13.Pajak dan Retribusi Daerah

9,640 views
9,395 views

Published on

from Wirawan B Ilyas & Richard Bourton
5th Edition

Published in: Economy & Finance
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
290
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13.Pajak dan Retribusi Daerah

  1. 1. HASANA DINA W F0311058 ANDHIKA HE N FO312009 ROSITA PUTRI D F0312109
  2. 2.  Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Tujuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya - Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah
  3. 3. Pengertian Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
  4. 4. Pajak Daerah Provinsi Tarif Tertinggi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air 5% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan siatas Air 10% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan 20% Pajak Daerah Kabupaten / Kota Pajak Hotel 10% Pajak Restoran 10% Pajak Hiburan 35% Pajak Reklame 25% Pajak Penerangan Jalan 10% Pajak Pengambilan dan Pengolah Bahan Galian Gol. C 20%
  5. 5. Peraturan daerah dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/kota lainnya dengan kriteria : 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 2. Potensinya memadai 3. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 4. Menjaga kelestarian lingkungan
  6. 6. Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah
  7. 7. Sistem pemungutan pajak Official assessment Self assessment NEXT
  8. 8. Pemungutan pajak daerah berdasarkan ketetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BACK
  9. 9. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang Dokumen yang digunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang BACK
  10. 10.  Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan  Atas permohonan WP, Kepala Derah bisa memberikan WP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan bunga 2% sebulan setelahnya.  Pajak yang terutang bisa ditagih dengan surat paksa
  11. 11. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ahnya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Jika WP menolak keputusan surat keberatan maka WP dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan.
  12. 12. Batas daluwarsa dari Pajak Daerah adalah 5 tahun. Jangka 5 tahun ditangguhkan jika : • Diterbitkan surat teguran dan surat paksa • Ada pengakuan utang pajak dari WP baik secara langsung ataupun tidak langsung.
  13. 13. Pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi daerah : • Jasa Umum • Jasa Usaha • Perizinan Tertentu
  14. 14. Retribusi Retribusi jasa umum Retribusi jasa usaha Retribusi perizinan tertentu
  15. 15. Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi
  16. 16. Retribusi Jasa Umum • Ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. • Retribusi Jasa Usaha  Berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak  Retribusi Perizinan Tertentu • Ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh baiya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
  17. 17. Sistem pemungutan retribusi dengan menggunakan sistem official assessment. Daluwarsa retribusi daerah adalah 3 tahun kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu 3 tahun ditangguhkan jika : • Diterbitkan surat teguran • Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung

×