukraina yang menderita luka-luka. Belum ada laporan jatuhnya korban jiwa. Pasukan Rusia juga meng- ambil alih pelabuhan militer Ukraina, Novofedorovka, di Sevastopol, pesisir Laut Hitam. Dalam aksi itu, kapal perang Ukraina dirampas, termasuk kapal selam Zaporizhzhia. Kapal-kapal itu langsung di- pasangi bendera Rusia. Presiden sementara Ukraina Oleksandr Turchynov me- nyatakan komandan utama pangkalan udara Belbek, Kolo- nel Yuliy Mamchur, ditahan. Namun, ia tidak tahu tempat penahanan Mamchur. Kementerian Pertahanan Ru- sia menyatakan bendera Rusia, Putih-Biru-Merah, kini telah berkibar di sekitar 190 instalasi militer di kawasan Semenan- jung Krimea. Selain itu, dari 18 ribu pasukan Ukraina yang adadiKrimea,kinitinggal2.000 yang masih bertahan. KomandanPaktaPertahanan Atlantik Utara (NATO) di Eropa Jenderal Philip Breedlove me- nyatakan keprihatinannya atas tindakan Moskow yang meng- gunakan latihan militer un- tuk mempersiapkan pasukan menginvasi Krimea. Sekitar 11 hari lalu Rusia melakukan latihan militer dengan meli- batkan 8.500 pasukan di selat perbatasan Ukraina. “NATO telah mencoba me- mandang Rusia sebagai mitra, tetapi sekarang sudah jelas bahwa Rusia bertindak lebih seperti musuh,” katanya. Secara terpisah Belarus, sekutu Rusia, mengakui hasil referendum Krimea. Walau begitu, Presiden Belarus Alex- ander Lukashenko mengkritik aneksasi Rusia atas Krimea sebagai preseden buruk. (Reu- ters/AP/Ria Novosti/Kid/X-4) Berita terkait hlm 20 Rusia Rampas Basis Militer Ukraina RAJA EBEN LUBIS S EJUMLAH pengamat dan pegiat antikorupsi menang- gapi kritis inpres anyar tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (21/3). Mereka meragukan efektivitas Inpres No 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi itu dapat menekan drastis tindak pidana korupsi sebagaimana inpres-inpres sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk mem- perkuat kembali peran inspektorat di kementerian, lembaga, dan BPKP untuk menciptakan sistem agar jeri melakukan tindak pidana korupsi. “Alih-alih signifikan, rasanya inpres baru itu sekadar pen- citraan pemerintah dan partai (berkuasa) agar diposisikan propencegahan dan pemberantasan korupsi karena berte- patan dengan pemilu,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Ce- cep Hidayat kepada Media Indonesia, kemarin. Cecepmenyampaikanhal itu karena ia tidak melihat ada mekanisme dan peng- awasan jelas serta terukur untuk mengetahui efek- tivitas pelaksanaan inpres antikorupsi terdahulu. Sejak mulai memerintah pada 2004, SBY telah me- nandatangani 7 inpres, 2 keppres, dan 1 perpres ter- kait dengan korupsi (Media Indonesia, 23/3). Politik kartel Cecep bahkan menekan- kan ketimbang SBY merilis inpres baru soal antiko- rupsi, lebih baik memperkuat lembaga pengawasan yang ada seperti inspektorat jenderal di kementerian dan lembaga serta BPKP. “Tidak perlu inpres baru karena isinya pasti tidak jauh beda dari yang lalu.” Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sependapat dengan Ce- cep. Ia mengakui inpres antikorupsi mandul karena budaya politik yang tidak egaliter dan maraknya politik kartel. “Dana bansos, contohnya, dinaikkan menjelang pemilu. Sudah saatnya partai kembali ke fitrah sebagai pilar demo- krasi. Kalau tidak, siapa pun presidennya, kartel politik jadi faktor utama yang mengembangbiakkan korupsi sehingga mendelegitimasi presiden terpilih,” ungkap Busyro. Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan me- nilai minusnya efektivitas inpres antikorupsi karena tidak ada langkah konkret dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Tidak ada sanksi ketika inpres diabaikan.” Irjen Kemendikbud Haryono Umar setuju jika pemerintah memperkuat jajaran inspektorat dalam pemberantasan ko- rupsi mengingat selama ini hal itu selalu diabaikan. “Seharusnya pengawasan internal diperkuat karena dapat melakukan pencegahan korupsi sejak dini, bisa melalui pe- ningkatan sumber daya manusia, sistem, dan tindak lanjut laporan pemeriksaan,” kata Haryono. Sementara itu, pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkup Polri selama ini dilakukan hingga level polsek. Me- nurut Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie, inpres baru itu mengajak birokrasi, termasuk Polri, mencegah korupsi di lingkup internal. (Gol/Bay/X-3) raja_eben@mediaindonesia.com Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com MI / M IRFAN Busyro Muqoddas Wakil Ketua KPK SENO
  2. 2. RAJA EBEN LUBIS P ERMINTAAN kuasa hukum mantan Ketua Umum Par- tai Demokrat Anas Urba- ningrum, Firman Wijaya, untuk menjadikan kliennya pihak yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) ditolak mentah- mentah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan itu disebabkan Anas tidak memenuhi syarat menjadi JC, yakni bukan aktor utama dan mengakui kesalahan serta bersedia mengungkap aktor penting di balik dugaan kasus korupsi proyek pem- bangunan proyek olahraga Hamba- lang. “Tidak bisa karena syarat JC bukan pelaku utama tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, kemarin. Selain itu, menurut juru bicara KPK Johan Budi, Anas juga harus mengakui semua sangkaan KPK ke- padanya, seperti dugaan penerima- an gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lain, serta tin- dak pidana pencucian uang yang ia lakukan.“Tidak bisa (jadi JC) karena syaratnya ialah mengakui perbuatannya (sangkaan KPK). Da- ri pernyataannya selama ini, dia (Anas) belum mengakui kesalahan- nya,” kata Johan Budi, kemarin. Komisioner Lembaga Perlindung- an Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar menilai Anas bisa saja menjadi JC jika memiliki info penting dan mau membuka de- ngan terang benderang keterlibatan pihak lain yang lebih besar dalam kasus yang sedang ia hadapi. “Akan tetapi,statusitudiberikankejaksaan atau KPK. Untuk Anas, kewenangan JC ada di KPK,” kata Lili. Jika pun Anas mengajukan perlin- dungan kepada LPSK karena mem- berikan informasi yang dapat men- gancam diri dan keluarganya, LPSK harus berkoordinasi juga dengan KPK. Membantah Di sisi lain, Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono membantah di- rinya pernah memberikan sejumlah uang kepada Anas Urbaningrum terkait dengan hasil kemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2009. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan klaim mantan Ketua Umum PD yang kini tersang- kut korupsi Hambalang itu hanya didasari ilusi dan imajinasi. “Sepengetahuan saya dan saya yakin tidak pernah Presiden SBY memberikan uang untuk kemu- dian dibelikan mobil mahal,” kata dia ketika dihubungi wartawan, kemarin. Ia menilai pernyataan Anas itu aneh. Pasalnya kemenangan PD dan SBY di Pemilu 2009 merupakan hasil perjuangan konstituen partai dan pendukung SBY. “Ini kan kerja kolektif. Apalagi saat itu SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD.” Karena itu, menurut Julian, per- nyataan Anas sulit diterima nalar. Ia mengkhawatirkan pernyataan itu menimbulkan dampak tidak baik. “Ini tidak bisa diabaikan karena merugikan nama baik Pak SBY. Saya berkewajiban menyampaikan ini karena sudah meluas, bukan satu media, tapi sudah jadi pembicaraan publik,” papar Julian. Sebelumnya, Firman Wijaya mengungkapkan keinginan menja- dikan kliennya JC dalam kasus Ham- balang untuk mengungkap aktor intelektual kasus itu. Menurutnya, bangunan kasus Hambalang akan runtuh bila ber- henti hanya di Anas. Apalagi proyek Hambalang berkaitan dengan Kong- res Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Firman menegaskan kliennya me- miliki bukti-bukti kuat yang mene- gaskan SBY tidak bisa lepas tangan dari kasus itu. (Che/X-6) raja_eben@mediaindonesia OTORITAS Keamanan Maritim Aus- tralia (AMSA), selaku koordinator, memusatkan operasi pencarian pe- sawat Malaysia Airlines (MAS) MH 370 di Samudra Hindia, atau di area yang berjarak 2.500 km dari barat daya Perth, Minggu (23/3). Delapan pesawat dikerahkan da- lam operasi pencarian itu, termasuk satu pesawat pengintai P8 Poseidon milik AS. Selain Australia dan AS, dua ke- kuatan dunia dari Asia Timur, yaitu ChinadanJepang,jugaberpartisipasi dengan mengirimkan masing-ma- sing 2 pesawat IL-76 dan 2 pesawat patroli maritim P3 Orions. Koordinator operasi AMSA, Mike Burton, mengatakan pencarian difokuskan untuk menentukan apa- kah sebuah palet kayu dan sejumlah benda mirip sabuk pengaman yang diidentifikasi pada Sabtu (22/3) me- rupakan bagian dari MH 370. Palet kayu biasa dipakai dalam pengirim- an barang dan juga dapat diguna- kan dalam kontainer kargo. Pemusatan pencarian di Samudra Hindia itu merupakan tindak lanjut atas sejumlah objek temuan satelit milik tiga negara di Samudra Hin- dia. Setelah Australia dan China, terakhir giliran satelit Prancis yang menangkap objek di koridor selatan yang diduga serpihan MH 370. Penemuan itu dikonfirmasi Pelak- sana Tugas Menteri Transportasi Malaysia Hishammudin Tun Hus- sein meskipun ia tidak memberikan perincian lebih lanjut. “Pagi ini, Malaysia menerima citra satelit baru dari pihak ber- wenang Prancis. Malaysia dengan segera menyampaikan (temuan) gambar tersebut ke pusat koordi- nasi tim penyelamat Australia,” ujar Hishammudin yang juga menjabat Menteri Pertahanan. Perdana Menteri Australia Tony Abbott, kemarin, mengatakan upa- ya pencarian MH 370 semakin me- nemui titik terang. Menurutnya, beberapa objek me- ngambang di Samudra Hindia yang ditemukan tiga negara mening- katkan harapan untuk segera men- guak misteri hilangnya MH 370 yang membawa 239 penumpang dalam penerbangan Kuala Lumpur- Beijing, China, pada 8 Maret lalu. “Tampaknya kita berada di jalur yang tepat untuk menemukan apa yangterjadipadapesawatnahasitu,” jelas Abbott. (Reuters/BBC/Hym/X-4) DIREKTUR Jenderal Anggaran Ke- menterian Keuangan Askolani me- nyatakan bahwa seluruh anggaran bantuan sosial (bansos) kemente- rian/lembaga (K/L) dalam APBN 2014 telah masuk daftar isian pe- laksanaan anggaran (DIPA). Hal itu dilakukan agar anggaran dapat dicairkan. Dia mencontohkan dana bansos penerima bantuan iuran da- ri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) te- lah tercatat dalam Dipa Kementerian Kesehatan. Kemudian, anggaran bansos yang mencapai Rp19,9 triliun itu disalurkan pada BPJS. “Anggaran bansos telah masuk DIPA supaya bisa dicairkan,” tegas Askolani melalui telepon, kemarin. DIPA adalah dokumen pelaksa- naan anggaran yang disusun peng- guna anggaran atau kuasa penggu- na anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direk- torat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi sa- tuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Hingga akhir Februari 2014, rea- lisasi pagu bansos mencapai Rp7,4 triliun dari anggaran senilai Rp91,8 triliun. Besaran alokasi itu terbilang besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2012, dan 2013, yaitu Rp400 miliar, dan Rp1,9 triliun. “Pola realisasinya masih sama dengan Januari. Tampaknya dominan dari realisasi BPJS Kese- hatan, dan bansos di pendidikan. Kalau untuk kegiatan yang lain ma- sih relatif kecil,” sebut dia. Meskipun jelang pemilu beberapa pihak khawatir ada penyelewengan dana bansos, menurut ekonom Uni- versitas Indonesia Lana Soelistia- ningsih, tak perlu ada penundaan pencairan dana bansos asalkan alokasinya untuk sistem jaminan sosial negara. “Selama untuk pembayaran ru- mah sakit terkait BPJS tidak perlu ditunda. Di luar BPJS sebaiknya ditunda, dan penundaan bisa sam- pai akhir Juli,” ujar Lana, kemarin. Lana melanjutkan, saat ini terjadi lonjakan pasien peserta BPJS yang luar biasa sehingga pelunasan ta- gihan rumah sakit merupakan hal mendesak. Bahkan, banyak peserta terlalu antusias memanfaatkan BPJS. (Wes/*/X-6) SENIN, 24 MARET 2014SELEKTA2 KPKTolakAnasJadi JusticeCollaborator Syarat utama menjadi justice collaborator ialah yang bersangkutan bukan aktor utama dan mengakui kesalahan. Anas tidak memenuhinya. BERTEMU IBU KANDUNG: Siti Aisyah Pulungan, 8, bercengkerama dengan ibu kandungnya, Sugiarti, di RS Pirngadi, Medan, Sumut, kemarin. Bocah yang setahun terakhir hidup menggelandang sambil merawat ayahnya, M Nawawi Pulungan, 54, di becak itu ditinggal ibunya sejak berusia 1 tahun. Berita halaman 25 ANTARA/IRSAN MULYADI PaguBansos sudah Masuk DIPA2014 PencarianMH370 Fokus di LautanHindia Saraf Stem Sel Signifikan untuk Penanganan Parkinson Hotline Service 021-99933380 021-2930 8708 A PA yang muncul di benak anda ketika men- dengar tentang penyakit parkinson? Penya- kit yang menyerang orang lanjut usia atau penyakit yang menyebabkan kelumpuhan? Selama ini parkinson dianggap sebagai penyakit yang sukar dicegah dan tak mudah disembuhkan. Hal ini disebabkan karena peyebab utama parkinson belum diketahui secara pasti. Gejala parkinson terjadi ketika 80 persen suplai do- pamine dalam tubuh berkurang. Padahal dopamine ini bertugas dalam proses pengiriman sinyal antara sel-sel saraf otak untuk mengatur koordinasi gerak tubuh. Efeknya pun terjadi seperti gemetar pada kaki dan ta- ngan saat istirahat. Anggota tubuh menjadi kaku, gerak- an melambat, dan penderita akan mengalami gangguan keseimbangan tubuh dan kesusahan berjalan. Hal ini seperti yang dialami Mr Lu (67). Mr Lu telah menderita parkinson selama beberapa tahun. Ia meng- alami gejala tangan dan kaki bergerak tak leluasa, radang sendi kaku dan tegang, susah berjalan, dan tak mampu berbicara dengan suara jelas. Dengan gejala- gejala parkinson yang dialaminya, Mr Lu menjadi tak mampu mengurus diri sendiri. Mr Lu pun memutuskan untuk mengunjungi Modern Cancer Hospital Guangzhou Pusat Penelitian Stem Sel untuk melakukan pengobatan pencangkokan saraf stem sel dengan ditemani istrinya. Usai pengobatan, pada malam hari, wajahnya berubah menjadi kemerah- merahan dan tampak cerah bersinar. “Suami saya mengungkapkan tidak ada efek samping. Sekarang saat berbicara, suaranya lebih keras, gemetar tangan sudah berkurang, tidak mudah letih saat ber- jalan, dan mempunyai semangat,” tutur Mrs Lu. Usai lima bulan, Mr Lu datang untuk berobat untuk kedua kalinya di Modern Cancer Hospital Guangzhou. Usai pencangkokan saraf stem sel, hasilnya signi kan. Gejala Parkinson Mr Lu berangsur hilang. Mr Lu kini mulai bisa makan dan minum tanpa bantuan orang lain. Tangan tidak gemetar, air ludah sudah tidak menetes, dan bisa berjalan sendiri dalam jarak yang cukup panjang. Parkison memang penyakit yang sukar disembuhkan. Namun pengalaman Mr Lu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Dengan penanganan yang tepat, parkinson dalam diri seseorang bisa ditangani dengan baik. (MIL)
  3. 3. SENIN, 24 MARET 2014 HUKUM 3 RAJA EBEN LUBIS M ASALAH yang melilit Sekre- taris Mahkamah Agung, Nurhadi, tidak hanya berkaitan dengan pernikahan mewah putrinya di Hotel Mulya, Jakarta, tetapi juga masalah laporan harta kekayaan penyelenggara ne- gara (LHKPN). Nurhadi ketika dilantik menjadi Sekretaris MA pada 22 Desember 2011 belum menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Ko- rupsi. Ia baru menyerahkan pada 2012, tapi hingga kini belum dilengkapi dokumen dan data-data pendukung. “Dengan demikian, patut diduga bahwa pengangkatan Nurhadi sebagai Sekretaris MA bermasalah karena te- tap dilantik meskipun sudah ada SE Menpan No 1/2008,” jelas anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho di Jakarta, kemarin. Berkenaan dengan hal itu, ia mendesak Ketua MA Hatta Ali untuk mencopot Nurhadi dari jabatannya karena dini- lai tidak layak menjadi Sek- retaris MA. “Sebaiknya Ketua MA copot Nurhadi karena proses pengangkatannya me- nyimpang dari surat edaran Menpan,” imbuh Emerson. Pada 9 Januari 2008, Men- pan Taufik Effendi mengelu- arkan Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan La- poran Harta Kekayaan Pe- nyelenggara Negara untuk pengangkatan pegawai ne- geri sipil dalam jabatan. Surat edaran tersebut dikirimkan kepada para menteri, panglima TNI, jak- sa agung, kapolri, kepala lembaga pemerintah non- departemen, pimpinan sek- retariat lembaga tinggi ne- gara, pimpinan sekretariat dewan, komisi, dan badan, para gubernur, serta bupati/ wali kota, untuk melaporkan harta kekayaan anak buah mereka yang memangku ja- batan strategis dan potensial/ rawan KKN sesuai Pasal 2 UU No 28/1999 tentang Penye- lenggaraan Negara yang Ber- sih dan Bebas dari KKN. Melalui surat edaran itu, ujar Emerson, Menpan meng- imbau pimpinan lembaga negara apabila mengangkat PNS dalam jabatan struktural atau fungsional, selain ber- pedoman pada persyaratan pengangkatan jabatan, juga mempertimbangkanketaatan dalam penyampaian LHKPN kepada KPK. Pimpinan lem- baga juga, lanjutnya, menu- gasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan In- stansi untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan itu, serta tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak me- menuhi persyaratan ketaatan penyampaian LHKPN. “Ini mandat UU Nomor 28 Tahun 1999. Penyelenggara negara seperti Nurhadi wajib menyerahkan LHKPN sebe- lum dan sesudah menjabat,” tegas Emerson. Berkenaan dengan hal itu, dia meminta agar LHKPN Nurhadi segera disikapi ka- rena yang bersangkutan diduga memiliki harta me- limpah. “Untuk menikahkan putrinya, Nurhadi mengelu- arkan uang hingga puluhan miliar rupiah. Sebelumnya Nurhadi juga mempunyai meja yang harganya hingga Rp1 miliar,” paparnya. Sebelumnya, KPK me- nerima sembilan laporan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diberikan saat resepsi pernikahan putri Nurhadi. “Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod ke- pada KPK,” kata juru bi- cara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Mereka ialah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dis- pora) DKI Jakarta Ratiyono, 1 hakim pengadilan tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, 2 hakim MA, 1 pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Tran- saksi Keuangan, 1 pejabat Komisi Yudisial, dan 2 orang pejabat Ombudsman. “Laporan ini akan kita klarifikasi,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprap- diono. (Ant/P-3) raja_eben @mediaindonesia.com SATUAN Tugas Penegakan Hu- kum dari Polda Riau menetap- kan 86 orang sebagai tersangka pembakar lahan, atau bertam- bah satu orang dari penetapan sehari sebelumnya. “Seorang tersangka itu di- tangani oleh Polres Indragiri Hilir,” kata Kabid Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo di Pekan- baru, tadi malam. Dengan demikian, menu- rut catatan, Polres Indragiri Hilir telah menetapkan lima tersangka dari lima kasus. Tersangka terbanyak berada di Polres Kabupaten Bengkalis, yakni 25 dari delapan kasus yang ditangani. Sementara itu, di Polres Ro- kan Hilir, dari tujuh kasus te- lah menetapkan 20 tersangka, dan Polresta Dumai menetap- kan 13 tersangka dari enam perkara. Kemudian Polres Siak dari enam kasus sudah menetapkan enam tersangka, dan Polres Pelalawan mene- tapkan tujuh tersangka dari enam kasus. Polres Meranti menetap- kan empat tersangka dari empat kasus, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memproses lima kasus dan menetapkan em- pat tersangka. Polresta Pe- kanbaru telah menangkap dua tersangka, tapi sejauh masih dalam tahap penye- lidikan. “Total perkara yang ditangani sebanyak 50 kasus. Untuk korporasi masih satu, yakni PT NSP di Meranti,” je- las Guntur. Di sisi lain, penegakan hu- kum bagi para pembakar hu- tan dinilai belum memberikan efek jera. “Kami menjerat para pembakar hutan dan lahan bu- kan dengan KUHP, melainkan memakai pasal berlapis dari UU Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup. Hu- kuman maksimal bisa men- capai 8 tahun penjara,” kata jaksa penuntut umum Banu Laksamana. Banu tengah menangani proses persidangan perkara pembakaran hutan dan la- han PT Adei Plantation. Saat ini, sidang sudah memasuki tahapan mendatangkan saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurutnya, proses hukum para pembakar hutan telah masuk pada perkara khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Seharusnya, sesuai UU Kehutanan, persidangan kasus kejahatan lingkungan dita- ngani oleh hakim ad hoc yang menguasai masalah kehutan- an, perkebunan, lingkungan hidup, dan pembakaran hutan dan lahan. “Seharusnya sudah ada ha- kim ad hoc yang menyidang- kan kasus lingkungan seperti di pengadilan tipikor,” tutur Banu. (RK/Ant/P-3) TersangkaPembakarLahandiRiau86Orang LHKPN Nurhadi Bermasalah Nurhadi baru menyerahkan LHKPN pada 2012, tapi hinnga saat ini belum dilengkapi data-data pendukung. ANTARA/LUCKY.R PERINGATI PERANG LENGKONG: Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI E Hudawi Lubis (kiri) didampingi Kepala Dinas Angkatan Darat Brigjen Djoko Susilo melihat diorama Perang Lengkong saat mengenang Peristiwa ke-68 Pertempuran Lengkong di BSD Serpong, Tangerang Selatan, kemarin. Peristiwa Lengkong merupakan pertempuran melawan tentara Jepang yang dipimpin Mayor Daan Mogot yang berlangsung di daerah Lengkong, Serpong, pada 25 Januari 1946, yang menewaskan para taruna TNI yang sedang belajar di Akmil Tangerang.
  4. 4. SENIN, 24 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 SALAH satu peran negara ialah memberikan fasilitas kesehatan yang terjangkau, murah, dan nyaman bagi rakyatnya. Namun, kondisi kesehatan di Indonesia ternyata bertolak belakang. Terlebih di daerah- daerah perdesaan, kondisinya sangat memprihatinkan. Dr Geeta, calon anggota legislatif dari daerah pemi- lihan Sumatra Utara I, merasa kecewa terhadap pemerintah yang tidak bekerja sungguh- sungguh memberikan kese- hatan layak bagi rakyat. Kenyataannya, rakyat kerap dipersulit dalam memproses fasilitas kesehatan yang dibu- tuhkan. “Saat saya melakukan so- sialisasi dan kunjungan ke konstituen, mereka selalu mengeluh karena pelayanan kesehatan yang kurang maksi- malataubirokrasinyadipersu- lit,” kata Geeta kepada Media Indonesia di Medan, Minggu (16/3). Kendati demikian, Geeta yang menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan mengaku program-program yang dibuat pemerintah me- ngenai kesehatan seperti BPJS, yang sebelumnya disebut Jam- sostek, atau Kartu Medan Se- hat di tingkat Provinsi Sumut, sangat baik. Namun, tetap saja pelaksanaannya tidak optimal dan menyeluruh. “Program yang ada kadang tidak bisa diakses secara mu- dah. Masih ada kesulitan di masyarakat awam untuk memperoleh itu,” ujar lulusan Universitas Methodist Indone- sia, Medan, tersebut. Geeta menyarankan pem- buatan buku pintar dengan poin-poin mendasar untuk mengarahkan masyarakat awam yang sakit, tetapi me- miliki keterbatasan materi agar mampu mendapatkan perawatan. Sebabnya, sampai saat ini masih sering terjadi kesimpangsiuran informasi. Selain itu, provider atau pihak rumah sakit dipaksa le- bih fleksibel ketika menerima pasien dengan latar belakang pendidikan yang masih ren- dah sehingga mereka diper- lakukan secara sensitif dan lebih manusiawi. Ia pun menekankan pen- tingnya peran anggota DPR untuk menyuarakan kepen- tingan dan keluhan rakyat. Hal tersebut ia rasakan ke- tika melakukan blusukan ke para calon konstituennya di Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, dan Serdang Beda- gai. “Keinginan saya menjadi anggota DPR yakni menjadi perpanjangan tangan agar sosialisasi dan penerapan- nya lebih baik dan merata hingga ke tingkat desa dan pedalaman,” jelasnya. Geeta yang aktif di ke- giatan sosial perempuan seperti Lions Club, Wo- men’s International Club, dan Lions Club Medan Se- runi juga menginginkan perempuan Indonesia me- miliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria, terutama di parlemen. “Kuota 30% wanita itu ja- ngan hanya lip service. Bahkan seharusnya benar-benar 30% kursi di DPR seharusnya sudah diduduki perempuan Indone- sia, dan saya ingin mencoba memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya. P e r e m - puanyang juga aktif d a l a m o r g a - nisasi profe- sional kedokteran, baik di dalam maupun luar negeri seperti IDI, Ikatan Dokter Laser Indo- nesia, American Academy of Aesthetic Medicine, European College of Aesthetic Medicine, serta Care 100 Research Group itu menilai kesetaraan gender penting untuk dilaksanakan. Terutama, hak perempuan dalam memperoleh lapangan pekerjaan jangan dibatasi. “Menjadi perempuan bukan berarti menjadi lemah. Banyak perem- puan yang lebih maju ketimbang pria,” pung- kasnya. (Yahya Farid Nasution/P-4) KesehatanRakyat TanggungJawabNegara MI/USMAN ISKANDAR KAMPANYE CALEG PDI PERJUANGAN: Caleg DPR PDI Perjuangan dapil DKI Jakarta 3 nomor urut 7 Charles Honoris menggelar kampanye terbuka dan menyanyi reggae bersama untuk menghibur puluhan ribu simpatisan di Lapangan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat, kemarin. Kampanye yang dihadiri sebagian pemilih muda itu mengajak agar tidak bersikap antipolitik serta mau membuka wawasan menjelang Pemilu 2014. PELAPORAN dana kampanye partai politik saat ini masih tidak jujur bahkan melanggar pasal tentang ketentuan pela- poran yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sikap ketidakjujuran partai itu ditegaskan Koordinator Advokasi dan Investigasi Fo- rum Indonesia untuk Trans- paransi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi. Ia mengatakan dalam daftar pelaporan dana kampanye 12 partai tercatat Rp4,4 triliun total dana yang dilaporkan. Angka itu masih diragukan. Pasalnya, tambah dia, saat ini sesuai dengan laporan Bank Indonesia, pada Januari, uang yang beredar di masya- rakat sudah mencapai Rp500 triliun dengan Rp402 triliun yang beredar dan dipegang masyarakat. Sementara itu, sisanya, Rp98,1 triliun, dalam pengelolaan bank yang ada di Indonesia “Angka ini akan terlihat ‘jomplang’ karena selisihnya terlalu besar. Ini menandakan bahwa pelaporan dana kam- panye tidak punya moral yang baik, dan memperlihatkan be- lum menjadi pejabat publik su- dah mulai banyak berbohong kepada rakyat,” cetus Ucok di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan partai poli- tik dalam melaporkan dana kampanye masih asal-asalan dan belum sesuai dengan peraturan yang dibuat KPU. Bahkan, partai dalam mem- buat laporan dana kampanye masih melanggar pasal yang menyebutkan secara rinci ketentuan pelaporan dana kampanye. Dalam Pasal 19 PKPU Tahun 2013 dijelaskan secara rinci ketentuan dana yang berasal dari sumbangan yang menca- kup identitas termasuk status pajak yang tidak menunggak dari pemberi dana. Secara terpisah, peneliti Divisi Korupsi Politik Indone- sia Corruption Watch Almas Sjafrina mengatakan pihaknya tidak meminta masyarakat un- tuk memiliha caleg petahan, karena terindikasi korupsi. “Selain terindikasi korupsi, prestasi kinerja caleg incum- bent lemah. Jika mereka ter- pilih kembali, hasilnya tidak akan berbeda dengan kinerja saat ini.” (Cah/SU/P-4) KINERJA pemerintah saat ini selama dua periode dianggap belum memberikan banyak perubahan sebagaimana janji yang pernah disampaikan. Hal itu diperparah dengan janji politik untuk menghadapi Pe- milu 2014. Ketua Umum Partai Nas- Dem Surya Paloh mengata- kan, apabila ada partai politik yang mengaku telah berhasil menyelesaikan masalah di In- donesia saat ini, itu sama saja menipu diri sendiri. Ia meng- ajak seluruh rakyat, terutama parpol, agar berani bersikap jujur atas kekurangannya. Surya pun melontarkan per- tanyaan kepada kader dan simpatisan Partai NasDem. “Pemerintahan selama 10 ta- hun bilang banyak kemajuan, banyak pembangunan yang mantap, apakah benar itu? Ada kemajuan atau tidak?” tanya Surya yang sontak dijawab ‘ti- dak’ oleh 20 ribu peserta kam- panye nasional Partai NasDem di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatra Utara, kemarin. Surya menjelaskan Indone- sia merupakan bangsa yang besar, mempunyai karunia laut yang luas, daratan yang luas, serta tanah yang subur diliputi ngarai, gunung, dan bukit. Selain itu, Indonesia juga dikaruniai 250 juta pen- duduk. Namun sayang, sampai saat ini belum ada keadilan dan kesejahteraan yang dira- sakan masyarakat. Padahal, tujuan bernegara ialah menghantarkan kehi- dupan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sudah 69 tahun In- donesia merdeka dan sudah 11 kali pemilu digelar, tapi infrastruktur, terutama di Medan, tidak memadai. “Sumatra Utara itu wilayah subur, penyumbang surplus APBN, banyak perkebunan teh , sawit, karet, kopi, dan juga sum- ber daya alam mineral. Namun, mengapa rakyat masih susah hidup? Listrik dari dulu belum masuk desa,” ujarnya. Surya juga menekankan pentingnya kemandirian da- lam membangun bangsa. Dia mengingatkan bangsa Indo- nesia jangan berharap kepada negara lain untuk benar-benar ikhlas membantu Indonesia bangkit dari keterpurukan. Ditegaskan pula, Partai Nas- Dem akan membawa gerakan perubahan serta mengangkat harkat dan martabat negara kembali tegak. “Kita meng- inginkan Indonesia kuat, bu- kan lemah, bukan negara yang takut dengan negara tetangga. Digertak sedikit, melempem,” ucap Surya. (Yah/P-2) LaporanParpoltidakJujur KemandirianBangsaMutlak W A L A U P U N Partai Golkar sudah mene- tapkan ketua umum mereka sebagai calon presiden, posisi internal partai itu tetap dinamis. Jika hasil pemilu legislatif nanti perolehan Partai Golkar di bawah 30% dan kalah dari partai lain, bisa digelar ra- pat pimpinan nasional khusus, untuk kemudian diusulkan adanya musyawarah nasional luar biasa. “Setelah pileg itu, nanti ada rapim. Itu bisa mengubah segala-galanya dan bisa ber- ujung pada munaslub,” kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Musfihin Dahlan dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. Apalagi, tambahnya, calon presiden dari PDI Perjuangan, saingan utama Partai Golkar, ialah tokoh muda. Golkar juga bisa memunculkan to- koh muda sebagai pemimpin nasional, salah satu yang cu- kup menonjol saat ini ialah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Musfihin mengkhawatirkan jika Jokowi menjadi pemain tunggal sebagai capres muda, bisa terjadi kisruh politik di Republik tercinta ini. Ia juga mengakui, selain me- munculkan capres alternatif, Partai Golkar bisa memun- culkan cawapres. “Kalau (saat) dievaluasi (target) itu tidak tercapai, stakeholder akan realistis. Stok pimpinan dan cawapres Golkar beragam. Ada Priyo, Akbar, JK,” cetus Musfihin. Ia menyebutkan tidak ada pemilik tunggal Partai Golkar. Selain itu, saham Golkar dimi- liki tiga Kino besar, yaitu Soksi, Kosgoro, dan MKGR. Ketua DPP Golkar Bidang Politik Priyo Budi Santoso malah kini men- jadi Ketua Umum MKGR. “Jika perolehan suara tidak sesuai target, Golkar sudah terlatih dalam mengeluarkan solusi berikutnya,” tandas Musfihin. Sependapat dengan Musfi- hin, pakar komuniksai poli- tik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menyatakan partai Golkar memang seharusnya melaku- kan evaluasi. “Pencapresan ARB (Aburizal Bakrie) ha- rus dievaluasi,” ungkap Gun Gun. Ia memberikan masukan agar Partai Golkar mencari alternatif yang terbaik pas- capemilu nanti. Peneliti CSIS J Kristiadi me- ngatakan kalau Partai Golkar hendak memunculkan nama cawapres untuk capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo dalam koalisi mereka, sebaik- nya jangan memilih tokoh se- nior. Kristiadi khawatir kalau cawapresnya senior, justru capres yang akan tunduk ter- hadap cawapres. Kampanye menyerang Pada kesempatan itu Gun Gun Heryanto menyebutkan Partai Gerindra saat ini me- mang menggunakan strategi attacking campaign. Ia men- jelaskan ada dua jenis kam- panye menyerang, yaitu kam- panye negatif dan kampanye hitam. Menurutnya, jika kampanye negatif menyerang dengan data dan fakta yang bisa dikon- frontasikan, kampanye hitam menyerang dengan isu atau rumor yang sulit diverifikasi. Saat ini Partai Gerindra me- lakukan strategi menyerang Megawati dan PDIP. “Serangan itu, dalam tradisi politik sejak 1999 sampai kini, tidak bisa mengubah pilihan,” jelas Gun Gun. (*/P-4) ardi@mediaindonesia.com Munculkan Tokoh Muda Golkar ARDI TERISTI Partai Golkar sudah harus mengubah strategi pencapresan. Tokoh muda Golkar harus mulai dimunculkan. MI/PANCA SYURKANI SAMBUTAN KADER PARTAI NASDEM: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyapa para kader dan simpatisan Partai NasDem yang mengantar dari bandara ke kampanye terbuka di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatra Utara, kemarin. Kedatangan Surya disambut sekitar 20 ribu kader dan simpatisan Partai NasDem. CALEG PEREMPUAN BICARA Dr Geeta Caleg DPR RI dapil Sumut I DOK PRIBADI
  5. 5. SENIN, 24 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5 Hadir di arena kampanye biasanya mengundang rasa haus dan lapar. Tawaran makanan dan minuman gratis di kampanye Partai Gerindra membuat massa berebut. TOLAK POLITIK UANG: Aktivis menggelar aksi tolak politik uang di Solo, Jawa Tengah, kemarin. Dalam aksinya mereka mengajak masyarakat untuk tidak mencoblos caleg yang melakukan politik uang, tetapi tetap menerima pemberian mereka. ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY Warga Tagih Janji Jokowi RAJA EBEN L R ATUSAN Warga Cipi- nang Muara, Jakarta Timur, yang memilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, kecewa. Ke- kecewaanmunculkarenaJokowi lebihmemilihmenjadicalonpre- siden pada pemilu mendatang daripada menepati janji dan komitmen saat berkampanye, yakni membenahi Jakarta. Warga yang terdiri dari ba- pak-bapak, ibu-ibu, dan anak- anak tersebut berorasi di Jalan Griya Wartawan, Cipinang Muara, sambil membentang- kan spanduk bertuliskan ‘Du- kung Jokowi selesaikan tugas gubernur sampai 2017’. Yang menarik, pada aksi ter- sebut para bapak mengenakan daster sebagai simbol ‘plin- plan’ Gubernur DKI Jakarta itu dalam menentukan sikap dan tanggung jawab politiknya. Komeng, 27, warga RT 12, mengatakan Pemilu 2014 bu- kan saat yang tepat bagi Jokowi untuk maju sebagai capres. Seharusnya, kata dia, Jokowi menuntaskan terlebih dahulu janji kampanye saat berebut kursi Gubernur DKI. “Kami setuju Jokowi capres, tapi se- karang belum saatnya karena masih banyak persoalan Ja- karta yang belum beres. Banjir tahunan, Kali Ciliwung belum disodet, macet, dan rumah deret, itu masalah yang harus diselesaikan,” kata Komeng. Warga lainnya, Ade Ujang, 30, dan Elias, 23, juga mengaku tidak rela jabatan gubernur DKI hanya dijadikan batu loncatan untuk pencapres- an. Mantan Wali Kota Sura- karta itu, menurut mereka, seharusnya mengutamakan amanat warga Jakarta yang memilihnya daripada tugas partai yang meminta dirinya menjadi capres. “Tidak masalah Jokowi mau capres, tapi harus tuntaskan tugasnya di Jakarta dulu. Kalau sudah tuntas, kita akan dukung dia, kok,” ujar Ade. Ujangmenambahkan,Jokowi sudah membawa perubahan di daerah tempat tinggalnya, se- perti kawasan rumah kumuh Penas, Cipinang Muara. Ka- renanya, sangat disayangkan jika tugas yang sudah dimulai dan sedang berjalan itu diting- galkan begitu saja. Untungkan PDIP Pendeklarasian Joko Wido- do sebagai capres oleh PDIP, menurut pengamat politik dari UIN Jakarta Gun Gun Heryan- to, akan menguntungkan PDIP. “Pencapresan Jokowi mem- berikan konvergensi simbolis yang menyatukan internal PDIP dan non-PDIP. Kita tidak usah memperhatikan apa yang menjadi trigger,” kata Gun Gun dalam diskusi politik bertema Efek Jokowi dan strategi partai politik di Pilpres 2014’ di Wa- rung Daun, Jakarta, kemarin. Selain itu, Jokowi bisa men- jadiancamannyatabagicapres parpol lain. “Pemetaan poli- tik kompetitor, saya rasa de- ngan adanya Jokowi, semakin mengerucut. Kekuatan riilnya bahwa jelas Jokowi menjadi the real enemy bagi lawan PDIP,” pungkasnya. Wasekjen Partai Golkar Musfihin Dahlan mengaku pihaknya tidak khawatir de- ngan majunya Jokowi sebagai capres dari PDIP. “Dia teman bertanding dalam bursa pil- pres. Tidak ada yang dikhawa- tirkan Golkar,” kata Musfihin pada kesempatan yang sama. Meski sejumlah hasil survei menyebut elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam bursa capres stagnan, Musfihin mengatakan partainya punya banyak tokoh yang dapat diusung.(*/P-2) raja_eben @mediaindonesia.com Warga Cipinang Muara mendukung Joko Widodo menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI. B UKAN hanya kader, pendukung, dan simpatisan Partai Gerindra yang memenuhi Stadion Gedung Olahraga Bung Karno, pada kampanye terbuka yang digelar di Jakarta, kemarin. Pedagang makanan dan minuman pun sudah berduyun-duyun datang sejak pagi. Mulai penjual gorengan, roti, es krim, ketupat sayur, otak-otak, hingga aneka minuman susul-menyusul mengambil posisi paling strategis agar dagangan cepat laris. Harapan mereka berbuah manis. Di tengah-tengah orasi politiknya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menawarkan minum kepada ribuan kader yang menyemut di depan panggung utama. “Apakah Saudara-Saudara haus? Pengin minum?” tanya Prabowo di sela orasinya. Tawaran itu bukan basa- basi. Prabowo benar-benar meminta para pedagang untuk memberikan minuman dan makanan yang mereka jual kepada massa yang hadir. “Sekarang saatnya rakyat kecil, para pedagang, merdeka. Saya memanggil seluruh pedagang kaki lima yang ada di sini untuk menggratiskan dagangan kepada para simpatisan yang ada. Silakan semua kasih. Nanti bayarnya minta kepada Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik),” ujarnya. Tak perlu menunggu disuruh dua kali, massa pun berlarian ke arah para penjual makanan dan minuman terdekat. Melihat massa yang berebut meraup makanan, para pedagang di tribune atas pun tak ingin kehilangan momentum. Mereka berlarian membawa dagangan, menghampiri peserta yang lapar dan kehausan. Para penjual makanan dan minuman berbinar karena mereka tak perlu bersusah-susah menawarkan jualan atau duduk menunggu pembeli. Semua langsung ludes tak bersisa. Namun, ternyata ada juga penjual makanan yang khawatir makanan dan minuman mereka tidak dibayar. Andi, penjual kacang yang sedang melamun, terkaget-kaget ketika mendadak massa kampanye berlari susul- menyusul ke arahnya. Massa berusaha meraup kacang sebanyak yang mereka sanggup. Andi hanya bisa pasrah sambil mengingatkan bahwa kacangnya tidak gratis. Kekhawatiran para penjual makanan pun mereda karena Prabowo menepati janjinya. Seusai acara, para penjual makanan dan minuman berbaris mengantre untuk mendapatkan bayaran atas jualan mereka yang ludes tak bersisa. (Sri Utami/P-5) GratiskanMakanan saatOrasi PILIH YANG JUJUR: Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar Sosialisasi Pemilu Berintegritas 2014 dengan tema Pilih yang jujur pada kegiatan hari tanpa kendaraan bermotor di jalanan Dago Bandung, Jawa Barat, kemarin. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat menggunakan hak pilihnya secara jujur dalam memilih calon anggota parlemen maupun calon presiden yang akan datang. ANTARA/AGUS BEBENG Manfaatkan Akikah Anak RUPANYA tidak ada tempat dan kesempatan yang lolos dari calon anggota legislatif untuk berkampanye. Seperti yang dilakukan seorang ca- leg asal PKS di Palembang, Sumatra Selatan. Tanpa membuang peluang, dia memanfaatkan acara syuku- ran akikah putri pertamanya untuk memperkenalkan di- rinya dalam kompetisi Pileg 2014. Bila pada umumnya, bendera akikah masyara- kat Palembang berwarna- warni atau merah putih, Al Miftahul Khoiril Anwar menggunakan bendera par- tai (PKS) untuk menarik per- hatiandanmemperkenalkan dirinya kepada para tamu undangan bahwa dia nyaleg. “Mengingat sudah masuk musim kampanye sekalian ingin mengenalkan partai dan diri kepada tamu,” ujar Miftahul. (Ant/*/P-2) Menghindar Bayar Janji BERMACAM upaya untuk melengkapi fasilitas dalam berkampanye dilakukan oleh para caleg kali ini. Se- perti yang dilakukan Abas Sunarya, caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Banten dari Dapil 5 Kota Tangerang. Sayangnya, da- lam rangka memenuhi fasili- tas kampanyenya, Abas, nekat merugikan Zeki Huda Almubarok. Pasalnya, lelaki yang diminta untuk men- ciptakan lima lagu mars kampanye itu hingga kini belum dibayar, walaupun lagu tersebut sudah dipakai untuk kampanyenya. “Be- lum jadi anggota dewan saja sudah menipu rakyat. Gima- na kalau sudah jadi? Pasti tidak akan peduli dengan rakyatnya,” kata Zeki Huda dengan nada jengkel. Setelah dibuatkan lagu dan diformat dalam CD, hingga kini Abas Sunarya sulit ditemui untuk ditagih utangnya.(SM/P-2) PERNIK KAMPANYE
  6. 6. SENIN, 24 MARET 2014MEGAPOLITAN6 SEJUMLAH warga yang ter- gabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Jatisampurna menuntut panitia pemba- ngunan Gereja Katolik St Sta- nislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat, menghen- tikan pembangunan gereja yang sudah mencapai 90%. Tuntutan tersebut mereka sampaikan dalam unjuk rasa di depan gereja, Sabtu (22/3). Koordinator lapangan massa FUI, Sulis, mengatakan aksi di- lakukan terkait dengan kepu- tusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 20 Maret yang mencabut surat izin pelaksanaan mendirikan bangunan (SIPMB) Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan. Menurutnya, ia bukan tidak setuju dengan pembangunan rumah ibadah. Namun, gereja memanipulasi persetujuan warga untuk izin pemba- ngunan. Padahal, warga ti- dak merasa menandatangani persetujuan pembangunan gereja. Menurut rencana, hari ini massa FUI juga akan berun- juk rasa di Kantor Wali Kota Bekasi. Mereka akan menun- tut Wali Kota Rahmat Effendi segera mencabut SIPMB yang telah diberikan kepada panitia pelaksanaan pembangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka. Sementara itu, Ketua Pani- tia Pelaksana Pembangunan Gereja Binarsumu menya- takan sebelum membangun gereja, pihaknya telah me- lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga. Warga dimintai tanda tangan dengan cara didatangi satu per satu. (Gan/J-4) KAWASAN Kota Tua setiap akhir pekan selalu dipenuhi sampah, karena meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke lokasi itu. Dari pemantauan Media Indonesia, kemarin, di Taman Fa- tahillah yang disebut sebagai ruang publik di kawasan Kota Tua, sampah terlihat bertebaran di mana-mana. Sampah berupa plastik kemasan makanan dan minuman itu dibuang pengunjung secara sembarangan. Padahal, tempat sampah tersedia di segala penjuru. Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Is- nawa Adjie, volume sampah di kawasan tersebut setiap akhir pekan rata-rata mencapai 1,5 ton, padahal pada hari biasa 0,3 sampai 0,5 ton per hari. “Petugas harus mengerahkan tenaga ekstra untuk bersih-bersih,” katanya saat dihubungi, kemarin. (Tes/J-4) PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tidak akan minta pemerin- tah pusat membagi peran pemerintah daerah untuk menyele- saikan masalah Ibu Kota. Warga Jawa Barat dan Banten yang bekerja di Jakarta telah memberi konstribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah DKI. “Tidak usah ada pembagian peran. Kita juga untung. Ka- rena orang Jawa Barat dan Banten yang bekerja di Jakarta ikut membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta bergerak,” kata Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, akhir pekan lalu. Hal itu, ujarnya, karena pajak penghasilan mereka masuk ke Jakarta. Yang penting, kendaraan dari luar Jakarta tidak masuk. Antara lain dengan memberlakukan electronic road pricing (ERP) dan menyediakan kereta. (Ssr/J-4) ANCAMAN kebakaran di Kota Depok, Jawa Barat, harus diwas- padai karena tingkat kejadiannya semakin tinggi. Sepanjang 2013 sampai Maret ini, tercatat terjadi 167 kali kebakaran. Kepala Dinas Kebakaran Kota Depok Yayan Ariyanto me- ngatakan penyebab utama kebakaran di wilayahnya disebab- kan hubungan pendek arus listrik dan kelalaian manusia. “Ini harus menjadi perhatian masyarakat,” katanya, dalam acara sosialisasi pencegahan kebakaran kepada pelajar SD hingga SLTA, kemarin. Menurut Yayan, dinasnya memperbanyak sosialisasi ka- rena pertumbuhan penduduk meningkat. Saat ini, jumlah penduduk Depok mencapai 1,9 juta jiwa, atau meningkat pesat setelah berpisah dari Kabupaten Bogor sejak 1999. (KG/J-4) VolumeSampahdiKotaTuaMelonjak BrigadirSusantoTembak AtasankarenaSakitHati PegawaiLuarJakartaSumbangPAD KasusKebakarandiDepokTinggi MOTIF utama penembakan yang dilakukan tersangka Brigadir Susanto terhadap atasannya, Kepala Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar (AKB) Pamudji, ialah sakit hati. Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno mengatakan pemicunya ialah pelaku ditegur korban (karena ti- dak mengenakan pakaian segaram lengkap). “Berdasar hasil pemerik- saan saksi-saksi, (tersangka tidak suka ditegur) seperti itu,” ujarnya, kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pra- noto menambahkan, meski Susanto membantah seba- gai pelaku penembakan, pihaknya memiliki lima alat bukti yang cukup untuk melimpahkan perkara itu ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Lima alat bukti tersebut, yaitu surat atau laporan po- lisi (LP), keterangan saksi di lokasi perkara, keterangan saksi ahli, bukti petunjuk di lapangan, serta pernyataan tersangka. Regulasi alat bukti, lanjut- nya, merujuk aturan yang terangkum dalam KUHAP. “Tetapi dalam kasus ini, kita hanya butuh dua bukti saja, yaitu saksi-saksi dan bukti petunjuk lain,” kata Heru. Apa pun dalih tersang- ka, tambahnya, tetap ti- dak menyurutkan proses penyelidikan. Bantahan tersangka ia nilai berada di urutan terakhir, dan bukan menjadi persoalan karena penyidik telah memegang bukti akurat. Pamudji meregang nyawa dengan luka tembak di pe- lipis kiri hingga tembus ke pelipis kanan, Selasa (18/3). Korban ditembak dengan senjata api milik Susanto. (Gol/J-4) H AK pejalan kaki meng- gunakan trotoar di Ja- karta sering diabaikan, karena sebagian fasilitas itu diserobot untuk penggunaan lain, terutama usaha. Hal ter- sebut antara lain terlihat di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah peda- gang makanan yang berjualan menggunakan gerobak dan tenda, kios kurma, kain, ter- pal, serta bengkel motor tidak malu-malu menambah lahan usaha mereka dengan meng- ambil alih trotoar yang telah diperbaiki. Bahkan, salah satu bangunan di sana terlihat memasang pagar hingga me- makan trotoar. Saat melihat kondisi itu, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah segera memerintahkan jajar- annya bertindak tegas karena pemilik bangunan/kios telah mengganggu hak pejalan kaki serta merusak pemandangan. Ia pun meminta pejabat terkait memberikan surat teguran ke- pada penyalah guna trotoar. Jika pemilik bangunan tidak mengindahkan surat teguran, ia mengancam akan melaku- kan bongkar paksa. “Ini sudah menyalahi aturan, masak tro- toar ditutup pagar pengaman, gimana orang mau lewat. Ini harus dimundurkan,” katanya, kemarin. Sementara itu, saat Media Indonesia menanyakan kondisi trotoar yang ditempati pemilik kios dan pedagang kaki lima kepada salah satu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dia menyatakan tidak tahu-menahu mengenai kondisi tersebut. Padahal, di sebelah tempat- nya berjaga terlihat pedagang kaki lima berjualan di trotoar. “Pedagang di trotoar? Di sini enggak ada lagi, sudah pin- dah ke Blok G semua,” ujar petugas Satpol PP dengan raut bingung. Pasar Gembrong Sementara itu, eks peda- gang mainan anak di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, yang direlokasi ke Pasar Cipi- nang Besar Selatan (Cibesel) pada September 2013, kini kembali berjualan kembali di sekitar trotoar Jalan Basuki Rahmat. Para pedagang menyatakan Pasar Cibesel sepi pengunjung, sehingga mereka kehilangan penghasilan. “Di sana sepi. Terpaksa balik lagi ke sini (trotoar). Kalau eng- gak gitu, siapa yang mau beli? Makan apa anak istri?” kata Samin, salah seorang pedagang boneka, kemarin. Terkait dengan sikap petu- gas Satpol PP atas pengalih- fungsian trotoar oleh peda- gang, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menyatakan petugas Satpol PP memang tidak memiliki panduan kerja maupun konsep pembinaan ketika bertugas di lapangan. Akibatnya, petugas hanya bekerja berdasarkan perintah atasan. “Tidak semua (petugas) pa- ham. Kalau komandan perin- tahkan gusur, ya gusur. Bong- kar, ya bongkar. Panduan SOP (prosedur operasi standar) di lapangan tidak ada,” katanya. (Ver/AF/J-4) Sebagian Trotoar Jadi Tempat Usaha MassaFUIMintaPembangunanGerejaDihentikan MI/SUSANTO MENGOKUPASI TROTOAR: Kios pedagang kaki lima (PKL) mengokupasi trotoar yang merupakan hak pejalan kaki di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, kemarin. Akibat inkonsistensi Pemprov DKI menerapkan larangan PKL menduduki trotoar, pejalan kaki pun menggunakan badan jalan sehingga menimbulkan kesemrawutan. DKI JAKARTA KOTA BEKASI “Pedagang makanan yang berjualan menggunakan gerobak dan tenda tidak malu menambah lahan usaha dengan mengambil alih trotoar.” POLDA METRO JAYALINTAS BERITA PEMANFAATAN AIR HUJAN: Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Presdir PT Coca-Cola Indonesia, Martin Gil, melihat kejernihan air hujan hasil proses rain water harvesting (RWH) saat serah terima proyek RWH dari Coca-Cola Foundation dan Unika Atma Jaya kepada Pemprov DKI, di Jakarta, Sabtu (22/3).ANTARA/JUNED
  7. 7. SENIN, 24 MARET 2014 PERBAIKAN JALAN 7 Sebagian Besar Lubang sudah Tertutup PERBAIKAN jalan berlubang akibat banjir beberapa waktu lalu di DKI hampir sebagian besar rampung. Di Jakarta Timur, misalnya. Sejak banjir melanda awal Januari lalu, jumlah jalan rusak mencapai 24.760 meter persegi, yang tersebar di 560 titik. “Jalan rusak saat ini masih terus ditangani. Sudah hampir rampung,” ucap Kasi Peme- liharaan Jalan dan Jembatan Sudin Pekerjaan Umum Jalan Jaktim Ahmad Yazied, akhir pekan lalu. Selain menambal jalan ber- lubang, pemkot juga akan membeton jalan seluas 250.120 meter persegi. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu, yang hanya seluas 110.308 meter persegi. Berdasarkan pemantauan, beberapa jalan rusak masih terlihat, seperti di Jalan Rawa Domba, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kondisi itu meresah- kan warga lantaran kondisi jalan rusak dan tak kunjung diperbaiki. Di Jakarta Pusat, pembe- tonan dilakukan di tujuh ka- wasan yang rawan genangan. Salah satunya terlihat di Jalan Gempol, Kebon Kosong, Ke- mayoran, Jakarta Pusat. “Akhirnya (Jalan Gempol) kami beton karena jalan rusak terus akibat genangan. Kami sudah tambal, tapi selalu rusak lagi. Kami sudah ajukan ke dinas tujuh wilayah di Jakarta Pusat yang rawan genangan dan banjir untuk dibeton,” ujar Kepala Suku Dinas PU Jalan Jakpus, Maryana. Maryana mengatakan pem- betonan jalan dilakukan pada malam hari untuk mengurangi kemacetan. Menurut rencana, pembetonan jalan sepanjang 50 meter itu akan selesai pada 25 Maret mendatang. Selain tujuh jalan yang ra- wan genangan selesai dibeton, Sudin PU Jalan Jakpus juga akan memperbaiki jalan-jalan sekunder di wilayahnya. Di Jakut, proses perbaikan jalan terkendala proses le- lang yang belum selesai. “Be- berapa memang sudah dalam pengerjaan, dan itu dari dinas provinsi. Untuk di bawah ko- ordinasi Sudin PU Jalan, masih menunggu proses lelang,” ujar Wali Kota Jakut Heru Budi Hartono. Proses pelelangan perbaikan tersebut, kata dia, dilakukan untuk pengerjaan perbaikan jalan yang rusak serius. “Mi- salnya saja di Jl Gunung Sahari depan WTC Mangga Dua dan beberapa ruas jalan lagi yang kerusakannya parah dan perlu pembetonan. Itu harus lewat pelelangan,” ujarnya. Sementara itu, ruas jalan dengan kerusakan ringan bisa langsung segera diperbaiki. “Yang punya lubang-lubang kecil dan masuk kategori ringan biasanya bisa lang- sung kita tambal atau yang bergelombang. Itu langsung dikerjakan dengan dana keja- dian tak terduga. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin PU Jalan Jakarta Utara, Sugoro Si- naga, menyebutkan di Jakarta Utara terdapat total 2.564 jalan rusak akibat banjir beberapa waktu lalu. Dari jumlah itu, empat ruas jalan yang mendapat perhatian lebih dengan dibeton yaitu Jl Gunung Sahari, Jl Raya Plum- pang, dan Jl Sunter Permai Raya. Ketiganya dalam tahap pengerjaan. (AF/Ver/Ths/J-1) “Jalan Gempol kami beton karena jalan rusak terus akibat genangan. Kami sudah tambal, tapi selalu rusak lagi. Kami sudah ajukan ke dinas tujuh wilayah di Jakarta Pusat yang rawan genangan dan banjir untuk dibeton.” Maryana Kepala Suku Dinas PU Jalan Jakpus PEMBETONAN TERHAMBAT: Kendaraan melintas di antara proyek pengerjaan betonisasi jalan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Jumat (21/3). Minimnya pekerja yang memahami teknik pembetonan jalan membuat program tersebut menjadi terhambat. Pembetonan Jadi Solusi THOMAS HARMING SUWARTA S ELASA (18/3) lalu, warga RW 09, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, memblokade akses keluar-masuk perkam- pungan di Jalan Beting Asam, Sem- per Barat, Jakarta Utara. Aksi tersebut merupakan protes warga terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak kunjung mem- perbaiki jalan rusak. “Ini kami lakukan karena kami su- dah berulang kali meminta supaya jalan rusak diperbaiki. Tapi, sampai saat ini belum ada ada tindak lan- jut pemerintah,” ujar Ketua RW 09 Nanang Suwardi. Warga memblokade jalan dengan menanam pohon pisang dan pohon palem di jalan yang rusak. Menurut Nanang, pohon tersebut merupakan simbol yang berarti jalan itu tidak la- yak menjadi jalan umum. Jalan tersebut, kata dia, lebih layak untuk ditanami pohon. Selain itu, warga juga mengangkat keranda seba- gai tanda matinya aspirasi warga yang tidak didengar pemerintah. Menurut Nanang, warga sudah meminta perbaikan jalan sejak 2009. Mereka pun meminta agar jalan rusak segera diperbaiki dengan cara dibeton supaya lebih awet. Berdasarkan pemantauan, terdapat banyak lubang di sana. Bukan hanya itu, jalanan kerap tergenang jika hujan turun sehingga membahayakan peng- gunanya. Praktis Di tempat terpisah, Wakil Guber- nur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur- nama mengatakan akan menyiapkan teknologi baru untuk mengatasi jalan rusak di Jakarta. “Kami mau siapkan teknologi cor be- ton, ini sudah dimasukkin e-catalogue,” tuturnya. Wakil Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menyebutkan teknologi baru tersebut hanya membutuhkan waktu singkat untuk pengeringan, tidak se- perti cara lainnya. “Kalau hotmix kan susah harus tunggu hujan berhenti. Kalau yang ini hanya 8 sampai 12 jam buat kering, enggak usah menunggu 1-2 minggu” lanjutnya. Namun, teknologi baru itu masih terkendala oleh sumber daya manusia yang terbatas. “Tenaga yang mengerti ini kan ter- batas karena barang baru, jadi mesti latih lagi orangnya. Itu kendalanya,” tukasnya. Parah di Tangerang Sementara itu sebagian besar jalan- an di Kota Tangerang rusak karena ter- gerus air hujan dan banjir, beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini belum ada perbaikan oleh Pemkot Tangerang. “Kerusakan jalan itu sampai saat ini masih dalam pembahasan kami,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Menurut dia, dalam waktu dekat proyek perbaikan jalan akan segera dilelang melalui Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elek- tronik . “Kami upayakan sebelum Mei 2014 nanti perbaikan jalan tersebut sudah bisa dilaksanakan,” kata Arief. Namun, ia mengaku lupa berapa besar dana yang dipersiapkan untuk perbaikan jalan-jalan itu. “Nilainya saya lupa, yang jelas akan menggu- nakan dana dari APBD 2014,” kata dia. Yang lebih parah lagi, lanjut Arief, jalan-jalan provinsi dan nasional yang tersebar di Kota Tangerang juga rusak parah. Karenanya, ia meminta pemerintah agar segera memperbaiki jalan-jalan terserbut. “Kami akan segera mengirim surat, baik kepada pemerintah provinsi maupun pusat agar segera memper- baiki jalan-jalan itu,” kata dia. (SM/ Ssr/J-1) thomas@mediaindonesia.com Dengan program zero hole atau jalan bebas lubang melalui teknik beton, jalan diharapkan lebih tahan lama. MI/SUSANTO
  8. 8. INVEST8 ANATA SYAH FITRI K AMPANYE terbuka resmi bergulir 23 Maret, tapi sebenarnya pertarungan sudah dimulai sejak jauh hari. Kepala daerah mengemas kegiatan mereka dengan mengerahkan PNS serta memanfaatkan fasilitas negara, untuk mendekatkan kolega dan keluarga kepada konstituen. Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, misal- nya, telah melaporkan adanya kampanye terselubung bupati dalam kegiatan gerak jalan peringatan hari lahir (harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 23 Februari 2014. Kegiatan yang berakhir di Lapangan Keramat Jaya, Puspahiang, Tasikmalaya, bertajuk Jalan Bareng Kang Uu atau disingkat Jabarku menge- rahkan PNS serta kendaraan pemerintah. “Saya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya sekaligus anggota Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) berkesimpulan sudah terjadi pelanggaran tindak pidana pe- milu dengan pelibatan PNS dalam harlah PPP,” tutur Bambang Lesmana di kantor Panwaslu Tasikmalaya, Senin (10/3). Bambang berkesimpulan terjadi pelanggaran tin- dak pidana berdasarkan penglihatan langsung serta didukung kete- rangan sejum- lah saksi. Pada Sabtu (22/2) malam, anggota panwas juga telah mendokumentasikan baliho dan alat peraga PPP yang menghiasi jalan raya menuju Lapangan Keramat Jaya. “Di lapangan tempat harlah, kami juga me- nemukan kegiatan PPP mengarah pada kam- panye terbuka. Anak-anak sekolah pakai kaus partai. Indikasi politik uang pun terlihat. Ada pembagian kupon undian serta saweran uang saat dangdutan,” lanjutnya. Sejumlah caleg PPP untuk DPR RI pun diha- dirkan di panggung. Yel-yel partai dan ajakan mencoblos PPP pun bergema. Kehadiran PNS dengan kendaraan dinas mengesankan adanya mobilisasi aparatur pemerintahan. Apalagi saat itu, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum hadir memberikan sambutan. Oleh sebab itu, Panwaslu Tasik telah memang- gil Uu. Sang bupati berkilah ia hanya undangan dan memberi sambutan karena jabatannya Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat. Kepada pan- was, Uu mengaku tidak pernah memerintahkan PNS, maupun para guru serta anak sekolah un- tuk menghadiri harlah. Pengakuan Uu dicurigai pembenaran semata. Pasalnya, harlah PPP seharusnya jatuh pada 13 Januari, tapi digelar semarak menjelang Pemilu Legislatif yang jatuh pada 9 April. Meski demikian, Ketua DPD PPP Kabupaten Tasikmalaya Ruhimat yang juga Ketua DPRD Tasikmalaya tidak merasa melanggar UU No 8/2012 tentang Pemilu. “Kami tidak melanggar aturan apa pun se- bab UU maupun KPU tidak melarang acara peringatan harlah,” cetus Ruhimat merujuk Pasal 83 UU No 8/2012. Pasal tersebut memang membolehkan kampanye dengan penyebaran alat peraga sesuai zona. Hanya harus dilaku- kan di tempat tertutup, bukan bersifat terbuka sebagaimana di lapangan Keramat Jaya. Sebagai bupati dan petinggi partai, Bambang menilai sebenarnya Uu tahu kegiatan bersifat kampanye terbuka dengan imbauan (menco- blos) melanggar UU Pemilu meskipun dibung- kus bertema harlah. Kasus tersebut akhirnya tidak dibawa ke pengadilan karena anggota Gakkumdu Iptu Pol Roni Hartono yang juga Kanit I Reskrim Polres Tasikmalaya melihat bukti belum memenuhi syarat. “Bukti yang diberikan Panwaslu tidak menunjukkan adanya penyampaian visi misi dan program partai pada acara harlah itu. De- ngan demikian, tidak dapat dikatakan mencuri start kampanye,” terangnya. Begitu pula dengan dugaan politik uang. Polisi meminta Panwaslu menyerahkan uang serta sembako yang menjadi barang bukti. Panwaslu juga harus dapat menyebutkan siapa pemberi dan siapa yang mendapat. “Bukti yang kami terima hanya berbentuk foto,” cetus Roni. Dukung istri Bupati membiarkan jabatannya didompleng orang dekat untuk meraih simpati konstituen juga terjadi di Kabupaten Pemalang. Bupati Pemalang Junaedi dituduh menyalahgunakan wewenang mengintimidasi PNS dengan pe- rintah menyukseskan Irna Setiawati, istrinya, meraih kursi DPRD Pemalang. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Ka- bupaten Pemalang, Jawa Tengah, melalui kuasa hukum mereka, Arif Hijrah Saputra, bahkan telah menyomasi Irna Setiawati dan Panwaslu Kabupaten Pemalang. Irna selaku caleg PDIP dituduh memanfaatkan posisinya selaku istri bupati untuk konsolidasi, mobilisasi, agitasi, dan propaganda massa. Se- mentara itu, Panwaslu disomasi karena dinilai tidak netral dalam menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran. “Hanya baliho dan alat peraga milik Irna yang tidak dirusak dan dicopot Panwaslu,” tambah Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli De- mokrasi Kabupaten Pemalang Afifufdin. Selain itu, menjelang Pileg 2014, tiba-tiba bermunculan iklan layanan masyarakat yang menampilkan bupati didampingi istrinya. “Pa- dahal, iklan sosial itu dibiayai negara. Kenapa baru sekarang munculnya?” tanya Afif yang kini menjabat Wasekjen DPP Hanura. Junaedi yang ditemui sebelum membuka rapat kordinasi rutin, pekan lalu, menyebutkan tidak ada kampanye terbuka di wilayahnya. Sesuai aturan kampanye, kehadiran seseorang sah saja asal tidak sebagai jurkam. “Kita harus bisa memilah-milah. Aturan kam- panye sudah menjabarkan bagaimana orang sebagai peserta aktif, pendengar, maupun jurkam. Kami tahu kapan sebagai politisi dan kapan sebagai pejabat publik. Tidak ada yang mendompleng jabatan saya,” jelasnya. Anggota Panwaslu Kabupaten Pemalang Sriyono juga menepis tudingan Koalisi Masya- rakat Sipil Peduli Demokrasi. Pihaknya sudah bersikap netral. Semua alat peraga yang me- langgar pasti dicopot. “Kami tidak tebang pilih. Kami tidak takut menertibkan alat peraga meski Irna ialah istri bupati.” Modus pendomplengan caleg dalam kegiatan bupati di Kabupaten Brebes sedikit berbeda. Damayanti, caleg PDIP, tiba-tiba muncul dalam acara Bupati Brebes Idza Priyanti di Stadion Karangbirahi pada 16 Januari 2014. Acara sebenarnya untuk pengukuhan bupati sebagai Bunda Paud Kabupaten Brebes serta penerimaan Rekor Muri atas tari Payung yang diikuti 2.200 pendidik paud. Ketika hari se- makin terik, tiba-tiba ada aksi bagi-bagi kipas yang bersablon wajah Damayanti. Masyarakat berebut karena hari memang terik. Damayanti sendiri terlihat duduk santai dekat bupati. Dia berkilah tidak tahu siapa yang bagi-bagi kipas. “Yang pasti bukan saya yang bagikan. Itu suvenir sponsor. Kalau sponsor kan boleh ya,” tuturnya kepada Panwaslu. Ketua panitia acara yang juga Kepala Pembina Paud, Ciptonoto, sendiri merasa kecolongan meski sempat duduk bersebelahan dengan Damayanti di panggung. “Tidak ada tersirat kegiatan tumpangan semacam itu. Saya benar-benar tidak tahu karena sibuk, siapkan ini itu. Tahunya malah pas Pan- waslu membuka gambar rekaman, lo kok seperti itu. Kami tidak mengundang Damayanti, apalagi dia mengaku menjadi sponsor,” keluhnya. Ketua Panwas Brebes Maruf yang semula berniat memanggil bupati akhirnya mem- batalkan setelah mendapat informasi acara itu bukan agenda pemerintahan. Bukan kali itu saja Damayanti berusaha mendompleng acara bupati. Saat pembagian dana RT/RW oleh bupati, Damayanti juga sudah berada di sana. “Untung- nya kami hadir duluan. Ketika melihat kami, dia tidak jadi tampil dan bi- cara,” terangnya. (T-1) anata @mediaindonesia.com BUPATI ATAU JURU KAMPANYPenelusuran Media Indonesia mengungkap adanya pendomplengan kekuasaan demi kepentingan caleg di Kabupaten Tasikmalaya, Indramayu, Brebes, dan Pemalang. Saksikan juga tayangannya dalam program Realitas di Metro TV malam ini pukul 23.05 WIB.
  9. 9. P OT-POT bercat kuning ditata selang-seling dengan pepohonan yang batangnya juga dicat kuning sepanjang jalan protokol Kabupaten Indramayu. Di beberapa titik tampak tong-tong sampah juga dicat warna kuning. Kabupaten Indramyu seolah-olah identik dengan warna sebuah partai. Mulai warung, pagar taman kota, kantor dinas, gedung sekolah, hingga bahkan kantor polisi mendapat sentuhan cat kuning. Begitu pula Pendopo Kabupaten Indramayu, tempat digelarnya agenda-agenda pemerintahan. Ornamen tamannya pun serbakuning. Bupati Indramayu Anna Sophanah demikian semangat menjadikan sekelilingnya diwarnai kuning karena kapal politiknya memang Partai Golkar. Suaminya, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, sebelumnya Bupati Indramayu. Calon Gubernur Jabar yang kalah oleh Ahmad Heriawan itu kini berlaga untuk merebut satu kursi DPRD Provinsi Jabar dari Partai Golkar. Anak mereka, Daniel Muttaqien, menjabat Ketua DPD Golkar Indramayu, tahun ini, mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri menduduki kursi DPR RI. Tidak mengherankan bila ke mana pun keluarga Anna melakukan kegiatan, tak akan jauh dari upaya mendekati konstituen. “Sudah rahasia umum, Bupati suruh bawahan untuk mendukung suami dan anaknya,” tutur seorang pejabat Pemkab Indramayu, Jumat (14/3). Menurutnya, seluruh pemimpin daerah di tingkat bawah, mulai kepala desa hingga camat, mendapatkan tekanan untuk mendukung Yance, Daniel, dan Partai Golkar. Dalam berbagai acara baik pemerintahan maupun blusukan Anna, Yance juga sering mendampingi dan menyampaikan pesan-pesan terselubung. “Pembagian beras miskin ke desa dilampiri kalender dan stiker partai kuning,” ungkap Solih, salah satu warga, penerima raskin. Seorang mantan anggota DPRD Indramayu berinisial W menambahkan, intervensi Anna sebagai bupati terhadap jajaran PNS sangat kuat dan sistematis. “Guru dan kepala sekolah ikut mengedarkan kalender dengan menyuruh murid memberikan kepada orangtua mereka. Itu kan media kampanye,” paparnya. Kuatnya dinasti Anna dan Yance karena telah menguasai posisi pucuk di Kabupaten Indramayu sejak 2004. Setelah Yance berkuasa dilanjutkan istrinya. Sumber Media Indonesia di Pemkab Indramayu juga mengungkapkan Anna Sophanah bersama Daniel Muttaqien pernah menggelar pertemuan tertutup dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK) se- Kabupaten Indramayu di Grage Sangkan, Kuningan, pada 11-12 Desember 2013. Pertemuan yang dibingkai dalam bentuk bimbingan teknis itu diduga bagian dari upaya memenangkan Partai Golkar. “Setiap PPK mendapat uang transpor Rp400 ribu dari Sekda Indramayu,” lanjutnya. Acara KPU Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu Syamsul Bahri mengakui telah menerima laporan kegiatan tersebut. “Kami mencari informasi semaksimal mungkin karena menyangkut etik. Penjelasan hotel (menyebut) acara itu (digelar) oleh KPU. Honorarium yang diterima PPK itu dari KPU,” paparnya. Sejauh ini panwas telah menerima dua laporan dugaan pelanggaran. Pertama, kegiatan harlah Golkar yang dihadiri banyak PNS menggunakan seragam, atribut Golkar, serta kehadiran para caleg. “Panwas menemukan ada kendaraan dinas yang dipakai,” tambahnya. Dalam kasus tersebut, panwas telah menyampaikan rekomendasi kepada Sekda Indramayu agar memberikan sanksi sesuai dengan PP 53 yang mengatur PNS tidak boleh terlibat kampanye politik. Namun, pihaknya belum mengecek apakah rekomendasi tersebut telah dilaksanakan sekda. Laporan kedua tentang iklan masyarakat yang disiarkan radio lokal berisi pernyataan Bupati bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Indramayu tak lepas dari peran Partai Golkar. Setelah pengecekan, menurut Syamsul, iklan tersebut didanai Partai Golkar, bukan dari APBD. Media Indonesia dan Metro TV telah berupaya mengonfirmasikan hal tersebut kepada Anna, Yance, dan Daniel, tetapi mereka enggan ditemui. Salah seorang pengurus harian DPD Golkar Kabupaten Indramayu yang enggan namanya disebutkan menyatakan selama ini tidak ada teguran dari Panwaslu Indramayu kepada partainya. Kehadiran Yance dalam agenda bupati dinilai sebagai suami mendampingi istrinya. “Tapi dalam setiap rapat, bukan Pak Yance yang memimpin rapat, melainkan Ibu,” tepisnya. Adanya agenda pengumpulan PNS di pendopo kabupaten, menurutnya, sah-sah saja. Satuan kerja perangkat daerah berada di bawah bupati. Diskusi digelar di rumah dinas yang kebetulan punya pendopo besar. Kuatnya cengkeraman keluarga Yance menguasai Indramayu membuat masyarakat sampai memberikan sebutan AMPY yang artinya anak menantu putra-putri Yance. Sebutan tersebut, menurut pengurus harian DPD Golkar itu, merupakan bukti prestasi keluarga Bupati. “Itu bukti kepercayaan masyarakat kepada keluarga Pak Yance,” imbuhnya. (Nat/T-1) SENIN, 24 MARET 2014 9TIGASI PERAN ganda selaku Wakil Ketua DPD PPP Jawa Ba- rat serta Bupati Tasikmalaya membuat Uu Ruzhanul Ulum dituding tak netral. Pasalnya, tak jarang batas antara kepentingan partai dan pejabat publik menjadi abu-abu. Beginilah jawaban Uu kepada Anata Syah Fitri dari Media Indonesia. Panwaslu menuding Anda melanggar aturan Pe- milu. Tanggapan Anda? Saya mengucapkan terima kasih kepada panwas yang sudah memanggil saya. Sekalipun hubungan kami dengan ketua panwas sudah lama, ketika ada pelanggaran meski sebenarnya belum melanggar, me- reka langsung mengundang saya untuk klarifikasi. Apa isi pemanggilan itu? Saya ditegur dengan memberikan surat kepada pemerintah daerah. Teguran juga datang dari KPU. Karena mendapat teguran, jadwal perayaan hari lahir (harlah) PPP di lima titik lagi dengan tema Jabarku, jalan bareng Kang Uu, tidak diteruskan karena saya menghargai panwas. Panwas juga berada di wilayah pemerintah. Kalau saya tidak menghargai panwas, berarti kan jeruk makan jeruk. Anda memberikan pidato di harlah PPP? Saya hadir, tapi tidak berpidato. Bukan sebagai jurkam, tidak menyampaikan visi-misi. Panwaslu menyebutkan salah satu kesalahan acara itu ialah mencuri start kampanye atau apalah. Padahal itu kan harlah PPP, dan itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus kami laksanakan sebagai kader partai untuk menambah idealisme. Kami bersilaturahim sekaligus sosialisasi kepada ma- syarakat bahwa PPP juga peserta Pemilu 2014. Kalau yakin itu sosialisasi, mengapa tidak dilan- jutkan lagi? Saya ikuti teguran panwas dan tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Untuk ke depan saya akan bergerak hati-hati dan selalu bertanya, takut ada pelanggaran lagi. Seperti apa penilaian Anda atas teguran itu, ka- rena keliru atau ketidaktahuan? Bermacam-macam. Bisa disebut kekeliruan untuk orang yang memandang keliru. Bisa dipandang tidak apa-apa dari orang yang memandang tidak apa-apa. Selaku kepala daerah, kami harus arif dan bijaksana. Orang partai bilang bukan kekeliruan karena dijamin anggaran dasar dan rumah tangga partai. Kami pun tahu kapan dan dimana kampanye, dan kami juga tahu apa kriteria pelanggaran. Namun, orang lain bilang itu pelanggaran. Saya harus bijak dan bersikap negarawan. Kader tetap ingin yang lima kegiatan dilaksanakan, tapi saya tidak melanjutkan karena menghargai panwas. Apakah Anda hadir ke acara itu sebagai bu- pati? Perlu dipahami, bupati sebagai kepala daerah ti- dak bisa sebagai pemain selancar. Dia bisa berjalan dengan baik, indah, dan jauh perjalanannya karena memperhatikan dua unsur, yakni arah ombak dan arah angin. Kita pun harus bermain dengan itu. Arti- nya, saya sebagai kepala daerah harus berjiwa nega- rawan, harus mampu mengayomi berbagai lapisan masyarakat, termasuk partai politik yang berjumlah 12. Namun, juga harus dipahami bahwa kepala daerah, presiden, dan gubernur diusung oleh partai politik. Artinya, seba- gai bupati yang harus berjiwa negarawan, tidak bisa meninggalkan diri sebagai kader partai politik. Di mana letak selancarnya? Kalau saya hanya memegang kepala daerah lalu mengabaikan partai politik yang mengusung, tidak saya pupuk, tidak saya besarkan, berarti pemain selancar hanya mengikuti arah ombak saja. Kalau saya hanya me- mikirkan partai politik, ke sini parpol ke sana par- pol, pembangunan tidak dipegang, itu berarti pemain se- lancar hanya me- lihat arah angin. Jadi saya sebagai kepaladaerahme- megang dua kebi- jakan, yakni pem- bangunan dan politik. Jadi, di lapangan Keramat Jaya itu Anda mengakui berada pada kebijakan politik? Anda yang memberi kesimpulan seperti itu. Saya waktu itu sebagai wakil ketua DPD PPP dan saya sudah dipang- gil. Bagaimana Anda memisahkan posisi sebagai kader PPP dan pejabat publik? Di saat saya menjadi kepala daerah, otomatis be- kerja sesuai tugas pokok dan fungsi menyejahtera- kan masyarakat dalam pembangunan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Sekarang ini kami sedang membangun akhlak dan mental masyarakat Tasik. Sebaliknya, sebagai kader parpol, saya meminta cuti kepada Mendagri karena dijadikan jurkam. Yang su- dah sampai kepada saya ialah jurkam wilayah, dan kata DPP, saya juga akan dijadikan jurkam na- sional untuk pemilu legislatif. Bagaimana Anda membedakan fasilitas partai dan negara? Saya tidak akan menggunakan fasilitas negara, seke- cil apa pun ketika menjadi jurkam untuk parpol. Saya tidak akan memakai mobil, uang negara, ajudan, bahkan kalau perlu, saya tidak diam di pendopo selama men- jadi jurkam. Saya akan tinggal di Pondok Pesantren Nurul Huda, milik saya. (T-1) IndramayuBersolekSerbakuning JerukMakanJeruk YE Uu Ruzhanul UlumUu Ruzhanul Ulum Bupati TasikmalayaBupati Tasikmalaya GAMBAR CALEG: Caleg berikut gambar mereka ikut meramaikan peringatan Hari Kelahiran PPP Kabupaten Tasikmalaya pada 23 Februari 2014 meski kampanye resmi baru ditetapkan 23 Maret. Panwaslu Tasikmalaya menyatakan terjadi pelanggaran pidana pemilu pada acara tersebut karena mencuri start kampanye terbuka. Pada acara itu terindikasi ajakan mencoblos serta bagi- bagi uang. KUNINGKAN GEDUNG SEKOLAH: Sejumlah siswa SD Negeri Juntikedokan 3, Indramayu, Jawa Barat, sedang belajar di halaman dengan latar belakang gedung sekolah bercat kuning. Di Indramayu, tidak hanya gedung sekolah dan perkantoran dicat kuning, tapi juga tong-tong sampah, taman kota, hingga warung-warung makan, identik dengan warna partai sang bupati. DOK. PANWASLU TASIKMALAYA ANTARA/DEDHEZ ANGGARA MI/ANATA
  10. 10. Mengurangi Risiko Dana Bansos Enny Sri Hartati Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) SENIN, 24 MARET 2014KOLOM PAKAR10 S E T I A P m e n j e - l a n g t a h u n p o l i t i k f e n o m e n a anggaran bantuan so- sial (bansos) selalu ra- mai menjadi perdebatan publik. Keributan itu ti- dak terlepas dari besaran alokasi dana bansos yang kebetulan selalu meningkat setiap menjelang pemilihan umum (pemilu). Sebut saja anggaran bansos 2008 sebesar Rp57,7 triliun melonjak men- jadi Rp73,8 triliun pada 2009 dan kembali menurun menjadi Rp68,6 triliun pada 2010. Demikian juga dana bansos pada APBNP 2013 menjadi sebesar Rp82,5 triliun dan kembali naik drastis pada 2014. Rilis Kemente- rian Keuangan per Februari 2014, menyebutkan bansos yang awal- nya hanya dianggarkan Rp55,86 triliun melonjak menjadi Rp91,8 triliun. Padahal, sejatinya kenaikan alokasi anggaran bansos semes- tinya disambut gembira dan mendapat apresiasi publik. Mini- mal kenaikan anggaran bansos menunjukkan bukti perhatian pemerintah untuk mengupayakan langkah mitigasi terhadap ber- bagai risiko sosial yang dihadapi masyarakat. Apalagi selama 2013 masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat meroketnya infla- si. Ditambah lagi sejak awal tahun bencana silih berganti menerpa berbagai daerah di Tanah Air. Se- suai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012, bantuan sosial adalah penge- luaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi ma- syarakat dari kemungkinan terja- d i n y a risiko so- sial dan me- ningkatkan ke- mampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial me- rupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, ke- lompok, dan/atau masyarakat se- bagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam PMK tersebut jelas di- sebutkan bahwa bantuan sosial baik melalui kementerian negara/ lembaga maupun melalui dana transfer daerah peruntukannya ialah (i) rehabilitasi sosial, yaitu untuk memulihkan dan mengem- bangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi so- sial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (ii) perlindungan sosial, untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelang- sungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar mini- mal; (iii) pemberdayaan sosial, memberdayakan warga negara yang mengalami masalah sosial, sehingga mampu memenuhi ke- butuhan dasarnya; (iv) jaminan sosial, skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; (v) penanggulangan kemiskinan, kebijakan atau program agar masyarakat mempunyai sumber mata pencaharian dan dapat memenuhi kebutuhannya secara layak; dan (vii) penanggulangan bencana, di antaranya ialah ke- giatan pencegahan bencana, tang- gap darurat, dan rehabilitasi. Sangat longgar Sayangnya, regulasi dan peng- aturanyangmengikatpengelolaan belanjabansossangatterbatasdan tidak standar. Bahkan PMK hanya mensyaratkanpertanggungjawab- an dana bansos oleh kementerian terkait ke Kementerian Keuangan hanya memuat jumlah pagu bansos yang disalurkan, realisasi bansos yang telah disalurkan, dan sisa dana bansos yang di- setorkan ke rekening kas umum negara dengan dilampiri bukti tanda terima dan berita acara serah terima penyaluran. Artinya pengaturan alokasi bansos ini sangat longgar dan tidak memiliki kriteria per- untukan yang jelas. Rincian dana bansos yang tertuang dalam nota keuangan ialah untuk bantuan operasional sekolah (BOS), ban- tuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM),Jamkesmas,PNPMMandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), dana cadangan penanggulangan bencana alam, dan bantuan sosial lainnya. Namun, realisasi dana bansos sangat jauh dari amanat dalam PMK tersebut. Rata-rata hampir 50% alokasi dana bansos jenis program dan kegiatannya ti- dak jelas atau masuk dalam dana bansos lainnya. Ketidaktransparanan dan ketidakjelasan kriteria alokasi bansos itu tentu berpeluang me- nimbulkan potensi moral hazard mulai sisi penganggaran hingga penyaluran. Itu juga menim- bulkan ketiadaan standardisasi dalam hal pertanggungjawaban dan pengawasan. Akan sangat sulit menentukan parameter un- tuk mengukur seberapa efektif dan efisien dari bansos yang telah dilaksanakan. Fleksibilitas perun- tukan dana bansos itu berakibat paling rawan dicurangi atau disa- lahgunakan. Akibatnya, banyak temuan KPK terhadap terjadinya penyimpangan dan korupsi dana bansos. Lemahnya sisi regulasi danketiadaanaturanyangstandar dalam pedoman alokasi pengelo- laan dana bansos menyebabkan beragam interpretasi penggunaan dana bansos. Bahkan, baik ke- menterian teknis dan pemerintah daerah de- ngan mudah melakukan berbagai pengalihan dan pergeseran ang- garan bansos. Alhasil tercatat terdapat 10 kementerian yang dana bansos 2014 melonjak tajam, di antaranya Kementerian Kominfo, Kemente- rian Perhubungan, Kemente- rian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemen- terian ESDM, Kemen- terian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemente- rian Pertanian, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kesepuluh kementerian tersebut yang juga notabene dipimpin menteri yang terafiliasi dengan partai politik. Dengan demikian, sulit menafikan anggapan pub- lik bahwa dana bansos ini bebas dari kepentingan politis dan tidak terkait dengan kebijakan popu- lis menjelang pemilu. Politisasi berpeluang membangun popu- laritas pribadi dan kampanye terselubung. Apalagi, dana bansos diberikan kepada individu atau kelompok sehingga rentan disa- lurkan pada kelompok yang meru- pakan basis pendukung menteri atau partai politik tertentu guna mendapat dukungan masyarakat. Tak mengherankan jika sampai 28 Februari realisasi dana bansos su- dah mencapai Rp7,8 triliun. Lonjakan dana bansos bah- kan ditengarai telah mengalami lonjakan sejak 2013. Beberapa contoh dana bantuan sosial di kementerian yang dipimpin tokoh partai politik cenderung mening- kat menjelang tahun pemilihan umum. Bansos di Kementerian Agama tercatat sebesar Rp8,731 triliun pada 2011, Rp8,814 triliun pada 2012, dan melon- jak jadi Rp11,28 triliun pada 2013. Lonjakan juga terjadi pada dana bansos Kemente- rian Perumahan Rakyat yang pada 2011 sebesar Rp560miliar, Rp1,795 triliun pada 2012, dan Rp2,224 triliun pada 2013. Dana bansos Kementerian Sosial meningkat dari Rp2,324 triliun pada 2011, Rp2,713 triliun pada 2012, dan menjadi Rp3,351 triliun pada 2013. Ada pergeseran Di samping pembengkakan dana bansos yang terjadi pada be- berapa kementerian teknis, pem- bengkakan bansos 2014 konon juga diakibatkan terjadinya peng- alihan anggaran. Hal itu terlihat pada perubahan alokasi belanja APBN per Februari 2014. Pagu APBN 2014 berubah dan beberapa posbelanjamengalamiperubahan yang signifikan. Setidaknya, terda- pat tiga pos belanja utama yang mengalami pergeseran. Belanja barang dalam APBN 2014 yang semula mendapat alokasi sebe- sar Rp201,88 triliun, naik 6,2% menjadi Rp214,4 triliun. Apa- lagi belanja bansos mengalami kenaikan yang signifikan hingga 64,34% menjadi RP91,8 triliun. Akibatnya, belanja modal turun menjadi Rp184,2 triliun. Sebelum- nya dalam APBN, belanja modal sebesar Rp232,8 triliun. Pergeseran tersebut memang tidak mengakibatkan perubahan besarnya alokasi belanja. Ang- garan belanja pemerintah pusat tetap sesuai pagu dalam nota ke- uangan 2014 sebesar Rp1.249,9 triliun. Namun, dalam Undang- Undang Keuangan Negara No 17 Tahun 2003 jelas diatur bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit orga- nisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Artinya, setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus menda- pat persetujuan DPR/DPRD wa- laupun dalam keadaan darurat pemerintah/pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran- nya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peru- bahan APBN dan/atau disampaikan dalam la- poran realisasi ang- garan. Pertanyaannya, seberapa daru- rat pergeseran a n g g a r a n tersebut h a r u s dilaku- k a n ? K e - mente- rian Ke- u a n g a n m e n g - klaim bah- wa terdapat p e r g e s e ra n anggaran aki- bat pembengkakan alokasi ang- garan jaminan sosial menjadi sebesar Rp19,9 triliun. Anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan pada belanja barang dipindah ke anggaran bansos. Tentu analogi itu tidak masuk akal. Anggaran Jamkesmas sejak awal nomen- klaturnya ialah anggaran ban- sos. Langkah itu dikhawatirkan menjadi strategi dan justifikasi pergeseran belanja modal dan belanja barang menjadi belanja bansos. Utamanya pergeseran jenis belanja dengan alasan memi- liki karakteristik belanja bansos. Untuk mencegah praktik pergeseran anggaran itu, kriteria belanja bansos harus jelas dan transparan. Anggaran bansos harus dikembalikan pada tu- juan yang telah tetapkan dalam PMK81/PMK.05/2012, yaitu untuk mengurangi dampak risiko sosial, juga harus dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kese- jahteraan masyarakat. Untuk itu, syarat wajib dari kegiatan yang didanai dengan bansos ialah ha- rus merupakan program yang berkelanjutan dan memiliki target output dan outcome yang jelas dan terukur. Dengan demikian, ber- bagai potensi moral hazard dan ditunggangi kepentingan politis dapat diminimalkan. Untuk itu, dana bansos pada tahun politik ini seyogianya ditunda dulu sampai pemilu selesai. Untuk mencegah praktik pergeseran anggaran itu, kriteria belanja bansos harus jelas dan transparan. Anggaran bansos harus dikembalikan pada tujuan yang telah tetapkan dalam PMK81/PMK.05/2012, yaitu untuk mengurangi dampak risiko sosial, juga harus dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. SENO
  11. 11. Mereka Memang Dimiskinkan MEREKA ini menjadi miskin karena dimiskin- kan oleh yang menjadi wakil mereka. Hara- pan mereka terbengkalai sudah. Kita harus ikut pemilu, dan berpartisipasi dengan cara mencoblos semua. Jika tidak dicoblos, akan terjadi penggelapan suara. Maka coblos semua saja. Nizar Surya Lesmana Sumbangan dari Fakir Miskin FAKIR miskin dan anak-anak telantar sudah membiayai negara. Dengan membiarkan fakir miskin, dana bantuan akan terus mengalir. Bantuan yang dimiliki para fakir miskin itu te- lah disumbangkan fakir miskin untuk kantong para wakil rakyat. Ranto Purba Bagaimana Indonesia? KITA hidup di negara yang kaya, makmur, gemah ripah loh jinawi. Tongkat kayu pun jadi tanaman karena saking suburnya tanah. Tapi kenyataannya, banyak yang sengsara dan kela- paran. Para penganggur di Kanada dibayar per pekan Rp4 juta dan untuk warga asing karena aku merasakan itu. Di sini, upah yang bekerja keras saja kadang tidak dibayar. Maria Lova Tidak Peduli Nasib Bangsanya KENAPA negara ini tak begitu peduli dengan nasib bangsanya yang miskin? Apa ada yang salah cara dalam melaksanakan UU negeri ini? Ahmad Subedja Al Jawi Kesampingkan Urusan Pribadi INI satu pembelajaran atau contoh untuk para caleg yang akan mewakili rakyat. Bila terpilih nanti, tolong perhatikan kaum duafa, orang ca- cat, dan orang miskin yang serbakekurangan. Tolong kesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Lexlox Klinten Lupa Amanah Rakyat PEMERINTAHAN SBY lupa akan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan ‘Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara’. Sekarang ada di mana pimpinan ne- gara kita? Ada di mana para pemimpin kita sekarang ini, kok sampai lupa diri dengan rakyatnya? Tragis. Yangtine Ricky Apa Tindakan Pemerintah? JADI, apa tindakan pemerintah saat ini? Apa yang dilakukan masyarakat untuk menolong ayah dan anak ini? Hanni Hk Akibat tidak Punya Wakil ITU akibatnya orang miskin tidak punya wakil di DPR. Sebab kalau mereka punya wakil, pasti akan ada yang memperjuangkan nasibnya. Haerudin Tea Bernapas Bayar Pajak PEMERINTAH harus membuka mata. Kita bernapas saja bayar pajak di negeri ini. Seha- rusnya pembuat kebijakan harus peka. Negara kaya, tapi rakyat terabaikan. Ini fakta, enggak usah banyak ngeles.... Nank ‘peace’ Adventured 23 MARET 2014 EDITORIAL Editorial @ MemeliharaKaumPapa SENIN, 24 MARET 2014 BEDAH EDITORIAL 11 RakyatSekarang SemakinMenderita NEGARA kita makmur ka- tanya, tapi nyatanya di de- sa-desa kita banyak rakyat yang sangat menderita dan miskin, hanya makan ubi setiap hari. 081361313xxx KEMISKINAN di negeri kita akibat banyaknya korupsi yang dilakukan pejabat. 089639106xxx PERCUMA gembar-gembor umbar janji berantas ko- rupsi, rakyat sudah kapok dikibuli oleh koruptor yang awalnya merupakan tokoh- tokoh pengumbar janji. 083830249xxx INGATLAH, semua rakyat harus disejahterakan oleh negara. 0811730xxx RAKYAT sekarang makin menderita. 085296524xxx WALAUPUN merupakan ma- syarakat desa, kami sudah tidak mau lagi dibohongi, daerah kami tetap miskin, negara tidak pernah mem- perhatikan. 08812262xxx TETAPKAN hukuman mati bagi koruptor karena me- rekalah yang membuat rakyat miskin makin banyak. Jangan ragu menerapkan hu- kuman mati. 081383738xxx KEKERASAN terhadap anak- anak bukan hanya men- jadikan mereka pengemis. Namun, pemerintah harus segera bertindak mengurus kaum miskin-papa tersebut. Pemerintahlah yang bertang- gung jawab. 082387740xxx APA kerja kabinet, tidak nyata hasilnya rakyat makin miskin, semua bahan pangan impor. 04112337xxx MASYARAKAT sekarang te- tap sengsara, apalagi kaum pengemis yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan diurus oleh negara. 081257838xxx Ganti Istilah SEGMEN masyarakat yang riil ada, tugas konstitusi juga jelas, program-program ka- tanya pro-poor juga banyak. Mungkin istilah poor tidak cocok dengan realitas yang dibahas ini. Usulkan saja program-program pro terha- dap kaum papa atau profakir miskin. Jadi, pengertian di luar kaum papa atau fakir miskin sesegera mungkin di- eliminasi supaya tidak rancu dan meracuni pikiran kita. Dengan demikian, kita bisa bicara fokus program dan lokus program, dan akhirnya bisa bicara efisiensi, bahkan bisa bicara ke arah model efektivitas manajemen ne- gara, manajemen pemerin- tahan daerah, dan desa. Masageng Daldiri Pajak Rakyat KEPENTINGAN pribadi dan golongan lebih diuta- makan ketimbang kepen- tingan rakyat. Padahal para pemimpin ialah mereka yang digaji dengan uang rakyat melalui pajak. Lantas, bagai- mana hak rakyat yang sudah rajin membayar pajak? Maalim Zam Kalau Saja Dikelola Benar ANDAI kata di negara yang berpenduduk mayoritas mus- lim ini mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah dengan benar, mus- tahil ada orang miskin yang mati kelaparan. Lily Yumili Hajah Bergantung di Masa Tua SAYA kira semua akan setuju dengan apa yang diamanat- kan UUD 1945, karena kita kelak akan menjadi tua. Saat menjadi tua itulah kemam- puan dan kesehatan tubuh mulai menurun, dan keter- gantungan kepada orang lain kembali seperti saat kecil dulu. Semua orang berharap di masa tua akan memper- oleh kebahagiaan. Banyak orang tua saat ini kurang beruntung. Akan tetapi kita harus tetap menghormati dan merawat mereka seba- gai wujud rasa berbakti dan kasih sayang. Sebab, balas budi atas jasa mereka tak akan bisa terbalas. Setiawan Iwan SMS INTERAKTIF 0811140772 Senin-Sabtu, 07.05 WIB di Metro TV ONLINE metrotvnews.com FACEBOOK Harian Umum Media Indonesia Kirimkan tanggapan dan komentar Anda melalui: ONLINE FACEBOOK Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com OPINI PUBLIK Kirimkan komentar Anda atas tema: Solidaritas makin Menurun di Masyarakat (Periode 24 Maret-29 Maret 2014) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com Kampanye dan pemilu ibarat dua sisi mata uang. Seharusnya, para caleg bukan sekadar memberi janji, melainkan juga berupaya mewujudkan janji tersebut ketika akhirnya terpilih. Berikut pendapat pembaca. S UDAH lazim bahwa setiap pemilihan umum akan diawali kampanye, baik yang akan berlaga untuk posisi di legislatif atau yang begitu bernafsu menjadi presiden. Sudah lazim pula mereka semua menebar segudang janji. Sama lazimnya ketika mereka tidak menepati janji saat sudah terpilih nanti. Jangan salahkan rakyat kalau akhirnya mereka menjadi apatis karena begitu banyak janji yang dite- bar, sampai yang membuat janji pun lupa pernah berjanji. Memang tidak semua caleg/capres yang berjanji tidak me- nepatinya. Ada juga mereka yang menuntaskan janji tersebut. Hanya, memang butuh waktu untuk mewujudkan janji-janji itu. Sebaiknya, para caleg/capres jangan membuat janji yang sekiranya sulit diwujudkan sebab pasti akan ditagih rakyat. Mahatma Satria Bekasi JanganMudahBerjanji K ONSTITUSI negeri ini telah memerintahkan kepada negara untuk mengurus fakir miskin dan anak-anak telantar. Nyata- nya, perintah itu tidak sela- manya bisa diimplementasikan dengan baik. Terungkapnya kasus Aisyah, seorang bocah di Medan, Sumatra Utara, yang harus menanggung be- ban hidup begitu berat di usianya yang masih delapan tahun menjadi fakta empiris paling nyata tentang diabaikannya perintah Undang- Undang Dasar 1945 tersebut. Siti Aisyah Pulungan, nama leng- kap bocah perempuan itu, sudah lebih dari setahun menjalani hidup di gerobak becak bersama sang ayah, M Nawawi Pulungan, 56. Se- tiap hari Aisyah harus mengayuh pedal becak gerobak tempat ia tinggal bersama sang ayah yang tergolek lemah di atasnya. Sebelumnya, Nawawi berpro- fesi sebagai sopir. Namun, karena sakit, ia berhenti. Uang menipis, untuk mengontrak rumah pun tak sanggup, hingga akhirnya ia meniti hidup di gerobak dan Aisyah-lah yang kini menjadi tulang pung- gung keluarga. Aisyah mengayuh becak ger- obak berpindah-pindah tempat sambil menunggu pemberian orang-orang yang lewat untuk membeli makanan dan obat seka- darnya bagi ayahnya yang mengidap komplikasi paru. Keinginan Aisyah bersekolah pun harus ditanggalkan demi merawat sang ayah. Ibunya te- lah pergi entah ke mana saat ia berusia setahun. Meski hidup dalam penderi- taan, ia tak mau menunjukkan raut kesedihan. Aisyah bocah yang amat tegar. Ia terus meme- lihara harapan. Ia tetap ingin ayahnya sembuh dan bisa ber- sekolah kembali. Kita miris, bahkan teramat miris, menyaksikan kehidupan Aisyah dan ayahnya. Yang lebih membuat kita miris, Aisyah ha- nyalah satu dari begitu banyak fakir miskin dan anak telan- tar yang semestinya dipelihara negara. Data statistik terakhir menunjukkan sedikitnya 5 juta anak masih hidup telantar di negeri ini. Kita berharap datangnya re- spons cepat dari para pemilik otoritas untuk menangani kasus Aisyah. Kasus Aisyah harus membuat seluruh penyelenggara negara mencamkan kembali perintah Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar. Perintah itu tegas dan jelas. Pengabaian dan pembiaran terhadap fakir miskin dan anak telantar bisa dikategorikan sebagai keja- hatan terhadap kemanusiaan. SENO

×