Electronic Money @ Indonesia

Electronic Money @ Indonesia Jakarta, 7 December 2009

Contents
Pendahuluan
Uang Elektronik (electronic Money)
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)
Pertimbangan
Multi purposes dan single purpose
Tercatat atau tidaknya identitas Pemegang (registered atau unregistered).
Media chip atau server pada Penerbit.
Transfer dana dan tarik tunai.
Perizinan
Dana Float
Kewajiban
Masa Berlaku

Uang Elektronik ( Electronic Money )
Uang Elektronik ( Electronic Money ) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip ;
digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Regulasi:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12./PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) ,
Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal : Uang Elektronik (Electronic Money)

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)
Salah satu ciri dari Uang Elektronik sebagai alat pembayaran adalah adanya kegiatan prabayar dari Pemegang kepada Penerbit Uang Elektronik, sebelum Pemegang menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran.
Uang dari Pemegang disimpan secara elektronik dalam bentuk suatu chip atau dalam suatu media server yang dikelola oleh Penerbit.
Dengan media penyimpan chip maka bentuk uang elektronik tidak selalu berupa kartu, sehingga kurang tepat jika uang elektronik masuk sebagai APMK.
Untuk itu maka Uang Elektronik diatur sendiri dan pula karena karakteristiknya yang beda dengan APMK sehingga diperlukan pengaturan tersendiri.
Regulasi:
PBI 7/52/PBI/2005 tgl 28 Des 2005 tentang APMK sebagaimana diubah dengan PBI No.10/8/PBI/2008
SE No. 7/59/DASP, SE No. 7/60/DASP sebagaimana diubah terakhir dengan SE No. 10/20/DASP dan SE No. 10/7/DASP

Pertimbangan
Multi purposes dan single purpose
Tercatat atau tidaknya identitas Pemegang (registered atau unregistered).
Media chip atau server pada Penerbit.
Transfer dana dan tarik tunai.

Purpose dan Identitas Pemegang
Ketentuan BI tidak membedakan Uang Elektronik berdasarkan fungsi penggunaannya (multi purposes atau single purpose).
Dalam ketentuan BI, Uang Elektronik dibedakan berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas Pemegang (registered atau unregistered).

Media chip atau server pada Penerbit
Pada prinsipnya Uang Elektronik merupakan fasilitas prabayar yang dananya dapat disimpan dalam media chip atau server pada Penerbit.
Bentuk media chip sendiri dapat diwujudkan dalam bentuk kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal computer Pemegang.
Sedangkan bentuk lainnya berupa server pada Penerbit dimana Pemegang harus mengakses secara on-line pada sistem Penerbit.

Contoh Uang Elektronik Chip Based

Contoh Uang Elektronik Server Based

Transfer dana dan tarik tunai
Pada dasarnya Uang Elektronik adalah sebagai alat pembayaran untuk kepentingan transaksi pembayaran. Namun demikian, sistem Uang Elektronik dapat digunakan sebagai media untuk transfer dana.
Jika Uang Elektronik tersebut diterbitkan oleh Lembaga Selain Bank, dan dalam sistemnya akan disediakan fasilitas transfer dana dan tarik tunai, maka Penerbit Uang Elektronik tersebut wajib memperoleh izin pula dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU).
Di sisi lain, jika Penerbitnya berasal dari Bank, maka fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik dapat langsung diberikan tanpa izin sebagai penyelenggara KUPU terlebih dahulu.

Perizinan
Penerbitan Uang Elektronik baik oleh Bank maupun Lembaga Selain Bank wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia, namun bagi Lembaga Selain Bank kewajiban memperoleh izin tersebut berlaku jika nilai dana float- nya telah mencapai nilai tertentu atau direncanakan mencapai nilai tertentu.
Penerbit yang telah memperoleh izin
Bank:
BCA (Kartu Flazz),
Bank DKI (Jakcard),
Bank Mandiri (Mandiri Prabayar), dan
Bank Mega (Kartu Tol)
Lembaga Selain Bank:
Telkom (iVas),
Telkomsel (TCash), dan
Indosat (Dompetku)
Skysab

Dana Float
Dana Float yang dikelola oleh Penerbit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib ditempatkan seluruhnya (100%) pada rekening simpanan berupa tabungan, deposito dan/atau giro di Bank Umum.
Dana Float tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan/atau Pedagang tersebut, misalnya untuk pembiayaan operasional Penerbit.
Sedangkan untuk Bank, penempatan Dana Float harus dilakukan pada investasi yang aman dan likuid.
Untuk Bank, tidak terdapat syarat terkait nominal Dana Float dalam memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik.
Untuk Lembaga Selain Bank, kewajiban untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia muncul apabila Lembaga Selain Bank tersebut telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana Float sebesar Rp1 miliar atau lebih.

Kewajiban Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana antar Pemegang
menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi perpindahan dana dari pengirim dan penerima sehingga Penerbit mengetahui informasi tersebut secara on-line dan real time ;
menatausahakan data identitas Pemegang, yang antara lain meliputi nama, nomor identitas, dan alamat; dan
tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip Know Your Customer (KYC), tindak pidana pencucian uang, dan ketentuan terkait lainnya.
Khusus untuk Lembaga Selain Bank, selain tunduk pada ketentuan tersebut tunduk pula pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dan/atau ketentuan mengenai transfer dana.

Masa Berlaku
Uang Elektronik tidak memiliki masa berlaku, namun demikian media Uang Elektronik yang digunakan, misalnya chip yang ditanamkan pada kartu, dapat memiliki masa berlaku karena adanya batas usia teknis.
Dengan berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik, Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi hapus. Dengan demikian Pemegang masih memiliki hak tagih atas sisa Nilai Uang Elektronik yang terdapat dalam media tersebut sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terima kasih [email_address]

Electronic Money @ Indonesia

by Arief Gunawan on Dec 07, 2009

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

1 Embed 24

Statistics

Electronic Money @ Indonesia — Presentation Transcript