Your SlideShare is downloading. ×
Mengintip Masa Depan dari Jenewa
Fungsi motor show terbesar sejagat itu kini telah
bergeser dari aspek komersial semata me...
INDONESIA hanya punya satu
tahun untuk memperkuat diri
menghadapi pasar bebas Ma-
syarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2015. Salah...
M
ATRIK itu disusun
rapi, sistematis,
dan komprehensif,
laiknya seorang bankir
profesional bekerja. Sang
pembuat matrik, D...
KAMIS, 13 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
MAHKAMAHKonstitusimeng-
abulkan permohonan uji ma-
teri Undang-Undang Nomor
8 Tahun...
D
ISKURSUS mengenai otonomi daerah
selalu menarik karena menjadi
nyawa bagi perjalanan birokrasi
di Indonesia. Usaha untuk...
PUTUSAN
Nomor 20/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
[1.1...
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Media Indonesia 13 Maret 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Media Indonesia 13 Maret 2014

2,246

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,246
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Media Indonesia 13 Maret 2014"

  1. 1. Mengintip Masa Depan dari Jenewa Fungsi motor show terbesar sejagat itu kini telah bergeser dari aspek komersial semata menjadi ajang unjuk teknologi. Fokus Otomotif, Hlm 22-23 KAMIS, 13 MARET 2014 / NO. 12015 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) KENDATI sudah memasuki babak baru di meja hijau, kasus bailout Bank Century tetap saja tak bisa lepas dari nuansa politik. Bukan saja karena nama-nama yang terkait atau dikait-kaitkan dengan kasus penggelontoran dana Rp6,7 triliun tersebut merupakan pejabat di pucuk pimpinan negeri ini, melainkan juga karena komentar-komentar yang mengiringi kasus Century amat lekat dengan aroma politik. Bobot politis Century makin terasa ketika pendapat itu muncul dari pejabat nomor satu di Republik ini. Dalam per- temuan dengan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Senin (10/3) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengomentari perkembangan kasus Bank Century. Saat memberikan sambutan, Presiden menegaskan ke- bijakan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ataupun bailout Century tidak dapat diadili. Selain itu, saat proses pengambilan kebijakan, Yudhoyono mengaku tidak menge- tahui dan tidak dilapori oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono. Itu karena, kata Yudhoyo- no, ia tengah berada di Lima, Peru, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC dan di Washington DC, Amerika Serikat, untuk KTT G-20. Menurut Yudhoyono, kebijakan FPJP dan bailout Century sudah tepat meli- hat kondisi krisis ekonomi pada 2008. Yudhoyono mengatakan itu untuk menanggapi si- dang kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya, man- tan Deputi Gubernur BI. Itu merupakan kali kedua Pre- siden mengomentari Century. Sebelumnya pada 4 Maret 2010, di Istana Merdeka, dalam menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR soal Century, Presiden juga mengatakan hal yang sama. Kita amat yakin Presiden paham bahwa kasus Century sudah masuk ke ranah hukum. Kita juga percaya Yudhoyono sepenuhnya tahu bahwa wilayah hukum semestinya steril dari intervensi politik dan kekuasaan. Apalagi dalam berba- gai kesempatan Presiden mengingatkan kepada siapa pun untuk menghormati hukum dan proses hukum. Berkali-kali pula Kepala Negara menegaskan pentingnya menegakkan prinsip equality before the law. Karena itu, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di pemerin- tahan, Presiden dalam menanggapi kasus Century mestinya mengambil langkah menyerahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum. Biarkanlah pengadilan yang adil dan trans- paran yang menentukan ada atau tidaknya langkah lancung dalam bailout Bank Century. Serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan untuk merumuskan apakah benar kebijakan FPJP dan bailout Century tidak bisa diadili. KPK tentu tidak sembarangan membawa kasus ke ranah pidana karena su- dah memiliki dua alat bukti. Selain itu, sudah banyak pakar hukum menyatakan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana ketika sesuai dengan aturan dan beriktikad baik. Namun, ketika terselubung ikti- kad buruk untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan negara, kebijakan itu bisa bergeser ke hukum pidana. Dengan menyatakan bahwa penggerojokan dana talang- an untuk Century tidak bisa diadili akan muncul persepsi bahwa Presiden sedang mengintervensi pengadilan dan menarik Century ke gerbong politik. Itulah yang kemudian diingatkan oleh KPK agar semua pihak, termasuk Presiden, menghormati proses hukum. ANTARA/FB ANGGORO Gangguan kabut asap telah mencapai tahap membahayakan ke- selamatan penerbangan. Hasil penyidikan pelaku pembakaran hutan masih nihil. ANGGOTA legislatif cenderung memilih pertemuan dengan donor aktif ketimbang sese- orang dari daerah konstituen- nya. Demikian hasil penelitian gabungan Universitas Yale dan Universitas California, AS. Dalam studi itu duo peneliti, Joshua Kalla dan David Broockman, melibatkan 191 anggota Kongres AS. Mereka bekerja sama dengan organisasi CREDO mengirim per- mintaan pertemuan ke anggota Kongres. Semua surat itu sama, tetapi dibedakan secara acak antara surat yang ber- asal dari orang yang mau berdonor dan orang biasa dari konstituen. Hasilnya, permintaan dari yang bukan donor cenderung diabaikan, ditolak, atau diarahkan ke tingkat yang lebih rendah. “Penelitian ini sangat menarik karena bukti ilmiah per- tama dari yang kita lihat tentang kaitan nyata antara donasi kampanye dan kebijakan federal,” kata Direktur CREDO Becky Bond. Itulah penelitian yang menunjukkan tingkah legislator di AS. (UPI/Kid/X-4) AKIBAT ASAP KIAN PEKAT: Calon penumpang meninggalkan Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, karena penerbangan di bandara tersebut dihentikan, kemarin. Sebanyak 16 maskapai yang tergabung dalam Airlines Operator Comittee (AOC) menghentikan seluruh operasi penerbangan di bandara itu mulai hari ini hingga Sabtu (15/3) akibat kabut asap. Pekanbaru Tertutup untuk Penerbangan BAGUS HIMAWAN D AMPAK pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapaitahapyang tidak bisa ditoleransi. Selain menyebabkan seorang warga Riau mati lemas, kabut asap juga melumpuhkan aktivitas penerbangan di Bandara Inter- nasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Komite Operator Maskapai Penerbangan (Airlines Opera- tor Comittee/AOC), kemarin, memutuskan untuk meng- hentikan seluruh operasi pe- nerbangan di bandara itu terhitung sejak hari ini hingga Sabtu (15/3). Ketua AOC Pekanbaru Ah- mad Nixon mengatakan ti- dak tertutup kemungkinan 16 maskapai yang tergabung HormatiProses Hukum Century Legislator dan Konstituen Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com Dengan memberikan pernyataan bahwa bailout Century tidak bisa diadili akan muncul persepsi bahwa Presiden sedang mengintervensi pengadilan. Pencarian Pesawat MAS Diperluas hingga 27 Ribu Mil PENCARIAN pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH 370 yang melibatkan 12 negara, hingga kemarin atau 5 hari sejak pesa- wat dinyatakan hilang, belum menemukan titik terang. Tidak ada satu pun petunjuk kuat yang mengarah pada posisi atau keberadaan pesawat. Padahal, lokasi pencarian telah diperluas hingga 100 mil laut persegi dari posisi terakhir hilang kontak pesawat, 8 Maret lalu. Kemarin, otoritas Malay- sia memperluas lagi daerah operasi hingga ke Laut China Selatan dan Selat Malaka. To- tal area pencarian mencapai 27 ribu mil laut persegi atau sekitar 93 ribu km2. Perluasan pencarian itu juga atas dasar deteksi radar angkatan udara Malaysia. Ke- pala Angkatan Udara Malaysia Rodzali Daud memperkirakan pesawat berputar arah menu- ju Selat Malaka atau sekitar 200 mil (sekitar 320 km) di barat daya Pulau Penang. Saat ini, kata Menteri Per- hubungan Malaysia Hisham- muddin Hussein, 42 kapal dan 39 pesawat dilibatkan dalam pencarian Boeing 777-200ER yang hilang itu. “Sebelum pesawat dan kotak hitam ditemukan, segala isu-isu spekulatif belum akan ter- jawab,” ujarnya, kemarin. Sebelumnya, sejumlah ben- da yang ditemukan tim pen- cari dan dianggap sebagai bagian pesawat, di antaranya minyak, pintu pesawat, dan sekoci, ternyata tidak benar. Spekulasi aksi terorisme dan sabotase yang mengakibatkan pesawat lenyap pun tidak ter- dukung oleh bukti kuat. Pada bagian lain, TNI-AU masih terus mencari pesawat MAS di kawasan Selat Malaka. Komandan Pangkalan TNI-AU Soewondo di Medan, Kolonel (Pnb) SM Handoko, mengata- kan tim telah mengubah pola pencarian dengan metode horizontal untuk dapat meli- hat secara detail. Namun, lanjutnya, setelah terbang selama 3 jam di utara Pulau Sumatra, tim tidak me- nemukan petunjuk apa pun menyangkut objek pencarian. TNI-AU akan kembali ber- koordinasi dengan pihak Ma- laysia sebelum memutuskan kapan akan melakukan pen- carian kembali. (Reuters/Ber- nama/Kid/YN/X-4) dalam komite tersebut akan memperpanjang penghentian operasi penerbangan jika kon- disi asap tidak membaik. “Ada sembilan penerbangan reguler yang dipastikan ber- henti beroperasi sementara,” ujar Ahmad di Pekanbaru, kemarin. Maskapai itu di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Firefly, Air Asia, Tiger Air Mandala, Citilink, Silk Air, dan Sky Aviation. Sisanya ter- diri dari penerbangan carter. Keputus- an peng- h e n t i a n penerbang- an itu, diakui Ahmad, ha- rus diambil dengan pertim- bangan keselamatan penumpang serta untuk menghindari kerugian bisnis semakin besar. Pasalnya, tambah Ahmad, sudah sekitar sebulan ter- akhir aktivitas penerbangan di Bandara Pekanbaru terus terganggu asap yang memper- pendek jarak pandang. Oleh sebab itu, maskapai tidak akan menjual tiket un- tuk penerbangan dari dan menuju Pekanbaru hingga 15 Maret. Bagi penumpang yang telanjur membeli tiket, penerbangan akan dijad- walkan ulang. Airport Duty Manager Bandara SSK II Ibnu Hasan di Pekanbaru, kemarin, mengatakan kabut asap telah mengganggu jadwal penerbangan. Lebih dari 60 penerbangan, baik kedatangan maupun keberangkatan, telah dibatalkan. Ibnu menambahkan, kon- disi kabut asap dalam sepekan terakhir kian memburuk se- hingga membuat jarak pan- dang penerbangan hanya 300 meter. Padahal, setiap hari oto- ritas bandara harus melayani 80 jadwal penerbangan. Menyangkut penyebab kabut asap, Polda Riau, kemarin, me- ningkatkan status pemerik- saan kasus kebakaran hutan tanaman industri sagu milik anak perusahaan Sampoerna Agro dari penyelidikan ke penyidikan.Namun, tersangka b e l u m kunjung ditetapkan. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mene- gaskan pihaknya terus meng- investigasi kebakaran hutan di Pekanbaru untuk memas- tikan apakah hal itu sengaja dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan kelapa sawit. (RK/SY/X-6) bagus @mediaindonesia.com Berita terkait hlm 12 SENO Sumber: yahoo.finance/idx Bursa per 12 Maret 2014 Keterangan: Data diambil pukul 19.00 WIB CAC 40 4.294,58 (-1,27%) FTS 100 6.628,05 (-0,86%) NIKKEI 225 14.830,39 (-2,59%) HANG SENG 21.901,95 (-1,65%) STRAIT TIMES 3.097,43 (-1,02%) Dow Jones 16.351,25 (-0,41%) IHSG 4.684,39 (-0,42%)
  2. 2. INDONESIA hanya punya satu tahun untuk memperkuat diri menghadapi pasar bebas Ma- syarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Salah satu kunci untuk menghadapi pasar tunggal eko- nomi di kawasan ASEAN itu ialah meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah bersama pengusa- ha akan membentuk komite persiapan MEA 2015 yang akan bertugas melakukan sosialisasi dan mengembangkan potensi Indonesia di tengah tantangan pasar bebas. “Yang kita soroti ialah bagaima- na kita meningkatkan terus daya saing kita, terutama masalah bi- rokrasi,” ujar Menko Perekonomi- an Hatta Rajasa seusai memimpin rapat pembentukan komite per- siapan MEA 2015, kemarin. Pemerintah sudah menginven- tarisasi apa-apa yang membuat daya saing produk Indonesia belum optimal. Dalam daftar itu disebutkan bahwa pemerintah hendak membenahi birokrasi yang berbelit, membangun infra- struktur untuk mengurangi biaya logistik, dan mengurangi pungut- an liar. Pemerintah juga merasa perlu untukmengembangkankesiapan kapasitas sumber daya manusia lokal untuk bersaing dengan orang asing, sekaligus untuk eks- pansi bekerja di negara lain. Menteri Pendayagunaan Apa- ratur Negara dan Reformasi Biro- krasi Azwar Abubakar mengim- bau pegawai negeri sipil (PNS) harus menguasai bahasa Inggris dengan skor TOEFL (test of Eng- lish as a foreign language) mini- mal 560 poin. “Di setiap kabupaten itu harus ada orang-orang bisa bahasa Ing- gris dengan TOEFL 560. Kenapa tidak? Supaya semua orang di kantor bupati itu bisa baca surat luar negeri,” tegas Azwar. Dengan berlakunya MEA 2015 nanti bisa dipastikan negara-ne- gara di dunia kian memproteksi perekonomian domestik masing- masing dalam kancah perda- gangan global. Dalam menghadapi kondisi itu, Menteri Perdagangan Muham- mad Lutfi menegaskan bukan berarti Indonesia akan ber- sikap pasif terhadap hambatan- hambatan yang diterapkan ne- gara untuk produk-produk In- donesia. “Membalas itu adalah strategi juga. Hanya saja kita akan lebih hati-hati,” kata Lutfi. (Ghe/Wib/MTVN/X-9) PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memantik polemik. Dalam menyikapi pembatalan aturan tentang batas satu kali pengajuan penin- jauan kembali (PK) itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan aturan pengajuan PK maksimal dua kali. Putusan MK tersebut pada dasarnya tidak membatalkan persyaratan adminis- trasi pengajuan PK. Akan tetapi, usulan MA itu dianggap berseberangan dengan semangat putusan MK. “Saya menolak jika orang dibatasi da- lam mencari keadilan. Kecuali hakim luar biasa bijaksana dan bersih disertai pengetahuan mendalam sehingga rakyat percaya kepada yang bersangkutan. De- ngan demikian, orang tidak perlu meng- ajukan PK,” kata pakar hukum pidana Mudzakir, kemarin. Guru besar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu menya- rankan sebaiknya MA membuat aturan baru tentang mekanisme pengajuan PK berdasarkan novum yang diajukan. Adapun pakar hukum pidana Univer- sitas Brawijaya Malang Adami Chazawi- bagi mengingatkan terpidana tidak dapat mengajukan semua alasan untuk memohon PK. Berdasarkan Pasal 263 KUHAP terdapat tiga syarat pengajuan PK, di antaranya terdapat novum, yaitu keadaan baru yang diperoleh dari alat bukti tapi belum diajukan. Selain itu, karena ada konflik putusan pengadilan dengan putusan yang akan ditinjau kembali. Namun, untuk menghindari menum- puknya permohonan PK, Adami meminta pemerintah membuat PP yang mengatur syarat formal. “Bukan sekadar surat edaran MA yang hanya berlaku di kala- ngan MA.” Pakar hukum pidana Universitas Tri- sakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar menilai putusan MK lebih mengacu pada hukum progresif atau bisa disebut antihukuman mati. “Berbeda dengan kasus korupsi yang menekankan pengembalian uang negara. PK boleh jalan asal eksekusi sudah dilak- sanakan. Pada kasus korupsi pengemba- lian uang negara tetap berjalan,” tandas Fickar. (Yah/Ben/X-3) SYARIFAH berteriak histeris ke- tika majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, kemarin. Sambil menangis dan berte- riak, istri kedua politikus Partai Golkar tersebut mencoba meng- hentikan dan menggedor-gedor mobil tahanan yang membawa Rusli. Adapun istri pertama Rusli, Septina Primawati, terisak sem- bari tertunduk. Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengganjar Rusli hukuman 14 tahun penjara dalam kasus ko- rupsi pemberian bagan kerja ke- hutanan dan suap pembangunan sejumlah venue PON di Riau. Putusan itu lebih rendah tiga tahun daripada tuntutan jaksa yang 17 tahun penjara. Namun, vonis tersebut tercatat sebagai yang tertinggi untuk mantan ke- pala daerah. Majelis hakim yang diketuai Bachtiar Sitompul juga mewajib- kan Rusli membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Dalam amar putusan hakim menyebutkan Rusli memperkaya orang lain atau korporasi dari pemberian izin bagan kerja ta- hunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman bagi sembilan perusahaan di Kabupa- ten Pelalawan dan Siak. Akibat pemberian izin tersebut, negara dirugikan sekitar Rp265 miliar. Ketua DPP Partai Golkar itu juga divonis terlibat suap penam- bahan anggaran pembangunan venue PON. Hakim menyebut Rusli aktif memperkenalkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Ab- bas dengan Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto guna mengu- rus penambahan anggaran dari APBN sejumlah Rp290 miliar un- tuk pembangunan venue PON. Novanto lalu mendelegasikan pengurusan penambahan ang- garan itu kepada anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakkir. Rusli, kata hakim, juga memerintahkan Lukman memenuhi permintaan Kahar berupa fee 6% dari Rp290 miliar (sekitar Rp17 miliar). Namun, Lukman hanya mam- pu mengumpulkan sekitar Rp10 miliar dari sejumlah perusahaan kontraktor pembangunan venue. Uang itu diserahkan Lukman ke- pada Kahar dua kali lewat staf ahli, Wihaji, di parkir basement Gedung DPR. Rusli juga divonis menerima suap Rp500 juta dari PT Adhi Karya. Atas putusan tersebut, Rusli mengajukan ban- ding. “Kami keberatan dengan denda Rp1 miliar kepada klien kami,” kata Eva Nora, kuasa hu- kum Rusli Zainal. Sidang juga diwarnai insiden kekerasan dan perampasan ka- mera milik wartawan oleh pe- ngawal Rusli. (BG/RK/X-2) KAMIS, 13 MARET 2014SELEKTA2 Hukuman 14Tahun RusliZainal JadiVonis Tertinggi DayaSaingIndonesiaTerganjalBirokrasi KPUBaruTerimaIzinCutiTigaPejabatNegara Hatta Rajasa Menko Perekonomian HINGGA tiga hari menjelang dimulainya kampanye terbuka pemilu legislatif pada Minggu (16/3), baru tiga pejabat negara yang melayangkan surat kete- rangan izin cuti kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Ketiganya ialah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Suswono,” kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepa- da Media Indonesia, kemarin. KPU menerima surat izin cuti SBY pada Senin (10/3). Surat itu menyertakan pula jadwal kam- panye SBY pada Senin (17/3) di dapil VI Jawa Tengah, yaitu Kabupaten dan Kota Magelang, dan pada Selasa (18/3) di dapil VI Jawa Timur, yakni Kabupaten Tulungagung dan Blitar. Menteri Kehutanan Zulkif- li Hasan mengajukan izin cuti kepada Presiden pada Minggu (23/2) dan mendapat persetujuan melalui surat Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi pada Senin (24/2). Dalam suratnya, Zulkifli meng- ajukan izin cuti pada Jumat (28/2), Jumat (14/3), serta Kamis (20/3), Jumat (21/3), Kamis (27/3), dan Jumat (28/3). Juga di bulan berikutnya pada Kamis (3/4) dan Jumat (4/4). Zulkifli mengambil lokasi kampanye di Provinsi Lampung. Sementara itu, Menteri Perta- nian Suswono mengajukan izin cuti kepada SBY pada Kamis (27/2) yang disetujui berdasar- kan surat Mensesneg pada Jumat (28/2). Jadwal izin cuti Suswono ialah pada Jumat (14/3), Senin (17/3), Jumat (21/3), Senin (24/3), dan Jumat (4/4). Lokasi kampanye ialah Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron menegaskan fasilitas pejabat negara selama kampanye hanya sebatas protokoler, sedangkan untuk Presiden tetap mengguna- kan pengamanan tingkat tinggi. “Presiden kan simbol negara. Kami harus memahami itu. Na- mun untuk semua kejelasan, ka- mi akan mengundang Mensesneg dan Mendagri tentang masalah itu,” ujar Daniel. Sebelumnya, Bawaslu mewan- ti-wanti agar para pejabat negara tidak memanfaatkan fasilitas ne- gara untuk kepentingan kampa- nye. Bahkan Bawaslu juga meng- imbau pejabat mengungkapkan detail kelaziman fasilitas yang diperoleh. (AB/X-3) DIVONIS 14 TAHUN: Mantan Gubernur Riau yang juga Ketua DPP Partai Golkar Rusli Zainal tertunduk lesu saat mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, kemarin. Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara karena terlibat tindak pidana korupsi dana PON 2010 dan izin pemanfaatan hasil hutan. CORNELIUS EKO SUSANTO S EJUMLAH rumah sakit (RS) nyaris bangkrut, akibat klaim senilai Rp2,9 triliun dari 1.023 RS yang telah memberikan pelayanan pada pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada 2013 be- lum juga dibayar. Padahal, dari total utang klaim Rp2,9 triliun itu, sebanyak Rp1,3 triliun sudah rampung diaudit verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun- an (BPKP) per Januari 2014. Sisa klaim sebanyak Rp1,6 triliun akan tuntas dive- rifikasi pada April 2014. “Kita sudah tidak lagi meminta, tetapi mendorong Kementerian Keuangan se- gera mencairkan tagihan Jamkesmas tersebut,” ujar Dirjen Bina Upaya Kese- hatan Kemenkes Akmal Taher, di Jakarta, kemarin. Menurut Akmal, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Kemenkeu dan Kemenkes bahwa bila klaim tagihan su- dah tuntas diverifikasi BPKP, Kemenkeu berkewajiban segera mencairkan dana tagihan tersebut. “Akibat belum dicairkan juga, kini sejumlah rumah sakit mengaku nyaris bangkrut. Saya tidak tahu dalih Kemen- keu yang belum juga mencairkan. Kita berharap akhir Maret atau April sudah bisa dicairkan,” lanjutnya. Pasalnya, tambah Akmal, selain tagihan Jamkesmas 2013 belum dibayar, rumah sakit juga harus melayani pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dirut RSU Tarakan Jakarta, Kusmedi Priharto, mengaku dari total sisa tagihan Jamkesmas senilai Rp8 miliar, yang diba- yar baru Rp5 miliar. Imbasnya saat ini pihaknya kesulitan membeli obat. Hal serupa dialami sejumlah RS di luar Jakarta. RSUD dr Soekardjo Kota Tasikma- laya, misalnya, menyatakan diri bangkrut lantaran tagihan klaim Jamkesmas 2013 senilai Rp22 miliar belum dibayar. Untuk mengantisipasi kebangkrutan, tambah Akmal, Kemenkes sudah menyu- rati pemerintah daerah untuk membe- rikan pinjaman dana talangan kepada RSUD. Selain itu, Kemenkes juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempercepat administrasi klaim layanan JKN dari RS. Membengkak Pada kesempatan yang sama, Kepala PusatPembiayaandanJaminanKesehatan Kemenkes Donald Pardede menuturkan kronologi tekornya dana Jamkesmas. Hal itu, kata dia, dipicu pembengkakan dana Jamkesmas 2013 menjadi sekitar Rp11,2 triliun, padahal alokasi dana dari APBN hanya Rp8,3 triliun. Tiga faktor pemicu defisit, lanjutnya, ialah adanya pemotongan dana Jamkes- mas 2013 sebanyak Rp545 miliar untuk membayar tagihan klaim RS pada 2012. Selain itu, jumlah peserta Jamkesmas ta- hun lalu bertambah 10 juta peserta, dari 76,4 juta menjadi 86,4 juta orang, dan komponen biaya sistem pembayaran Ina- CBGs naik dengan rerata 30%. Di sisi lain, karena JKN mulai berlaku pada 2014, pada tahun ini juga program Jamkesmas yang dikelola Kemenkes ditu- tup. Imbasnya, verifikasi tagihan klaim Jamkesmas tidak lagi dilakukan Kemen- kes, tetapi oleh BPKP. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fa- jriadinur menambahkan, pihaknya telah mengutus pegawai guna mendampingi manajemen RS menyusun berkas klaim JKN untuk ditagihkan kepada BPJS. Saat ini pemerintah menyediakan ang- garan untuk membayarkan iuran 86,4 juta peserta BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Mereka disebut penerima bantuan iuran. (Fat/X-7) cornel@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 15 Tunggakan Jamkesmas Rp2,9Triliun Untuk mengantisipasi kebangkrutan RS, Kemenkes menyurati pemda untuk memberi dana talangan kepada RSUD. PerluAturanBaruuntuk HindariPenumpukanPK PEMAKAMAN REMAJA TURKI: Puluhan ribu orang mengikuti prosesi pemakaman remaja Turki, Berkin Elvan, di Istanbul, kemarin. Elvan akhirnya meninggal setelah koma sejak Juni tahun lalu akibat terkena tabung gas air mata saat polisi membubarkan unjuk rasa. ANTARA/RONY MUHARRMAN REUTERS/OSMAN ORSAL MI/ROMMY PUJIANTO
  3. 3. M ATRIK itu disusun rapi, sistematis, dan komprehensif, laiknya seorang bankir profesional bekerja. Sang pembuat matrik, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah. Dia membuat matrik atas permintaan Deputi Gubernur Bank Siti Fadjrijah yang memintanya membuat analisis tentang berdampak sistemis atau tidaknya permasalahan di Bank Century. Matrik dilihat dari fungsi, hubungan dengan nasabah, size (ukuran bank), substitutability (apakah fungsi bank dapat digantikan bank lain?), dan linkages (keterkaitan). Apa hasil matrik? “Permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena perannya dalam sektor riil kecil. Perannya dalam pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan, dan fungsi Bank Certury dapat digantikan bank lain,” kata Halim seperti dikutip dalam dakwaan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Kesimpulan matrik yang dibuat Halim sama dengan yang dibuat Direktorat Pengawasan BI, Century tidak ngaruh. Namun, jajaran Dewan Gubernur BI tetap ngotot bahwa masalah yang membelit Bank Century bisa berdampak sistemis. Para petinggi BI khawatir bila matrik tersebut dipakai, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak akan menyetujui usulan bahwa bank milik Robert Tantular itu sebagai bank gagal yang berdampak sistemis. “Lampiran data matrik itu jangan dimasukkan karena nanti malah ramai,” kata Deputi Senior BI Miranda Swaray Goeltom. Akhirnya, data yang dipakai adalah analisis yang dibuat Budi Mulya. Analasis itu merumuskan empat jalur dampak sistemis berdasarkan Memorandum of Understanding on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the European Union pada 1 Juni 2008, ditambah satu jalur psikologi masyarakat dari BI. Gubernur BI Boediono kemudian menanyakan kepada setiap anggota Dewan Gubernur BI, apakah permasalahan Century sistemis atau tidak. Mereka pun sepakat berdampak sistemis. Tok, Boediono mengetuk palu. Selanjutnya, pada 20 November 2008 pukul 23.00 WIB, mereka didampingi sejumlah satuan kerja BI menghadiri rapat pra-KSSK di Kementerian Keuangan Jakarta. Rapat dihadiri Menkeu/ Ketua KSSK Sri Mulyani, Sektetaris KSSK Raden Pardede, Darmin Nasution, Anggito Abimanyu, Fuad Rahmany, Agus Martowardojo, Rudjito, dan Firdaus Djaelani. Setelah BI memaparkan hasil analisisnya, Sri Mulyani membuka sesi tanya jawab. Ternyata, Rudjito selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, Fuad Rahmani, dan Agus Martowardoyo menolak hasil analisis itu. “Hati- hati mengambil keputusan dengan informasi terbatas karena akan ditunggu masyarakat,” kata Agus. (Ade Alawi/P-3) RAJA EBEN L P ERNYATAANPresiden Susilo Bambang Yu- dhoyono bahwa ia ti- dak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan terkait proses pengambilan kebijakan terhadap perma- salahan yang dihadapi Bank Century dianggap sebagai bentuk pembelaan serta u- paya melepaskan diri dari konsekuensi hukum dan poli- tik terhadap megaskandal yang merugikan negara seki- tar Rp6,7 triliun itu. Penilaian tersebut dikemu- kakan mantan anggota Tim Pengawas Bank Century DPR Akbar Faisal, di Jakarta, ke- marin. Padahal, dalam doku- men pemeriksaan oleh KPK, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengaku melaporkan penanganan kasus Bank Cen- tury kepada SBY. “SBY tahu, tapi ngomong-nya tidak tahu, itu artinya apa? Ia berusaha melepaskan diri dari tang- gung jawab dengan cara me- ngorbankan anak buahnya,” kata Akbar saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Menurut Akbar, hasil ri- salah telekonferensi antara Bank Indonesia dan mantan Ketua KSSK itu serta kete- rangan Sri Mulyani kepada penyidik KPK menunjukkan bukti yang kuat bahwa Pre- siden mengetahui dengan jelas dan detail masalah yang terjadi di Bank Century. “Pre- siden terus-menerus beru- paya membela diri dengan argumentasi yang sama. Pa- dahal saya ingin jawaban tentang tiga surat dari Sri Mulyani kepada Presiden yang menunjukan bahwa se- benarnya Presiden tahu dan aktif memberikan arahan da- lam pengambilan kebijakan itu,” tegasnya. Senada, anggota Timwas Century Hendrawan Supratik- no dari Fraksi PDIP menilai pernyataan SBY merupakan cara untuk melakukan pemu- tusan hubungan dan menjaga jarak dengan kasus Century. Apalagi pernyataan itu diper- kuat dengan peraturan sapu jagat, yaitu Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang dibuat pada 15 Oktober 2008. Perppu itu menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan, KSSK tidak perlu berkonsultasi dengan Presiden. “Namun, fakta pembicaraan lewat telepon dan dokumen tidak bisa dibantah. Presiden harus mengakui itu,” ujarnya. Bisa dipidanakan Lebih lanjut, Hendrawan mengatakanselainbisaberim- bas pada masalah politik, ka- sus Century bisa merambat ke konsekuensi hukum. Dengan kata lain, imbuhnya, Presiden sedang membentengi diri agar tidak terseret di kasus Century karena bisa berdampak pada citra, suara partai, bahkan ranah hukum. “Kebijakan Century bisa dipi- danakan karena mengandung dua unsur, yaitu niat jahat yang melandasi pengambilan kepu- tusan dan kebijakan itu mem- buka pintu munculnya penyim- pangan. Hal itu bisa dilihat dari kejanggalan dalam kronologi pengambilan kebijakan. Seperti pertemuan 8 Oktober 2008, saat Presiden mengundang pejabat tinggi yang kemudian lahirlah Perppu Nomor 4 pada 15 Okto- ber 2008. Juru bicara KPK Johan Budi SP sebelumnya mengingat- kan semua pihak untuk tidak mencampuri proses hukum yang tengah berlangsung. Dalam menetapkan seorang tersangka dan meningkatkan statusnya menjadi terdakwa, ujar Johan, KPK melalui pro- ses penyelidikan dan pe- nyidikan yang sistematis. Untuk kasus Century, berda- sarkan hasil selidik dan sidik, KPK menaikkan proses hu- kum ke persidangan. (P-2) raja_eben @mediaindonesia.com Setiap kebijakan strategis pemerintah yang dengan sengaja dibuat mengandung unsur korupsi sepatutnya dipidanakan. Putus Rantai di Century ANTARA/AGUNG RAJASA DITANYA SOAL ASET ANAS: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan keterangan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Ruhut yang diperiksa sebagai saksi mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik KPK mengenai aset-aset milik tersangka Anas Urbaningrum. TERDAKWA kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, Kukuh Ker- tasafari, yang Juli 2013 lalu di- vonis bersalah oleh Pengadil- an Tipikor Jakarta, berharap hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa proses banding dapat segera menghentikan penderitaan dirinya dan keluarga sebagai korban proses hukum yang keliru. Kepada wartawan di Ja- karta, kemarin, Kukuh sangat yakin penetapan dirinya se- bagai tersangka merupakan kekeliruan. “Saya korban proses hukum yang salah dan berharap hakim segera meng- hentikan kasus ini. Bagai- mana mungkin setelah saya ditetapkan tersangka, jaksa tidak tahu bahwa saya team leader produksi migas, bukan team leader untuk proyek bioremediasi,” ungkapnya. Kukuh pun mengenang kejadian pada 16 Maret 2012. Kala itu, seorang teman di kantor melihat namanya di internet sebagai tersangka. Setelah melihat sendiri berita tersebut, Kukuh segera meya- kinkan istrinya bahwa dia sama sekali tidak bersangkut paut dengan proyek tersebut dan tidak bersalah. Berun- tung, Kukuh mendapatkan dukungan penuh dari sang is- tri. Keesokan harinya, ia me- ngumpulkan kelima anaknya dan memberikan pengertian kepada mereka. “Waktu itu benar-benar saat yang sangat sulit. Anak- anak begitu terpukul hingga prestasi mereka di sekolah terganggu. Mereka sempat malu,” kenang Kukuh. Ia mengatakan sangat mengkhawatirkan kondisi kelima anaknya di sekolah karena orang-orang akan memperlakukan berbeda se- telah berita mengenai dirinya beredar. Karena tak ingin anak-anaknya mengalami ke- susahan akibat tuduhan palsu yang dijatuhkan kepadanya, ia pun memutuskan untuk tidak berdiam diri. Ujian semakin berat saat Kukuh harus mendekam di tahanan Kejaksaan Agung selama 63 hari, terhitung sejak 26 September 2012 se- hingga harus tinggal jauh dari keluarga yang berada di Su- matra. Namun, Kukuh tetap bersyukur karena dukungan yang diberikan teman-teman terdekatnya seolah tak per- nah habis. “Hampir setiap hari kawan- kawan Chevron datang berkunjung. Istri saya datang setiap seminggu sekali karena hari lainnya ia harus men- jaga anak-anak di Sumatra,” kenangnya. Kukuh pun mengungkap- kan perusahaan telah melaku- kan proses audit internal yang hasilnya makin menguatkan keyakinan bahwa dirinya ti- dak melanggar apa pun. “Audit internal menyatakan saya bersih. Jadi, sangatlah beralasan jika saya berharap bahwa hakim banding segera membebaskan saya dari se- mua tuduhan. Cukuplah saya dan terdakwa lainnya saat ini sebagai korban,” pungkasnya. (*/P-2) MenungguPutusanObjektifHakim KAMIS, 13 MARET 2014 TIPIKOR 3 MatriktidakBerdampakSistemisDitarik(4) “Bagaimana mungkin setelah saya ditetapkan jadi tersangka, jaksa tidak tahu bahwa saya team leader produksi migas, bukan team leader untuk proyek bioremediasi.” Kukuh Kertasafari Koordinator Tim EIS Chevron MI/ATET
  4. 4. KAMIS, 13 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 MAHKAMAHKonstitusimeng- abulkan permohonan uji ma- teri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemi- lu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal-pasal yang diuji ialah Pasal 8 ayat (2) huruf e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b yang mengatur keterwakilan perem- puan. Dalam putusannya, MK memprioritaskan keterwakil- an perempuan dalam pemilu legislatif dengan membatal- kan sejumlah kata dan frasa dalam kedua pasal tersebut yang diberlakukan pada Pe- milu 2019 mendatang. Permohonan ini diajukan gabungan organisasi dan se- jumlah aktivis perempuan. Pasal 8 ayat (2) huruf e menyebutkan, menyertakan sekurang-kurangnya 30% ke- terwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pasal 55 menyebutkan, daf- tar bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakil- an perempuan. Pasal 56 ayat (2) menye- butkan di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan bakal calon. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) menyebutkan, dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempat- kan pada urutan 1, 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6 dan seterusnya. Penjelasan Pasal 215 huruf b menyebutkan, dalam hak terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud da- lam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calonterpilihditentukanberda- sarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemi- lihan dengan mempertimbang- kan keterwakilan perempuan. Ketidakpastian Pemohon menilai bahwa Pasal 8 ayat 2 huruf e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215 huruf b yang diujikan mengandung ketidakpastian hukum dan memunculkan penafsiran yang berbeda dan mengaki- batkan tertutupnya akses perempuan untuk berparti- sipasi dalam kepemimpinan, struktur kekuasaan, proses pengambilan keputusan dan dalam perumusan kebijakan. Pemohon mendalilkan bahwa dalam pasal-pasal yang diujikan tersebut terdapat frasa yang tidak tegas yakni frasa‘menyertakan’,‘memuat’, ‘mempertimbangkan’. MK membatalkan kata ‘atau’ danfrasa‘tidakhanyapadano- mor urut 3, 6, dan se-terusnya’ dalam Penjelasan 56 ayat (2). Sehingga Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU itu menjadi berbu- nyi, ‘Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urut- an 1, dan/atau 2, dan/atau 3, dan demikian seterusnya’. Dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Konsti- tusi Maria Farida, disebutkan frasa ‘mempertimbangan ke- terwakilan perempuan’ miliki ruang politis yang lebih deter- minan dibandingkan dengan asas kepastian hukum dalam maksud responsif gender. ‘Hal ini menunjukkan adanya peraturanperundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak kosntitusional perempuan,” kata Maria di Ge- dung MK, Jakarta, kemarin. Menurut Mahkamah kata ‘atau’ dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dapat dimaknai se- tiap tiga orang bakal calon ha- nya terdapat seorang perem- puan, tidak dimungkinkan 2 atau 3 perempuan secara beru- rutan. Terlebih, adanya frasa ‘tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya’ semakin memperjelas pesan pemben- tuk UU kepada parpol peserta pemiluuntuktidakmenempat- kan seorang perempuan pada urutan terakhir. (AI/P-4) MKPrioritaskanCalegPerempuan MI/M IRFAN MI/RAMDANI KABULKAN PERMOHONAN: Seorang staf mendengarkan pembacaan putusan oleh pimpinan sidang konstitusi Arief Hidayat soal Pengujian UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dalam putusannya, MK memprioritaskan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. KONVENSI RAKYAT: Peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 (dari kiri) Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Sofjan Saury Siregar, Isran Noor, Tony Ardie, Ricky Sutanto, dan Anni Iwasaki menyapa para pendukung sebelum Debat Publik Terakhir Konvensi Rakyat digelar, di Jakarta, kemarin. GAGASAN PERUBAHAN: Ketua Umum Partai NasDem Suya Paloh (tengah) disambut Pemimpin Redaksi harian Kompas Rikard Bagun dan Wakil Pemimpin Redaksi Budiman Tanuredjo (kiri) saat berkunjung ke Kantor Kompas di Jakarta, kemarin. Dalam kunjungannya, Surya menyampaikan pemikiran Partai NasDem untuk gagasan perubahan Indonesia. MI/M IRFAN PEMIMPIN yang berani ti- dak populer, memiliki visi, dan rela berkorban demi me- nampilkan keteladanan ialah figur utama yang diharapkan bangsa Indonesia. Untuk mere- alisasikan hal itu, media massa diharapkan mampu berperan dan objektif menilai pokok persoalan. Demikian pernyataan Ketua Umum Dewan Pimipinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh saat berkunjung ke redaksi harian Kompas, Jakarta Barat, kemarin. Turut hadir Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella dan sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem. “Negara ini memerlukan strong leader to have a strong government, yang terikat de- ngan komitmen nasionalisme, mampu membuat infrastruk- tur baik, sosialisasi pemikiran, dan melahirkan gagasan baik,” tutur Surya. Menurut Surya, semua harapan tersebut tak mung- kin tercapai apabila tidak ada campur tangan media massa. Partai NasDem menghargai kebebasan profesional media massa yang mau mengkritisi pelaksanaan kebijakan roda pemerintahan. “Saya paling sedih jika sebuah media digunakan un- tuk tidak memberikan asas manfaat, atau hanya mencari keuntungan seperti iklan dan lainnya. Saya menghargai kebebasan profesional,” te- gasnya. Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun, yang menyam- but langsung rombongan DPP Partai NasDem, menyatakan Partai NasDem merupakan sebuah personifikasi partai yang memiliki visi jelas. Se- cara spesifik, Partai NasDem bertekad memperkuat ideologi dan trilogi kebangsaan agar tidak terjadi disorientasi. (Gol/P-4). MediaBerperan LahirkanPemimpin K ANTOR Partai Aceh Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) Lueng Bata, Banda Aceh, digranat orang tidak dikenal, Selasa (11/3) malam. Ledakan granat mengenai pintu depan kantor Partai Aceh dan sederet pertokoan lainnya. Akibatnya, pintu depan rusak dan kaca ruang tamu kantor hancur. Sejumlah pria yang kebetulan berada di rumah toko yang di- jadikan kantor partai setingkat kecamatan tersebut selamat. Namun, seorang bocah berusia 9 tahun terkena serpihan granat saat melintas di depan kantor tersebut. Korban yang bernama Sayed Habibi itu terkena serpih- an granat di bagian kepala dan menjalani operasi di Rumah Sa- kit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, kemarin. Pelaku berhasil kabur ke arah jalan lintas Banda Aceh-Medan. Hingga kini, kepolisian belum menemukan titik terang dari saksi. Menurut Kapolres Banda Aceh Kombes Moffan MK, saksi yang berada di dalam rumah toko tidak sempat melihat pe- laku. “Berdasarkan keterangan tiga saksi yang telah diperiksa, mereka mengaku tidak me- lihat pelaku penggranatan,” tukasnya. Belum terungkap Meski sudah terjadi empat teror jelang masa kampanye Pemilu 2014 di Aceh, Polri masih menempuh langkah biasa (business as usual) dalam penanganan keamanan di kota berjuluk Serambi Mekah itu. Korps Bhayangkara pun yakin proses pemilu bakal lancar. “Secara umum Polri siap memberikan pengamanan untuk rangkaian pemilu yang akan datang. Penanganan diserahkan sepenuhnya ke- pada Polda (Aceh). Yang pasti saat ini Mabes Polri belum melakukan pergeseran pasu- kan,” terang Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Agus Rianto, di Ja- karta, kemarin. Hal itu ia katakan mengenai pelemparan granat terhadap posko pemenangan Partai Aceh, di Lueng Bata, Banda Aceh, Selasa (11/3) pukul 20.30 WIB, serta sejumlah kasus teror politis sebelumnya. Agus mengatakan kejadian itu memang tidak menimbul- kan korban jiwa. “Namun, ini menimbulkan dampak karena terjadi beberapa saat menje- lang pesta demokrasi, yang masa kampanyenya sudah dilakukan minggu depan.” Agus menambahkan, pada kasus teror yang terakhir ke- polisian sudah memeriksa lima saksi. Selain kasus pelem- paran granat tersebut, data yang dihimpun Media Indo- nesia mengungkapkan pada 2014 sudah ada tiga kasus lain terkait teror yang memakan korban unsur partai politik. Kasus pertama menerpa Ketua Dewan Pimpinan Ca- bang Partai Nasional Aceh Kecamatan Kutamakmur, Aceh Utara, M Juwaini, Kamis (6/2) dini hari. Dia tewas setelah dikeroyok orang tak dikenal. Kedua, kasus penembakan terhadap posko pemenang- an Caleg Partai NasDem Ka- bupaten Aceh Utara, Zubir HT, di Desa Kunyet Mule, Matang Kuli, Minggu (16/2) pukul 04.20 WIB. Ketika itu, dua orang yang mengenakan penutup wajah atau sebo menembaki bangunan posko sehingga bagian kaca pecah. Para pelaku juga mendobrak masuk dan menganiaya dua simpatisan. Ketiga, penembakan yang menewaskan caleg dari Par- tai Nasional Aceh, Faisal, di Gunong Seumancang, Desa Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan, Aceh, Minggu (2/3). (Kim/P-4) saputra @mediaindonesia.com Selain pelemparan granat, tahun ini dinodai pula oleh tiga kasus terkait teror yang memakan korban unsur parpol. Kekerasandi AcehkianMenjadi HENDRA SAPUTRA KONVENSI Rakyat yang dige- lar sejumlah tokoh nasional ternyata mulai mendapatkan tempat di partai politik. Salah satu peserta konvensi, Isran Noor, menyebutkan di- rinya sudah ditawari untuk masuk dalam bursa capres Par- tai Persatuan Pembangunan (PPP). “Walaupun kita belum tahu siapa yang ditawarkan Komite Konvensi ke parpol untuk men- jadi bakal capres, saat ini saya sudah ada tawaran dari PPP,” kata Isran seusai acara Debat Konvensi Rakyat di Jakarta, kemarin. Meski demikian, Isran meng- aku hingga kini belum tahu sia- pa yang bakal dinyatakan seba- gai pemenang dalam gelaran tersebut. Bagi Isran, hal yang terpenting dari keikutsertaan dirinya di konvensi itu ialah menyampaikan gagasan dan pandangan dalam membantu negara menemukan solusi. “Sebab nantinya kewenangan dan otoritas berada di tangan komite. Yang penting rakyat bebas melakukan evaluasi. Kalau rakyat mendukung, itu soal lain, itu belum cukup karena harus ada parpol,” ungkapnya. Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu mengaku posisinya di Partai Demokrat terancam akibat mengikuti gelaran ini. Namun, menurutnya, Kon- vensi Rakyat lebih bermakna ketimbang konvensi partai. “Ya, kita tunggu saja, tak ada masalah,” pungkasnya. Selain Isran Noor yang saat ini juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, Konvensi Rakyat yang dikoordinasi Sala- huddinWahidjugadiikutiAnni Iwasaki (tokoh perempuan), Ricky Sutanto (pengusaha), Rizal Ramli (mantan menteri perekonomian era Presiden Gus Dur), Sofjan Siregar (Rek- tor Universitas Islam Eropa di Belanda), Tony Ardie (aktivis), dan Yusril Ihza Mahendra (Ketua Dewan Syuro PBB dan mantan menteri). Pada kesempatan itu Rizal Ramli menyatakan Pemilu 2014 mendatang adalah mo- mentum bagi rakyat untuk membangun orde kedaulatan, yakni ketika rakyat berhak me- nentukan sendiri nasibnya. Ia berharap Indonesia tidak hanya demokratis, tapi juga tidak dibajak oleh kekuat- an uang. “Jangan sampai alam demokrasi hanya dapat dinikmati oleh politisi dan pejabat. Demokrasi saat ini cenderung seperti demokrasi prosedural.” Rizal menyebutkan, selama 10 tahun terakhir, Indonesia dipimpin rezim yang sibuk de- ngan pencitraan. Pada kenya- taannya 80% rakyat Indonesia masih miskin karena tidak banyak pembangunan yang secara berarti meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Orde pencitraan hanya bagus di tele- visi, tapi tidak mampu memba- ngun,” tegasnya. (Che/P-4) Konvensi Rakyat Mulai Dilirik Parpol
  5. 5. D ISKURSUS mengenai otonomi daerah selalu menarik karena menjadi nyawa bagi perjalanan birokrasi di Indonesia. Usaha untuk menerapkan otonomi daerah sudah diinisiasi sejak pemerintahan Orde Baru melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun, implementasinya tetap menonjolkan sistem sentralisasi. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah pusat. Pengalihan kepemimpinan dari pemerintah autokrasi ke sistem yang lebih demokratis pada 1998 menjadi tonggak lahirnya peraturan baru terkait dengan otonomi daerah. Pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu dianggap sebagai peletak dasar bagi penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih terarah salah satunya karena diikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 22/1999, terowongan otonomi daerah sudah mengarahkan gerbong pemerintahan untuk berjalan sesuai dengan relnya. Otonomi daerah lebih dilihat sebagai hak setiap daerah, bukan lagi sebuah kewajiban yang memberatkan. Pengelolaan semua kebijakan selain politik luar negeri, keagamaan, fiskal, peradilan, ketahanan & keamanan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, peraturan mengenai otonomi daerah mengalami perubahan dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Era otonomi daerah sejauh ini belum memberikan hasil konkret bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utamanya. Hal menonjol yang tampak sepanjang 10 tahun masa otonomi daerah ialah terus bertambahnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota. Kini, jumlah daerah otonom baru sebanyak 205, terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Untuk meneropong lebih jauh plus minus era otonomi daerah, Media Indoensia meminta komentar dan pandangan dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. (Nov/P-3) KAMIS, 13 MARET 2014 PLATFORM PARTAI 5 1 Partai NasDem Marwan Jafar Ketua DPP PKB SEBETULNYA di undang-undang sudah jelas, dalam rangka oto- nomidaerah,adasemacamprosesdesentralisasi.Namun,otonomi daerah saat ini belum secara utuh berjalan dengan baik. Dalam kerangka NKRI, otonomi daerah tidak bisa dilakukan sebebas- bebasnya karena berpotensi menimbulkan perpecahan. Dalam konteks anggaran, daerah belum sepenuhnya mendapatkan yang proporsional dari APBN. Banyak daerah masih harus meminta- minta dari APBN. Padahal, daerah punya penghasilan besar, mi- salnya, dari minyak dan gas. Dari sisi tata kelola pemerintahan, belum sepenuhnya mencerminkan otonomi daerah. Kadang juga masih ada intervensi pusat. Di lain hal, otonomi daerah bisa mem- buat kepala daerah membandel terhadap pemerintah di atasnya. Apalagi, kalau berasal dari partai yang berbeda. (Wta/P-3) Arif Wibowo Ketua DPP PDIP SEMANGAT otonomi daerah ialah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan se- cara mandiri. Kemudian dengan pemerintahan yang mandiri, kesejahteraan rakyat bisa lebih dicapai, pelayanan publik lebih optimal. Hal itu tidak tercapai karena otonomi daerah diberlakukan seragam. Kapasitas, kapabilitas, dan beban kerja setiap daerah berbeda. Ditambah lagi kemampuan anggaran berbeda-beda. Ini sejalan dengan perubahan UU 32/2004 ten- tang Pemerintah Daerah yang arahnya mengubah pola, supaya setiap daerah efektif melaksanakan pemerintahannya. Contoh, kalau ada daerah dengan luas tertentu, beban pemerintah terlalu besar, padahal anggaran kecil, tentu tidak efektif. Bahkan, cen- derung terjadi pemborosan. Pelayanan publik juga tidak jalan, infrastruktur terbata-bata. (Wta/P-3) Sutiyoso Ketua Umum DPN PKPI DULU kewenangan diberikan kepada daerah. Sumber daya alam dan sumber daya manusia dikelola daerah dengan efektif dan efisien, tapi kemudian pemerintah pusat membuka lagi unit pelak- sanaan daerah di daerah. Terjadi duplikasi sehingga daerah tidak tahu kerjanya apa. Ini tarik-ulur kewenangan dan kekuasaan ka- rena semua ingin memegang anggaran. Di pihak lain, kelemahan otonomi daerah terjadi karena pemilihan kepala daerah langsung. Harapannya untuk mendapat orang terbaik di daerah. Nyatanya, yang terpilih itu yang punya uang atau yang berani berutang. Orang-orang tidak berkualitas. Akibatnya, kita makin takut memberikan anggaran. Jadi, belum ada model yang pas. Ini namanya otonomi setengah hati. Aturannya perlu dikaji kembali, dilakukan evaluasi. (Wta/P-3) Ahmad Dimyati Ketua DPP PPP PROGRAM-PROGRAM daerah tidak sesuai dengan harapan pusat, tidak sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan rencana kerja pemerintah (RKP). Itu disebabkan pemerintah daerah memiliki visi dan misi sendiri, lebih condong ke populis atau pencitraan. Program mereka tidak disesuaikan dengan kondisi nasional dan daerah. Mereka lebih condong memperta- hankan kekuasaan. Itu problem yang ada. Indonesia sekarang bersistem otonomi daerah, bukan desentralisasi. Pemerintah pusat atau gubernur tidak bisa melakukan penolakan terha- dap hal-hal yang tidak sesuai. Seharusnya pembangunan di Indonesia diselaraskan, baik dari satuan kerja, RKP, RPJM, dan RPJP. (*/p-3) Ahmad Sukatmaja Wakil Sekjen DPP PBB LUASNYA kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah di- sebabkan sebagian besar dialihkan ke kabupaten/kota. Otonomi daerah seharusnya diberikan di tingkat I, bukan di tingkat II. Jika diberikan di tingkat II, gubernur tidak mempunyai kontrol secara langsung ke bupati/wali kota dan akan terjadi ketimpangan di daerah-daerah. Sebaliknya, jika diberikan di tingkat I, gubernur bisa mendistribusikan pendapatan dari satu daerah ke daerah lain. Selain itu, terlalu mudahnya pemekaran daerah sehingga tidak semua daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang cu- kup. Pemerintah kota secara bebas mencari pendapatan sendiri dengan mengorbankan lingkungan, misalnya menjual kayu-kayu dari hutan. Pemekaran harus dihentikan karena akan ada ang- garan baru untuk pejabat dan protokolernya. (*/P-3) Miryam S Haryani Politikus Partai Hanura BILA dicermati, sebetulnya UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah sudah bagus. Cuma, campur tangan pusat masih terlalu tinggi. Ibaratnya otda itu ular yang ekornya dilepas, tapi kepala- nya dipegang. Kebebasan hanya diberikan setengah hati. Kenapa anggaran di pusat lebih tinggi ketimbang daerah? Kalau sudah otonomi daerah, seharusnya anggaran untuk daerah lebih tinggi dong.Pemerintahpusatbelumrelamelepasdaerah.Padahal,kalau dilepas, pembangunan di daerah akan lebih merata. Sekarang ini masih Jakartasentris. Selain itu, harus diantisipasi, jangan sampai otonomimelahirkanraja-rajakecil.Sistempemilusekarang,pemilu kada dilakukan secara langsung, berbiaya sangat tinggi sehingga memicupolitikuang.Iniyangmemicuberkuasanya raja-raja kecil di daerah. (Wta/P-3) Fadli Zon Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra KAMI melihat semangat desentralisasi selama ini tidak di- laksanakan dengan baik. Kewenangan diberikan, tetapi infrastrukturnya tidak disediakan. Dari hasil evaluasi sejak 1999, kita tidak mempersiapkan otonomi daerah dengan baik. Euforia reformasi yang ditunjukkan dengan kebijakan otonomi daerah terjadi begitu drastis. Harusnya ada masa transisi yang bertahap. Ketika terjadi krisis, tidak dilakukan desentralisasi. Harusnya sentralisasi dulu baru kemudian desentralisasi. Me- nyangkut pemekaran, menurut kami, bukan persoalan apakah itu kemajuan atau kemunduran. Namun, selama ini kita lihat banyak orang di daerah begitu besar peluang mereka untuk melakukan korupsi. Kepala daerah satu per satu terseret dalam arus korupsi. (Nov/P-3) Khatibul Umam Politikus Partai Demokrat KETIDAKSIAPAN kepala daerah dan birokrasi, pertama, di- sebabkan kepala daerah tidak bisa memimpin dan melayani masyarakat dengan baik. Kedua, sistem birokrasi yang maunya dilayani, tetapi tidak mau melayani. Bisa dilihat dari mobil-mobil pejabat daerah dan rumah dinas yang bagus-bagus, tapi rakyatnya tidak demikian. Tugas otonomi daerah itu di luar bidang agama, pendidikan, keuangan/ kebijakan fiskal, politik internasional, dan hukum. Sebesar 99% uang APBD berasal dari APBN, tidak ada satu pun uang daerah. Terkait dengan pemekaran daerah, itu saya kira perlu karena memang ada yang harus dimekarkan, teru- tama pulau-pulau yang dekat dengan perbatasan, seperti dengan Australia. Itu memang perlu guna mempercepat pembangunan. (*/P-3) Abdul Hakam Naja Ketua DPP PAN PADA pemberlakuan otonomi daerah pertama kali pada 1999, muncul sebuah euforia, ledakan kebebasan yang luar biasa. Dari rezim otoriter yang segalanya ditentukan pusat bergeser menjadi kebebasan di tingkat daerah, tapi ternyata memunculkan masalah. Terkait dengan kesiapan sumber daya manusia di daerah, banyak kepala daerah yang tidak siap dengan kebebasan yang dimiliki. Banyak kegamangan yang memunculkan masalah sehingga banyak kepala daerah tidak bisa menempatkan diri. Masalah lainnya daerah men- jadikan kekuasaan bagian dari ekspresi kebebasan. Ini yang memunculkan banyak kepala daerah tersangkut hukum. Ba- nyak kepala daerah yang menjadikan kewenangan seolah itu kewenangan individual yang tidak melekat dalam institusi kepala daerah. (Wta/P-3) ANTARA/ROSA PANGGABEAN PENGESAHAN RUU OTDA: Masyarakat adat Papua bersorak seusai rapat paripurna DPR yang memutuskan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di kompleks parlemen, Jakarta, 25 Oktober 2012. Paripurna itu memutuskan pembentukan provinsi baru Kalimantan Utara dan empat kabupaten baru di Papua. 2 PKB 3 PKS 4 PDIP 5 Partai Golkar 6 Partai Gerindra 7 Partai Demokrat 9 PPP 10 PARTAI HANURA 14 PBB 15 PKPI 8 PAN Otonomi Daerah Basa-basi Akbar Faizal Politikus Partai NasDem SECARA keseluruhan harus diakui bahwa penataan daerah kita sudah sampai pada tahap yang amat mengkhawatirkan. Dalam hal pertumbuhan atau pengelolaan daerah, misalnya. Ada sebuah hasil survei yang mengatakan sebuah daerah yang pendapatan asli daerah di bawah 20% dari total APBD masuk kategori bangkrut. Dalam konteks Indonesia, ternyata 91% daerah ber-PAD di bawah 20%. Selain itu, dalam hal efek dari pengelolaan daerah. Hari ini sudah 316 kepala daerah tersang- kut perkara korupsi. Bisa bayangkan kerusakannya seperti apa. Ditambah lagi perilaku parpol dalam mengusung calon kepala daerah, yang penting banyak duit, populer, dan menang. Kemam- puan pengelolaan daerahnya tidak ada. Karena itu, diperlukan restorasi. (Wta/P-3) Agun Gunandjar Sudarsa Ketua DPP Partai Golkar FAKTOR utama kegagalan otonomi ialah politik anggaran yang tidak prodaerah, tidak konsisten dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Seharusnya alokasi angga- ran untuk kementerian/lembaga mengikuti fungsi-fungsinya. Pusat dibatasi menjalankan fungsi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi urusan kementerian/lembaga. Juga, tidak mengalokasikan fungsi pelaksanaan karena fungsi tersebut sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/ kota. Faktanya alokasi APBN 2014 untuk KL mencapai Rp637 triliun, sementara untuk seluruh provinsi dan kabupaten/ kota hanya mendapat Rp592 triliun. Apalagi, DAK-nya hanya Rp33 triliun. Apa yang bisa dikerjakan daerah dengan ang- garan itu? Sementara itu, seluruh SDA pajak daerah diambil pusat. (Nov/P-3) Jazuli Juwaini Politikus PKS MENURUT saya, sistem desentralisasi masih dilaksanakan setengah hati. Di sisi lain, ada juga daerah yang tidak bisa diatur sehingga merasa seperti raja kecil. Pusat tidak perlu basa-basi dalam memberikan kewenangan, seperti kambing disuruh lari, tetapi ekornya tetap dipegang. Saya menilai ma- salah kewenangan ini harus dikaji dan didalami lagi sehingga tidak timbul persoalan. Yang terpenting ialah adanya kerja sama yang baik antara pusat dan daerah supaya keduanya sinergi. Jangan sampai, ketika kewenangan itu sudah sepe- nuhnya diberikan kepada daerah, malah melahirkan kepala daerah yang malas karena bantuan selalu cair dari pusat. Harusnya, kepala daerah dapat menggali potensi di daerah- nya. (Nov/P-3) ANTARA/ROSA PANGGABEAN DAERAH BARU DI INDONESIA: Petugas Direktorat Topografi Angkatan Darat membawa bingkai untuk peta NKRI di kompleks parlemen, Jakarta, 5 Juli 2013. Peta berukuran 5,4x3,5 meter itu untuk memperbarui informasi luas wilayah dan pemekaran daerah di Indonesia.
  6. 6. PUTUSAN Nomor 20/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : P u s a t P e m b e r d a y a a n Perempuan Dalam Politik Alamat : Jalan Hang Jebat Raya Nomor 1A, Blok F, Kebayoran Baru, Jakarta 12120. Telepon:021- 7226663, Fax: 021-7269863 Diwakili oleh : Nama : Titi Sumbung, S.H., MPA. Jabatan : Direktur Eksekutif Sebagai -------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) Alamat : Jalan Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Diwakili oleh : Nama : Dian Kartikasari Jabatan : Sekretaris Jenderal Sebagai -------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Yayasan LBH APIK Jakarta Alamat : Jalan Raya Tengah Nomor 31, Kampung Tengah, Kramat Jati - Jakarta Timur 13510, Telp. 021- 87797289 Fax. 021-87793300 Diwakili oleh : Nama : Ratna Batara Munti, M.Si. Jabatan : Direktur Eksternal Sebagai ------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : L e m b a g a P a r t i s i p a s i Perempuan Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam 1B/6, Jakarta 12810 Diwakili oleh : Nama : Dr. Adriana Venny Jabatan : C h i e f A d v i s o r y Board Sebagai ------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Alamat : Jalan H. Umaidi Nomor 39A, RT. 10/07, Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Diwakili oleh : Nama : Dra.TitikHartini,M.Si. Jabatan : Direktur Eksekutif Sebagai -------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Alamat : K a y u j a t i I I I N o m o r 8 , Rawamangun, Jakarta Timur Diwakili oleh : Nama : Dra. Della Harianti Jabatan : Presidium I Sebagai ------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Yayasan Institute Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Masyarakat (Institute for Policy and Community Development Studies - IPCOS) Alamat : Jalan Pejaten Barat II Nomor 1A, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telpon/Fax. 021-8294670 Diwakili oleh : Nama : R a c h m a t A d j i Prakoso Jabatan : Direktur Sebagai ------------------------------------ Pemohon VII; 8. Nama : WomenResearchInstitute(WRI) Alamat : Jalan Kalibata Utara II Nomor 25A, Jakarta 12740, Telpon: 021-7985670 Diwakili oleh : Nama : SitaAripurnami,M.Sc. Jabatan : Direktur Eksekutif Sebagai ----------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Yayasan MELATI ‘83’ Alamat : Jalan Semangka Nomor S-37, Kalibata Indah, Jakarta Selatan Diwakili oleh : Nama : Dra. Setiawati Ar n, MSc. Jabatan : Ketua Umum Sebagai ------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Pekerjaan : Peneliti/Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Alamat : Jalan Matraman Dalam II Nomor 6, RT.19 RW. 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Sebagai -------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Suhartini Hadad Pekerjaan : Pekerja Sosial/Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan Alamat : Jalan Majalah Blok A Nomor 2, Komplek PWI, Cipinang Muara, Jakarta Sebagai ------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Nursyahbani Katjasungkana, S.H. Pekerjaan : Pengacara/Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia Alamat : Jalan Melati B 15, Mekarsari Permai, Cimanggis 16952, Depok Sebagai ------------------------------------ Pemohon XII; 13. Nama : Soelistijowati Soegondo, SH. Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Jalan Pengayoman II/51, Utan Kayu, Jakarta Timur 13120 Sebagai ----------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Atashendartini Habsjah Pekerjaan : Wakil Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Pusat Alamat : Jalan Melati Nomor 7, Warung Buncit, RT/RW 002/001, K e l u r a h a n D u r e n Ti g a , Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Sebagai ----------------------------------- Pemohon XIV; 15. Nama : Titi Anggraini Pekerjaan : Direktur Yayasan PERLUDEM (Lembaga Untuk Pemilu dan Demokrasi) Alamat : Jalan Aria Putra GG Bakti, RT 006/RW 010, Kedaung, Pamulang – Tangerang Selatan Sebagai ------------------------- Pemohon XV; 16. Nama : Kentjana Indrishwari S Pekerjaan : S w a s t a / K e t u a K e P P a K Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) Alamat : Jalan Bintaro Utama Blok O-4 Nomor 9 RT. 005/008, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Sebagai ----------------------------------- Pemohon XVI; 17. Nama : Magdalena Helmina M.S. Pekerjaan : Ketua Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia (SAPA Indonesia) Alamat : Jalan Haji Ridi Nomor 90, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------- Pemohon XVII; 18. Nama : Dr.MarwahMYunusBandie,MM. Pekerjaan : Ketua Bidang Politik Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Alamat : Jalan Pulau Mas Barat VI/89, RT. 011/011 Kayu Putih, Jakarta Timur Sebagai --------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H. Pekerjaan : Swasta/Ketua Institut Perempuan Bandung Alamat : Jalan Dago Pojok Nomor 85, RT 007/03, Coblong, Kota Bandung Sebagai ---------------------------------- Pemohon XIX; 20. Nama : Gusti Kanjeng Ratu Hemas Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Alamat : Keraton Yogyakarta, Kelurahan Panembahan, Kecamatan K e r a t o n 5 8 1 9 1 , K o t a Yogyakarta Sebagai ------------------------------------ Pemohon XX; 21. Nama : Eni Khairani Pekerjaan : naweDatoggnA/nesoD Perwakilan Daerah Alamat : Jalan K.S.Tubun Blok I-17, RT. 018/004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Sebagai ----------------------------------- Pemohon XXI; 22. Nama : Hj. Hairiah, SH, MH. Pekerjaan : S w a s t a / A n g g o t a D e w a n Perwakilan Daerah-RI Alamat : Komplek Acisa Permai Nomor 52, RT.001/02, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Sebagai ---------------------------------- Pemohon XXII; 23. Nama : H a n a H a s a n a h F a d e l Muhammad Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah-RI Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, RT. 01/01, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo Sebagai --------------------------------- Pemohon XXIII; 24. Nama : Hj. Noorhari Astuti, S. Sos. Pekerjaan : Anggota DPD-RI Alamat : Jalan Depati Amir, Batu Rusa, Merawang. Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai --------------------------------- Pemohon XXIV; 25. Nama : Nurmawati Dewi Bantilan Pekerjaan : Anggota DPD-RI Alamat : Perum Gria Mulatama Blok A6/5, RT. 005/03, Pondok Cabe gnaregnaTatoK,gnalumaP,rilI Selatan, Provinsi Banten Sebagai ---------------------------------- Pemohon XXV; 26. Nama : Poppy Maipauw Pekerjaan : Anggota DPD-RI Alamat : Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 83, RT/RW: 016/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Sebagai ------------------------------- Pemohon XXVI; 27. Nama : Poppy Susanti Dharsono Pekerjaan : Anggota DPD-RI Alamat : Jalan Sekolah Kencana I Nomor 3, RT/RW 002/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------ Pemohon XXVII; 28. Nama : Vivi Effendy Pekerjaan : Anggota DPD-RI Alamat : Jalan Ciputat Raya, RT/RW 007/008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------- Pemohon XXVIII; 29. Nama : Dra. Siti Nia Nurhasanah Pekerjaan : Pekerja Sosial, Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Alamat : Jalan Pemuda Asli I/30, RT/RW 013/003, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur Sebagai -------------------------------- Pemohon XXIX; 30. Nama : Wahidah Suaib Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Mampang Prapatan XI, RT/ RW 005/004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------ Pemohon XXX; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2012, 3 Juli 2012, 13 Juli 2012, 19 Juli 2012, 13 Agustus 2012, dan 16 Januari 2013, memberi kuasa kepada Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Haghia Sophia Lubis, S.H., LL.M., Abdul Hamim Jauzie, S.H., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Asnifriyanti Damanik, S.H., dan Nur Amalia, S.H., M.D.M., yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Tengah Nomor 31, Kampung Tengah, Kramat Jati - Jakarta Timur 13510, Telepon 021-87797289 Faksimili 021-87793300, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) khususnya frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b, yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 56 ayat (2) : “Dalam setiap 3 (tiga) b a k a l c a l o n , b a k a l calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.” Pasal 215 huruf b : “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih y a n g m e m e n u h i ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan s u a r a y a n g s a m a , penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah p e m i l i h a n d e n g a n mempertimbangkan k e t e r w a k i l a n perempuan.” terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau aynukalrebhelonakiguridaynlanoisutitsnoknagnanewek Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia; Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX mendalilkan selaku organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang- undangan maupun yurisprudensi, yaitu: (i) berbentuk badan hukum atau yayasan; (ii) dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; (iii) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX juga mendalilkan dirinya sebagai rechtspersoon yang dianggap seperti pribadi orang perorangan yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Keberadaan Pemohon I s.d. Pemohon IX dimaksud juga bertepatan dengan visi dan misi untuk memperjuangkan tindakan khusus sementara/affirmative action; Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX mendalilkan frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 berpotensi melanggar hak konstitusional dari Pemohon I sampai dengan (s.d.) Pemohon IX, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual, dan lain-lain, yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon IX; Bahwa Pemohon X s.d. Pemohon XXX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan secara faktual telah mengalami kerugian akibat sedikitnya keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan dan telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi Pemohon X s.d. Pemohon XXX untuk kembali mengalami kerugian yang sudah pernah dialaminya akibat berlakunya frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 tersebut; Bahwa Pemohon X s.d. Pemohon XXX juga mendalilkan sebagai perseorangan yang memiliki sejarah yang panjang di daerahnya masing-masing untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan sekaligus bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyuarakan aspirasi daerahnya. Sedikitnya jumlah perempuan yang berkualitas yang menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebabkan lahirnya banyak kebijakan-kebijakan yang bias gender dan merugikan kepentingan perempuan seperti pemberlakuan Peraturan Daerah Syariah berupa larangan bagi perempuan untuk keluar malam. Diharapkan seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas para anggota DPR, DPD, dan DPRD perempuan melalui Tindakan Khusus Sementara di dalam UU 8/2012 a quo, maka berbagai kebijakan yang berpotensi mendiskriminasikan dan merugikan perempuan dapat dicegah untuk disahkan dalam peraturan perundang- undangan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik karena terkait dengan tindakan khusus sementara (affirmative action) khususnya hak-hak perempuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan untuk mengakses hak berpolitik baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Kerugian konstitusional tersebut juga bersifat aktual karena terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2014 yang terdapat pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Bahwa frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012, menurut para Pemohon, baik secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi kaum perempuan karena penjelasan pasal tersebut tidak membuka peluang bagi perempuan untuk menempati urutan satu dan atau dua dan atau tiga; atau tidak memberikan kesempatan dan kemungkinan apabila dalam nomor urut satu, dua, dan tiga diisi oleh dua perempuan atau lebih; Bahwa terhadap frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012, menurut para Pemohon, pengertian “mempertimbangkan” hanya menjadi sebuah tolok ukur pendapat sepanjang dimaknai dalam ketentuan politis tanpa memiliki sebuah kepastian hukum. Frasa “mempertimbangkan keterwakilan perempuan” memiliki ruang politis lebih determinan dibandingkan dengan asas kepastian hukum dalam maksud responsive gender. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang- undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional perempuan. Frasa “mempertimbangkan” adalah suatu penyisipan unsur pemberat atau peringan dalam suatu alasan atau pengambilan keputusan. Atas dasar ini, pemilihan frasa tersebut tidak tepat jika dalam pengujiannya dimaksudkan dalam rangka memberi kepastian perlakuan khusus bagi perempuan; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan para Pemohon yaitu Rocky Gerung, Sjamsiah Ahmad, dan Andi Irmanputra Sidin yang telah memberikan keterangan baik lisan dan/atau tertulis pada persidangan hari Kamis, 25 April 2013 dan hari Kamis, 23 Mei 2013, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat. KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

×