Peraturan terbaru ppn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
14,964
On Slideshare
14,964
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
62
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Kepada Yth : Mau Bebas Masalah PPN? “Amankan” Dulu Faktur Pajaknya... (Hotel Mulia Senayan,Tgl. 9 – 10 Januari 2013 ) Updating Peraturan PPN terbaru (PP No. 1 Tahun FREE CD EXCEL UNTUK MEMUDAHKAN IMPORT Ke E-SPTTelah terbit Peraturan baru PPN yaitu:1. PER-24/PJ/2012, tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur dan pemberitahuandalam rangka pembuatan, tatacara pembetulan atau penggantian, dan tatacara pembatalan faktur pajak.Berlaku 1 April 20132. PMK 85/PMK.03/2012, stdd PMK 136/PMK.03/2012 (PMK 85 yang mewajibkan BUMN untukmelampirkan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada pelaporan padaSPT Masa PPN Agustus 2012.),tentang penunjukkan BUMN/BUMD sebagai WAPU PPN. ApakahPenunjukkan ini dapat merubah pelaksanaan kewajiban PPN bagi BUMN/BUMD serta para rekanannyaPMK84/PMK.03/2012, tentang tata cara pembuatan, pembetulan/penggantian FP, bagaimana kaitan peraturan inidengan PER-13/PJ/ 2010, PER-65/PJ/2010 dan PER-58/PJ/ 2010?3.PMK 84/PMK.03/2012, tentang tata cara pembuatan, pembetulan/penggantian FP, bagaimana kaitanperaturan ini dengan PER-13/PJ/ 2010, PER-65/PJ/2010 dan PER-58/PJ/ 2010?4.PMK 83/PMK.03/2012, tentang kriteria jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Apakah terdapatperubahan kriteria jasa tenaga kerja yang tidak dipajaki?5.PMK 80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan yang tidak dikenai PPN. Apakah perubahan ketentuan jasaangkutan yang tidak dikenai PPN ini merubah transaksi yang selama ini dilakukan?Deskripsi Pelatihan:Apakah Anda pernah atau justru sedang bermasalah dengan Faktur Pajak (FP) ? Sudahkah Andamengetahui isi PMK 84/PMK.03/2012 dan implikasinya terhadap pembuatan FP? Bagaimana menyikapi“kekakuan” peraturan seputar FP sehingga PKP terhindar dari sanksi dan hubungan dengan rekanan tetapterjaga baik? Atau mungkin Anda masih pusing dengan pertanyaan-pertanyaan lain seputar FP (lihat daftarmasalah dalam PPN) karena belum menemukan jawabannya?Apakah Anda BUMN/BUMD? Atau apakah Anda bertransaksi dengan BUMN dan BUMD? Sudahkah materiPMK 85/PMK.03/2012, tentang penunjukkan BUMN/BUMD sebagai WAPU PPN diketahui secarakomprehensif?Apakah semua jenis jasa selain tiga jasa yang disebutkan dalam PMK 70/PMK.03/2010 terutang PPN10% seiring terbitnya SE-49/PJ/2011? Atau mungkin Anda masih pusing dengan pertanyaan-pertanyaan lain seputar FP (lihat daftar masalah dalam PPN) karena belum menemukan jawabannya?Lalu bagaimana dengan pemberlakuan PP No 1 tahun 2012 yang memberikan : penegasan , penjelasanPPN- tanggungjawab renteng, pembayaran PPN-pemakaian sendiri- kewajiban kerjasama operasi PKP –saat penerbitan Faktur Pajak, rincian, barang dan jasa yg tidak dikenai PPN-pengertian barang modalyang terkait dengan perkreditan pajak masukan bagi PKP belum berproduksi –PKP pedagangeceran,sentralisasi PPN sudah Anda ketahui?Meskipun demikian, pelatihan ini menekankan pembahasan seputar FP karena mayoritas sanksi PPNsangat berhubungan dengan FP. Sederhananya, kalau PKP ingin kewajiban PPN aman, amankan dulu FP-nya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk PKP penjual sebab PKP pembeli juga bisa kehilangan hak untukmengkreditkan Pajak Masukan. Jadi, tidak hanya PKP penjual yang mesti waspada, PKP pembeli jugaharus pasang mata!Di luar FP dan penegasan dalam PP Nomor 1 Tahun 2012, turut pula dibahas secara lengkap sejumlahmasalah PPN di lapangan yang sering membuat bingung PKP. Ingat, jika PKP salah menentukan aspek PPNyang muncul, maka hampir pasti FP-nya juga akan bermasalah. Beberapa di antaranya adalah seputarekspor, pengkreditan Pajak Masukan, pedoman pengkreditan Pajak Masukan, implikasi perbedaan batasanpembukuan dan batasan PKP, restitusi PPN, PPN atas penjualan aktiva perusahaan, PPN membangunsendiri, PPN atas pemberian Cuma-Cuma, SPT PPN 1111.Tujuan Pelatihan :• Memahami konsep pemungutan PPN;• Memahami ketentuan terbaru mengenai PPN, khususnya Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN dan pengkreditan PPN;
  • 2. • Mengetahui peraturan-peraturan terbaru di bidang PPN lainnya sebagai pelaksana ketentuan UU PPN No 42 tahun 2009, termasuk penunjukkan BUMN/BUMD sebagai WAPU PPN, kriteria jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN, dan ketentuan jasa angkutan yang tidak dikenai PPN• Mengetahui praktik, problem dan solusi terkait pemungutan PPN di lapangan.Topik Pembahasan: Hari 1 Jam 09.00 – 16.30 Hari 2: Jam 09.00 – 16.30 Sesi 1: Jam 09.00 – 12.00 Sesi 1: Jam 09.00 – 12.00 1. Konsep Dasar PPN dan PPn BM: 1. Ketentuan-ketentuan Khusus PPN:  Karakteristik Legal PPN;  PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri; Ekspor JKP,  Objek dan Subjek PPN; Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), dll;  Kewajiban Subjek PPN; dan  Fasilitas PPN Dibebaskan dan atau PPN Tidak  Mekanisme Pemungutan PPN. Dipungut. 2. Faktur Pajak dan Permasalahannya: Sesi 2 : Jam 13.00 – 15.00  Jenis Faktur Pajak; Saat Pembuatan Faktur Pajak;  Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Hilang; 2. Formulir SPT Masa PPN:  Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur  Persandingan Formulir 1107, 1108, 1111 dan 1111DM Pajak;  Tata Cara Penyampaian (Pelaporan); Tempat  Faktur Pajak Tidak Lengkap; Penyampaian (Pelaporan) SPT Masa PPN;  Faktur Pajak Pedagang Eceran; dan  Instalasi e SPT; Input data; Pelaporan dan Pembuatan  Sanksi-sanksi Perpajakan Terkait Faktur Pajak. FP Pengganti. Sesi 2: Jam 13.00 – 15.00 3. Pengenalan SPT PPN 1111 dan 1111DM sesuai PER- 3. Pengkreditan Pajak Masukan: 44/PJ./2010 dan PER-45/PJ./2010:  Syarat Pengkreditan Pajak Masukan;  Mencermati tatacara pelaporan SPT PPN 1111;  Syarat dan Ketentuan Baru Terkait Restitusi PPN dan  Mencermati tatacara pelaporan SPT PPN 1111 DM. PPn BM;  PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau 4. Pengenalan e SPT PPN 1111 dan 1111DM: JKP dari Luar Daerah Pabean.  Mencermati pengisian e SPT PPN 1111;  Mencermati pengisian SPT PPN 1111 DM. 5. Resume Aturan Terbaru PPN Sesi 3 : Jam 15.15 – 16.00  PMK 80/PMK.03/2012, PMK 82/PMK.03/2012, PMK Diskusi interaktif 83/PMK.03/2012, PMK 84/PMK.03/2012 dan PMK 85/PMK.03/2012. Sesi 3 : Jam 15.15 – 16.00 Diskusi interaktif Investasi: Rp 2.000.000,- (untuk 1 peserta) Pembicara: Tim Konsultan Pajak “Formasi” / Redaktur Indonesian Tax Review sekaligus mantan Pemeriksa DJP. Pembatalan yang dilakukan dalam 3 hari sebelum hari pelaksanaan dikenakan cancellation fee sebesar Rp. 500.000,- Informasi hubungi: SHINTA TULIP Telp. 021-28842858 /087882998073Fax. 021- 7884 3131 FORMULIR REGISTRASI / PPN / SHINTANama & Jabatan : 1. ................................................................................................................................. 2. ..................................................................................................................................Nama Perusahaan : ...................................................................................................................................…..Alamat Perusahaan : ...................................................................................................................................…..Telepon : ..................................... Ext. ............. Fax ...............E-mail...................................……….…Penanggung-jawab : .......................................................Telepon ........................................Ext. ................……
  • 3. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN 1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah? 2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya? 3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal berita acara? 4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN? 5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana? 6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat penggantian/pembatalan FP? 7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note? 8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli? 9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010? 10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu. 11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya serta pembayaran PPN-nya? 12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional. Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya? 13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM? 14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal 16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP? 15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya? 16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena kita kurang update peraturan PPN. 17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini? 18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT 1111DM ini di-install di komputer kita?
  • 4. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN 1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah? 2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya? 3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal berita acara? 4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN? 5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana? 6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat penggantian/pembatalan FP? 7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note? 8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli? 9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010? 10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu. 11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya serta pembayaran PPN-nya? 12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional. Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya? 13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM? 14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal 16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP? 15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya? 16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena kita kurang update peraturan PPN. 17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini? 18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT 1111DM ini di-install di komputer kita?
  • 5. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN 1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah? 2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya? 3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal berita acara? 4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN? 5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana? 6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat penggantian/pembatalan FP? 7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note? 8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli? 9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010? 10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu. 11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya serta pembayaran PPN-nya? 12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional. Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya? 13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM? 14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal 16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP? 15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya? 16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena kita kurang update peraturan PPN. 17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini? 18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT 1111DM ini di-install di komputer kita?
  • 6. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN 1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah? 2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya? 3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal berita acara? 4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN? 5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana? 6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat penggantian/pembatalan FP? 7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note? 8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli? 9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010? 10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu. 11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya serta pembayaran PPN-nya? 12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional. Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya? 13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM? 14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal 16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP? 15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya? 16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena kita kurang update peraturan PPN. 17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini? 18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT 1111DM ini di-install di komputer kita?