P
UTUSAN Mahkamah
Konstitusi membatal-
kan aturan soal per-
mohonan peninjauan
kembali (PK) atas suatu putus-
an yang hany...
RABU, 12 MARET 2014SELEKTA2
Pemerintah
Dekriminalisasi
Pecandu Narkoba
JuarayangtakLupaPendukungnya
K
ALUNG dari roncean
m...
RABU, 12 MARET 2014 SKANDAL CENTURY 3
RAJA EBEN LUBIS
M
ANTAN Menteri Ke-
uangan yang juga
Ketua Komite Stabili-
tas Siste...
PARTAI Demokrat dalam iklan politik Pemilu
2009 mengampanyekan ‘Katakan tidak
pada Korupsi’. Bintang iklannya ialah Anas
U...
MANTAN Kepala Staf TNI Ang-
katan Darat (KSAD) Jenderal
(Purn) Ryamizard Ryacudu
mengharapkan pimpinan TNI
terus melakukan...
TERSANGKA dugaan tindak pi-
dana korupsi terkait dengan pe-
ngelolaan dana penyelenggaraan
kegiatan pertemuan atau sidang
...
J
IKA ada orang yang me-
ngatakan Jakarta milik
suku Betawi, hal itu tidak
sepenuhnya benar. Saya
berkata begitu bukan kar...
LINTAS BERITA
RABU, 12 MARET 2014MEGAPOLITAN8
P
EMILIK toko kelontong
korban perampokan
di Jalan Raya HOS Cok-
roaminoto, ...
K
ETUA Badan
Akuntabilitas
Keuangan
Negara
(BAKN) DPR RI Sumarjati
Arjoso meminta agar
temuan BAKN mengenai
program tunjan...
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Media Indonesia 12 Maret 2014

2,226
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,226
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 12 Maret 2014

  1. 1. P UTUSAN Mahkamah Konstitusi membatal- kan aturan soal per- mohonan peninjauan kembali (PK) atas suatu putus- an yang hanya dapat dilaku- kan satu kali direspons cepat oleh Mahkamah Agung. Meskipun MK menyatakan pembatasan jumlah pengajuan PK bertentangan dengan UUD 1945, MA tetap membatasi pihak beperkara agar melaku- kan upaya hukum melalui PK sebanyak dua kali saja. Ketua MA Hatta Ali me- negaskan langkah tersebut untuk menghindari lahirnya ketidakpastian hukum akibat PK yang diajukan berkali-kali sebagai implikasi dari pem- batalan Pasal 268 ayat 3 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Memang kita khawatir PK bisa diajukan berkali-kali, bahkan berpuluh kali. Kalau sampai itu terjadi, di mana kepastian hukumnya? Ka- rena itu, kalau MK memang membatalkan pasal yang membolehkan PK hanya satu kali, kita batasi maksimal dua kali,” kata Hatta seusai acara Penandatanganan Peraturan Bersama Penanganan Peng- guna Narkoba di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Namun, Hatta menambah- kan, pengajuan PK juga tidak bisa dilakukan dengan mudah. Dasar pertama pengajuan PK ialah adanya kesalahan atau kekeliruan hakim saat memutus perkara di tingkat bawah. “Yang kedua yaitu ada- nya novum atau bukti baru,” tegasnya. MA sebenarnya sudah lama memberikan kesempatan ke- pada pihak beperkara untuk melakukan PK lebih dari satu kali. Melalui Surat Edaran MA No 10/2009 disebutkan adanya batasan berapa kali PK dilaku- kan pihak beperkara. “Sebenarnya peluangnya cukup banyak. Namun, per- syaratannya seperti yang dise- butkan tadi,” ujar Hatta. Sebelumnya, pemerintah meminta MA membatasi jum- lah maksimal upaya PK yang diajukan pihak beperkara. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sempat mengkhawatirkan PK yang dilakukan berkali-kali me- nimbulkan ketidakpastian hukum. Novum Senada dengan MA, MK pun memandang PK bisa diberi- kan atau dilakukan lebih dari satu kali jika terbukti ada novum. Hal itu dikatakan ha- kim konstitusi Harjono ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. “Intinya bukan pada ma- salah PK boleh dua kali atau berkali-kali. PK itu bisa di- lakukan jika ada novum yang ditemukan.” Namun dalam temuan no- vum itu, tambah Harjono, perlu dinilai juga apakah yang ditemukan tersebut layak se- bagai novum atau bukan. “Novum-nya harus dinilai terlebih dahulu, tidak bisa sembarang novum lantas diaju- kan PK,” ujar hakim konstitusi yang sebentar lagi memasuki masa pensiun itu. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Yenti Ga- narsih menilai kebijakan MA membatasi upaya PK sebanyak dua kali menjadi jalan tengah untuk mengatasi kekosongan hukum setelah keluarnya pu- tusan MK. Ia menyebutkan pada prinsipnya PK merupa- kan hukum luar biasa yang dilakukan pihak beperkara. “Kalau PK tidak dibatasi jumlahnya, kapan kepastian hukum bisa terjadi?” kata Yenti, kemarin. Menurut dia, keluarnya putusan MK atas gugatan mantan Ketua KPK Antasari Azhar tersebut tidak menurunkan derajat upaya hukum PK. (AI/X-6) emir@mediaindonesia.com Reklamasi Losari Cegah Rob Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, dibangun sebagai model mitigasi kota pantai pertama di Indonesia. Fokus Nusantara, Hlm 22-23 RABU, 12 MARET 2014 / NO. 12014 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SEJATINYA tidak ada yang keliru dengan keikutsertaan kalangan eksekutif sebagai calon anggota legislatif (caleg). Bahkan pejabat sekelas menteri yang mestinya fokus dengan tugas membantu presiden melancarkan jalannya roda peme- rintahan pun boleh menjadi caleg karena aturan memang tidak melarang hal tersebut. Pada pemilu legislatif 9 April mendatang tercatat 10 men- teri dari partai politik (parpol) akan bertarung berebut posisi di gedung parlemen Senayan. Enam di antaranya sudah mengajukan cuti untuk keperluan kampanye pemilu. Namun, meski ada lampu hijau, hak politik para pejabat untuk menjadi caleg sekaligus berkampanye demi kepen- tingan diri dan partai mereka tentunya mesti dibarengi tanggung jawab tinggi untuk tidak melupakan tugas utama mereka sebagai pelayan rakyat. Bagaimanapun, tidak mudah membagi fokus antara men- jalankan tugas negara dan melayani syahwat politik pribadi. Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang da- lam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan. Bayangkan, di antara menteri yang sudah mengajukan cuti itu ada menteri yang tugasnya mengoordinasi menteri-menteri di bidang ekonomi. Ada juga men- teri yang mengurusi sektor energi yang kita tahu ma- sih banyak persoalan pelik di dalamnya. Cukup miris membayangkan jika orang- orang yang sudah diberi amanah untuk mengurus pemerintahan itu justru kehilangan fokus gara-gara sibuk mengejar ‘jabatan’ yang lain. Belum lagi soal penggu- naan fasilitas negara oleh para pejabat saat berkampanye. Meski itu sudah secara tegas dilarang, pengalaman pada se- jumlah pemilu dan pemilu kada yang lalu-lalu membuktikan penggunaan fasilitas negara itu masih banyak dilakukan. Salah satu fasilitas yang mesti kita pelototi saat ini karena sangat rawan dijadikan alat politik jangka pendek ialah dana bantuan sosial (bansos). Terutama yang dianggarkan untuk kementerian yang dipimpin orang parpol. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat sebanyak 10 kementerian yang dipimpin menteri dari parpol mendapatkan alokasi dana bantuan sosial de- ngan nilai mencapai Rp25,6 triliun. Dana sebesar itu teramat rentan disalahgunakan karena tidak ada aturan main dalam penggunaan dana bansos. Artinya, tidak ada jaminan dana itu nantinya tidak akan dipakai sebagai alat politik uang terselubung. Kekhawatir- an terhadap pos dana bansos di kementerian tentu bukan mengada-ada. Hasil audit BPK pernah menyebutkan ada 20 kasus penyelewengan dana bansos selama periode 2007-2010. Menurut temuan itu, dana bansos banyak digunakan untuk kepentingan penguasa. Karena itu, kita ingin mengingatkan kepada para menteri yang sudah telanjur menjadi caleg agar jangan pernah ber- main-main dengan fasilitas negara apa pun, terutama dana bansos. Rakyat bukan pecundang yang bisa dimanfaatkan seenaknya dengan iming-iming dana bantuan. Di sisi lain, publik juga mesti lebih aktif mengawasi sepak terjang pejabat yang merangkap sebagai politikus. Publik mesti membuktikan saat ini mereka lebih dewasa dalam berdemokrasi ketimbang mereka yang hanya pandai me- manfaatkan alam demokrasi untuk kepentingan pribadi. ANAK perempuan yang terlahir dengan berat badan rendah berisiko dua kali lebih tinggi terkena masalah kesuburan di masa dewasa. Demikian kesimpulan penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal BMJ Open. Untuk sampai pada kesimpulan itu, tim meneliti data semua perempuan yang lahir di Swedia sejak 1973 yang mencari pengobatan infertilitas di Centre of Reproductive Medi- cine pada 2005-2010. Secara to- tal, ada 1.293 perempuan yang dilibatkan. Tim menganalisis soal kesu- buran dari catatan medis beri- kut dengan riwayat tentang ukuran kelahiran serta usia dan berat badan mereka. Tim menemukan perem- puan dengan masalah kesu- buran yang disebabkan fak- tor kewanitaan hampir 2,5 kali lebih mungkin terlahir dengan berat badan yangrendah.(Medi- cal News Today/ Hym/X-4) Mengawasi MenteriCaleg Berat Badan dan Kesuburan Silakan tanggapi Editorial ini melalui www.metrotvnews.com Kita ingin mengingatkan kepada para menteri yang sudah telanjur menjadi caleg agar jangan pernah bermain-main dengan fasilitas negara apa pun, terutama dana bansos. RONA frustrasi tampak pada wajah Guo Qishun dan seki- tar 100 orang lainnya yang tengah berkumpul di sebuah hotel di bandar udara di Bei- jing, China, kemarin. Mereka kerabat korban dari 239 pe- numpang pesawat Malaysia Airlines (MAS) bernomor MH 370 yang hilang. “Mereka(MASdanpemerin- tah Malaysia) masih mengata- kan belum bisa menemukan pesawat. Semua informasi yang kami dapatkan malah dari media. Kami merasa cara mereka memperlakukan kami sangat tidak benar dan acuh tak acuh,” keluh Guo menahan marah. Seorang pria tiba-tiba me- nunjukkan pernyataan sikap yang telah ditandatangani lebih dari 100 orang keluarga korban. Mereka memper- ingatkan akan menuntut MAS dengan mengajukan keberat- an tersebut kepada kedutaan Malaysia di Beijing. Pemerintah China, sebagai negara yang paling terpukul akibat insiden itu karena dua pertiga dari penumpang tersebut warga mereka, juga mendesak pemerintah Ma- laysia agar mengoptimalkan pencarian sehingga pesawat yang dinyatakan hilang 8 Maret itu segera ditemukan. Kepala Otoritas Pener- bangan Sipil Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, kemarin, menyatakan tim search and rescue (SAR) te- lah memperluas wilayah pencarian hingga ke Selat Malaka. Kawasan itu sisi berlawanan lokasi terakhir pesawat Boeing 777-200ER itu terakhir kali terdeteksi. “(Fokus) pencarian pesawat saat ini dititikberatkan di ke- dua sisi wilayah Malaysia,” ujar Azharuddin. Namun, hingga pukul 23.00 WIB, tim belum menemukan tanda ke- beradaan pesawat MH 370. Sementara itu, Kepala Ke- polisian Diraja Malaysia, Tan Sri Khalid Bakar, meng- ungkapkan dua penumpang berpaspor curian. Yang per- tama bernama Pouria Nour Mohammad Mehrdad. Pria berusia 19 tahun itu warga negara Iran yang sedang berupaya mencari suaka ke Jerman. Penumpang ber- paspor palsu lainnya juga orang Iran bernama Delavar Seyed Mohammad Madreza, 29. (Reuters/AP/Hym/X-4) Berita terkait hlm 20 Tidak setiap novum dapat menjadi dasar bagi pengajuan PK. Novum harus diuji dari segi derajat kelayakan kualitasnya. Pengajuan PK Maksimal 2 Kali EMIR CHAIRULLAH KerabatKorban PesawatMASFrustrasi AP/WONG MAYE-E PAKAI PASPOR CURIAN: Petugas memperlihatkan foto dua penumpang Malaysia Airlines MH 370 yang menggunakan paspor curian, di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin. Mereka adalah warga negara Iran Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19, (kiri), dan Delavar Seyed Mohammad Madreza, 29. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com SENO
  2. 2. RABU, 12 MARET 2014SELEKTA2 Pemerintah Dekriminalisasi Pecandu Narkoba JuarayangtakLupaPendukungnya K ALUNG dari roncean melati dan mawar melingkar di leher dua pasangan ganda bulu tang- kis Indonesia mendampingi medali emas All England 2014 yang juga menggantung di dada mereka. Sorak-sorai penggemar menyambut kedatangan me- reka di terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari Birmingham, Inggris. Keem- patnya tiba di Tanah Air pukul 19.20 WIB tadi malam. Bagi pasangan Tontowi Ahmad (Owi)/Liliyana Natsir (Butet) dan Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan, penyambut- an itu sangat istimewa. Tahun lalu, Owi/Butet juga mengha- rumkan ‘Merah Putih’ di ajang All England. Adapun Ahsan/ Hendra menembus semifinal. Dengan kemenangan pada tahun ini, Owi/Butet telah mencetak hattrick juara All England. Rekor itu menyamai prestasi pemain Korea Selatan Park Joo-bong yang menoreh- kannya pada 1989-1991. “Ini istimewa, tapi bukan berarti kami puas. Kami akan terus berusaha dan meme- nangi ajang ini untuk keempat, kelima, keenam, atau ketujuh kalinya. Ini tentu tak lepas dari dukungan kalian semua,” ungkap Owi di hadapan para pewarta dan penggemarnya. Gelar juara All England 2014 pun kian istimewa bagi Ahsan/ Hendra. Selain menjadi yang pertama bagi mereka, gelar tersebut juga bagaikan pembu- ka puasa gelar ganda putra di All England selama 11 tahun. “Kami tentu percaya diri karena tahun ini kami rang- king satu dunia. Kami bertekad menang bukan karena ajang ini bergengsi. Saya bahkan tidak memikirkan gengsinya, sama saja dengan Super Series lainnya. Kami harus menang,” papar Hendra. Menpora Roy Suryo meng- apresiasi keberhasilan mereka. “Saya ucapkan selamat dan terima kasih telah mengha- rumkan Indonesia di kancah dunia. Luar biasa Owi/Butet bisa hattrick, Ahsan/Hendra memberi gelar setelah 11 ta- hun puasa,” tuturnya. Seusai penyambutan, ke- empatnya masih harus mela- deni para pewarta yang terus melontarkan pertanyaan, berlomba dengan teriakan dan sapaan para penggemar yang berebut untuk mendekat. Belum lagi harus meladeni penggemarnya yang berebut meminta berfoto bersama. Tak sedikit yang harus kecewa ka- rena mereka langsung ditarik petugas untuk segera tampil di siaran live televisi swasta. (Maggie Nuansa Mahardika/ S-1) PEMERINTAH dan lembaga peradilan sepakat tidak lagi mengkriminalkan pengguna narkoba. Pecandu narkoba hanya akan dikenai sanksi rehabilitasi, tetapi pecandu pengedar narkoba tetap harus menjalani proses peradilan pidana. “Dekriminalisasi narkoba itu luar biasa. Nantinya bakal ada tindakan yang komprehensif dari semua lintas sektor, mulai pencegahan sampai penanganan pada pengguna, pe- candu, bahkan sampai kriminalis, yaitu produsen, sampai rehabilitasinya,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Kantor Wakil Presiden, kemarin. Kesepakatan itu diambil setelah melalui rapat terbatas yang dipimpin Wapres Boediono selama hampir 2 jam. Kesepahaman bersama itu ditandatangani Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kemen- terian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Sosial. Untuk menyatakan seorang yang menggunakan narkoba dikategorikan sebagai pecandu atau bandar/produsen nar- koba, pemerintah bakal membentuk tim penilai. Tim penilai itu melakukan analisis hukum, medis, dan psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang me- muat waktu rehabilitasi yang diperlukan. “Hasil assessment tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara yang berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum,” jelas Kepala BNN Anang Iskandar. Selain itu, analisis tim penilai akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai kelas berat, menengah, hingga kelas ringan dengan setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Anang menyebutkan dengan adanya penandatanganan peraturan bersama soal pengguna narkoba, terjadi per- ubahan paradigma pengguna narkoba. Penanganannya lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. “Hakim diharapkan menggunakan Pasal 103 UU No 35/2009 tentang Narkotika. Hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi,” ujar Anang. (Che/X-9) JuruKampanye DilarangPakai FasilitasNegara MASA kampanye terbuka pemilu legislatif berlangsung 16 Maret-5 April. Sejumlah pejabat pemerintahan yang akan turun berkampanye sudah mulai mengajukan cuti. Menurut pemimpin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, negara menjamin hak politik pejabat peme- rintahan untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. “Selain mengajukan cuti, mereka harus menyampaikan fasilitas negara yang digunakan kepada penyelenggara pe- milu. Daripada malu atau dipermalukan, lebih baik mereka melaporkan,” kata Daniel kepada Media Indonesia, Senin (10/3). Pemanfaatan fasilitas negara oleh pejabat yang menjadi juru kampanye dalam pemilu, lanjut Daniel, sesuai un- dang-undang dilarang keras. Namun, hal itu sudah menjadi kelaziman di Indonesia. “Partai dan juru kampanye harus menyampaikan secara detail sehingga tidak saling mempermalukan di antara pe- nyelenggara pemilu dan pejabat,” ujar Daniel. Sementara itu, mantan Menteri Kehutanan Kabinet Go- tong Royong 2001-2004 Muhammad Prakosa mengaku saat menjadi juru kampanye menanggalkan semua fasilitas yang didapatnya sebagai menteri. “Ya, pakai fasilitas partai dan uang sendiri,” ungkap Pra- kosa yang berasal dari PDI Perjuangan ini. Mantan Menteri Hukum dan HAM di era Kabinet Indone- sia Bersatu (KIB) I 2007-2009 Andi Matalata mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye Partai Golkar. Hanya, Andi memilih waktu cuti yang berdekatan dengan akhir pekan. “Saya tanggalkan semua fasilitas. Biaya perjalanan pun pakai uang sendiri,” jelas Andi. Akan tetapi, tidak semua menteri asal partai menjadi juru kampanye. Seperti mantan Menteri Hukum dan HAM dalam KIB II Patrialis Akbar yang mengaku tidak cuti selama ber- tugas sebagai menteri. “Ketika jadi menteri, saya membantu presiden mengurus pemerintahan, bukan partai,” tandas Patrialis yang berasal dari Partai Amanat Nasional tersebut. (AB/Wta/X-3) ANTARA/ASWANDDY HAMID WANDY BELUM BISA DIPADAMKAN: Anggota TNI memperhatikan kobaran api yang membakar ribuan hektare kawasan hutan di Desa Selinsing, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (10/3). Tim Tanggap Darurat Asap Riau membentuk tim khusus pemburu pembakar lahan yang beranggotakan 275 orang dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Warga Mati Lemas akibat Hirup AsapRiau sudah tidak layak huni karena asap semakin pekat dan kualitas udaranya sudah pada tingkat berbahaya. Itu bisa membuat warga cacat otak atau idiot. RUDI KURNIAWANSYAH K ABUT asap yang se- makin pekat di Riau sudah dalam tahap berbahaya. Seorang warga Desa Sei Gayung Kiri, Kecamatan Rangsang, Kabu- paten Kepulauan Meranti, Mu- hammad Adli, 63, ditemukan meninggal dengan kondisi ter- telungkup di pinggir jalan desa tersebut pada Sabtu (8/3). Korban diduga meninggal a- kibat lemas setelah menghirup asap dari kebakaran lahan di sepanjang bibir jalan desa itu. Pada tangan dan pinggang kor- ban dijumpai luka bakar lan- taran terjatuh di dekat api yang membakar lahan gambut. DeddyTerpukulDivonis6Tahun dalamKasusHambalang MI/M IRFAN BERDISKUSI DENGAN KUASA HUKUM: Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar (kiri) berdiskusi dengan kuasa hukum seusai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. MANTAN Kepala Biro Ke- uangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan O- lahraga Deddy Kusdinar divo- nis 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat o- lahraga Hambalang, Bogor. Ia pun mengaku shocked. Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar hakim ketua Amin Ismanto. Deddy dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pem- berantasan Tipikor sebagaima- na diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti Rp300 juta. Dalam pertimbangannya, hakim Sutiyo memaparkan se- jak awal perencanaan proyek Hambalang, Deddy yang juga koordinator tim asistensi su- dah berniat menguntungkan diri sendiri dan pihak lain. Sebelum lelang, ia pun telah menentukan pemenang, yaitu PT Yodya Karya menjadi kon- sultan perencana, PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai konsul- tan manajemen konstruksi, dan PT Adhi Karya sebagai pelaksana jasa konstruksi. Hakim menyatakan pula, Deddy terbukti memfasili- tasi pemberian fee 18% untuk Menpora saat itu, Andi Mal- larangeng, yang dimintakan melalui adik Andi, Chole Mal- larangeng. Menurut hakim, Deddy mendapatkan Rp300 juta dari proyek Hambalang. Seusai persidangan, Deddy mengaku kaget dengan putus- an hakim meski vonis terse- but lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa yakni 9 tahun penjara. “Saya masih shocked, ini di luar nalar pengetahuan hukum saya. Ya kalau saya korupsi, enggak usah korupsi Rp300 juta. Masak dari Rp2 triliunan saya cuma korupsi Rp300 juta, kita rampok saja itu,” ketusnya. Deddy membantah mengan- tarkan Rp4 miliar dan US$550 ribu ke rumah Choel sebagai fee untuk Andi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus Ham- balang. Menurutnya, ia hanya bertugasmengawalkardusatas perintah atasannya, Wafid Mu- haram. Namun, Deddy masih menyatakan pikir-pikir untuk banding. (Her/X-8) TIBA DI TANAH AIR: Juara All England, (dari kiri) pasangan ganda Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan ganda campuran Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad, berpose bersama saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, tadi malam. Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad meraih gelar All England untuk ketiga kalinya secara beruntun, sedangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan mengakhiri 11 tahun kekosongan gelar di ganda putra pada turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut. MI/RAMDANI Menurut Kapolres Kepu- lauan Meranti Ajun Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad, tidak jauh dari tubuh korban polisi juga menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter berpelat merah BM 3306 D. “Diduga sepeda motor itu milik korban. Korban terjatuh dari sepeda motor yang diken- darainya lantaran tidak bisa bernapas,” jelas Zahwani di Pekanbaru, kemarin. Sejauh ini, tambahnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi. Selain itu, dari hasil autopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Di sisi lain, Tim Tanggap Darurat Asap Riau membentuk tim khusus pemburu pem- bakar lahan. Kepala Polda Riau Brigjen Condro Kirono mengatakan tim itu berang- gotakan 275 orang, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). “Tim satuan tugas ini ber- tugas menyosialisasikan pen- cegahan kebakaran terhadap masyarakat sekaligus menin- dak para pelaku pembakaran lahan,” kata Condro. Tim itu, lanjutnya, bertugas di dua kawasan, yakni Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu dan Taman Nasional Tesso Nilo. Sejauh ini, katanya, PT Nusantara Sago Prima, anak usaha dari Sampoerna Agro, sudah diselidiki. “Statusnya masih dalam penyelidikan,” tambah Condro. Polisi, katanya lagi, sedang mengusut 30 kasus pemba- karan lahan. Sebanyak 23 ka- sus berstatus penyidikan. Tidak layak huni Melihat kondisi asap di Riau dan kualitas udaranya yang sudah berbahaya, ahli paru RSUD dr Arifin Ahmad, Aziz- man Saad, mengatakan asap di Riau bisa membuat penduduk cacat otak (idiot). “Kualitas udara yang sudah pada level berbahaya membuat Riau tidak lagi layak dihuni 6 juta masyarakat. Seharusnya seluruh masyarakat Riau sudah diungsikan,” ujar Arifin. Pemakaian masker, tam- bahnya, sudah tidak berguna menangkal partikel berbahaya dari kabut asap. Data Badan Nasional Pe- nanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan pembakaran lahan dan hutan di Riau ma- sih marak. Pantauan satelit NOAA18 menunjukkan ada 145 titik api di wilayah Riau. “Hal ini sangat merugikan karena cagar biosfer tersebut tempat habitat gajah, harimau sumatra, tapir, beruang, dan fauna lainnya,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam siaran persnya. Saat ini, lanjut Sutopo, ter- dapat 41.589 orang menderita ISPA, 1.544 orang mengidap asma, 1.385 orang mengalami iritasi mata, 2.084 orang iritasi kulit, dan 862 jiwa mengalami pneumonia. (BG/X-7) rudi@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 11
  3. 3. RABU, 12 MARET 2014 SKANDAL CENTURY 3 RAJA EBEN LUBIS M ANTAN Menteri Ke- uangan yang juga Ketua Komite Stabili- tas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengakumelaporkanpenanganan kasus Bank Century ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan disampaikan saat Pre- siden menuju Washington DC da- lam rangka KTT G-20. Untuk itu, Presiden sempat transit ke Tokyo, Jepang, dan San Francisco, AS, un- tuk kemudian tiba di Washington. Sri Mulyani kemudian menghu- bungi Yudhoyono dan membi- carakan masalah Century saat sedang berada di Tokyo. Hal itu terungkap dalam doku- men pemeriksaan yang diperoleh Media Indonesia. Dalam risalah telekonferensi antara KSSK dan Sri Mulyani di halaman 7 paragraf 1 dan 2, pada 13 November 2008, malam hari, Sri Mulyani menjelaskan telah menyampaikan permasalahan Bank Century kepada Presiden RI. Saat telekonferensi itu, Sri Mul- yani tengah berada di Sao Paulo, Brasil, menuju Washington untuk bergabung dalam tim presiden menghadiri G-20. “Setelah Presiden mendarat, saya melaporkan adanya telecon- ference, melaporkan penanganan Bank Century dan situasi perbank- an dan selanjutnya konsentrasi pada G-20,” kata Sri Mulyani. Dalam komunikasi itu, Yudho- yono memberikan arahan bahwa sebelumnya ada sidang kabinet dan semua sudah diundang, ter- masuk Kamar Dagang dan Indus- tri (Kadin) untuk mempersiapkan Indonesia karena krisis global su- dah mulai menerpa Tanah Air. Di sidang kabinet, kata Yudho- yono, pihaknya sudah menyam- paikan langkah-langkah yang ha- rus dilakukan bila situasi makin memburuk, termasuk melakukan kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee). Pertemuan KSSK itu di antara- nya dihadiri Boediono selaku Gubernur BI. Tidak dilapori Dalam pertemuan dengan Fo- rum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Senin (10/3) malam, Presiden Yudhoyono menyatakan tidak dilapori soal penanganan kasus Century. Pada kesempatan itu, Yudho- yono kembali lagi menegaskan dua hal. Pertama, kebijakan FPJP ataupun bailout Century tidak dapat diadili. Kedua, saat proses pengam- bilan kebijakan FPJP, SBY tidak mengetahui dan tidak dilapori oleh Ketua KSSK Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, karena tengah berada di Lima, Peru, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC, dan di Washington DC, Amerika, untuk KTT G-20. Menurut SBY, kebijakan FPJP dan bailout Century sudah tepat melihat kondisi krisis ekonomi pada 2008. SBY menanggapi persidangan kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya, Deputi Gubernur BI. Sebelumnya pada 4 Maret 2010, pukul 20.00 WIB, di Istana Merdeka, Jakarta, dalam menang- gapi hasil rapat paripurna DPR RI soal kasus Century, SBY juga me- ngatakan hal yang sama. Namun, pernyataan Yudhoyono bertentangan dengan risalah ra- pat KSSK dan keterangan Sri Mul- yani yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kesaksian Sri disampaikan ke- pada tiga penyidik Komisi Pem- berantasan Korupsi di Gedung Kedutaan Besar RI untuk AS di Washington pada 30 April dan 1 Mei 2013. Terkait pernyataan Yudhoyono, KPK minta semua pihak menghor- mati proses hukum kasus Century. “KPK mengusut Century dalam domain hukum. Kita lihat bukti- buktinya kuat atau tidak. Tunggu saja bagaimana nanti di persidang- an,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. (X-5) raja_eben @mediaindonesia.com KPK minta Presiden menghormati proses hukum kasus Century yang sedang berjalan. Sri Lapor ke SBY soal Century RUMGAPRES/ABROR TIDAK BISA DIADILI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) mendapat tepuk tangan dari peserta Forum Pemred saat pertemuan di Jakarta, Senin (10/3) malam. Dalam forum itu Presiden menegaskan bahwa sebuah kebijakan tidak bisa diadili. Ia menegaskan kebijakan bailout Bank Century yang dilakukan pejabat saat itu, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono, untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. M ENJELANG makan siang, ketegangan menyeruak di ruang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tegang bukan karena Gubernur BI Boediono yang berpenampilan kalem itu marah-marah, melainkan karena Budi Mulya, Deputi Gubernur BI bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, mengingatkan kepada peserta rapat, termasuk Boediono, mengenai dokumen agunan aset kredit Bank Century. Budi menegaskan bahwa meskipun fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sudah dicairkan, dokumen agunan aset kredit Bank Century belum lengkap. Tidak hanya dokumen, sisi hukum pemberian fasilitas itu juga masih lemah. “Saya anu, Pak Gubernur, mohon maaf. Ini adalah hari di mana kita yang terakhir akan melakukan FPJP. Ternyata FPJP 1-2 masih ada aspek hukum yang belum meyakinkan kita, Dewan Gubernur, dan belum meyakinkan para pimpinan satker (satuan kerja). Jadi, Pak Gubernur, saya berharap betul pada pertemuan kita sekarang, semuanya harus memastikan tidak ada masalah,” kata Budi Mulya, seperti dikutip dalam dakwaannya. Pernyataan Budi ditanggapi Wahyu, perwakilan satker, bahwa secara pribadi tidak setuju dengan FPJP kepada bank yang dimiliki Robert Tantular itu. “Sejak awal Bank Century sudah bermasalah, serta dikhawatirkan akan diperiksa BPK,” timpal Wahyu. Saat menjawab Wahyu, Budi meminta Direktorat Pengawasan Intern BI mengamankan keputusan Dewan Gubernur BI atas pemberian fasilitas istimewa tersebut. “Boleh saja Pak Wahyu secara pribadi tidak setuju. Tetapi, ini sudah diputuskan Dewan Gubernur. Oleh sebab itu, tolong ini diamankan. Ikut mengamankan,” pinta Budi. (Ade Alawi/P-3) Pak Gubernur, Amankan Kami (3)
  4. 4. PARTAI Demokrat dalam iklan politik Pemilu 2009 mengampanyekan ‘Katakan tidak pada Korupsi’. Bintang iklannya ialah Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Edhi Baskoro alias Ibas, dan Angelina Sondakh. Keempatnya fungsionaris Partai Demokrat. Andi Mallarangeng sempat menjabat men- teri pemuda dan olahraga setelah sebelum- nya menjabat juru bicara Istana. Angelina Sondakh pernah menjadi anggota DPR RI. Adapun Anas dan Ibas terpilih sebagai ketua umum dan sekjen partai pada Kongres 2010 di Bandung, Jawa Barat. Partai Demokrat memenangi Pemilu 2009. Iklan politik antikorupsi yang ditayangkan secara masif dan intensif itu sedikit banyak memberi kontribusi pada kemenangan par- tai. Iklan itu rupanya sukses membuat rakyat terharu dan terpikat. Rakyat memang sangat memusuhi korupsi. Namun, tiga dari empat bintang iklan kampanye antikorupsi itu, yakni Angelina, Andi, dan Anas, terjerat ka- sus korupsi dan harus berurusan dengan Komisi Pembentasan Korupai. Apa yang mereka kampanyekan di media ternyata berke- balikan dengan fakta. Partai Demokrat, menurut rilis Istana, menempati posisi ketiga dalam perlombaan ko- rupsi. Adapun posisi pertama ditempati Golkar dan posisi kedua PDI Perjuangan. Na- mun, lantaran Demokrat men- jadi partai berkuasa dengan iklan antikorupsi yang sangat hebat, publik menilainya seba- gai partai paling korup. Tingkat kepercayaan rakyat kepada partai politik dan po- litisi pun terjun bebas. Satu survei yang dilakukan awal Januari 2014 menyebutkan mayoritas publik tidak percaya kepada parpol. Survei lain yang dibikin pada pertengahan 2013 menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada politisi terus menurun. Rakyat tidak percaya pada janji-janji par- pol dan politisi. Rakyat berpikir janji-janji yang dilontarkan parpol dan politisi atau calon anggota legislatif berkebalikan de- ngan kenyataan. Parpol yang paling gemar menjanjikan pemberantasan korupsi dalam kampanye ternyata menjadi parpol yang paling doyan korupsi. Partai Demokrat pun diejek dengan ungkapan ‘Katakan tidak, pada(hal) korupsi.’ Ketidakpercayaan pada parpol dan politisi dikhawatirkan menggerus partisipasi politik rakyat dalam pemilu. Itulah sebabnya menje- lang Pemilu 2014, kampanye yang mengajak rakyat memilih berlangsung intensif dan masif. Karena janji parpol dan po- litisi biasanya berkebalikan dengan kenyataan, dalam hal korupsi, boleh juga bila ada parpol yang secara terbuka mengampanyekan korupsi pada kampanye Pemilu 2014. Siapa tahu, lantaran logika politik terbalik tadi, parpol tersebut justru menjadi partai paling antikorupsi dan rakyat pun beramai- ramai memilihnya. Di Islandia, pada 2010, Partai Terbaik Islandia (Iceland’s Best Party) da- lam kampanyenya berjanji akan melakukan korupsi se- cara terbuka. Hasilnya, seperti dilaporkan majalah The Economist edisi 1-7 Maret 2014, partai tersebut meraup suara signifikan untuk mengi- kuti pemilihan Dewan Kota Reykjavik. (Usman Kansong/P-4) RABU, 12 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 KPUdanBawaslutidakTegassoalDanaKampanye ParpolMengampanyekanKorupsi HAK PARA TAHANAN: Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin (tengah) menunjukkan surat suara saat sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 kepada para tahanan di Kantor Polres Serang, Banten, kemarin. Sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan tata cara pemungutan suara sekaligus menekan angka golongan putih. ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN Surat Suara Berlubang ARDI TERISTI HARDI K OMISI Pemilihan Umum memas- tikan pengadaan logistik untuk kebutuhan Pemilu 2014 sudah mencapai hampir 100%. Selan- jutnya, proses distribusi logistik pemilu ke KPU daerah sudah menacapai 98%. “Dari data yang diterima per 10 Maret, proses cetak surat suara sudah 100%. Untuk dis- tribusi hanya tinggal beberapa tempat yang belum. Yang sudah didistribusikan 98%,” jelas Komisioner KPU Arief Budi- man, di Jakarta, kemarin. Di sisi lain, sejumlah KPU daerah mengaku menerima surat suara rusak yang jumlahnya mecapai ratusan ribu lembar. Surat suara rusak antara lain ditemukan di KPU Jawa Barat, KPU Kota Tasikmalaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Bangka, dan Kabu- paten Agam. Pada umumnya, kerusakan berupa surat suara berlubang, kecipratan tinta, dan gambar atau logo partai serta foto caleg tidak tercetak jelas. Menurut Arief, total surat suara yang sudah dicetak se- banyak 754.735.246 lembar dan yang telah didistribusikan 739.167.341 lembar. Proses cetak surat suara Pemilu 2014, kata dia, dibagi dalam 15 paket. Paket 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15 proses distribusinya su- dah selesai. Adapun yang belum selesai ialah paket 6, 8, dan 10. Untuk paket 6, khusus dis- tribusi surat suara di Jawa Barat (dapil 4, 6, 7, dan 8) masih 77%, paket 8 untuk Jateng (dapil 1, 2, 3, dan 4) masih 94%, paket 10 untuk Jatim (dapil 1, 2, 5, dan 10) masih 94%. “Sampai sekarang proses distribusi ber- jalan terus,” terangnya. Target KPU, pada 14 Maret surat suara sudah bisa diterima semua KPU kabupaten/kota. Dalam menanggapi keluhan sejumlah KPU daerah tentang surat suara rusak, Arief mengatakan sejauh ini pihaknya baru men- dapatkan laporan dari Membrano Tengah, Papua, di mana pengapalan logistik pemilu terkena ombak karena cuaca ekstrem. Na- mun, hanya kardus packing saja yang rusak. “Tapi surat suaranya aman,” katanya. Warna buram Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, KPU setempat menemukan 20.900 lembar surat suara rusak. “Jumlah surat suara yang rusak mencapai 20.900 lembar yang terdiri dari 16.000 surat suara untuk DPR dan 4.900 lembar untuk DPD,” kata Komisioner KPU Hanan Kukuh Ratmono. Ia menjelaskan bahwa kerusakan surat suara tersebut antara lain sobek, terdapat titik seperti coblosan, warna yang buram, dan kurang jelas, serta banyak percikan warna merah di setiap sudut lembaran surat suara tersebut. “Beberapa surat suara yang terkena per- cikan bercak warna merah mengenai logo partai politik dan ada juga di gambar caleg, sehingga surat suara tersebut masuk kategori cacat atau rusak,” jelasnya. Selain itu, KPU Jawa Barat menyatakan berdasarkan laporan dari KPU kabupa- ten/kota se-Jabar, diketahui sekitar 130.000 surat su- ara untuk Pemilu Legislatif 2014 mengalami kerusakan. Menurut dia, surat suara yang ditemukan rusak ke- banyakan karena robek dan bercak tinta percetakan. KPU Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil penyortiran sementara, menemukan 14.420 lembar dari 479.422 lembar surat suara yang rusak. “Surat suara yang sudah disortir dipisah- kan dulu menunggu seluruh penyortiran selesai,” kata Ketua Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Asep Hendri. Ia menuturkan, kebanyakan surat suara rusak akibat terkena cipratan tinta pada ko- lom gambar caleg dan sebagian kecil sobek. Sementara itu, KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan ribuan surat suara untuk DPRD kabupaten dalam kondisi rusak. “Kerusakan surat suara DPRD kabupaten cukup banyak, per dapil rata-rata 1.000 yang rusak,” kata komisioner KPU Bantul Didik Joko Nugroho. (LD/AB/HS/P-3) ardi@mdiaindonesia.com KUU daerah menemukan banyak surat suara yang rusak, tetapi KPU pusat mengaku belum mendapat laporan soal itu. SETELAH sembilan hari partai politik me- nyampaikan laporan tahap II dana kam- panye kepada Komisi Pemilihan Umum, sesuai tingkatan, hingga kini KPU belum juga memublikasikan laporan tersebut melalui web resminya. “Dari pemantauan JPPR, KPU baru memublikasikan laporan penerimaan sumbangan periode II dari 12 partai politik dan laporan rekening khusus PKS dan PBB. Jelas KPU telah lalai dan tidak melaksanakan PKPU yang dibuatnya sen- diri,” ujar Manajer Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, PKPU Nomor 17/2013 Pasal 21 ayat 5 menyatakan KPU harus memublikasikan seluruh laporan awal dana kampanye yang berisi laporan penerimaan sumbangan periode II, la- poran rekening khusus, dan laporan awal dana kampanye dalam web dan papan pengumuman. “Batas waktu perbaikan yang dijadwalkan lima hari sejak laporan diterima KPU juga tidak dilakukan oleh partai politik. Padahal, KPU harus segera memublikasikan laporan tersebut tiga hari sejak partai menyerahkan data ke KPU,” tukasnya. Terlebih lagi, sambung dia, Badan Pengawas Pemilu juga tidak peka dalam pengawasan. Sehubungan dengan itu, JPPR mengimbau masyarakat agar aktif mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu. “Menurut kami, KPU telah melanggar PKPU dan harus diberikan sanksi admi- nistratif karena tidak memublikasikan seluruh laporan awal dana kampanye.” Sesuai ketentuan, KPU harus memub- likasikan seluruh laporan rekening khusus 12 partai politik peserta pemilu dalam form DK 8 dan laporan awal dana kampanye dalam form DK 9. Publikasi dana kampanye penting karena menjadi salah satu referensi masyarakat dalam memilih dan menilai kejujuran peserta pemilu dan caleg. Komisioner KPU, Idha Budhiati, menya- takan 2 Maret lalu merupakan batas akhir penyerahan laporan dana kampanye. Tiga hari setelah itu, KPU melakukan veri- fikasi terhadap laporan tersebut. Pada 6 Maret, KPU mengirimkan surat kepada 12 parpol agar mencermati dan melaku- kan perbaikan atas dana kampanye yang diserahkan. “Sampai dengan hari ini ada enam parpol yang sudah melengkapi dan memperbaiki,” jelasnya. Keenam parpol tersebut ialah PKS, Demokrat, PKPI, Hanura, NasDem, dan PBB. “Enam parpol lainnya sudah konfirmasi akan melakukan perbaikan hari ini (kemarin),” paparnya. Soal keterlambatan peserta pemilu di daerah menyerahkan laporan dana kampanye, Idha mengatakan KPU akan berhati-hati membuat keputusan walau- pun UU Pemilu menyatakan peserta yang terlambat menyerahkan laporan dana kampanye dikenai sanksi diskualifikasi di wilayah itu, misalnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. (Nov/AT/P-3) PELIBATAN jaksa selaku penegacara negara dalam menyelesaikan perselisih- an hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 sangat dibutuhkan. Jaksa akan men- dampingi Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak tergugat dalam sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Pada pemilu sebelumnya, KPU meng- gunakan pengacara swasta untuk membantu serta mendampingi proses peradilan hasil pemilu di MK. Namun, penggunaan jasa pengacara swasta jus- tru menambah beban KPU dalam men- galokasikan anggaran untuk membayar pengacara. Oleh Karena itu, dalam menghadapi gugatan hasil pemilu mendatang, KPU akan didampingi jaksa sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran. Hal ter- sebut dikatakan Wakil Ketua MK Arif Hidayat saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara PHPU 2014 bagi jaksa, Partai Lokal Aceh, dan Calon Anggota DPD, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, kemarin. “Pada pemilu lalu KPU harus mencari pengacara dan membutuhkan biaya un- tuk membayar pengacara swasta. Oleh karena itu, jaksa yang mendampingi KPU harus menguasai persoalan kepemi- luan,” kata Arif di hadapan 109 peserta acara tersebut. Lebih lanjut, Arif meminta jaksa yang mendampingi KPU bisa mengklasifikasi- kan gugatan yang masuk ke MK sehingga MK pun tidak terlalu repot untuk mem- baca semua gugatan yang masuk. “Karena kita mempunyai waktu yang sangat pendek, dan ribuan perkara diperkirakan akan masuk ke MK dalam waktu yang singkat perkara itu harus selesai,” ujarnya. Oleh karena itu, jika permohonannya bermacam-macam pasti akan merepot- kan MK dakam memeriksa semua berkas yang masuk. Dalam kaitan itu, jaksa yang akan mendmpingi KPU perlu memper- siapkan diri untuk mengklasifikasi dan membuat template berbagai macam permohonan yang bakal dihadapi KPU pascapemilu. Arif berharap perselisihan hasil pemilu bisa diselesaikan di tingkat lokal sehingga tidak semua sengketa dibawa ke MK. “Penyelenggaraan pemilu diharapkan berjalan dengan sebaik- baiknya sehingga tidak ada perselisihan. Kalau pun ada, bisa diselesaikan sesuai dengan proses-proses yang adil di ting- kat bawah,” tukasnya. KPU, imbuh Arif, diharapkan bisa bertindak adil dalam menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat bawah dan diusahakan tidak dibawa ke MK. “Tentu- nya KPU bekerja berdasarkan kewenang- an dan tanggung jawabnya. Tidak bisa curang dan memihak pada salah satu calon atau partai.” Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM- Datun) Burhanuddin mengatakan jaksa yang ditugaskan mendapingi KPU perlu mempersiapkan diri secara baik. “Dibu- tuhkan kecermatan bagi jaksa dalam pe- nanganan perselisihan hasil pemilu.” Menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mem- berikan peluang bagi jaksa untuk men- dampingi KPU. (AI/P-3) KPU tidak Perlu Gunakan Jasa Pengacara Swasta DOK MI Sebagian besar kerusakan surat surara yang ditemukan di daerah, yakni berlubang dan kecipratan tinta percetakan. PENYELESAIAN PERKARA: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat memberikan sambutan saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 bagi Jaksa Pengacara Negara, Partai Lokal Aceh, dan Calon Anggota DPD, di Cisarua, Bogor, kemarin. ARSIP PEMILU SENO
  5. 5. MANTAN Kepala Staf TNI Ang- katan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengharapkan pimpinan TNI terus melakukan sosialisasi tentang netralitas TNI kepada para prajurit di seluruh Indo- nesia. “Jangan sekadar ucapan bahwa TNI netral dalam Pemi- lu 2014. Kalau ucapan saja, nenek-nenek juga bisa,” kata Ryamizard di Jakarta, kema- rin. Dengan sosialisasi langsung kepada para prajurit, kata Ryamizard, netralitas TNI be- nar-benar dapat diwujudkan, bukan sekadar wacana. “Kalau ada yang terlibat harus dikenai sanksi tegas,” katanya. Ryamizard menuturkan, saat menjabat KSAD, di ha- dapan Presiden Megawati Soekarnoputri, ia menegaskan prajuritnya akan membela dan tunduk di bawah Presi- den. “Namun saya tegaskan juga, meski Ibu Mega Ketua Umum PDIP, TNI tidak akan membela PDIP karena kami netral,” tu- turnya. Ryamizard juga menceri- takan saat dirinya menjabat Komandan Resort Militer de- ngan pangkat kolonel di masa Orde Baru, seluruh prajurit TNI diminta KSAD untuk men- dukung Golkar. Apalagi, saat itu Presiden Soeharto masih berada di puncak kekuasaan. “TNI disuruh berjaket ku- ning. Namun, saya malah melawan. Saya suruh anak buah saya jangan pakai jaket kuning karena TNI itu hijau atau loreng,” ujarnya. Anak buahnya pun sempat bingung lantaran perintah untuk memakai jaket kuning itu datang dari pimpinan ter- tinggi Angkatan Darat. “Saya bilang lagi, kalau KSAD marah dan mau pecat, saya yang akan dipecat, bu- kan kalian. Akhirnya mereka menurut, dan KSAD ataupun Soeharto tidak marah kepada saya,” ujarnya. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan prajurit Marinir Wi- layah Timur yang tergabung dalam 10 satuan setingkat batalion (SSY) menggelar apel kesiapan pengamanan pe- milu. Bertempat di lapangan apel Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A Faridz Washington memimpin apel yang diikuti 3.220 prajurit dari Brigif-1 Marinir, Menkav-1 Mar, Me- nart-1 Mar, Menbanpur-1 Mar, Kolatmar, Lanmar Sura- baya, dan Yontaifib-1 Mar. (Ant/P-1) A PA jadinya ketika seorang presiden yang biasa berkomentar politik ‘dipaksa’ mengomentari sebuah pertandingan sepak bola? Campur aduk dan nyeleneh, itulah yang terjadi kemarin, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba didaulat komentator sepak bola Rico Ceper untuk menemaninya cuap-cuap, mengomentari laga persahabatan sepak bola antara tim staf kepresidenan dan tim wartawan. “Ini bolanya di mana, pemainnya jatuhnya di mana,” ucap Presiden tiba-tiba, saat mengomentari jalannya pertandingan. Sontak saja, para penonton yang didominasi pendukung kedua tim langsung tertawa melihat gaya presiden memandu jalannya pertandingan. Berlaga di Stadion Soemantri Brodjonegoro Kuningan, Jakarta, tim wartawan harus menelan kekalahan 0-1 setelah gawang mereka kebobolan lewat sebuah ‘tendangan perut’. Secara tak sengaja, sebuah bola mengenai perut salah satu pemain tim kepresidenan yang diperkuat Komandan Paspampres yang kemudian meluncur deras ke gawang tim wartawan. “Kalau diniatkan, kok malah nggak masuk. Yang nggak sengaja malah masuk,” komentar Presiden saat dimintai pendapatnya oleh Rico yang kembali langsung disambut gelak tawa penonton. Pernyataan itu serupa dengan yang disampaikannya pada Senin (10/3) malam saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa. Dan pertandingan sepak bola tersebut, kata Presiden, bisa menjadi ilustrasi peluang calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pemilu Presiden 2014. “Tadi saya menyaksikan pertandingan sepak bola antara tim staf kepresidenan dan tim wartawan. Tim kepresidenan menang 1-0. Namun jangan gembira dulu karena gol kemenangannya tidak disengaja. Pemain yang sangat berniat mencetak gol, tidak bisa. Malah yang tidak berniat, tidak sengaja mencetak gol,” kata Presiden yang disambut tawa. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pelajaran dalam kontestasi Pilpres 2014. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, bisa saja seseorang yang tidak berniat menjadi presiden malah terpilih nanti. Sedangkan yang berniat menjadi presiden, malah tidak bisa. Ia pun menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilpres 2004. Ketika berlaga pada Pilpres 2004, Presiden mengaku sempat minder karena harus berhadapan dengan tokoh- tokoh terkemuka sebagai rivalnya seperti petahana Presiden Megawati Soekarnoputri, petahana Wapres Hamzah Haz, Amien Rais, dan Wiranto. Namun semua tokoh itu berhasil dikalahkannya. Berdasarkan hasil pilihan rakyat terbanyak, dirinyalah yang akhirnya mendapatkan kursi RI-1. “Siapa yang akan terpilih menggantikan saya sangat belum pasti. To be frank, semuanya belum aman dipastikan akan terpilih,” kata Presiden. (Akhmad Mustain/P-1) RABU, 12 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5 TERJUNKAN MARINIR: Komandan Korps Marinir Mayjen A Faridz Washington (di atas mobil, kanan) memeriksa pasukan yang terlibat dalam pengamanan Pemilu 2014, di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, kemarin. Sedikitnya 3.220 prajurit Marinir Wilayah Timur diterjunkan dalam pengamanan pemilu. ANTARA/SERTU MAR KUWADI KalauDiniatkan,kokmalahNggakMasuk DEKLARASI PEMILIH MUDA: Sejumlah siswa SMA membubuhkan tanda tangan yang dipasang saat kegiatan Deklarasi Pemilih Muda Indonesia di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Deklarasi itu untuk meningkatkan kepedulian pemilih muda dalam pesta demokrasi pada 9 April mendatang. ANTARA/SEPTIANDA PERDANA FARDIANSAH NOOR P ARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) memin- tagenerasimudatidak alergi terhadap partai politik sehingga diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2014. “Generasi muda tidak boleh alergi terhadap parpol dan ti- dak boleh apatis pada politik,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar di Jakarta, kemarin. Ia menilai generasi muda harus diajak berpartisipasi menggunakan hak mereka da- lam memilih dan diberi pema- haman mengenai pentingnya politik. Generasi muda harus diajak memahami bahwa kehi- dupan bernegara dicapai lewat jalur dan mekanisme politik. Ajakan itu harus dilakukan saat ini juga, di tengah potensi tingginya angka golput di gene- rasi muda akibat rendahnya tingkat kepercayaan pada par- tai dan sistem politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Marwan, ha- rus mengampanyekan secara masif pelaksanaan Pemilu 2014. “Ya memang harus diajak dan disosialisasikan (pelaksa- naan Pemilu 2014),” ujarnya. Marwan menjelaskan PKB melalui organisasi sayap pe- muda dan mahasiswa par- tai sudah berkampanye agar masyarakat tidak golput. Dia mengklaim PKB sudah lama memelopori gerakan agar ma- syarakat tidak golput. “Melalui generasi muda dan sayap pemuda serta mahasis- wa PKB, kami sudah kampanye agar masyarakat tidak golput,” kata dia. Diajugamenekankanbahwa politik itu penting karena me- nentukan nasib perjalanan bangsa dan negara ke depan. Suara masyarakat sebagai pe- milih akan sangat menentukan arah negeri ini di masa men- datang. Marwan mengatakan sudah saatnya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan ber- tanggung jawab. Sebelumnya, survei yang dilakukan Kementerian Koor- dinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 sebesar 73%. Pemerintah menargetkan partisipasi pemilih mencapai 75%. Survei itu berlangsung pada 4 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 yang dilakukan di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.700 res- ponden. Survei itu dilakukan melalui wawancara berpedo- man kuesioner dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 3% dan tingkat kepercayaan 95%. Belum mendidik Di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebas- tian Salang menilai iklan kam- panye yang saat ini beredar masih minim informasi yang bisa membantu publik untuk mempertimbangkan pilihan. “Iklan yang ada sekarang ini hanya memberikan kesan sesaat, informasinya juga ma- sih di permukaan,” kata Sebas- tian. Menurutnya, iklan yang ada saat ini hanya memberi- kan pesan politik, padahal yang dibutuhkan masyarakat ialah informasi yang lengkap tentang partai politik, calon presiden, dan calon anggota legislatif agar bisa dipertim- bangkan dalam memilih. Lebih lanjut, Sebastian mengimbau partai peserta Pe- milu 2014 untuk bisa berperan aktif dalam pendidikan politik masyarakat dengan membuat iklan yang informatif. “Informasi yang lengkap tentang parpol, capres, atau caleg nantinya bisa membuat masyarakat menyimpulkan apakah capres atau caleg ter- sebut layak dipercaya, punya kapasitas dan integritas. Itu yang paling penting,” jelasnya. (Ant/P-1) fardiansah @mediaindonesia.com Rendahnya kepercayaan generasi muda pada partai politik membuat potensi angka golput pada pemilu nanti cukup tinggi. Generasi Muda tidak Boleh Alergi pada Parpol TNIJangancumaObralUcapanNetral ”Jangan sekadar ucapan TNI akan netral dalam pemilu. Kalau ucapan, nenek-nenek juga bisa.” Ryamizard Ryacudu Mantan KSAD
  6. 6. TERSANGKA dugaan tindak pi- dana korupsi terkait dengan pe- ngelolaan dana penyelenggaraan kegiatan pertemuan atau sidang internasional pascabencana tsu- nami Aceh, di Departemen Luar Negeri periode 2004-2005 Sudjan- an Parnohadiningrat, takut men- dapat masalah baru jika menyebut sejumlah nama yang berperan penting dalam pengucuran dana dalam pertemuan tersebut. “Nanti kalau saya bilang dan o- rang itu tidak kena, bisa saya yang dapat masalah,” cetusnya sesaat setelah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudjanan yang diperiksa oleh penyidik Komisi Pember- antasan Korupsi selama 3 jam, kemarin, berdalih bahwa dirinya menjadi tumbal dalam dugaan korupsi itu. Dia juga menegaskan bahwa orang yang paling bertang- gung jawab selain dirinya adalah orang lain yang juga mengelola uang tersebut. Meski demikian, mantan Sekjen Kemenlu era Men- teri Hasan Wirajuda itu mengaku lupa siapa-siapa saja nama ketu- juh belas panitia kegiatan inter- nasional tersebut. “Dari 17 konvensi, semua ada panitianya, tapi tidak satu pun jadi tersangka itu gimana? Ke- napa Sekjennya yang dijadikan tersangka,” ujarnya. KPK menurut Sudjanan sudah mengetahui o- rang yang juga bertanggung jawab dan mesti diproses secara hukum. “Sekjen itu hanya penanggung jawab umum dari anggaran de- partemen. KPK tahu itu,” ucapnya lagi. Juru bicara KPK Johan Budi me- ngatakan berkas perkara Sudja- nan sudah siap dan P21 terhitung kemarin. “Berkas pemeriksaan terhadap SP sudah memasuki tahap dua (P21), untuk waktu persidangannya belum tahu,” jelasnya. Sudjanan telah ditahan KPK sejak 14 November 2013 di Rutan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Ti- mur. Sebelumnya, Sudjanan telah ditetapkan sebagai tersangka ka- rena selaku sekjen/kuasa penggu- na anggaran (KPA) di Departemen Luar Negeri. Selain itu, tersangka diduga telah berbuat melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pe- ngelolaan dana penyelenggaraan kegiatan pertemuan-pertemuan/ sidang internasional periode 2004- 2005. Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian sekurangnya Rp18 miliar. Atas perbuatannya, Sudjanan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Un- dang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SU/P-2) SesaatRudiTercekatDidakwaMencuciUang MI/RAMDANI M ESKI singkat, tampak jelas ada yang lain dari suara mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Tiba-tiba saja nada bicaranya, yang biasanya tegas lagi lugas, tercekat meski sesaat. Tampak tenang meladeni pertanyaan seusai sidang lanjutan, Rudi awalnya menunjukkan keyakinan bahwa saksi yang dihadirkan jaksa semakin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pencucian uang sebagaimana didakwakan jaksa. Rudi menegaskan bahwa sedari awal dia tidak menyangkal suap yang disangkakan kepadanya. Namun, dia sepenuhnya membantah pernah melakukan pencucian uang. Dari enam saksi yang dihadirkan hari ini, semuanya memang mengesankan kebenaran hal itu. Mereka adalah kurir, yakni Ihsan Rahmatullah dan Febri Firmansyah, Topo Waspodo dari bagian Pemasaran PT Dua Putra Valutama, Ratna Devi dari bagian pelayanan pelanggan Bank CIMB Niaga Pondok Indah, Syahrudin Karim General Manager Jala Exchange Sejahtera, dan Lili, pengusaha penukaran valuta asing. Dari keterangan semuanya, indikasi pencucian uang tampaknya lebih banyak dilakukan Deviardi yang tidak lain adalah pelatih golf Rudi. “Bahwa yang melakukan itu semua adalah teman saya Deviardi,” ujar Rudi soal poin penting yang dikemukakan para saksi pencucian uang dalam persidangan. Menurutnya, ada banyak hal yang dilakukan Deviardi tanpa setahu dirinya dan semua itu terungkap dalam sidang. Dia melanjutkan, “Membayarkan uang, membeli tanah, dan sebagainya saya tidak tahu.” Rudi pun berharap agar sidang selesai dengan hasil akhir bahwa dirinya tidak terbukti melakukan pencucian uang. Dia menegaskan, sama seperti di hari pertama dalam persidangan, menerima hadiah dari Deviardi yang bertujuan untuk diberikan kepada stakeholder. “Semoga hanya itulah yang harus saya pertanggungjawabkan,” harapnya. Rudi menceritakan setelah berkali-kali menolak hadiah dari Deviardi, akhirnya menerima yang disebut pelatih golfnya itu clean and clear tidak terkait dengan proyek apa pun. Setelah diterima, sekitar Juni-Juli 2013, banyak tekanan dari anggota DPR kepadanya. Maka, ia memutuskan uang dari Deviardi diberikan kepada mereka sesuai tuntutan. “Situasi sangat singkat, saya tidak menyadari. Itulah kesalahan terbesar saya. Saya minta maaf kepada bangsa Indonesia,” ujarnya tiba-tiba dengan suara tertahan seolah menahan tangis. Namun, Rudi tetap berkeras tidak pernah melakukan pencucian uang. (Hera Khaerani/P-2) HERA KHAERANI S ETELAH berbulan-bulan lewat sejak dua anggota ke- luarganya divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kini giliran Maria Elizabeth Liman yang diadili atas dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam sidang perdana, kemarin, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan. Seperti ingin perkaranya segera tuntas, Maria tidak akan mengajukan eksepsi. Karena itu dalam sidang selanjutnya, jaksa akan langsung menghadirkan saksi-saksi. Khusus mengenai saksi, Denny Kailimang selaku pengacara Maria kepada majelis hakim menyampai- kan harapan agar orang-orang yang menjadi aktor penting dalam kasus korupsi tersebut didatangkan secara bersamaan. “Saksi LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), Fathanah, Elda, Suwarso, Suswono, mohon jadi saksi sekaligus, biar jadi benderang perkara ini,” pinta Denny. Keberadaan saksi-saksi tersebut dipandang sangat penting dan diper- kirakan konfrontasi saksi diperlukan. Maria menambahkan, “Iya, Pak, perlu sekali yang lima itu.” Jaksa pun me- nyatakan akan mengupayakan hal tersebut. Sebagai catatan, peran kelima orang yang disebut Denny, termasuk Menteri Pertanian Suswono, memang terbi- lang sentral dalam kasus tersebut. Kasus suap yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, berawal dari per- mohonan tambahan kuota impor da- ging dari PT Indoguna Utama beserta anak perusahaannya yang berkali-kali ditolak Kementan. Tersambung Selaku Dirut PT Indoguna, Maria lan- tas meminta bantuan Elda Devianne Adiningrat. Oleh Elda, Maria diperke- nalkan kepada Ahmad Fathanah yang mengaku orang dekat Luthfi. Posisi Lu- thfi sebagai Presiden PKS diyakini bisa memengaruhi Mentan Suswono yang merupakan kader partai tersebut. Keterlibatan Luthfi dan Fathanah terbukti melalui sejumlah pertemuan dengan Maria. Ketiganya bersama Elda dan Suwarso sempat mengada- kan pertemuan di kamar hotel Luthfi di Medan. Kala itu, Suswono ada di sana untuk menghadiri kegiatan safari dakwah PKS. Guna memenuhi permintaan Luthfi yang disampaikan melalui Fathanah, PT Indoguna bah- kan menyumbang Rp300 juta untuk kegiatan safari dakwah PKS. Selanjutnya sebagai komisi atas jan- ji membantu PT Indoguna mendapat penambahan kuota impor daging sapi, Luthfi dijanjikan komisi Rp5.000 per kilogram. Dari permohonan 8.000 ton, Luthfi dijanjikan Rp40 miliar. Sebagai komitmen awal, PT Indoguna membe- rikan Rp1 miliar melalui Fathanah. Uang itulah yang ditemukan bersama Fathanah saat Luthfi tertangkap ta- ngan di kamar hotel di Jakarta. Atas perbuatannya bersama-sama dengan Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi, Maria dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Dia juga dijerat dengan dakwaan ke- dua Pasal 13 UU Tipikor. Pekan depan, sidang dengan ter- dakwa Maria akan digelar dua kali sepekan, setiap Selasa dan Kamis. Sedikitnya akan ada 56 saksi yang dihadirkan jaksa. (P-2) hera_khaerani@mediaindonesia.com DANA bantuan sosial (bansos) yang berada di kementerian ataupun dinas di daerah ber- potensi besar disalahgunakan untuk kepentingan Pemilu 2014. Dugaan itu beralasan ka- rena banyak pejabat pusat dan daerah yang mencalonkan diri sebagai calon anggota le- gislatif dan memanfaatkan dana bansos untuk mendekati konstituen. Menurut koordinator Inves- tigasi dan Advokasi Seknas Fitra, Uchok Sky Khadafi, kemarin, pihaknya sudah mengendus penyalahgunaan bansos untuk tujuan politis sejak 2012. Dalam catatan Fitra, pada 2012 sebanyak 524 pemda mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah sebesar Rp37,9 triliun dan bansos Rp6,5 triliun. Pada 2013, 524 pemda mengalokasikan dana hibah sebesar Rp49 triliun dan bansos Rp7,9 triliun. Itu artinya nominalnya mening- kat tajam. Modus penyimpangan ban- sos yaitu melalui kriteria yang tidak sesuai, salah sasaran, alamat palsu, dan ada po- tongan sekian persen. Adapun penyelewengan hibah bermo- dus pemberian kepada lem- baga vertikal untuk menyuap agar tidak menangkap orang- orang yang menyalahgunakan dana bansos. Di tingkat pemerintah pusat, permasalahan bansos disebab- kan pemerintah tidak punya data masyarakat. Akibatnya, ketika dana bansos akan dire- alisasikan, kementerian meng- hadapi bermacam-macam kapasitas penerima bansos, misalnya tidak membuat la- poran pertanggungjawaban. Untuk menekan politik uang dan korupsi pada Pemilu 2014, KPK sudah mengedarkan surat No B-14/01-15/01/2014 tertang- gal 6 Januari 2014, di seluruh instansi dan pemda. (AT/P-2) Suswonoakan JadiSaksi SidangMaria Kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang melibatkan pejabat di Kementan harus dibuka secara benderang dengan menghadirkan saksi kunci. Dana Bansos Berpotensi Dibelokkan UU KOMISI YUDISIAL: (Dari kiri) Hakim konstitusi Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar memimpin sidang MK, di Jakarta, kemarin. Sidang mengangkat pokok perkara pengujian UU No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. SudjananTakutSebutNamaLaindalamKasusnya ANTARA/WAHYU PUTRO A PENCUCIAN UANG: Terdakwa Rudi Rubiandini menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Rudi tidak menyangkal suap yang disangkakan kepadanya, tetapi dia membantah pernah melakukan pencucian uang. Sudjanan Parnohadiningrat Mantan Sekjen Deplu ANTARA RABU, 12 MARET 2014TIPIKOR6 MI/M IRFAN SIDANG PERDANA: Terdakwa kasus dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian Maria Elizabeth Liman menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Maria didakwa memberi suap kepada anggota DPR Luthfi Hasan Ishaaq yang juga menjabat Presiden PKS.
  7. 7. J IKA ada orang yang me- ngatakan Jakarta milik suku Betawi, hal itu tidak sepenuhnya benar. Saya berkata begitu bukan karena saya orang Batak, melainkan ka- rena memang begitulah sejarah mencatat. Dalam buku Jakarta, Sejarah 400 Tahun, yang ditulis Susan Blackburn, disebutkan bahwa cikal bakal kota ini ialah Sunda Kelapa, pelabuhan laut yang masuk wilayah Kerajaan Paja- jaran yang berpusat di sekitar Bogor. Keberadaan Pelabuhan Sunda Kelapa, yang berada di muara Kali Ciliwung itu, tercatat sekitar abad ke-12. Pertengahan abad ke-16, tepatnya di 1527, Sunda Kelapa ditaklukkan Fata- hillah--seorang panglima perang Kerajaan Banten. Fatahillah ber- hasil mengusir serdadu Portugis yang menjaga pelabuhan itu lalu mengubah nama pelabuhan itu menjadi Jayakarta. Pada 1619, Jayakarta direbut pasukan VOC, organisasi per- himpunan perusahaan Belanda, yang kemudian mengubah lagi nama kota pelabuhan itu men- jadi Batavia. Di masa penjajahan Belanda, Batavia atau Jakarta sudah dihuni berbagai macam suku bangsa pribumi--seperti Sunda, Jawa, Melayu, Bali, Bugis, dan Ambon--serta orang-orang Tionghoa, Arab, India, Portugis, dan tentu saja Belanda. Da- lam data sensus penduduk Ja- karta 1615 dan 1815, terdapat penduduk dari berbagai golong- an etnik terse- but. Namun, me- nariknya, tidak ada catatan me- ngenai golongan etnik Betawi. Menurut para sejarawan dan antropolog, Betawi sebagai kate- gori etnik baru muncul perte- ngahan abad ke-19. Di masa itu, kaum bumiputra dari berbagai macam suku yang bermukim di Batavia meningkat pesat sehingga pemerintah kolonial tak dapat lagi membagi komu- nitas orang bumiputra menjadi kelompok-kelompok etnik ter- sendiri. Dengan demikian, pada abad ke-19, orang Indonesia yang dilahirkan di Batavia se- cara umum disebut orang Betawi sebagai pengakuan bahwa orang Indonesia di kota itu membentuk sebuah kelompok etnik tersen- diri. Pengakuan terhadap adanya orang Betawi sebagai sebuah ke- lompok etnik dan sebagai satuan sosial dan politik baru muncul pada 1923, saat Mohammad Hus- ni Thamrin, tokoh masyarakat Betawi, mendirikan Perkoem- poelan Kaoem Betawi. Baru pada waktu itu pula segenap orang Betawi sadar mereka me- rupakan sebuah golongan, yakni golongan orang Betawi. Sifat campur aduk dalam ke- budayaan Betawi ialah cerminan dari hasil pengaruh berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebu- dayaan asing. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta, di awal 1950-an, warga Jakarta sudah makin beragam. Pendu- duk Jakarta terdiri dari berbagai kelompok etnik yang sangat ba- nyak jumlahnya. Memang orang Betawi, Sunda, Jawa-Madura, dan keturunan China masih merupakan bagian mayoritas. Namun, orang-orang dari Su- matra--dari suku Minangkabau, Batak, Melayu, dan Palembang- -serta dari penjuru Indonesia lainnya--seperti Bugis-Makassar, Minahasa, Bali, Banjar, Ambon, dan Papua--makin bertambah banyak. Dengan melihat dari sejarah- nya yang panjang, sesungguhnya identitas masyarakat Jakarta, se- bagaimana Indonesia, sejatinya ialah masyarakat yang plural atau beragam. Karena itu, jika ada sekelompok orang yang ma- sih menghembuskan isu SARA di Jakarta, jika masih ada kelompok yang merasa agamanya atau sukunya yang paling berhak tinggal di Jakarta, seyogianya mereka harus banyak membaca sejarah kota ini. Pada titik inilah kita harus terus menjaga keberagaman Ja- karta karena hal itu ialah fakta sejarah. Masyarakat dari berba- gai etnik, suku, dan agama harus saling menghormati dan meng- hargai satu sama lain. Setiap kita harus mampu membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan publik. Segala urusan yang menyang- kut kepentingan p u b l i k h a r u s didudukkanpada konteks dan situ- asi yang objektif. Pembangunan kota, penetapan para aparatur p e m e r i n t a h , pemberdayaan penduduk, peng- entasan rakyat dari kemiskinan, penanggulangan banjir, dan segala penanganan masalah yang ada di Jakarta harus dikerjakan secara propor- sional dan profesional, bukan malah menggaungkan sentimen etnik dan agama tertentu. Penghargaan terhadap ke- beragaman ini harus mewujud dalam praktik kehidupan sehari- hari masyarakat Jakarta. Misal- nya, membatasi wilayah-wilayah di Jakarta pada pengelompokan etnik tertentu. Seluruh wilayah di Jakarta, meskipun terdapat suatu etnik yang dominan, te- tap tidak diperbolehkan untuk menjadi kawasan yang khusus bagi etnik tersebut. Berbagai etnik dan agama harus menye- bar secara merata di berbagai wilayah Jakarta. Jangan sampai muncul anggapan bahwa wila- yah tertentu di Jakarta hanya dihuni etnik dan agama tertentu. Kalau itu yang terjadi, niscaya akan muncul penguatan iden- titas kelompok dalam masyara- kat Jakarta yang akan semakin membesar. Memang dibutuhkan kete- gasan dari aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk me- nata dan menjaga keberagaman di Jakarta. Keberagaman harus mewujud dalam berbagai ke- bijakan pemerintah. Dengan demikian, pluralisme yang se- jatinya ialah semangat dasar dari lahirnya Kota Jakarta akan terus terjaga. RABU, 12 MARET 2014 OPINI 7 PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Dibutuhkan ketegasan dari aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menata dan menjaga keberagaman di Jakarta. Keberagaman harus mewujud dalam berbagai kebijakan pemerintah. P EMERINTAH kembali men- dengungkan percepatan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi. Menurut Wakil Menteri Ener- gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, Trans-Jakarta dan angkutan umum di Jabodetabek akan menjadi sasaran utama peng- gunaan gas bumi. Pemerintah juga sedang menyusun surat keputusan bersama menteri terkait, yang akan mewajibkan penggunaan gas bumi bagi kendaraan umum. Targetnya, pada 2016 seluruh produsen oto- motif, khususnya bus dan angkutan umum, wajib memasang converter kit pada kendaraan baru. Dalam upaya mempercepat kon- versi BBM ke gas bumi, Kementerian ESDM juga mendorong pemba- ngunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dengan melibatkan swasta. Sementara itu, Kementerian Perindustrian tahun ini telah meng- alokasikan anggaran hingga Rp200 miliar untuk penyediaan convertir kit bagi angkutan umum. Dalam lima tahun terakhir, total subsidi energi (BBM dan listrik) dalam APBN kita mencapai Rp992,07 triliun. Dari angka subsidi tersebut, BBM menjadi penyedot subsidi terbesar, yaitu senilai Rp640,05 triliun atau 65% dari total subsidi energi. Tahun lalu, pemerintah sudah menaikkan hargaBBMhingga44%untukbensin dan 22% harga solar. Meski harga- nya naik, total subsidi untuk BBM mencapai Rp210 triliun, lebih tinggi daripada rencana APBN 2013 sebe- sar Rp199 triliun. Mayoritas BBM subsidi tersebut digunakan untuk sektor transportasi, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Bila mencermati angka subsidi yangsemakinbesardanfaktabahwa produksi minyak bumi nasbilah juga turun, kini di kisaran 810 ribu–850 ribu barel per hari, konversi BBM ke gas bumi memiliki lawan yang sangat logis dan ekonomis. Per- tama, sumber gas alam kita sangat besar sehingga tidak bergantung pada impor. SKK Migas pun telah berkomitmen untuk terus mening- katkan alokasi gas bagi domestik. Tahun ini, alokasi gas domestik se- banyak 3.782 miliar british thermal unit per hari (bbtud) atau 52,7% dari total produksi. Pada 2012, alokasi gas untuk domestik sebesar 3.550 bbtud atau 49,5% dan naik menjadi 3.774 bbtud atau 52,1% daripada produksi 2013. Kedua, ketergantungan terhadap BBM yang berbasis impor akan se- makin memberatkan ekonomi na- sional. Selama 2013, Kementerian ESDM menyatakan per hari nilai impor BBM kita mencapai rata-rata Rp1,4 triliun. Akibat besarnya impor tersebut, defisit transaksi berjalan semakin besar. Pada 2012 nilai defisit transaksi berjalan mencapai US$24 miliar dan 2013 naik ke US$30 miliar. Ketiga, penggunaan gas bumi akan mendorong terciptanya efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mengingat harga gas bumi hampir sepertiga dari BBM. Harga gas lebih kompetitif Untuk merespons kebijakan kon- versi BBM ke gas bumi, PT Peru- sahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus berusaha memperluas jangkauan dan jaringan pengguna gas bumi di Indonesia, baik itu in- dustri, komersial, transportasi, dan rumah tangga. Pelanggan rumah tangga ialah mayoritas pelanggan utama PGN. Di sektor transportasi, tahun ini PGN akan membangun sejumlah SPBG serta mobile refuel- ing unit (MRU) di Jabodetabek dan beberapa kota lainnya. Keberadaan MRU di Monumen Nasional (Mo- nas), Jakarta, terbukti secara efektif mampu memberikan nilai tambah bagi angkutan umum seperti bajaj dan kendaraan dinas yang telah menggunakan gas. Sopir bajaj yang biasanya dalam sehari menghabis- kanbiayaBBMhinggaRp60ribukini hanya butuh Rp20 ribu. Akan tetapi, program konversi BBM ke gas bumi di sektor trans- portasi ini punya banyak tantangan yang harus dieksekusi solusinya. Salah satunya yaitu terkait dengan harga jual gas kepada konsumen. Ada dua faktor yang memengaruhi perhitungan harga yaitu, berkaitan dengan perhitungan harga berda- sarkan harga penugasan (penetapan pemerintah) atau tanpa penugasan. Guna mempercepat perkembangan infrastruktur, penetapan harga jual diharapkan mempertimbangkan faktor daya beli, keekonomian hulu dan hilir, termasuk investor in- frastruktur SPBG. Dengan harga pe- netapan US$4,72 per mmbtu (sekitar Rp1.900 per liter setara premium) ditambah biaya angkut dan margin saat ini, keekonomian harga jual online SPBG termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5% sebesar Rp3.900 per liter setara premium (lsp). Bila menggunakan hitungan har- ga gas tanpa penugasan, konsumen harusmembayarlebihmahal.Harga dasar gas PGN ialah US$ 6,4/mmbtu atau sekitar Rp2.500 per liter setara premium. Sehingga dengan metode perhitungan yang sama, harga ak- hir ke konsumen menjadi sekitar Rp4.500 per lsp. Untuk MRU, beban dikeluarkan akan lebih besar lagi karena dibutuhkan fasilitas yang lebih banyak lagi, sehingga harga jual keekonomiannya Rp4.800 per lsp. Mengingat beban biaya di SPBG dan MRU yang berbeda, serta me- nimbang keterbatasan lahan, MRU tetap dibutuhkan. Maka alternatif- nya ialah subsidi silang antara SPBG dan MRU harus dilakukan sehingga pengguna gas mendapatkan harga yang sama pada saat mengisi di SPBG atau MRU. Dengan asumsi rasio jumlah SPBG dan MRU pada satu wilayah 70%:30%, berarti harga jual gas yang ideal sebesar Rp4.500 per liter. Yangjelas,dengandasarperhitung- an tadi, secara keekonomian harga gas jauh lebih rendah ketimbang BBMsubsidi.Sektortransportasidan pengguna kendaraan bisa menghe- mat hingga 38% untuk setiap liter setara premiumnya. Masalahnya, siapa yang akan menggunakan gas jika konsumennya pun tak berkem- bang. Agar program konversi di sektor transportasi ini berhasil, pe- merintah rasanya dapat mengulang kesuksesan ketika melakukan kon- versi dari minyak tanah ke elpiji. Khusus untuk transportasi, kebi- jakan itu bisa dimulai lewat agen tunggal pemegang merek (ATPM). Setiap ATPM diwajibkan memasang converter kit di setiap mobil baru yang akan dijual dan wajib menye- diakan converter kit bagi kendaraan yang sudah ada. Dengan tingkat penjualan mobil baru yang men- capai 1,2 juta unit per tahun, jika semua terpasang converter kit sejak dari pabrik, potensi penggunaan gas akan sangat besar. Selain itu, pemi- lik kendaraan lama juga perlu diberi insentif untuk pembelian converter kit. Dengan harga per unit yang mencapai Rp15 juta-Rp17 juta, tentu akan sulit bagi masyarakat untuk secara sukarela membeli converter kit. Langkah yang bisa dilakukan mi- salnya dengan memberikan insentif bagi pembeli converter kit sehingga harganya semakin terjangkau. Kesuksesan konversi BBM ke gas bumi tidak mungkin dicapai dalam sehari. Namun jika hal itu tidak segera dilakukan, niscaya potensi ekonomi yang begitu besar di negeri ini tidak akan mampu dinikmati dan memakmurkan masyarakat. Biaya energi yang tinggi akan meng- gerogoti keuangan kita. Terbukti selama tiga tahun terakhir, nilai defisit kita terus membengkak de- ngan defisit transaksi berjalan yang kian melebar. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi Jakarta Kota Pluralisme Konversi ke Gas Bumi Harus Dieksekusi Ridha Ababil Praktisi gas bumi, bekerja di PGN a Sabam Sirait Politikus senior Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan- song Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau- rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato- mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau- rens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase- tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035- 306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR- TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME- MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah- mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri- antari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul- wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne- lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo- hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per- mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us- man Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi- djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri- ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per- cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu- lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
  8. 8. LINTAS BERITA RABU, 12 MARET 2014MEGAPOLITAN8 P EMILIK toko kelontong korban perampokan di Jalan Raya HOS Cok- roaminoto, Kelurahan Kreo, Kota Tangerang, Banten, tewas. Sementara itu, istri korban dan pelaku kritis sete- lah keduanya berduel meng- gunakan senjata tajam. Korban bernama Cin Chunen alias Rikky, 50, tewas dengan 11 luka tusukan. Sebe- lum peristiwa, Rikky tengah bersiap membuka toko ke- lontongnya. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan langsung menyerang de- ngan senjata tajam. Karena ti- dak bisa membela diri, korban jatuh bersimbah darah dan tewas seketika di lokasi. Saat melihat korban tidak berdaya, pelaku langsung masuk ke rumah yang sekali- gus dijadikan tempat usaha itu dan naik ke lantai tiga. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rik- wanto mengatakan, saat me- nyusuri isi ruangan, pelaku berpapasan dengan Suikim, istri korban. Pelaku kembali menghunjamkan pisau ke tubuh perempuan itu. Namun, ibu rumah tangga itu berusaha menyelamatkan diri dengan mencabut pisau yang menancap di tubuhnya kemudian mengarahkannya ke pelaku. Ia juga mengambil golok, lalu menyabetkannya ke kepala perampok yang diketahui bernama Irwan, 29, itu. Dalam keadaan luka parah, pelaku tetap berusaha menye- rang Suikim sehingga perem- puan itu mengalami luka tusukan di perut. Pelaku yang mengalami pendarahan juga akhirnya jatuh tersungkur. Kondisi tersebut oleh Sui- kim digunakan untuk menye- lamatkan diri. Ia kemudian berlari ke lantai dasar dan keluar rumah untuk minta tolong. “Korban (Suikim) lalu berte- riak minta pertolongan warga. Akibat kejadian ini, pelaku menderita dua luka tusuk di kepala dan mata kanan,” ujar Rikwanto. Jarah harta Warga sekitar yang mende- ngar teriakan Suikim datang ke lokasi dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Cile- dug. Petugas lantas melarikan Rikky, Suikim, dan Irwan ke rumah sakit. Kapolsek Ciledug Komisaris Imam Santoso saat dimintai konfirmasi mengatakan kasus itu masih dalam penyelidikan. Jika dilihat dari gerak-gerik Irwan yang langsung masuk ke rumah setelah membunuh korban, warga Petukangan, Jakarta Selatan, itu memang ingin menjarah harta korban di lantai atas rumah. Kepala Satuan Reserse Kri- minal Polres Kota Tangerang Ajun Komisaris Besar Sutarmo mengatakan istri Rikky me- lawan membabi buta karena melihat suaminya bersimbah darah. “Pelaku juga saat ini koma di rumah sakit akibat luka yang tidak beraturan. Pelaku naik ke lantai atas karena ingin mengambil barang berharga milik korban,” tandasnya. Kini Suikim masih dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Sari Asih, Ciledug, Kota Tangerang. (Gol/ SM/J-4) KASUS pembunuhan Ade Sara Angelina Suroto, 18, yang sebe- lumnya ditangani Polres Kota Bekasi, Jawa Barat, diambil alih Direktorat Reserse Krimi- nal Umum Polda Metro Jaya. Alasan pelimpahan itu ialah untuk mempermudah proses penyidikan dan koordinasi dengan kejaksaan. Selain melimpahkan berkas perkara, penyidik membawa dua tersangka pembunuh Ade Sara, yaitu Ahmad Imam Al Hafidz, 19, dan Assyifa Rama- dhani, 18. Barang bukti keja- hatan berupa mobil Kia Visto bernomor polisi B 8328 JO, alat penyetrum, dan kertas koran yang dipakai untuk mengha- bisi korban juga ikut diserta- kan dalam pelimpahan itu. Kedua tersangka tiba di Pol- da Metro Jaya kemarin pukul 15.00WIBdenganmenumpang mobil Toyota Avanza B 1357 TRT. Saat turun dari kenda- raan, sejoli yang berpacaran itu tidak mengeluarkan se- patah kata pun dan berjalan menunduk menuju ruang penyidik. Hafidz mengenakan pakaian tahanan warna oranye, celana jins pendek, dan tanpa alas kaki. Sementara itu, Assyifa juga mengenakan baju ta- hanan dipadu rok hitam dan sandal jepit. Wajah kedua tersangka ditutup sehelai kain pashmina. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, pelimpahan kasus berkaitan dengan sejumlah lokasi perkara yang lebih dari satu wilayah hukum. “Banyak TKP (tempat kejadian perkara) yang dilalui dalam pembunuh- an ini,” kata dia. Pembunuhan Ade Sara yang juga mantan pacar Hafidz, lanjutnya, terjadi di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/3) pekan lalu. Namun, sebelum jasad ma- hasiswi semester dua Uni- versitas Bunda Mulia (UBM) tersebut ditemukan di Tol Ja- karta Outer Ring Road (JORR) Bintara, Kota Bekasi, pelaku sempat berputar di beberapa wilayah lain, di antaranya Tol JORR di Jakarta Selatan dan Rawamangun, Jakarta Timur. (Gol/Gan/J-4) SISTEM pengamanan museum dan konektivitas jaringan internasional yang dibangun kepolisian di Indonesia kurang baik sehingga pengungkapan kasus pencurian artefak di Museum Nasional lambat. Kriminolog dari Universitas Indo- nesia Erlangga Masdiana mengatakan itu kala menanggapi belum adanya titik terang keberadaan empat artefak yang dicuri dari Museum Nasional pada September 2013. “Sistem penga- manan di musum serta tempat-tempat bersejarah lainnya, baik secara fisik, software pengamanan, maupun me- kanisme pengamanan sebatas apa adanya sehingga kasus ini sulit terung- kap,” kata Erlangga, kemarin. Ia membandingkannya dengan kasus pencurian mumi Firaun di Me- sir. Menurutnya, kasus itu bisa cepat diungkap karena sistem pengamanan dan konektivitas jaringan yang baik. Selain itu, ia menilai kepedulian pihak pengelola kurang sehingga mengang- gap barang bersejarah sebagai ko- moditas ekonomi belaka. “Awareness pengelola juga kurang bagus, tidak menganggap koleksi mu- seum sebagai milik bersama. Akhir- nya cuma dilihat sebagai komoditas ekonomi. Bukan tidak mungkin nanti barang-barang koleksi, terutama ar- tefak asli, akan habis. Sekarang yang ditampilkan banyak yang tiruan,” ucapnya. (Ver/J-4) STASIUN kereta api tua dan antik di Tanjung Priok, Jakarta Utara, segera dibenahi. Stasiun dengan arsitektur Belanda yang terletak di seberang Pelabuhan Tanjung Priok itu akan disulap menjadi stasiun modern yang terintegrasi dengan bangunan mal dan apartemen. Rencana itu disampaikan Menteri Perhubungan EE Mangindaan saat menghadiri Dialog Nasional Perk- eretaapian dengan tema Kebangkitan perkeretaapian Indonesia di Stasiun Tanjung Priok, kemarin. “Mungkin stasiun dibangun bertingkat. Nanti kendaraan bisa parkir di atas untuk mengurangi kemacetan. Setelah saya berkeliling ke Eropa dan Jepang, di sana sudah ada (stasiun bertingkat). Stasiun ini akan kita benahi jadi ba- gus,” ucapnya. Menurut Mangindaan, selain untuk mempercantik stasiun, salah satu alasan pihaknya mengubah Stasiun Tanjung Priok yaitu agar kendaraan pribadi bisa mendapat lahan parkir luas sehingga membantu kelancaran lalu lintas di sekitar terminal, stasiun, dan pelabuhan. “Tujuan yang lebih besar yakni kereta api ini untuk mengantisipasi kemacetan, mem- bantu masyarakat mencapai tujuan tepat waktu, dan tentu saja nyaman,” ujar Mangindaan. (Ths/J-4) PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta me- nerapkan kebijakan setiap pengadaan barang dan jasa wajib melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Maka itu, nantinya setiap satuan kerja perangkat daerah tidak melakukan lelang lagi pada unit masing-masing. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kemarin, mengatakan ULP masih dalam tahap pembentukan. Na- mun, dapat dipastikan semua lelang tahun ini akan dilakukan lewat ULP. Selain itu, pihaknya telah melaku- kan uji kelayakan dan menetapkan Ketua ULP adalah I Dewa G Soni yang kini menjabat Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti me- ngatakan pembentukan ULP sedang menunggu hasil rekrutmen oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Pembentukan ULP masih proses. Kita sedang menunggu BKD DKI me- lakukan rekrutmen SDM. Sarana dan prasarananya sudah kita siapkan,” kata Endang. Saat ini, lanjut Endang, DPRD DKI sedang menggodok Peraturan Daerah mengenai Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Nantinya jika perda tersebut rampung, ULP akan dimasuk- kan ke badan tersebut. (Ssr/J-1) RAZIA JOKI: Petugas Satpol PP menangkap joki 3 in 1 saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, kemarin. Razia digelar untuk menegakkan peraturan lalu lintas atas pelanggaran menggunakan joki di kawasan mobil berpenumpang tiga orang atau lebih. ANTARA/RENO ESNIR PENUH CORETAN: Dinding penuh coretan di Bendungan Situ Gintung, Tangerang Selatan, kemarin. Bendungan yang pernah jebol itu saat ini dipenuhi coretan sehingga kondisinya terkesan kumuh. MI/SUSANTO Perampok HabisiPemilikToko PoldaTanganiKasus PembunuhanAdeSara PenuntasanKasusArtefakLambat LelangdiDKIHarusMelaluiULP POLDA METRO JAYA KOTA TANGERANG JAKARTA PUSAT TEROBOS JLNT: Pemotor hendak melintasi jalan layang nontol (JLNT) di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, kemarin. Meskipun sering dirazia, pemotor masih melintas dengan alasan menghindari kemacetan kendati membahayakan jiwa. MI/SUSANTO StasiunTanjungPriokDirevitalisasi JAKARTA UTARA PEMPROV DKI Balita Tewas Terbakar SEORANG balita tewas dalam kebakaran yang menghanguskan rumah di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Peristiwa itu diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bantar Gebang Ajun Komisaris Suroto mengatakan korban tewas bernama Muham- mad Rizki yang baru berusia 3,5 tahun. “Korban ditemukan sudah meninggal akibat terpanggang,” jelasnya. Selain Rizki, adiknya, Rafli, yang berumur 1,5 tahun juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Namun, ia masih bisa diselamatkan kendati menderita luka bakar sekitar 60%. Saat peristiwa, ujarnya, orangtua kedua balita-- Agus dan Susi- -sedang bekerja di kawasan Bantar Gebang. Keduanya dititipkan kepada nenek mereka yang tinggal di sebelah rumah. Tetapi, saat sang neneng menjemur pakaian, rumah itu terbakar. (Gan/J-4) Angkasa Pura II Sumbang PAD PT Angkasa Pura (AP) II sebagai pengelola Bandara Soekarno- Hatta penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) serta parkir di Kota Tangerang, Banten. Sehingga, perusahaan tersebut mendapat piagam penghargaan dari pemerintah kota setempat. “Kami tidak pernah menduga, ternyata PT AP II ini merupa- kan perusahaan penyumbang PAD terbesar pada 2013 di Kota Tangerang,” kata General Affair Manager Bandara Soekarno- Hatta Yudis Tiawan, kemarin. PAD tersebut, ujarnya, dari sektor PBB pada 2013 sebesar Rp44,54 miliar atau naik sekitar 23,8% jika dibanding dengan 2012 senilai Rp35,98 miliar. Adapun pajak parkir Rp24,89 mi- liar atau meningkat 44,54% daripada 2012 Rp17,22 miliar. Ia berharap kontribusi itu terus meningkat seiring perkembangan pembangunan bandara. (SM/J-4) Wali Kota Jakbar Dilantik GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk menuntaskan ber- bagai persoalan di wilayah itu. Di antaranya revitalisasi Kota Tua, wilayah Tambora yang memerlukan perhatian khusus, dan penataan lokalisasi Kalijodo di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Gubernur yang akrab disapa Jokowi itu juga meminta Anas mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Pelayanan masyarakat itu nomor satu. Jangan sampai per- masalahan terdahulu terulang kembali (saat Jokowi sidak di kantor Wali Kota Jakarta Barat),” tegasnya saat melantik Anas, kemarin. Orientasi yang perlu dikejar, lanjut Jokowi, ialah hasil yang berpegang teguh kepada aturan. Menurutnya, kerja tanpa target, akan terjadi kelesuan dan kepalsuan. (Tes/J-4) Istri korban mencabut pisau yang menancap di tubuhnya kemudian mengarahkannya ke pelaku. Ia juga mengambil golok lalu menyabetkannya ke kepala perampok.
  9. 9. K ETUA Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sumarjati Arjoso meminta agar temuan BAKN mengenai program tunjangan profesi guru dan program subsidi pupuk segera ditindaklanjuti. Selain diduga berpotensi merugikan negara, buruknya tata kelola di kedua program itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat. “Selain ke Ketua DPR, temuan BAKN terkait kedua program ini sudah kita berikan ke semua komisi. Kita harapkan agar komisi bisa segera menyampaikan temuan ini kepada mitra-mitra mereka di pemerintah. Agar bisa segera ditindaklanjuti dan masyarakat tidak resah,” ujar Sumarjati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3). Dalam penelaahannya, BAKN menemukan bahwa tata kelola program tunjangan profesi guru yang buruk menyebabkan sejumlah kerugian di masyarakat, semisal adanya sisa dana tunjangan profesi guru yang mengendap sebesar Rp 56 triliun pada 2013, ketidaktepatan dalam pencairan dana tunjangan dan kesulitan bagi guru-guru di daerah terpencil untuk memenuhi syarat mengajar 24 jam seminggu. Tata kelola tunjangan profesi guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag) bahkan lebih parah. Menurut Sumarjati, BAKN menemukan bahwa per 16 September 2013 total tunjangan profesi guru yang terutang di Kemenag telah mencapai lebih dari Rp 3 triliun. “Di Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Hindu tidak ada tunjangan profesi guru yang terutang. Yang terutang itu ada pada Bimas Islam, Katolik, dan Kristen dengan jumlah guru sebanyak 997.676 orang,” ungkapnya. Dijelaskan Sumarjati, dana tersebut telah ada di kas daerah, namun hingga kini belum dicairkan ke guru-guru yang berhak atas tunjangan tersebut. Ia khawatir dana tunjangan yang mengendap tersebut dikorupsi atau diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Yang jelas saat ini kita tahu banyak kepala daerah di Indonesia itu sudah tersangka korupsi. Kalau itu mengendap di bank, siapa yang dapat bunganya? Selain itu, dana ini juga berpotensi disalahgunakan untuk pemilukada,” cetusnya. Pupuk Subsidi Terkait program subsidi pupuk, BAKN menemukan sejumlah hal krusial, di antaranya penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran, perhitungan harga pokok pupuk bersubsidi yang belum dilakukan secara transparan dan utang pemerintah kepada BUMN produsen pupuk yang mencapai Rp 6,6 triliun pada 2013. Sumarjati mengatakan, besarnya utang pemerintah telah mengganggu likuiditas perusahaan penghasil pupuk. “Ini juga persoalan serius karena kalau diutangi terus perusahaan jadi kesulitan untuk produksi,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut. Terkait buruknya tata kelola program subsidi pupuk, Sumajarti menyarankan agar pemerintah mengubah preferensi subsidi. Seperti di Jepang dan Vietnam, subsidi tidak lagi dialokasikan untuk pupuk, tapi untuk membeli hasil panen petani dengan harga yang tinggi. “Ini untuk meminimalisasi kerugian karena musim yang tidak menentu. Misalnya ketika banjir, pupuk kerendem terus ilang. Ketika kekeringan, sawah jadi puso atau gagal panen. Kalau harga yang kita subsidi, nanti petani bakal berlomba-lomba dan menjaga supaya panen tidak rusak,” ujar dia. Dikatakan Sumarjati, dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Maret 2014, sebenarnya BAKN telah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang bisa dilakukan terkait temuan- temuan tersebut. Selain penyempurnaan terhadap sejumlah peraturan perundangan, BAKN juga meminta pemerintah memperkuat sistem pengendalian internal (SPI) di setiap instansi. Namun demikian, Sumarjati khawatir rekomendasi BAKN ini lambat ditindaklanjuti. Hal ini misalnya terjadi dalam kasus pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung yang merugikan keuangan negara hingga Rp 468 miliar. “Pada 2012 kita rekomendasikan kepada Ketua DPR agar kasus ini diteruskan KPK. Tapi sampai hari ini belum ada proses hukum signifikan yang dilakukan KPK,” tandasnya. (Deo/S-25) Temuan BAKN Perlu segera Ditindaklanjuti Sumarjati Arjoso Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI DOK DPR SEJUMLAH warga di Gandaria Selatan yang menjadi salah satu target dalam program Kampung Deret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku keberatan jika harus menom- bok dalam pembangunan rumah mereka. Hal seperti itu diungkap- kan Nani, warga RT 02/07, Kelurahan Gandaria Selatan, Jaksel. Ia mengaku keuangan- nya terbatas. “Kebutuhan saya banyak. Kalau dana dari pemerintah belum turun, artinya kami ha- rus nombok. Itu yang berat,” ujarnya kepada wartawan, kemarin. Meski begitu, Nani meng- aku tertarik dengan program pembenahan permukiman kumuh yang dilakukan Pem- prov DKI itu. Jika pembangunan dilaku- kan tahun depan, Nani me- nyatakan akan ikut karena akan menabung supaya pu- nya dana cadangan. “Tahun ini saya konsentrasi mengumpulkan uang untuk biayaanakkuliah.Kalautahun depan, saya bisa menabung terlebih dahulu,” katanya. Namun, warga lainnya mengaku tidak keberatan jika harus menombok. Itu juga di- ungkapkan Ira, yang mengaku sudah keluar Rp12 juta untuk membangun rumahnya. “Ini kan tempat tinggal kita juga. Masak ada program pembena- han kita tolak,” katanya. Program kampung deret di RW 7 Gandaria Selatan itu diikuti oleh 197 kepala keluarga. Pembangunannya sudah dimulai Januari 2014 dan diharapkan selesai akhir Maret ini. Saat ini, warga Gandaria Selatan masih menunggu pencairan dana tahap III dari Pemprov DKI. Setiap warga rata-rata menerima dana Rp54 juta untuk memperbaiki rumah mereka. Kampung deret Gandaria Selatan itu merupakan salah satu dari 70 kampung deret yang ditargetkan rampung ta- hun ini oleh Pemprov DKI. Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Yonathan Paso- dung beberapa waktu lalu menyatakan setiap kota ad- ministrasi di DKI mendapat jatah 13 titik kampung yang akan direnovasi. “Khusus di Kepulauan Seribu ada enam titik,” kata Yonathan. Pada 2013 lalu, pemba- ngunan Kampung Deret di- lakukan di 26 titik. Hingga saat ini pembangunannya masih berlangsung dan ditar- getkan rampung bulan ini. Menurut Yomathan, kenda- la dalam menjalankan prog- ram Kampung Deret karena banyak warga yang enggan luas tanahnya berkurang. Baik karena diambil untuk pelebaran jalan, atau untuk fasilitas umum lainnya. “Tapi kalau Kampung Deret di Petogogan ada konsolidasi lahan karena warganya mau berbagi. Kalau seluruh Ja- karta begitu, kita akan lebih mudahmembangunkampung yang sehat,” kata dia. Sekadar diketahui, selain Petogogan, beberapa lokasi lainnya yang dibangun kam- pung deret di antaranya Ta- nah Tinggi dan Karanganyar, Jakarta Pusat. (Ars/Ssr/J-2) RABU, 12 MARET 2014 KAMPUNGDERET 9 SELAMAT SARAGIH P ROGRAM kampung deret yang menjadi jualan Gubernur DKI Joko Widodo dan wa- kilnya, Basuki Tjahaja Pur- nama, untuk membenahi pe- rumahan kumuh di Ibu Kota tercoreng oleh dugaan pu- ngutan liar (pungli). Warga RW 15, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang menjadi peserta program itu kemarin membeberkan adanya pungli. Warga diminta membayar tip untuk konsultan pembangunan sebesar 2% dari uang renovasi rumah yang diterima. “Kami sangat keberatan atas permintaan tip bagi konsultan itu. Permintaan itu atas perin- tah ketua kelompok kampung deret. Besarnya Rp1.080.000. Mereka mintanya juga terbu- ru-buru dan tidak ada kuitansi sebagai tanda bukti pemba- yaran,” kata RN, 63, warga RW 15, yang menerima dana reno- vasi rumah sebesar Rp54 juta. Padahal, lanjut RN, da- lam mengikuti program itu ia harus merelakan lahan- nya berkurang karena bagian depan rumahnya diambil 1 meter. Selain itu, total uang yang diperolehnya dari Pemprov DKI yang memasuki tahap ke- dua dari tiga tahap pencairan baru Rp40 juta. Namun karena harga material bangunan ma- hal, RN juga harus mengeluar- kan Rp15 juta dari kantongnya sendiri. “Sudah nombok, masih pula diminta tip konsultan. Padahal, ini kan programnya pemerin- tah,” ujarnya. Senada dengan RN, HR, 58, warga lainnya, juga mengaku dimintai uang yang dibayar- kannya pada 20 Februari lalu. Bedanya, ia menerima kuitansi yang ditandatangai Fathurodji. “Saya memang minta bukti. Setelah didesak, mereka mem- berikannya,” kata HR. Menurut informasi yang dikumpulkan, warga menggu- nakan jasa konsultan PT Am- bara Puspita karena takut dana renovasi rumah tidak cair. Selidiki Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, saat ditemui, berjanji akan menyelidiki soal itu. Menurut Ahok, panggilan akrab Basuki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta me- ngucurkan anggaran pem- bangunan kampung deret dengan menghibahkan kepada warga yang menerima pro- gram tersebut. “Tidak ada klausul dalam penyaluran dana hibah pene- rima program Kampung Deret wajib menyewa jasa konsultan. Alasannya pakai konsultan itu apa?” kata dia. Menurut mantan Bupati Be- litung Timur itu, proses pem- bangunan kampung deret di- serahkan sepenuhnya kepada para penerima dana hibah. “Penerima dana hibah akan membangun secara bersama- sama sehingga seharusnya ti- dak memakai jasa konsultan,” jelasnya. Namun, lanjutnya, Pem- prov DKI tidak akan melarang warga bila ingin menggunakan jasa konsultan dalam memba- ngun kampung mereka. “Bisa saja warga butuh konsultan, lalu patungan. Tapi ini semua mesti dicek lagi,” kata dia. Secara terpisah, Kepala Di- nas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Jonathan Pasodung membantah adanya pung- utan liar dalam pembangunan Kampung Deret di Pisangan Timur. Jonathan mengaku sudah turun ke lapangan dan menanyakan hal itu kepada ketua RT dan warga setempat. Hasilnya, uang yang dikeluar- kan warga merupakan kesepa- katan warga bersama dengan kelompoknya. Pungutan itu, lanjutnya, di- gunakan untuk segala keper- luan sejak sebelum renovasi di- mulai hingga rampung, seperti mencari tukang, memfasilitasi tempat tinggal tukang, dan bia- ya kebersihan selama renovasi berlangsung. (AF/J-1) selamat @mediaindonesia.com Ada Pungli Berkedok Tip Ahok berjanji akan menyelidiki permintaan uang jasa konsultan kepada warga penerima program Kampung Deret di Pisangan Timur. WargaGandaria EngganNombok KAMPUNG DERET: Warga beraktivitas di sekitar rumah Kampung Deret di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, pekan lalu. Dinas Perumahan DKI Jakarta membangun 70 titik Kampung Deret baru dengan tiap-tiap kota administrasi mendapatkan jatah 13 titik kampung. MI/IMMANUEL ANTONIUS ”Tahun ini saya konsentrasi mengumpulkan uang untuk biaya anak kuliah. Kalau tahun depan, saya bisa menabung terlebih dahulu.” Nani Warga Gandaria Selatan

×