Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1

471 views
302 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1

  1. 1. Perancangan Data Base GerakanDakwah Anti KorupsiOleh: Muhammad HamdiDisiapkan untuk Training Ideopolitor Khusus(Pelatihan Kader Politik Muhammadiyah)Sabtu 26 Mei 2013Wisma Joyo, Kaliurang, Yogyakarta1
  2. 2. Outline1. Pendahuluan2. Corruption Perception Index Indonesia3. Kategori korupsi4. Peta korupsi5. Akar korupsi6. Strategi anti korupsi7. Networking elemen anti korupsi8. Roadmap dakwah anti korupsi9. Data base dakwah anti korupsi10.Menyusun data base2
  3. 3. PendahuluanTPK• Sistem birokrasi• SDM• Budaya3
  4. 4. Pendahuluan4
  5. 5. Corruption Perception Index IndonesiaTahun ScoreRankingPeringkat2007 2,3 1432008 2,6 1262009 2,8 1112010 2,8 1102011 3,0 1002012 3,2 118Source: Transparancy InternationalSingapore 87Brunei 55Malaysia 49Thailand 37Philippines 34Timor-Leste 33Indonesia 32Vietnam 31Cambodia 22Laos 21Myanmar 15(N=174)5
  6. 6. Kategori korupsiKorupsi adalah penyalahgunaan wewenang publik untukkepentingan pribadi(Transparancyi International)Kategori korupsi:1. Kerugian keuangan negara2. Suap-menyuap3. Penggelapan dalam jabatan4. Pemerasan5. Perbuatan curang6. Benturan kepentingan dalam pengadaan7. Gratifikasi.6
  7. 7. Peta KorupsiPenerimaannon pajakBelanjaBarang& JasaBantuansosialPungutandaerahDAU/DAK/DekonsentrasiPenerimaanpajakBirokrasibobrokDiolah dari http://soebandhiagus.blog.ugm.ac.id/2012/04/16/7
  8. 8. Peta Korupsi1.Penyalahgunan perizinan2.Tidak ada single data base3.Penyelewengan penyetoranPeta korupsi1.Penyimpangan prosedur pengadaan2. Keterbatasan akses informasi3.Penyalahgunaan sistem penunjukan langsung4.Lemahnya pengawasan5.Kurang transparan dlm perhitungan anggaran1.Penyimpangan peruntukan2.Penggelapan3.Penyaluran fiktifPenerimaannon pajakBelanjaBarang& JasaBantuansosial1231238
  9. 9. Peta Korupsi1.Perda yg tidak mengacu UU2.Penyalahgunaan kewenangan aparatPeta korupsi1.Penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan2. Pelaporan tidak standar3.Alokasi penggunaan tidak transparan1.Penyelewengan dari target2.Pemerasan dg wajib pajak3.Manipulasi data4.Penyaluran fiktif5.Terjadi COIPungutandaerahDAU/DAK/DekonsentrasiPenerimaanpajak4564569
  10. 10. Peta KorupsiBirokrasibobrokSumber internal:• Kelemahan & kegagalan sistem birokrasi• Kelemahan sistem pengawasan internal• Culture legacySumber eksternal:• Kooptasi dan intervensi politik• Budaya permisive masyarakat10
  11. 11. Akar korupsiDiolah dari http://soebandhiagus.blog.ugm.ac.id/2012/04/16/Satgas PMH 2010.11
  12. 12. Strategi anti korupsiBirokrasibobrokAgenda1. Perampingan birokrasi (meningkatkan efektivitas)2. Penerapan prinsip Good Corporate Governance3. Penegakan disiplin dan budaya berbasis etika4. Penerapan asas profesionalisme yang berbasiskompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi.5. Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusimasing-masing organisasi dan personil yang bekerjadilingkungan pemerintahan.12
  13. 13. Strategi anti korupsi1.Penyalahgunan perizinan2.Tidak ada single data base3.Penyelewengan penyetoran1. Perbaikan sistem kewenangan2. Penyusunan integrated database3. Perbaikan sistem penyetoranPotensi korupsi Pencegahan1. Penyimpangan prosedurpengadaan2. Keterbatasan akses informasi3. Penyalahgunaan sistempenunjukan langsung4. Lemahnya pengawasan5. Kurang transparan dlmperhitungan anggaran1. Mendorong e-procurement2. Membentuk Unit LayananPengadaan3. Penetapan HPS4. Pengaturan COI (Conflict ofInterest)5. Wistleblower system6. Transparansi dan akuntablitaspengadaan1.Penyimpangan peruntukan2.Penggelapan3.Penyaluran fiktif1. Perbaikan sistem penganggaran2. Penguatan pengawasanlembaga legislatifPenerimaannon pajakBelanjaBarang& JasaBantuansosial12312313
  14. 14. Strategi anti korupsi1. Perda yg tidak mengacu UU2. Penyalahgunaan kewenanganaparat1. Penertiban Perda2. Penindakan tegasPotensi korupsi Pencegahan1. Penyelewengan,penyalahgunaan, penggelapan2. Pelaporan tidak standar3. Alokasi penggunaan tidaktransparan1. Penindakan tegas2. Memperkuat pengawasan3. Perbaikan sistem pelaporan1. Penyelewengan dari target2. Pemerasan dg wajib pajak3. Manipulasi data4. Terjadi COI1. Audit perencanaan2. Transparansi dan akuntabilitassistem3. Menyusun Integrated data base4. Menyusun Sistem COIPungutandaerahDAU/DAK/DekonsentrasiPenerimaanpajak45645614
  15. 15. Networking gerakan anti korupsi15
  16. 16. Roadmap Dakwah Anti KorupsiStrategy• Transparansi• Akuntabel• Pelayananpublik• Perencanaananggaran• Pengadaan• SDM• Infrastruktur IT• Budaya• KepemimpinanWistleblowersystemPerspektifStakeholderKet.Perspektif ProsesinternalPerspektiffundamental PengaturanCOI (Confilctof Interest)Perbaikan sistempenyetoranpendapatan nonpajakPerbaikanSistemkewenanganMendoronge-procurementMenyempurnakan sistempengadaanPenyusunanintegrateddata basePerbaikan sistempengawasaninternal daneksternalPenindakantegasMemperkuatkaraketerkepemimpinanMemperbaikisistemremunerasiPerbaikansistemlayanan publikMenyusunStrategic MediaPlanningMenyempurnakanmekanismepelaporan kepublik16
  17. 17. Database gerakan dakwah anti korupsiGoverment NGO & MasywhistleblowerPenganggaranPengadaanDatabase•PU•KIR•RSUD•Imigrasi•PSTP•Pertanahan•APBD1.Penipuananggaran2.Menciptakananggaran baru3.Mark up4.Duplikasianggaran5.Anggaran tdkdi rinci•Pendidikan•Kesehatan•Bina Marga•Hasil kajian•EksaminasiPublik•Laptah•Modul•PengaduanStrategi GerakanDakwah AntiKorupsiTransparan &akuntableLap. Masyarakat17
  18. 18. Menyusun database (Yogyakarta)Goverment NGO & MasyPenganggaranPengadaanDatabaseStrategi GerakanDakwah AntiKorupsiTransparan &akuntable18
  19. 19. Q & A19

×