BACA
MI
BESOK

Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08...
SELEKTA

2

SABTU, 22 FEBRUARI 2014

Korban Kelud
Bertahan di
Pengungsian
Korban erupsi Gunung
Kelud berharap
pemerintah s...
SABTU, 22 FEBRUARI 2014

HARI KANKER SEDUNIA

3

Cegah Kanker dengan Bergaya Hidup Sehat
Setiap orang berisiko terkena pen...
INDONESIA MEMILIH

4

SABTU, 22 FEBRUARI 2014

Teror kembali Dialami
Caleg NasDem
TEROR menjelang pemilu terus terjadi di ...
POLITIK &HUKUM

SABTU, 22 FEBRUARI 2014

5

Mobil Mewah Wawan
Mulai Berkarat
GENAP satu bulan sudah
lima mobil mewah milik...
tipikor

6

SABTU, 22 febrUARI 2014

Sidang Bertarif
Mahal di MK

Mungkin persidangan gugatan sengketa
pemilu kada di MK s...
OPINI

SABTU, 22 FEBRUARI 2014

7

Disfungsi
Pendidikan
Politik

elite politik seperti inilah yang cenderung membuat rakya...
MEGAPOLITAN

8

SABTU, 22 FEBRUARI 2014

KOTA BOGOR

Delapan Pramuwisma
Pensiunan Jenderal Divisum
PENYELIDIKAN atas kasus...
PENCEGAHAN DBD

SABTU, 22 FEBRUARI 2014

9

Berperang Lawan Aedes Aegypti
Dinas Kesehatan
DKI mewanti-wanti
penyakit demam...
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Media Indonesia 22 Februari 2014

2,323

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,323
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Media Indonesia 22 Februari 2014"

  1. 1. BACA MI BESOK Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SABTU, 22 FEBRUARI 2014 / NO.11996 | TAHUN XLV / 28 HALAMAN Kuliner SAJIAN PENUTUP ALA TAIWAN HINGGA THAILAND Di media sosial, restoran yang khusus menyajikan aneka santapan penutup nan segar itu menjadi perbincangan. Cerpen PEMBUAT PETA DAN PENENUN KAIN Di Kota Tuamana yang pernah dialiri sungai purba, hiduplah seorang pembuat peta dengan istri dan putra semata wayang mereka. Hama Ancam Produksi Padi Oposisi Capai Kesepakatan Era Baru Tenis Asia Serangan hama wereng juga membuat produksi padi di Bojonegoro, Jawa Timur, bisa turun sekitar 20%-30%. Uni Eropa menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset dan penolakan visa bagi pejabat Ukraina yang mendukung kekerasan. Era baru telah dimulai lagi setelah dua petenis China, Li Na dan Peng Shuai, membuat sejarah. Nusantara, Hlm 11 Ukraina, Hlm 14 Fokus Olahraga, Hlm 22-23 Mengusut Akal-akalan Akil MI/M IRFAN Usut Semua Penyuap Akil Penyebutan nama-nama kepala daerah dalam dakwaan jaksa sebagai penyuap Akil Mochtar akan menggerus legitimasi kekuasaan mereka. daya yang terbatas, bukan pekerjaan ringan bagi KPK untuk membongkar OMISI Pemberantasan Ko- semua perkara tersebut. Karena itu, rupsi memastikan akan ia menyarankan KPK membuat skala mengusut tuntas semua pi- prioritas. Ketua DPP Partai NasDem Taufik hak yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Basari mengatakan KPK harus meninKamis (20/2), sebagai penyuap mantan dak semua pihak dalam kasus Akil. ‘‘Saya optimistis profeKetua Mahkamah Konsionalisme KPK mamstitusi Akil Mochtar. pu membongkar gurita ‘’Kami sedang menkorupsi Akil Mochtar,’’ dalami dan memvalituturnya. dasi bukti-bukti keterJuru bicara KPK Jolibatan mereka. Setehan Budi menjelaskan lah dirasa cukup, kami semua nama yang diakan menentukan stasebut jaksa sebagai tus hukum mereka,’’ penyuap Akil muncul tegas Ketua KPK AbraMI/M IRFAN berdasarkan alat bukti ham Samad di Jakarta, Abraham Samad dan pengakuan dalam kemarin. Ketua KPK proses penyelidikan Pada persidangan dan penyidikan KPK pertama atas terdakwa Akil dalam kasus suap penanganan untuk kemudian diuji di pengadilan. sengketa pemilu kada Kabupaten Gu- ‘’Karena itu, KPK menunggu proses nung Mas dan Lebak terungkap bahwa pengadilan. Namun, kami juga terus 13 sengketa pemilu kada lainnya pun mencari fakta baru dan mungkin bisa ia mainkan. Akil juga didakwa mela- dibuka penyelidikan terhadap namakukan tindak pidana pencucian uang nama itu sebelum ada putusan hakim. dengan nilai Rp161 miliar hasil korupsi Yang pasti, kasus ini tidak berhenti di sejak menjabat anggota DPR hingga Akil,’’ papar Johan. menjadi hakim serta ketua MK. Dari 15 sengketa pemilu kada, man- Gerus legitimasi tan anggota DPR dari Partai Golkar Kendati baru terungkap dalam dakitu meraup fulus sekitar Rp53 miliar. waan, penyebutan nama-nama kepala Sejumlah nama baru pun disebut jaksa daerah sebagai penyuap Akil itu akan sebagai pemberi suap. Dalam seng- menggerus legitimasi mereka. “Ini keta pemilu kada Kabupaten Empat memang menjadi problematik karena Lawang, misalnya, Bupati Budi Antoni pesaing dan masyarakat pemilih dalam Al Jufri menyetorkan Rp10 miliar plus pemilu kada menjadi tidak percaya keUS$500 ribu agar Akil memenangkan pada kepemimpinan sang pemenang,” dirinya. Wali Kota Palembang Romi kata pengamat politik dari UGM Ari Herton juga disebut setor Rp19,9 miliar Dwipayana. dan Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Secara legal formal, imbuh dia, puSitumeang memberikan Rp1,8 miliar. tusan MK terkait dengan mereka tidak Ratu Atut-Rano Karno yang meme- bisa diganggu gugat. Namun, dalam nangi pemilu kada Banten pada 2011 praktik pemerintahan, kepala daerah disebut-sebut pula. Menurut jaksa, yang berkuasa menjadi kehilangan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana legitimasi dari warganya. “Kalau ini alias Wawan, menyuap Akil Rp7,5 mi- terus terjadi, bisa-bisa pemerintahan liar. Hingga kini KPK baru menjerat menjadi tidak efektif.’’ penyuap Akil dalam sengketa pemilu Dari Palembang, Wali Kota Romo kada Gunung Mas dan Lebak. Herton mengaku tak terusik dengan Direktur Advokasi Pusat Studi Anti penyebutan namanya sebagai salah Korupsi UGM Oce Madril menyatakan satu penyuap Akil. “Isu itu sudah lama fakta persidangan atas terdakwa Akil dan saya telah diperiksa KPK tanpa ada menyisakan tugas besar buat KPK. bukti yang menyatakan terjadi praktik ‘’KPK harus mengungkap pihak lain suap. Saya tidak akan menanggapi isu yang terkait, termasuk kepala daerah itu. Saya akan kooperatif jika dipanggil yang disebut di persidangan atau ha- lagi oleh KPK.” (RA/Che/*/AI/X-8) kim konstitusi lainnya.’’ Oce menyadari, dengan sumber raja_eben@mediaindonesia.com RAJA EBEN LUBIS K MENJADI TERSANGKA KARENA BERBOHONG: Said Faisal, ajudan mantan Gubernur Riau yang juga Ketua DPP Partai Golkar Rusli Zainal, seusai diperiksa KPK, kemarin. KPK menahan Said Faisal karena ia diduga memberikan kesaksian palsu saat menjadi saksi dalam sidang di pengadilan tipikor. Berita halaman 6 50 Bahasa Daerah Terancam Punah SEMBILAN bahasa daerah di Papua telah punah dan 50 bahasa daerah lainnya di Indonesia terancam punah. Hal itu disebabkan terlalu seringnya para penutur bahasa ibu menggunakan bahasa nasional dan internasional. “Umumnya mereka punah karena berlokasi di tempat terpencil dan penuturnya sedikit. Globalisasi dan modernisasi juga memicu hilangnya bahasa daerah,” kata Direktur Pendidikan dan Guru Besar Fakultas Ilmu Bahasa (FIB) Universitas Indonesia (UI) Multamia Lauder pada jumpa pers perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional di Jakarta kemarin. Hadir pada acara itu Ketua Komisi Nasional UNESCO Indonesia Arief Rahman, Direktur UNESCO Jakarta Hubert Gijzen, Dubes Bangladesh untuk Indonesia Nazmul Quaunine, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Bahasa Kemendikbud Sugiyono, dan Guru Besar Arkeologi dan Seni UI Edi Sedywati. Karena itu, tambah Multamia, penting bagi seluruh masyarakat Indonesia agar peduli atas ancaman hilangnya bahasa daerah tersebut. Itu karena kekayaan budaya bahasa mengungkapkan identitas. Lebih lanjut, Sugiyono memaparkan beberapa penyebab bahasa daerah terancam atau sudah punah. Pertama, pernikahan antaretnik yang bisa menghilangkan salah satu atau kedua bahasa daerah. Kedua, urbanisasi dan bahasa daerah ditinggalkan untuk kegiatan ekonomi. Adapun yang ketiga, perang antarsuku atau antarnegara. “Untuk menyelamatkan dari kepunahan perlu merevitalisasi bahasa daerah. Badan Bahasa mendokumentasikan yang sudah punah dengan membuat kamus tata bahasa, atau menjadikan bahan ajar di sekolah,” tambahnya. Salah satu contoh revitalisasi yang telah dilakukan Badan Bahasa, kata Sugiyono, ialah sastra Lamut di Banjarmasin, yakni tentang seni bercerita diiringi rebana. Kegiatan itu dilakukan dengan mengumpulkan anak muda lalu mempertemukan mereka dengan maestro seninya. Di sisi lain, Guru Besar UI Edi Sedyawati mengatakan kepunahan bahasa daerah akan merugikan bangsa karena kehilangan khazanah bahasa dan budaya. (Bay/X-7) Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com KEPRIHATINAN banyak kalangan bahwa negeri ini surplus politisi, tetapi defisit negarawan, bukanlah isapan jempol. Prinsip primus inter pares yang berarti bahwa hanya mereka yang terbaik di antara yang terbaiklah yang layak menempati kursi lembaga negara, justru kian jauh panggang dari api. Banyak lembaga negara terhormat, yang mestinya diisi oleh orang-orang terhormat pula, faktanya justru ditempati oleh mereka yang belum sepenuhnya ‘selesai’ dengan dirinya sendiri. Maka muncul di sana-sini perilaku lancung dari elite negeri dengan intensitas yang kian parah dan sulit dihentikan. Itulah gambaran saat kita menyaksikan sidang perdana atas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/2) lalu. Akil yang mantan salah satu ketua lembaga tinggi negara menjadi terdakwa kasus suap penanganan sengketa pemilu kada Gunung Mas dan Lebak. Namun, dalam dakwaan jaksa juga terungkap bahwa utak-atik dan akal-akalan Akil membuat ia diindikasikan meraup uang Rp53 KPK tidak boleh berhenti miliar dari 14 pemilu kada lainnya. hanya mengusut peran Akil sukses membuat deAkil di Gunung Mas dan mokrasi dan politik di negeri Lebak. Kita yakin KPK ini semakin mahal. Bahkan, mengantongi bukti awal jaksa menyebut nilai aset dan kekayaan mantan politentang peran berbagai tikus Partai Golkar itu terpihak dalam kasus Akil. kait dengan tindak pidana pencucian uang mencapai Silakan tanggapi sekitar Rp161 miliar. Editorial ini melalui: Betul bahwa yang terwww.metrotvnews.com saji di Pengadilan Tipikor Jakarta itu masih berupa dakwaan. Namun, jangan lupa bahwa dakwaan tersebut disusun dari sebuah operasi tangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti yang komplet dan faktual plus keterangan sejumlah saksi. Karena itu, KPK tidak boleh berhenti hanya mengusut peran Akil di Gunung Mas dan Lebak. Kita yakin seyakinyakinnya KPK telah mengantongi bukti awal tentang peran berbagai pihak dalam kasus Akil. Keempat belas pemilu kada yang disebut dalam dakwaan jaksa jangan hanya berhenti sebagai ornamen jeratan hukum, lalu selesai ketika vonis dibacakan. Kita mendorong KPK untuk menyelisik kasus sengketa pemilu kada itu secara tuntas. Pengungkapan sengketa pemilu kada bisa jadi momentum untuk memutus mata rantai politik transaksional yang merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah dan dibangga-banggakan ke seluruh dunia. Buru semua yang bersangkut paut dengan dugaan penyuapan dan permainan di pemilu kada tersebut. Penyelesaian tuntas perkara Akil juga akan menjadi titik penting menyeleksi siapa yang berhak menjadi pejabat negara dengan kualitas negarawan, bukan sekadar politisi. Seorang negarawan jelas memikirkan bagaimana kontribusi dia untuk negara, sedangkan seorang politikus memikirkan sebaliknya. Sudah hampir dua windu negeri ini memasuki periode reformasi. Akan tetapi, selama itu pula rakyat terus menyaksikan elite negeri ini dengan kualitas tak sampai medioker, bahkan dengan integritas di titik nadir, hilir mudik datang dan pergi mengisi jabatan-jabatan lembaga negara. Jika situasi seperti itu terus-menerus dibiarkan, negeri ini bukan saja defisit negarawan, melainkan juga bisa jatuh menjadi negara gagal. Yoghurt dan Diabetes Beberapa Bahasa Daerah yang Terancam Punah Kalimantan Bahasa Longiku memiliki penutur 4 orang. Sumatra Bahasa Lom memiliki penutur 10 orang. Sulawesi Bahasa Budong-Budong memiliki penutur 50 orang. Bahasa Nusa Laut memiliki penutur 10 orang. Bahasa Gorontalo, Waru, Bahousai, dan Taje memiliki penutur kurang dari 500 orang. Papua Bahasa Mansim atau Borai memiliki penutur 5 orang. Bahasa Dusner memiliki penutur 20 orang. Bahasa Duriankere atau Esaro memiliki penutur 30 orang. Bahasa Liki memiliki penutur 11 orang. Bahasa Kehu memiliki penutur 25 orang. Bahasa Iresim memiliki penutur 70 orang. Bali Bahasa Katakolok memiliki penutur 48 orang. Maluku Bahasa Kao memiliki penutur 400 orang. Bahasa Salas memiliki penutur 50 orang. Bahasa Loun memiliki penutur 20 orang. Sumber: UNESCO/L-1 MENGONSUMSI makanan atau produk susu fermentasi rendah lemak seperti yoghurt dapat mengurangi risiko perkembangan diabetes tipe 2 ketimbang tidak mengonsumsi sama sekali. Demikian kesimpulan penelitian terbaru yang dipimpin Dr EBET Nita Farouhi, ahli epidemiologi dari University of Cambridge, Inggris. Kesimpulan diperoleh dengan menganalisis sekitar 3.500 warga Inggris selama 11 tahun. Di antara peserta, sebanyak 753 orang berada dalam kelompok yang mengalami perkembangan diabetes tipe 2. Studi yang dipublikasikan di jurnal Diabetologia itu mengungkapkan bahwa peserta yang mengonsumsi makanan dari produksi susu fermentasi, seperti yoghurt dan keju olahan rendah lemak, sekitar 4,5 cup yang berisi 125 gram mengalami risiko yang minimal sebesar 24% untuk terserang penyakit diabetes 2 ketimbang rekan mereka yang tidak mengonsumsi produk tersebut. (ABC/Hym/X-4)
  2. 2. SELEKTA 2 SABTU, 22 FEBRUARI 2014 Korban Kelud Bertahan di Pengungsian Korban erupsi Gunung Kelud berharap pemerintah segera memberikan bantuan agar mereka segera bisa memulai hidup baru. EDY SAPUTRA W ANTARA/ANDIKA WAHYU MENGECEK PERSIAPAN: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh didampingi Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Sri Sajekti Sudjunadi mengecek persiapan Apel Siaga Perubahan dan Pelantikan Dewan Pengurus Ranting se-Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin. Acara yang menurut rencana dihadiri lebih dari 200 ribu kader dan simpatisan Partai NasDem itu akan berlangsung besok. Apel Siaga Konsolidasi Terbesar GELORA Bung Karno, Senayan, Jakarta, esok, akan menjadi lautan kader Partai NasDem. Sejumlah persiapan sudah dilaksanakan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, kemarin, meninjau langsung persiapan Apel Siaga Perubahan partai peserta Pemilu 2014 bernomor urut 1 ini. Dalam pidatonya di hadapan panitia dan pengisi acara, Surya Paloh mengatakan dengan apel siaga, partai yang dibidaninya itu ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kader dan struktur organisasi partai solid dan kuat. “Apel Siaga Perubahan Partai NasDem menjadi momen penting konsolidasi terbesar NasDem. Se- bagai anak bungsu, kami menunjukkan kepada anak senior bahwa kami mampu untuk solid dan pantas sebagai partai yang akan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia,” kata Surya. Kunjungan Surya ditemani Ketua Mahkamah Partai OC Kaligis, Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi, dan Wakil Bendahara Umum Partai NasDem Karli Boenjamin. Patrice Rio Capella menambahkan, pascareformasi, Indonesia makin kehilangan jati diri bangsa. Gonta-ganti sistem melalui amendemen konstitusi dan pergantian penguasa malah semakin men- “Kami mampu solid dan pantas sebagai partai yang akan membawa perubahan yang lebih baik.” Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem jauhkan bangsa ini dari Pancasila. “Ini sebuah ekspresi dari partai baru yang ingin menguatkan dan memotivasi seluruh kader Partai NasDem di seluruh Indonesia. Walaupun kami partai baru, kami bisa dan siap dalam mengelola negara ini,” ujarnya. Apel Siaga Perubahan Partai NasDem akan dihadiri sekitar 200 ribu kader Partai NasDem. Apel dijadwalkan pada Minggu (23/2) pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Ketua DPP NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat yang juga ketua panitia menegaskan perhelatan akbar itu siap digelar. “Acara apel siaga yang paling utama ialah pelantikan DPRT (dewan pimpinan ranting) di tingkat kelurahan/desa seluruh Indonesia. Mereka akan hadir untuk dilantik ketua umum. Ada defile budaya dari seluruh provinsi (34 DPW Partai NasDem) di Indonesia,” tuturnya. (*/X-5) ARGA korban erupsi Gunung Kelud (1.731 m dpl) menghadapi berbagai persoalan hidup setelah mereka diperbolehkan kembali ke rumah seusai status gunung itu diturunkan ke siaga, antara lain rumah rusak, harta benda ludes, dan sumber mata pencaharian hancur. Sekitar 300 warga Kecamatan Puncu dan Kepung, Kabupaten Kediri, pun akhirnya memilih tetap bertahan di pos ko pengungsian. Rumah mereka yang berada di radius 5-10 kilometer dari puncak Kelud rusak berat. “Rumah saya tidak bisa di tempati. Sementara saya tetap di sini (pengungsian),” ujar Suparno, 54, warga Puncu, di posko pengungsian Masjid Agung Annur, Pare, Kabupaten Kediri. Hal serupa disampaikan Ningsih, 36, pengungsi asal Desa Satak, Puncu. “Kalau pulang, saya mau tinggal di mana, rumah rusak parah,” ujar perempuan yang ditinggal suaminya bekerja di Kalimantan. Ia mengungsi bersama dua anaknya yang masih balita. Ketua Bidang Penerangan dan Informasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kediri Adi Suwignyo mengatakan pihaknya bisa memahami korban yang bertahan di pengungsian. Pihaknya sedang mengumpulkan bahan bangunan untuk merehabilitasi ru mah korban. “Rumah yang rusak berat jadi prioritas,” ujar Adi. Berdasarkan data Satlak PB Kediri, dari 19.136 rumah terdampak, 8.622 di antaranya rusak berat. Sisanya, 5.426 rusak sedang dan 5.088 rusak ringan. Rumah-rumah itu menyebar di empat kecamatan, yaitu Ngancar, Puncu, Kepung, dan Plosoklaten. Warga Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, pun menghadapi persoalan yang nyaris sama. Sumanto, 45, petani sayur di Desa Dadapan Kulon, terpaksa memanen paksa sawi putihnya guna mengurangi kerugian yang lebih besar. Sebelum erupsi Kelud, harga sawi putih Rp2.000-Rp2.500/kg, sedangkan kini hanya dihargai Rp700/kg. Sumanto mengaku kerugian ladangnya akibat erupsi sekitar Rp30 juta. Target dua minggu Sumanto masih beruntung jika dibandingkan dengan petani lain di Desa Pandansari, Ngantang, yang jaraknya sekitar 5 km dari Kelud. Su yanto Bagong, 50, warga di desa itu, termangu karena rumahnya hancur, sawahnya setengah hektare rusak total, dan tanaman kakaonya gosong. Ia berharap pemerintah segera memberikan bantuan sehingga warga bisa memulai hidup baru. Sebelumnya, saat menjenguk pengungsi awal pekan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah akan segera memberi bantuan. Sejauh ini kerugian di sektor pertanian di Malang mencapai Rp134,505 miliar, dengan perincian di Kecamatan Ngantang Rp34,682 miliar, Kasembon Rp34,622 miliar, dan Pujon Rp65,200 miliar. Pada bagian lain, pos pengungsian di SDN Pujonlor, Kecamatan Pujon, sudah sepi. Pos pengungsian di Koperasi Susu Pujon juga sudah kosong. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan pemprov menambahkan dana rehabilitasi rumah korban yang rusak. “Awalnya Rp100 miliar, tetapi dari hitungan bisa bertambah. Diperkirakan sampai Rp128 miliar,” ujarnya. Soekarwo menargetkan proses rehabilitasi selesai dalam dua minggu. Pemprov mendapat bantuan dari TNI dan Polda Jawa Timur. (BN/FL/X-4) edy_saputra@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 10 Pemerintah tidak Pangkas Kewenangan KPK PEMERINTAH tidak bermaksud mengebiri atau menghilangkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Demikian salah satu tanggapan pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menanggapi keberatan KPK terhadap pembahasan RUU Perubahan KUHAP dan RUU Perubahan KUHP yang diajukan ke parlemen pada Maret 2013. Tanggapan pemerintah tersebut disampaikan melalui rilis yang diunggah di situs www.kemenkumham.go.id, kemarin. “Pemerintah juga menekankan bahwa RUU KUHAP dan RUU KUHP merupakan lex generalis yang tidak menghilangkan ke wenangan KPK melakukan pe nyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur UU No 30 Tahun 2002 dan hukum acara pidana yang diatur UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 yang merupakan lex specialis,” demikian poin tanggapan lain pemerintah dalam rilis yang diteken Menteri Amir. Terkait dengan penghapusan penyelidikan dalam RUU KUHAP, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada institusi sebagaimana ditentukan UU masing-masing. Misalnya, Pasal 43 dan Pasal 44 UU No 30 Tahun 2002. Selain itu, tindakan penyelidikan ialah tindakan yang dilakukan secara diam-diam (tindakan in- Albert Hasibuan ANTARA/ANDIKA WAHYU Anggota Wantimpres telijen) yang bersifat undercover dan cukup diatur di dalam SOP masing-masing. Saat menanggapi tanggapan pemerintah tersebut, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi UGM Yogyakarta Hifdzil Alim mendesak Presiden mengkaji ulang pembahasan kedua RUU tersebut. “Ini (RUU KUHAP) malah melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Hifdzil. RUU KUHAP, lanjut Hifdzil, berdampak pada sistem peradilan seperti UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan UU Komisi Yudisial. Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan tidak keberatan dengan pembahasan kedua RUU itu. “Saya mengusulkan kepada Presiden, menarik draf dan memperbaiki atau mengintegrasikan dalam pembahasan di DPR.” (FU/ RO/Mad/Che/X-3) Surplus, malah Impor Garam PADA 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan 255.000 ton garam impor yang tidak jelas untuk konsumsi atau industri. Selain itu, Januari lalu ada lagi garam impor sebanyak 135.000 ton. Data yang dikemukakan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman di Jakarta, kemarin, itu menimbulkan pertanyaan dari produsen garam di Tanah Air karena swasembada garam telah dicapai sejak 2012 (lihat grafik). “Jika surplus, mengapa impor? Ini berarti tidak ada sinergi antara Kementerian Perdagangan dan KKP dalam mengawal regulasi,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur M Hasan. Asisten Departemen Bidang MI/BAGUS SURYO BUTUH TERPAL: Kondisi rumah yang sebagian gentingnya hancur akibat erupsi Kelud, di Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, kemarin. Warga membutuhkan bantuan terpal untuk menutup atap rumah agar bisa ditempati sementara. Menteri Diminta Fokus pada Tugas Pemerintahan Sumber Daya Hayati Kemenko Per ekonomian Jafi Al-Zagladi mengakui tidak ada yang dapat disalahkan dalam hal impor garam tersebut. Di Indonesia luas lahan produksi garam sekitar 32.000 hektare (ha) hingga 35.000 (ha) yang tersebar di 42 kabupaten dan kota. Adapun lahan yang diberdayakan PT Garam mencapai 5.000 ha. Saat menanggapi temuan KKP tersebut, anggota Presidium Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia Faisal Baidowi meng akui impor garam untuk industri pada periode JanuariJuni 2013. “Setahu saya Januari-Juni 2013 ada impor garam industri. Selebihnya Juli-Desember tidak ada. Tetapi, harus diperjelas juga. Pada awal 2014 ada lagi impor garam industri sekitar 100 ribu ton,” ujar Faisal. Faisal mengungkapkan, konsumsi garam industri pada 2013 sekitar 1,4 juta-1,5 juta ton. Adapun produksi garam periode tersebut sekitar 900 ribu ton. Meskipun demikian, Faisal mengimbau pemerintah jangan terburu-buru mengimpor garam. “Sisa stok harus habis dulu. Sisa produksi 2013 masih sekitar 30%40%. Kalau April (2014) habis, ya impor Mei. Tetapi, kalau sudah Juni jangan sampai (impor) karena merusak produksi (garam) 2014,” ungkap Faisal. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi ketika ditanya lewat pesan pendek hanya menjawab, “Saya cek dulu, ya.” (Wib/*/X-3) SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam menegaskan pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang meminta para menteri fokus bekerja pada tugas-tugas di kabinet. Ia menjelaskan, dalam surat tersebut, pada Senin-Jumat, menteri harus mencurahkan pikiran dan tenaganya hanya untuk tugas pemerintahan. “Khusus Selasa-Kamis, menteri harus di Jakarta untuk rapat kabinet paripurna, rapat kabinet terbatas, dan rapat koordinasi lain yang dipimpin Presiden atau Wakil Presiden Boediono,” kata Dipo, kemarin. Selain itu, dalam menghadapi bencana di sejumlah daerah, para menteri terkait harus memberikan perhatian pada penanganan bencana. “Dalam surat tersebut, para menteri diminta siaga jika sewaktu-waktu diajak mendampingi Presiden meninjau korban dan lokasi bencana,” ujarnya. Dipo menambahkan, menteri diminta menunda perjalanan dinas ke luar negeri ketika Indonesia tidak menjadi ketua pada forum internasional. Terkait tudingan anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo bahwa kabinet saat ini sedang bermasalah sehingga Dipo membuat surat edaran agar para menteri tetap fokus bekerja, Dipo mengatakan, “Bambang Soesatyo itu kan ngaco, enggak usah didengarkan,” ujar Dipo. Menurut Dipo, penerbitan surat tersebut agar kabinet terus fokus, pasalnya urusan kenegaraan tidak pernah libur. Apalagi, bencana alam terus terjadi. Sebelumnya, Bambang mengomentari edaran Dipo dengan menafsirkan para menteri tak fokus bekerja dan lebih mengurus partai masing-masing. Bambang menilai surat itu mengesankan para pembantu Presiden ada masalah. Memang, Bambang mengakui ada niat baik di balik surat itu. Namun, me nurut dia, sebaiknya arahan itu di sampaikan tertulis pada menteri bersangkutan. “Kalau diumumkan terbuka akan muncul kesan kabinet yang tinggal beberapa bulan para menterinya sudah tidak fokus lagi bekerja untuk mengurus rakyat,” ujar Bambang, kemarin. Menurut Dipo, suratnya tidak menyebut bahwa menteri sudah tidak fokus dan lebih mengurus partai. (Mad/X-6)
  3. 3. SABTU, 22 FEBRUARI 2014 HARI KANKER SEDUNIA 3 Cegah Kanker dengan Bergaya Hidup Sehat Setiap orang berisiko terkena penyakit kanker. Risiko tersebut bisa ditekan jika kehadiran faktor pencetus diminimalisasi. DINNY MUTIAH B ERDASARKAN Riset Kesehatan Dasar 2007, kanker menempati peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian di Indonesia. Setiap tahunnya terdapat 100 penderita kanker baru per 100 ribu penduduk. Sayangnya, kesadaran orang terhadap bahaya penyakit kanker masih dinilai minim. Hal itulah yang mendorong penyelenggaraan acara bertajuk Jakarta Sehat Untuk Anak Kanker FUNBike and FUNWalk with Forvita Margarine dan Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI). Acara tersebut memanfaatkan momen peringatan Hari Kanker Anak Internasional yang jatuh setiap 15 Februari. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menjadi pembuka acara yang diikuti oleh sekitar 2.700 peserta. Kegiatan tersebut bertujuan mengingatkan para orangtua untuk mengenali kelainan pada tubuh anak-anak mereka agar pengobatan kanker bisa maksimal. “Kanker itu bisa diobati dan disembuhkan jika diketahui sejak awal. Sayangnya, banyak pasien anak yang terkena kanker baru diketahui setelah stadium lanjut akibat ketidaktahuan orangtua atas gejala dini,” ujar Ketua YOAI Rahmi Adi Putra Tahir ditemui di sela acara di Jakarta, Minggu (16/2). Pihaknya sengaja memasang spanduk di sepanjang jalan protokol di Jakarta yang berisi edukasi mengenai gejala awal kanker pada anak. Gejala awal tersebut di antaranya muka pucat, panas yang terus menerus, lebam biru yang tidak terasa sakit, perut membesar dan rasa mual. Jika orangtua menemukan gejala-gejala tersebut pada anak mereka, diharapkan untuk segera berkonsultasi dengan dokter terkait agar bisa ditangani sejak dini. “Pemerintah saat ini sudah banyak turun tangan. Salah satunya dengan tersedianya BPJS sehingga orangtua sebenarnya tak perlu takut lagi untuk mengobati anaknya,” katanya. Hal terpenting dari penanganan penyakit kanker terletak pada upaya pencegahan. Masyarakat harus mengetahui penyebab penyakit kanker agar faktor risiko bisa diminimalisir. Salah satunya adalah konsumsi makanan yang mengandung lemak trans. Lemak trans merupakan produk olahan minyak cair yang dibuat dengan menambahkan hidrogen kedalamnya sehingga didapatkan produk jadi yang lebih padat. Proses penambahan hidrogen atau hidrogenasi ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas oksidatif agar produk tak mudah teroksidasi. Proses ini banyak dipakai dalam pembuatan margarin. “Kanker itu bisa terjadi akibat akumulasi konsumsi makanan yang tidak sehat. Yang kita makan sekarang, mungkin baru sepuluh dua puluh tahun lagi baru terasa sakitnya. Maka itu, kita harus cegah sejak dini,” sahut Executive Vice President PT Focus Group yang menangani produk Forvita Margarine, MK Basyar. Proses hidrogenasi tersebut disukai karena menghasilkan produk murah yang bisa disimpan dalam jangka waktu relatif panjang dan menambah rasa makanan lebih gurih. Dibalik kelebihan tersebut, proses tersebut menjadikan lemak trans berbahaya bagi kesehatan manusia. Pasalnya, lemak trans mengakibatkan kadar kolesterol jahat meningkat dan menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Sedangkan, lemak jenuh, meski berbahaya, hanya berpengaruh menaikkan kadar kolesterol jahat tetapi tidak menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Bahaya yang terkandung pada lemak trans sering diasosiasikan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Tapi, lemak trans ternyata juga berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Kanada, asam lemak trans memicu perubahan buruk dalam aktivitas enzim sitokrom oksidase P-448/450. Kandungan asam linoleat yang berasal dari minyak sayur terhidrogenasi ini meningkatkan pertumbuhan sel kanker payudara. Selain itu, minyak sayur tak jenuh yang terkandung dalam tubuh segera teroksidasi begitu terpapar matahari sehingga membentuk radikal bebas. Kondisi tersebut dapat merusak DNA dan menghasilkan kanker kulit. Ketua YOAI Rahmi Adi Putra Tahir memberikan sambutan saat acara Jakarta Sehat Untuk Anak Kanker FUNBike and FUNWalk with Forvita Margarine dan Yayasan Onkologi Anak Indonesia . Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menjadi pembukaan acara Jakarta Sehat Untuk Anak Kanker FUNBike and FUNWalk with Forvita Margarine dan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Anak-anak penderita kanker berfoto bersama di acara Jakarta Sehat Untuk Anak Kanker FUNBike and FUNWalk. Seorang peserta melakukan cek kesehatan di booth kesehatan Forvita Margarine. Pelepasan para peserta Jakarta Sehat Untuk Anak Kanker FUNBike and FUNWalk oleh Linda Gumelar dan Rahmi Adi Putra Tahir. Acara Jakarta Sehat Untuk Anak Kanker FUNBike and FUNWalk diikuti oleh sekitar 2.700 peserta. Sejak dini Upaya membangkitkan kesadaran masyarakat atas bahaya penyakit kanker tidak hanya melalui kegiatan olahraga massal. Forvita Margarine sebelumnya telah menggelar kampanye Hari Tidak Takut Kanker sejak awal tahun ini. Kesadaran akan bahaya tersebut diharapkan akan mendorong perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Salah satunya dimulai dengan kebiasaan makan yang sehat. Hal itu meliputi pemilihan produk makanan hingga cara pengolahan yang tepat. Dalam kampanye Hari Tidak Takut Kanker, Forvita Margarine mengadakan seminar bahaya kanker di sejumlah pusat perbelanjaan. Informasi yang disampaikan ternyata mampu membangkitkan antusiasme dari pengunjung pusat perbelanjaan. Mereka menjadi lebih selektif terhadap pemilihan produk makanan yang akan dikonsumsi. Target utama kampanye Hari Tidak Takut Kanker adalah para ibu karena dianggap sebagai pembuat keputusan dalam pengelolaan rumah tangga. Jika para ibu teredukasi dengan baik, keluarga pun bisa hidup lebih sehat. Dengan begitu, kehadiran faktor pencetus kanker bisa ditekan sejak dini. “Setiap orang sebenarnya berpotensi mengidap kanker. Itu bisa timbul kalau ada faktor pencetusnya. Salah satunya dari makanan yang tidak sehat. Supaya tidak terkena itu, yang terpenting adalah menjaga agar faktor pencetusnya tidak timbul,” ujar Basyar. (S-1) dinny @mediaindonesia.com Linda Gumelar memeriahkan acara Jakarta Sehat Untuk Anak Kanker FUNBike and FUNWalk dengan ikut berjalan kaki bersama para peserta.
  4. 4. INDONESIA MEMILIH 4 SABTU, 22 FEBRUARI 2014 Teror kembali Dialami Caleg NasDem TEROR menjelang pemilu terus terjadi di Provinsi Aceh. Kali ini rumah milik Husaini, calon anggota legislatif (caleg) DPRD Aceh Utara dari Partai NasDem di Desa Meunasah Nibong, Kecamatan Meurah Muliya, Aceh Utara, dilempari bom molotov, kemarin dini hari. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.00 WIB itu tidak menimbulkan korban jiwa meski api sempat melalap bagian depan rumah caleg tersebut. “Saat kejadian, Pak Husaini sedang berada di Banda Aceh, sedangkan istri dan anaknya malam itu menginap di rumah orangtuanya,” kata Syarifuddin, Sekretaris Partai NasDem Aceh Utara, dalam keterangannya, kemarin. Syarifuddin pun meminta polisi mengungkap kasus teror menjelang pemilu yang belakangan terus menimpa kader Partai NasDem. “Kami sangat prihatin akan kejadian ini. Seha rusnya semua pihak bisa menerima jalannya pesta demokrasi, bukan pesta teror-meneror. Kami berharap polisi dapat mengungkap pelaku teror ini,” pintanya. Selama Februari 2014, setidaknya telah tiga kali terjadi teror terkait pemilu di Aceh. Dua peristiwa sebelumnya, yaitu pengoroyokan yang menewaskan Juwaini, 3), Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Nasional Aceh (DPK PNA) Kutamakmur, Aceh Utara, pada Kamis (6/2). Polisi menduga pengeroyokan itu terkait dengan penurunan bendera Partai Aceh yang dilakukan Juwaini. Peristiwa berikutnya, penembakan salah satu posko pemenangan caleg Partai NasDem, Zubir HT, di Desa Munyee Kunyet, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (16/2). Di Jakarta, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendesak kepolisian memberikan jaminan keamanan di Aceh. “Badan Hukum NasDem akan berkoordinasi dengan Polri untuk membahas sejumlah teror yang dialami NasDem di Aceh jelang Pemilu 2014 ini,” kata Surya. Ia mengatakan pihaknya tidak akan mudah menye rah dengan teror-teror yang terjadi beberapa waktu belakangan. Bagi Partai NasDem, sambungnya, perdamaian di Aceh menjadi hal yang utama, melebihi arti sebuah kemenangan politik. (HP/*/P-1) ANTARA/RAHMAD DILEMPAR MOLOTOV: Warga melihat pintu rumah milik Husaini, calon anggota legislatif (Caleg) Partai NasDem yang terbakar akibat dilempari bom molotov di Desa Nibong, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, kemarin. Jelang Pemilu, aksi teror dan perusakan atribut parpol terus terjadi di kabupaten itu. Demokrat Terus Terlempar dari Tiga Besar Konvensi calon presiden yang digelar Demokrat dinilai masih kurang kuat untuk mengerek elektabilitas partai sebagai modal pemilu. ABDUS SYUKUR D ARI pekan ke pekan, posisi elektabilitas Partai Demokrat terus merosot bahkan terancam terlempar dari tiga besar partai pemenang Pemilu 9 April. “Demokrat makin melorot karena dinilai terlalu bertele-tele dalam persiapan pemilu, terutama dalam penentuan kandidat presiden lewat konvensi yang tidak kunjung digelar KETUA Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan perubahan kehidupan bernegara harus terjadi melalui Pemilu 2014. Jika hasil pemilu tak jauh berbeda dengan sebelumnya, dipastikannya nasib bangsa ini akan semakin parah dalam lima tahun ke depan. “Orang kaya akan semakin kaya dan yang miskin jadi makin miskin. Negara ini luar itu,” kata Ira Soekirman, peneliti Roy Morgan International, saat memaparkan hasil survei lembaganya di Jakarta, kemarin. Survei dilakukan sepanjang Januari 2014, kurang dari tiga bulan menjelang pemilu, dengan mengambil responden sebanyak 3.131 berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi. Metode survei mengambil sampling dengan cara seimbang, baik demografis maupun geografis, dengan margin of error sebesar 0,8%-1,8%. Dari hasil survei itu, didapati PDIP tetap mempertahankan kedudukannya dengan 27% suara. Disusul Partai Golkar dengan perolehan 20%, dan Partai Gerindra 14%, menggeser posisi Demokrat yang terlempar di tempat keempat dengan raihan 11%. “Pertanyaan yang diajukan ke responden dalam bentuk sederhana, jika pemilu digelar saat ini, kandidat anggota DPR dari partai mana yang akan dipilih. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang paling mungkin dipilih sebagai presiden dalam pemilu nanti,” papar Ira. Dari pertanyaan tersebut, untuk calon presiden, posisi Joko Widodo (Jokowi) tetap menjadi pilihan tera- tas dengan perolehan sebesar 39%. Padahal, pada penelitian Desember 2013, Jokowi mendapat 38%. “Fakta Jakarta banjir, tapi dukungan kepada Jokowi secara nasional malah naik. Karena pemilih melihat Jokowi sebagai sosok yang menarik, pekerja keras, tapi sederhana. Perolehan Jokowi ini juga konsisten naik terus karena masyarakat inginkan perubahan pimpinan nasional,” imbuh Ira. Jokowi mentok Di kesempatan berbeda, lembaga riset Pusat Data Bersatu (PDB) menyatakan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih mentok di kisaran 30% berdasarkan rang- kaian survei yang diselenggarakan sejak awal 2013. “Calon presiden yang paling menonjol di masyarakat saat ini ialah Jokowi, tapi sampai saat ini elektabilitasnya mentok di kisaran 30%,” kata Peneliti PDB Didik J Rachbini dalam paparan hasil survei bertajuk Publikasi Hasil Survei Serial PDB: Indonesia Mencari Pemimpin di Jakarta, kemarin. Dalam survei terakhir yang digelar 7-10 Februari 2014, lembaga riset itu mencatat elektabilitas Jokowi mencapai 31,8%, fluktuatif sejak September 2013 di kisaran 30%-40%. Sementara itu, Prabowo Subianto menempati urutan kedua dengan elektabilitas yang berbeda jauh, yakni 12,8%, disusul Dahlan Iskan sebesar 5,8%, Wiranto 5,6%, Jusuf Kalla 3,3%, Megawati Soekarnoputri 2,8%, Aburizal Bakrie 2,2%, Anies Baswedan 2,2%, Mahfud MD 1,7%, dan Hidayat Nur Wahid 1,3%. “Meski demikian, 30% itu masih cukup tinggi karena Jokowi sering muncul di media massa juga,” katanya. Lebih lanjut, Didik juga mengatakan belakangan media juga mengkritisi Jokowi karena sejumlah kasus, misalnya kegagalan mengatasi banjir. Kasus semacam itu pulalah yang menurut dia membuat elektabilitasnya turun naik. (Ant/P-1) abdus@mediaindonesia.com Gerindra Tantang Pemilu 2014 Hasilkan Perubahan biasa rapuhnya, rakyat dibodohi. Jangan sampai nanti saat pemilu juga dibodohi lagi dengan memilih kucing dalam karung. Kita harus memilih sesuai keinginan kita dan jangan mau diintervensi,” kata Prabowo di Jakarta, kemarin. Sebagai bukti komitmen mendorong masyarakat agar memilih sesuai keinginan sendiri, Prabowo tidak mewajibkan para kader Gerindra untuk memilih partainya karena para kader merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang juga harus bisa menikmati demokrasi, seperti halnya menikmati kekayaan alam bumi Nusantara yang ada. Nasib Indonesia dalam lima tahun ke depan tidak akan berubah, atau bahkan makin buruk, jika masyarakat masih suka memilih kucing dalam karung. “Kita mau terapkan salah satu slogan Pemilu 2014 yaitu bersih dan jujur. Jadi kita tidak paksakan pilihan kepada publik, termasuk pada kader kami. Kalau 9 April 2014 tidak ada perubahan, lima tahun lagi tetap seperti ini,” ujarnya. Lebih lanjut, calon presiden dari Gerindra itu juga meminta kepada seluruh kadernya untuk memantau perjalanan pemilu mendatang, sehingga praktik jual beli suara tidak terjadi. “Seandainya ada kader Gerindra yang berwatak maling, silakan hengkang. Kami tidak mau menerima kaum koruptor karena Gerindra berkeinginan menghilangkan semua koruptor dari Republik ini.” Di kesempatan berbeda, sejumlah pegiat demokrasi kemarin berkumpul untuk membahas kerawanan golput. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggaraini, tren penurunan partisipasi masyarakat dari pemilu ke pemilu sebagai akibat dari minimnya pendidikan dan sosialisasi kepada pemilih. (AI/P-1) Dua Caleg NasDem Raih The Best Legislator Award 2014 PARTISIPASI PEMILIH: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (tengah) bersama perwakilan dari KPU India Shri Akshay Rout menyimak pemaparan perwakilan dari KPU Australia Cate Thomson (kiri) dalam seminar Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014, di Jakarta, kemarin. MI/RAMDANI POLITISI Partai NasDem, HM Prasetyo dan Joice Triatman, yang juga calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah dinobatkan sebagai The Next Legislator Award 2014. Penghargaan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2014 dan HUT ke-68 PWI diberikan Berlian Organizer, sebuah kelompok kerja wartawan di Semarang yang menjembatani persoalan-persoalan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan komponen masyarakat di Jawa Tengah. Menurut Ketua Panitia Malam Penganugerahan, Adi Kusnadi, selain kedua politisi NasDem itu, tokoh lain yang juga menerima penghargaan itu yakni legislator petahana, yang dinilai berhasil mengakomodasikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa Tengah. “Khusus untuk caleg penda- tang baru, Prasetyo dan Joice memiliki prestasi dalam profesi dan sosial-kemasyarakatan, serta track record yang baik,” kata Adi, kemarin. Dalam pandangan dewan juri, sambungnya, Prasetyo dan Joice merupakan dua dari 16 tokoh penerima penghargaan bagi legislator yang kinerjanya selama menjadi anggota dewan dinilai baik, kritis, memiliki leadership yang baik, bukan hanya bagi konstituen di daerah pemilihan mereka, melainkan memberi kontribusi dan manfaat bagi bangsa dan negara. “Penilaian bagi caleg pendatang baru diukur dari catatan prestasi dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional dan HUT Ke-67 PWI,” katanya. Caleg petahana yang mendapat penghargaan antara lain anggota Komisi III DPR Bam- bang Soesatyo, Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy, Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo, anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, dan Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy. Adapun dari DPRD provinsi, penerima penghargaan antara lain politikus PKS Abdul Fikri Faqih, politikus PPP Istajib AS, politikus PDIP H Alwin Basri, politikus PKB Fuad Hidayat, dan politikus Partai Demokrat Bambang Eko Purnomo. Adapun dari DPRD kabupaten/ kota, politikus PDIP asal Sragen Sugiyamto dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Klaten H Sunarto dianugerahi penghargaan itu. Untuk caleg pendatang baru, selain HM Prasetyo dan Joice Triatman, H Syafi’i dari PPP dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Gerindra juga meraih penghargaan yang sama. (HT/P-1)
  5. 5. POLITIK &HUKUM SABTU, 22 FEBRUARI 2014 5 Mobil Mewah Wawan Mulai Berkarat GENAP satu bulan sudah lima mobil mewah milik tersangka kasus suap hakim konstitusi, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil-mobil itu kini sudah ada yang berkarat. Itu seperti terlihat pada mobil favorit Wawan, RollsRoyce. Pada mobil seharga Rp10 miliar lebih itu, terlihat karat tebal pada lempengan rem di empat rodanya. Di pelek bannya pun sudah ada beberapa goresan. Pada bagian bodi depan mobil berlambang R bertumpuk itu juga muncul karat di beberapa titik. Lamborghini putih yang berjajar di samping RollsRoyce pun warnanya sudah mulai memudar tepat di moncong mobil. “Namanya juga buatan manusia, kena hujan dan panas jadi berkarat,” ujar salah seorang sekuriti KPK, Suwardi, kemarin. Sejak awal disita KPK, kelima mobil seharga miliaran rupiah itu diletakkan di tempat pencucian mobil dinas KPK. Kelimanya dibiarkan tanpa atap yang memadai untuk melindungi dari hujan dan sengatan matahari setiap harinya. Meski ditutupi dengan sarung khusus, bagian rodanya tidak tertutup secara sempurna untuk melindungi dari air hujan. Meski begitu, staf perawatan barang-barang sitaan KPK setiap harinya melakukan perawatan ke semua barang sitaan, termasuk mobilmobil mewah. Caranya ialah mesin dihidupkan untuk dipanasi serta setiap bagian mobil dan mesin kendaraan diperiksa. Setiap tahunnya KPK menggelontorkan anggaran untuk perawatan barang-barang sitaan. Pada 2014 anggaran yang disediakan senilai Rp300 juta. “Anggaran itu untuk semua barang sitaan, bukan untuk mobil TCW saja,” ujar juru bicara KPK Johan Budi. Anggaran tersebut mungkin akan membengkak jika melihat perawatan kelima mobil mewah Wawan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pasalnya, hanya untuk mengganti oli, uang yang harus dikeluarkan minimal Rp5 juta untuk satu buah mobil. (Sri Utami/P-4) MI/SUSANTO PERAWATAN KHUSUS: Seorang pewarta foto memotret mobil Lamborghini milik tersangka Tubagus Chaeri Wardhana di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pekan lalu. Setiap tahunnya KPK menggelontorkan anggaran untuk perawatan barang-barang sitaan. Di tahun ini, anggaran yang disediakan senilai Rp300 juta. Jangan Orang Partai Sebaiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi. Rakyat masih trauma akan kasus Akil Mochtar. HILLARIUS U GANI K MI/SUSANTO PROSES PEMILIHAN: Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) bertemu dengan panitia pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Pertemuan membicarakan masalah proses pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya dianggap tidak prosedural. Panlih Beberkan Kejanggalan Pemilihan Wisnu WAKIL Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengundang Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya ke DPR RI untuk membicarakan proses pemilihan Wisnu Sakti Buana yang dinilai tidak sesuai secara prosedural dan struktural. Pada kesempatan tersebut hadir Ketua Panlih, Wakil Ketua, Sekretaris dan seorang anggota. Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arief Wibowo dan anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto. Pada pertemuan itu, Ketua Panlih Eddie Budi Prabowo membenarkan bahwa pemilihan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya tidak sesuai dengan prosedur dan diduga ada manipulasi. “Kita dipaksa untuk gelar rapat klarifikasi dan verifikasi penetapan itu tanggal 30 Oktober 2013. Saya tidak tahu alasannya apa. Pada saat itu tidak ada persiapan apa-apa dan diminta segera lapor ke Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya. Akhirnya kita kasih laporan untuk menggelar pemilihan pada 15 November 2013,” ujar Eddie di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Namun pada hari yang sama, sambung dia, Bamus langsung membuat keputusan agar waktu pemilihan dimajukan pada 6 Novem- ber 2013, tanpa melibatkan dan mempertimbangkan argumentasi panlih. Padahal panlih memilih 15 November 2013 karena tidak mau mengganggu waktu pengesahan APBD Kota Surabaya yang terjadwal pada 6 November 2013. “Di tanggal 4 November, angota Tim Panlih sudah terima undangan untuk hadir dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya tersebut. Dari 7 anggota Panlih, hanya datang 3 orang saja. Empat lainnya tidak hadir karena undangan yang diterima diketahui ditujukan untuk anggota DPRD bukan Tim Panlih,” jelas Eddie. Akhirnya, tambah dia, karena tidak quorum, ditunda waktu pemilihannya menjadi 8 November 2013. “Setelah Gubernur Jawa Timur Soekarwo memutuskan agar paripurna tetap digelar menggunakan mekanisme quorum terendah, yaitu 50% + 1,” ungkap Eddie. Pada saat pemilihan berlangsung, sambung dia, panlih tidak dalam posisi memimpin rapat tetapi hanya membacakan tata tertib saja. Waktu itu Wisnu Sakti Buana menjadi pimpinan rapat. Pada saat rapat berlangsung, papar Eddie,salah satu peserta minta posisi Wakil Wali Kota Surabaya langsung diaklamasikan pada Wisnu. dan akhirnya disetujui dalam rapat paripurna.(Nov/P-4) ETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai seb a i k ny a a n g g o t a Dewan Perwakilan Rakyat tidak ikut dalam seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya, kesempatan itu diberikan kepada orang lain. “Meski tidak ada pelanggaran UU, kalau sudah jadi anggota DPR, kita kasih kesempatan yang lain,” kata Surya Paloh di sela-sela persiapan Apel Siaga Perubahan Partai NasDem, di Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin. Dia menanggapi adanya anggota dewan yang mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi melalui jalur pemilihan di Komisi III DPR. Padahal hakim konstitusi yang berasal dari DPR, Akil Mochtar, yang merupakan politikus Partai Golkar, baru saja tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Surya, hal itu harus dilihat dari asas kepantasan. Tidak hanya dipandang dari asas legalitas semata. “Etika, morality, silakan masyarakat menilai. Kalau saya tidak hanya pendekatan itu semata legalistik formalitis,” ujarnya. Anggota DPR Hayono Isman mengatakan politisi yang akan mengikuti seleksi calon hakim konstitusi harus melalui seleksi yang ketat. “Tidak ada UU yang melarang politisi ikut seleksi hakim MK, tapi harus diperketat pemantauan track record-nya,” kata Hayono Isman, di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin. Menurut dia, DPR memiliki pengalaman buruk terkait kasus Akil Mochtar, yang sebelum menjadi hakim konstitusi merupakan politikus senior Partai Golkar dan lama duduk di Komisi Hukum DPR. “Ini merusak citra DPR, bukan hanya MK, karena yang menyeleksi ialah DPR,” cetusnya. Ke depan, lanjutnya, Komisi III DPR yang akan melakukan seleksi untuk mengisi dua hakim konstitusi yang lowong, tidak mengistimewakan calon dari politisi, tetapi juga diber- lakukan sama seperti calon yang bukan dari politisi. MK membutuhkan dua hakim setelah tertangkapnya Akil Mochtar oleh KPK dan hakim Harjono yang akan pensiun per 1 April 2014. Kedua hakim konstitusi itu merupakan usulan dari DPR. Politikus PPP Dimyati Natakusumah dan Benny K Harman pun ingin menjadi hakim konstitusi. Keberatan Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengaku Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sempat keberatan ketika dirinya memutuskan maju menjadi calon hakim konstitusi. Pasalnya, apabila berhasil, PPP akan kehilangan suara di daerah pemilihannya di DKI III, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. “Karena dengan sendirinya suara hilang di dapil saya,” cetus Dimyati. Dia tak mau terlalu percaya diri mengatakan dirinya sudah pasti memenuhi syarat, sebab mengukur seseorang negarawan atau bukan merupakan sesuatu yang sulit. Dimyati menyerahkan penilaian kepada masyarakat. M e s k i t a k m a u m e ny e but dirinya negarawan, soal hukum Dimyati mengaku paham. “Saya jadi politikus baru di 2001 dan sebelumnya saya pengusaha dan diajak Pak Hamzah Haz. Waktu jadi bupati saya didukung PDI Perjuangan, tapi saya masuk PPP, saya masuk sebagai majelis pakar yang bahas UU dan konstitusi,” jelasnya.(*/P-4) hilarius @mediaindonesia.com Ramadhan Pohan Sebut Jokowi Cari Sensasi WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak mencari sensasi lewat kabar penyadapan dirinya. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR itu, Jokowi justru diam ketika kasus penyadapan yang dibeberkan Edward Snowden ramai diperbincangkan. “Lah kalau sekarang dia teriak-teriak, tentang rumahnya sendiri, ini ada apa. Minta dikasihanikah? Caper, cari perhatiankah?” ujar Ramadhan, kemarin. Dia berharap Jokowi tetap lurus, termasuk ketika menghadapi cobaan dan digoyang oleh kasus bus Trans-Jakarta yang berkarat. “Ada apa? Iya kan. Kita maklum saja, Jokowi kan sedang ambisi capres, jadi perlu caper, hehehe,” ujar Ramadhan setengah bercanda. Kepolisian RI mengaku su- dah bersiap untuk melakukan penyelidikan atas kasus pemasangan alat penyadap ilegal di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Jl Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat. Dengan catatan, korban melaporkannya ke polisi. “Teman-teman yang berkompeten menangani hal itu sudah melakukan langkahlangkah untuk nanti apabila memang hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan proses lebih lanjut,” ucap Kombes Agus Rianto, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, di Jakarta, kemarin. Langkah-langkah itu dilakukan untuk mempercepat sekaligus mempermudah penanganan oleh kepolisian jika nantinya hal itu diadukan oleh Jokowi. Laporan itu diperlukan mengingat kasus penyadapan digolongkan dalam delik aduan. Namun, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menyatakan bahwa laporan itu belum ada. “Tapi kalau beliau (Jokowi) merasa perlu membuat laporan, pasti akan kita terima. Kita sudah siap, beliau pasti sudah mempertimbankan halhal yang perlu dipersiapkan,” tukas Agus. Sementara itu, Jokowi justru tak ambil pusing dengan kejadian yang diketahui sejak akhir tahun lalu itu.(Kim/*/P-4)
  6. 6. tipikor 6 SABTU, 22 febrUARI 2014 Sidang Bertarif Mahal di MK Mungkin persidangan gugatan sengketa pemilu kada di MK saat dipimpin Akil Mochtar, secara rata-rata, menduduki rekor berbiaya mahal karena suap-menyuap. Adhi M Daryono T ANTARA/FANNY OCTAVIANUS PEMILU KADA EMPAT LAWANG: Suasana saat hakim konstitusi Akil Mochtar memimpin sidang penghitungan ulang surat suara dalam sengketa pemilu kada Kabupaten Empat Lawang di Gedung MK, Jakarta, 15 Juli 2013. Dalam perkara itu, Bupati Budi Antoni Aljufri memberikan Rp10 miliar dan US$500 ribu untuk memenangkan dirinya dalam gugatan tersebut. EKANAN psikologis dari para hakim di­ anggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya suap atau tarif mahal saat gelar perkara di pengadilan Mahkamah Kons­ ti­ usi (MK), khususnya pada t sidang gugatan sengketa pe­ mi­ u kada. l Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, yang per­ ­ nah berpraktik acara di MK, sebelum mengeluarkan putus­ an dalam persidangan di MK, para hakim itu sudah kelela­ han, sudah mengeluarkan bia­ ya. Karena itu, mereka ­ ngin i mengembalikan hasil lelah dengan membuat tarif dalam persidangan apabila pemohon ingin dimenangkan. “Ada tekanan psikologis dari para hakim terhadap para pe­ mo­ on yang beperkara di h MK,” jelas Refly, kemarin. Berdasarkan pengamatan­ nya, Refly memperkirakan tarif yang dipatok dalam persidang­ an oleh hakim-hakim MK ter­ gantung kondisi para pemohon saat ingin dimenangkan. “Jika posisi pemohon dalam gugatan hasil pemilu kada su­ ah pada posisi menang, d ta­ if bisa Rp3 miliar agar bisa r di­ enangkan. Lalu jika ingin m memutarbalikkan dari posi­ i s kalah jadi menang, tarifnya bi­ a mencapai Rp20 miliar. s Seperti pada pemilu kada Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang, yang terbukti dalam dakwaan jaksa KPK,” imbuhnya. Menurut Refly, jika sudah se­ erti itu keadaannya, para p hakim MK sama saja telah me­ meras orang yang beperkara di area hukum mereka jika i ­ ngin dimenangkan. “Inilah kenapa harus ada pengawasan terhadap para hakim MK yang melanggar etika seperti itu. Dulu sempat ada pengawasan dari internal, tetapi tidak jalan dan sekarang tidak ada pengawasan dari luar. Dengan bebasnya hakim MK melenggang,” ujarnya. Posisi MK berbeda dengan lembaga peradilan lainnya yang dalam sistem pengawas­ annya mengenal mekanisme banding dan kasasi. Lebih lanjut, Refly berharap jangan sampai patokan tarif juga terjadi pada pengujian undang-undang strategis dan bermuatan politis. ’’Jika sudah seperti itu keadaannya, para hakim MK sama saja telah memeras orang yang beperkara di area hukum mereka jika ingin dimenangkan.’’ Refly Harun Pakar hukum tata negara Cara klasik Uang suap yang dimiliki Akil yang mencapai Rp160 miliar, dalam dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, cukup fan­ tas­ is. Tidak salah jika jaksa t KPK juga meluaskan cakupan dakwaan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari dakwaan juga jaksa KPK men­ duga Akil berupaya menyem­ bunyikan atau menyamarkan asal usul hartanya itu de­ ngan memanfaatkan istri dan anaknya sebagai tameng. Disebut, pada 12 Agustus 2010, Akil mendirikan CV Ratu Samagat di Kota Pontia­ nak, Kalimantan Barat. Untuk pengurus CV Ratu Samagat, terdakwa menunjuk istrinya, Ratu Rita Akil, sebagai direktur dan anaknya, Aries Adhitya Shafitri, sebagai wakil direk­ tur, serta Aliyas Afriansyah se­ agai pesero komanditer. b Tidak ada nama Akil dalam ke­ emilikan perusahaan. p Na­ un, tampaknya jaksa m je­ i karena perusahaan itu l se­ atinya milik Akil. Pendiri­ j an CV Ratu Samagat dan ke­ emilikan rekening atas p nama perusahaan yang tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan penyelengga­ ra negara (LHKPN) semakin menguatkan kecurigaan niat menutup-nutupi aliran dana di perusahaan tersebut. Penggunaan perusahaan ke­ uarga sebelumnya juga l kerap dilakukan pejabat pe­ nye­ enggara negara lain yang l menjadi terpidana korupsi. Lihat saja Zulkarnaen Djabar, terpidana kasus korupsi peng­ adaan Alquran di Kemente­ rian Agama. Dia juga mendi­ rikan perusahaan dengan istri dan anak sebagai pemilik, lalu rekening perusahaan di­ adikan media aliran uang j ko­ upsi bersama. (RA/P-2) r adhi@mediaindonesia.com wawancara Jauhkan Kursi Hakim Konstitusi dari Politisi PENANGKAPAN Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Okto­ ber 2013 membuat banyak pihak kaget. Se­ bagai pemimpin institusi hukum sekaligus pengawal konstitusi negara yang seharusnya berwibawa dan berkarakter kuat serta men­ auhi perbuat­ n suap-menyuap, Akil j a ternyata melakukan tindakan yang berten­ tangan dengan tugas pokoknya itu. Proses pengadilan pun semakin membuk­ tikan bahwa Akil telah gagal menjaga mu­ ruah MK. Akibat perbuatannya tersebut, masyarakat hingga sekarang masih me­ a­ r gukan keberadaan dan tanggung jawab MK dalam mengawal konstitusi. Sebagai orang yang dianggap berjasa terhadap eksistensi MK, Jimly Asshiddiqie diwawancarai war­ tawan Media Indonesia Anshar Dwi Wibo­ wo, seputar pengembalian wibawa MK pasc­ kepemimpinan Akil Mochtar. Berikut a petikannya. Bagaimana Anda melihat dakwaan ter­ hadap Akil Mochtar? Itu sudah masuk pengadilan ja­ gan diko­ n mentari. Sudah ada proses hukumnya dan yang salah pasti ketemu kok. Apakah Akil pemain tunggal? Soal apakah di antara hakim yang lain ada yang main nanti akan kena juga. Masalah itu kita serahkan saja kepada KPK. Kalau ada yang terkena juga kan akan ketemu. Mengapa begitu mudah terjadi korpusi di MK? Karena ada orang bejat, buktinya bisa ter­ tangkap oleh KPK. Sebenarnya bagaimana mekanisme peng­ wasan di panel hakim? a Itu teori hubungan eksekutif dan legislatif Satu-satunya jabatan yang diisi negarawan ialah MK. Maksudnya sengaja dipakai negarawan agar jangan memilih antara orang yang masih aktif di politik. Bagi tugas dong antara politisi dan pengusaha. di lingkungan pengadilan. Jadi pengadilan di seluruh dunia tidak pakai pengawasan. Pengawasan itu istilah manajemen dalam hukum tata negara. Sekarang ada masalah, lalu kita bikin KY (Komisi Yudisial) padahal KY bukan lembaga pengawas pengadilan. Itu adalah lembaga yang menjaga kehormatan institusi. Jadi kalau ada orang di lingkungan keha­ kiman bersalah yang diberhentikan atau dikasih peringatan, itu bukan rangkaian mengawasi. Pengurus KY banyak yang tidak mengerti persoalan. Banyak sudah doktor yang ngawur, memahami pengadilan ada pengawasnnya, itu tidak ada. Di dunia peng­ adilan itu kan ada yang namanya tahapan banding atau kasasi. Nah, itulah mekanisme dari pengawasan (di lembaga pengadilan). Sejauh mana kasus Akil mempunyai da­ a rusak terhadap MK? y Besar sekali. Susah mengembalikan keper­ cayaan, cuma bukan tidak mungkin. Bisa saja asal sabar. Bagaimana cara membangun keperca­ yaan itu? Itu butuh waktu, mereka sudah serba­ sa­ ah. Berbuatlah dengan baik dengan ke­ l putusan-keputusan yang bermutu. Semua perkara yang dibawa ke MK itu yang sudah matang. Di se­ tiap UU, ada ra­ us­ n pasal, tapi t a cukup satu ayat yang diajukan review sudah menggambarkan permasalahan. Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang diundangkan DPR men­ jadi UU Nomor 4 Tahun 2014 dianggap bisa mengembali­ kan kepercayaan ke MK. Na­ mun, UU itu sendiri kemudian dibatalkan oleh MK. Menurut Anda? Memang harus dibatalkan ka­ ena perppunya ngawur, r buktinya itu dibatalkan karena keterlaluan. Sok mau-mau me­ nyelamatkan, tapi malah meng­ hancurkan MK sendiri karena tidak melalui sistem yang resmi. Walaupun dibatalkan, rohnya (pem­ batasan politisi) masih bisa dipakai. Sebetulnya aturan itu jelas di UUD, cuma tidak eksplist tentang kenapa sengaja ditulis negarawan bukan politisi. Bahasa sederha­ nanya dipermudah, satu-satunya jabatan yang diisi negarawan ialah MK. Maksudnya sengaja dipakai negarawan agar jangan memilih antara orang yang masih aktif di politik. Bagi tugas dong antara politisi dan pengusaha. Jangan semua­ nya diambil pengusaha dan politisi, ada tempat yang jangan diisi pengusaha dan politisi. Spesifik ke politisi yang mengisi posi­ i s hakim MK, bagaimana Anda melihat­ nya? Sepintar apa pun orang masuk ke ruang politik, dia harus mengikuti arus politik. Jadi jangan lagi memilih politisi. Bukan politisi tidak baik, tidak. Politisi itu perbuatan mulia. Namun, untuk MK, bukan politisi yang dibutuhkan, melainkan ne­ arawan. g Negarawan itu lawan ka­ ta politisi. Saya mengimbau par­ tai politik marilah berpi­ kir jauh ke masa depan, jangan coba kuasai MK de­ gan me­ n res­ ui salah satu anggota partainya di DPR t untuk mencalonkan diri, demi perbaikan MK di masa depan. Sebab posisi­ ya sangat n strategis. Jangan izinkan politisi melamar dan jangan juga dipilih. Saya mohon ke semua pe­ mimpin partai politik, tolong tafsirkan secara be­ ar, n berilah kesempat­ n o­ a rang bukan partai se­ ab b dengan kasus Akil, ka­ lau masih di­ ak­ akan p s juga, image MK tidak akan terban­ u. Ka­ au t l orang partai diang­ at k lagi, akan susah lagi meraih ke­ er­ ayaan pub­ p c lik. (P-2) ANTARA/Andika Wahyu Said Faisal Contoh bagi Saksi Lain untuk tidak Bohong MI/M IRFAN ANAS SAKIT GIGI: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuju mobil tahanan setelah batal diperiksa penyidik KPK, di Jakarta, kemarin. KPK batal memeriksa Anas lantaran yang bersangkutan sakit giginya kambuh. DUA hari setelah ditetapkan sebagai ter­ angka, Said Faisal yang merupakan s ajudan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, kemarin, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang biasa disapa Hendra itu ditahan di Ru­ mah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Juru bicara KPK Johan Budi mengata­ kan Said ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 21 Februari 2014. Said ditahan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait de­ ngan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau. Penetapan Said sebagai tersangka ter­ sebut merupakan peringatan tegas bagi para saksi untuk berhati-hati dan jujur dalam memberikan kesaksian. Jika mereka berbohong dan jaksa me­ miliki dua alat bukti serta ada perintah hakim, KPK tidak segan-segan untuk menetapkan saksi, siapa pun orangnya, sebagai tersangka. “Sudah ada contohnya, SF ini,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Said ditetapkan sebagai tersangka karena ia diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan seca­ a benar r terkait dengan perannya dalam peneri­ maan uang Rp500 juta dari kontraktor dalam persidangan perkara tindak pi­ ana korupsi di Pengadilan Negeri d Pe­ anbaru dengan terdakwa mantan k Gubernur Riau Rusli Zainal. Atas perbuatannya tersebut, Said di­ sangkakan melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah de­ ngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda paling ba­ nyak Rp600 juta. Selain itu, Said juga diduga melaku­ an k percobaan, pembantuan atau permufa­ katan jahat untuk me­ akukan tindak l pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan terdakwa Rusli Zainal terkait dengan pelaksanaan kelanjutan PON XVIII Riau. Seusai menjalani pemeriksaan ham­ ir p 6 jam, Said yang mengenakan baju ta­ hanan KPK tidak banyak berkomentar. “Yang terpenting saya minta istri saya, saya bukan korupsi. Untuk anak istri saya, untuk anak saya. Maaf papa belum bisa pulang,” kata dia dengan suara yang bergetar. Saat ditanya, siapa orang yang menyu­ ruhnya untuk berbohong, Said mengata­ kan tidak ada. “Saya tidak, tidak ada,” kata dia. Nah lo... berbohong lagi. (EB/P-2)
  7. 7. OPINI SABTU, 22 FEBRUARI 2014 7 Disfungsi Pendidikan Politik elite politik seperti inilah yang cenderung membuat rakyat merasa kepentingannya tidak diperjuangkan. Akhirnya, apati dan jarak antara politik dan rakyat semakin melebar jelang Pemilu 2014. Parpol yang diharapkan dapat menjembatani penyalur aspirasi pada tataran akar rumput selalu bungkam. Parpol lebih disibukkan dengan upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan semata. Bahkan, elite parpol cenderung arogan dengan tangan besinya dalam menentukan kebijakan baik di aras pusat hingga di tataran lokal. Sebut saja, upaya pengangkatan Wisnu Sakti Buana selaku Wakil Wa l i Ko t a Surabaya tanpa mekanisme yang jelas. Padahal, ketika menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya, Wisnu pernah menyokong uapaya pemakzulan Tri Rismaharini karena kebijakan menaikkan pajak reklame. Kebijakan ini dapat menjadi pembelajaran yang merusak tatanan pendidikan politik. Tangan besi oligarki dalam parpol masih terlalu dominan. Padahal fungsi dari parpol sebagai sarana pendidikan politik, stabilitas politik, partisipasi politik, seleksi kepemimpinan, dan penyalur aspirasi rakyat terkesampingkan. Proses pelembagaan kepartaian kerap dilangkahi demi memenuhi nafsu politik. Parpol seharusnya dapat menjadi mediasi politik bagi publik lewat program politiknya agar analisis sosial dan pendidikan politik dapat menjadi bagian upaya parpol membantu rakyat melek politik, agar rakyat tidak lagi memiliki hak subjektif dalam kehidupan bernegara. Bambang Arianto Direktur Eksekutif dan Peneliti Politik Bulaksumur Empat Yogyakarta K ONTESTASI Pemilu 2014 seharusnya dapat diterjemahkan sebagai proses transformasi pendidikan politik. Alih-alih menjadikan Pemilu 2014 sebagai pembelajaran pendidikan politik, realitasnya hanya menjadi ajang kegaduhan elite politik oligarkis dan populis. Hakikat politik yang bukan merupakan tujuan akhir dari pembangunan negara-bangsa menjadi pemicu memburuknya kesadaran berpolitik publik. Pada masa kemerdekaan, pendidikan politik mulai dijalankan oleh pemerintah di era revolusi Indonesia (1945-1950), Demokrasi Liberal (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), hingga Orde Reformasi (1998-sekarang). Pendidikan politik yang diterapkan oleh tiap-tiap pemerintahan tersebut memiliki keunikan tersendiri, sekaligus menjadi cermin pembelajaran politik bagi pemerintahan di masa mendatang. Pendidikan politik di awal masa kemerdekaan, seperti dijelaskan oleh Muhammad Numan Somantri (2001:229), merupakan patriotic political education dan lebih memberikan penekanan pada nation and characater building. Pendidikan politik di masa Orde Lama (1959-1966) dibangun oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Kala itu pendidikan politik lebih diarahkan pada pemahaman dan kesadaran politik, tetapi akhirnya diselewengkan menjadi pendidikan yang bersifat ‘indoktrinatif’ (Numan Somantri, 2001). Adanya pengangkatan presiden seumur hidup kala itu menjadi salah satu ben- A UDIT delapan pabrik gula kristal rafinasi (GKR) oleh Kementerian Perdagangan telah selesai. Hasilnya, semua produsen GKR produksinya merembes ke pasar konsumsi. Pada 2013 jumlahnya 110.799 ton, lebih rendah dari 2011, yakni 398.044 ton. Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak membuka pelanggaran tiap-tiap produsen. Sanksinya, Kemendag memotong 50% dari pelanggaran hasil audit. Sanksi ini lebih ringan dari 2011. Saat itu alokasi impor gula mentah langsung dipotong. Langkah seperti ini dipastikan tak akan menyelesaikan akar masalah. Bisa dipastikan GKR yang mestinya hanya untuk industri (makanan, minuman, dan farmasi) akan terus merembes ke pasar konsumsi. Tak ada efek jera dan pemaksaan bagi produsen GKR untuk patuh. Jika itu terjadi, keberadaan GKR akan terus-menerus menjadi musuh petani. Bagi pabrik gula kristal putih (GKP), GKR juga menjadi ancaman tersembunyi. Dari sejarahnya, GKR diadakan guna memenuhi kebutuhan pemanis industri yang tak bisa dipenuhi pabrik gula (PG) yang ada. Ada dua cara untuk itu. Sepenuhnya impor PARTISIPASI OPINI tuk karut-marut pendidikan politik. Selama Orde Baru (1966-1998), pendidikan politik juga dijalankan guna memenangi dan memperkukuh kekuasaan, bukan proses penyadaran berpolitik. Rakyat, kala itu, digiring ke bilikbilik suara guna memberikan dukungan penuh pada partai tertentu, sedangkan kebebasan berpolitik rakyat tetap terpasung. Menurut Mohammad Hatta (1980), jika rakyat tak memiliki kesadaran politik, rasa tanggung jawabnya akan amat kurang. Pemerintah dan rakyat harus sama-sama memiliki kepentingan yang sama sebab pendidikan politik harus datang dari kedua pihak. Pada satu sisi pemerintah dapat memudahkan jalannya pendidikan politik dengan mempertinggi kecerdasan umum publik. Adapun dari publik, pendidikan politik merupakan bentuk tanggung jawab utama partai politik (parpol) dalam melakukan transfer kesadaran berpolitik. Apati rakyat Jadi, dapat kita simpulkan empat sasaran pendidikan politik. Pertama sebagai sarana transformasi pengetahuan politik. Pengetahuan ini mengacu pada bentuk konsep, informasi, dan pertimbangan faktual mengenai sistem pemerintahan dan politik. Kedua, merupakan keterampilan intelektual terkait kepiawaian dalam menggambarkan, menginterpretasikan, dan menilai fenomena politik. Kepiawaian ini untuk membatasi terjadinya fanatisme yang berlebih- an dari satu kesatuan politik. Ketiga, sarana untuk membangun partisipasi politik. Partisipasi ini dapat menjadi bekal rakyat untuk memaksimalkan interaksi dengan orang lain dan kelompok sosial lainnya dalam menyusun keputusaan politik. Keempat, sebagai sarana untuk memengaruhi sikap politik publik sehingga menjadi roh dalam segala jenis tindakan guna membangun patriotisme dan nasionalisme. Dekade terakhir, kegaduhan kehidupan politik semakin tidak terarah. Nalar elite politik masih menyimpan adanya pengakuan tersirat untuk saling berkuasa, tanpa memedulikan nasib rakyat. Otoritas pemerintahan kerap diselewengkan demi kepentingan rente ekonomi. Cara kerja Solusi Perembesan Gula Rafinasi GKR atau mendirikan PG rafinasi dengan bahan baku impor gula mentah. Pemerintah menempuh cara kedua. Tiap tahun PG rafinasi diberi izin impor raw sugar untuk diolah jadi GKR. Pemerintah juga memberikan izin industri mengimpor GKR. Lewat Kepmenperindag No 527/2004 tentang Ketentuan Niaga Impor Gula, pasar gula diatur: GKR hanya untuk industri, sedangkan GKP produksi petani dan PG mengisi pasar gula konsumsi langsung. Ini dilakukan karena medan persaingan tidak imbang. Investasi industri GKP tiga kali lipat dari industri GKR. Dengan bahan baku gula mentah impor murah, pabrik GKR bisa beroperasi sepanjang tahun. PG rafinasi hanya mempekerjakan 3.515 orang. Dengan risiko minimal, PG rafinasi tergolong investasi yang cepat balik modal, hanya 2-3 tahun (Colosewoko, 2010). Sebaliknya, investasi pabrik GKP berisiko karena musti membuka kebun dan menyiapkan petani. Operasional giling hanya 160-180 hari karena bahan baku tergantung iklim dan cuaca. Dengan tingkat bunga 14%, investasi pabrik Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) GKP baru balik modal 12-15 tahun. hasilkan petani anjlok. Namun, industri GKP melibatkan Dampak penurunan harga GKP 800 ribu rumah tangga di on-farm. sebagian besar akan ditanggung Bila sektor off-farm dihitung, serap- petani. Menurut perhitungan, koman tenaga kerja mencapai 10 juta. posisi biaya dalam industri gula Jika pasar GKR bisa 60%-70% ada di kemasuk pasar GKP, bubun. Artinya, share kan hanya tidak adil, petani mencapai Dari ciri dan melainkan industri 60%-70%. Penghasilkarakteristik itu GKP nasional bakal an petani selama ini habis. semua, karena medan diperoleh dari bagi hasil gula dari tebu persaingan tidak yang digiling: 66% Insentif menurun imbang, adalah tidak petani dan 34% PG. Selama ini pasar/ konsumen gula ruadil mencampur pasar Kalau PG tidak efisien dan merugi, 60%-70% mah tangga dipasok GKP dengan GKR. inefisiensi dan keruoleh PG yang bahan gian itu dipikul petani bakunya berasal dari petani tebu. Saat ini, jumlah PG tebu. Demikian pula kalau harga diperkirakan 59 buah dan 80% jual GKP anjlok, petani pula yang terdapat di Pulau Jawa. PG di Jawa paling terpukul. Anjloknya harga GKP akan memamat tergantung pada aktivitas masyarakat, yakni petani tebu. buat insentif ekonomi petani untuk Petani tebu menjadi penyedia 90% menanam tebu menurun. Mudah kebutuhan tebu pabrik. Invasi GKR ditebak, lahan tebu petani akan ke pasar/konsumen rumah tangga dialihkan untuk tanaman lain. Jika akan membuat harga GKP yang di- itu terjadi, dampak ikutannya akan amat besar. Pertama, PG akan tutup giling karena tidak mendapatkan pasokan bahan baku. Padahal, industri gula merupakan aset ekonomi sekaligus aset sosial mahapenting. Industri gula menjadi mata rantai ekonomi yang penting negeri ini, yang tidak saja paling komplet, tetapi juga memiliki sejarah lebih 4 abad. Jika gelombang penutupan PG terjadi, aset ekonomi-sosial itu akan sia-sia. Kedua, jika banyak PG tutup, dipastikan impor gula meledak, devisa melayang, dan cita-cita swasembada gula bakal menguap. Titik krusial PG rafinasi terletak pada izinnya yang tak terkontrol. Izin PG rafinasi di BKPM, sedang izin industri makanan-minuman pengguna gula rafinasi di Kementerian Perindustrian. Akibat obral izin, kapasitas PG rafinasi kini jauh melampaui kebutuhan industri. Sejak diinisiasi pada 2000, kini ada 8 PG rafinasi berkapasitas 3,2 juta ton. Seiring itu, impor gula mentah terus melonjak, dari kurang 1 juta ton pada 2006 menjadi lebih 3 juta ton pada 2013. Sejak Deviasi fungsi politik Deskripsi faktor tersebut membuktikan bahwa politik hanya dijadikan alat legitimasi meraih kekuasaan lewat program politik. Rakyat akhirnya hanya menjadi boneka politik dan korban kebijakan politik. Deviasi fungsi politik dan parpol inilah yang menjadi awal pelbagai masalah dalam kehidupan politik. Dapat kita bayangkan apabila yang diprioritaskan hanya kepentingan politik belaka, karutmarut pendidikan politik terasa sirna dari ajang Pemilu 2014. Realitas tersebut merupakan bukti konkret bahwa dalam khasanah politik tidak ada etika politik, objektivitas, apalagi rasionalitas, yang ada hanya kepentingan. Apalagi, pendidikan politik hanya diberikan sebatas pada kajian fakta dan bukan konsep dasar. Seharusnya, pembelajaran dilanjutkan dengan implementasi politik pada sektor di mana kekuasaan dapat dimengerti oleh rakyat secara rasional. Sebenarnya inilah proses disfungsi pendidikan politik. Materi substansial kerap direduksi sehingga konsep pendidikan politik menjadi monoton. Dampaknya, ketika publik berhadapan dengan permasalahan politik praktis, yang terjadi ialah menjamurnya apati publik tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Fakta ini membuktikan bahwa pendidikan politik di Indonesia sampai saat ini masih dianggap gagal. Kiranya parpol juga harus memprogramkan pendidikan politik yang substansial kepada segenap kader partai, sehingga pemahaman politik yang terdistorsi dapat direduksi dari peta kognitif rakyat Indonesia. Sebab, fungsi parpol ialah sebagai penyalur pendidikan politik guna membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Apati politik publik yang terjadi sekurangkurangnya dapat dihindari, dengan jalan menghadirkan pendidikan politik yang dipahami sebagai alat penyadaran wacana politik publik. 2007, ada indikasi kuat izin impor GKR untuk industri dan gula mentah untuk PG rafinasi berlebihan (Sawit, 2010). Kelebihan produksi GKR akhirnya menginvasi pasar ritel. Impor gula mentah dan GKR yang hanya oleh investor besar kian menambah sifat asimetri pasar. Ini semua menambah ketidakpastian pasar. Dari ciri dan karakteristik itu semua, karena medan persaingan tidak imbang, adalah tidak adil mencampur pasar GKP dengan GKR. Memang, dari sisi konsumen, penutupan akses ke pasar GKR sebetulnya tidak adil karena dari sisi kesehatan GKR lebih baik. Selain itu, mengawasi rembesan GKR ke pasar ritel tidak mudah. Namun, sepanjang medan persaingan tidak imbang, pemisahan pasar adalah pilihan bijak. Ke depan, agar medan persaingan imbang, PG rafinasi harus membangun kebun tebu sebagai sumber bahan baku. Jika itu sudah terjadi, tidak perlu lagi pemisahan pasar. Tak ada lagi cerita perembesan. Jika tidak, rembesan GKR ke pasar ritel akan selalu terjadi. Jika tidak men-sweeping, petani akan mogok tanam tebu karena GKR selalu menjadi biang kerok. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
  8. 8. MEGAPOLITAN 8 SABTU, 22 FEBRUARI 2014 KOTA BOGOR Delapan Pramuwisma Pensiunan Jenderal Divisum PENYELIDIKAN atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Yuliana Lewier, 19, seorang pembantu rumah tangga di rumah istri pensiunan jenderal Polri, M, berkembang kepada korban-korban lainnya. Itu didasarkan atas pengakuan adanya kekerasan fisik saat mereka diperiksa penyidik. “Ada delapan (yang divisum). Kita minta visum karena mereka merasa pernah diperlakukan tidak sesuai, atau pernah menderita tindakan kekerasan. Ya, kita penuhi (hak hukumnya),” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta, kemarin. Hasil visum sudah di dapatkan penyidik pada Kamis (20/2). Namun, hasilnya belum diungkapkan untuk kepentingan penyelidikan. Agus melanjutkan, meski mengaku mengalami kekerasan, delapan pramuwisma itu dalam kondisi kesehatan yang stabil. Mereka ialah bagian dari 17 orang yang teridentifikasi sebagai pekerja di rumah Brigjen (Pur) Polri Mangisi Situmorang itu. Di sisi lain, Agus menambahkan, penyidik Polresta Bogor memastikan dari 17 orang itu tak ada yang berstatus di bawah umur. Tiga orang termuda di kelompok itu, ungkapnya, berusia 18 tahun. Salah satunya sudah menikah. “Jadi semuanya sudah tergolong dewasa,” imbuhnya. Penyidik masih menelusuri tujuan pemilik rumah menempatkan 17 orang perempuan di rumahnya. Menurut Agus, ada kemungkinan Brigjen (Pur) Polri Mangisi Situmorang dan istrinya menjadi penyalur tenaga kerja. M dilaporkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) oleh Yuliani dan kerabatnya pada Jumat (14/2). Ia juga mengaku tak diberi gaji selama bekerja di tempat itu. Ia pergi dari rumah itu setelah berhasil mengontak ponsel kerabatnya dan berkomunikasi dengan ketua RT dan RW setempat. MS merupakan mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri. (Kim/S-1) MI/RAMDANI MEMANFAATKAN HALTE: Pedagang tongseng memanfaatkan halte menjadi warung makan di Jalan Musi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin. Minimnya pengawasan dan letak halte yang kurang sesuai fungsi membuat sejumlah fasilitas umum berubah fungsi menjadi tempat berjualan. LINTAS BERITA KOTA BEKASI Rampok Bertopeng Bobol Rumah WNA RUMAH milik keluarga Choi Ungsu, warga negara Korea, di Perumahan Primer Estate Blok L15 RT 07/05, Setu, Cipayung, Jakarta Timur, disatroni perampok, kemarin dini hari. Para pelaku menggasak uang Rp12,5 juta dan US$5.800 serta enam ponsel. Pelaku juga menyekap keluarga itu. Kapolsek Cipayung Komisaris Ua Triyono menuturkan tiga perampok yang mengenakan topeng beraksi sekitar pukul 02.30 WIB. Mereka diduga masuk rumah korban dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis. Pelaku juga mengikat Choi beserta anak dan istrinya. “Mr Choi dan keluarga sedang tidur, dibangunkan dan diikat oleh pelaku,” jelasnya. Setelah melumpuhkan penghuni rumah, pelaku kemudian menjarah harta korban, kemudian melarikan diri. Polisi menduga pelaku sudah mengetahui situasi sekitar kompleks sehingga bisa menentukan dengan tepat tembok mana yang harus dibobok sebagai jalan masuk ke kompleks. “Sepertinya pelaku mengetahui benar kondisi kompleks, sampai tahu harus membobol tembok,” ungkapnya. (AF/J-1) Cegah Kebakaran di Depok DINAS Pemadam Kebakaran Kota Depok menyosialisasikan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Depok. Pasalnya, pada awal tahun ini saja sudah ratusan rumah terbakar di sana. “Kebanyakan penyebabnya adalah korsleting listrik. Jadi, harusnya warga jangan menumpuk steker. Perlu memeriksa instalasi masih layak atau tidak, sambungan yang tidak kencang, dan sebagainya,” kata Kepala Damkar dan PB Kota Depok Yayan Arianto, kemarin. Pada sosialisasi itu, Yayan mengimbau seluruh warga agar tanggap terhadap risiko yang mampu menimbulkan terjadinya kebakaran. Kebakaran merupakan musibah urutan pertama yang banyak terjadi di masyarakat. “Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kebakaran di antaranya proteksi yang tidak terpasang, lalainya masyarakat yang enggan memeriksa secara rutin kelayakan penggunaan listrik, dan masih banyak lagi,” kata dia. (KG/J-1) Sekolah Iba Ichsan Jadi Tersangka SUDAH jatuh tertimpa tangga. Begitulah nasib keluarga Amelia Aisyah Puspitasari, siswi kelas 3 SMA Negeri 1 Depok, yang tewas terlindas truk pasir di Jl Raya Cipayung, Gang Belimbing, Cipayung, Depok, Selasa (18/2) lalu. Tak cuma kehilangan Amel, M Ichsan, adik Amel, pun ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah guru dan teman Amel pun menyayangkan hal itu. Menurut wali kelas Amel, Rini Yunita, itu sangat miris dan kesedihan keluarga pasti semakin panjang. “Keluarga sedihnya pasti panjang,” kata Rini, kemarin. Selain itu, Ichsan yang juga duduk di kelas III SMP Negeri 1 Depok akan menghadapi ujian nasional. Status tersangka itu tentu akan berdampak terhadap psikologinya. Amelia tewas terlindas truk pasir saat ia dibonceng Ichsan sepulang sekolah. (MTVN/J-1) Polisi Terus Buru Geng Tangky P OLDA Metro Jaya menggelar operasi gabungan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi setelah beredarnya informasi adanya aksi vandalisme susulan yang dilakukan anggota Geng Tangky. Operasi melibatkan 12 polres di lingkup Polda Metro Jaya. Setiap polres menerjunkan satu kompi atau setara dengan 75 personel. “Kami akan terus razia di jalan agar masyarakat merasa aman,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin. Informasi aksi anarkistis disertai gambar yang disebar melalui Blackberry Messenger menimbulkan keresahan, khususnya bagi warga yang berdomisili di Jatiwaringin dan Jatiwarna, Kota Bekasi. Dengan begitu, lanjut Rikwanto, masyarakat di wilayah tersebut meminta polisi segera mengambil tindakan tegas. “Tadi malam (Kamis, 20/2) kami sudah (melakukan) razia, tapi gerombolan tersebut tidak ditemukan. Operasi ini dimulai pukul 23.00 hingga 04.00,” katanya. Terkait kasus Geng Tangky, ujarnya, penyidik Polsek Pondok Gede tengah memburu satu pentolan kelompok itu yang berinisial R. R berperan mengumpulkan massa, menyusun skenario, serta menyuruh melakukan kejahatan. Rikwanto menegaskan, kekerasan tersebut sejatinya Polsek Pondok Gede tengah memburu R yang berperan mengumpulkan massa, menyusun skenario, dan menyuruh melakukan kejahatan. bukan dilakukan geng motor. “Mereka itu kelompok jahat yang menggunakan sepeda motor untuk aksi mereka. Jadi bukan kelompok bermotor yang melakukan kejahatan,” katanya. Segera laporkan Sementara itu, 11 anggota Geng Tangky yang telah ditahan seluruhnya dinyatakan TANGERANG SELATAN Lelang Kios Salahi Aturan RENCANA lelang kios di lahan bekas Terminal Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, mendapat kritik. Komersialisasi aset daerah oleh Paguyuban Mitra Niaga selaku pengelola lahan dinilai menyalahi aturan. Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ruhammaben menegaskan pengelolaan aset daerah harus melalui sejumlah prosedur. “(Besar biaya sewa) Harus ditetapkan dalam peraturan wali kota. Yang melakukan (menyewakan) harus pengelola barang milik daerah, dan bukan swasta,” katanya, kemarin. Sebelumnya, Paguyuban Mitra Niaga sudah membuat kesepakatan dengan calon pedagang di lahan bekas Terminal Pondok Cabe. Sebanyak 135 kios berukuran masing-masing 2,5 x 3 meter yang akan dibangun di lahan seluas 2,4 hektare. Tarif sewa yang ditetapkan Rp3 juta hingga Rp6 juta per tahun. Menurut Ruhammaben, pihak tertentu tidak dibenarkan mengelola aset daerah. “Hasil pengelolaan aset harus masuk langsung ke kas daerah. Kalau alasannya untuk pemeliharaan, anggarannya mesti diajukan lewat APBD,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangsel Sukanta mengatakan pendirian kios di lahan bekas Terminal Pondok Cabe masih sebatas wacana. (DA/J-4) melanggar Pasal 363 KUHP tentang Pencurian, Pasal 365 tentang Perampokan dengan Kekerasan, Pasal 170 tentang Pengeroyokan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, dan Undang-Undang (UU) Darurat tahun 1951. “Adapun pelaku dengan status anak di bawah umur akan dikoordinasikan dengan Komnas Anak atau KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Intinya, mereka sudah melakukan kejahatan pidana serius,” ujar Rikwanto. Ia juga mengatakan beredarnya informasi tentang rencana aksi geng motor di wilayah Kota Bekasi dan Jakarta Timur tidak perlu dirisaukan. Masyarakat harus reaktif melaporkan temuan itu kepada polisi agar bisa ditangani secepatnya. “Kalau ada kabar yang meresahkan, seperti melakukan pidana dan kekerasan, kami minta segera laporkan. Kami akan tindak tegas,” tambahnya. Selain tindak kekerasan, lanjutnya, temuan gerombolan pengendara sepeda motor yang berseliweran di malam hari, juga harus dilaporkan. Apa pun yang dianggap sudah brutal merupakan bentuk pelanggaran hukum. Sebagai contoh, pascaberedarnya pesan singkat pada Kamis (20/2) yang bernada teror perihal serangan susulan oleh geng motor di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, polisi langsung menggelar razia. (GG/J-4) KOTA BEKASI Jalan Rusak Picu Kemacetan KONDISI jalan rusak memperparah kemacetan lalu lintas di jalan utama yang menghubungkan Kota Bekasi dan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Berdasarkan pantuan, Jalan Sultan Agung, Pundok Ungu, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, adalah satu dari sejumlah jalan yang rusak di kota itu. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan penghubung BekasiPulo Gadung. Kerusakan jalan terjadi sejak lama dan kondisinya semakin parah saat memasuki musim hujan. Kemacetan di ruas jalan itu terjadi sepanjang hari. Terlebih lagi dengan adanya pengalihan arus lalu lintas di depan pintu gerbang Perumahan Harapan Indah. Pada saat jam pulang kerja, jarak dari depan pintu gerbang perumahan hingga Swalayan Naga yang hanya sekitar satu kilometer harus ditempuh dengan waktu 15 hingga 20 menit. “Macetnya parah, gara-gara jalan rusak,” kata Ika, 23, warga Harapan Jaya, kemarin. Jalan Sultan Agung memang sering dilalui kendaraan bermuatan berat seperti kontainer dan truk barang dari kawasan industri Cakung, Jakarta Timur. Selain itu mobil pribadi dan sepeda motor dari arah Bekasi juga memilih jalur itu sebagai akses tercepat menuju Jakarta Timur. (*/J-4) KOTA DEPOK Penyekap Manajer Jadi Tersangka MI/RAMDANI MEGAH: Suasana kemegahan Terminal Manggarai, Jakarta Selatan, pekan lalu. Terminal dengan konsep mezazine tersebut terintegrasi dengan antarmoda transportasi dan pusat perbelanjaan. POLISI menetapkan Herdi M Piter, seorang pengusaha, sebagai tersangka dalam kasus penyekapan terhadap manajer Resto Dimsum Festival Hamdan M Ali dan juru parkir Supriono. Piter dinyatakan melanggar Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan Orang Lain dan UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api. “Dia (Piter) sudah ditahan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin. Piter dilaporkan telah menyekap Hamdan dan Supriono pada Rabu (19/2) malam di rumah pelaku di Villa Puri Sriwedari, Blok O, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku juga telah mengin- timidasi korban sambil mengacungkan pistol. Saat ini, kepolisian masih menyelidiki asal dan izin kepemilikan senjata api tersebut. Menurut Rikwanto, sejauh ini motif kejahatan pelaku hanya arogansi. “Dia adalah pelanggan yang sering ke situ dan seolah punya kekuasaan. Dia ingin supaya tempat duduknya di Resto Dimsum (Kemang, Jaksel) itu tidak ditempati orang lain,” ujarnya. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita satu pucuk pistol berikut 150 butir amunisi, dua magasin, kotak penyimpanan senjata api, satu bungkus ganja kering, dua alat isap sabu, dan dua paket kecil mirip sabu. (GG/S-1) ANTARA/MUHAMMAD IQBAL RUMAH INDONESIA SEHAT: Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany (kedua dari kanan) bersama Presdir Intraco Penta, Petrus Halim (kanan), memeriksa mata pasien saat peresmian Rumah Indonesia Sehat (RIS) di Serpong, Tangerang Selatan, kemarin. RIS merupakan rumah sakit umum tanpa kelas perawatan dan gratis untuk warga miskin.
  9. 9. PENCEGAHAN DBD SABTU, 22 FEBRUARI 2014 9 Berperang Lawan Aedes Aegypti Dinas Kesehatan DKI mewanti-wanti penyakit demam berdarah dengue mulai mengancam Ibu Kota pascabanjir. NELLY MARLIANTI M USIM penghujan biasanya identik dengan ancaman penyakit demam berdarah denque (DBD) yang cukup mematikan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menuturkan, selama satu setengah bulan di awal 2014 ini, sudah dua warga Jakarta yang meninggal dunia karena DBD. “Satu di Jakarta Barat dan satu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, meninggal dunia karena DBD,” kata Dien dalam pembukaan fogging (pengasapan) serentak di GOR Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin. Menurut Dien, dua warga yang meninggal dunia karena DBD itu berusia dewasa. “Keduanya meninggal karena saat masuk ke rumah sakit kondisi mereka sudah parah,” ujar Dien. Dari data yang dimilikinya, sampai saat ini ada 1.168 warga Jakarta yang dirawat di rumah sakit karena DBD. Data tersebut, kata Dien, memang cukup tinggi. Beberapa warga yang terkena DBD, kata dia, ialah warga yang wilayahnya terdampak banjir di Jakarta. “Angka ini sudah tinggi. Dengan fogging serempak, kita akan evaluasi dan kita harapkan bisa turun,” ujarnya. Lima wilayah Ia mengatakan fogging serentak di Jakarta dilakukan di 35 Kelurahan di 53 RW yang dianggap ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA FOGGING SERENTAK: AnggotaTNI-AD melakukan fogging (pengasapan) untuk menekan siklus hidup nyamuk dan serangga di Kelurahan Pengadegan, Jakarta, kemarin. Aksi fogging itu serentak dilakukan di lima wilayah DKI Jakarta guna mencegah penyakit pascabanjir terutama demam berdarah. sebagai wilayah berpotensi untuk perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti. Fogging atau teknik pengasapan untuk membunuh nyamuk-nyamuk aedes aegypti, penyebar demam berdarah, tetap dianggap bermanfaat. Di Jaksel, fogging dilakukan di lima wilayah yang akan jadi prioritas, yaitu Bukit Duri, Pengadengan, Rawa Jati, Tanjung Barat, dan Jagakarsa. Sementara itu, di Jakbar, kegiatan yang sama dilakukan di delapan kelurahan yang berada di tiga kecamatan, yaitu RW 04 Kelurahan Tegal Alur, RW 04 Kelurahan Pegadungan, RW 01 Kelurahan Semanan, yang ketiganya terletak di Kecamatan Kalideres. Wilayah lainnya yakni RW 01 Kelurahan Cengkareng Timur, RW 02 Kelurahan Duri Kosambi, RW 12 Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkarang. Wilayah Kecamatan Kembangan pun turut menjadi perhatian, yaitu di RW 04 Kelurahan Kembangan Utara dan RW 08 Kelurahan Kembangan Selatan. Adapun di Jaktim, kegiatan berlangsung di empat kelurahan, Lingkungan Sehat Merupakan Pencegahan Terbaik MI/RAMDANI PASIEN DBD: Seorang pasien demam berdarah dengue dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap penyakit DBD yang biasa muncul pascabanjir. NYAMUK Aedes aegypti merupakan serangga yang cukup ditakuti oleh warga perkotaan. Gigitan nyamuk yang biasa aktif di siang hari ini bisa menyebabkan orang terpapar demam berdarah dengue (DBD). Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI), Profesor Achir Yani, mengatakan upaya preventif penyakit DBD bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah penataan dan pengamanan lingkungan. Menurutnya, nyamuk Aedes aegypti suka hidup di air bersih. Hal itu bisa dicegah perkembangbiakannya dengan meniadakan genangan air, atau membubuhkan bubuk abate di kolam air kamar mandi. Hal ini berguna untuk mematikan jentik serta telur nyamuk DBD. Selain itu, lanjutnya, penghuni rumah harus melakukan upaya 3 M. “Adanya upaya menguras bak mandi, menutup air yang tergenang, dan mengubur barang-barang bekas. Upaya 3 M ini amat penting,” kata Yani, kemarin. Adapun untuk upaya pendeteksian, DBD bisa dilihat melalui suhu tubuh manusia. “Kita harus pandai-pandai mengukur suhu badan jika ingin mengetahui penyakit “Adanya upaya menguras bak mandi, menutup air yang tergenang, dan mengubur barangbarang bekas (3 M) amat penting untuk mencegah nyamuk Aedes aegypti berkembang biak.” DBD,” tambah Yani. Yani menjelaskan bahwa demam adalah gejala awal penyakit DBD. Lalu pada hari ke 4-5, biasanya demam akan turun. “Ini sering kali mengecohkan, biasanya dianggap sembuh, padahal bisa jadi kondisi pasien setelah itu makin parah.” Hal terbaik, menurut Yani, adalah diadakan pemeriksaan ke laboratorium jika demam tidak kunjung sembuh. Fungsinya adalah untuk melakukan pemeriksaan trombosit dan hemoglobin (HB). “Jika hasil trombositnya menurun dan HB-nya kental, ini indikasi yang tidak baik,” katanya. Karena itu, dirinya juga mengimbau agar penderita DBD banyak-banyak minum air putih, vitamin C, serta jusjus buah guna meningkatkat jumlah trombosit tubuh dan kembali mendapatkan fungsi HB yang normal. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Widyastuti menambahkan DBD akan menyerang orang yang staminanya sedang menurun. Maka dari itu, pascabanjir kemarin pihaknya mencoba mempertahankan stamina warga yang mengungsi. Selain mengupayakan pencegahan DBD melalui fogging, Sudin Kesehatan Jakbar juga rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk serta larvasidasi efektif. (*/J-1) yakni Kelurahan Kampung Melayu, Cipinang Melayu, Klender, dan Pondok Kelapa. Selanjutnya, di Jakut, fogging dilakukan di Kecamatan Kelapa Gading, Penjaringan, dan Tanjung Priok. Di Jakpus, kegiatan itu dilakukan di Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, dan Tanah Abang. Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah, yang memimpin gerakan itu di wilayahnya, mengatakan pencegahan terhadap penyakit DBD harus segera dilakukan mengin- gat musibah banjir menyisakan beragam masalah, termasuk juga DBD. Ia pun mengimbau sejumlah warga agar rajin membersihkan lingkungan, terutama lingkungan rumah, agar terhindar dari gigitan nyamuk aedes aegypti. “Saya minta kepada warga untuk terus menjaga kebersihan lingkungannya. Misal kalau punya vas bunga, airnya sering-seringlah diganti baru supaya tidak ada jentik nyamuk,” tutupnya. (*/SW/AF/J-1) nelly@mediaindonedia.com Ribuan Anggota TNI Ikut Bertempur LAPANGAN GOR Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin, dipenuhi orang. Di sana ada jajaran tinggi TNI-AD, Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor, serta pihak Yayasan Podomoro Land yang bersiap melakukan apel untuk berperang melawan nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah dengue (DBD). Ketua panitia Letkol Inf Ali Aminudin mengatakan pelaksanaan fogging (pengasapan) massal itu terkait dengan program DKI bebas DBD pada 2020 dan merupakan rangkaian acara dari Hari Malaria pada 25 Maret mendatang. “Kami bersyukur banyak yang peduli dan mendukung semua kegiatan di wilayah Jakarta ini. Kegiatan fogging ini dibuat sesuai arahan pimpinan dan dari Dinkes (Dinas Kesehatan) DKI untuk mencegah penyakit DBD dan malaria,” kata Ali. Ali mengungkapkan bahwa anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan itu berjumlah 2.500 personel yang merupakan pasukan gabungan dari satuan jajaran TNI-AD, Kodam Jaya, dan Kopassus. Wakil Kepala Staf AD Letjen Muhammad Munir mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian TNI-AD dalam membantu warga DKI dan wujud nyata kemanunggalan TNI-AD dengan rakyat. “Dalam beberapa tahun terakhir, biasanya setelah musim hujan, kemudian masuk kemarau akan muncul wabah DBD. TNI AD berusaha mencegah maraknya DBD melalui pengasapan (fogging) di berbagai tempat yang rawan terjangkit DBD,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama Agung Podomoro Land Trihatma K Hamiman mengatakan pihaknya memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Maka dari itu, Yayasan Agung Podomoro Land mengucurkan dana Rp1 miliar kepada TNI-AD untuk membantu Pemprov DKI membangun Jakarta sehat. “Kami gandeng TNI-AD karena memiliki struktur sumber daya manusia yang baik. Kami percaya dengan TNI,” ujarnya sambil menambahkan bahwa Agung Podomoro Land siap membantu Pemprov DKI dalam membangun Jakarta bersih dan Jakarta sehat. (*/J-1)

×