Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mai...
SELEKTA

2

SELASA, 18 FEBRUARI 2014

KPK Usut 2 Pulau
Milik Keluarga Atut
Wawan mengklaim
Pulau Liwungan
dan Popole dibel...
TIPIKOR

SELASA, 18 FEBRUARI 2014

3

Penerima Mobil Wawan Dibidik
Anggota F-PKB DPRD
Banten Thoni Fathoni
Mukson mengemba...
INDONESIA MEMILIH

4

SELASA, 18 FEBRUARI 2014

Dana Saksi
tidak Mendidik
Sikap pemerintah yang melanjutkan polemik dana s...
SELASA, 18 FEBRUARI 2014

INDONESIA MEMILIH

5

RUU Pemilu Kada
Rampung
Akhir Februari
Pelaksanaan pemilu kada selama ini ...
TIPIKOR

6

SELASA, 18 FEBRUARI 2014

Beradu Bising Knalpot
Lansia Teriakkan Kasus BLBI

B

ERBEDA dengan
sejumlah unjuk r...
SELASA, 18 februari 2014

jalan rusak

7

Penambalan Dilakukan Serentak
Perbaikan sementara dilakukan sambil
menunggu pros...
MEGAPOLITAN

8

SELASA, 18 febRUARI 2014

JAKARTA TIMUR

LINTAS BERITA

Roger
Danuarta
Tersangka

A

RTIS Roger Danuar­
ta...
OPINI

SELASA, 18 FEBRUARI 2014

Politik Semu
Kelas Menengah
David Krisna Alka
Peneliti Maarif Institute for Culture and H...
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Media Indonesia 18 Februari 2014

2,245

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,245
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 18 Februari 2014

  1. 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SELASA, 18 FEBRUARI 2014 / NO. 11992 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN KPK Usut 2 Pulau Milik Keluarga Atut Kebangkitan yang Bermula dari Tuzla Kerugian Bencana Rp13,8 Triliun KPK akan menyelisik dugaan kepemilikan Pulau Liwungan dan Pulau Popole oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Jika terbukti terkait dengan TPPU, kedua pulau itu akan disita. Rakyat Bosnia-Herzegovina menggelar demonstrasi besarbesaran untuk menentang politisi yang memanfaatkan perbedaan etnik dan agama sebagai wahana untuk berkuasa. BNPB mencatat 197 orang tewas, 64 luka-luka, dan 1,6 juta jiwa mengungsi akibat 282 kejadian bencana dari 1 Januari hingga 16 Februari 2014. Selekta, Hlm 2 Fokus Internasional, Hlm 22-23 Humaniora, Hlm 15 Menindak Penikmat Hasil Korupsi MI/ROMMY PUJIANTO RADIUS 500 METER DARI KAWAH: Sebuah jembatan rusak berat terkena dampak erupsi Gunung Kelud, di Ngancar, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Kawasan di radius sekitar 500 meter dari puncak kawah gunung berketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang merupakan tempat wisata tersebut porak-poranda akibat erupsi. Zona Bahaya Diterobos Pengungsi erupsi Kelud nekat kembali ke tempat tinggal mereka yang berada di zona merah untuk mengurusi rumah, lahan, dan ternak. BAGUS SURYO S EBAGIAN pengungsi korban letusan Gunung Kelud (1.731 m dpl) di Jawa Timur kembali ke rumah masing-masing meski status gunung masih awas. Berdasarkan standar mitigasi, dengan status itu, area radius 10 kilometer harus steril. Korban yang nekat menerobos zona berbahaya itu beralasan mereka mengurusi rumah, lahan, dan ternak yang ditinggalkan sejak Kelud erupsi (13/2). Selain itu, mereka memiliki keyakinan sepihak bahwa Kelud tidak akan meletus lagi. Di antara warga itu, Suyanto Bagong, warga Dusun Sambirejo, Desa Pandansari, Ngantang, Malang. Ia mengaku meninggalkan pengungsian dan kembali ke rumahnya untuk bersih-bersih. “Rumah saya sudah ambruk. Semua barang dan pakaian tertimbun pasir dan kerikil,” ujarnya. Rumah itu tempat tinggalnya bersama empat anggota keluarga. Kepala Dusun Sambirejo Lamadi berharap pulangnya sejumlah warga bisa dipahami. “Selama mengungsi, ternak tidak terurus,” ujar Lamidi. Di Dusun Sambirejo tersebut, yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari Kelud, tercatat sekitar 500 rumah hancur. Kondisi lebih parah terjadi di Dusun Wonorejo Pahit, Munjung, Klangin, dan Sedawun yang berpenduduk sekitar 3.000 jiwa. Semua rumah di dusun-dusun itu rusak. Aksi menantang maut juga terjadi di Kediri. Yulianto, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, bersama beberapa teman lainnya meninggalkan pengungsian. “Banyak yang harus dikerjakan di rumah, seperti jaga ternak,” ujarnya. Suryanto, warga Ngancar lain nya, tepatnya dari Desa Pandantoyo, juga kembali ke tempat tinggalnya. Alasannya kondisinya sudah aman. “Anak dan istri saya yang masih di pengungsian,” ujarnya. Selain pengungsi kembali ke rumah, para penggali pasir di jalur lahar Kelud di Blitar pun nekat beraktivitas. “Kami beroperasi bahkan sejak Sabtu (15/2). Kami hanya libur sehari, pas pada Jumat (14/2),” ujar seorang pengemudi truk pasir, kemarin, yang minta identitasnya tidak ditulis. Tidak berdaya Badan Nasional Penanggu- langan Bencana (BNPB) mengaku tidak berdaya mencegah penerobos zona berbahaya. “Aparat TNI, Polri, dan relawan sudah dikerahkan. Na- mun, ada saja warga yang memasuki zona merah,” ujar Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Menurut dia, lantaran warga membandel, aparat akhirnya membiarkan mereka masuk. Namun, mereka dikawal petugas. “Begitu ada gelaja bahaya, petugas perintahkan warga menyingkir,” ujarnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengimbau warga tetap berada di tempat pengungsian hingga Kelud benar-benar aman. “Kalau belum aman, harap sabar dahulu, tinggal di tempat seperti ini,” kata Presiden kepada pengungsi di Desa Segaran, Kecamatan Wates. Hingga kemarin, jumlah pengungsi tercatat 87.629 jiwa yang tersebar di 217 titik di lima daerah lokasi pengungsian. Pada bagian lain, Deputi Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengingatkan warga agar waspada banjir lahar dingin. Saat ini di puncak Kelud terdapat sekitar 50 juta meter kubik lahar dingin. Material vulkanis itu bisa meluncur ke sungai-sungai ketika hujan turun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan beberapa hari ke depan curah hujan di Kelud dan sekitarnya relatif tinggi. (ES/ Tlc/X-4) bagus-suryo @mediaindonesia.com Berita terkait hlm 10 Jelang Pemilu, Suasana di Aceh Diharapkan Kondusif PENEMBAKAN oleh orang tidak dikenal di posko pemenangan caleg Partai NasDem untuk DPRD Aceh Utara Zubir HT menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan pemilu. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meminta penegak hukum segera menangkap pelaku teror. “Teror seperti itu pasti tetap berlangsung jika aparat tidak menangkap pelaku,” kata Surya di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin. Menurut Surya, Partai NasDem menginginkan kondisi Aceh kondusif dan aman. Tanggung jawab tidak hanya berada di pundak KPU dan Bawaslu, melainkan juga aparatur keamanan. “Sebagai putra daerah, saya ingin Aceh bersih dari konflik ternyata belum menjadi kenyataan. Sekarang ancaman dialami Partai NasDem. Besok bisa partai lain. Apalagi di Aceh ada tiga partai lokal. Kondisi Aceh harus kondusif,” ujar Surya. Adapun Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan Surya Paloh MI/RAMDANI Ketua Umum Partai NasDem mengakui kejadian itu mencederai rasa aman rakyat Aceh dan berujung pada keamanan pelaksanaan pemilu. “Peserta pemilu saja diteror, apalagi pemilih? Jika dibiarkan, akan berdampak pada hasil pemilu,” ungkap Ferry. Insiden terjadi Minggu (16/2) sekitar pukul 04.20 WIB. Pelaku yang datang mengendarai sepeda motor melepaskan 10 tembakan ke arah posko. Setelah itu, sekelompok pria bertopeng memakai senjata laras panjang dan pendek masuk ke posko lalu memukul dan menendang dua anggota tim pemenangan Zubir. Polda Aceh telah mengusut kasus penyerangan bersenjata posko caleg Partai NasDem di Matang Kuli, Aceh Utara. Polisi telah memintai keterangan lima saksi relawan Partai NasDem yang menjadi korban oleh pelaku bersenjata api jenis M-16 tersebut. “Kapolda membentuk tim un tuk menindaklanjutinya. Ka mi memeriksa lima saksi lalu mengumpulkan informasi untuk mempelajari apa yang digunakan pelaku. Kami mengirim selongsong peluru ke laboratorium polda,” jelas Kabid Humas Polda Aceh Kombes Gustav Leo. (*/HR/P-4/X-3) HANYA tekad dan kemauan luar biasa dari seluruh anak bangsa, utamanya para penegak hukum, yang bisa memerangi kejahatan luar biasa bernama korupsi. Segala perangkat pun telah tersedia, tetapi penegak hukum masih separuh hati mengoptimalkan perangkat-perangkat itu. Untuk memberangus korupsi, negara sudah menyediakan Undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Jika masih dipandang kurang, masih ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Faktanya, korupsi masih saja terjadi, bahkan semakin ganas menggerogoti setiap sisi kehidupan. Artinya, ada yang salah kenapa dua senjata yang disediakan negara itu majal, gagal membuat kapok koruptor dan calon koruptor. Mustahil disangkal bahwa belum semua penegak hukum serius berperang melawan korupsi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang paling gigih memberantas korupsi pun sejatinya belum benar-benar total bertindak. Kita memang patut mengapresiasi KPK yang tiada henti menindak para perampas duit rakyat. KPK pula yang paling gencar membidikkan Undang-Undang TPPU untuk menembak koruptor. Namun, juga harus kita katakan KPK masih setengah hati menggunakan senjata am puh itu. Dengan prinsip follow the money, Undang-Undang TPPU merupakan cara andal untuk mengusut aliran uang hasil korupsi dan kemudian mengembalikannya ke negara. Silakan tanggapi Sayangnya, KPK masih terEditorial ini melalui: paku pada pelaku. Padahal, www.metrotvnews.com Undang-Undang TPPU jelas dan tegas menggariskan bahwa penerima atau yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil korupsi juga wajib dipidana. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Akan tetapi, sekali lagi mesti kita katakan, senjata itu masih sekadar menjadi pajangan. Ia tak pernah dicabut dari sarungnya, apalagi ditarik pelatuknya. Dalam banyak kasus TPPU, KPK belum pernah menyentuh para penikmat hasil korupsi. Seabrek nama, mulai istri, anak, kerabat, hingga para pesohor yang mayoritas perempuan cantik jelas-jelas disebut menerima aliran dana hasil korupsi. Tengok saja dalam kasus Irjen Djoko Susilo, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq, Akil Mochtar, dan teranyar Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dalam perkara Wawan, tak kurang dari 12 artis diduga bersinggungan dengan hasil pencucian uang adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Namun, sederet nama tersebut sekadar membuat kehebohan. Setelah kasusnya mereda, reda pula gaung namanama itu. Secara konseptual, uang dan kekayaan ialah target sekaligus tujuan pelaku korupsi. Hasil kejahatan ialah darah yang menghidupi dan menjadi motivasi kenapa seseorang aktif melakukan korupsi. Korupsi terus ada, juga karena ada pelaku pasif yang sayangnya hingga kini tak pernah ditelikung hukum. Dengan menindak penikmat hasil korupsi, kita bisa berharap muncul kesadaran pada semua orang akan bahaya laten korupsi. Penindakan terhadap penikmat hasil korupsi bisa menjadi pengingat bagi setiap individu untuk tidak sembarangan menerima dana yang tidak wajar dari siapa pun, apa pun alasannya, apa pun niatnya. Dengan begitu, semangat antikorupsi akan tumbuh dan berbiak ke mana-mana. Penindakan terhadap penikmat hasil korupsi bisa menjadi pengingat bagi setiap individu untuk tidak sembarangan menerima dana tidak wajar. Risiko Kesepian Ekstrem PENELITIAN teranyar tim peneliti University of Chicago, Amerika Serikat, mengungkapkan masalah kesepian ekstrem pada orang tua dapat meningkatkan risiko kematian dini sebesar 14%. Studi itu juga mengungkapkan masalah kesepian memiliki dampak dua kali lipat lebih besar daripada kematian dini akibat obesitas. Profesor psikologi di University of Chicago, John Cacioppo, mengaku menemukan perbedaan yang dramatis dalam tingkat penurunan kesehatan fisik dan mental antara orang tua yang kesepian dan mereka yang aktif secara sosial. Menurutnya, masalah kesepian ekstrem dapat membawa konsekuensi terhadap masalah kesehatan pada orang tua. Di antaranya gangguan tidur, tekanan darah tinggi, peningkatan kadar hormon stres kortisol, dan depresi. Masalah tersebut, tambahnya, juga EBET mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. (Medical News Today/Hym/X-4)
  2. 2. SELEKTA 2 SELASA, 18 FEBRUARI 2014 KPK Usut 2 Pulau Milik Keluarga Atut Wawan mengklaim Pulau Liwungan dan Popole dibeli orangtuanya, Chasan Sochib. RAJA EBEN LUBIS K ANTARA/WIDODO S JUSUF KERJA SAMA PERLINDUNGAN SATWA LIAR: Menhut Zulkifli Hasan (kanan) berbincang dengan Menlu Amerika Serikat John F Kerry seusai menandatangani naskah nota kesepahaman bersama (MoU) di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, kemarin. Kerja sama tersebut mengenai pemberantasan penyelundupan dan perlindungan satwa liar. RI-AS Sepaham Konservasi Kehidupan Liar DUA hal yang membuat Menlu AS John Kerry terkagumkagum terhadap Indonesia ialah Masjid Istiqlal dan keanekaragaman hayati di Tanah Air. Ketika mengunjungi Istiqlal, Minggu (16/2), Kerry bertanya banyak hal tentang masjid terbesar di Asia Tenggara itu kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa Yakub. Soal keanekaragaman hayati, Kerry mengakui Indonesia sebagai salah satu negara terkaya di dunia. “Jadi, (itu sebabnya) kami bekerja sama dengan mitra kami, Indonesia,” kata Kerry seusai meneken Nota Kesepahaman mengenai Pencegahan Perdagangan Kehidupan Liar dan Perlindungan Konservasi Kehidupan Liar (MoU on Combating on Wildlife Trafficking and Promotion of Wildlife Conservation) dengan Menhut Zulkifli Hasan, kemarin. Sebelumnya, Kerry juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (MoU on South-South and Triangular Cooperation) dengan Menlu Marty Natalegawa. Dalam konferensi pers bersama Marty, Kerry menegaskan perubahan iklim menjadi ancaman terbesar dunia sehingga untuk melawannya semua bangsa harus terlibat. Dalam pertemuan kemarin, lanjut Marty, mereka membahas persoalan bilateral atau Sekolah Blacklist Boleh Daftar SNMPTN PADA hari pertama pendaftaran seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) baru sekitar 1.000 siswa yang mendaftar. Di sisi lain, 10 sekolah yang masuk blacklist (daftar hitam) masih diberi kesempatan mendaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) SNMPTN hingga 6 Maret 2014. “Syaratnya, mereka harus melapor dan mengklarifikasi dulu kepada dinas pendidikan setempat. Setelah clear, lalu dinas pendidikan memberikan rekomendasi berupa surat resmi kepada panitia SNMPTN agar blokirnya dicabut,” kata Ketua Pokja Sekretariat SNMPTN Bambang Hermanto, ketika dihubungi, kemarin sore. Menurutnya, pencabutan blokir sekolah diharapkan akan segera tuntas atau dibuka semua. Soal blokir, panitia berharap hal itu bisa diselesaikan, sehingga tidak merugikan siswa. Ia mengatakan setiap hari ada sekolah yang blokirnya dibuka karena permasalahannya sudah diselesaikan. Misalnya, berkomitmen tidak lagi melakukan kecurangan seperti mark up nilai dan sebagainya. Terkait sanksi, tambah Bambang, diserahkan kepada pihak dinas pendidikan. Adapun bentuk sanksi bagi sekolah berupa pemberhentian status kepala sekolah atau mutasi. Ketua Umum SNMPTN 2014 Ganjar Kurnia pada Sabtu (15/2) mengungkapkan masih ada 10, dari sebelumnya 140 sekolah, yang masuk daftar hitam (blacklist). Sepuluh sekolah itu masih masuk blacklist karena belum melakukan klarifikasi. Saat dihubungi secara terpisah, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Yonni Kesmaryono menilai adanya keraguan terkait kualitas SNMPTN tahun ini cukup beralasan. Pasalnya, banyak sekolah tidak menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dengan memberikan nilai rapor tidak objektif seperti melakukan mark up nilai. “Untuk itu, tambah Yonni, PTN harus memiliki basis data yang kuat dan evaluasi berkelanjutan tentang SMA yang melamar sehingga memahami kualitas pembelajaran SMA itu,” ujarnya. (Bay/X-7) Indonesia ialah mitra penting AS untuk mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman terbesar sehingga penanganannya harus melibatkan semua bangsa. komisi bersama yang melibatkan enam kelompok dari kedua negara. Enam kelompok itu mencakup demokrasi dan masyarakat madani, keamanan, investasi dan perdagangan, pendidikan, perubahan iklim dan lingkungan hidup, serta energi. “Saya dan Menlu Kerry setuju di masa depan semua per- soalan bilateral akan dikelola dengan semangat penyelesaian masalah,” ujar Marty. Kerry menyampaikan keprihatinan AS mengenai tindakan provokasi dan penerapan zona pertahanan udara di Laut China Timur serta izin memancing di Laut China Selatan. “Oleh karena itu, AS mendukung percepatan kode berperilaku di Laut China Selatan yang tengah digodok ASEAN untuk disetujui China. Masa depan perdamaian kawasan ini bergantung pada cepatnya penyelesaian persoalan Laut China Selatan. Jika (penuntasan soal itu) terus ditunda, semakin besar potensi konflik bersenjata,” ungkap Kerry. (Kid/X-3) Jangan Awasi MK Berdasar Prasangka PENGABULAN uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi otomatis mengembalikan fungsi Undang-Undang 24 Tahun 2003 yang sudah diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK. Itu berarti tidak ada lembaga yang mengawasi MK. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan meminta kepada DPR agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada Perppu MK. Dalam tahapan revisi UU MK mendatang, ia mendesak agar pengawasan terhadap MK jangan hanya karena didorong keinginan partai-partai untuk mengawasi setiap lembaga dengan motif ‘mengamankan’ partaipartai itu. “Revisi harus berangkat dari semangat mendorong sebuah MK yang semakin kukuh. Jangan karena semua yang berhubungan dengan partai-partai maunya diawasi dan atas dasar prasangka,” kata Ferry, kemarin. Menurut dia, pengawasan terhadap hakim konstitusi dapat dilakukan melalui mekanisme dewan etik permanen yang dibentuk internal MK. Selain itu, tentang rekrutmen hakim konstitusi, dalam UUD 1945 diatur bahwa hakim konstitusi diajukan presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. “Tentang itu bisa diusulkan pembentukan panel ahli rekrutmen hakim konstitusi oleh presiden, DPR, dan MA. Tidak harus dari orang partai, tetapi juga bisa baik dari akademisi maupun praktisi hukum. Paling penting ialah proses rekrutmen yang terbuka dan transparan,” sambung Ferry. Terkait dengan dorongan agar revisi UU MK dilakukan DPR periode saat ini, Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli (Fraksi Partai Demokrat) menilai revisi dapat dilakukan, tapi bergantung pada usulan dari pemerintah. “Bisa saja dilakukan DPR periode saat ini, tetapi tergantung pemerintah,” Pieter menegaskan, kemarin. (Nov/*/X-2) DITEMUKAN SELAMAT: Petugas Basarnas dan nelayan mengevakuasi satu dari lima wisatawan Jepang yang selamat setelah sempat hilang saat menyelam di Pulau Nusa Lembongan, Pantai Semawang, Sanur, Bali, kemarin. Lima dari tujuh warga Jepang yang hilang sejak Sabtu (15/2) dapat ditemukan, sedangkan dua orang lainnya masih dalam pencarian. ANTARA/NYOMAN BUDHIANA OMISI Pemberantasan Korupsi akan menyelisik kepemilikan Pulau Liwungan dan Pulau Popole oleh keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Jika terbukti terkait dengan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang ( T P P U ) , ke d u a p u l a u i t u akan disita. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, setiap aset yang dimiliki tersangka korupsi akan diselidiki apakah terkait dengan tindak pidana atau tidak. “Tetap akan diselisik sesuai dengan pengakuan lawyer-nya sebagai bentuk pembelaan yang fair dan kooperatif. Kalau terkait tindak pidana, (kedua pulau) tentu akan disita,” kata Busyro di Jakarta, kemarin. Atut menjadi tersangka suap kasus sengketa pemilu kada Lebak dan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Banten. Adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, selain terbelit oleh dua perkara itu, menjadi tersangka kasus proyek alkes Tangerang Selatan. Wawan sudah ditetapkan pula sebagai tersangka TPPU. Kepemilikan Pulau Liwungan dan Popole oleh keluarga Atut dibenarkan pengacara Wawan, Firman Wijaya. Menurutnya, uang untuk membeli kedua pulau itu berasal dari usaha orangtua Atut dan Wawan, Chasan Sochib. “Menurut Pak Wawan, itu milik orangtuanya. Sudah lama, tapi statusnya belum tahu. Pulau itu tidak ada kaitannya dengan TPPU, profile-nya kan pengusaha, jadi sudah lama punya aset sebe- lum Bu Atut memerintah (pada 2006),” kata Firman di Gedung KPK, kemarin. Pulau Liwungan berada di Teluk Nada, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan luas 50 hektare dan sebagian besar ditanami pohon kelapa. Pulau dengan hamparan pasir putih itu merupakan salah satu destinasi dari rangkaian ekowisata Berkebun di Laut yang dikembangkan di Tanjung Lesung. Pulau Liwungan berasal dari kata kaliwungan yang berarti dikelilingi gunung. Dengan hamparan pasir putih dan karang-karang indah, pulau itu cocok untuk wisata snorkeling, menyelam, dan memancing. Pulau Popole juga terletak di Pandeglang, tapi masuk wilayah Kecamatan Labuan. Sama seperti Pulau Liwungan, pengelolaan Pulau Popole dipercayakan kepada Ipah, 60, yang disebut-sebut masih kerabat Atut. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Kekayaan melimpah Kepemilikan Pulau Liwungan dan Popole menambah panjang deret kekayaan keluarga Atut. Untuk aset Wawan yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saja, KPK telah menyita 40 mobil dan satu motor besar Harley Davidson. Sebagian dari kendaraan itu merupakan mobil mewah seperti Ferrari, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, dan Nissan GTR. “Biar hakim yang memutuskan apakah itu berasal dari korupsi dan pencucian uang atau tidak,” kata juru bicara KPK Johan Budi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojato mengharapkan masyarakat yang mengetahui aset-aset milik keluarga Atut untuk memberi tahu KPK. Seusai menjenguk suaminya di Rutan KPK, kemarin, Airin enggan menanggapi pertanyaan wartawan soal kepemilikan dua pulau oleh keluarga Atut. Ia hanya menyunggingkan senyum dan mengucapkan alhamdulillah kala ditanya tentang kondisi sang suami. (SU/X-8) raja_eben @mediaindonesia.com Dituduh Memplagiat, Anggito Mundur DALAM dunia pendidikan, mengambil karya atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri merupakan kejahatan tercela. Entah disadari atau tidak, kasus plagiarisme itu telah menjegal dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Anggito yang dikenal sebagai dosen favorit itu dituduh melakukan plagiarisme atas tulisan Hotbonar Sinaga. “Demi mempertahankan kredibilitas UGM sebagai universitas yang memiliki komitmen pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik, saya mengundurkan diri dari posisi dosen UGM,” kata Anggito dalam keterangan persnya di UGM, kemarin. Ia mengungkapkan pengunduran diri itu terkait dengan artikel opininya yang dimuat dalam Kompas berjudul ‘Gagasan Asuransi Bencana’, pada Senin (10/2) yang lalu. Beredar kabar bahwa artikel itu hasil plagiarisme karena di dalamnya beberapa paragraf hampir sama dengan artikel opini Hatbonar Sinaga berjudul ‘Menggagas Asuransi Bencana’ yang juga dimuat dalam Kompas pada 21 Juli 2006. “Telah terjadi pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadi saya yang belakangan diketahui merupakan kertas kerja yang ditulis oleh Saudara Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan,” jelas dia. Anggito yang kini menjabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian ANTARA/REGINA SAFRI MENGUNDURKAN DIRI: Anggito Abimanyu (kanan) didampingi Rektor UGM Pratikno seusai menyatakan pengunduran diri sebagai dosen UGM terkait dengan dugaan plagiarisme, di Yogyakarta, kemarin. Agama menyesal dan meminta maaf kepada seluruh sivitas akademika UGM. “Saya mengaku khilaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada Saudara Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan,” katanya. Pengakuan dan pengunduran diri Anggito dari sivitas akademika UGM itu, menurut Rektor UGM Praktikno, menjadi beban berat mengingat Anggito merupakan aset penting bagi UGM. Pratikno akan membawa kasus itu dalam sidang komite etik dan meminta pandangan senat akademik. “Apa- bila sidang komite etik tidak membuktikan bahwa Anggito bersalah atau melakukan tindakan plagiarisme, permohonan pengunduran diri itu akan ditolak,” tukasnya. Kasus plagiarisme yang dilakukan Anggito itu menjadi pergunjingan luas di forum komunitas Kompasiana. Banyak yang tidak percaya Anggito memplagiat. “Saya mengenal Pak Anggito. Beliau orang yang jujur, jadi tidak mungkin beliau melakukan hal itu (plagiarisme),” kata Sari S Laksmi, dosen FEB yang juga pernah menjadi asisten dosen Anggito. (FU/X-9)
  3. 3. TIPIKOR SELASA, 18 FEBRUARI 2014 3 Penerima Mobil Wawan Dibidik Anggota F-PKB DPRD Banten Thoni Fathoni Mukson mengembalikan mobil Vellfire ke KPK. RAJA EBEN LUBIS A ANTARA/ANDIKA WAHYU PENGADAAN ALQURAN: Terpidana Zulkarnaen Jabar menjadi saksi atas terdakwa mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ahmad Jauhari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alquran 2011 dan 2012 di Kemenag, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Nasaruddin Dilobi untuk Proyek Alquran NAMA mantan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama yang kini menjabat Wakil Menteri Agama RI Nasaruddin Umar kembali disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi penggandaan Alquran tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama (Kemenag). Hal tersebut terungkap dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mantan anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar untuk terdakwa mantan Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Ahmad Jauhari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Dalam pemeriksaan saksi, Zulkarnaen mengaku dimintai tolong oleh Fahd El Fouz untuk melobi para pejabat Kemenag terkait proyek Alquran karena ia ikut dalam lelang penggandaan Alquran. Zulkarnaen juga sempat merekomendasikan nama Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso untuk membantu Fahd berkomunikasi dengan Nasaruddin yang saat itu menjabat Dirjen Bimas Islam Kemenag. “Semula saya keberatan (dimintai tolong) karena Nasar (Nasaruddin Umar) ini sedang dalam proses reshuffle kabinet. Saya bilang kenapa enggak ke Pak Priyo aja supaya lebih kuat, setara lah. Fahd sampaikan, ‘waktunya enggak ada lagi Bang, karena ini akan diumumkan cepat. Tolonglah Abang telepon saja’,” kata Zulkarnaen di pengadilan tipikor, saat menirukan percakapannya dengan Fahd. Zulkarnaen yang telah divonis 15 tahun penjara tersebut mengatakan akhirnya memenuhi permintaan Fahd untuk menghubungi Nasarudin Umar. Fahd mengatakan kepada Zulkarnaen bahwa PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) berada di bawah PT Macanan Jaya Cemerlang (MJC) dalam proses lelang. Itu terjadi karena PT MJC menurunkan harga penawaran untuk pengerjaan proyek Alquran dengan APBNP 2011. Karena tak ingin panitia pengadaan menunjuk PT MJC sebagai pemenang lelang, Fahd meminta bantuan Zulkarnaen melobi Nasaruddin. Sesuai arahan Nasaruddin yang kini menjabat wamenag, Fahd diminta bertemu Mashuri yang pada saat itu menjabat ketua unit layanan pengadaan. Zulkarnaen dan Fahd sama-sama aktif di ormas MKGR. (Lov/X-5) Demokrat Bungkam Sutan Bhatoegana KETUA Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengaku diminta oleh DPP Partai Demokrat untuk tidak berkomentar mengenai kasus dugaan korupsi yang dikaitkan dengan dirinya. Sutan telah dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. “Saya sudah diminta oleh DPP (dewan pimpinan pusat) untuk tidak mengomentari yang sedang berjalan, nanti bisa menciptakan opini menyesatkan. Keterangan saya sudah ada di berita acara pemeriksaan (BAP). Kalau sudah masuk materi, saya kira tanya saja ke KPK lebih bagus,” ujar Sutan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Ketika ditanya berkali-kali oleh wartawan, Sutan tetap enggan berkomentar. Ia menegaskan tidak akan berkomentar mengenai materi yang sedang berjalan di KPK. Meskipun begitu, Sutan menghargai jika lembaga antirasywah itu melarangnya untuk bertolak ke luar negeri. Ia menilai hal tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan. “Saya hormati pencekalan itu. Ada surat atau tidak ada surat, tetap saya hargai itu untuk kepentingan penyidikan, kepentingan hukum, supaya berjalan lancar,” tandasnya. Terkait dengan nasib Sutan, Ketua Dewan Pembina Partai Dempkrat EE Mangindaan mengatakan akan membahas hal tersebut di internal partai. Namun, mengenai kapan dilaksanakan, pihaknya belum bisa memastikan karena ia mengaku baru saja pulang dari Kediri, Jawa Timur, guna memantau kondisi di sana pascaerupsi Gunung Kelud. “Dewan kehormatan akan melakukan pembahasan soal itu (nasib Sutan). Namun, saya belum cek karena baru saja balik dari Kelud,” tukasnya. Sebelumnya, KPK meminta Ditjen Imigrasi mencegah Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. (Nov/X-5) RTIS Jennifer Dunn dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten boleh jadi harap-harap cemas. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan menjerat penerima mobil dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Hal itu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pelaku pasif. Selain itu, mereka bisa dijerat pasal penerimaan gratifikasi karena tidak memberi tahu KPK terkait pemberian itu. “Kalau sebatas hubungan profesional kerja (ke artis) itu tidak masalah, tapi kalau berhubungan dengan kewenangan itu masalah,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK total menyita 40 mobil dan 1 motor Harley Davidson terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Mobil tersebut ada yang disita dari kediaman Wawan, dari kantor Wawan PT Bali Pasific Pragama, dari artis nasional, dan dari anggota DPRD Provinsi Banten. Mobil dan motor tersebut disita karena diduga berkaitan dengan dugaan pencucian uang dan juga pidana korupsi yang dilakukan Wawan. Untuk itu, KPK akan mengklarifikasi dan menguji dugaan tersebut di pengadilan. “Biar hakim yang memutuskan itu dari pidana atau tidak,” ujarnya. Jika hakim memutuskan berasal dari tindak pidana dan memerintahkan untuk menjerat pihak penerima, KPK akan membuka penyidikan baru dengan menjadikan mereka tersangka. Kemarin, KPK memeriksa Yayah Rodiah, kasir PT Bali Pasific Pragama, perusahaan milik suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani itu. Pada saat yang sama, Airin kembali mengunjungi Wawan. Serahkan kembali Pada bagian lain, pengembalian mobil mewah oleh anggota DPRD Banten terus terjadi. Kemarin, lembaga antirasywah menerima mobil Vellfire hitam bernomor polisi B 888 VO dari anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PKB Thoni Fathoni Mukson. Mobil tersebut diserahkan seseorang ke KPK atas suruhan Thoni. Setelah mobil diserahkan, penyidik KPK melakukan penyitaan. Thoni sebelumnya pernah diperiksa KPK pada Senin (10/2). Sebelumnya, anggota DPRD Banten Fraksi Partai Demokrat Media Warman dan Sonny Indra Djaya mengembalikan mobil Honda CR-V pemberian Wawan. Saat menanggapi penyitaan oleh KPK, pengacara tersangka pengadaan alat-alat kesehatan Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus pengacara Tubagus Chaeri Wardana Firman Wijaya mengatakan KPK melakukan tindakan membabi buta. “Harus jelas arah TPPU-nya, ada batas penegakan hukum pidananya, delik pidananya, baru menindaklanjuti crime-nya,” cetus Firman. Wawan tidak hanya tersangka kasus pencucian uang, dia menjadi tersangka untuk tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian suap terkait pemilu kada Lebak dan korupsi alat kesehatan (alkes) kedokteran umum di puskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, serta korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten. Di sisi lain, dalam kasus tindak pidana korupsi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Moctar, KPK memindahkan 61 mobil dan motor yang disita karena gedung KPK tidak muat menampung. Barang sitaan itu dipindahkan ke gudang milik PT KAI yang dipinjam KPK. (SU*/X-5) raja_eben@mediaindonesia.com
  4. 4. INDONESIA MEMILIH 4 SELASA, 18 FEBRUARI 2014 Dana Saksi tidak Mendidik Sikap pemerintah yang melanjutkan polemik dana saksi parpol dianggap tidak pantas karena lemah kesiapan dan legalitas. HILLARIUS U GANI P MI/ANGGA YUNIAR PEMANTAUAN SURAT SUARA: Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar menunjuk surat suara dengan disaksikan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) di percetakan surat suara di Jakarta, kemarin. Pemantauan itu bertujuan memastikan kesiapan, kelayakan, dan keamanan surat suara. KPU Hitung Ulang Logistik di Daerah Bencana KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghitungan ulang logistik di sejumlah daerah yang dilanda bencana alam, seperti Gunung Kelud, Sinabung, dan banjir bandang di beberapa daerah. Dikhawatirkan, logistik yang sudah disiapkan rusak. “Kami meminta KPU di daerah mendata lagi dan mengikuti perkembangan terbaru,” kata Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik di Jakarta, kemarin. Hingga saat ini, disebutkan, belum semua daerah yang melapor bahwa logistik mereka rusak akibat bencana. “Baru Manado dan Sulawesi Utara yang melaporkan kotak dan bilik suara rusak serta kelengkapan TPS hilang karena terendam dan terseret banjir bandang.” Di Jayapura dan Medan, laporan yang masuk ialah kotak dan bilik suara hilang. Saat menyikapi laporan itu, KPU pusat sudah menyiapkan dokumen lelang sebagai pengganti berupa kotak suara dari kardus yang kedap air. Adapun logistik untuk daerah terdampak letusan Gunung Sinabung dan Kelud, KPU masih belum mendapatkan laporan. Akibat letusan Gunung Kelud, produksi surat suara terganggu. Untuk mengejar target cetak surat suara, perusahaan percetakan melakukan sistem kerja lembur. Husni menjelaskan, stok bahan cetak surat suara sudah ada di tiap-tiap perusahaan percetakan. Secara umum proses percetakan masih sesuai jadwal yang ditetapkan. Mengenai distribusi, imbuhnya, daerah yang terkena dampak letusan Gunung Kelud berakibat pada perusahaan yang berada di eks-Keresidenan Surakarta sempat terhambat 1-2 jam. “Mereka harus membersihkan peralatan percetakan yang terkena abu vulkanis. Keterlambatan itu akan dikejar melalui proses kerja lembur,” terangnya saat mengecek percetakan surat suara di Group of Printing Kompas Gramedia, kemarin. Sementara itu, Ketua Komisi II Agun Gunandjar (fraksi Golkar) mengaku tidak terlau khawatir dengan peristiwa meletusnya Gunung Kelud yang berakibat pada jadwal percetakan yang mundur. Dia menjelaskan sudah mengunjungi percetakan Gramedia dan sudah turun ke lima titik, yaitu Jateng, Sulsel, Kaltim, NTB, dan Bandung. “Kami melihat bagaimana percetakan surat suara bekerja dan bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya. Pertemuan dengan kepala daerah bertujuan mengetahui persiapan logistik yang berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Agun mengaku puas karena tidak ada satu perusahaan yang memonopoli dalam pengerjaan logistik. Komisi II juga mendengarkan dari KPU dan Bawaslu DKI mengenai kesiap an mereka di bidang logistik, personel penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu. Perwakilan Komisi II juga bertemu kapolda dan pangdam untuk mengecek pengamanan surat suara. (AB/AT/P-2) Pancasila Lebih Tinggi daripada 3 Pilar SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR, dan MPR di Gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin. Uji materi itu pertama kali disidangkan pada 10 Desember 2013 atas permohonan dari Masyarakat Pengawal Pancasila. Pemohon meminta agar Pancasila tidak disejajarkan dengan ketiga pilar berbangsa dan bernegara yang lainnya dan meminta agar istilah pilar tidak dipakai untuk Pancasila sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara. Pada persidangan pertama lalu pemohon mengatakan Pasal 34 ayat 3b huruf a UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Dalam gugatan tersebut pemohon mengatakan Pancasila yang sudah disepakati bersama sebagai dasar negara, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang tidak sejajar dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam agenda mendengarkan keterangan dari pemerintah, yang diwakili Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonizar Moenik, ditegaskan bahwa pemerintah masih berpandangan Pancasila sebagai dasar negara. “Pemerintah berpendapat Pancasila masih dasar negara dan tidak menyejajarkan dengan tiga pilar yang lain,” kata Reydonizar dalam sidang. Menurut Reydonizar, jika Pancasila dihilangkan dari pilar berbangsa dan bernegara, akan ada ketimpangan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, keterangan dari MPR, yang diwakili Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin, menjelaskan Pancasila MI/PANCA SYURKANI UJI UU PARPOL: Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (kanan) menjalani sidang pengujian UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. “Berdasarkan Pasal 34 ayat 3b huruf a UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 tentang Partai Politik, Pancasila adalah dasar negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum.” Mengenai penempatan Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar berbangsa dan bernegara, Lukman mengungkapkan, pada era MPR periode 2004-2009, MPR bertugas memasyarakatkan dan menyosialisasikan UUD 1945. Namun, di saat melakukan tugas tersebut, Pancasila kerap kali terlupakan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. “MPR periode 2009-2014 memasukkan Pancasila ke salah satu pilar berbangsa dan bernegara,” jelas Lukman. Menurutnya, pemilihan kosakata pilar untuk menyebut istilah tersebut sudah melalui konsultasi dengan ahli bahasa dari Kementerian Pendidikan Nasional. “Istilah ‘pilar’ diartikan sebagai dasar dan fondasi yang kuat. Dengan menjadikannya salah satu pilar, Pancasila tidak disejajarkan dengan tiga pilar yang lain, bahkan ditempatkan lebih tinggi,” jelasnya. Perwakilan dari DPR-RI, Harry Witjaksono (anggota Komisi III), mengatakan sepakat dengan pemerintah dan MPR. “Penggunaan kata ‘pilar’ secara linguistik punya padanan yang sama dengan dasar sehingga tidak salah. Dengan kata ‘pilar’, (dewan) tidak bermaksud untuk menyamakan derajat Pancasila dengan tiga pilar yang lainnya. Pancasila tetap menjadi ideologi negara,” tegasnya. (AI/P-2) tidak sanggup mendistribusikan honor saksi parpol tersebut. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak juga mengungkapkan lembaganya tidak memiliki struktur organisasi yang cukup kuat di daerah sehingga ragu dapat menyampaikan honor tersebut dengan baik. EMERINTAH sebaiknya menghentikan polemik dana saksi partai politik karena akan menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan partai peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu. Selain itu, dana saksi tersebut tidak memiliki legalitas, Gotong royong kepantasan, dan manfaat untuk perbaikan Berbeda dengan sikap parpol yang menyasistem pemilu di Indonesia karena tidak takan menerima dana saksi parpol seperti mendidik partai politik untuk mandiri. PKPI, PKS, Hanura, dan lainnya, kemarin, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan, di membuat terobosan dengan menyiapkan Kantor DPP NasDem Jakarta, kemarin, me- dana saksi untuk 86.878 orang di provinsi negaskan sikap pemerintah yang terkesan setempat secara gotong royong. “PDIP sudah tarik-ulur terhadap keberadaan dana saksi dan sedang menyiapkan dana saksi yang parpol sebaiknya dihentikan. Lebih lanjut, ia diperoleh secara gotong royong terutama menyebut tidak ada aturan yang mengharus- dari para calon anggota legislatif,” kata kan parpol menyiapkan saksi di tiap TPS. Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko di “Dia (parpol) masih belum punya kekuasan Semarang, kemarin. saja sudah bisa menyedot Ia menjelaskan, dana (uang negara), bagaimana saksi itu disiapkan untuk kalau sudah di dalam? Terpuluhan ribu saksi yang ada Format gotong royong lihat sangat tamak. Secara untuk dana saksi parpol itu di seluruh TPS di seluruh sistem, ini sudah salah,” tingkatan. sudah diputuskan melalui ujarnya. “Setiap saksi nanti akan ‘rembukan’ di internal Ia menjelaskan, NasDem mendapat honor sebesar tetap akan menolak keRp100 ribu dan Insya Allah PDI Perjuangan. beradaan (usul) dana saksi itu murni gotong royong,” parpol tersebut dan sedang ujar Wakil Gubernur Jawa memerangi turunnya citra parpol di tengah- Tengah itu. tengah masyarakat. Kebijakan NasDem, imPolitikus PDIP di Jateng lainnya, Rukma buh Ferry, jangan pernah mengambil yang Setiabudi, menjelaskan format gotong royong bukan hak. “Itulah alasan Partai NasDem untuk dana saksi itu sudah diputuskan memenolak. Karena dana saksi bukan hak kita,” lalui rembuk internal partai. tambahnya. “Dananya kami siap, kami urunan semua Penegasan Ketua Bappilu Partai NasDem gotong royong, baik caleg DPR RI, DPRD itu untuk menyikapi pendirian Kementerian provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, Dalam Negeri yang menyatakan akan me- struktural komisi dan fraksi semuanya,” kata rekomendasikan usulan peraturan presiden pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (perpres) terkait dana saksi parpol jika ada Ketua DPRD Jawa Tengah itu. kesepakatan dari 12 parpol peserta pemilu Rukma mengakui PDIP dan Partai NasDem melalui pernyataan yang disampaikan Badan akan konsisten menolak dana saksi yang berPengawas Pemilu (Bawaslu). asal dari APBN itu. Menurut dia, dana saksi Sementara itu, Partai NasDem dan PDI seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan Perjuangan sejak awal sudah menolak ke- rakyat yang lebih penting. beradaan dana tersebut karena dikhawatir“Parpol itu harus independen sehingga kita kan sulit dipertanggungjawabkan dan lebih menolak dana saksi dari APBN, lebih baik berguna untuk keperluan darurat seperti untuk program untuk kepentingan rakyat,” untuk membantu masyarakat di daerah pungkasnya.(*/Ant/P-2) bencana. Sebelumnya, Bawaslu juga mengatakan hillarius@mediaindonesia.com Rawan Konflik, Seluruh Parpol di Bali Sepakati Pemilu Damai PERWAKILAN partai politik peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Bali, serta berbagai pemangku kepentingan terkait menandatangani kesepakatan bersama Pemilu 2014 yang damai, jujur, dan adil, di Denpasar, kemarin. Sementara itu, Kepolisian Daerah Bali mengidentifikasi semua daerah di Bali masuk kategori rawan konflik menjelang Pemilu Legislatif 2014. Penandatanganan MoU Pemilu Damai tersebut dihadiri Komisioner KPU Bali, Gubernur Bali, Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali, DPRD Provinsi Bali, para ketua parpol, seluruh calon anggota DPD Dapil Bali, dan para ketua ormas di Bali serta lembaga agama. Ketua KPU Bali Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi mengatakan penandatanganan kesepakatan Pemilu Damai, Jujur dan Adil tersebut harus menjadi patokan utama penyelenggaran pileg mulai masa kampanye hingga persoalan rekapitulasi suara. Diharapkan, dengan kesepakatan Pemilu Damai itu, bukan saja secara prosedur dan mekanisme berjalan sebagaimana mestinya, melainkan juga kualitas pemilu di Bali meningkat. Seusai penandatanganan kesepakatan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu mengingatkan jajarannya bahwa sesungguhnya semua daerah di Bali masuk kategori rawan konflik menjelang Pemilu Legislatif 2014. “Kami selalu sampaikan kepada kapolres maupun masyarakat bahwa semua tempat itu rawan supaya kita waspada,” ucapnya. Benny tidak memungkiri beberapa daerah dengan karakteristik tertentu menjadi prioritas pengamanan seperti di Kabupaten Buleleng karena sering terjadi unjuk rasa dari kelompok masyarakat, juga di Kabupaten Gianyar yang sempat terjadi perkelahian oknum ormas. “Di tempat tersebut patroli dan pembinaan masyarakat akan ditingkatkan,” ujarnya. Data awal diharapkan bisa membantu kepolisian dan masyarakat untuk mengubah konstelasi daerah yang rawan menjadi aman. Untuk pengamanan Pemilu 2014 di Bali, seluruh personel Polda Bali, yakni lebih dari 12 ribu personel akan diterjunkan. “Jika terjadi pelanggaran pemilu, sudah ada penegakan hukum terpadu (Gakumdu) pemilu. Ketika ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkas Beny. (OL/P-2) PENDIDIKAN PEMILIH MUDA: Mahasiswa menunjukkan pin saat mengikuti Pendidikan Pemilih Muda bertema Rock the vote Indonesia di Kampus Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, kemarin. Pendidikan itu direncanakan digelar di 45 PTN dan swasta di 33 provinsi. ANTARA/BASRI MARZUKI
  5. 5. SELASA, 18 FEBRUARI 2014 INDONESIA MEMILIH 5 RUU Pemilu Kada Rampung Akhir Februari Pelaksanaan pemilu kada selama ini dinilai tidak efisien dan menghamburkan dana negara serta gagal menonjolkan potensi daerah. ASTRI NOVARIA R ANCANGAN UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah yang tengah dibahas di Komisi II DPR ditargetkan akhir bulan ini rampung. Anggota Komisi II DPR harus bekerja keras karena hingga saat ini dari tujuh poin isu utama pembahan RUU Pemilu Kada baru disepakati terkait Pemilu Kada serentak pada 2020, menyangkut gubernur, bupati, dan wali kota. “Kita harapkan akhir Februari ini bisa selesai. Target optimistisnya begitu. Selambatlambatnya masa sidang ini harus rampung,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja (F-PAN), kepada Media Indonesia, kemarin. Dia mengakui dalam pembahasan RUU Pemilu Kada secara prinsipil, yang lain belum ada titik temu yakni terkait politik dinasti, paket atau tidak paket, pendanaan, dan lainnya. Lebih jauh Hakam menjelaskan terkait penyelesaian sengketa pemilu kada, PAN sebenarnya mengusulkan agar diselesaikan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dengan pertimbangan hasil diskusi dengan hakim MK bahwa lembaga yang dipimpin Hamdan Zoelva itu enggan menjadi pengambil keputusan kalau terjadi sengketa pemilu kada, PAN setuju apabila sengketa pemilu kada diselesaikan Mahkamah Agung (MA). Hakam juga menambahkan, besok (hari ini) akan dilakukan konsinyering Panja RUU Pemilu Kada. “MK menghendaki penanganan perselisihan pemilu kada tidak di MK, tapi diserahkan ke MA. PAN dengan alasan tadi, bahwa MK lebih baik mengurusi teknis strategis seperti soal konstitusi. Penanganan perselisihan pemilu kada kan teknis, jadi menjebak MK ke problem pragmatis. MK sendiri menghendaki (penaganan perselisihan) tidak di MK,” ulasnya. Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar menambahkan jika tidak bisa disepakati semua daftar inventarisasi masalah (DIM) di tingkat pertama, pembahasan RUU Pemilu Kada akan dibawa ke tingkat dua, yakni Paripurna. “Kalau pun dibawa ke Paripurna, kita berharap tidak ada pemungutan suara atau voting. Kita ingin paripurna hanya menyetujui, dan tidak ada substansi yang tidak disepakati,” lanjutnya. Secara eksplisit Agun juga menegaskan bahwa semua fraksi sepakat pemilu kada serentak diadakan dengan masa transisi 2015-2020. Kalau Pemilu 2019 serentak, katanya, nanti hanya akan ada satu Undang-Undang Pemilu. Adapun untuk pemilu kada gubernur/ bupati/wali kota diserentakkan bersamaan pada 2020. Ada titik temu Terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan antara pemerintah dan DPR juga sudah menemui titik temu terkait beberapa persoalan dalam RUU Pemilu Kada. Disebutkan, pemerintah sepakat bahwa pemilu kada serentak pertama dilaksanakan pada 2015. Saat itu, ada 203 kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Adapun, pemilu serentak kedua dilaksanakan pada 2018, diikuti 285 daerah yang juga kepala daerahnya sudah habis masa jabatannya. Maka pada 2019, masih ada 51 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya belum habis. Karena itu, katanya, pemerintah dan DPR sepakat pada 2020 baru bisa dilaksanakan pemilu kada serentak untuk 539 kepala daerah di seluruh Indonesia. (P-2) astri @mediaindonesia.com Mencegah Ancaman dengan Hubungan Baik SEBUAH negara tidak harus menjaga stabilitas keamanan nasional melalui perang atau menyerang negara lain. Wakil Presiden 1999-2004 Jusuf Kalla menyatakan, negara bisa menjaga keamanan nasional dan mencegah ancaman justru dengan membina hubungan yang baik dengan negara tetangganya. “Perdamaian justru muncul ketika negara berusaha meningkatkan kualitas hubungan baiknya dengan negara lain,” kata Kalla saat memberikan kuliah publik bertopik Global Peace and Conflict Resolution di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin. Ia menjelaskan, pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan meski sebenarnya sedang berkonflik. Sebagai contoh, hubungan China-Taiwan yang masih relatif baik dalam hal ekonomi sekalipun dari konteks politik mereka bermusuhan. “Begitu pun dengan hubungan Indonesia-Malaysia yang justru membaik karena adanya saling ketergantungan di antara kedua negara dalam hal ekonomi,” ujar Kalla. Selain menghindari konfrontasi, hubungan baik bisa dioptimalkan bila pemimpin setiap negara bertemu lebih kerap sehingga bisa menghindari adanya misinterpretasi. Menurut Kalla, rasa takut sering kali muncul dari tiaptiap negara. “Rasa takut ini yang membuat sebuah negara menyerang negara lain. Ini terjadi dalam perang Irak,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyebutkan, hal yang paling mendesak untuk mengurangi perang ialah mengubah nilai yang ada di publik. Selama ini ada persepsi jika membunuh jutaan orang dalam perang bukan merupakan suatu kejahatan. “Pembunuh jutaan orang malah disanjung, membunuh seseorang dianggap kejahatan. Logika macam apa ini.” Karena itu, jelas Kalla, untuk mengakhiri perang diperlukan cara legal untuk membuat negara tidak lagi s a l i n g m e ny e ra n g . “ J a d i , t i d a k m e n g g u n a k a n ke k erasan.” Ia menunjuk banyaknya negara yang mengaku beradab dan bersahabat, tetapi memata-matai tetangga. “Apa itu yang disebut negara yang beradab,” pungkas Kalla. (Che/P-4) ANTARA/ZABUR KARURU DIALOG GLOBAL PEACE: Mantan Wapres Jusuf Kalla berpidato dalam dialog Global Peace and Conflict Resolution di Mahathir Global Peace School di Kuala Lumpur, Malaysia. kemarin. Kalla menyampaikan bahwa penyelesaian konflik di Indonesia dilakukan dengan musyawarah dan dialog. ANTARA/ISMAR PATRIZKI RAKER PERTAHANAN: Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat antara lain membahas pelaksanaan pembangunan kapal selam ke-3 PT PAL dengan Korea Selatan. Caleg Terpilih belum Tentu Aman PRAKTISI hukum M Mahendradata menilai pergeseran formula pemilihan pada Pemilu 2014 yang berorientasi figur merupakan hal positif. Hal itu akan menghasilkan wakil rakyat yang betul-betul mencerminkan kehendak masyarakat. Namun, persoalannya, calon terpilih yang notabene merupakan figur yang dikehendaki pemilih itu belum mendapatkan jaminan hukum untuk menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan. “Dari segi hukum tidak ada jaminan, karena masih di bayang-bayangi pemberhentian oleh mekanisme partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata Mahendradata dalam acara jumpa wartawan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. “Dana-dana kampanye yang telah dikeluarkan terlalu mubazir jika tidak ada jaminan hukum. Kalau begitu, lebih baik kembali mencoblos partai saja, lebih murah dan simpel,” cetus Mahendradata. Pengacara yang cukup sering mendampingi penyelesaian kasus sengketa pemilu itu juga mengkritisi pernyataan Mahkamah Agung bahwa pemecatan tanpa alasan anggota legislatif baru bisa diajukan ke pengadilan setelah melalui penyelesaian internal di Mahkamah Partai Politik. Mahendradata menilai hal itu bisa menjadi ruang bermain elite partai. Mereka bisa saja menunjuk anggota Mahkamah Partai Politik yang tidak aktif atau meminta untuk mendiamkan kasusnya. “Lagipula, saat ini belum semua partai politik punya,” imbuhnya. Mahendradata meminta Mahkamah Agung meninjau kembali pernyataan itu. Menurutnya, pemecatan tanpa alasan semestinya tetap bisa diadili di pengadilan umum tanpa harus menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai Politik. Dia menyoroti persoalan yang baru-baru ini muncul di internal Partai Demokrat. A n g g o t a D P R R I F ra k s i Demokrat Gede Pasek Suardika sempat mendapatkan surat pergantian antarwaktu (PAW) alias dipecat dari keanggotaan dewan yang ditandatangani Ketua Harian DPP Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan. Pasek pun menilai Syarief Hasan melakukan hal itu karena punya motif tersembunyi, yakni ingin agar kasus korupsi videotron yang menyeret nama Rivan (anak Syarief Hasan) di Kementerian Koperasi dan UKM tidak terbongkar. (FR/P-4)
  6. 6. TIPIKOR 6 SELASA, 18 FEBRUARI 2014 Beradu Bising Knalpot Lansia Teriakkan Kasus BLBI B ERBEDA dengan sejumlah unjuk rasa yang menggunakan pengeras suara untuk menghasilkan suara yang menggelegar, kemarin, setidaknya 30 orang lanjut usia (lansia) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyuarakan keprihatinan atas lambannya penuntasan megakorupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka meminta KPK segera mengambil alih kasus tersebut dari kejaksaan dan kepolisian. “Kita berjuang dalam aksi ini untuk menabung amal di akhirat. Karena memperjuangkan hak rakyat merupakan pekerjaan mulia,” teriak Uban, 63, orator juga koordinator unjuk rasa. “Koruptor harus dimiskinkan dan dihukum seumur hidup. Itu lebih menyakitkan daripada dihukum mati,” teriaknya lagi yang langsung disambut pekikan ‘setuju’ dari peserta unjuk rasa. Awalnya, para pengunjuk rasa sempat menggunakan pengeras suara ukuran Para pengunjuk rasa bersiap membentangkan spanduk, dengan langkah amat lamban, bahkan membuat orang khawatir. kecil bermerek TOA. Namun, belum juga unjuk rasa dimulai, alat itu rusak saat dites. Seakan tengah berlomba dengan kerasnya deru suara kendaraan bermotor yang melintas depan kantor KPK, para pengunjuk rasa itu tetap terus berteriak menyuarakan keprihatinan mereka. Teriakan mereka hanya terdengar lamat- lamat dari balik pagar kantor KPK. Seusai meneriakkan aspirasi mereka, para pengunjuk rasa bersiap membentangkan spanduk yang sudah mereka siapkan. Dengan langkah amat lamban, bahkan terkadang membuat orang di sekitar khawatir mereka bakal terjatuh, Uban dan teman-temannya berhasil membentangkan spanduk yang berisi lima tuntutan. Tuntutan pertama, tangkap dan adili tersangka megaskandal BLBI Rp600 triliun. Kedua, tangkap dan adili Sjamsul Nursalim dan Artalyta Suryani. Ketiga, hukum mati dan miskinkan pengemplang dana BLBI. Keempat, periksa pejabat yang mengeluarkan surat keterangan lunas (SKL BLBI). Kelima, bayarkan bunga BLBI Rp60 triliun per tahun karena telah menyengsarakan rakyat. (*/P-1) ANTARA/ANDIKA WAHYU PEMINDAHAN MOTOR KASUS AKIL: Pekerja memasukkan sepeda motor yang terkait dengan kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar ke truk di Kompleks Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Sebanyak 31 sepeda motor tersebut dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara karena keterbatasan lahan parkir KPK. Suka Berbohong Ajudan Rusli Tersangka Di hadapan majelis hakim, Said Faisal diduga berbohong demi melindungi Rusli Zainal. RAJA EBEN LUBIS K ARENA diduga kerap memberi keterangan palsu di persidangan, ajudan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, Said Faisal alias Hendra, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut juru bicara KPK Johan Budi, penyidik telah memegang dua alat bukti untuk menyimpulkan Said diduga telah berusaha melindungi atasannya dalam perkara suap pembangunan venue PON Riau yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. “Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti cukup yang kemudian menyimpulkan adanya dugaan keterlibatan pihak lain, yaitu SF alias H yang menjabat ajudan dari Gubernur Riau,” kata Johan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Menurut Johan, Said ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal tersebut berbunyi, ‘Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah). “Pada hari ini ada tiga saksi yang diperiksa di Riau terkait tersangka SF di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru yaitu Nur Saadah dari PT AK (Adhi Karya), Nasafwir dari PT AK, dan Suharto dari PT AK,” jelas Johan. ANTARA Said Faisal Ajudan Rusli Zainal Rekaman telepon Sebelumnya dalam persidangan 5 Februari lalu, Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Bachtiar Sitompul memerintahkan Jaksa KPK untuk menjadikan Said Faisal sebagai tersangka karena diduga memberi keterangan palsu di persidangan. “Kalau kamu masih mau selamat, sebaiknya kamu jujur saja. Kalau tidak kamu kena pasal tentang kesaksian palsu dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Belum lagi kasus uangnya,” kata Bachtiar Sitompul. Di sidang itu, jaksa memutar- kan hasil penyadapan berupa rekaman percakapan telepon mantan Kadispora Riau Lukman Abbas dengan Said Faisal terkait pemberian uang tersebut. Lukman mengakui suara tersebut adalah dirinya yang berbicara dengan Said Faisal. Di rekaman itu Lukman memberi tahu Said bahwa uang sebesar Rp500 juta sudah diberikan kepada Rusli dari PT Adhi Karya melalui Diky Aldianto. Namun, Said Faisal membantah semua keterangan itu dan menegaskan tidak pernah ada penyerahan uang. Ia juga membantah rekaman pembicaraannya dengan Lukman Abbas adalah suaranya, meski jaksa KPK memutar rekaman suara pembicaraannya dengan Lukman Abbas sampai lima kali. “Saya tetap pada prinsip saya, karena saya memang tidak pernah terima uang itu. Itu bukan suara saya yang mulia, saya tidak tahu,” kata Said Faisal dalam sidang itu. (P-1) Pengadilan Putar Rekaman Hakim Tipikor Penerima Suap PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, kemarin, memutar rekaman pembicaraan telepon antara Pragsono dan terpidana Heru Kisbandono. Mereka adalah dua bekas hakim pengadilan tipikor yang terseret kasus suap pengurusan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas DPRD Gerobogan, Jawa Tengah. R e k a m a n p e m b i c a ra a n tersebut berisi percakapan Pragsono dengan Heru yang berselisih beberapa menit setelah Heru ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Agustus 2012. Dalam rekaman tersebut terdengar terdakwa Pragsono menelepon Heru Kisbandono. Ia menanyakan posisi Heru serta meminta dia agar segera datang menemuinya di Pengadilan Negeri Semarang. Su- ara Pragsono yang dua kali menghubungi Heru tersebut terdengar sedang terburuburu lantaran akan pergi ke Jakarta. “Saat itu posisi saya sedang mengambil uang yang akan diberikan kepada majelis hakim yang menangani kasus M Yaeni (Ketua DPRD Gerobogan),” kata Pragsono dalam sidang yang dipimpin hakim Mariyana tersebut. Heru sendiri tidak tahu alasan Pragsono menelepon dirinya dan meminta agar cepat datang menemuinya. Padahal, kata Heru, hari itu dia sudah berjanji bertemu dengan Kartini Marpaung (salah satu hakim yang menangani M Yaeni). “Saya janji bertemu Kartini (terpidana dalam kasus yang sama) untuk menyerahkan uang Rp150 juta yang sudah dijanjikan,” terang Heru. Ketika tiba di Pengadilan Negeri Semarang, Heru yang juga berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak itu tidak bertemu dengan Pragsono. Di sana dia hanya bertemu Kartini. Pragsono sendiri mengakui suara yang ada di dalam rekaman itu adalah suaranya. Namun, mantan hakim Pengadilan Tipikor Semarang itu membantah telah meminta uang untuk perkara mantan Ketua DPRD Gerobogan M Yaeni yang sedang ditanganinya. “Saya tidak pernah meminta uang, apalagi meminta agar diberikan sebelum Lebaran,” ucapnya. Selain Heru Kisbandono, pengadilan juga meminta keterangan Sri Dartuti, adik M Yaeni, sebagai pemberi suap, yang sudah divonis 2 tahun 5 bulan penjara. (Ant/P-1) raja_eben @mediaindonesia.com ANTARA/ANDIKA WAHYU KEJANGGALAN PENGELOLAAN: Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi menggelar aksi di depan Kantor KPK, Jakarta, kemarin. Mereka mendesak KPK untuk menindaklanjuti hasil audit PPATK mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2004-2012.
  7. 7. SELASA, 18 februari 2014 jalan rusak 7 Penambalan Dilakukan Serentak Perbaikan sementara dilakukan sambil menunggu proses pembetonan yang belum pasti kapan dilaksanakan. Vera Triyani S EBANYAK 1.128 dari 1.152 titik jalan rusak yang berada di wila­ yah Jakarta Pusat telah diperbaiki. Namun, perbaikan jalan itu belum menggunakan sistem pembetonan. “Laporan jalan rusak tiap hari masuk. Data dari Januari 2014 hingga saat ini ada 1.152 titik jalan rusak. Sebanyak 1.128 sudah diperbaiki,” ujar Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin PU Jalan Jakar­ ta Pusat, Azhari, kemarin. Menurutnya, perbaikan de­ ngan sistem pembetonan jalan belum kunjung dilakukan ka­ rena masih menunggu kepu­ tusan dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. “Sementara ini perbaikan masih aspal karena cuma lobang-lobang. Untuk rencana pembetonan jalan belum tahu kapan, rencananya besok (hari ini) mau dirapatin lagi di Dinas (PU),” kata Azhari. Menurut Azhari, jika tidak terkendala hujan, dalam tiga hingga lima hari semenjak la­ poran tentang jalan rusak ma­ suk, pihaknya sudah menye­ lesaikan perbaikan. Masyara­ kat pun bisa turut aktif me­ laporkan sejumlah jalan rusak yang ditemuinya melalui akun twitter @PoskoDPUDKI untuk Dinas PU Pemprov DKI atau @jalanjakpus yang terhubung langsung dengan Suku Dinas PU Jakpus. “Diberitahukan titik rusak­ nya di mana. Lebih bagus lagi kalau disertai fotonya,” kata Azhari. Sementara di Jakut, tinggal 125 titik dari total 2.564 titik jalan yang rusak yang belum diperbaiki. Dari jumlah itu, se­ anyak empat ruas jalan b yang mendapat perhatian le­ bih dengan cara pembetonan yaitu Jl Gunung Sahari, Jl Raya Plumpang, dan Jl Sunter Per­ mai Raya dan saat ini sedang tahap tahap pengerjaan. “Perbaikan yang kita laku­ kan sebagian besar masih bersifat sementara. Tapi, bebe­ rapa ruas jalan seperti di Bou­ levard Barat Kelapa gading dan Pluit Raya sudah mulai diaspal. Selain itu, betonisasi juga sedang dikerjakan di ti­ a lokasi,” ungkap Kepala g Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin PU Jalan Jakut Sugoro Sinaga. Adapun pengerjaan terha­ dap Jl Gunung Sahari dilaku­ kan dalam sepekan ke depan. “Namun karena banyak membongkar konstruksi ba­ wah, dibutuhkan waktu seki­ tar 2 minggu, sedangkan untuk Jl Raya Plumpang diperkirakan selesai dalam waktu 4 hari mendatang,” katanya. Jakbar hampir rampung Di sisi lain, Suku Dinas PU Jalan Jakarta Barat memasti­ kan perbaikan sejumlah ruas jalan wilayah yang rusak akan mencapai tahap selesai. Kendati tidak semua proyek perbaikan jalan ditanggung sendiri oleh otoritas setempat, diakui Suku Dinas PU Ja­ an l sebagai penanggung jawab, pihaknya tak akan me­ undan nunda pengerjaan proyek mengingat kondisi jalan sudah semakin parah serta cuaca yang mulai kondusif. Pengguna Jalan Bisa Gugat Pemerintah Pengamat transportasi dan perkotaan Azas Tigor Naing­ golan menegaskan penguna jalan dapat mengugat peme­ rintah bila terjadi kecelakaan akibat jalan rusak. Menurut Nainggolan, jika mengalami kecelakaan ka­ rena jalan berlubang, peng­ guna jalan dapat mengugat pemerintah. Pemerintah dimaksud ter­ gantung pada pengelola jalan itu, apakah dinas pekerjaan umum yang menangani jalan provinsi atau Kementerian Pekerjaan Umum yang me­ ngelola jalan nasional. “Betul bisa digugat. Jika terjadi kecelakaan di Gatot Subroto karena jalan rusak, warga bisa menggugat Ke­ menterian PU karena jalan itu jalan nasional,” ujarnya. Dia menerangkan, peng­ guna jalan bisa langsung me­ lapor ke polisi, atau melalui pengadilan dengan gugatan pelangaran UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Nainggolan, pe­ merintah bisa mendapatkan hukuman sanksi berupa den­ da, juga kurungan penjara bergantung pada kecelakaan itu. “Ada sanksi yang harus diberikan kepada pemerin­ tah,” ujarnya. Dari informasi yang diper­ oleh, yang mengugat tidak mesti mereka yang merasa­ kan langsung akibat dari kelalaian pemerintah, tapi masyarakat yang tidak mera­ sakan langsung pun bisa menggugat. Soal jalan rusak sudah diatur di Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Di pasal itu disebutkan penyelenggara jalan wajib segera dan patut memper­ baiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecela­ kaan lalu lintas. Kemudian, mengacu ke­ pada ayat (2) Pasal 24 Un­ dang-Undang No 22 Tahun 2009, jika jalan rusak itu be­ um diperbaiki, penyeleng­ l gara jalan wajib memasang rambu atau tanda khusus di lokasi jalan rusak itu se­ hing­ a kecelakaan bisa di­ g antisipasi. Namun, jika pengelola ja­ lan tidak memenuhi kewa­ jiban memperbaiki jalan ru­ ak dan mengakibatkan s ke­ elakakan, penyelenggara c dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 273 ayat (1), jika jalan rusak itu menimbul­ kan korban luka ri­ gan dan n atau kerusakan kendaraan, pihak penyelenggara teran­ cam penjara lima bulan atau denda Rp12 juta. (*/J-2) Sebelumnya, kerusakan jalan di sejumlah titik berupa jalan berlobang, amblas, retak berlubang serta jalan yang bergelombang. Dari data yang terekam, ter­ apat 500 titik jalan rusak d akibat tergerus banjir di Jak­ bar dengan luasan mencapai 12.432 m2. Adapun perbaikan jalan sudah mencapai tahap 95% atau 468 titik jalan rusak dengan luasan sekitar 12.000 m2 telah selesai diperbaiki. Teknik perbaikan jalan ru­ sak disesuaikan dengan karak­ teristik jalan tersebut. Apabila kerusakan jalan terbilang tidak parah, perbaikan jalan hanya dilakukan dengan pelapisan aspal. Ada pun untuk ruas jalan yang parah dilakukan pembe­ tonan. (*/SW/J-1) triyani @mediaindonesia.com Cuaca Baik Pembetonan Dimulai MI/angga yuniar PERBAIKan JALAN: Pekerja memperbaiki jalan rusak di Daan Mogot, Jakarta Barat, pekan lalu. Hingga akhir Januari 2014, jalan rusak di Jakarta menjadi 1.152 titik yang tersebar di 512 ruas jalan. Menurut Dinas Pekerjaan Umum DKI, secara luasan kerusakan jalan ini mencapai 119.448,5 meter persegi. GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan mem­ perbaiki seluruh jalan rusak di Ibu Kota. Permasalahan jalan rusak muncul setelah banjir yang merendam di berbagai wilayah Jakarta beberapa waktu lalu berangsur surut. “Ada 160-an ribu titik jalan rusak di Jakarta. Kami akan kerjakan (perbaiki) sampai rampung,” kata gubernur yang akrab dipanggil Jokowi itu saat berkunjung ke Jeruk Purut, Ja­ karta Selatan, Minggu (16/2). Jokowi mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum DKI telah memperbaiki jalan selama dua minggu terakhir setelah banjir surut. Agar tidak mengganggu lalu lintas, perbaikan jalan itu dilakukan pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00. Meski demikian, Jokowi me­ minta warga bersabar dalam perbaikan jalan ini. Sebab, perbaikan akan sia-sia apabila dikerjakan di saat hujan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy ”Ada 160-an ribu titik jalan rusak di Jakarta. Kami akan kerjakan (perbaiki) sampai rampung.” Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta Siahaan mengatakan, untuk mengatasi masalah jalan ber­ lubang di Jakarta, pemprov berencana melakukan pembe­ tonan semua jalan di Ibu Kota secara bertahap. Ia beralasan, selain lantaran terendam banjir, jalanan ker­ ap rusak karena beban tonase kendaraan yang berlebihan. Dinas Pekerjaan Umum DKI telah meng-anggarkan pmbe­ tonan jalan dalam APBD DKI 2014. Melalui penggunaan beton, kata Manggas, harganya lebih terjangkau dan kualitas lebih baik dibanding menggu­ nakan hotmix. Ia berjanji bahwa pihaknya akan menyelesaikan perbaik- an jalan berlubang dalam jangka waktu 7x24 jam dari pelaporan jalan. Namun, un­ tuk perbaikan perlu melihat kondisi cuaca. Agar hasilnya maksimal, perbaikan jalan dilaksanakan saat cuaca terang. “Kebanyakan jalan-jalan wilayah kami perbaiki de­ ngan membongkar aspal dan melapisinya kembali. Semen­ tara jalan-jalan protokol yang kerusakannya amat parah atau rawan rusak sudah pasti dibetonisasi,” paparnya. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum DKI Juaini mengatakan ada beberapa titik jalan yang su­ dah dilakukan pengecoran, yaitu di underpass Manggarai, Jl Abdulah Syafii (Kampung Melayu-Tebet), Jl Gunung Sa­ hari, Jl Sudirman, (depan BI di busway), Jl Plumpang Semper, underpass Srengseng Sawah, Jl Daan Mogot, Jl Mangga Besar, dan kawasan TPU Rawa Ma­ lang, Marunda. (Ssr/J-1)
  8. 8. MEGAPOLITAN 8 SELASA, 18 febRUARI 2014 JAKARTA TIMUR LINTAS BERITA Roger Danuarta Tersangka A RTIS Roger Danuar­ ta, 33, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalah­ gunaan narkotika. Laki-laki be­ ­ ajah oriental itu terancam rw hukuman penjara minimal em­ at tahun dan maksimal p 12 tahun. “Yang bersangkutan melang­ gar Pasal 111, 112, subsider Pasal 127 Undang-Undang No­ mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Mulyadi Kaharni, kemarin. Roger ditemukan pingsan dalam mobil Mercedes Benz bernomor polisi B 368 RY di Jalan Kayu Putih Tengah, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (16/2) pukul 23.50 WIB. Jarum suntik masih tertancap di le­ ngan kanannya. Polisi kemudian membawa Roger ke Rumah sakit (RS) Omni Pulomas untuk dirawat. Setelah siuman, Roger dipe­ iksa polisi r secara intensif. “Dalam pemeriksaan, pria itu mengaku sebagai RD (Roger Danuarta). Kami juga sudah mengambil sampel urine dan hasilnya positif mengonsumsi narkoba,” ujar Mulyadi. Kepada penyidik, Roger me­ nuturkan narkoba yang dikon­ sumsinya merupakan milik M, rekannya. Kala itu, keduanya sedang menuju kediaman M di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun, imbuh Mulyadi, sebe­ lum sampai di tujuan atau saat berada di Jalan Kayu Putih Tengah, Roger dan M mengon­ sumsi narkoba di dalam mobil. Polisi Tilang Penerobos Jalur Trans-Jakarta Setelah lama tidak terdengar polisi menilang penerobos jalur Trans-Jakarta, Satuan Polisi Subdit Penegakan Hukum (Gakum) Dit­ antas Polda Metro Jaya kembali menertibkan Jalur Trans-Ja­ l kar­ a Mampang Prapatan dan Warung Buncit, Jakarta Selatan, t kemarin. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKB Hindarsono Danial mengungkapkan, pihaknya telah menilang ratusan motor, bus Kopaja, dan mobil berpelat RFS. Menurutnya, mobil Toyota Fortuner berpelat B 473 RFS ini sudah ditilang saat tertangkap melintas di jalur Trans-Jakarta saat razia dilakukan. Dia mene­ rangkan, kendaraan berpelat RFS ini hanya diperuntukkan bagi pejabat negara, atau pejabat kementerian eselon satu. “Sudah kami tilang sopir yang mengendarai mobil RFS itu,” terangnya. Menurut Hindarsono, polisi juga menilang Kopaja P20 jurusan Senen-Lebak Bulus dan ratusan motor. “Saat ditilang, Kopaja P20 itu mengangkut banyak penumpang,” ujarnya. Dia memastikan akan terus mensterilkan jalur Trans-Jakarta secara berkala agar pengendara lainnya tidak melintasi jalur tersebut. (J-2) Diduga pengedar Selain menangkap tersang­ ka, penyidik juga menyita ba­ ang bukti narkoba berupa r he­ oin seberat 1,50 gram dan r 15,70 gram ganja kering. Polisi masih menunggu kehadiran M untuk dimintai keterangan seputar perkara tersebut. “Kami sudah memanggil M untuk diperiksa. Mereka me­ ngonsumsi narkoba di mobil sebelum M turun. M memban­ u t menyuntikkan heroin. Semen­ tara itu, RD mengaku sudah tiga bulan mengonsumsi nar­ ko­ a terutama jenis heroin,” b terang Mulyadi. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komi­ saris Besar Rikwanto menduga M merupakan pengedar nar­ kotika. “M diduga ialah penge­ dar, Roger Danuarta mengaku mendapatkan putau dari M,” ujarnya di Polda Metro Jaya. Kepada wartawan, Roger mengaku menyesal. Menurut­ nya, ia mengkonsumsi narkoba karena coba-coba. Ia juga me­ minta maaf kepada penggemar dan masyarakat. “Saya menye­ sal dan meminta maaf kepada fan, dan kepada seluruh ma­ syarakat,” pungkasnya. Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali meng­ ungkap sindikat internasional pengedar narkotika. Kali ini, empat orang tersangka, NA, 38, MS,34, SB, 23, dan BA, 39, di­ tangkap berikut barang bukti berupa 5 kilogram lebih sabu yang diselundupkan melalui jalur laut pada 9 Februari lalu. (GG/*/J-4) Sidang Perdana AQJ Digelar Pekan Ini Sidang perdana terdakwa AQJ alias Dul, putra musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianti, akan digelar pekan ini. Menurut ren­ cana, sidang perdana itu digelar Rabu (19/2) secara tertutup. Kepala Seksi Pidana umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Ja­ karta Timur, Zulfahmi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin, mengatakan sidang akan dilaksanakan tertutup dan digelar pada 19 Februari 2014. Dalam persidangan nanti, akan ada empat jaksa penuntut umum yang mengawal. Mereka yakni Aji Kalbu Pribadi, Sugih Carvalo, Tamalia Rosa, dan Nugraha. Sebelumnya, berkas dengan Nomor Perkara 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM sudah dilimpahkan dari Kejari Jaktim ke Pengadilan Negeri Jaktim pada 6 Februari. Dul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut Tol Jagorawi, Minggu, 8 September 2013 dan menewaskan tujuh orang . Ia dijerat dengan Pasal 310 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. (AF/J-2) Dua Bandit Berpistol Diringkus di Kampus UI MI / ANGGA YUNIAR PKL KEMBALI KE JALAN: Pedagang kaki lima nekat kembali berjualan meskipun ada mobil petugas Satpol PP di depan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin. Pedagang Blok G kembali menggelar barang dagangan di jalan dengan alasan Pasar blok G yang disediakan Pemprov DKI sepi pembeli. KOTA TANGERANG PEMPROV DKI Investor Monorel belum Penuhi Syarat PT JAKARTA Monorel (JM) se­ bagai pengembang dan inves­ tor proyek monorel terancam gagal melaksanakan pemba­ ngunan proyek transportasi massal bila perusahaan itu tidak kunjung melengkapi tiga dokumen penting sesuai per­ mintaan Pemerintah Provinsi DKI sejak tahun lalu. “Ketiga dokumen masih be­ lum dirampungkan PT JM. Ya­ itu, dokumen financial crossing (pendanaan), dokumen kajian teknis, dan dokumen aspek legal,” kata Gubernur Joko Widodo atau Jokowi di Balai Kota DKI, kemarin. Padahal, lanjutnya, PT JM POLSEK Beji akhirnya meringkus dua bandit berpistol yang selama ini beraksi di lingkungan Kampus Universitas Indonesia, Depok. Kedua pelaku ialah Aditia Nur, 21, dan Khairudin, 24. “Keduanya sedang diperiksa,“ kata Kapolsek Beji Komisaris Ni Gusti Ayu. “Penangkapan atas laporan dua korban, yaitu Riyadi dan te­ mannya, Aqid Nurhaliza, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masya­ rakat (FKM) UI,“ ujar Ni Gusti Ayu. Kasus itu berawal ketika dua korban tengah duduk berdua. Tiba-tiba mereka didatangi dua pelaku dan langsung ditodongkan pistol. Pelaku meminta ponsel korban. Pelaku juga mengancam, jika tidak diberikan, motornya akan disita. “Karena takut, korban memilih pasrah menyerah­ kan ponsel. Setelah dapat, para pelaku kabur,” ujarnya. Setelah ponsel dirampas, korban lalu berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar petugas keamanan kampus yang kemudian berkoordinasi dengan tim Buser Polsek Beji yang kebetulan tengah berpatroli di sana. Keduanya pun ditangkap.(KG/J-2) telah diberi tenggat hingga awal tahun untuk melengkapi ketiga dokumen tersebut. Namun, hingga saat ini pe­ rusahaan itu belum mampu melengkapi ketiga dokumen itu. Bila ketiga dokumen tidak ada, ujar Jokowi, perjanjian kerja sama untuk melanjutkan pembangunan proyek monorel tidak bisa ditandatangani. Tanpa penandatanganan perjanjian kerja sama, tambah Gubernur, pembangunan fisik monorel tidak bisa dilakukan atau gagal. “Sampai sekarang perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dan PT JM belum saya tanda tangani. Karena kami minta syaratnya sangat ketat. Ada tiga syarat yang ka­ i minta, tapi belum juga m dilengkapi. Kalau itu sudah diberikan, pasti saya tanda­ tangani. Kalau tidak, ya enggak (dilaksanakan),” kata Jokowi. Meski begitu, Jokowi opti­ mis­ is proyek tersebut akan t berjalan karena transportasi massal itu dibutuhkan warga Jakarta. PT JM juga telah mene­ liti tanah untuk pembangunan fisik proyek. Selain itu, peru­ sahaan konsorsium tersebut menyatakan proyeknya tetap berjalan dan akan selesai se­ suai dengan target yang diten­ tukan. (Ssr/J-4) Propam Periksa Dua Penembak Bripka Lasmidi DUA personel Polres Kota Tangerang, Banten, yang menembak anggota Polsek Jatiuwung, Bripka Lasmidi, diperiksa intensif di ruang penyidik Bidang Pro­ fesi dan Pengamanan Internal (Propam) Polda Metro Jaya. “Mereka yang melakukan penembakan saat ini diperiksa Propam. Kalau ada kesalahan, akan dikenakan sanksi disi­ ­ p lin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, kemarin. Namun, ia tidak bersedia menjelas­ kan identitas dua personel yang tengah dipe­ iksa atau sanksi disiplin yang bakal r dijatuhkan. Menurutnya, insiden yang terjadi di dalam angkutan kota di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Sabtu (15/2) sore, murni salah paham dan tidak ada unsur kesengajaan. Tembakan yang dilepaskan dua anggota Polres Kota Tangerang ke arah Lasmidi juga dianggap sebagai reaksi spontan. “Penembakan itu karena keduanya self-defence (perta­ hanan diri) saja,” ujar Rikwanto. Ia juga menyatakan tindakan tegas yang dilakukan kedua terperiksa lantaran Lasmidi membuang tembakan peringatan sebanyak tiga kali ke udara. Lasmidi me­ ngira sedang terjadi aksi perampokan. “Memang ada miskomunikasi. Di satu sisi anggota Polres (Kota Tangerang) se­ dang ada tugas menjajaki aksi pencurian kendaraan bermotor. Di sisi lain (Bripka Lasmidi) mendapat informasi ada peram­ pasan HP di dalam angkot,” ujarnya. Informasi dugaan perampasan ponsel, imbuh Rikwanto, bersumber dari anggota Batalyon Infanteri Mekanis (Yonifmek) 203/Arya Kemuning TNI-AD yang kemu­ dian diteruskan ke Bripka Ridho, anggota Buser Polres Kota Tangerang. Setelah mendengar informasi itu, Ridho menel­ epon Lasmidi, kemudian mengejar angkot dan melepaskan tembakan ke udara. Terkait dengan salah informasi dari anggota Yonifmek 203, Polda Metro Jaya tidak mempersoalkan. “Kami meng­ presiasi karena mau a memberi informasi. Ini miskomunikasi,” ucapnya. (GG/SM/J-4) Jakarta utara Polres dan Dandim Jakarta Utara Siap Amankan Pemilu MI / panca syurkani LANGGAR ATURAN DISHUB: Sejumlah bus jemputan pegawai Kementerian Perhubungan parkir di tepi jalan depan Kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang melarang kendaraan parkir di jalan protokol. Kepolisian Jakarta Utara telah memper­ siapkan skenario terburuk dalam rangka pengamanan pemilu legislatif di Kota Madya Jakarta Utara pada 9 April 2014 mendatang. Skenario terburuk yang dipersiapkan ialah penurunan pasukan antianarki dari satuan Brimob untuk mengantisipasi massa yang berdemonstrasi dengan men­ jarah dan merampok karena ketidakpua­ san mereka dalam menyalurkan aspirasi, seperti dilarang mencoblos karena kartu tertinggal atau lainnya. Kapolres Jakarta Utara Kombes Mu­ hammad Iqbal menjelaskan, dengan tingkat kerawanan yang tinggi di Jakarta Utara, pihaknya mempersiapkan diri menghadapai kondisi paling buruk da­ lam rangka pengamanan pemilu melalui Operasi Mantap Brata Jaya 2014. “Tentu saja kami upayakan semua ske­ ario, mulai dari upaya pencegahan, n langkah persuasif, sampai tindakan kepo­ lisian ketika ada aksi anarkistis dari para demonstran. Ini kami lakukan mengingat tingkat kerawanan di Jakarta Utara yang tinggi,” ungkapnya seusai menggelar simulasi pengamanan pemilu legislatif di Kantor KPU Jakarta Utara, Senin (17/2). Dalam simulasi yang dihadiri anggota SIMULASI PENGAMANAN: antara/dhoni setiawan KPU Jakarta Utara, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kombes Asep, Komandan Kodim 05/02 Jakarta Utara Letkol Kava­ leri Joko Setiawan Sejati, dan pimpinan organisasi massa se-Jakarta Utara itu di­ peragakan situasi ricuh dalam pemilu. Di tempat yang sama, Joko Setiawan Se­ jati menambahkan, pihaknya siap mem­ bantu kepolisian dalam pengamanan pemilu legislatif di Jakarta Utara. “Kita dengan tugas perbantuan ter­ Polisi antihuru-hara membubarkan massa anarkistis dengan menembakkan gas air mata saat simulasi pengamanan pemilu di halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakut, kemarin. Simulasi tersebut merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Jaya 2014 untuk pengamanan pemilu mendatang. gantung permintaan kepolisian. Jadi pasukan kami siap di tempat terdiri dari 400 personel terdiri dari 2 kompi dari satuan Arhanud dan sisanya dari anggota Kodim Jakarta Utara,” jelas Joko. Kapolres Jakarta Utara Komisaris Be­ ar Muhammad Iqbal menjelaskan s perbantuan TNI dibutuhkan manakala situasi sudah sangat kritis. “Artinya su­ dah sangat darurat dan perlu bantuan pengamanan,” ujar Iqbal. (SW/J-2)
  9. 9. OPINI SELASA, 18 FEBRUARI 2014 Politik Semu Kelas Menengah David Krisna Alka Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity dan kader Muhammadiyah ‘K ELAS Menengah tidak Percaya Parpol’ itulah judul salah satu berita di koran ini tahun lalu (21/3/2013). Isi berita itu memaparkan hasil survei Publica Research & Consulting yang menyebutkan mayoritas kelompok kelas menengah di Indonesia tidak memercayai partai politik (parpol). Pandang an itu diperkuat anggapan bahwa para anggota dewan lebih berperan sebagai wakil parpol daripada mewakili kepentingan rakyat. Belum lama ini harian Media Indonesia (7/2) juga memuat berita tentang kelas menengah yang mendominasi pemilih mengambang (swing voters). Berita itu m e n j e l a s k a n ke s i m p u l a n hasil survei Alvara Research Center yang dilakukan sepanjang 16-30 Januari di 12 kota di Tanah Air. Survei ini menyebutkan persentase pemilih mengambang mencapai 27,1% dan mayoritas kelas menengah. Pertanyaannya, siapakah kelas menengah itu? Benarkah mereka tak percaya parpol dan bakal mendominasi swing voters dalam Pemilu 2014? Bertanya Sebelum memahami kelas menengah, terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan kelas itu. Sugeng Sarjadi dalam buku Kelas Menengah Mengugat (1993:222) dengan mengutip Max Weber menjelaskan istilah kelas didefinisikan sebagai bukan s u a t u m a s y a ra k a t , t e t a p i didasarkan pada aktivitas sosial. Kita bisa berbicara tentang kelas ketika ada sebagian orang memiliki kesempatan menjadi komponen kekuatan dalam masyarakat secara eksklusif, dilihat dari interes ekonomi dan pemilikan harta b e n d a s e r t a ke s e m p a t a n memperoleh pendapatan. Kriteria dasar untuk dapat melihat sesuatu kelas ialah harta benda, kaya dan tidak. Lazimnya, kelas menengah adalah suatu terminologi yang dipergunakan dalam lapangan ilmu sosiologi, khususnya berkenaan dengan stratifikasi sosial. Kelas menengah dipahami sebagai orang-orang yang menempati tingkat kedua dari keseluruhan anggota masyarakat yang ada. Tingkat pertama ialah kelas atas yang menempati puncak piramida bangunan stratifikasi sosial. Tingkat ketiga adalah kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah. Pada konteks di Indonesia, seperti apa pengertian kelas menengah itu? Apakah mereka yang sibuk mengejar hasrat konsumtif di mal-mal dan plaza-plaza untuk membeli barang-barang bermerek, membeli alat komunikasi s e b a g a i g ay a h i d u p y a n g setiap saat berganti level sebagai penunjang atas saluran jeja ring sosial seperti Twitter, Facebook, Blackberry Messenger, dan Iphone? Apakah kelas menengah itu mereka yang kerap nongkrong di kafe-kafe, berolahraga di tempat fitness dan pusat-pusat kebugaran, serta berbelanja atau membayar sesuatu bukan dengan uang cash, cukup sekali gesek menggunakan kartu kredit atau kartu debit semua beres? Ketua Program Studi S-3 Ilmu Gizi Manusia Fakultas Ekologi Manusia IPB A DA apa dengan pembangunan gizi? Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 mengungkap potret buram dunia pergizian di Tanah Air. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berbanding lurus dengan perbaikan gizi masyarakat. Prevalensi gizi buruk meningkat menjadi 5,7%, jika dibandingkan dengan 2010 yang 4,9%. Prevalensi gizi kurang naik dari 13% pada 2010 menjadi 13,9% di 2013. Anak stunting (bertubuh pendek) juga meningkat menjadi 37,2%, padahal 2010 ‘hanya’ 35,6%. Persoalan gizi bertambah parah. Telah disadari bahwa masalah gizi penyebab dasarnya ialah keterbatasan akses pangan akibat rendahnya daya beli. Jangan-jangan data yang menyebutkan jumlah penduduk miskin berkurang semu belaka. Adakah yang tidak pas dengan garis kemiskinan PARTISIPASI OPINI kita? Mengapa kita kurang berani menggunakan garis kemiskinan versi Bank Dunia, yaitu pendapatan setara US$2 per kapita/hari, dan kita tetap bertahan dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya sekitar Rp250 ribu–Rp300 ribu per kapita/ bulan (tidak sampai US$1 per kapita/hari)? Ketika pertumbuhan ekonomi makro banyak dipuji berbagai kalangan, harusnya hal itu berdampak positif pada ekonomi rumah tangga yang juga semakin membaik. Namun, kenyataannya mengapa masyarakat tetap mengeluh? Daging dan susu jauh dari jangkauan daya beli. Dampaknya anak-anak balita yang harusnya mendapatkan gizi cukup terpaksa harus makan seadanya. Proses kurang gizi kini tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Indonesia ialah negara dengan penduduk miskin sa- ngat banyak. Masalah gizi akan senantiasa mengintip kelengahan kita. Keteledoran dalam pembangunan gizi akan mengakibatkan tingginya kematian bayi atau balita dan kita akan menghadapi the lost generation 20 tahun yang akan datang. Lahirnya generasi bodoh karena kurang gizi akan mengakibatkan bangsa ini tetap berkubang dalam kemiskinan. Dianggap kecil Laju masalah gizi akan dapat dikendalikan apabila angka kemiskinan dikurangi dan keadilan semakin merata. Kini angka pengangguran masih tinggi dan banyak orang bekerja di bawah upah yang layak. Tarik-ulur UMR antara pekerja dan pengusaha bagaikan benang kusut yang sulit diurai. Peningkatan UMR ialah baik untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja. Namun, ternyata pengusaha kita merasa keberatan karena kondisi usaha yang belum memungkinkan mereka membayar UMR tinggi. Gizi ialah bagian ‘kecil’ dari hatnya dari ukuran politik. Dari pandangan politik, jika hasil beberapa survei di atas tepat adanya, perlu diwaspadai turunnya jumlah pemilih dalam Pemilu 2014. Parpol dan calon legislatif serta calon pasangan presiden dan wakil presiden, mau tak mau, harus jujur dan kreatif dalam urusan politik? Apakah mereka cukup menjadi penikmat kelucuan politik dan tidak konsisten dalam tuntutan urusan publik, cukup celoteh di ruang media sosial saja? Katanya, kelas menengah menyukai kebaruan, terutama terhadap figur calon pemimpin baru yang muda dan berbeda. Namun, ciriciri yang diperlihatkan ialah kelas menengah akan tertarik dengan dunia politik atau pemilu bila pesta demokrasi itu menyajikan sesuatu hal yang baru. Itu masih harus dibuktikan. Atau barangkali mereka hanya kelas menengah yang semu? Mochtar Lubis (1922-2004) pernah mengupas persoalan kelas menengah ini. Menurutnya, kelas menengah dalam suatu masyarakat tidaklah merupakan jaminan bahwa kelak pada suatu waktu kelas menengah itu akan menuntut dan mendesak agar dilakukan pemer- Demokrasi kelas menengah Dalam studi Bank Dunia pada 2012 disebutkan kelas menengah Indonesia berjumlah 56,5% dari 237 juta penduduk. Namun, pengertian kelas menengah di Indonesia masih bisa diperdebatkan. Mesti jelas dan dibuktikan seperti apa mereka yang disebut kelas menengah itu. Sampai mana mereka merasa terlibat dengan nasib seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang miskin, termiskin, yang terbelakang, dan yang terlupakan. Namun, di satu pihak ada yang melihatnya dari ukuran ekonomi dan ada yang meli- Kegagalan Pembangunan Gizi Ali Khomsan 9 urusan kesehatan. Mungkin karena dianggap ‘kecil’, itu sebabnya tidak perlu ada Kementerian Pangan dan Gizi. Soal gizi cukuplah diurus birokrasi setingkat direktorat. Bahkan promosi gizi pun menjadi bagian dari promosi Buruknya kualitas fisik anak-anak Indonesia bisa berimbas pada gangguan intelektualitas sehingga SDM kita di masa depan sesungguhnya dibangun fondasi manusia yang rapuh dan mudah ambruk. kesehatan yang urusannya mahaluas. Urusan pangan di negara kita paling tidak ditangani tiga kementerian utama, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan. Namun, ternyata kita masih tertatih-tatih dari capaian daulat pangan karena produk-produk pangan meningkatkan kepercayaan publik, tak cukup cuma ramai baliho, spanduk, dan sekadar iklan yang hilang timbul di layar televisi. Kemudian, kembali muncul pertanyaan, sejauh mana ekspresi politik mereka yang disebut kelas menengah itu? Bagaimana membuat mereka bisa tertarik untuk terlibat perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang tidak terlepas dari program pengentasan rakyat dari kemiskinan. yang berkualitas, dan hakhak asasi manusia supaya dihormati secara mantap. Sejatinya, demokrasi tak ubahnya lampu kendaraan bermotor, sedangkan keterbukaan adalah kabut. Kabut tebal tak akan dapat ditembus apabila kekuatan lampu lemah. Persoalannya, bagaimana memperkuat daya sorot lampu demokrasi hingga keterbukaan setebal apapun dapat ditembus? Alhasil, ekspresi politik mereka yang disebut kelas menengah itu masihlah semu. Akan lebih semu lagi bila swing voters dalam pemilu nanti benar terbukti tinggi. Lalu, kita pun bertanya dan ragu, demokrasi seperti yang sedang dijalankan ini apakah memang jalan demokrasi yang baik bagi bangsa ini? Wallahualam. ataan kemakmuran yang adil, solidaritas sosial, pelestarian hutan-hutan dan margasatwa, menjaga lingkungan hidup agar jangan binasa dan tercemar, demokrasi penting masih mengandalkan impor. Jadi, lengkap sudah bangsa ini terjebak dalam rumitnya mengatasi masalah pangan dan gizi. Perumusan kebijakan gizi dalam pembangunan harus didukung data yang akurat. Ketiadaan data yang benar akan mengacaukan program gizi, intervensi yang dilakukan akan mengalami salah sasaran, dan ketercakupan yang dicapai bersifat semu. Hilangnya identitas gizi dalam pembangunan harus dicegah, yaitu dengan menjadikan gizi sebagai isu politik. Perlu ada komitmen dari birokrat dan politisi sehingga pembiayaan program-program pembangunan di bidang gizi mempunyai nilai yang signifikan dan dijamin keberlanjutannya. Dengan cara itu, kita akan mampu mengurangi masalah gizi secara nyata. Investasi di bidang gizi ialah investasi berdurasi panjang. Oleh karena itu, dampaknya mungkin baru akan muncul setelah beberapa dekade. Kalau semua pihak sudah menyadari hal itu dan mereka tidak hanya berpikir jangka pendek untuk kepentingan sesaat, bangsa kita akan mampu mengatasi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Gizi Apakah mereka cukup menjadi penikmat kelucuan politik dan tidak konsisten dalam tuntutan urusan publik, cukup celoteh di ruang media sosial saja? Jangka panjang Apa yang bisa diharapkan dari generasi yang sejak dini mempunyai persoalan gizi seperti ini? The lost generation benar-benar menghadang di depan mata. Buruknya kualitas fisik anak-anak Indonesia bisa berimbas pada gangguan intelektualitas sehingga SDM kita di masa depan sesungguhnya dibangun fondasi manusia yang rapuh dan mudah ambruk. Prestasi olahraga kita terpuruk, daya saing bangsa melemah, dan kita akan semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Program gizi perlu mendapatkan prioritas tinggi karena menyangkut nasib bangsa di masa depan. Pembiayaan program-program pembangunan di bidang gizi seyogianya mempunyai nilai yang signifikan dan dijamin keberlanjutannya. Investasi di bidang gizi ialah investasi berdurasi panjang. Oleh karena itu dampaknya mungkin baru akan muncul setelah beberapa dekade. Kalau semua pihak sudah menyadari hal ini dan mereka tidak hanya berpikir jangka pendek untuk kepentingan sesaat, bangsa kita akan mampu mengatasi ketertinggalan dari bangsabangsa lain memperbaiki SDM yang terpuruk. Kelestarian (sustainability) suatu program akan menjamin pemecahan masalah yang lebih baik. Kelestarian ini dapat dipertahankan apabila semua stakeholder punya rasa memiliki terhadap suatu program. Untuk program gizi, yang dimaksud dengan stakeholder adalah masyarakat, pemimpin informal, pemerintah yang dalam hal ini diwakili kementerian yang relevan, kalangan legislatif, LSM, dan sektor swasta. Advokasi dan lobi harus terusmenerus dilakukan untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya prioritas untuk program gizi. Dengan demikian, gizi akan menjadi isu yang disadari semua pihak dan pada akhirnya dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Keberadaan wakil menteri kesehatan yang mempunyai latar belakang public health diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mempercepat pengentasan masalah gizi yang kini masih mendera bangsa ini. Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

×